Sasana Inklusi dan Advokasi Difabel (Sigab) Indonesia yang mengadvokasi 39 anak difabel yang tak diterima di SMP Negeri di Kota Yogyakarta akan melaporkan kasus ini ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY (ORI DIY).

"Kita akan menempuh langkah, akan ada pengaduan ke ORI baik nanti oleh orang tua langsung maupun dari orang tua tapi dikuasakan Sigab sebagai lembaga yang akan mendampingi melakukan advokasi ini," kata Program Officer Sigab, Ninik Heca, ditemui di Kantor Sigab di Berbah, Kabupaten Sleman, Jumat (5/7).

Harapannya dengan pengaduan tersebut ada tindakan yang bisa mewadahi 39 anak ini untuk bisa masuk ke sekolah negeri.

"Walaupun itu nanti jadi pilihan karena mungkin ada beberapa yang sudah memilih ke sekolah swasta," katanya.

Terdampak Sistem Baru

Ke-39 anak difabel ini terdampak sistem baru PPDB 2024. Dalam sistem online ini anak hanya dibatasi memilih tiga sekolah. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang bisa memilih 16 SMP negeri di Kota Yogyakarta.

Ketika tak masuk zonasi radius di tiga sekolah yang dipilih, otomatis anak tersebut tak bisa masuk sekolah negeri.

"Tahun ini ada sistem berbeda jadi mereka hanya bisa memilih tiga sekolah. Ketika tiga ini tidak bisa masuk, mereka tidak bisa memilih sekolah (negeri) lain lagi," jelasnya.

Padahal 33 Kuota Kosong

Sementara itu, Ketua Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan dan Resource Center Disdikpora Kota Yogyakarta, Aris Widodo, membenarkan ada 39 siswa difabel yang tak masuk SMP negeri di Kota Yogyakarta.

"Ketika mereka sudah melakukan verifikasi dia masuk sistem online dia tidak bisa mengubah pilihan. Ketika salah memilih sekolah satu, dua, tiga namun ternyata sekolah ini dipilih banyak orang sehingga penuh maka dia akan terlempar dari situ," kata Aris.

Total pendaftar PPDB SMP Negeri jalur afirmasi disabilitas 179 peserta. Sementara kuota 173 kursi. Dari seleksi berdasarkan jarak ada 140 peserta didik difabel yang diterima. Masih ada 33 kuota yang kosong di empat sekolah.

"Batasan pilihan yang tiga kemudian tidak bisa melakukan perubahan (pilihan) itu yang membuat anak-anak kita 39 terlempar. Sedangkan ada 33 kuota yang kosong di empat sekolah," ujarnya.

Lalu apakah bisa kuota 33 yang kosong bisa diisi dengan siswa difabel yang belum diterima. "Kalau berdasarkan sistem peraturan PPDB online tidak bisa, karena itu sudah dikunci. Sistem juga dari luar," bebernya.

Sekolah Wajib Buka 5 Persen Kuota Difabel

Setiap sekolah diwajibkan membuka kuota 5 persen untuk difabel. Sistem penerimaan sendiri dengan zonasi. Siswa yang masuk diurutkan dari yang rumahnya terdekat.

"Permasalahan utamanya satu ya karena masalah sistemnya itu, karena tiga pilihan tersebut tidak bisa mewadahi aspirasi anak," katanya.

9 Anak Masuk Swasta

Dari 39 anak ini, ada sembilan anak yang sudah mendaftar ke sekolah swasta.

Anak yang tak diterima di SMP negeri ini diberikan kuota di PPDB SMP swasta dengan Jaminan Pendidikan Daerah.

"Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) sebanyak Rp 4 juta per tahun. Rp 4 juta itu yang Rp 1 juta untuk keperluan pribadi yang Rp 3 juta itu untuk operasional di sekolah," katanya.

"Itu menurut saya juga tidak cukup, sekolah itu tidak hanya itu. Ketika anak terlempar ke sekolah swasta otomatis biayanya akan lebih besar. Itu yang membuat kita sedih di situ," katanya.

Dia mengatakan ketika sistem manual seperti dahulu semua anak difabel diterima di SMP negeri. "Kita empat tahun berturut-turut tidak pernah menolak anak difabel satu pun," tegasnya.

Aris menegaskan instansinya terus berupaya agar seluruh siswa difabel ini tetap bersekolah.

"Keberpihakan kami ke anak-anak (difabel), anak-anak itu wajib dapat sekolah," tegasnya.

Jakarta: Penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh pemerintah dinilai hanya menjadi lips service atau sekadar janji politik tanpa tindakan nyata. Padahal yang paling penting adalah tindakan konkret untuk mengejar para pelaku dan memastikan uang negara dapat dikembalikan.

Ketua Umum HMS Center Hardjuno Wiwoho mengatakan, pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikan Kasus ini. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI telah berhasil mengamankan aset yang diklaim senilai Rp111,2 miliar, termasuk beberapa properti.

“Meskipun demikian, langkah Satgas BLBI ini masih jauh dari cukup karena aset itu belum diuangkan artinya value-nya baru value klaim. Dan lagi, itu baru BLBI-nya, masih ada masalah obligasi rekap BLBI. Kerugian karena bayar bunga obligasi rekap ini,” kata Hardjuno kepada wartawan, Jumat, 5 Juli 2024.
Hardjuno mengungkapkan, pemerintah harus berani berhenti membayar bunga rekap yang terus menambah beban keuangan negara. Selain itu, pemerintah bisa memberikan dukungan penuh kepada Satgas BLBI untuk menuntaskan penarikan piutang negara dari para obligor BLBI.

“Dengan menekan pengeluaran bunga obligasi rekap, pemerintah dapat lebih fokus pada pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Moratorium ini juga dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara terkait kasus BLBI,” ujar dia.

Baca juga: Satgas Serahkan Aset Bekas Eks BLBI Senilai Rp2,77 Triliun

Selain itu, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ini juga dinilai sangat penting. Namun, upaya penegakan hukum ini seringkali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya political will dan tindakan politik, sehingga perlu komitmen untuk menyelesaikan skandal BLBI secara tuntas.

“Oleh karena itu, penanganan yang serius dan transparan sangat diperlukan. Skandal BLBI adalah kejahatan ekonomi terbesar dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun sudah berlalu sekitar 26 tahun sejak tahun 1998, penyelesaian kasus ini masih jauh dari kata tuntas,” tegasnya.

Terpisah, Guru Besar Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya Suparto Wijoyo mengatakan, korupsi BLBI dan pembayaran bunga obligasi rekap BLBI sudah menyakiti hati rakyat. Sebab menurutnya, hal ini telah merampas hak hidup dan masa depan mereka dengan beban bunga yang begitu tinggi.

“Para akademisi dan berbagai pihak yang berjiwa antikorupsi dapat mengelola semangat rakyat untuk memperkuat KPK dan Kejaksaan Agung. Nalar sehat berkata agar kejahatan korupsi tidak diproteksi, kasus korupsi seperti BLBI jangan sampai diternak tanpa ditindak,” ungkap dia.

(END)

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Saham PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) diproyeksikan bakal terus menguat. Kinerja perusahaan yang terus membaik dan prospek sektor properti yang tetap positif menjadi katalis penguatan saham APLN ke depan.

Pada perdagangan Kamis (4/7) harga saham emiten properti ini berhasil rebound dari level Rp80 per saham pada awal bulan ini.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada penutupan perdagangan Kamis, 4 Juli 2024, saham APLN berhasil melesat 6,92% ke level Rp92 per saham.

Adapun volume perdagangan emiten properti ini mencapai 36,70 juta lembar dengan nilai transaksi mencapai Rp3,31 miliar dan frekuensi di angka 1.443.

Analis Maybank Sekuritas Rita Efendy merekomendasikan saham APLN "spec buy" dan menetapkan target harga di level Rp110 per saham dan Rp120 per saham. Rekomendasi ini didasarkan pada potensi bullish reversal yang teridentifikasi.

“Harga saham berada di bawah ketiga Moving Average (MA), namun terdapat potensi untuk reversal setelah mengalami rebound dari level support sekitar Rp80,” jelas Rita dalam keterangannya pada Kamis, (4/6).

Rita mencatat bahwa indikator MACD dalam saham APLN menunjukkan sinyal bullish dengan MACD line yang berada di atas signal line.

Meskipun terjadi kondisi overbought, hal ini dapat menjadi indikasi tambahan untuk outlook bullish.

Ia menambahkan bahwa peningkatan volume perdagangan saham APLN dapat mendukung potensi kenaikan harga. Rita juga menempatkan stoploss di harga Rp80 per saham dan Rp70 per saham untuk mengelola risiko.

Penurunan saham APLN dalam sebulan terakhir sejatinya cukup anomali dengan kinerja perusahaan yang terus membaik.

Pada awal Juni lalu, APLN telah menuntaskan pelunasan seluruh utang Senior Notes sebesar US$300 juta milik anak usaha di Singapura, APL Realty Holdings Pte.Ltd.

Total pelunasan yang dibayarkan APLN pada 2 Juni lalu sebesar US$131,96 juta. Sebelumnya APLN telah membayar obligasi ini sebesar US$168 juta.

Berkat pelunasan obligasi dolar tersebut APLN kini bisa mengelola risiko pembiayaan dengan lebih baik. Terutama risiko kurs yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

Apalagi seperti saat ini dimana kurs dollar AS terhadap rupiah mengalami fluktuasi yang cukup tinggi.

Hilangnya tekanan akibat peningkatan beban bunga utang valuta asing akan membuat likuiditas perusahaan semakin kuat.

Pasalnya seluruh pembiayaan APLN kini sejalan dengan sumber pendapatan perusahaan yang menggunakan rupiah.

Keberhasilan APLN mengkonversi seluruh pembiayaan menjadi rupiah juga menjadi bukti tingginya kepercayaan lembaga keuangan nasional terhadap prospek kinerja dan nilai bisnis perseroan.

Corporate Secretary APLN Justini Omas menyatakan, sejalan dengan upaya perusahaan dalam mendorong efisiensi dan pengelolaan beban keuangan secara lebih baik, APLN akan terus mengoptimalkan ekonomi domestik yang tumbuh positif.

Diantaranya meningkatkan pendapatan berulang (recurring income) dan mempercepat penyelesaian berbagai proyek baru di berbagai daerah.

“Hingga kuartal I-2024 APLN pendapatan berulang naik 2,5% menjadi Rp346,2 miliar. Pendapatan berulang APLN berada dalam tren meningkat seiring dengan membaiknya bisnis perhotelan dan pusat perbelanjaan,” jelas Justini Omas dala keterangannya.

APLN memiliki sejumlah proyek properti di daerah seperti Bukit Podomoro Jakarta di kawasan Jakarta Timur, Podomoro Park Bandung, Podomoro Golf View di Cimanggis, Kota Podomoro Tenjo di Bogor, Parkland Podomoro Karawang dan Kota Kertabumi di Karawang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga Mei 2024,PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina mencatatkan produksi migas sebesar 1,05 juta BOEPD (barel setara minyak per hari) dengan rincian produksi minyak sebesar 556.000 BOPD (barel minyak per hari) dan produksi gas 2.853 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari).

Memasuki usia ke 17 pada 29 Juni 2024 lalu, PHE juga mampu menyelesaikan kerja pengeboran 5 sumur eksplorasi, 278 sumur pengembangan, 381 workover dan 14.386 well services menggunakan 70 drilling rigs dan 139 WI rigs.

Chalid Said Salim, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi mengatakan, memasuki usia ke-17, PHE mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam berkontribusi menjaga ketahanan energi nasional.

"PHE akan terus semangat menggali potensi dan kekuatan guna terus mendukung target produksi nasional dan memenuhi pasokan energi dalam negeri,” ujarnya melalui keterangan pers, Jumat (5/7/2024).

"Capaian eksplorasi saat ini juga sangat menggembirakan dimana PHE berhasil menemukan beberapa potential big fish antara lain Ambar, SSD, Tedong, West Beluga dan Yaki Emas," tambah Chalid.

Ia mengatakan, capaian ini tidak terlepas dari upaya PHE mengelola strategi utama dalam mengelola baseline produksi, meningkatkan production growth melalui rencana kerja dan merger & acquisition serta meningkatkan reserve & resource growth dengan selalu mengedepankan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG).

Blok eksplorasi baru

Chalid menambahkan, dalam mewujudkan kontribusi ekonomi nasional kegiatan aktivitas hulu migas, PHE juga mendapatkan 3 blok eksplorasi baru sepanjang 2023.

Ketiganya yaitu Blok East Natuna, Blok Peri Mahakam dan Blok Bunga.

Adapun dari aspek merger dan akuisisi, PHE mencatatkan penambahan Participating Interest (PI) 10 persen di Irak, perpanjangan blok Algeria dan akuisisi 20 persen PI di Masela.

Di awal tahun 2024, Subholding Upstream melalui PT Pertamina Malaysia Eksplorasi Produksi (PMEP) bersama mitra berhasil memenangkan lelang blok eksplorasi SK510 melalui Malaysia Bid Round (MBR) 2023.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia menerapkan mandatori biodiesel sejak 2014. Melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 12/2015, kebijakan mandatori biodiesel dipercepat dari B10 tahun 2014, menjadi B15 (2015) dan B20 (2016), dan B30 pada 2020.

Sejak 1 Februari 2023 Indonesia menerapkan B35 hingga saat ini. B35 adalah campuran bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit, dengan kadar minyak sawitnya 35%, sementara 65% sisanya dari bahan bakar minyak (BBM) solar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penerapan Program Mandatori Biodiesel ini ditempuh dalam rangka mencapai ketahanan dan kemandirian energi menuju transisi energi yang merata dan berkeadilan. Karena itu Pemerintah terus berkomitmen mendorong penggunaan energi baru terbarukan, salah satunya melalui penerapan Program Mandatori Biodiesel.

“Mandatori biodiesel ini sebagai substitusi bahan bakar solar yang digunakan di mesin diesel, dan juga membawa Indonesia dengan energi yang ramah lingkungan,” kata Airlangga.

Kebijakan B35 tersebut diharapkan dapat menyerap 13,15 juta kiloliter biodiesel bagi industri dalam negeri. Implementasi kebijakan juga diperkirakan akan menghemat devisa sebesar USD10,75 miliar dan meningkatkan nilai tambah industri hilir sebesar Rp16,76 triliun. Kebijakan B35 juga diproyeksikan akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO2.

“Pemerintah mendorong BUMN seperti Pertamina dan PLN untuk menggunakan produk yang lebih sustainable dan mendorong ini menjadi Key Performance Indicator (KPI) dari para direksi yang bergerak di bidang energi,” kata Menko Airlangga.

Program B35 juga melibatkan dukungan program biodiesel yang meliputi kecukupan pasokan, program insentif dari sawit berupa pungutan ekspor CPO dan turunannya yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), serta monitoring dan evaluasi secara berkala.

Kebijakan mandatori biodiesel merupakan kebijakan pembangunan nasional (bukan kebijakan perusahaan) yang merupakan alat mencapai tujuan pembangunan yakni membangun kemandirian ekonomi nasional. Sehingga bukan sekadar bagimana target-target mandatori biodiesel itu dicapai melainkan perlu dilihat apakah cara/instrumen kebijakan implementasinya menyumbang pada tujuan utama tersebut di atas.

Suatu instrumen kebijakan meskipun dapat memberhasilkan target-target mandatori biodiesel namun menciptakan dampak kerugian yang lebih besar dalam perekonomian adalah kontra produktif dengan tujuan utama (worse-off) sehingga instrumen yang demikian bukanlah kebijakan pembangunan yang benar.

Sebaliknya instrumen kebijakan implementasi mandatori biodiesel sekalipun menambah beban anggaran atau mengurangi pendapatan pemerintah, namun menciptakan dampak manfaat “kue ekonomi” yang jauh lebih besar, merupakan instrumen kebijakan yang menyumbang pada tujuan utama (better-off).

B40 Diberlakukan Tahun Depan

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menuturkan mandatori B40 akan diterapkan di seluruh sektor pada tahun depan. Pemerintah telah menyelesaikan uji coba penggunaan B40 di sektor otomotif.

Saat ini pengujian masih dijalankan di sektor alat berat pertambangan, perkeretaapian, kelautan, alat dan mesin pertanian (alsintan). “Kita tunggu hasil uji coba sampai Desember tahun ini. Kita harapkan hasilnya bisa direalisasikan, sehingga tahun depan kita sudah siap semua sektor pemakaian B40,” kata Eniya pada acara Diskusi Strategi Meningkatkan Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia Melalui Hilirisasi di Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Eniya mencatat pemanfaatan biodiesel telah membuahkan hasil signifikan terhadap penurunan impor solar, yakni dari 12,5 juta kiloliter (kl) di 2012 menjadi 3,2 juta kl di 2020. Peningkatan mandatori biodiesel juga disebut dapat memperbaiki defisit neraca perdagangan serta menjaga stabilisasi harga CPO.

“Kita upayakan B40 bisa secepat mungkin direalisasikan karena biodiesel ini dapat menjaga harga CPO,” katanya.

Pada acara yang sama Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institue (PASPI) Tungkot Sipayung meramalkan B40 dapat menghemat devisa negara hingga USD15 miliar atau sekitar Rp244 triliun (kurs Rp16.273).

Sejak 2004, Indonesia menjadi net importir minyak fosil. Dengan peningkatan biodiesel, Indonesia perlahan mulai mengurangi ketergantungan impor fosil dan digantikan dengan unsur nabati lewat mandatori biodiesel. Meningkatnya konsumsi biodiesel domestik tercatat mengurangi ketergantungan penggunaan impor solar dari 41% di 2011 menjadi 18% di 2023.

Dalam data yang dipaparkan Tungkot, penghematan devisa impor solar mengalami peningkatan dari Rp3,7 triliun di 2018 menjadi Rp121,5 triliun di 2023 dengan penerapan B35.

“Kalau mandatori biodiesel ini naik menjadi B40 bisa menghemat devisa sekitar USD13 miliar-USD15 miliar (Rp211 triliun-244 triliun). Ini tergantung harga solar internasional,” ujarnya.

Untungkan Petani Sawit

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat ME Manurung mengatakan sejak tahun 2015 petani belum pernah mendapatkan harga tandan buah segar (TBS) yang cocok. Namun, melalui program biodiesel naiknya harga CPO bisa dinikmati oleh petani. “Kami petani yang merasakan manfaatnya bukan mereka yang teriak di luar negeri,” ucapnya.

Ia menyebut program biodiesel ini sangat strategis dalam rangka mendukung keberlanjutan sawit nasional. Menurutnya seandainya kelebihan pasokan dalam negeri tidak terserap lewat program biodiesel akan terjadi kelebihan stok, yang berdampak pada turunnya harga pada harga TBS di tingkat petani. “Secara berlanjut akan berdampak pada pendapatan petani, prinsipnya itu,” paparnya.

Hal yang sama dikemukakan Ketua Apkasindo Provinsi Riau Suher. Menurutnya, kebijakan mandatori biodiesel ini mengatrol harga TBS di tingkat petani. “Harga TBS itu bergantung pada harga CPO. Jika CPO-nya banyak diserap di dalam negeri untuk bahan baku biodiesel bisa dipastikan harga TBS akan naik. Ini kan menguntungkan petani,” katanya.

Suher tak sependapat bahwa kebijakan mandatori biodiesel ini hanya menguntungkan produsen biodiesel yang hanya dimiliki segelintir orang saja. Menurut Suher kebijakan ini menguntungkan petani sawit karena mendapatkan harga TBS yang tinggi dan rakyat Indonesia terutama mereka yang berpenghasilan rendah.

“Biodiesel yang dijual ini kan barang subsidi. Mereka yang beli kan juga diatur pemerintah yakni masyarakat berpenghasilan rendah, seperti sopir truk, nelayan dan sebagainya. Ini kan menguntungkan rakyat,” papar Suher.

Persoalan produsen biodiesel mendapatkan keuntungan, kata Suher, hal itu merupakan hal yang wajar saja. “Yang ada itu kan biodiesel itu dijual oleh produsen kemudian dibeli oleh Pertamina, lantas ada margin. Yang namanya korporasi itu dia punya produksi, lantas dia jual dan dapat keuntungan, itu wajar-wajar saja. Gak ada yang salah,” katanya.

Perusahaan yang memproduksi biodiesel atau FAME tersebut, lanjut Suher, wajar saja dapat keuntungan. Keuntungannya itupun kan diatur sama pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan, termasuk biaya olah, harga CPO, harga referensi yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

“Jadi di sini tidak ada keuntungan secara berlebihan yang didapatkan produsen biodiesel. Karena semuanya telah diatur oleh peraturan yang dibuat pemerintah dalam hal ini Kemendag. Harga referensi merupakan patokan dari penetapan harga biodiesel maupun pembelian CPO,” katanya.

Suher menegaskan bahwa program mandatori biodiesel ini menjamin masa depan petani sawit. Karena dengan program ini akan terjadi multipliereffect. Pertama, petani akan mendapatkan harga yang menguntungkan dari TBS yang dijualnya, meskipun belum optimal.

Kedua, biodiesel itu juga berguna untuk rakyat Indonesia terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena pengguna biodiesel subsidi ini juga telah diatur oleh pemerintah, misalnya sopir truk, nelayan dan yang lainnya.

Ketiga, dengan program ini menghemat devisa negara. Dengan Program B35 yang diberlakukan saat ini berarti negara tidak perlu mengimpor sebanyak 35% solar yang dibutuhkan Indonesia.

Salah Kaprah

Kendati demikian, masih saja ada tudingan yang menyatakan kebijakan mandatori biodiesel ini menguntungkan produsen biodiesel yang notabene merupakan korporasi besar. Tudingan tersebut, salah satunya datang dari Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka.

Menurutnya, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak adil dalam menyalurkan anggaran yang dikelolanya. “Ada tiga perusahaan besar yang merupakan produsen biodiesel dapat Rp176 triliun atau sekitar 91,3% dari dana yang disalurkan BPDPKS. Sementara untuk kebutuhan perkebunan sawit rakyat di antaranya untuk replanting atau peremajaan sawit rakyat (PSR) hanya sekitar 0,37%,” kata Rieke Diah Pitaloka pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direksi PTPN Holding dan Perhutani yang disiarkan melalui Instagram pribadinya riekediahp.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman membantah tudingan tersebut. Dia menegaskan penyaluran subsidi untuk selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan solar dengan pungutan ekspor kepada perusahaan sawit adalah hal yang berbeda.

“Tidak ada kaitannya antara pungutan ekspor dengan produksi ini. Itu berdiri sendiri-sendiri. Saya tekankan berdiri sendiri-sendiri. Banyak perusahaan biodiesel yang bukan eksportir,” kata Eddy.

Eddy menegaskan uang subsidi itu bukan untuk kepentingan pengusaha. Menurutnya, subsidi justru menjaga agar harga biodiesel dan solar di masyarakat terjangkau.

Dalam menyalurkan dananya, BPDPKS tidak membeda-bedakan antara kepentingan mandatori biodiesel dengan PSR. BPDPKS akan memberikan berapapun kebutuhan untuk PSR. Namun persoalannya selama ini, anggaran yang disiapkan BPDPKS untuk PSR selalu saja tak terserap 100%.

“Jangan membeda-bedakan antara biodiesel sama PSR. Berapa pun yang diperlukan untuk PSR akan kami kasih, sepanjang itu bisa terserap. Masalahnya gini loh, misal alokasikan Rp50 triliun, tapi kamu (petani) cuma bisa menyerap Rp1 triliun. Kan gak ada gunanya Rp50 triliun itu,” sambungnya.

Diketahui, BPDPKS dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung ketercapaian upaya mewujudkan sawit berkelanjutan. Sesuai dengan Perpres 61/2015 jo. Perpres 24/2016 jo. Perpres 66/2018, Pemerintah memberikan tugas kepada BPDPKS untuk menghimpun, mengembangkan, dan menggunakan Dana Perkebunan Kelapa Sawit bagi kemaslahatan industri sawit.

BPDPKS diberikan mandat untuk melakukan sejumlah tindakan, yakni: (1) pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit, (2) penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, (3) promosi perkebunan kelapa sawit, (4) peremajaan perkebunan kelapa sawit, dan (5) sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Penggunaan dana di atas termasuk dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakan nabati jenis biodiesel.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) telah berhasil meraih kontrak baru senilai Rp8,86 Triliun hingga Mei 2024.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito menyatakan, kontrak-kontrak baru tersebut didominasi oleh segmen industri, diikuti oleh infrastruktur, gedung, serta proyek properti dan EPCC.

Sebagian besar proyek yang berhasil diraih oleh WIKA berasal dari Pemerintah dan BUMN, dengan skema pembayaran berdasarkan progres bulanan.

Dengan penambahan kontrak baru ini, total nilai kontrak yang dipegang oleh WIKA kini mencapai Rp52,31 triliun, di mana 97% dari total kontrak ini memiliki pola pembayaran berdasarkan progres bulanan, sesuai dengan strategi penyehatan yang diterapkan perusahaan.

“Implementasi ini telah menghasilkan arus kas dari aktivitas operasional sebesar Rp7,66 Triliun hingga Mei 2024,” ungkapnya dalam pernyataan resmi, Jumat (5/7).

Agung juga mengungkapkan bahwa di antara proyek-proyek baru tersebut termasuk Muara Wahau Road Diversion, Water Treatment Plant Batam, serta beberapa kontrak lainnya dari WIKA dan anak perusahaannya.

Selain itu, WIKA kembali dipercaya oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk mengerjakan proyek Rediversion MWRD sepanjang 18,9 kilometer. Penunjukan ini dilakukan setelah suksesnya WIKA dalam membangun dan memelihara proyek Muara Wahau Road Diversion (MWRD) pada tahun 2023.

Proyek Rediversion MWRD oleh KPC bertujuan untuk memindahkan jalur MWRD yang awalnya dibangun sebagai jalan alternatif nasional di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, guna memperluas area operasional KPC.

Dari proyek ini, WIKA berhasil meraih kontrak senilai Rp 550 miliar. WIKA akan melaksanakan pekerjaan tanah termasuk persiapan badan jalan, pengerasan jalan, penanganan tanah yang ada, serta konstruksi baja, dengan target penyelesaian pada Desember 2025 mendatang.

“Ini menunjukkan bahwa KPC sebagai pemilik proyek tetap percaya pada kualitas pekerjaan dan pengiriman proyek WIKA,” tambah Agung.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Hadir sejak 2007, PT. Laysander Technology (Laysander) sebagai distributor mesin digital printing terkemuka di Indonesia resmi meluncurkan dua (2) produk printer revolusioner terbarunya. Hadirnya inovasi dilakukan di Surabaya Printing Expo (SPE) 2024 yang digelar pada 11-14 Juli 2024 di Grand City Convention And Exhibition, Surabaya.

Perusahaan memastikan kedua produk ini dirancang khusus untuk membantu bisnis digital printing dan sablon untuk meningkatkan produktivitas, profitabilitas, serta efisiensi operasional.

Printer Outdoor Xline KM untuk Bisnis Digital Printing

Printer Outdoor Liyu Xline KM hadir dengan fitur canggih yang mengoptimalkan kapasitas produksi, meningkatkan profitabilitas, dan mempermudah pengoperasian. Printer tersebut dilengkapi dengan triple feeding yang memungkinkan pengguna meletakkan 3 media yang sama maupun berbeda sekaligus dengan fungsi untuk mengurangi waktu loading dan unloading media hingga 50%.

“Printer Outdoor Liyu Xline KM ini merupakan solusi tepat bagi bisnis digital printing yang ingin meningkatkan efisiensi dan produktivitas," ujar Edy, Chief Executive Officer (CEO) Laysander.

Dengan kecepatan cetak hingga 260 m2/jam, printer tersebut bisa menghasilkan sebuah cetakan dengan kualitas tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, printer tipe Xline ini juga memiliki varian ecosolvent untuk kebutuhan cetak indoor yang sangat tajam dengan nama Printer Ecosolvent Xline EC.

Dengan kecepatan cetak hingga 85 m2/jam, printer ini mampu mencetak dengan resolusi yang sangat tajam dan juga dalam waktu yang singkat. “Kedua varian printer tersebut sangat cocok untuk bisnis digital printing dari skala kecil hingga besar yang ingin mendapatkan hasil cetakan yang sempurna,” jelas Dia.

Printer DTF Fedar untuk Bisnis Sablon

Untuk bisnis sablon, Laysander juga akan memperkenalkan Printer DTF Fedar dengan printhead Epson i3200-A1 yang menghasilkan cetakan akurat dan warna sangat kental. Printer ini dilengkapi white ink stirring system untuk memperlancar tinta putih dan tangki tinta berkapasitas 1,5 liter untuk produksi massal, serta pinch roller karet dan sistem feather yang canggih.

Printer ini sangat cocok untuk pebisnis sablon yang ingin mendapatkan hasil cetakan pada baju yang sempurna, termasuk skala bisnis menengah ke atas yang ingin mengejar tingginya permintaan produk sablon dengan cepat di pasaran namun tetap mendapatkan hasil yang berkualitas.

Promo Spesial dan Benefit Tambahan di Booth A015

Selama SPE 2024 berlangsung, Laysander menawarkan harga spesial untuk semua mesin printer di booth A015. Setiap pembelian juga akan mendapat bonus mesin atau alat pendukung seperti cutting sticker hingga heatpress.

Pengunjung juga berkesempatan untuk mencoba langsung (test print) printer di booth Laysander untuk memastikan kualitas dan kesesuaian terhadap produk yang akan diciptakan oleh calon pelanggan. Ini merupakan kesempatan emas bagi pebisnis digital printing dan sablon untuk meningkatkan daya saing dengan teknologi terkini dari Laysander.

“Kami berkomitmen menyediakan mesin dan bahan baku terbaik, serta layanan purna jual prima yang membantu pebisnis menciptakan bisnis yang profitable.” pungkas Edy.

Selain ada harga spesial dan bonus yang sangat menarik, pengunjung juga berkesempatan untuk konsultasi tentang printer dan mesin yang tepat hingga perhitungan bisnis bersama tim profesional Laysander untuk membantu para calon pebisnis dan pebisnis di booth mereka. Mereka juga berhak mendapatkan gratis t-shirt atau tumbler sebagai bentuk apresiasi bagi pengunjung yang sudah berkunjung.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Seiring meningkatnya ancaman siber tiap tahunnya dan kerap berpotensi menyebabkan gangguan dan kerugian pada berbagai sektor industri, Biznet Gio sebagai penyedia layanan komputasi awan terdepan di Indonesia meluncurkan Solusi Keamanan Cloud dengan menggaet beberapa partner strategis seperti Cisometric dan Hyperjump.

Kerjasama strategis tersebut berhasil menghadirkan beberapa produk layanan keamanan cloud terdepan untuk menjawab tingginya tantangan keamanan siber terkini, beberapa diantaranya: peluncuran fasilitas layanan Pusat Operasi Keamanan Digital atau Security Operations Center (SOC); sistem monitoring terpadu; hingga perolehan Sertifikasi Keamanan Global.

Peluncuran SOC di Data Center Biznet Gio

Dalam kolaborasi bersama Cisometric, penyedia layanan konsultasi keamanan siber terkemuka, Biznet Gio meluncurkan Fasilitas SOC yang mengedepankan standar pengamanan tertinggi termasuk personil keamanan siber berpengalaman, perancangan proteksi menyeluruh, serta antisipasi serangan melalui deteksi dan identifikasi dini yang didukung teknologi kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) dan sistem pengolahan data/data analytics paling mutakhir.

Biznet Gio kini menjadi penyedia layanan cloud pertama di Indonesia yang menyediakan fasilitas SOC terintegrasi pada layanan infrastruktur cloud dan data center miliknya. Seluruh pelanggan Biznet Gio semakin dimudahkan untuk memanfaatkan layanan keamanan secara berkesinambungan guna melindungi sistem dan layanan digital dari gangguan atau bahkan kelumpuhan total akibat serangan siber.

"Solusi keamanan tersebut merupakan komitmen kami untuk menghadirkan rasa aman kepada seluruh pelanggan serta menjadi inovasi dalam mengantisipasi potensi celah keamanan siber yang semakin kompleks," ujar Dondy Bappedyanto, CEO Biznet Gio. "Selain menjawab tantangan keamanan siber di kalangan industri, rangkaian ekosistem keamanan yang kami hadirkan dapat memberikan perlindungan menyeluruh serta pemantauan secara proaktif pada sistem digital pelanggan.”

Selain fasilitas SOC, berbagai pilihan layanan keamanan juga ditawarkan kepada pelanggan mulai dari peninjauan celah keamanan (Vulnerability Assessment), uji coba pembobolan (Penetration Testing), identifikasi dan deteksi potensi serangan, juga metode mitigasi dan pemulihan pasca serangan.

Biznet Gio sebelumnya telah menerapkan fasilitas keamanan berlapis dalam melindungi sistem pelanggan seperti lapisan penangkal serangan Distributed Denial of Service (Anti DDoS) yang mampu mencegah kelumpuhan jaringan sistem, juga standar penerapan akses akun yang aman melalui Multi Factor Authentications (MFA).

Founder Cisometric, Hana Abriyansyah mengungkapkan “Kolaborasi SOC merupakan inisiatif untuk menghadirkan visibilitas pengamanan serta mitigasi cepat kepada pelanggan Biznet Gio. Pengalaman dan keahlian kami mengelola keamanan siber dikombinasikan dengan teknologi mutakhir serta SDM dari Biznet Gio akan memberikan solusi perlindungan terbaik bagi aset dan sistem krusial pelanggan, serta mengelola risiko keamanan secara efektif," tegas Hana dalam peluncuran SOC terintegrasi Biznet Gio.

Berbagai manfaat penting yang bisa didapatkan oleh pelanggan dengan menggunakan fasilitas SOC yakni tersedianya tim analis SOC dan tim respon terhadap insiden siber/CSIRT (Cyber Security Incident Response Team) selama 24 jam tanpa perlu membangun tim keamanan siber khusus yang tentunya membutuhkan biaya persiapan dan operasional tinggi.

Cepatnya proses mitigasi dan pemulihan pasca serangan juga akan menjadi pendukung pemenuhan/compliance terhadap regulasi keamanan termasuk dalam hal penyediaan kontrol keamanan, pelaporan, hingga investigasi forensik digital.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan telah mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Michael Steven untuk membatalkan sanksi administratif dan perintah tertulis dari OJK. Upaya ini dilakukan regulator salah satunya guna memastikan Michael Steven tidak mengulangi pelanggaran serupa di sektor pasar modal.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa menyampaikan, memori kasasi yang disampaikan kepada MA terkait putusan PTUN Jakarta dalam Perkara Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT. Dalam hal ini, gugatan Michael Steven tentang pembatalan sanksi administratif dan Perintah Tertulis yang dikeluarkan OJK, dikabulkan oleh PTUN Jakarta.

Dalam perkara dimaksud, Michael Steven keberatan atas sanksi denda sebesar Rp 5,7 miliar dan perintah tertulis berupa larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama lima tahun.

“Sanksi tersebut diterbitkan OJK guna menghentikan langkah Michael Steven agar tidak mengulangi pelanggarannya di sektor jasa keuangan serta mencegah munculnya kerugian lebih besar yang dialami konsumen,” ungkap Aman dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Dia menerangkan, mengacu hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management. Meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, namun melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna. Praktek semacam dinilai OJK telah merugikan konsumen.

Aman menjelaskan, dalam proses peradilan di PTUN, OJK telah melakukan upaya maksimal mempertahankan sanksi terhadap Michael Steven terkait kesesuaian wewenang, prosedur, dan substansi dari denda serta perintah tertulis tersebut dengan peraturan perundang-undangan. OJK juga telah menghadirkan sejumlah bukti, saksi, dan ahli terkait tindakan intervensi Michael Steven dalam penempatan investasi di grup Kresna.

“Para akademisi yang dihadirkan oleh OJK dalam persidangan sebagai ahli telah memperkuat landasan hukum bahwa Michael Steven sebagai ultimate beneficial owner dapat dikenakan sanksi sehubungan dengan sejumlah transaksi grup Kresna yang sarat dengan benturan kepentingan dan merugikan konsumen,” urai Aman.

Dengan alasan itu, lanjut Aman, para ahli pun sependapat dengan langkah OJK untuk menerbitkan perintah tertulis kepada Michael Steven. Langkah ini sebagai upaya penegakkan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Di sisi lain, OJK juga telah menyampaikan kepada Majelis Hakim terkait penetapan Michael Steven sebagai Tersangka oleh Mabes Polri sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukannya di grup Kresna.

“Dengan demikian, upaya hukum kasasi yang telah dilakukan oleh OJK dalam perkara di atas yang telah menjadi perhatian dan harapan dari masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat terselesaikan dengan baik sehingga konsumen dan masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan Michael Steven dapat memperoleh hak-haknya,” pungkas Aman.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bank DKI membangun sinergi bersama Koperasi Konsumen Karyawan Transjakarta (KOPKARTRANS) dalam hal pemanfaatan produk dan layanan Bank DKI diantaranya pada segmen konsumer yakni produk Kredit/Pembiayaan Multi Guna (KMG/KMG iB) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sinergi ini menjadi upaya Bank DKI dalam meningkatkan kinerja kredit dan pembiayaan Bank DKI khususnya bagi segmen konsumer.

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI Amirul Wicaksono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (5/7/2024) mengatakan sinergi ini diharapkan mempermudah akses kredit bagi Karyawan Transjakarta melalui produk kredit/pembiayaan yang kompetitif dan inovatif.

“Dalam peranannya, Bank DKI mendukung penyediaan produk-produk kredit/pembiayaan yang kompetitif dan pemenuhan kebutuhan konsumtif karyawan Transjakarta” ujar Amirul.

Kolaborasi bisnis antara Bank DKI dengan KOPKARTRANS tersebut turut dituangkan dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pemimpin Grup Kredit Konsumer Bank DKI, Zulfikryshah, dan Ketua Koperasi Konsumen Karyawan Transjakarta (KOPKARTRANS), Arkadeus Hamudin yang turut disaksikan oleh Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welfizon Yuza dan Direktur Keuangan, SDM dan Dukungan Bisnis PT Transportasi Jakarta, Mayangsari Dian Irwantari.

Ketua KOPKARTRANS Arkadeus Hamudin dalam keterangannya mengatakan, KOPKARTRANS menyambut baik sinergi yang terjalin bersama Bank DKI dalam hal pemanfaatan produk dan layanan kredit seiring dengan peranan KOPKARTRANS dalam peningkatan kesejahteraan karyawan Transjakarta.

"Kami berharap, sinergi ini semakin meningkatkan peran KOPKARTRANS diantaranya dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan Transjakarta," ujar Arkadeus.

Selaras dengan hal tersebut, Direktur Keuangan, SDM dan Dukungan Bisnis PT Transportasi Jakarta, Mayangsari Dian Irwantari menyampaikan bahwa kolaborasi antar BUMD ini merupakan sebuah peluang dan sinergi yang baik kedepan. “Dengan adanya kolaborasi ini, Karyawan Transjakarta dapat memiliki peluang dengan mudah untuk mengakses produk dan layanan perbankan seperti kredit/Pembiayaan Multi Guna dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank DKI," kata Mayangsari.

Hal senada juga disampaikan oleh Pemimpin Grup Kredit Konsumer Bank DKI, Zulfikryshah yang mengatakan bahwa Bank DKI terus berupaya memperluas jangkauan produk dan layanan kredit segmen konsumer melalui berbagai kolaborasi dengan pihak ketiga.

“Melalui kolaborasi yang dibangun, Bank DKI mendorong terciptanya inklusivitas dan kemudahan akses produk dan layanan perbankan khususnya produk kredit dan pembiayaan bagi seluruh masyarakat di Jakarta," imbuh Zulfikryshah.

Sebagai informasi, Bank DKI memiliki sejumlah produk kredit dan pembiayaan yang turut ditawarkan kepada Karyawan Transjakarta, diantaranya Kredit Multi Guna (KMG) yang dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti pembelian kendaraan (termasuk pembelian kendaraan listrik), biaya pendidikan, wisata religi, hingga liburan. Selain itu, dalam hal penyediaan produk KPR, Bank DKI turut bekerja sama dengan berbagai developer yang menyediakan rumah tipe subsidi dan komersil yang dapat dimiliki oleh karyawan Transjakarta dengan skema angsuran yang terjangkau.

Gorontalo: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara menuntaskan 100 persen tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 di 245 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 123 desa di 11 wilayah kecamatan.

"Saat ini kami sementara melakukan evaluasi dan supervisi data hasil coklit yang ada di tangan para petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih)," kata Komisioner KPU Gorontalo Utara Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin) Yudhistirah M.A Saleh. di Kwandang, Jumat, 5 Juli 2024.

Dia mengatakan pihaknya mendatangi langsung para pantarlih di setiap kecamatan untuk melakukan evaluasi tersebut.
"Model evaluasinya, kami datang memeriksa satu per satu data hasil coklit yang ada pada pantarlih. Kami pastikan aturan memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) ataupun pengelompokan pemilih disabilitas agar benar-benar tepat dilakukan," kata dia.

Baca juga: Pj Wali Kota Malang Diminta Mundur Gegara Banner Pilkada Bertebaran

Tujuannya, kata dia, agar kalau pun terjadi kesalahan maka dapat dideteksi sejak dini karena saat ini tahapan coklit masih berjalan hingga 24 Juli 2024.

Menurut dia, cara tersebut untuk memastikan, bukan karena tidak percaya dengan kinerja pantarlih yang telah berhasil menuntaskan coklit jauh hari sebelum batas waktu yang telah ditetapkan pada 24 Juli 2024.

"Kami (KPU) ingin memastikan data pemilih yang nantinya menjadi acuan pelaksanaan pilkada benar-benar baik dan sesuai dengan amanah PKPU," terangnya.

Dia mengatakan saat ini telah memasuki hari kedua pelaksanaan evaluasi. Sementara berada di Kecamatan Tolinggula atau wilayah ujung barat kabupaten ini. Setelah pada Kamis, 4 Juli 2024, menuntaskan kegiatan tersebut di Kecamatan Ponelo Kepulauan.

(MEL)

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan Pj Gubernur Jakarta Heru Budi sering bertemu dengan Ketum Megawati Soekarnoputri. Dia menyebut Megawati dan Heru Budi sering berdialog tentang bagaimana membangun Jakarta.

"Sehingga Pj gubernur saat ini sering bertemu dengan Ibu Mega juga berdialog tentang bagaimana membangun Jakarta, termasuk dengan spirit dari Bapak Ali Sadikin," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Apalagi, ia menuturkan banyak masyarakat yang merindukan kebijakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dan saat ini Heru Budi mencoba untuk menghidupkan kebijakan Ahok kembali.

"Memang di Jakarta, kita melihat adanya kekosongan pasukan oranye, pasukan hijau, pasukan yang dulu membantu rakyat selama kepemimpinan Pak Ahok, banyak yang menyayangkan kenapa ini gak hadir," ucap dia.

"Kemudian terjadi perubahan-perubahan kebijakan, meskipun oleh Pak Heru itu mencoba untuk dibawa kembali," lanjutnya.

Karena itu, ia mengatakan Megawati akan mempertimbangkan cagub Jakarta secara cermat. Sehingga, nantinya calon yang diusung sesuai dengan harapan masyarakat Jakarta.

"Sehingga itu terus dicermati dinamikanya agar apa yang dicalonkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri nanti benar-benar ditangkap sesuai dengan harapan rakyat itu," tutup Hasto.

Heru Budi disebut sempat punya hasrat untuk maju Pilgub Jakarta. Saat Pilpres berlangsung, banyak poster imbauan damai pemilu dengan wajah Heru Budi tersebar di mana-mana.

Namun, namanya belum masuk bursa Pilgub Jakarta yang disampaikan oleh partai politik.