Data BPS menunjukkan, penyumbang pengangguran terbesar di RI adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Meski, jumlahnya menurun dari tahun ke tahun, tetapi jumlah itu tetap mendominasi dibandingkan lulusan jenjang lain.

Merespons hal ini, Pengamat Pendidikan Isa Anshori menyebut, program magang yang dilakukan oleh anak-anak SMK selama kurang lebih 6 bulan harus dimasifkan. Selain itu, Pemprov sebagai pihak yang menaungi SMA/SMK harus giat menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk jaringan anak-anak SMK.

"Pengangguran itu kan orang yang tidak bekerja, dan tidak mendapatkan apa-apa. Masuk ke sana sebetulnya anak-anak itu bekerja, tetapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sehingga, mereka tidak tercatat di data BPS. Rata-rata seperti itu," kata Isa Anshori ketika dikonfirmasi detikJatim, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, memang fakta anak-anak SMK pekerjaan tidak linier. Ia pun mencontohkan bahwa ada anak-anak dengan jurusan elektro tetapi bekerja di toko. Sehingga, tidak terekam oleh catatan kawan-kawan di BPS. Terlebih, ada pula anak-anak SMK yang mungkin membuka usaha sendiri.

"Satu sisi anak SMK tidak cukup belajar itu aja, mereka juga harus banyak dibekali keterampilan vokasional. Banyak kan sekolah sekarang menambahi keterampilan anak-anaknya yang tidak melanjutkan diri ke perguruan tinggi," ujarnya.

Isa tidak ingin melihat data BPS, karena memang data tersebut sudah benar. Namun, dalam realitasnya, pendidikan sistem ganda seperti magang juga tidak linear. Ketika anak-anak magang, tidak banyak keterampilan yang didapatkan.

"Apalagi yang magang di kantor pemerintah, hanya bisa fotocopy, nyatet. Harusnya magang memperdalam keterampilan di situasi kerja. Terutama di kantor pemerintah biasanya tidak linear, sehingga mereka tidak dapat apa yang menjadi pendalaman yang seharusnya dipelajari," urainya.

"Ada pertanyaan besar, kalau program seperti ini ngapain ada magang. Sebaiknya, pemerintah provinsi memperkuat sistem magang, dengan menguatkan keterampilan yang ada di sekolah. Sehingga anak-anak terjaga keselamatannya, dan waktu yang terbuang saat magang bisa dilakukan di sekolah," sambungnya.

Jika memang membutuhkan biaya besar, program magang bisa diawasi dengan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Perusahaan. Kerjasama tidak berhenti d isitu, kedua belah pihak bisa pula membuat silabus yang memfasilitasi anak-anak untuk terus berkembang.

"Silabus, anak-anak itu setelah magang diharapkan dapat manfaat yang sesuai dengan tempat magang, mendapatkan itu semua sesuai dengan silabus yang diberikan oleh sekolah itu," tandasnya.

Dilansir detikNews, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus lalu merilis data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2024. Data menunjukkan, ada penurunan jumlah pengangguran dari tahun 2023-2024.

Per Agustus 2024, tercatat ada 7,47 juta orang menganggur. Penurunan angka menganggur dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 390 ribu orang.

Menurut data BPS Tahun 2024, ada sekitar 9,01 persen siswa lulusan SMK yang menganggur. Hasil ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan lulusan lain, yakni D1/D2/D3: 4,83 persen, D4/S1/S2/S3: 5,25 persen, SMA: 7,05 persen, SMP: 4,11 persen dan lulusan SD ke bawah: 2,32 persen.

Video: Permintaan Maaf Suswono soal Janda Nikahi Pengangguran

Video: Permintaan Maaf Suswono soal Janda Nikahi Pengangguran

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan dikabarkan akan menerbitkan ORI dan Sukri pada sisa akhir tahun ini untuk membiayai kebutuhan negara.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) di Gandaria City, Rabu (6/11/2024).

Dalam kesempatan ini, Destry mengajak para anak muda untuk ambil bagian dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan negara dengan membeli instrumen investasi yang disediakan oleh pemerintah.

“Pak Wamenkeu [Suahasil Nazara] sebentar lagi akan issue lagi ORI dan Sukri, jangan ketinggalan, kupon menarik,” ujarnya.

Pada kuartal IV/2024, pemerintah memang direncanakan melakukan pembiayaan lebih awal untuk APBN 2025 alias prefunding.

Namun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kemenkeu Suminto menegaskan bahwa pemerintah memang masih akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel terakhir untuk tahun ini, bukan untuk membiayai APBN 2025.

Suminto menyampaikan bahwa penerbitan SBN Ritel untuk yang terakhir kalinya pada tahun ini berupa Sukuk Tabungan.

“Penerbitan Sukuk Tabungan ini sesuai Strategi Penerbitan SBN TA 2024 untuk pembiayaan APBN TA 2024,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Sementara terkait rencana prefunding APBN 2025, di mana kebutuhan pembiayaan direncanakan senilai Rp775,87 triliun, Suminto belum membeberkannya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) telah resmi menutup penawaran Surat Berharga Negara (SBN) Ritel jenis Obligasi Negara Ritel (ORI) seri 026 (ORI026) pada Kamis (24/10/2024) pukul 10.00 WIB.

Sepanjang masa penawaran ORI026 pada 30 September 2024 hingga 24 Oktober 2024, penjualan ORI026 tembus Rp19,35 triliun dari target kuota nasional Rp25 triliun.

ORI026 sendiri tersedia dalam dua seri, yaitu ORI026T3 tenor tiga tahun dengan kupon 6,3% dan ORI026T6 tenor enam tahun dengan kupon 6,4%.

Adapun pada tahun ini, pemerintah merencanakan penarikan utang senilai Rp609,7 triliun untuk menyokong rencana belanja APBN 2024 yang senilai Rp3.325,1 triliun.

Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) tidak saja mempelopori perdagangan karbon di IDX Carbon pada tahun 2023, namun secara konsisten mengampanyekan serta mendukung kegiatan-kegiatan netral karbon yang diselenggarakan oleh berbagai pihak.

Carbon neutral event adalah kegiatan yang diselenggarakan tanpa mengeluarkan emisi karbon. Atau, emisi yang dikeluarkan dikompensasi dengan pembelian kredit karbon sehingga menjadi netral karbon. Pertamina NRE sebagai penjual kredit karbon telah memperdagangkan kredit karbon ke sejumlah penyelenggara acara atau kegiatan.

"Kami berharap kampanye carbon neutral event ini dapat mengedukasi dan menginspirasi masyarakat untuk turut mendukung upaya penurunan emisi karbon secara konkret, yaitu salah satunya mengompensasi emisi karbon yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan acara dengan membeli kredit karbon," ujar Corporate Secretary Pertamina NRE Dicky Septriadi dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Hingga periode Oktober 2024, Pertamina NRE telah mendukung penyediaan kredit karbon untuk mengompensasi emisi karbon yang dikeluarkan dalam sejumlah acara atau kegiatan, antara lain Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024 untuk wilayah Jawa Barat, Pameran ESG yang diselenggarakan oleh PT Pertamina Bina Medika, program Pertamina Goes to Campus (PGTC) di Universitas Riau (Unri), Indonesia Millenial and Gen-Z Summit yang diselenggarakan oleh IDN Times, serta peluncuran program BBM Satu Harga di empat provinsi di Indonesia.

Kredit karbon yang diperdagangkan Pertamina NRE bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Area Lahendong Unit 5 dan 6 yang sudah memiliki Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK). Artinya, dengan membeli kredit karbon dari Pertamina NRE, maka turut mendukung pengembangan energi panas bumi yang merupakan energi hijau.

Dicky menambahkan komitmen Pertamina NRE untuk menerapkan prinsip berkelanjutan diwujudkan di seluruh aspek bisnis perusahaan.

"Dalam setiap kegiatan, kami akan bantu hitung potensi emisi karbon yang dihasilkan, emisi yang dihasilkan dari transportasi yang digunakan oleh peserta kegiatan, penggunaan listrik, air, gas hingga limbah yang dihasilkan selama penyelenggaraan acara. untuk selanjutnya , emisi yang telah dihitung tersebut dikompensasi dengan sejumlah unit kredit karbon yang kami sediakan untuk di offset," lanjutnya.

Kegiatan Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024 Jawa Barat menjadi salah satu contoh penerapan carbon neutral event yang didukung Pertamina NRE. Melalui konsep ini, seluruh emisi karbon yang dihasilkan dari acara tersebut dihitung secara cermat, mulai dari penggunaan energi, transportasi, hingga konsumsi barang yang berpotensi menghasilkan emisi. Setelah itu, total emisi tersebut dikompensasikan melalui pembelian kredit karbon.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan pihaknya mendorong dekarbonisasi dalam berbagai aktivitas perusahaan. Hal ini merupakan wujud komitmen dan upaya Pertamina mengejar target Net Zero Emission 2060.

"Salah satu strategi Pertamina dalam mendukung tercapainya NZE adalah melalui inisiatif carbon neutral dan perdagangan karbon. Kami berharap, carbon neutral event ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak untuk melakukan dekarbonisasi yang lebih masif," ujar Fadjar.

Ke depan, Pertamina NRE akan menambah volume kredit karbon dari sumber energi bersih yang lain, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg). Aksi ini sejalan dengan komitmen Pertamina untuk mendukung target pemerintah dalam mencapai net zero emission (NZE) pada tahun 2060.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, sebagai tersangka dalam kasus impor gula.

Penetapan ini terkait dua izin impor gula kristal mentah (GKM) yang diberikan kepada perusahaan swasta pada 2015 dan 2016.

Khudori, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), menjelaskan bahwa langkah Tom Lembong dalam memberikan izin impor tersebut dianggap menyalahi aturan.

Pada 2015, Tom Lembong memberikan izin impor 105.000 ton GKM kepada PT AP, sebuah perusahaan swasta, padahal peraturan menyatakan bahwa hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berhak melakukan impor gula.

Khudori juga mengungkapkan kasus kedua, yaitu pada Januari 2016 ketika Tom Lembong kembali mengeluarkan izin impor 300.000 ton GKM kepada PT PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia), sebuah BUMN non-pabrik gula.

"Tom Lembong disalahkan karena menunjuk PPI, yang bukan BUMN produsen gula, untuk mengimpor GKM. Padahal, sesuai aturan, yang diizinkan adalah impor gula kristal putih (GKP)," ujar Khudori dalam keterangannya kepada Kontan.co.id, Rabu (30/10).

Impor GKM ini kemudian diolah menjadi GKP oleh pabrik gula rafinasi, yang sebenarnya hanya berlisensi memproduksi gula kristal rafinasi (GKR) untuk kebutuhan industri, bukan untuk konsumsi masyarakat umum.

Akibatnya, gula tersebut dijual dengan harga tinggi di pasar, mencapai Rp 16.266 per kilogram pada Juli 2016, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) waktu itu yang sebesar Rp 13.000 per kilogram.

Menurut Khudori, keputusan impor ini memicu gejolak harga gula di pasar karena suplai gula tidak memadai sementara permintaan tetap tinggi.

"Langkah ini menyalahi aturan, baik dari sisi proses impor maupun penugasan pengelolaannya. Hasilnya, para pedagang menahan stok gula untuk menaikkan harga," tegas Khudori.

Kejagung juga menemukan bahwa gula impor yang diolah oleh pabrik gula rafinasi tidak digunakan untuk operasi pasar, melainkan dijual kepada masyarakat melalui distributor dengan harga yang jauh di atas HET.

Selain Tom Lembong, Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 berinisial CS atau Charles Sitorus, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Khudori menyarankan agar Kejagung tidak hanya fokus pada kasus Tom Lembong, tetapi juga memeriksa keseluruhan kebijakan impor pangan yang berpotensi merugikan negara.

“Kekacauan dalam impor pangan bukan hanya terjadi pada gula, tapi juga pada komoditas lain seperti beras, garam, kedelai, dan daging,” ungkapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan cerita di balik sejarah Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang jatuh setiap 30 Oktober dan kini sudah menginjak tahun ke-78.

HORI sendiri diperingati sebagai tonggak sejarah terbitnya uang pertama di Indonesia setelah merdeka.

Sri Mulyani bercerita Indonesia sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksi Oeang Republik Indonesia (ORI). Saat itu, Sumitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah Presiden Prabowo Subianto ditugaskan ke Singapura mencari bahan kimia tersebut.

"Sebelum ORI diciptakan, kita sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksinya. Waktu itu Prof. Sumitro Djojohadikusumo ditugaskan oleh tokoh revolusioner Indonesia, Sutan Sjahrir dan bung Hatta, untuk mencari ke Singapura dan membawanya ke Jakarta," cerita Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resminya, Rabu (30/10/2024).

Usai ORI dicetak, kata Sri Mulyani, dilakukan penukaran uang Jepang ke ORI melalui BNI dalam tenggat waktu hanya kurang dari tiga bulan. Proses penukaran uang pun terlaksana dengan baik.

"Seperti dikatakan Prof. Sumitro, 'Jika kita tinjau lagi masa tersebut, maka tampak kepada kita, betapa besar disiplin rakyat kita yang dinyatakannya dalam waktu kesukaran itu. Jika tidak dengan disiplin, jika tidak dengan kepercayaan sepenuhnya--yang diberikan oleh rakyat semua--maka pekerjaan-pekerjaan badan yang berwajib, yang mengusahakan operasi keuangan ini akan hampa belaka", tulis Sri Mulyani mengenang pernyataan Sumitro Djojohadikusumo.

Menurut Sri Mulyani, itulah yang menjadi semangat pada peringatan HORI tahun ini. Mantan petinggi Bank Dunia itu berpesan kepada para pegawai Kementerian Keuangan, sebagai pengelola keuangan dan Bendahara Negara, terus menjaga spirit ini.

Meski tantangan ke depan tidak mudah, Sri Mulyani mengajak untuk terus bertransformasi, mereformasi diri sendiri, hingga menjadi role model yang dapat diandalkan dan dibanggakan baik bagi diri sendiri, maupun bagi institusi dan bangsa Indonesia.

"Saya menitipkan pesan kepada seluruh jajaran @kemenkeuri, ORI dilahirkan dengan sebuah tekad luar biasa dan tanpa persiapan memadai, namun diisi dengan semangat bahwa kita harus mampu menunjukkan kemerdekaan dan kedaulatan kita melalui alat tukar, yaitu ORI," tutur Sri Mulyani.

[Gambas:Instagram]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan cerita di balik sejarah Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang jatuh setiap 30 Oktober dan kini sudah menginjak tahun ke-78.

HORI sendiri diperingati sebagai tonggak sejarah terbitnya uang pertama di Indonesia setelah merdeka.

Sri Mulyani bercerita Indonesia sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksi Oeang Republik Indonesia (ORI). Saat itu, Sumitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah Presiden Prabowo Subianto ditugaskan ke Singapura mencari bahan kimia tersebut.

"Sebelum ORI diciptakan, kita sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksinya. Waktu itu Prof. Sumitro Djojohadikusumo ditugaskan oleh tokoh revolusioner Indonesia, Sutan Sjahrir dan bung Hatta, untuk mencari ke Singapura dan membawanya ke Jakarta," cerita Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resminya, Rabu (30/10/2024).

Usai ORI dicetak, kata Sri Mulyani, dilakukan penukaran uang Jepang ke ORI melalui BNI dalam tenggat waktu hanya kurang dari tiga bulan. Proses penukaran uang pun terlaksana dengan baik.

"Seperti dikatakan Prof. Sumitro, 'Jika kita tinjau lagi masa tersebut, maka tampak kepada kita, betapa besar disiplin rakyat kita yang dinyatakannya dalam waktu kesukaran itu. Jika tidak dengan disiplin, jika tidak dengan kepercayaan sepenuhnya--yang diberikan oleh rakyat semua--maka pekerjaan-pekerjaan badan yang berwajib, yang mengusahakan operasi keuangan ini akan hampa belaka", tulis Sri Mulyani mengenang pernyataan Sumitro Djojohadikusumo.

Menurut Sri Mulyani, itulah yang menjadi semangat pada peringatan HORI tahun ini. Mantan petinggi Bank Dunia itu berpesan kepada para pegawai Kementerian Keuangan, sebagai pengelola keuangan dan Bendahara Negara, terus menjaga spirit ini.

Meski tantangan ke depan tidak mudah, Sri Mulyani mengajak untuk terus bertransformasi, mereformasi diri sendiri, hingga menjadi role model yang dapat diandalkan dan dibanggakan baik bagi diri sendiri, maupun bagi institusi dan bangsa Indonesia.

"Saya menitipkan pesan kepada seluruh jajaran @kemenkeuri, ORI dilahirkan dengan sebuah tekad luar biasa dan tanpa persiapan memadai, namun diisi dengan semangat bahwa kita harus mampu menunjukkan kemerdekaan dan kedaulatan kita melalui alat tukar, yaitu ORI," tutur Sri Mulyani.

[Gambas:Instagram]

Goreng menjadi camilan favorit masyarakat Indonesia. Maka tak heran bisnis tersebut tak lengkang oleh zaman. Modal untuk berjualan gorengan juga sangat murah.

Seperti bisnis gorengan tahu pedas milik Rosie Pakpahan. Bermerek Tahu Jeletot Taisi, modal kemitraan atau membuka franchise itu mulai dari Rp 5 jutaan saja.

"Jadi biasanya itu ibu-ibu PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), atau ibu rumah tangga mau nambahin cuan atau pendapatan jualan di rumah itu bisa, tanpa booth. Tahu, bahan baku dan segala macam packing itu kita kasih. Jadi, bisa pakai brand kita juga dengan modal Rp 5 juta mereka sudah bisa jualan," kata Rosie ditemui di Franchise and License Expo Indonesia (FLEI) Business Show 2024, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Rosie mengaku pihaknya membuka beberapa paket franchise Tahu Jeletot Taisi lainnya, yakni modal Rp 20 juta, sampai Rp 55 juta. Untuk modal Rp 20 juta, siapapun bisa berjualan dengan mudah karena dari gerobak, alat masak, hingga bahan baku sudah tersedia.

"Paling banyak orang cari itu paket gerobakan Rp 20 juta, karena gampang. Untuk di pameran ini kita kasih promo Rp 20 juta, jadi Rp 15 juta. Semua siap jualan. Jadi tidak ada royalty fee atau bagi hasil," ungkapnya.

Adapun paket Rp 20 juta itu sudah mendapatkan, gerobak alumunium 1 set, produk tahu jeletot 20 pack (1 pack isi 20 tahu), tepung taisi 10 bungkus, kemasan, minyak goreng, wajan, termometer, kompor gas 1 set, tabung gas elpiji.

Kemudian dilengkapi panci stainless 2 pcs, serokan, saringan halus, sodet stainless, adukan spiral, gelas ukur, capitan 2 pcs, galon air, pumping water, alat kebersihan, dan kaos seragam.

Dengan modal Rp 20 jutaan itu, dalam satu bulan pendapatan bersih mencapai Rp 3 jutaan. Rosie menjamin pendapatan bisa lebih tinggi karena pelaku usaha dimungkinkan untuk berjualan tahu jeletot secara frozen.

"Omzet, jika modalnya 1.600 pcs tahu kita jual 3.000. Jadi satu bulan itu kita bisa bersih Rp 3 jutaan sudah bersih. Bahkan bisa lebih, mitra yang bergabung boleh jualan dalam kondisi frozen nantinya, jadi jualannya tidak hanya offline tetapi bisa online," terangnya.

Untuk paket yang Rp 55 juta, perlengkapan dan bentuk usahanya lebih besar. Dengan perlengkapan yang sama, booth yang ditawarkan lebih premium seperti bisa dibuka di ruko ataupun gerai di dalam mal.

"Rp 55 juta itu premium. Karena sudah siap jualan, bahan baku kita kasih 1.000 tahu, dapat freezer juga, boothnya premium yang bagusanlah. Kita setting kaya kafe, bisa di ruko bisa di foodcourt, nanti kita setting, di dalam mal bisa," ungkapnya.

Rosie bercerita sampai saat ini kemitraan Tahu Jeletot Taisi telah mencapai 658. Tahu Jeletot Taisi sudah berjalan 13 tahun sejak 2012.

Dikutip dari laman resmi Tahu Taisi, Rosie merintis bisnis Tahu Jeletot Taisi, mulanya dia hanya bermodalkan Rp 10 juta dan hanya berjualan di teras rumah dibantu dengan sang suami serta 3 orang lainnya.

Hanya dalam waktu 6 bulan saja, Rosie sudah mempunyai 5 cabang gerobak Tahu Jeletot Taisi. Kemudian memasuki tahun kedua, teras rumah yang biasa dipakai untuk produksi tahu pun tidak dapat menampung lagi dan akhirnya mereka menyewa lahan untuk produksi dan kantor.

Rosie juga kini telah memiliki pabrik tahu sendiri yang berada di Depok, Jawa Barat. Varian dari tahu jeletot milik Tahu Taisi ini berbagai macam, mulai dari original, spicy, extra spicy level 1-10, tahu isi ayam hingga isi bakso.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana menurunkan tim untuk mengurusi persoalan lahan bagi para transmigran yang diberangkatkan ke Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Sebanyak 121 Kepala Keluarga (KK) ini akan diterbangkan bulan depan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan pihaknya pun akan menerjunkan tim untuk mengurus hal tersebut.

"Kalau program itu kan bagian dari Perumahan juga. Transmigrasi itu bagian dari reforma agraria yang harus kita selesaikan segera. Jadi programnya berjalan sudah lama sekali. Jadi kita nunggu nanti dari Pak Iftitah, dari Menteri Transmigrasi lokasinya dimana. Kita akan turunkan tim segera," kata Suyus saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia menjelaskan transmigrasi merupakan bagian dari reforma agraria. Terkait lokasi lahan, Suyus mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Transmigrasi.

"Nanti lokasinya di mana kita akan percepat. Kalau program itu kan bagian dari perumahan juga, transmigrasi itu bagian dari Reforma Agraria yang harus kita selesaikan segera," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaeman Suryanagara mengatakan para transmigran di Poso akan difokuskan untuk membudidayakan produk durian montong. Hal itu juga merupakan salah satu program keberlanjutan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di era pemerintahan Jokowi.

"Sudah disiapkan sekitar 121 kepala keluarga yang akan diberangkatkan ke Poso. Nah, di Poso itu dan beberapa lokasi lainnya. Tapi saya tadi menangkap bahwa di Poso itu, para transmigran itu menanam durian montong," kata Iftitah di kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus mempertahankan budaya disiplin para personelnya melalui penerapan metode "Tunjuk-Sebut" atau dalam bahasa Jepang bernama Yubisashi Kanko (指差呼称.). Hal ini sebagai salah satu langkah konkret dalam peningkatan keselamatan perjalanan kereta api.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan metode ini berasal dari Jepang. Metode 'Tunjuk-Sebut' bermula dari seorang masinis lokomotif uap Jepang bernama Yasoichi Hori.

"Yasoichi Hori mengalami sakit mata saat melaksanakan dinas. Untuk memastikan sinyal yang dilihatnya, ia menyebutkan status sinyal (aman, hati-hati atau berhenti) kepada stocker (Asisten Masinis)," kata Anne, dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Anne mengatakan, metode budaya 'Tunjuk-Sebut' mulai diperkenalkan di lingkungan persinyalan elektrik di wilayah Jabotabek pada tahun 1993 dan terus dipertahankan. Metode ini berkembang menjadi suatu kewajiban bagi personil operasional KAI Group hingga kini.

KAI tidak hanya berfokus pada peningkatan keselamatan melalui penggunaan kemajuan teknologi semata, tetapi juga pada pengembangan budaya kerja yang disiplin dan terintegrasi. Metode tersebut terbukti efektif dalam mengurangi kesalahan operasional yang dapat membahayakan keselamatan.

Efektifitas penerapan metode ini juga telah diteliti oleh Railway Technical Research Institute (RTRI). Hasilnya menunjukkan, penerapan 'Tunjuk-Sebut' dapat secara signifikan mengurangi kesalahan operasional.

"Hasil survey, kelompok yang tidak melakukan tindakan apa pun menunjukkan persentase kesalahan tertinggi. Sedangkan melakukan 'Tunjuk' atau 'Sebut' mengurangi kesalahan hingga 50-66%. Implementasi 'Tunjuk-Sebut' dapat menurunkan kesalahan hingga 83%," jelas Anne.

Anne juga bilang, metode 'Tunjuk-Sebut' bagi Masinis dan Asisten Masinis tidak hanya dilakukan ketika berdinas, ini juga dilakukan dari tahapan asesmen pra-dinas. Langkah ini dimaksudkan agar para personil mengerti semboyan dilintas yang akan didinaskan. Selanjutnya secara berkala dilakukan pengujian terhadap metode tersebut dengan berbagai tingkatan dan kesempatan.

"Dengan langkah proaktif ini, KAI bertekad untuk terus meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan kenyamanan penumpang. Budaya 'Tunjuk-Sebut' ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan SOP guna mendukung keselamatan perjalanan kereta api," ujarnya.

Berikut mekanisme tunjuk sebut yang dijalankan di KAI:

- Fokus dan Konsentrasi: Menunjuk dengan jari membantu masinis memusatkan perhatian pada objek penting, mengurangi kemungkinan teralihkan oleh hal lain.
- Pengurangan Kesalahan: Tindakan menunjuk dan menyebut status sinyal secara bersamaan menciptakan jeda yang dapat mencegah kesalahan akibat perilaku refleksif.
- Memori yang Kuat: Penyebutan suara memperkuat ingatan tentang tindakan yang dilakukan, sehingga lebih mudah untuk diingat dan diperiksa kembali.
- Deteksi Kesalahan: Penyebutan suara juga membantu masinis mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan dengan lebih efektif.
- Peningkatan Kesadaran: Kombinasi gerakan tangan dan suara merangsang keterlibatan fisik, meningkatkan kewaspadaan selama perjalanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) telah resmi menutup penawaran Surat Berharga Negara (SBN) Ritel jenis Obligasi Negara Ritel (ORI) seri 026 (ORI026) hari ini, Kamis (24/10/2024) pukul 10.00 WIB.

Sepanjang masa penawaran ORI026 pada 30 September 2024 hingga 24 Oktober 2024, penjualan ORI026 tembus Rp19,35 triliun dari target kuota nasional Rp25 triliun.

ORI026 sendiri tersedia dalam dua seri, yaitu ORI026T3 tenor tiga tahun dengan kupon 6,3% dan ORI026T6 tenor enam tahun dengan kupon 6,4%.

Mengacu data salah satu mitra distribusi PT Bareksa Marketplace Indonesia, secara rinci, penjualan ORI026 untuk seri ORI026T3 mencapai Rp16,31 triliun. Lalu, penjualan untuk ORI026 seri ORI026T6 mencapai Rp3,04 triliun. Data tersebut menunjukan bahwa minat investor lebih tinggi terhadap ORI026T3.

Apabila dibandingkan dengan penerbitan SBN ritel sebelumnya yakni ORI025, maka penerbitan SBN ritel ORI026 ini mengalami penurunan nilai penjualan.

ORI025 juga meluncur dalam dua seri, yaitu 0RI025-T3 dengan tenor tiga tahun dan kupon 6,25% serta ORI025-T6 dengan dengan tenor enam tahun dan kupon 6,40%.

Realisasi penjualan ORI025 sepanjang masa penawaran pada 29 Januari 2024 hingga 22 Februari 2024 itu tembus Rp23,9 triliun dari kedua seri. ORI025 tenor tiga tahun terjual sebesar Rp19,38 triliun dan tenor enam tahun sebesar Rp4,53 triliun.

Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, performa obligasi ritel masih memiliki prospek yang baik, terutama ketika sentimen global membaik. Dia memproyeksikan realisasi obligasi ritel bisa mencapai Rp155 triliun hingga Rp175 triliun pada tahun ini, lebih tinggi dari 2023.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membidik lahan mati dan lahan pelepasan kawasan hutan untuk ketahanan pangan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana.

Suyus mengatakan Kementerian Kehutanan saat ini tengah mendorong sejumlah lahan untuk dikeluarkan dari status kawasan hutan. Untuk itu, pihaknya akan mengusulkan lahan pelepasan kawasan hutan itu agar digunakan untuk mendorong ketahanan pangan.

"Ada beberapa kasus sekarang yang terkait dengan kawasan hutan yang itu mudah-mudahan bisa selesai. Jadi, bagaimana nanti saya justru berharap diusulkan perkembangan pelepasan-pelepasan dari kawasan hutan, banyak sekali nanti pelepasan kawasan. Mungkin ke depan kaitannya dengan pelepasan-pelepasan aset terutama untuk ketahanan pangan," kata Suyus dalam acara Forum Diskusi di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia pun mendorong agar Badan Bank Tanah untuk segera berdiskusi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni agar lahan tersebut dapat digunakan untuk pemerintah. Nantinya, pemerintah akan bekerja sama dengan pihak ketiga.

"Saya pikir seharusnya nanti Pak Parman (Kepala Badan Bank Tanah) lebih diskusi dengan Pak Raja (Menteri Kehutanan) supaya pelepasan itu masuk ke negara dulu. Jadi, tidak langsung diberikan juga ke badan hukum. Jadi, tetap menjadi negara, nanti negara akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi, banyak sekali yang harus kita diskusikan," jelasnya.

Terkait wilayahnya, dia menyebut pihaknya sedang mendata lahan-lahan mana saja yang berpotensi untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu, pihaknya memanfaatkan lahan-lahan yang terlantar. Hal ini sejalan dengan program reforma agraria yang didorong ATR/BPN.

"Sedang kita list semua ya. Nanti Pak Menteri akan laporkan ke Pak Presiden. Potensinya kita akan sudah dilihat tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan di Indonesia ada. Kemudian lain-lain yang nanti dilepaskan dari kawasan hutan juga ada," imbuhnya.

Presiden Prabowo mempunyai program membangun 3 juta rumah, di mana 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membidik aset-aset pemerintah yang tak digunakan lagi.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan pihaknya berencana memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tak digunakan maupun disita untuk program pembangunan rumah.

"Iya, semua aset-aset pemerintah yang idle, mungkin nanti kita manfaatkan untuk pembangunan rumah. Tapi kalau di perkotaan lebih cenderung untuk high-rise building, apartemen," kata Suyus saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia menjelaskan pihaknya masih berdiskusi dan mendata wilayah-wilayah yang dapat membangun perumahan. Dia menyebut saat ini pihaknya sedang menginterisasi tata ruang lahannya.

"Kita sedang melakukan evaluasi terhadap semua, kita udah koordinasi awal dengan Satgas Perumahan terkait 1 juta rumah yang ada di perkotaan. Kita sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa dibangun perumahan," jelasnya.

Dia enggan membeberkan terkait luasan lahan yang disediakan untuk program tersebut. Dia menekankan pihaknya masih menginventarisasi.

Kemudian pihaknya juga akan mengecek terkait status lahannya. Apabila lahan tersebut milik negara, Suyus bilang dapat dilakukan pembangunan dengan segera.

"Nanti kita cek status tanahnya, bila itu tanah-tanah yang memang dimiliki oleh negara itu bisa kita lakukan pembangunan segera gitu ya," imbuhnya.