JAKARTA - KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) mencatat realisasi 10 produsen minyak dan gas (migas) nasional terbesar hingga 10 Juni 2024 mencapai 578.272 barel per hari (bph) atau barrel oil per day (BOPD). Paling besar saat ini adalah Pertamina Hulu Rokan yang memproduksi 157.226 BOPD atau menurun dari periode yang sama pada 2023 yaitu 161.623 BOPD.

Kemudian disusul oleh ExxonMobil Cepu yang memproduksi 143.946 BOPD pada Juni 2024 atau menurun dibandingkan 2023 yang tercatat sebesar 155.444 BOPD. Posisi selanjutnya yaitu Pertamina EP yang memproduksi 69.417 BOPD pada 2023 namun menurun jadi 66.468 BOPD pada Juni 2024.

"Kemudian di gas ini juaranya adalah BP Berau Tangguh ada 1.467,12 mmscfd dan meningkat menjadi 1.745,05 mmscfd hingga 30 Juni 2024," ujar Menteri Arifin ketika ditemui di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas ( Migas ), Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Diakui Arifin, produksi gas bumi Indonesia memang sempat menurun namun saat ini mengalami tren kenaikan. Oleh karena itu dirinya optimis produksi gas akan mencapai target yang ditetapkan yaitu 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) pada 2030 mendatang.

"Jadi dengan adanya temuan-temuan baru, prospek di Andaman, South Andaman, dan juga di Selat Makassar. Gas ini nanti kita pakai banyak ke dalam negeri, untuk menjadi andalan kita untuk bisa mendukung transisi energi," paparnya.

Arifin menambahkan, terkait prospek produksi minyak bumi setidaknya ada 6 prospek yang akan ditargetkan mulai berproduksi di 2028, Lapangan Forel, Ande-Ande Lumut, Singa Laut Kuda Laut, OO-OX, BUIC, dan Hidayh dengan proyeksi tambahan produksi mencapai 100.000 bopd pada 204 hingga 2027.

"Nah, di samping dari yang 6 ini, kita juga sedang mengupayakan peningkatan recovery dari sumur-sumur yang ada. Jadi kalau dulu recovery-nya itu biasanya hanya 30%, sekarang kita coba minta pertamina untuk bisa meningkatkannya menjadi ke 50%," pungkas Arifin.

Daftar 10 perusahaan dengan produksi migas terbesar di Indonesia hingga 30 Juni 2024:

Minyak:

1. Pertamina Hulu Rokan 161.623 barrel oil per day (BOPD) pada 2023, dan 157.226 BOPD (status 30 Juni 2024).
2. Exxonmobil Cepu 155.444 BOPD pada 2023, dan 143.946 BOPD (status 30 Juni 2024).
3. Pertamina EP 69.417 BOPD pada 2023, dan 66.468 BOPD (status 30 Juli 2024).
4. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) 26.503 BOPD pada 2023, dan 66.468 BOPD (status 30 Juni 2024).
5. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) 26.580 BOPD pada 2023, dan 24.962 BOPD (status 30 Juni 2024).
6. Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatera (PHE OSES) 17.510 BOPD, dan 19.855 BOPD (status 30 Juni 2024).
7. Petrochina Jabung 15.303 BOPD pada 2023, dan 14.652 BOPD (status 30 Juni 2024).
8. Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) 10.961 BOPD pada 2023, dan 10.580 BOPD (status 30 Juni 2024).
9. Medco E&P Natuna 10.590 BOPD pada 2023, dan 9.991 BOPD (status 30 Juni 2024).
10. PC Ketapang II 9.673 pada 2023, dan 8.770 BOPD (status 30 Juni 2024).

Gas:

1. BP Berau 1.467,12 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) pada 2023, dan 1.745,04 MMSCFD (status 30 Juni 2024).
2. Pertamina EP 836,06 MMSCFD pada 2023, dan 813,88 MMSCFD (status 30 Juni 2024).
3. Medco E&P Grissik 805,14 MMSCFD pada 2023, dan 748,26 MMSCFD (status 30 Juni 2024).
4. ENI East Sepinggan 453,27 MMSCFD pada 2023, 461,48 MMSCFD (status 30 Juni 2024).
5. PHM 519,16 MMSCFD pada 2023, dan 426,5 MMSCFD (status 30 Juni 2024).
6. Pertamina-Medco Tomori 325,94 MMSCFD pada 2023, dan 329 MMSCFD (status 30 Juni 2024).
7. Petrochina Jabung 253,34 MMSCFD pada 2023, 253,12 MMSCFD (status 30 Juni 2024).
8. Husky-CNOOC Madura 204,86 MMSCFD pada 2023, dan 207,37 MMSCFD (status 30 Juni 2024).
9. ENI Muara Bakau 228,04 MMSCFD pada 2023, dan 187,25 9. MMSCFD (status 30 Juni 2024).
10. Pertamina EP Cepu 143,65 MMSCFD pada 2023, dan 187,24 MMSCFD (status 30 Juni 2024).

JAKARTA - Pemerintah berencana mengatur kembali kriteria pengguna bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar. Hal itu dilakukan agar solar subsidi tepat sasaran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku pemerintah masaat ini masih mengkaji hal itu dengan mempertimbangkah beberapa hal seperti harga minyak dunia hingga anggaran subsidi dan kompensasi.

"Kita lagi kaji lah terutama yang terkait dengan harga minyak dunia. Kemudian juga demand, juga kemampuan negara dalam memberikan dukungan subsidi dan kompensasi," tuturnya ketika ditemui di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas), Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Sebagai informasi, konsumen solar sendiri sejatinya telah diatur dalam Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Dalam lampiran Perpres itu tertulis bahwa solar diperuntukkan kepada usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, serta pelayanan umum.

Namun demikian, hingga saat ini, proses revisi Pepres belum rampung karena pemerintah juga berencana mengatur pengguna Pertalite.

Oleh karena itu, Arifin menekankan bahwa nantinya pemerintah juga akan mengatur konsumen solar subsidi ini melalui revisi Pepres.

"Iya nanti kita lewanyatnya di Perpres," tegasnya.

JAKARTA - PT Taspen (Persero) berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada peserta dengan memperkokoh nilai-nilai utama (core values) AKHLAK sebagai identitas dan perekat budaya kerja perusahaan dalam menjalankan bisnis. Dalam rangka memperingati 4 (empat) tahun AKHLAK , Taspen menggelar kegiatan Taspen Culture Festival berupa kegiatan Town Hall Meeting di Kantor Pusat Taspen, Jakarta, (30/7) secara hybrid.

Melalui kegiatan ini, manajemen Taspen memberikan arahan terkait penguatan dan implementasi AKHLAK di lingkungan Taspen kepada seluruh lini bisnis dan operasional, baik di kantor pusat dan kantor cabang. Kegiatan turut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Taspen, Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan Taspen, serta Insan Taspen Group di seluruh Indonesia.

?Selama empat tahun terakhir, AKHLAK telah menjadi fondasi bagi Insan Taspen Group dalam bersikap dan berperilaku, sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan. Sebagaimana bentuk bisnis Taspen yang bergerak di bidang jasa, internalisasi core values AKHLAK oleh Insan Taspen Group penting untuk dilakukan agar dapat menghadirkan pelayanan yang andal dan optimal bagi para seluruh peserta,? ujar Corporate Secretary Taspen, Pudiastuti Citra Adi.

Dalam upaya menginternalisasikan AKHLAK kepada para karyawan, Taspen telah menyelenggarakan berbagai kegiatan, antara lain e-learning nilai perusahaan bagi Insan Taspen, Change Agent Gathering, dan Program Kerja Budaya untuk mendukung transformasi budaya berdasarkan aspek komitmen kepemimpinan, sistem dan simbol. Dalam kegiatan e-Learning tentang nilai-nilai perusahaan yang baru, Insan Taspen diharapkan dapat memahami dasar pemahaman AKHLAK secara komprehensif.

Sementara itu, kegiatan Change Agent Gathering bertujuan untuk memberikan bekal kepada Insan Taspen yang terpilih untuk menjadi agen perubahan dan melaksanakan internalisasi budaya perusahaan di unit kerjanya. Selain itu, juga diadakan Change Agent Gathering yang bertujuan untuk memberikan bekal bagi Insan Taspen yang terpilih untuk menjadi agen perubahan dan melaksanakan internalisasi budaya perusahaan di unit kerjanya.

Di samping itu, Taspen menggelar berbagai Program Kerja Budaya sebagai bentuk komitmen kepemimpinan direksi TASPEN untuk menginformasikan hal-hal penting yang harus diketahui oleh seluruh Insan Taspen di kantor pusat dan kantor cabang yang ada di seluruh penjuru Indonesia dalam kegiatan Town Hall Meeting yang rutin diselenggarakan.

Taspen secara rutin telah melakukan pengukuran budaya perusahaan sebagai tolak ukur keberhasilan penerapan nilai AKHLAK. Adapun dalam dua tahun terakhir, Taspen telah menggunakan sistem AKHLAK Culture Journey (ACJ) sebagai pedoman implementasi nilai-nilai utama SDM BUMN, khususnya sebagai sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi AKHLAK pada setiap perusahaan BUMN yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN.

Pada tahun 2023, hasil pengukuran ACJ PT TASPEN (Persero) untuk Tahap Intervensi menghasilkan tingkat maturitas implementasi budaya pada kategori ?Melebihi Standar? dengan skor 2,8/3. Sementara itu, berdasarkan hasil pengukuran ACJ Tahun 2022, Insan Taspen memiliki tingkat pemahaman terhadap AKHLAK sebesar 97,28%.

Komitmen Taspen dalam menerapkan nilai-nilai AKHLAK selaras dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir agar seluruh karyawan BUMN dapat secara konsisten mengimplementasikan core value AKHLAK, baik dalam hal pekerjaan maupun dalam lingkup yang lebih luas.

Penerapan nilai AKHLAK diharapkan dapat mendorong transformasi sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan daya saing BUMN, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Melalui internalisasi dan penguatan budaya AKHLAK, Taspen memperkuat peran sebagai BUMN penggerak pertumbuhan ekonomi, akselerator kesejahteraan sosial (social welfare), dan penyedia talenta yang kompetitif sesuai kebutuhan transformasi SDM BUMN.

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan OJK konsisten melakukan berbagai upaya sesuai dengan kewenangan OJK dalam memberantas judi online. Salah satu upaya OJK antara lain memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 6.000 rekening yang diindikasikan terkait dengan transaksi judi online.

Dian menuturkan pihaknya juga telah meminta bank melakukan Enhance Due Diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online.

"Juga melaporkan transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," kata Dian di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Apabila hasil EDD terbukti nasabah melakukan pelanggaran berat terkait judi online, Dian menegaskan perbankan dapat membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut untuk melakukan pembukaan rekening di bank (blacklisting).

Aktivitas perjudian merupakan salah satu Tindak Pidana Asal sesuai UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dian menegaskan OJK bersama industri perbankan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).

OJK terus memantau upaya Perbankan untuk merespons tantangan dalam pemberantasan judi online melalui penguatan fungsi satuan kerja APU, PPT dan PPPSPM serta satuan kerja Anti-Fraud.

"Juga mengintensifkan upaya meminimalisir terjadinya praktek jual beli rekening, serta meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi termasuk judi online," tegasnya.

JAKARTA - Pemerintah Korea Selatan mencatat ekspor makanan dan minuman ke Indonesia mengalami peningkatan. Berdasarkan data ekspor produk makanan dan minuman Korea, baru-baru ini ekspor K-Food ke Indonesia terus naik.
Peringkat pertama yang menduduki kenaikan produk ekspor K-Food ini adalah olahan kopi asal Korea Selatan yaitu sebesar USD34juta naik 17,3% dari tahun ke-tahun.

"Meskipun Indonesia memiliki olahan kopi yang juga diminati oleh banyak kalangan masyarakat, tapi kopi olahan Korea tak mau kalah untuk menduduki peringkat dan kualitasnya di pasar Indonesia," kata Kepala Perwakilan Korea Agro-Trade Center Jakarta Lee Seung Hoon, dikutip Jumat (2/8/2024).

Selain olahan kopi, produk minuman juga mengalami kenaikan sebesar USD13juta (15,8%) dan produk mie instan Korea yang saat ini sangat digemari masyarakat Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar USD7 juta (25,8%).

Data tersebut di dapatkan berdasarkan data ekspor produk makanan dan minuman Korea pada akhir Juni 2024. Kenaikan angka ekspor produk makanan dan minuman tersebut dilandasi oleh kerjasama yang terjalin antara Korea dengan Indonesia mengenai Serfitikasi Halal dan akan di resmikan pada bulan Oktober 2024 mendatang.

Seperti yang diketahui masyarakat pada umumnya bahwa label Halal sangat penting untuk produk-produk makanan dan minuman di Indonesia sebagaimana angka Umat Muslim di negara ini memiliki angka yang tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia juga berencana memimpin pasar sertifikasi halal ke arah yang lebih terstandarisasi dengan menggandeng negara-negara lain termasuk Korea Selatan.

?Kami sangat berantusias untuk mengikuti pameran makanan internasional terbesar di Indonesia ini. Melalui pameran ini, kami telah berhasil mengukuhkan potensi perluasan ekspor produk K-Food di pasar Indonesia. Kami juga akan mendengarkan ide-ide dan tantangan terkait prosedur sertifikasi halal dari para ekspotir dan memberikan mereka dukungan yang ada. Kami yakin bahwa kami bisa terus memperluas peta distribusi produk agrikultur Korea melalui business matching atau pameran-pameran dengan para importir lokal dan vendor lokal untuk mencapai kinerja ekspor yang maksimal," imbuhnya.

Tingginya antusiasme masyarakat Indonesia dengan produk makanan dan minuman Korea menarik perhatian perusahaan-perusahaan K-Food asal Negri Gingseng untuk semakin yakin bahwa market ekspor ke pasar Indonesia dapat lebih mendongkrak penjualan mereka di tahun- tahun yang akan datang dan mereka bisa memiliki inovasi-inovasi baru untuk produk yang akan di distribusikan ke depannya.

Tren makanan dan minuman Korea yang semakin mendunia berkat Hallyu atau Korean Wave berhasil menarik perhatian Kementerian Pertanian, Pangan dan Pedesaan Korea bersama dengan Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation untuk mendongkrak ekspor Korean Food ke pasar Indonesia.

Menteri Pertanian, Pangan dan Pedesaan Song Mi-Ryeong bersama dengan ketua dari Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation Kim Chun-jin memberikan kesempatan emas kepada 12 perusahaan ekspor makanan dan minuman asal Korea untuk mendongkrak penjualan mereka ke Indonesia.

Dari total 7 internasional pavilion yang ada di acara tersebut, pavilion korea yang terdiri dari 12 perusahaan ekspor makanan & minuman ini berhasil menarik perhatian visitor yang hadir untuk datang dan menggali informasi produk apa saja yang di tampilkan.

JAKARTA - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa dampak yang merugikan bagi Industri Hasil Tembakau (IHT) dan petani tembakau. Adapun protes penolakan atas PP Kesehatan semakin meluas.

Ketua Umum APTI Jawa Tengah, Wisnu Brata, mengatakan penerbitan peraturan tersebut akan mengancam keberlanjutan IHT. Pasalnya, selama ini pelaku industri telah mendapatkan berbagai keterbatasan melalui PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

"Kalau begini akan tercipta pengangguran yang semakin banyak," ujar Wisnu, di Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Menurut dia dalam PP 28/2024 sektor tembakau akan menerima pembatasan yang lebih besar lagi. Dia mencontohkan, larangan penjualan rokok eceran atau pun pelarangan penjualan dalam jarak 200 meter dari institusi pendidikan jelas akan menghantam rantai pendapatan di sektor tembakau terutama bagi para pedagang kecil karena akan mengalami penurunan pendapatan.

"Jika pedagang mengalami kerugian pasti dampaknya akan ke petani juga. Kalau penjualan turun, maka penyerapan tembakaunya juga turun. Industri terdampak, akhirnya terjadi PHK massal," ucap Wisnu.

Oleh karena itu APTI menilai bahwa disahkannya PP ini menjadi bentuk ketidakbijaksanaan pemerintah. Pemerintah dinilai salah membaca strategi karena selalu mengambil perspektif bahwa Indonesia menjadi negara pasar dari produk tembakau, bukan penghasil. Padahal, pemerintah sudah sepatutnya memposisikan negara sebagai penghasil produk tembakau.

Wisnu menyoroti tertutupnya proses penyusunan aturan tersebut yang tidak melibatkan para pemangku kepentingan di IHT. Dia menilai, beberapa masukan yang disampaikan industri maupun petani perihal aturan ini tidak pernah diakomodir.

"Ini bentuk arogansi pemerintah yang tidak menerima aspirasi sektor tembakau, terutama dari para petani dan buruh, untuk kepentingan satu pihak yaitu pengendalian rokok. Padahal di atas kesehatan, ada faktor kesejahteraan. Kalau IHT semakin tertekan, maka akan tercipta pengangguran yang semakin banyak," tandasnya.

"Karena aturan ini cacat proses. Kami ini cuma diundang sekali saja dan pada pembahasan selanjutnya kami tidak pernah diundang lagi," tandas dia.

JAKARTA - PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta ( Jamkrida ) menggelar seremonial penandatanganan kerjasama dengan beberapa unit bisnis PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) seperti MNC Asset Management , MNC Insurance, MNC Life.

Penandatangan dilakukan oleh Dirut MNC Insurance Broker Fakhrul Razy, Direktur MNC Asset Management, Dimas Aditya Ariadi, Dirut MNC Life Risye Dillianti dan Direktur Marketing MNC Insurance Rizki Lovanto Soedjoko dengan 18 pimpinan Jamkrida dari seluruh Indonesia.

Penandatanganan yang disaksikan oleh Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk, Yudi Hamka itu digelar di Training Room 1&2 Lantai 3, iNews Tower, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

"Terimakasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh Jamkrida kepada kami MNC Kapital. Semoga menjadi hal baik ke depannya," jelas Yudi Hamka.

Acara penandatanganan ini juga dihadiri oleh Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda) Agus Subrata dan Sekretariat Aspenda Suyanto.

Sebagai informasi, Aspenda merupakan wadah yang dibentuk oleh beberapa perusahaan penjaminan daerah yang merupakan perusahaan-perusahaan milik pemerintah daerah (BUMD) di provinsinya masing-masing, dengan tujuan utama untuk memajukan KUMKM dan perekonomian daerah.

JAKARTA - Ekonom Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Fahmi Wibawa mengingatkan, agar pemerintah kompak dalam melindungi industri dalam negeri dari serangan impor . Menurutnya ketidakkompakan dalam menyikapi serangan barang impor sudah menelan korban yaitu salah satunya Purchasing Manager Index (PMI).

Diketahui PMN bulan Juli 2024 yang baru dirilis S&P Global akhirnya masuk ke zona kontraksi setelah sebelumnya selama 33 bulan mampu ada di zona ekspansi. Data PMI Indonesia pada Mei 2024 ada di zona ekspansi di 52,1 lalu turun 50,7 di Juni 2024 dan akhirnya turun ke zona kontraksi di angka 49,3.

?Penurunan PMI pada bulan Juni dan Juli ini tidak lepas dari relaksasi impor yang gongnya dibunyikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Pak Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melepaskan puluhan ribu kontainer barang impor yang bermasalah perizinannya pada 17 Mei 2024," ungkap Fahmi.

Menurutnya relaksasi impor secara khusus terhadap tujuh kelompok barang yang sebelumnya dilakukan pengetatan impor seperti elektronik, alas kaki, pakaian jadi, aksesoris, kosmetik, dan perbekalan rumah tangga lainnya berimbas besar dan menjadikan PMI Indonesia sebagai salah satu korbannya.

?Perlindungan terhadap industri dalam negeri adalah kunci keberhasilan industri manufaktur di masa depan. Kebijakan relaksasi haruslah mempertimbangkan pandangan dan aspirasi para pemangku yang terdampak. Sehingga diharapkan industri manufaktur Indonesia dapat mencapai di titik posisi dapat bersaing dengan industri manufaktur global baik dari sisi harga maupun kualitas,? jelas Fahmi.

Menurut Fahmi kondisi relaksasi impor yang tidak menguntungkan tersebut berimbas pada persepsi para pelaku industri dalam negeri. Persepsi kekhawatiran inilah yang ditangkap dalam rilis S&P Global mengenai PMI ini.

?Persepsi tersebut muncul setelah relaksasi impor dilakukan pada 17 Mei 2024. Memang bisa jadi efek relaksasi impor bersifat ganda. Di satu sisi terjadi kompetisi antara produk impor dan lokal, dalam waktu yang bersamaan nilai mata uang rupiah juga semakin lama semakin melemah. Nah, bila relaksasi impor berlanjut, dampak gempuran barang impor akan semakin parah karena produk industri lokal akan semakin jauh dalam berkompetisi dengan produk impor,? jelas Fahmi.

Fahmi yang juga merupakan pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta juga menekankan kebijakan yang melindungi perkembangan industri dalam negeri adalah salah satu bentuk keyakinan pemerintah terhadap industri dalam negeri.

Menurutnya tugas melindungi industri dalam negeri bukan hanya kewajiban Menteri Perindustrian, juga tugas kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Lebih lanjut Fahmi menilai, relaksasi impor memang menimbulkan respon dua hal. Dari sisi pelaku importir, mereka merasa pemerintah memberikan dukungan yang sangat besar untuk mereka. Di sisi para pelaku industri dalam negeri, hal ini sebuah pukulan keras untuk mereka.

?Banyak pelaku industri dalam negeri yang kontraknya dibatalkan imbas dari relaksasi impor yang dilakukan. Dapat dibayangkan jika relaksasi impor terus dilakukan, berapa besar efek domino yang terjadi nantinya," tutur Fahmi.

"Berawal dari banyaknya manufaktur lokal yang terpaksa gulung tikar karena ketidakmampuan bersaing, meningkatnya jumlah pengangguran, nilai rupiah yang semakin lemah imbas dari tingginya kuota impor, hingga melemahnya kepercayaan investor akibat turunnya nilai mata uang rupiah. Relaksasi impor perlu diberikan kebijakan yang sangat adil terutama untuk pelaku industri dalam negeri,? lanjutnya.

Fahmi juga secara khusus menyoroti polemik terkait aturan impor yang berkepanjangan sehingga harus Presiden Jokowi yang memberikan arahan agar tetap mengutamakan kemajuan industri dalam negeri.

?Ya hikmahnya publik jadi tercerahkan dan masing-masing kementerian sektor bisa lebih menyadari pentingnya keseimbangan ?gas? dan ?rem? dalam mengeluarkan kebijakan,? tutup Fahmi.

Di kesempatan lain Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Fajar Budiono menyatakan bahwa impor barang yang membanjiri Indonesia memberikan dampak negatif terhadap industri dalam negeri yang akan mempengaruhi angka PMI.

?Mau tidak mau industri harus menurunkan produksi, bahkan di sektor tekstil malah sudah PHK. Kalau ini dibiarkan terus menerus dan pemerintah tidak ada action, maka saya melihat tahun 2024 ini PMI manufaktur akan tambah jelek,? buka Fajar.

Menurutnya, harus ada tindakan yang diambil segera, jangan hanya memprioritaskan kelompok tertentu, tapi nasionalnya terganggu. Jadi harus segera ambil tindakan yang cepat dan tepat.

?Saat ini juga ada beberapa parameter yang banyak anomalinya. Sudah saatnya negara harus turun cepat. Namun, kadang-kadang, pemerintah kurang tanggap dan respon cepat. Safeguard harus segera dijalankan, anti-dumping dijalankan, Permendag yang mengatur hajat hidup orang banyak harus segera diimplementasikan dengan benar, bahan baku dipermudah, namun kenyataannya ini justru terbalik,? sesal Fajar.

Bank DKI terus mendukung program inklusi keuangan digital dengan berpartisipasi pada Forum Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2024 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Centre pada 1-4 Agustus 2024. Kehadiran Bank DKI pada acara ini menandai peran aktifnya dalam mendorong transformasi digital di sektor keuangan.

FEKDI yang diinisiasi oleh Bank Indonesia bersama Kementerian Perekonomian dengan turut didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait dan asosiasi serta industri, diselenggarakan dengan tema ?Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan?.


^{(Foto: dok Bank DKI)}

Tema tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat stabilitas sistem pembayaran dan akselerasi lebih lanjut ekonomi dan keuangan digital nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. FEKDI merupakan ajang sinergi kebijakan dan showcasing berbagai produk dan inovasi, implementasi kebijakan serta pencapaian dalam pengembangan ekosistem ekonomi, dan keuangan digital.

"Partisipasi pada FEKDI 2024 merupakan bukti komitmen Bank DKI dalam mendukung percepatan digitalisasi sektor keuangan. Sebagai BUMD, Bank DKI menjalankan peran sebagai kolaborator pertumbuhan ekonomi khususnya di Jakarta, melalui berbagai inovasi digital untuk memperluas aksesibilitas, menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah diakses, dan lebih efisien bagi masyarakat," kataDirektur Utama Bank DKI Agus Widodo dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (1/8/2024).

Senada dengan itu, Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono menyampaikan bahwa Bank DKI berharap dapat memperluas jangkauan.

?Dengan hadir di FEKDI 2024, Bank DKI berharap dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya digitalisasi keuangan. Bank DKI juga berkomitmen untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak guna memperluas ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia,? tuturnya.

Acara tersebut turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menambahkan, pada kesempatan ini Bank DKI turut memperkenalkan beberapa produk digital unggulannya, termasuk aplikasi JakOne Mobile yang merupakanmobile bankingsekaligusmobile wallet.

Layanan yang disediakan mulai dari transaksi perbankan, pembayaran bermacam tagihan dan belanjaonline, transaksi dengan scan QRIS,top upsaldo uang elektronik, bersedekah dan berdonasi. Kemudian, pembayaran pajak dan retribusi, pembukaan deposito dan rekening tabungan secaraonline, hingga fitur mobile cash untuk transaksi tarik tunai tanpa kartu di ATM Bank DKI maupun ATM bank lain yang bekerja sama, seperti BCA, BNI berlogo Prima.

Arie menambahkan, Bank DKI turut memberikan inisiatif guna mendukung UKM dalam menggunakan teknologi digital.

?Selain itu, Bank DKI juga menampilkan berbagai inisiatif yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengadopsi teknologi digital, diantaranya aplikasi JakOne Abank yang memungkinkan UMKM memperoleh penghasilan tambahan dengan menjadi agen layanan keuangan Bank DKI,? tutup Arie.

JAKARTA - Masyarakat tengah mengeluhkan kenaikan harga minyak goreng MinyaKita menjadi Rp15.700 per liter di pasar. Tak hanya itu, ketersediaannya juga semakin langka di pasaran.

Salah satu pedagang sembako di Duren Sawit, Jakarta Timur, Iding (43) mengatakan bahwa pedagang saat ini mengeluhkan ketersediaan stok MinyaKita di pasar. Akibatnya, harga minyak itu pun jadi naik.

"Dari ketersediaan MinyaKita ini susah di dapat, terlebih banyak dikonsumsi orang, akhirnya minyak goreng lainnya jadi ikutan naik harganya," terang Iding di lokasi, Kamis (1/8/2024).

Dia mengatakan kelangkaan minyak goreng MinyaKita ini disebabkan oleh stok dari supplier berkurang. Iding mendapatkan informasi bahwa langkanya MinyaKita karena bahan bakunya sudah berkurang.

"Karena memang kita distributor dari penyuplainya itu, stoknya tidak ada. Katanya sih bahan bakunya tidak ada," terang Iding.

Selain itu, lanjut Iding, sebelumnya Ia bisa mendapatkan kuota minyak goreng dari distributor sebanyak 200 karton. Namun, saat ini barangnya diakui sama sekali tidak ada.

"Kita dapat MinyaKita itu dari Food Station, BUMD ya, itu tadinya 200 karton, sekarang barangnya tidak ada sama sekali. Soalnya mereka tidak produksi dan bahan bakunya kosong," tutur Iding.

Iding menambahkan bahwa dirinya harus membayar lebih untuk mendapatkan minyak goreng MinyaKita. Sebelumnya, harga per karton sebesar Rp165.000 per karton, namun saat ini harganya naik jadi Rp172.000 per karton.

"Tetapi kalau harga jual itu, disini kita jual Rp15 ribu-an lah. Kalau barangnya ada pun, kita jual Rp15.500 lah," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan bahwa harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita akan naik dalam waktu dekat dan peraturan barunya segera diterbitkan.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan, kajian pembahasan mengenai kenaikan HET MinyaKita telah delapan kali dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait dan pelaku usaha.

"Kenaikan HET memang sudah fix akan dinaikkan, sudah delapan kajian pembahasan dengan kementerian dan lembaga, public hearing juga sudah dilakukan," ujar Bambang dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin lalu (8/7/2024).

JAKARTA - BRI Hadirkan Promo Spesial MDR 0 Persen untuk merchant BRI!

Bagi para pelaku usaha yang telah menggunakan atau berencana menggunakan aplikasi BRI Merchant, ada kabar baik! BRI memberikan promo spesial berupa MDR 0 persen untuk semua transaksi QRIS.

Pelaku usaha pasti tidak asing dengan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) QRIS sebagai metode pembayarannya serta MDR. Ya, demi menjaga kualitas sistem QRIS, pengusaha dikenakan biaya MDR QRIS (Merchant Discount Rate).

Berdasarkan kebijakan BI, tarif QRIS sebesar 0,3 persen bagi pelaku usaha. Namun untuk pengusaha yang menggunakan aplikasi merchant QRIS BRI, kini Anda bisa mendapatkan promo spesial MDR 0 persen.

Sesuai namanya, program MDR QRIS 0 persen adalah inisiatif dari BRI yang menawarkan biaya MDR sebesar 0 persen untuk transaksi menggunakan QRIS. Program ini berlaku untuk merchant baru maupun existing merchant. Program ini bisa dimanfaatkan oleh pengguna aplikasi BRI Merchant mulai 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2024.

Apa itu MDR 0 Persen?
MDR (Merchant Discount Rate) adalah biaya yang biasanya dikenakan kepada merchant atas setiap transaksi yang dilakukan menggunakan debit, kartu kredit, dan QRIS. Namun, dengan promo ini, BRI membebaskan biaya MDR tersebut sehingga seluruh keuntungan transaksi akan langsung masuk ke rekening merchant.

Apa keuntungan program MDR QRIS 0 Persen?

Bebas Biaya Tambahan
Pedagang tidak akan dikenakan biaya tambahan untuk segala transaksi. Sehingga, merchant yang sudah menggunakan aplikasi BRI merchant dapat meningkatkan keuntungan dan daya saing usahanya.

Program ini juga tersedia bagi semua pengguna aplikasi BRI untuk kategori Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UKE), Usaha Besar (UBE), Usaha Menengah (UME), SPBU, BLU (Badan Layanan Umum), dan PSO (Public Service Obligation), tanpa ada batasan jumlah transaksi dan nominal transaksi (maksimal Rp 10.000.000 atau sesuai ketentuan limit QRIS).

Dapat Dinikmati oleh Merchant QRIS BRI yang menggunakan Aplikasi BRI Merchant
Anda pun tidak perlu mendaftar lagi secara terpisah, karena semua merchant QRIS BRI otomatis terdaftar dalam program ini selama periode promosi berlangsung. Selama Anda sudah mendaftar menjadi pengguna aplikasi BRI Merchant dan menggunakannya untuk monitoring transaksi, download report transaksi, hingga menampilkan QRIS Dinamis untuk di-scan oleh pembeli. Lalu, bagaimana cara agar bisa mendapatkan program spesial BRI ini?

Cara Daftar BRI Merchant

1. Merchant Eksisting
? Download dan buka aplikasi BRI Merchant
? Klik tombol register
? Klik Sudah, Buat Akun BRI Merchant
? Masukkan nomor handphone dan NIK yang terdaftar sebagai Merchant EDC/QRIS BRI
? Masukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor handphone
? Pastikan data store EDC/QRIS Anda telah sesuai
? Buat password BRI Merchant
? Login ke aplikasi BRI Merchant

2. Merchant Baru
? Download dan buka aplikasi BRI Merchant
? Klik tombol register
? Klik Belum, Daftarkan Merchant BRI
? Pastikan kelengkapan dokumen untuk registrasi merchant BRI (rekening BRI, KTP dan foto usaha)
? Klik persetujuan syarat dan ketentuan
? Upload dokumen foto KTP
? Masukkan detail data pemilik usaha
? Masukkan detail data usaha
? Lakukan verifikasi wajah
? Buat password BRI Merchant
? Login ke dalam aplikasi BRI Merchant

Program ini berlaku untuk semua transaksi QRIS yang dilakukan melalui aplikasi BRI Merchant, tanpa memandang bank penerbit atau rekening pelanggan. Bila ada masalah atau pertanyaan terkait Program MDR QRIS 0 persen, Anda dapat menghubungi layanan hotline merchant BRI melalui nomor 1500274 atau mengunjungi kantor cabang BRI terdekat.

Info lebih lanjut kunjungi bbri.id/mdrqris . Yuk, langsung manfaatkan program MDR QRIS 0 persen untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak di usaha Anda. Jadi merchant BRI, banyak untungnya!

JAKARTA - Sebagai wujud komitmen dalam menjalankan praktis bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, PLN Icon Plus terus menggulirkan program CSR secara inovatif dan berkelanjutan . Upaya berkelanjutan yang menghadirkan kebermanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan ini pun mendapatkan apresiasi dalam sebuah ajang penghargaan bergengsi, TJSL & CSR Award 2024 yang dihelat di Hotel Borobudur, Jakarta.

Perhelatan akbar yang diselenggarakan BUMN Track setiap tahunnya ini adalah bentuk apresiasi tertinggi terhadap BUMN dan anak perusahaan BUMN yang telah menjalankan praktik Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dan CSR terbaik. Melalui praktik TJSL dan CSR terbaik, perusahaan turut mendukung pencapaian SDG?s sekaligus memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Di panggung TJSL & CSR Award Tahun ke-4 tersebut, PLN Icon Plus memboyong dua penghargaan Platinum untuk kategori Pilar Sosial dan Pilar Ekonomi. Penghargaan juga diberikan kepada Sekretaris Perusahaan PLN Icon Plus Heni Utari Ambarwati untuk kategori Strong Commitment Senior Officer on Social and Economic Programs of CSR.

Hadir mewakili perusahaan untuk menerima ketiga penghargaan secara langsung, Manajer Humas PLN Icon Plus Yohanes Desmond Rendi Pratama.

Dalam keterangan persnya, Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi mengatakan, bahwa PLN Icon Plus berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program TJSL yang dilaksanakan di seluruh wilayah kerja perusahaan. Tidak hanya melaksanakannya secara berkelanjutan, dengan kompetensi sebagai perusahaan ICT, PLN Icon Plus juga mengolaborasikan program TJSL dengan beragam inovasi.

"Inovasi akan meningkatkan kebermanfaatan program TJSL sehingga dapat dirasakan masyarakat lebih luas lagi," terangnya.

Di antara inovasi yang telah dilakukan adalah digitalisasi transaksional UMKM melalui fitur marketplace di PLN Mobile. Sekretaris Perusahaan PLN Icon Plus, Heni Utari Ambarwati menerangkan, dari mulanya hanya sekitar 250 UMKM, kini tercatat 3.000 UMKM berada di lokapasar yang dikembangkan PLN Icon Plus tersebut.

PLN Icon Plus juga merajut konektivitas pulau-pulau di Indonesia?terutama pulau terpencil dan terluar?dengan jaringan internet fiber optic. Seperti yang telah dilakukan PLN Icon Plus di Pulau Lepar di lepas pantai tenggara Pulau Bangka.

"Hadirnya jaringan internet fixed broadband ICONNET di Pulau Lepar telah membuka akses internet, informasi, dan komunikasi yang sebelumnya, belum terlayani jaringan internet fixed broadband," jelas Sekretaris Perusahaan, Heni Utari.

Layanan internet fixed broadband, lanjut Heni dihadirkan lewat kabel fiber optic yang terdapat pada jaringan kabel bawah laut sepanjang kurang lebih 20 kilometer milik PLN. Jaringan kabel yang menghubungkan Pulau Bangka dan Pulau Lepar ini menghadirkan layanan kelistrikan sekaligus internet bagi masyarakat Pulau Lepar.

Program TJSL yang inovatif dan berkelanjutan menjadi kontribusi nyata PLN Icon Plus dalam mendukung dan memperkuat peran penting BUMN sebagai generator ekonomi dan pembangunan nasional yang akan mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

"Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus berkontribusi melalui program TJSL sehingga bisa memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Di sisi lain, program TJSL juga akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan citra positif perusahaan," pungkas Heni Utari.