Jakarta -

Penghentian sementara layanan InterActive QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) menyebabkan saldo milik para pelaku UMKM tertahan selama lebih dari 10 hari. Menanggapi hal ini, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan para pelaku UMKM tetap mendapat haknya terkait hal tersebut.

"Kami ingin mendengarkan klarifikasi dari InterActive QRIS, seperti apa terkait kendala teknis dalam layanan QRIS tersebut," kata Maman dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Hal ini disampaikannya pada Rapat Koordinasi dengan pihak PT Interaktif Internasional (InterActive QRIS) yang diadakan di Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (6/11). Rapat koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka memberikan penjelasan dan klarifikasi dari PT Interaktif Internasional kepada Menteri UMKM mengenai kendala teknis dalam layanan QRIS Interactive, yang sempat menghebohkan media sosial.

Sebelumnya, Maman secara personal juga sudah membahas dengan Kapolri terkait permasalahan penghentian sementara layanan InterActive QRIS.

Maman mengatakan Kementerian UMKM ingin menjaga dan melindungi pelaku UMKM agar tidak dirugikan. Sebab, mereka sudah dikenakan tarif MDR (Merchant Discount Rate) sebesar 0,7 persen pada penggunaan QRIS.

"Sehingga setelah pelaku usaha mengeluarkan kewajiban mereka, maka selayaknya mereka mendapatkan haknya (pencairan uangnya dengan cepat) dan mendapat pelayanan maksimal," katanya.

Maman menekankan sisi positif penggunaan QRIS bagi pelaku UMKM sangatlah besar dalam transaksi jual beli. Namun, ia meminta agar pencairan dana tidak terlambat.

Ke depan, ia berharap jika ada kendala, pemblokiran rekening Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dapat dilakukan hanya kepada yang terindikasi saja, tidak semua rekening. Dengan begitu, hal tersebut tidak menyebabkan kerugian kepada pihak lain.

"Perlu juga dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, agar permasalahan ini tidak terjadi lagi ke depan," katanya.

Di kesempatan yang sama, CEO InterActive QRIS Alex Surya Rahardjo menjelaskan kronologi penghentian sementara layanan InterActive QRIS tersebut.

Pada 16 Oktober lalu, PT Interaktif Internasional menerima surat pemberitahuan pelaksanaan pemblokiran rekening simpanan oleh Bank Mandiri atas dasar surat Polda Metro Jaya No.R/4310/X/Res.2./2024/Ditreskrimsus perihal Permintaan Penundaan Transaksi Debit milik PT Interaktif Internasional.

Rekening tersebut merupakan rekening tampungan dana mitra Merchant InterActive QRIS sebelum dilakukan settlement ke mitra Merchant. Indikasi pemberhentian layanan Open API QRIS dengan alasan ditemukan adanya aktivitas ilegal transfer dana oleh beberapa mitra Merchant InterActive QRIS.

Menurut Surat Klarifikasi dari PT InterAktif Internasional, InterActive QRIS bersama dengan PT FINNET INDONESIA terus berupaya memperjuangkan hak-hak Merchant InterActive QRIS agar dapat segera dilakukan settlement.

"Saat ini, rekening bank perusahaan telah dibuka kembali. Kami didampingi pengacara telah memenuhi panggilan dari Polda Metrojaya," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan pemeriksaan, dipastikan bahwa InterActive tidak terlibat dalam judi online dan menjalankan operasional sesuai hukum Indonesia. Pemblokiran sementara pada 16 Oktober 2024 telah dicabut dan mulai melakukan disbursement kepada seluruh merchant QRIS bertahap, mulai Senin 4 November hingga Selasa, 5 November 2024.

(akn/ega)

Jakarta -

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menemukan 400 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal di sejumlah situs dan aplikasi, serta 30 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) pada periode Agustus-September 2024. Temuan itu berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Dalam waktu yang bersamaan, Satgas PASTI juga memblokir 68 tawaran investasi ilegal terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation).

"Berkaitan dengan temuan tersebut dan setelah melakukan koordinasi antaranggota, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," kata Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Sejak 2017 hingga 30 September 2024, Satgas PASTI telah menghentikan 11.389 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.528 entitas investasi ilegal, 9.610 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

Satgas PASTI mengingatkan kembali agar masyarakat selalu berhati-hati, waspada dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.

Pemblokiran Kontak Debt Collector

Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 226 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini telah mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Nomor-nomor tersebut terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

Waspada Penawaran Jasa Pelunasan Utang

Satgas PASTI menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online. Pihak tersebut menawarkan kepada para korban untuk melunasi utang pada pinjaman online sebelumnya dengan cara membantu mengajukan utang baru di pinjaman online lainnya.

Pihak tersebut menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online yang dimiliki korban dengan meminta imbal jasa berupa dana dari sebagian pinjaman baru yang dicairkan atas pengurusan tersebut. Pada kenyataannya, pihak tersebut tidak memenuhi tawaran yang telah dijanjikan sehingga utang korban tidak terselesaikan dan justru semakin bertambah banyak dengan adanya utang baru.

Waspada Pergadaian Ilegal

Satgas PASTI mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan produk pergadaian. Ciri-ciri pergadaian ilegal antara lain tempat usaha (outlet) tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai, penaksir atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi, tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis), segera melaporkannya kepada Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: konsumen@ojk.go.id atau email: satgaspasti@ojk.go.id.

(aid/eds)

Jakarta -

Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus judi online. Kasus ini menjerat pegawai Komdigi karena tak melakukan wewenang pemblokiran situs.

Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid buka-bukaan soal status pegawai yang menjadi tersangka kasus judi online. Dia bilang bila sudah jadi tersangka, pegawai yang terjerat kasus akan dinonaktifkan terlebih dahulu.

Lebih lanjut apabila sudah ada keputusan hukum inkrah menyatakan pegawai-pegawai tadi perlu dipidana, maka kementerian akan mengeluarkan pegawai tersebut dengan status pemberhentian tidak hormat.

"Ya kalau misalnya ini kalau tersangka tentu akan sementara dinonaktifkan, lalu kalau memang sudah inkrah dia akan diberhentikan dengan tidak hormat," sebut Meutya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

"Kita lihat nanti perkembangannya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi awal yang baik bagi Kemkomdigi," tegasnya.

Dalam catatan detikcom, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan oknum Komdigi yang ditangkap itu memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pemblokiran situs terkait judi online. Namun oknum Komdigi tersebut menyalahgunakan kewenangannya.

"Mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir. Iya kan, namun mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka," kata Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan.

Polisi juga telah menggeledah 'kantor satelit' yang digunakan para tersangka di Bekasi. Tersangka juga mengakui 'membina' 1.000 situs judi online yang seharusnya diblokir.

Para tersangka mendapat Rp 8,5 juta dari setiap situs yang 'dibina'. Maksudnya, adalah menjaga agar situs tadi tidak diblokir.

(hal/rrd)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyebut judi online (judol) sebagai salah satu ancaman besar bagi Indonesia. Dia meminta aparat penegak hukum (APH) untuk memberikan dukungan penuh.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam agenda sidang perdana Kabinet Merah Putih. Prabowo memaparkan sederet tantangan yang perlu menjadi fokus Jaksa Agung, Kepolisian RI, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

"Ini harus ditopang oleh pertahanan kuat, penegakan hukum yang tidak ragu. Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP BIN fokus ancaman berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi," kata Prabowo, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, ancaman-ancaman berat itu baru bisa diberantas tuntas dengan langkah tegas dari para aparat penegak hukum, serta dukungan dari intelijen.

"Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen baik, bukti kuat bisa kita mitigasi semua," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan sudah meminta bank memblokir 8.000 rekening terkait judol.

"Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 8.000 rekening," terang Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 di ruang konferensi pers Bank Indonesia, Jumat (18/10/2024).

Ia mengatakan data rekening-rekening bank terkait judi online yang dimintakan untuk diblokir itu berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pemblokiran ini turut dilakukan terhadap rekening dengan orang atau badan yang sama yang terlibat dalam transaksi judol.

Sementara itu, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK, Perputaran judi online di Indonesia hingga kuartal pertama 2024 tembus Rp 600 triliun.

Jumlah penduduk yang terlibat judi online menyentuh angka 4 juta jiwa. Rata-rata usia pemain judi online umumnya di kisaran 30-50 tahun. Meskipun ada juga kategori anak-anak berusia 11-19 tahun yang sudah mendepositkan hingga Rp 293 miliar.

"Data dari PPATK menunjukkan bahwa transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2024 bisa mencapai Rp 600 triliun. Jumlah penduduk yang terlibat judi online bahkan telah mencapai 4 juta orang yang didorong besi oleh kelompok usia 30-50 tahun," kata Budi Arie Setiadi yang dulu masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam acara Sarasehan Kadin Indonesia di Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Budi Arie mengingatkan judi online dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, contohnya perceraian hingga menggerus potensi ekonomi formal. Ia juga menegaskan tidak ada potensi menang dalam judi online.

Pasalnya judi online sudah diatur oleh algoritma tertentu untuk membuat pemainnya kalah. Oleh karena itu, beragam upaya dilakukan dalam memberantas judi online, salah satunya bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech).

Simak Video: Menko Polkam Budi Gunawan Soroti Kebocoran Devisa-Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

(shc/kil)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi melakukan Cabut Izin Usaha (CIU) dari PT Investree Radika Jaya (Investree). Sejalan dengan itu, OJK mengatakan akan mengambil langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

Diketahui Direktur Utama Investree Adrian Asharyanto Gunadi telah mengundurkan diri pada awal 2024. Hal itu dilakukan di tengah kredit macet yang terjadi di Investree.

OJK tengah mengejar Adrian yang diketahui saat ini berada di luar negeri untuk kembali ke Indonesia. Langkah tegas lainnya juga, OJK akan memblokir rekening bank dari Adrian dan pihak lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

"Mengupayakan untuk mengembalikan Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi dalam keterangannya, dikutip Rabu (23/10/2024).

Selain itu, OJK juga akan melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian OJK juga akan melakukan penelusuran aset (asset tracing) Adrian Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan," lanjut keterangan OJK.

OJK menjelaskan alasan pencabutan izin usaha ini dilakukan karena Investree melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, OJK mengatakan telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

Terkait dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk melakukan beberapa hal, di antaranya menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan. Lalu melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Investree juga harus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, hak dan kewajiban kepada lender, borrower. Kemudian perusahaan pinjol tersebut juta memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

"Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree," tegas Ismail.

Simak Video: OJK Blokir 6.400 Rekening yang Terkait Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

(ada/ara)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). Pencabutan Izin ini dikarenakan perusahaan platform pinjaman online (pinjol) tersebut melakukan pelanggaran ketentuan yang berujung pada kasus gagal bayar.

Pencabutan ini diputuskan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024. Perusahaan yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan ini telah melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sekaligus kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengatakan pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI.

"OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud," terang Ismail dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Berkaitan dengan hal tersebut, OJK telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, seperti Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham perusahaan pinjol tersebut tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK Tegaskan Hasil PKPU Tidak Hapus Pidana

OJK terus mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree, seperti melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

OJK menegaskan hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurus Investree. Kemudian Investree harus melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tak ketinggalan, OJK juga melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi serta pihak-pihak lainnya dan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

"Melakukan penelusuran aset (asset tracing) Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan. Mengupayakan untuk mengembalikan Saudara Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," tambah dia.

Terkait dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya nenghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan. Lalu melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Investree juga harus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, hak dan kewajiban kepada lender, borrower. Kemudian perusahaan pinjol tersebut juta memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

"Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree," tegas Ismail.

Selain itu, menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud. Terkait hal ini, nasabah/masyarakat dapat menghubungi Investree pada beberapa saluran, seperti nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: cs@investree.id.

Nasabah juga dapat mendatangi kantornya di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

Sebagai informasi, Investree telah menjadi sorotan karena terdapat kredit macet di perusahaan tersebut. Kondisi menjadi tambah buruk dalam waktu bersamaan Direktur Utama Investree Adrian Gunadi mundur dari jabatannya pada awal 2024.

Dalam catatan detikcom, dikutip dari situs resmi perusahaan TWP90 yang mengukur tingkat wanprestasi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo Investree mencapai 12,58%.

Artinya ada 12,58% dana yang disalurkan gagal dibayarkan oleh nasabah selama 90 hari setelah jatuh tempo. Tercatat per 2 Januari 2024 total pinjaman outstanding Investree mencapai Rp 444,69 miliar.

(hns/hns)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). Pencabutan Izin ini dikarenakan perusahaan platform pinjaman online (pinjol) tersebut melakukan pelanggaran ketentuan yang berujung pada kasus gagal bayar.

Pencabutan ini diputuskan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024. Perusahaan yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan ini telah melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sekaligus kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengatakan pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI.

"OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud," terang Ismail dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Berkaitan dengan hal tersebut, OJK telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, seperti Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham perusahaan pinjol tersebut tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK Tegaskan Hasil PKPU Tidak Hapus Pidana

OJK terus mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree, seperti melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

OJK menegaskan hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurus Investree. Kemudian Investree harus melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tak ketinggalan, OJK juga melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi serta pihak-pihak lainnya dan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

"Melakukan penelusuran aset (asset tracing) Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan. Mengupayakan untuk mengembalikan Saudara Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," tambah dia.

Terkait dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya nenghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan. Lalu melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Investree juga harus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, hak dan kewajiban kepada lender, borrower. Kemudian perusahaan pinjol tersebut juta memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

"Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree," tegas Ismail.

Selain itu, menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud. Terkait hal ini, nasabah/masyarakat dapat menghubungi Investree pada beberapa saluran, seperti nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: cs@investree.id.

Nasabah juga dapat mendatangi kantornya di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

Sebagai informasi, Investree telah menjadi sorotan karena terdapat kredit macet di perusahaan tersebut. Kondisi menjadi tambah buruk dalam waktu bersamaan Direktur Utama Investree Adrian Gunadi mundur dari jabatannya pada awal 2024.

Dalam catatan detikcom, dikutip dari situs resmi perusahaan TWP90 yang mengukur tingkat wanprestasi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo Investree mencapai 12,58%.

Artinya ada 12,58% dana yang disalurkan gagal dibayarkan oleh nasabah selama 90 hari setelah jatuh tempo. Tercatat per 2 Januari 2024 total pinjaman outstanding Investree mencapai Rp 444,69 miliar.

(hns/hns)

Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan transaksi judi online di Indonesia telah mencapai Rp 600 triliun. Data itu didapatkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai September 2024.

"Meningkatnya literasi keuangan masyarakat tidak menutup fakta bahwa judi online masih merajalela. PPATK mencatat transaksi terkait judi online hingga bulan September 2024 mencapai lebih dari Rp 600 triliun. Ini merupakan kerugian besar bagi bangsa karena nilai transaksi tersebut tidak memberi nilai tambah kepada masyarakat," kata dia dalam acara Perangi Judi Online, Bangun Ekosistem Keuangan Digital yang Aman di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

Budi Arie menyebut selain kerugian finansial, judi online juga berdampak pada aspek psikologis di masyarakat yang mencakup depresi maupun kasus-kasus ekstrem seperti pembunuhan, perceraian, dan sebagainya.

"Pemerintah terus berupaya secara maksimal untuk mencegah dan memberantas judi online," jelasnya.

Budi Arie mengungkapkan sejak 2017 hingga 14 Oktober 2024 Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai upaya penanganan judi online. Pertama, pemutusan akses lebih dari 4,7 juta konten judi online.

"(Kedua) Penanganan sekitar 72 ribu konten judi online yang disisipkan pada situs dan lembaga pemerintahan dan dunia pendidikan," terangnya.

Ketiga, Kominfo telah mengajukan permohonan pemblokiran 7.599 rekening bank terkait judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keempat, pengajuan pemblokiran 573 akun e-wallet termasuk 16 akun Gopay terkait judi online kepada Bank Indonesia.

Bahkan, Budi Arie menyebut penggunaan e-wallet atau dompet digital menjadi modus baru dalam transaksi judi online dengan nilai lebih dari Rp 5,6 triliun.

"Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi kita semua,"pungkasnya.

Simak Video 'Kominfo Wanti-wanti Masyarakat soal Format Judol Berbentuk Game':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(ada/ara)

Jakarta (ANTARA) -

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi secara tegas menyatakan bahwa aplikasi Temu terlarang, diblokir dan sudah tidak dapat digunakan lagi di Indonesia.

Langkah tersebut diambil untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri dari ancaman model bisnis yang diterapkan oleh aplikasi tersebut.

“Kalau aplikasi Temu, per kemarin sudah kami nyatakan terlarang di Indonesia. Karena apa? karena aplikasi Temu itu model bisnisnya adalah dari pabrikan langsung ke konsumen. Pabrikannya dari negara lain, konsumennya orang Indonesia. Nanti UMKM kita akan tergilas,” kata Menkominfo Budi usai merilis dua buku soal perkembangan digital di tanah air, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis.

Menkominfo juga menjelaskan bahwa meski tampilan aplikasi Temu masih bisa diakses, tapi transaksi sudah tidak dapat dilakukan, dan pengajuan untuk take down dari App Store dan Play Store sedang dalam proses.

Tidak hanya Temu, Menkominfo juga menyoroti aplikasi lain seperti Shein yang menjalankan konsep bisnis serupa, yaitu penjualan langsung dari luar negeri kepada konsumen Indonesia.

“Shein menjual produk fesyen dan kosmetik dengan cara yang sama seperti Temu. Kita harus menjaga UMKM kita, baik di Tasikmalaya, Pekalongan, dan daerah lainnya,” ungkapnya.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi ekosistem UMKM di Indonesia dari persaingan tidak sehat dengan perusahaan luar negeri.

"PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) untuk Temu tidak akan diberikan, begitu juga jika ada aplikasi serupa yang mencoba masuk," kata Budi menegaskan.

Menkominfo juga menampik isu akuisisi platform e-commerce lokal oleh Temu, serta menegaskan bahwa pemerintah tetap akan melindungi kepentingan UMKM dalam setiap kebijakan digital yang diambil.

Adapun, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menutup akses aplikasi Temu sebagai penegakan aturan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020) tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Mengacu pada aturan tersebut aplikasi Temu tidak dapat beroperasi di Indonesia dan ditutup aksesnya karena tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Situs resmi kadin yang beralamat www.kadin.id sudah terblokir sejak 6 Oktober lalu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono.

Dhanis mengatakan situs resmi Kadin, www.kadin.id telah diblokir dan tidak dapat diakses sejak tanggal 6 Oktober 2024. Alhasil, layanan Kadin kepada anggotanya saat ini terhambat. Padahal situs tersebut merupakan platform resmi yang berfungsi sebagai sumber informasi terkait profil organisasi, program kerja, dan layanan bagi anggota Kadin serta komunitas bisnis.

"Situs resmi Kadin, www.kadin.id telah diblokir dan tidak dapat diakses, sejak tanggal 6 Oktober 2024. Pemblokiran terjadi secara mendadak tanpa alasan yang jelas dan terdeteksi dalam daftar pemblokiran TrustPositif Kominfo dan di berbagai penyedia layanan internet (ISP)," kata Dhanis dalam keterangannya, Kamis (10/9/2024).

Dhanis menjelaskan sejak pertama kali didaftarkan pada PANDI pada 3 Oktober 2016, kadin.id tidak pernah dilaporkan melanggar peraturan apa pun. Dia menyebut konten situs ini berisi layanan untuk anggota dan komunitas bisnis dan sepenuhnya mematuhi aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Permenkominfo No. 5/2020 Pasal 14 Ayat 3.

"Sebagai tindak lanjut, Kadin Indonesia telah menyampaikan surat resmi dengan nomor 2005/DP/X/2024 kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Bapak Budi Arie Setiadi, pada 6 Oktober 2024, untuk meminta normalisasi akses situs web kadin.id agar kembali beroperasi sesuai fungsi dan tugasnya sebagai wadah pengusaha Indonesia dan mitra strategis pemerintah," imbuh dia.

Terkait dengan dinamika internal Kadin Indonesia, Dhania menyebut hingga saat ini kami berpegang pada hasil keputusan Munas VIII di tahun 2021, yang dilaksanakan sesuai dengan UU No.1 tahun 1987, Keppres No.18 Tahun 2022 dan peraturan organisasi Kadin Indonesia.

Dia menekan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berpegang pada kesepakatan pada tanggal 27 September 2024. Pada kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak tersebut, semua pihak setuju untuk menjaga marwah organisasi, melalui pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) yang akan dilaksanakan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan waktu sesuai arahan pemerintah.

"Saat ini, kami sedang mematangkan persiapan Rapimnas menuju Munas IX Kadin Indonesia. Setiap langkah yang diambil termasuk penetapan pengurus organisasi harus selalu mengacu pada UU No.1 tahun 1987, Keppres No.18 Tahun 2022 dan peraturan organisasi Kadin Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya, detikcom telah mencoba mengaksesnya, tapi situs tersebut tidak menunjukkan informasi mengenai Kadin Indonesia. Justru menampilkan laman tersebut tidak bisa diakses.

Saat detikcom mencari 'Kadin' pada situs pencarian, muncul laman Kadin lain, yakni kadinindonesia.id. Situs tersebut dapat diakses dan poster ucapan selamat atas terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia 2024-2029 muncul pertama kali.

Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Firlie Ganinduto mengatakan laman kadin.id masuk ke dalam blacklist atau daftar hitam Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak Minggu sekitar pukul 15.00 WIB sore. Dia menyebut situs masuk dalam daftar hitam Kominfo apabila terdapat konten atau layanan negatif, seperti judi online hingga pornografi.

"Masuk ke dalam blacklist-nya Kominfo jam tiga-an, jam 2.30-2.40 lah sore. Nah kita itu kan, website kita kan hanya profil organisasi sama pelayanan. Yang penting itu pelayanan. Jadi akhirnya karena terblokir, pelayanan kita terganggu," kata Firlie kepada detikcom, Rabu (9/10/2024

(rrd/rrd)

Jakarta -

Website atau situs Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, kadin.id tiba-tiba tidak bisa diakses. Situs resmi Kadin diketahui terkena blokir sejak Minggu lalu.

Detikcom telah mencoba mengaksesnya, tapi situs tersebut tidak menunjukkan informasi mengenai Kadin Indonesia. Justru menampilkan laman tersebut tidak bisa diakses.

Saat detikcom mencari 'Kadin' pada situs pencarian, muncul laman Kadin lain, yakni kadinindonesia.id. Situs tersebut dapat diakses dan poster ucapan selamat atas terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia 2024-2029 muncul pertama kali.

Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Firlie Ganinduto mengatakan laman kadin.id masuk ke dalam blacklist atau daftar hitam Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak Minggu sekitar pukul 15.00 WIB sore. Dia menyebut situs masuk dalam daftar hitam Kominfo apabila terdapat konten atau layanan negatif, seperti judi online hingga pornografi.

"Masuk ke dalam blacklist-nya Kominfo jam tiga-an, jam 2.30-2.40 lah sore. Nah kita itu kan, website kita kan hanya profil organisasi sama pelayanan. Yang penting itu pelayanan. Jadi akhirnya karena terblokir, pelayanan kita terganggu," kata Firlie kepada detikcom, Rabu (9/10/2024).

website kadin Foto: Istimewa

Firlie menjelaskan pihaknya juga tidak tahu mengenai alasan situs Kadin tiba-tiba terblokir. Mengatasi hal tersebut, pihaknya telah melayangkan surat ke Kominfo pada Senin pagi. Namun, hingga kini surat tersebut tidak mendapatkan tanggapan.

"Nah, jadi justru itu juga kita bertanya-tanya. Kenapa kok tiba-tiba masuk list blokirnya itu? Nah, kita sudah tulis surat. Kemarin Senin pagi kita tulis surat, sampai hari ini belum ada jawaban dari Kominfo-nya. Jadi, dari Kominfo kita belum dapat jawaban yang pas," terangnya.

Dia menilai dari segi aturan dan hukum, seharusnya website Kadin tidak terkena blokir karena tidak mengandung konten negatif. Selain itu, pihaknya juga tidak diberi tahu mengenai pemblokiran tersebut. Imbasnya, pelayanan kepada anggota Kadin di daerah-daerah dapat terganggu.

Saat ditanya mengenai website baru, Firlie menegaskan website resmi Kadin hanya situs kadin.id. Dia menyebut memang ada beberapa website sering mengatasnamakan Kadin.

"Bukan. Kita kan official. Jadi, website kita sudah kita peroleh cukup lama. Dari sejak 2016 kita sudah online dengan website ini dan tidak pernah ada masalah sebelumnya. Tidak pernah ada masalah dan tidak pernah terblokir sebelumnya," jelasnya.

Ketika ditegaskan kembali soal muncul website baru berasal dari kubu Anindya Bakrie, Firlie enggan berkomentar. Dia bilang masih menunggu keterangan dari pihak Kominfo mengenai alasan terblokirnya situs tersebut. Dia menekankan apabila memang ada konflik di internal Kadin, lebih baik dibicarakan tanpa mengganggu pelayanan.

"Nah, itu saya nggak tahu. Saya nggak bisa komentar itu. Jadi yang bisa saya komentar adalah website selain kadin.id itu di luar tanggung jawab kita. Saya belum dapat keterangan resmi dari Kementerian Kominfo, makanya nggak tahu. Jadi kalau memang ada, kita tinggal bicara saja. Karena ini kan pelayanan, bukan sesuatu yang harus diblokir pada saat itu, terus selesai pelayanannya terhenti. Ini kan hal yang memang kalau ada masalah lainnya, tinggal dibicarakan untuk tanpa mengganggu pelayanan anggota," tambah dia.

Apabila tak kunjung menerima tanggapan dari Kominfo, pihaknya berencana konsultasi dengan ahli hukum untuk langkah berikutnya.

(rrd/rrd)

JAKARTA - Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Rizal Ramadhani menegaskan, pihaknya bakal mengumpulkan rekening yang terafiliasi dengan judi online .

Nama-nama pemilik rekening tersebut nantinya akan dimasukkan dalam satu sistem informasi khusus yang dapat diakses oleh para penyedia jasa keuangan . Sehingga jika nama rekening sudah masuk dalam daftar di sistem informasi tersebut, sudah dipastikan tidak dapat menikmati seluruh layanan jasa keuangan.

"Kami sudah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 6.000 rekening orang yang terlibat judi online. Kami berkomitmen, kami akan banned orang-orang itu yang terlibat di proses judi online tidak akan bisa menikmati seluruh layanan di sektor jasa keuangan," ujar Rizal dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Rabu (28/8/2024).

Lebih jauh, Rizal mengatakan, langkah tersebut diharapkan mampu memberikan ancaman sekaligus efek jera kepada masyarakat yang masih memainkan judi online. Sebab menurutnya, kehadiran judi online tersebut berdampak sektor perekonomian, sosial, dan budaya di masyarakat.

"Kami akan memasukkan orang-orang yang terlibat ke dalam satu sistem informasi yang kami akan susun dan kami akan bikin bahwa seluruh pelaku jasa keuangan bisa mengakses. Sehingga orang-orang yang diduga terlibat di dalam judia online, kami masukkan ke dalam sistem informasi ini," lanjutnya.

Mengutip laman resmi OJK, Produk dan jasa keuangan formal ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal yang memiliki izin, diatur, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengatur seluruh industri jasa keuangan di Indonesia yang terdiri dari industri Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Pembiayaan, Dana Pensiun, dan Industri Jasa Keuangan Lainnya.

"Kami dari OJK berkomitmen untuk ikut serta secara aktif mencegah dan melakukan pemberantasan judi online tidak hanya semata-mata sebagai anggota satgas judi online, tetapi ini kewajiban kami sebagai otoritas pengawas di sektor jasa keuangan dengan begitu banyak pelaku jasa keuangan yang kami awasi," kata Rizal.

"Komitmen dari OJK untuk memberantas judi online yang merusak sendi-sendi kehidupan kita semua, kita konkretisasi di dalam seluruh kewenangan otoritas jasa keuangan," pungkasnya.