JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( BP Danantara ) bakal menjadi superholding yang membawahi 7Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ). Bahkan pada tahap awal aset BUMN yang dikelola badan baru ini diperkirakan mencapai USD600 miliar atau setara Rp9.520 triliun.

Jumlah BUMN dan aset ini merupakan tahap awal setelah BP Danantara diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Rencananya peresmian dilakukan Kamis besok (7/11/2024), namun ditunda sementara waktu.

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Muliaman Darmansyah Hadad menyebutkan fungsi Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia akan dileburkan ke dalam Danantara.

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal, Rabu (6/11/2024), ada tujuh BUMN yang akan menyumbangkan sejumlah asetnya untuk dikelola BPI Danantara.

Ketujuh BUMN itu adalah PT Bank Mandiri (BMRI) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Tbk, PT Bank Nasional Indonesia (BBNI) Tbk, PT Pertamina, PT PLN , MIND ID, dan PT Telkom Indonesia (TLKM) Tbk. Selain tujuh BUMN tersebut, Indonesia Investment Authority (INA) juga akan masuk dalam Danantara.

Berikut rincian asset under management (AUM) dari tujuh BUMN yang bakal dinaungi, Bank Mandiri senilai Rp2.174 triliun, Bank BRI sebesar Rp1.965 triliun, dan Rp1.671 triliun dari PLN.Kemudian, Pertamina Rp1.412 triliun, Bank BNI Rp1.087 triliun, Rp318 triliun berasal dari Telkom, Rp259 triliun dari MIND ID, dan Rp163 triliun dari INA.

Dari dokumen dijelaskan bahwa peleburan INA ke BP Danantara menjadikan dana kelolaan atau asset under management (AUM) berada diangka USD10,8 miliar. Jumlah ini baru tahap awal dan berasal dari INA.

Adapun total asset under management yang bakal dikelola BP Danantara USD982 miliar atau setara Rp15.584 triliun.

Untuk diketahui, BP Danantara merupakan cikal bakal superholding BUMN. Pasalnya, lembaga ini akan mengelola investasi yang kerap dijalankan perusahaan pelat merah. Bahkan semua aset pemerintah yang dipisahkan juga dikelola lembaga tersebut. Di mana aset pemerintah di kementerian digabung menjadi satu dan dikelola langsung.

Jakarta: Organisasi ilmu hayati dan perawatan kesehatan di seluruh India menggunakan AI generatif untuk membangun aplikasi yang dapat memberikan dampak penyelamatan jiwa — di dalam negeri dan di seluruh dunia.

Di antara organisasi terkemuka tersebut adalah Institut Teknologi India Madras (IIT Madras) dan Institut Teknologi Informasi Indraprastha Delhi (IIIT-Delhi), perusahaan ilmu hayati cerdas Innoplexus dan penyedia platform diagnostik medis yang dipimpin AI 5C Network.

Inti dari pekerjaan mereka adalah layanan mikro NVIDIA NIM, termasuk layanan mikro Nemotron-4-Mini-Hindi 4B baru untuk membangun aplikasi AI berdaulat dan model bahasa besar (LLM) dalam bahasa Hindi.
Model Nemotron-4 Hindi memberikan akurasi tertinggi di seluruh tolok ukur dalam 2 miliar hingga 8 miliar kategori ukuran model untuk bahasa Hindi.

Dengan pasar perawatan kesehatan India yang diproyeksikan tumbuh dari sekitar USD180 miliar tahun lalu menjadi USD320 miliar pada tahun 2028, model AI baru memiliki potensi untuk secara dramatis meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi perawatan kesehatan.

Untuk bersiap menghadapi permintaan yang terus meningkat — dan untuk membantu lebih banyak pasien lebih cepat — pemerintah India berinvestasi secara signifikan dalam membangun model AI dasar yang dirancang dan dikembangkan di dalam negeri, termasuk untuk perawatan kesehatan, melalui inisiatif seperti Misi IndiaAI.

Anggota ekosistem perawatan kesehatan India memimpin dengan memajukan penelitian ilmu saraf, memerangi resistensi antibiotik, mempercepat penemuan obat, mengotomatiskan analisis pemindaian diagnostik, dan banyak lagi — semuanya dengan bantuan AI.

IIT Madras Memajukan Penelitian Ilmu Saraf Dengan AI
IIT Madras Brain Centre memajukan penelitian ilmu saraf dengan mencitrakan seluruh otak manusia pada tingkat sel di berbagai usia dan penyakit otak, dan menggunakan AI untuk menganalisis kumpulan data primer berukuran petabyte yang luas ini.

Pekerjaan ini membuka jalan baru untuk memahami struktur dan fungsi otak, serta bagaimana mereka berubah dalam kondisi penyakit, mempercepat penelitian yang dapat mengarah pada penemuan yang menyelamatkan nyawa.

Untuk membuat informasi tentang otak lebih mudah diakses oleh siswa dan peneliti STEM, pusat ini sedang mengembangkan chatbot AI — menggunakan layanan mikro Nemotron-4 Hindi NIM — yang dapat menjawab pertanyaan terkait ilmu saraf dalam bahasa Hindi.

Ini dibangun di atas kerangka kerja eksplorasi pengetahuan bertenaga AI NVIDIA yang ada di pusat tersebut, yang disebut Neuro Voyager.

Dikembangkan menggunakan model jawaban pertanyaan visual dan LLM, Neuro Voyager memungkinkan peneliti mengirimkan pertanyaan yang terkait dengan gambar otak dan memberikan jawaban yang sangat akurat menggunakan pengambilan informasi multimodal.

IIT Madras mengembangkan Neuro Voyager menggunakan data dunia nyata dari publikasi penelitian dan data sintetis. Dengan menggunakan NeMo Retriever, kumpulan layanan mikro NIM untuk pengambilan informasi, tim mencapai peningkatan akurasi sebesar 30% melalui penyempurnaan model penyematan dan penyempurnaan kerangka kerja lebih lanjut.

Untuk bagian pembuatan jawaban alat, para peneliti mengetuk layanan mikro Llama 3.1 70B NIM, yang berjalan pada sistem NVIDIA DGX, yang mempercepat inferensi LLM 4x dibandingkan dengan model asli.

Sebuah kelompok penelitian di IIIT-Delhi menggunakan model Nemotron-4 Hindi untuk mengumpulkan pola resep antibiotik dalam bahasa lokal, termasuk bahasa Hindi.

Resistensi antimikroba — di antara ancaman terbesar dunia terhadap kesehatan global — terjadi ketika bakteri, virus, jamur, dan parasit berubah dari waktu ke waktu, tidak lagi merespons pengobatan dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit, penyakit parah, dan kematian.

Para peneliti IIIT-Delhi memprediksi bahwa penata layanan antimikroba yang dipandu AI akan menjadi komponen kunci untuk mencegah puluhan juta kematian yang dapat disebabkan oleh resistensi antimikroba antara tahun 2025 dan 2050.

Integrasi data bertenaga AI dan alat analitik prediktif para peneliti, AMRSense, meningkatkan akurasi dan mempercepat waktu untuk mendapatkan wawasan tentang resistensi antimikroba. Didukung oleh pemrosesan bahasa alami berbasis platform NeMo, AMRSense dirancang untuk digunakan di lingkungan rumah sakit dan komunitas.

Solusi kolaboratif antara IIIT-Delhi dan konsorsium lembaga penelitian lainnya menempati posisi kedua dari lebih dari 300 entri dalam Trinity Challenge, sebuah kompetisi yang menyerukan solusi berbasis data untuk membantu mengatasi ancaman kesehatan global.

IIIT-Delhi juga menggunakan sistem NVIDIA DGX untuk membangun model fondasi yang dapat lebih mengasah alur kerjanya.

Rangkaian alat pencitraan medis Bionic 5C Network yang berbasis di Bengaluru dan Coimbatore, berdasarkan visi komputer dan LLM, membantu mengubah pelaporan radiologi dengan membaca, mendeteksi, dan menganalisis pemindaian medis dan menghasilkan catatan medis komprehensif yang memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk mendukung dokter dalam pengambilan keputusan.

Digunakan di seluruh kelompok rumah sakit terbesar di India dan beberapa rumah sakit tenda, Bionic mendeteksi patologi dalam pemindaian, seperti lesi paru-paru pada sinar-X atau massa otak dalam MRI. Kemudian memberikan pengukuran rinci kelainan, seperti ukuran, volume atau kepadatan lesi untuk menilai tingkat keparahan penyakit dan perencanaan pengobatan. Terakhir, Bionic mengkompilasi data menjadi laporan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti dengan langkah selanjutnya yang disarankan, seperti pengujian lebih lanjut atau rujukan spesialis.

Bionic dikembangkan menggunakan kerangka kerja MONAI sumber terbuka, ekosistem antarmuka pemrograman aplikasi NVIDIA TensorRT untuk inferensi pembelajaran mendalam berkinerja tinggi, dan platform NeMo untuk AI generatif khusus.

Dengan menggunakan layanan mikro Nemotron-4 Hindi NIM, 5C Network sekarang meningkatkan aplikasi kliennya, yang memungkinkan pasien untuk mengajukan pertanyaan tentang laporan radiologi dan menerima tanggapan yang cepat dan akurat dalam bahasa Hindi yang disederhanakan.

Innoplexus, anggota program NVIDIA Inception untuk startup mutakhir, telah membangun platform ilmu hayati bertenaga AI untuk penemuan obat yang didukung oleh NVIDIA NIM, termasuk layanan mikro AlphaFold2 NIM.

Interaksi protein-protein (PPI) sangat penting untuk mekanisme patogen dan fisiologis yang memicu timbulnya dan perkembangan penyakit. Ini berarti memahami PPI dapat membantu memfasilitasi strategi diagnostik dan terapeutik yang efektif.

Innoplexus melakukan prediksi PPI skala besar hingga 500x lebih cepat daripada metode tradisional. Platform perusahaan dapat menganalisis 200 juta interaksi protein hanya dalam hitungan detik, memanfaatkan akselerasi GPU NVIDIA H100 Tensor Core.

Dengan menggunakan layanan mikro NVIDIA NIM, Innoplexus menghasilkan data pasien sintetis untuk meningkatkan model AI-nya dan melakukan skrining virtual 5,8 juta molekul kecil dalam waktu kurang dari delapan jam — 10x lebih cepat daripada tanpa NIM.

Plus, layanan mikro membantu Innoplexus mengidentifikasi obat yang paling efektif dan teraman dalam satu set agen terapeutik tertentu dengan akurasi 90%.

Dengan menggunakan model Nemotron-4 Hindi yang baru, Innoplexus sedang mengembangkan alat yang memungkinkan pengguna dengan mudah mengakses dan memahami informasi tentang Ayurveda, sistem pengobatan tradisional asli India, berdasarkan konten Hindi dari repositori utama.

Aplikasi Innoplexus LLM lainnya, yang dibangun dengan model Hindi baru, menjelaskan detail tentang resep pengguna dan laporan medis - berdasarkan fotonya - dalam istilah yang mudah dipahami.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

Dengan reaktivasi dan mengoptimalkan kembali sumur-sumur yang ada

Jakarta (ANTARA) - Kalangan industri minyak dan gas (migas) optimistis target lifting minyak sebesar 605.000 barel oil per day (BOPD) dan lifting gas bumi sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dapat dicapai.

Vice President PetroChina Indonesia, Gusminar menyatakan optimisme ini didasarkan pada berbagai terobosan dalam pengembangan lapangan migas, penerapan teknologi hingga program reaktivasi sumur idle yang tengah digulirkan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun SKK Migas bersama seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas.

“Dorongan Kementerian ESDM dan SKK Migas dalam menggenjot produksi minyak dan gas bumi di dalam negeri melalui revitalisasi sumur minyak yang saat ini tidak aktif alias idle tentunya disambut baik seluruh KKKS dan industri penunjang migas. Kita optimistis pencapaiannya ke depan akan lebih baik,” kata Gusminar dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurut Gusminar, pemangku kepentingan (stakeholders) selama ini telah bekerja keras mengamankan target lifting minyak.

Mengacu pada data yang dirilis pemerintah, kata dia, dari total 44.985 sumur di Indonesia, sebanyak 16.990 sumur masuk pada kategori sumur idle. Meski tidak semua sumur idle tersebut memiliki potensi untuk reaktivasi, sebagian besar sumur berpotensi dilakukan reaktivasi.

“Dengan reaktivasi dan mengoptimalkan kembali sumur-sumur yang ada, kita dapat meningkatkan produksi migas secara signifikan, di samping meningkatkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan wilayah kerja (WK) migas. Oleh karena itu, dalam forum ini kami menyampaikan pemikiran, saran dan rekomendasi untuk mempertahankan serta meningkatkan laju produksi migas nasional,” ujar Gusminar.

Gusminar menekankan pentingnya untuk terus menarik laju investasi dalam negeri dan asing dengan menawarkan ketentuan fiskal yang kompetitif. Sebab dalam menjaga lifting minyak dan gas bumi dibutuhkan iklim investasi yang mendukung, serta adanya kemudahan berusaha dan perizinan serta perbaikan regulasi sehingga ke depan kegiatan eksplorasi kian masif.

“Kemudahan berusaha dan perizinan ikut membantu menjaga lifting migas. Misalnya perlu adanya kemudahan yang bersinggungan dengan kawasan hutan, permasalahan lahan dan lainnya,” ungkap Gusminar saat berbicara dalam diskusi bertajuk “Formulasi Lifting Migas untuk Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Energi Nasional” di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Lebih jauh dia menjelaskan program utama peningkatan produksi migas mengacu pada program jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang telah ditetapkan pemerintah.

Untuk program jangka pendek ini berupa pengeboran sumur pengembangan lebih dari 1.000 sumur tiap tahun, reaktiviasi idle well 1.000-1.5000 sumur per tahun, dan percepatan eksekusi CEOR Minas area A (2 juta bbls), Steamflood Rantau Bais (2,8 juta bbls), dan simple sulfactant Balam South.

“Dalam jangka menengah atau mid term antara lain percepatan proyek 153 POD/OPL/OPLL baru ditambah 4 PSN (Masela, AKM, IDD plus Geng North, UCC). Percepatan POD 301 undeveloped discoveries,” ujarnya.

Sedangkan untuk jangka panjang dilakukan pengeboran eksplorasi targeting Giant Prospect, rata-rata 54 sumur tiap tahun, PSE 5 lapangan Big Fish per tahun.

Pembicara lain dalam diskusi tersebut, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya yang membidangi masalah energi dan sumber daya mineral (ESDM) menekankan pentingnya dilakukan terobosan dan inovasi teknologi untuk mendukung peningkatan produksi sumur-sumur minyak tua.

“Kita berpikir bagaimana memberikan masukan sehingga problematika (lifting minyak) bisa kita atasi. Kita juga perlu investasi masuk dan hadirkan teknologi baru karena mungkin sumur tua yang ada pada hari ini dengan teknologi yang lama tidak lagi ekonomis,” ungkap Bambang.

Sementara itu, pengamat sektor ESDM Syamsu Daliend mengatakan kegiatan pengembangan dan produksi sumur minyak harus terus dipercepat. Dengan adanya percepatan produksi dan mengoptimalkan kembali sumur idle yang ada serta penerapan teknologi seperti EOR di sumur-sumur tua, maka produksi minyak bisa menyentuh di atas angka 600 ribu barel per hari.

“Kalau ditotal akan ada penambahan jumlah produksi yang lumayan untuk menahan laju penurunan. Produksi minyak bisa menyentuh angka 600 ribu barel pada tahun depan,” ujarnya.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Kalangan pengamat ekonomi melihat bahwa Bank Indonesia (BI) masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga acuannya pada tahun depan.

Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana mengatakan bahwa BI masih berpotensi menurunkan suku bunga BI rate pada tahun depan, meski potensi penurunan tersebut mungkin sedikit dengan dinamika politik internasional, khususnya terkait dengan kemenangan Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, penurunan suku bunga di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama inflasi global dan kebijakan moneter dari The Federal Reserve (The Fed).

"Mungkin ya ada ruang penurunan untuk BI menurunkan suku bunga acuannya. Apalagi cost of fund kita kayanya sudah terlalu tinggi sih sekarang," ujar Fikri kepada Kontan.co.id, Rabu (6/11).

Fikri juga menyoroti inflasi domestik Indonesia yang saat ini cukup terkendali. Ia menilai, dengan inflasi yang terkendali tersebut, BI mungkin akan lebih leluasa untuk memangkas suku bunga guna mendukung pemulihan ekonomi.

Selain itu, Fikri menyebut bahwa BI juga memiliki urgensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, dan penurunan suku bunga bisa menjadi salah satu instrumen untuk mencapainya.

"Saya pikir BI juga ada urgensi untuk pro-growth ya, dorong pertumbuhan ekonomi selain dari sisi fiskal," katanya.

Mengenai proyeksi suku bunga di 2024, Fikri memperkirakan bahwa BI akan mengikuti langkah The Fed dalam penurunan suku bunga.

"Saya melihat kemungkinan FFR bisa turun antara 50-70 basis point di tahun depan. Saya pikir mungkin BI akan juga di level itu si antara 50-70 basis point di tahun depan," terang Fikri.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia (BCA), David Sumual, mengungkapkan bahwa faktor eksternal masih menjadi pendorong utama dalam ekspektasi penurunan BI Rate pada tahun depan.

David menilai, meski tekanan inflasi domestik relatif terkendali, harga bahan pangan dan produk impor yang stabil memberikan ruang bagi BI untuk mempertahankan kebijakan suku bunga yang lebih rendah.

"Inflasi masih relatif terjaga karena harga bahan pangan dan produk impor yang stabil," kata David.

Kendati begitu, menurut David, risiko eksternal tetap perlu menjadi perhatian utama bagi kebijakan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan perdagangan Donald Trump, terkait tarif impor barang.

Kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan dalam hubungan dagang global yang bisa berdampak negatif pada perekonomian domestik, terutama dalam konteks ekspor dan impor.

Selain itu, kondisi geopolitik yang tidak stabil juga bisa menjadi faktor risiko yang memengaruhi prospek ekonomi Indonesia pada tahun depan.

"Kebijakan Trump terkait tarif impor barang dan kondisi geopolitik masih faktor risiko yang perlu diwaspadai tahun depan," terangnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Harga saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) sentuh rekor tertinggi alias all time high (ATH) mencapai level Rp4.080/saham pada Selasa (5/11/2024) berdasarkan data Bloomberg.

Saham ADRO hingga pukul 9.30 terus naik hingga bertambah 250 poin atau setara 6,36% ke level Rp4.180/saham.

Sejak pagi usai dibuka, saham ADRO telah menunjukkan sinyal kenaikan dengan bertambah 140 poin atau setara 3,69% ke level Rp4.060/saham.

Bahkan saham ADRO sempat menyentuh level tertinggi di Rp4.200/saham. Sedangkan untuk level terendah sejak pagi adalah Rp4.060/saham.

Frekuensi perdagangan saham ADRO tercatat sebanyak 12.652 kali dengan nilai transaksi mencapai Rp508,22 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 memberikan kepastian hukum bagi bank-bank BUMN untuk melakukan hapus tagih.

PP Nomor 47 Tahun 2024 tersebut mengatur tentang penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, PP tersebut diperlukan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) yang mengatur hapus tagih utang di Himbara.

"PP itu adalah perintah dari UU P2SK itu untuk memberikan kepastian hukum kepada bank-bank BUMN bahwa hapus tagih itu diperbolehkan," ujarnya saat ditemui di Mall Gandaria City, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dia menjelaskan, selama ini bank swasta lebih fleksibel mengelola kredit macet dibandingkan bank BUMN.

Bank swasta bisa melakukan hapus buku terlebih dahulu, yaitu menghapuskan utang tersebut dari pembukuan mereka meskipun debitor tetap memiliki kewajiban untuk membayar.

Setelah itu, jika masih dianggap tidak dapat ditagih, mereka bisa melanjutkan ke proses hapus tagih, yang berarti penghapusan total kewajiban utang, yang pada umumnya dilakukan jika bank sudah sangat yakin bahwa utang tersebut memang tidak akan bisa tertagih lagi.

Sementara untuk bank BUMN, mereka juga bisa melakukan hapus buku. Namun, untuk proses hapus tagih sering kali terhambat oleh kekhawatiran bahwa tindakan tersebut bisa dianggap merugikan keuangan negara.

Pasalnya, bank BUMN sebagai lembaga yang dikelola oleh negara memiliki pertanggungjawaban yang lebih besar terhadap penggunaan dana negara dan sering kali memerlukan kebijakan yang lebih hati-hati dalam hal penghapusan utang.

"Kalau bank swasta bisa lakukan dengan fleksibel, tapi kalau bank BUMN itu bisa melakukan hapus buku tapi mereka takut melakukan hapus tagih. Karena masih ada kebimbangan apakah hapus tagih itu kemudian bisa dianggap merugikan keuangan negara," jelasnya.

Dia menegaskan, meski nantinya bank-bank BUMN bisa melakukan hapus buku, namun hanya dapat dilakukan kepada utang yang nilainya kecil seperti UMKM dan utang yang usianya sudah lama.

"Untuk menjaga moral hazard, makanya jumlahnya kan untuk yang kecil-kecil saja," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menerbitkan aturan untuk menghapus utang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.

"Saya akan menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan utang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Selasa.

Ia menuturkan, kebijakan ini mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia.

Dia berharap, penghapusan utang macet dapat membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usaha-usahanya.

"Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka," ucap Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 memberikan kepastian hukum bagi bank-bank BUMN untuk melakukan hapus tagih.

PP Nomor 47 Tahun 2024 tersebut mengatur tentang penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, PP tersebut diperlukan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) yang mengatur hapus tagih utang di Himbara.

"PP itu adalah perintah dari UU P2SK itu untuk memberikan kepastian hukum kepada bank-bank BUMN bahwa hapus tagih itu diperbolehkan," ujarnya saat ditemui di Mall Gandaria City, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dia menjelaskan, selama ini bank swasta lebih fleksibel mengelola kredit macet dibandingkan bank BUMN.

Bank swasta bisa melakukan hapus buku terlebih dahulu, yaitu menghapuskan utang tersebut dari pembukuan mereka meskipun debitor tetap memiliki kewajiban untuk membayar.

Setelah itu, jika masih dianggap tidak dapat ditagih, mereka bisa melanjutkan ke proses hapus tagih, yang berarti penghapusan total kewajiban utang, yang pada umumnya dilakukan jika bank sudah sangat yakin bahwa utang tersebut memang tidak akan bisa tertagih lagi.

Sementara untuk bank BUMN, mereka juga bisa melakukan hapus buku. Namun, untuk proses hapus tagih sering kali terhambat oleh kekhawatiran bahwa tindakan tersebut bisa dianggap merugikan keuangan negara.

Pasalnya, bank BUMN sebagai lembaga yang dikelola oleh negara memiliki pertanggungjawaban yang lebih besar terhadap penggunaan dana negara dan sering kali memerlukan kebijakan yang lebih hati-hati dalam hal penghapusan utang.

"Kalau bank swasta bisa lakukan dengan fleksibel, tapi kalau bank BUMN itu bisa melakukan hapus buku tapi mereka takut melakukan hapus tagih. Karena masih ada kebimbangan apakah hapus tagih itu kemudian bisa dianggap merugikan keuangan negara," jelasnya.

Dia menegaskan, meski nantinya bank-bank BUMN bisa melakukan hapus buku, namun hanya dapat dilakukan kepada utang yang nilainya kecil seperti UMKM dan utang yang usianya sudah lama.

"Untuk menjaga moral hazard, makanya jumlahnya kan untuk yang kecil-kecil saja," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menerbitkan aturan untuk menghapus utang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.

"Saya akan menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan utang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Selasa.

Ia menuturkan, kebijakan ini mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia.

Dia berharap, penghapusan utang macet dapat membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usaha-usahanya.

"Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka," ucap Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 memberikan kepastian hukum bagi bank-bank BUMN untuk melakukan hapus tagih.

PP Nomor 47 Tahun 2024 tersebut mengatur tentang penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, PP tersebut diperlukan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) yang mengatur hapus tagih utang di Himbara.

"PP itu adalah perintah dari UU P2SK itu untuk memberikan kepastian hukum kepada bank-bank BUMN bahwa hapus tagih itu diperbolehkan," ujarnya saat ditemui di Mall Gandaria City, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dia menjelaskan, selama ini bank swasta lebih fleksibel mengelola kredit macet dibandingkan bank BUMN.

Bank swasta bisa melakukan hapus buku terlebih dahulu, yaitu menghapuskan utang tersebut dari pembukuan mereka meskipun debitor tetap memiliki kewajiban untuk membayar.

Setelah itu, jika masih dianggap tidak dapat ditagih, mereka bisa melanjutkan ke proses hapus tagih, yang berarti penghapusan total kewajiban utang, yang pada umumnya dilakukan jika bank sudah sangat yakin bahwa utang tersebut memang tidak akan bisa tertagih lagi.

Sementara untuk bank BUMN, mereka juga bisa melakukan hapus buku. Namun, untuk proses hapus tagih sering kali terhambat oleh kekhawatiran bahwa tindakan tersebut bisa dianggap merugikan keuangan negara.

Pasalnya, bank BUMN sebagai lembaga yang dikelola oleh negara memiliki pertanggungjawaban yang lebih besar terhadap penggunaan dana negara dan sering kali memerlukan kebijakan yang lebih hati-hati dalam hal penghapusan utang.

"Kalau bank swasta bisa lakukan dengan fleksibel, tapi kalau bank BUMN itu bisa melakukan hapus buku tapi mereka takut melakukan hapus tagih. Karena masih ada kebimbangan apakah hapus tagih itu kemudian bisa dianggap merugikan keuangan negara," jelasnya.

Dia menegaskan, meski nantinya bank-bank BUMN bisa melakukan hapus buku, namun hanya dapat dilakukan kepada utang yang nilainya kecil seperti UMKM dan utang yang usianya sudah lama.

"Untuk menjaga moral hazard, makanya jumlahnya kan untuk yang kecil-kecil saja," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menerbitkan aturan untuk menghapus utang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.

"Saya akan menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan utang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Selasa.

Ia menuturkan, kebijakan ini mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia.

Dia berharap, penghapusan utang macet dapat membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usaha-usahanya.

"Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka," ucap Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 memberikan kepastian hukum bagi bank-bank BUMN untuk melakukan hapus tagih.

PP Nomor 47 Tahun 2024 tersebut mengatur tentang penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, PP tersebut diperlukan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) yang mengatur hapus tagih utang di Himbara.

"PP itu adalah perintah dari UU P2SK itu untuk memberikan kepastian hukum kepada bank-bank BUMN bahwa hapus tagih itu diperbolehkan," ujarnya saat ditemui di Mall Gandaria City, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dia menjelaskan, selama ini bank swasta lebih fleksibel mengelola kredit macet dibandingkan bank BUMN.

Bank swasta bisa melakukan hapus buku terlebih dahulu, yaitu menghapuskan utang tersebut dari pembukuan mereka meskipun debitor tetap memiliki kewajiban untuk membayar.

Setelah itu, jika masih dianggap tidak dapat ditagih, mereka bisa melanjutkan ke proses hapus tagih, yang berarti penghapusan total kewajiban utang, yang pada umumnya dilakukan jika bank sudah sangat yakin bahwa utang tersebut memang tidak akan bisa tertagih lagi.

Sementara untuk bank BUMN, mereka juga bisa melakukan hapus buku. Namun, untuk proses hapus tagih sering kali terhambat oleh kekhawatiran bahwa tindakan tersebut bisa dianggap merugikan keuangan negara.

Pasalnya, bank BUMN sebagai lembaga yang dikelola oleh negara memiliki pertanggungjawaban yang lebih besar terhadap penggunaan dana negara dan sering kali memerlukan kebijakan yang lebih hati-hati dalam hal penghapusan utang.

"Kalau bank swasta bisa lakukan dengan fleksibel, tapi kalau bank BUMN itu bisa melakukan hapus buku tapi mereka takut melakukan hapus tagih. Karena masih ada kebimbangan apakah hapus tagih itu kemudian bisa dianggap merugikan keuangan negara," jelasnya.

Dia menegaskan, meski nantinya bank-bank BUMN bisa melakukan hapus buku, namun hanya dapat dilakukan kepada utang yang nilainya kecil seperti UMKM dan utang yang usianya sudah lama.

"Untuk menjaga moral hazard, makanya jumlahnya kan untuk yang kecil-kecil saja," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menerbitkan aturan untuk menghapus utang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.

"Saya akan menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan utang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Selasa.

Ia menuturkan, kebijakan ini mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia.

Dia berharap, penghapusan utang macet dapat membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usaha-usahanya.

"Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka," ucap Prabowo.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Serikat pekerja, petani tembakau, dan pedagang sangat berharap pemerintah mengevaluasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta membatalkan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang kemasan rokok polos tanpa merek.

Kebijakan ini dianggap berdampak serius terhadap industri hasil tembakau, termasuk kesejahteraan pekerja dan petani yang bergantung pada sektor tersebut.

Sudarto AS, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - SPSI, mengungkapkan bahwa regulasi ini berisiko meningkatkan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam industri tembakau.

“Kami belum melihat respons berarti dari Kemenkes terkait dampak kebijakan ini. Regulasi ini akan memukul sektor industri tembakau yang menjadi sumber penghidupan ratusan ribu pekerja,” ujar Sudarto dalam diskusi publik pada Selasa, 5 November.

Sudarto mengungkapkan, pihaknya telah mengirimkan surat dan melakukan audiensi dengan Kemenkes, namun upaya dialog belum menunjukkan hasil yang memadai. Pada audiensi terakhir, Kemenkes berjanji untuk mempertimbangkan masukan pekerja mengenai larangan penjualan dan kebijakan kemasan polos, namun belum ada keterlibatan nyata dari serikat pekerja dalam pembahasan kebijakan ini.

Selain itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Kusnasi Mudi, turut menyoroti peran sektor tembakau yang menyumbang Rp223 triliun bagi penerimaan negara. Ia menegaskan bahwa tembakau seharusnya diakui sebagai komoditas strategis nasional karena kontribusinya yang signifikan terhadap ekonomi, terutama di daerah pedesaan.

“Kebijakan yang memberatkan sektor hilir industri tembakau akan berdampak langsung pada petani tembakau dan cengkeh di hulu. Kami meminta agar pemerintah lebih bijak dalam menyusun regulasi, karena jika industri hilir terpukul, dampaknya akan menyebar hingga ke petani di berbagai daerah,” tegas Mudi.

Dengan jumlah pekerja di sektor tembakau yang mencapai 227.000 orang di berbagai wilayah Indonesia, Sudarto dan Mudi berharap pemerintah segera mengevaluasi PP 28/2024 dan menghentikan kebijakan yang membebani industri. Mereka juga meminta agar pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto bakal mengubah status Perum Bulog dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi lembaga baru pemerintah di bawah naungan langsung Presiden.

Artinya, ketika Bulog menjadi lembaga baru pemerintah di sektor pangan, maka status perusahaan pelat merah akan dihapus.

“Ini kita Bulog nanti jadi ke lembaga pemerintah lainnya. Enggak BUMN lagi? Enggak dong,” ujar Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (6/11/2024).

Namun, dia memastikan peran dan fungsi Bulog akan seperti Badan Gizi Nasional. Sekalipun tidak merinci lebih jauh, Wahyu mengaku dirinya diminta Prabowo untuk menyiapkan peta jalan transformasi Bulog.

“Kurang lebih seperti itu (Badan Gizi Nasional) di bawah Presiden dong, langsung di bawah. Fungsinya dipelajari di sejarah, kita lihat sejarah, 50 tahun yang lalu namanya Badan Urusan Logistik, ini akan dikembalikan mirip,” ujar dia.

Di lain sisi, Wahyu membantah BUMN di bidang pangan ini akan berada di bawah naungan Kementerian Pertanian (Kementan).

“Saya tidak ada perintah begitu (Bulog di bawah Kementan), saya diperintah Presiden menyiapkan transformasi kelembagaan,” kata dia.

(Dhera Arizona)

Jakarta: Menggunakan ruler saat bekerja di aplikasi seperti Word dan PowerPoint sangat penting untuk membantu meningkatkan produktivitas dan membuat dokumen menjadi lebih profesional dan rapi.

Baca juga: Cara Mudah Gunakan Template Microsoft Word untuk Windows dan Macbook

Fitur ruler membantu menyelaraskan teks, gambar, tabel, atau objek lainnya secara presisi. Ini memastikan elemen-elemen dalam dokumen atau presentasi terlihat rapi dan teratur, yang sangat penting untuk tampilan yang profesional.

Dengan ruler, Anda bisa memastikan margin, indentasi, dan posisi elemen tetap konsisten di seluruh dokumen atau slide. Hal ini sangat berguna untuk dokumen multi-halaman atau presentasi multi-slide.

Pengaturan margin, indentasi, dan tab yang tepat membantu membuat dokumen lebih terstruktur dan enak dibaca. Ini membantu mengurangi kesalahan dan menjamin bahwa hasil akhirnya sesuai standar yang diinginkan.
Secara keseluruhan, ruler membantu Anda menghasilkan dokumen dan presentasi yang lebih teratur, profesional, dan efektif untuk disampaikan atau dibaca.

Berikut cara mudah untuk menampilkannya:

Cara menampilkan ruler di Microsoft Word

-Buka dokumen Word yang ingin Anda edit.
- Cari menu "View". Di bagian atas layar, Anda akan menemukan menu yang bertuliskan "View" atau "Tampilan". Klik menu tersebut.
-Aktifkan Opsi "Ruler". Pada menu dropdown yang muncul, cari opsi "Ruler" atau "Penggaris". Biasanya, opsi ini ditandai dengan sebuah kotak centang. Klik kotak centang tersebut untuk mengaktifkan fitur ruler.
-Setelah Anda mengaktifkan fitur ruler, Anda akan melihat penggaris horizontal dan vertikal muncul di dokumen Word Anda.

Penggaris ini dapat Anda gunakan untuk berbagai manfaat seperti mengatur margin, membuat indentasi serta mengukur jarak. Ini caranya:

-Mengatur margin.
Cara melakukanya seret batas-batas pada penggaris untuk mengubah ukuran margin.
-Membuat indentasi
Caranya dengan klik pada segitiga kecil di penggaris untuk membuat indentasi pada paragraf.
-Mengukur jarak
Cara adalah menggunakan penggaris untuk mengukur jarak antara objek-objek di dokumen Anda.

Anda dapat mengubah satuan pengukuran pada penggaris (cm, inci, dll.) dengan mengakses opsi pengaturan Word.

Untuk menyembunyikan penggaris, cukup klik kembali kotak centang "Ruler" pada menu "View".
Dengan menggunakan fitur ruler, Anda dapat membuat dokumen Word Anda terlihat lebih rapi dan profesional.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)