JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI ramai-ramai mengemukakan ketidakpuasan mereka terkait proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang produk tembakau dan rokok elektrik . Pasalnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dianggap tidak menepati janjinya dalam memastikan terciptanya keterlibatan publik dan legislatif secara menyeluruh dalam penyusunan aturan ini.

Dalam Rapat Kerja di Komisi IX DPR RI, Kamis, 29 Agustus 2024 silam, para anggota dewan menyoroti komitmen Kemenkes untuk melibatkan DPR. Para legislator juga menyoroti proses penyusunan yang masih bermasalah, terutama dalam transparansi prosedur karena pemerintah dianggap masih minim melibatkan publik dalam rapat-rapat penyusunan dan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan melalui Forum Group Discussion (FGD). Di saat yang sama, tuntutan untuk transparansi dan keterlibatan publik semakin keras disuarakan oleh berbagai pihak.

Politisi dari berbagai partai mengkritik kurangnya partisipasi DPR dan masyarakat dalam proses perumusan yang dilakukansepihak oleh Kemenkes. Anggota Komisi IX dari Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menyoroti kurangnya transparansi terkait proses penyusunan dan penjelasan mengenai PP 28/2024 dan peraturan turunannya. Irma juga menegaskan perlunya komitmen Kemenkes untuk melibatkan publik dalamproses pembuatan peraturan.

?DPR berharap agar ke depan, pelibatan publik menjadi prioritas dalam penyusunan peraturan pemerintah,? jelas Irma.

Lebih lanjut, Kemenkes menargetkan aturan turunan dari PP tersebut untuk rampung pada minggu kedua bulan September dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dengan dalih mengejar target sebelum pergantian Menteri. Permenkes ini disinyalir memuat ketentuan kemasan polos (plain packaging) untuk produk tembakau dan rokok elektronik, dengan referensi dariFramework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang tidak diratifikasi oleh Indonesia. Lagi-lagi, Kemenkes diminta untuk melibatkan publik dan pihak terdampak.

Rasa kecewa juga disampaikan anggota Komisi IX DPR RI lain terkait penyusunan PP 28 tahun 2024. Kritik ini muncul karena anggota dewan merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan aturan ini, meskipun sebelumnya Kemenkes berjanji akan melibatkan DPR dalam pembuatan PP yang mengatur tentang produk tembakau dan rokok elektronik.

Politisi PKS, Kurniasih Mufidayati mengungkapkan, ketidakpuasan terhadap penyusunan aturan PP 28/2024. Iamenjelaskan bahwa meskipun ada komitmen untuk melibatkan DPR dalam proses pembuatan PP, pada kenyataannya, DPR tidak diundang dalam rapat-rapat terkait. Kurniasih menekankan bahwa keterlibatan publik, termasuk DPR sebagai wakil rakyat, seharusnya dilakukan melalui FGD.

?Jadi, mana yang disebutketerlibatan publik? Pada tahapan ini, justru kami sebagaiperwakilan publik tidak diajak bicara. Saya kita ini menjadicatatan dari penyusunan aturan,? serunya.

Sementara itu, kritik yang sama pun disampaikan oleh Politisi Partai Golkar, Darul Siska. Ia menambahkan bahwa Kemenkes tidak memenuhi janjinya untuk melibatkan DPR dalam penyusunan PP 28/2024. Padahal, saat Undang-Undang Kesehatan disusun, Kemenkes telah berkomitmen untuk melibatkan DPR dalam proses penyusunan PP. Namun, PP tiba-tiba dikeluarkan tanpa melibatkan DPR dan menyebabkan banyak keluhan dari masyarakat.

Terakhir, Edy Wuryanto dari Fraksi PDIP Komisi IX DPR RI pun mewanti-wanti, jika masalah ini tidak diselesaikan sebelum akhir masa sidang, maka akan ada dampak besar terhadap utang kebijakan yang ditinggalkan Menkes Budi Gunadi Sadikin kepada pemerintahan baru nantinya.

JAKARTA - PT PLN (Persero) melalui sub holding PLN Indonesia Power terus berkomitmen melakukan pengelolaan pembangkit listrik ramah lingkungan secara berkelanjutan yang salah satunya diwujudkan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tak hanya memproduksi listrik bersih, PLTP Kamojang juga menjadi produsen hidrogen hijau melalui Green Hydrogen Plant (GHP).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyatakan, bahwa PLN terus berinovasi untuk mengembangkan energi ramah lingkungan sejalan dengan pencapaian target net zero emissions (NZE) pada tahun 2060. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan pengembangan proyek strategis seperti Green Hydrogen Plant yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi energi berkelanjutan di masa depan.

?Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang untuk mendukung pencapaian net zero emissions pada 2060, PLN fokus pada pengembangan inisiatif energi hijau, termasuk proyek Green Hydrogen Plant yang bertujuan memperkuat transisi menuju energi berkelanjutan,? ungkap Darmawan di PLTP Kamojang di Garut, Jawa Barat, Rabu (4/9/2024).

Dengan perkembangan teknologi yang pesat, PLN IP terus berinovasi dalam memanfaatkan energi baru terbarukan. GHP ini merupakan yang ke-22 yang dibangun oleh PLN dan akan memasok hidrogen hijau ke Hydrogen Refueling Station (HRS) Senayan.

Hidrogen hijau yang diproduksi di GHP Kamojang dihasilkan dari air kondensasi dalam proses produksi listrik di PLTP Kamojang. Beroperasi sejak tahun 1982, PLTP Kamojang memanfaatkan potensi alam berupa uap panas bumi terbaik di dunia untuk menghasilkan listrik bersih.

Prestasi ini menjadikan PLTP Kamojang sebagai pembangkit listrik pertama milik PLN Group yang mendapatkan sertifikasi Renewable Energy Certificate (REC) sejak tahun 2021.

Terletak di Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, PLTP Kamojang mampu menghasilkan daya listrik sebesar 140 MW, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Region 2 Jawa Barat.

Senior Manager UBP Kamojang, Ibnu Agus Santosa mengatakan, bahwa langkah ini menandai komitmen PLN untuk terus mengembangkan energi baru terbarukan guna mendukung kelestarian lingkungan dan mencapai target NZE.

?Dengan adanya GHP di PLTP Kamojang ini kami berharap bisa menjadi inovasi yang terus berkembang dalam menghasilkan produk ramah lingkungan dan menjadi salah satu Beyond kWh dari PLN Group, From Green to Greener,? ujar Ibnu.

JAKARTA - Faisal Basri merupakan seorang akademisi yang lebih dikenal sebagai ekonom dan politikus nasional. Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini juga peneliti pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI, dan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Lahir di Bandung pada 6 November 1959, Faisal Basri yang berdarah Batak Mandailing ini meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Lalu dilanjutkan meraih gelar Master of Arts bidang Ekonomi dari Vanderbilt University, Amerika Serikat.

Selain sebagai dosen FEUI, Faisal pernah menduduki sejumlah posisi penting di kampus, di antaranya sebagai Ketua Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan FEUI (1995-1998), peneliti dan Direktur LPEM FEUI (1993?1995), dan Sekretaris Program Pusat Universitas bidang Ekonomi, UI (1991-1998).

Di luar kampus, keponakan dari Wakil Presiden RI Adam Malik ini juga mengajar di sejumlah perguruan tinggi, dan banyak beraktivitas terkait bidang ekonomi, yakni sebagai Ketua STIE Perbanas (1999-2003), salah satu pendiri INDEF (1995-2000), Anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI tahun 2000.

Faisal Basri mengajar sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) hingga kini. Mata kuliah yang diajarnya, yaitu bidang Ekonomi Politik, Ekonomi Internasional, Ekonomi Pembangunan, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi.

Selain itu, Faisal juga mengajar di Program Magister Akuntansi (MAKSI), Program Magister Manajemen (MM), Program Magister Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (PNPM), dan Program Pascasarjana Universitas Indonesia (1988-sekarang).

Tak hanya itu, Faisal juga sebagai pengajar pada Program Extention FEUI untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia, Metode Penelitian, Teori Makroekonomi, Ekonomi Internasional, dan Organisasi Industri.

Selain mengajar, Faisal Basri aktif menulis melalui webnya https://faisalbasri.com. Tulisan terakhir pria berusia 65 tahun yang meninggal dunia hari ini, Kamis (5/9/2024) yakni berjudul 'Rumah Indonesia, Rumah Kita'.

Berikut isi lengkap tulisan yang dipublih di faisalbasri.com pada 18 Agustus 2024, lalu.

Rumah Indonesia, Rumah Kita

Indonesia adalah Rumah Kita

Tempat bermukim buat semua

Tak membedakan suku, warna kulit, agama, dan asal muasal

Untuk merajut asa wujudkan Indonesia yang berkeadilan dan sejahtera

*

Kita berbagi cerita dan cara

Bukan memonopoli mau sendiri dan mimpi kosong

Bukan dengan memaksakan kehendak dengan bedil

Bukan dengan menindas kelompok yang tidak disuka.

Bukan dengan membungkam barisan seberang

*

Anasir-anasir negara dan korporasi berkelindan

Mewujudkan mimpi mereka sendiri

Merampas tanah rakyat

Membungkam suara Nurani

Mengeruk kekayaan negeri untuk membangun kerajaan lewat politik dinasti

Mereka membentuk kawanan rayap dan kecoak bertaring tajam

Mengusik rumah kita, Rumah Indonesia

*

Mereka kian menggerogoti segala penjuru rumah kita

Menyerang fondasi

Mengacak-acak pilar-pilar bangunan

Membombardir atap

Tak pelak, Rumah Indonesia mulai oleng

*

Dentuman drum

Lengkingan gitar

Alunan dan pekik penyanyi

Entakan kaki-kaki penonton

Membuat kawanan rayap dan kecoak

Pekak dan tuli

Pandangan matanya merabun

Sekujur tubuhnya kuyu

Dengan lemah lunglai, mereka mengambil Langkah seribu terbirit-birit

Meninggalkan arena

*

Kini saatnya

Kita kembali menata Rumah Indonesia

Memperkuat fondasi

Mereparasi pilar-pilar

Dan menambal kebocoran

Untuk mewujudkan Indonesia baru

Mewariskan kejayaan bagi generasi mendatang

*

Saatnya

Kejujuran

Yang memimpin

Bangsa ini

***

Jakarta, 9 Desember 2023, diperbarui pada 18 Agustus 2024.

JAKARTA - Faisal Basri dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap berbagai situasi dan kebijakan ekonomi. Pandangan, pemikiran, hasil penelitian, dan analisa terkait perekonomian nasional telah banyak dipublikasikan.

Ekonom senior Faisal Basri yang meninggal dunia hari ini, Kamis (5/9/2024) pada usia 65 tahun diketahui sangat lugas dalam menyikapi perkembangan perekonomian nasional. Ia kerap menyampaikan kritik dengan lantang terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, hingga membuatnya lebih sering menjaga jarak dengan kekuasaan.

Sepak terjangnya yang kritis dan lantang menyuarakan segala bentuk penyelewengan, penyuapan, dan korupsi membuat Faisal Basri mendapatkan label ?Pejuang Anti Korupsi 2003,? yang diberikan oleh Masyarakat Profesional Madani (MPM), di Gedung Joang 45, Jakarta, pada 15 Januari 2004.

Pemikiran tajam Faisal Basri diakui oleh Eks Gubernur Jakarta 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan yang menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya ekonom senior, Faisal Basri pada Kamis (5/9/2024) dini hari tadi.

"Inalillahi wa inna ilaihi raji?un. Berduka mendalam mendengar kabar berpulangnya Bang @FaisalBasri. Insan cendekia yang pemikirannya menerangi jalan, layaknya lentera di tengah kabut. Kata-katanya sering tajam, namun penuh dengan kebijaksanaan. Menuntun kita melihat lebih jauh, melampaui apa yang tampak di permukaan," cuit Anies dalam laman X @aniesbaswedan.

Anies berharap seraya berdoa agar warisan pemikiran dan keberanian sosok Faisal Basri menjadi inspirasi bagi kita semua.

"Semoga warisan pemikiran dan keberanian beliau akan kekal menjadi inspirasi bagi kita semua. Semoga Allah SWT melapangkan jalan beliau, menerima amal kebaikannya, mengampuni segala khilaf nya, dan memberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Aamiin yra," ungkapnya.

Sekedar informasi, Faisal Basri meninggal dunia di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (5/9) dini hari pada usia 65 tahun. Almarhum Faisal Basri akan disemayamkan di rumah duka Komplek Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan dan akan dimakamkan di TPU Menteng Pulo.

Kritik Pemerintah

Kritikan tidak bisa dilepas dari Faisal Basri, belum lama ini Ia memberikan pandangannya terkait situasi dan kondisi pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 7 Februari 2024 atau seminggu jelang Pemilihan Presiden 2024.

Ekonom UI ini menarik kesimpulan bahwa apapun gejolak ekonomi yang terjadi pada tahun ini, akan lebih didominasi oleh faktor internal. Beberapa poin yang menjadi sorotan Faisal Basri, adalah:

1. Harga Beras Naik. Tahun lalu Indonesia masih mengimpor 3 juta ton lebih beras, dan kenaikan harga itu dapat menciptakan persoalan bagi RI.

2. Pertumbuhan Ekonomi Lamban. Menurutnya selama kepemimpinan Joko Widodo, ekonomi Indonesia terus mengalami perlambatan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia di periode 2 pemerntahan Jokowi sekitar 4,7 persen.

3. Angka Pengangguran Indonesia turun, namun penciptaan lapangan kerja semakin tidak berkualitas. Makin banyak pekerja informal, ketimpangan makin menjadi-jadi.

4. Pendidikan Indonesia pada era Jokowi pada kondisi yang hancur lebur. Beberapa dasar pendidikan Indnesia pada 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2000.

5. Turunnya Angka Harapan Hidup Indonesia. Selama 2 tahun terakhir, rata-rata harapan hidup Indonesia turun menjadi 67,6 tahun. Angka ini lebih rendah dari Timor Leste yang mencapai 67,7 tahun.

Berdasarkan data Bank Dunia, Angka Harapan Hidup Indonesia turun dari 70 tahun 2019 menjadi 67 tahun pada 2021. Itu hanya lebih sedikit lebih tinggi daripada Myanmar, bahkan Indonesia kalah dari Timor Leste.

6. Turunnya Indeks Demokrasi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun dari yang sebelumnya pada 2022 di peringkat 110 menjadi peringkat 115 tahun 2023. Begitu pula dengan skornya, yang stagnan pada level 34. Padahal 8 tahun yang lalu, Indonesia pernah level 38. ?Beriringan dengan merosotnya demokrasi, demokrasi indeks juga turun,? tutur Faisal.

JAKARTA - Kabar duka kembali menyelimuti Indonesia, ketika salah satu ekonom seniorFaisal Basri meninggal dunia hari ini, Kamis (5/9/2024). Kabar ini disampaikan oleh Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu melalui media sosial X pribadinya, @msaid_didu.

Dalam postingan tersebut, Said Didu mengucapkan bela sungkawa seraya memposting beberapa foto dirinya bersama Faisal Basri dan juga Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Rizal Ramli yang juga telah berpulang beberapa waktu lalu.

"INNALILLAHI WA INNA ILAIHI ROJIUN. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya pejuang rakyat Pak @FaisalBasri. Beberapa bulan lalu kami kehilangan juga Pak @RamliRizal. Ya Allah terima amal ibadah almarhum dan lindungi kami yg akan melanjutkan perjuangan mereka," tulis Said Didu dalam postingan tersebut.

Sementara itu, sebelumnya, pesan berantai kabar meninggalnya Faisal Basri juuga telah tersiar di kalangan wartawan. Pesan itu menginformasikan Faisal Basti meninggal pada Kamis (5/9/2024) dini hari.

Adapun bunyi pesan itu sebagai berikut:

Innalillahi wa innailaihi rodji?un

Telah berpulang ke rahmatullah hari ini Kamis, 5 September 2024, pukul 03.50 WIB di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta, suami, ayah, anak, abang, adik, uwak, mamak, kami tersayang:

Bp. Faisal Basri bin Hasan Basri Batubara pada usia 65 tahun

Mohon doanya semoga Rahimahullah diberikan tempat terbaik Jannatul Firdaus, diampuni segala khilafnya, dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan.

Kami yang kehilangan:
Syafitrie (Fitrie)
Anwar Ibrahim Basri
Siti Nabila Azuraa Basri
Muhammad Attar Basri

Beserta ibu, adik-adik, abang, kakak dan keponakan semua

Rumah Duka:
Komplek Gudang Peluru
Blok A 60
Jakarta Selatan

Info Pemakaman:
Berangkat sekitar Ba?da Ashar dari mesjid Az Zahra, Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan. Akan dimakamkan di TMP Menteng Pulo.

JAKARTA - Ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia pada Kamis (5/9/2024) pagi pada usia 65 tahun. Faisal H. Basri dikenal sebagai ekonom dan politikus alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

Ia juga adalah salah seorang keponakan dari mendiang Wakil Presiden RI Adam Malik. Faisal Batubara atau lebih dikenal sebagai Faisal Basri lahir 6 November 1959 di Bandung.

Faisal Basri ikut menjadi salah satu pendiri Mara (Majelis Amanah Rakyat) (yang merupakan cikal bakal Partai Amanat Nasional) dan beberapa organisasi nirlaba seperti Yayasan Harkat Bangsa, Global Rescue Network, dan Yayasan Pencerahan Indonesia. Sejak tahun 2000, Faisal juga diangkat menjadi anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

Faisal Basri menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (1985) dan meraih gelar Master of Arts bidang ekonomi di Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika (1988).

Karirnya sebagai akademisi dimulai dari Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia untuk mata kuliah Ekonomi Politik, Ekonomi Internasional, Ekonomi Pembangunan, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi (1981-sekarang).

Faisal Basri juga merupakan pengajar pada Program Magister Akuntansi (Maksi), Program Magister Manajemen (MM), Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan (MPKP), dan Program Pascasarjana Universitas Indonesia (1988-sekarang).

Ia juga pernah diamanatkan menjadi Ketua Jurusan ESP (Ekonomi dan Studi Pembangunan) FEBUI (1995-1998), Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta (1999-2003), Pendiri Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) (1995-2000).

Sementara di bidang pemerintahan, Faisal Basri pernah mengemban amanah sebagai anggota Tim ?Perkembangan Perekonomian Dunia? pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN (1985-1987) dan anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI (2000). Iamemiliki website pribadi yang memuat tulisan-tulisan dari pemikirannya.

Ekonom dari Institut for Development of Economics and Finance (Indef) itu telah berpulang pada pukul 03.50 WIB di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta. Rumah duka berada di Komplek Gudang Peluru Blok A 60 Jakarta Selatan. Info pemakaman, akan berangkat sekitar Ba?da Ashar dari mesjid Az Zahra, Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan.Berangkat sekitar Ba?da Ashar dari mesjid Az Zahra, Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan. Akan dimakamkan di TMP Menteng Pulo.

JAKARTA - Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Ground-Mounted berkapasitas 100 MWp terbesar di Indonesia resmi beroperasi. Proyek ini mempertegas komitmen Indonesia dalam mencapai target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Aruna Hijau Power (PT AHP), yang didirikan atas kolaborasi antara PT Aruna Cahaya Pratama (Aruna PV) dan anak usaha PT PLN (Persero), PT PLN Batam.



Sementara itu, PT AHP sebagai pengembang PLTS di bawah induk usaha Aruna PV. Di lain pihak, PT TJS sebagai pengelola kawasan melihat adanya kebutuhan energi bersih (listrik) dari para tenant, khususnya perusahaan multinasional yang memiliki kebutuhan penggunaan EBT dalam menjalankan operasional perusahaan.

Oleh karena itu, PT TJS yang membeli hasil produksi listrik PLTS tersebut. Harapannya kerja sama ini dapat meningkatkan minat calon tenant PT TJS, khususnya perusahaan multinasional terkait bauran energi bersih.

?Operasional PLTS 100 MWp merupakan langkah konkret dalam mendukung gerakan menuju net zero emission pada tahun 2060. Ini bukan sekadar kata-kata, tetapi tindakan nyata yang menunjukkan komitmen kami untuk berkontribusi pada masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,? tutup Adi Dharmanto.

JAKARTA - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur tentang produk tembakau dan rokok elektronik menuai kontroversi dan perdebatan di kalangan pelaku usaha, pekerja, petani, hingga masyarakat. Aturan ini diklaim diterbitkan secara mendadak tanpa melibatkan dan tidak mengakomodir masukan dari banyak pihak terkait, termasuk sejumlah Kementerian dan Lembaga yang berperan penting dalam sektor ini.

Ketiadaan diskusi terbuka dan Forum Group Discussion (FGD) yang dijanjikan menyebabkan aturan ini menjadi kabur dan sulit dipahami oleh publik. Bahkan dalam skema yang dirancang oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), aturan dari PP tersebut pun dikebut untuk diselesaikan pada pekan kedua bulan September ini. Aturan turunan yang masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) itu ditengarai akan memaksa produk tembakau dan rokok elektronik untuk menggunakan kemasan polos (plain packaging) yang mengacu pada ketentuan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Baca Juga: Penjelasan Gappri terkait Menolak PP 28/2024

Mengingat penyusunan beleid yang masih minim pelibatan publik, Komisi IX DPR RI mengkritisi langkah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang tidak secara utuh melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPR, dalam penyusunan aturan turunan tersebut.

Selain minimnya pelibatan publik, penerbitan PP 28/2024 pun dinilai masih luput dalam menjawab beberapa kontroversi yang hadir dalam aturannya.

Anggota Fraksi Golkar Komisi IX DPR RI, Dewi Asmara, menyoroti bahwa aturan ini telah luput dalam mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan cukai yang menyertai produk tembakau dan rokok elektronik.

"Bahkan dari cukai rokok itu saja, sekian persennya pun masuk dalam anggaran kesehatan. Justru hal ini tidak dipertimbangkan. Inikan menjadi ironis," ujar Dewi dalam Raker di Komisi IX DPR RI, dikutip, Rabu (9/4/2024).

Menurut Dewi, fakta ini makin menguatkan anggapan bahwa peraturan yang diterbitkan ini justru berjalan dengan sendiri tanpa mempertimbangkan dampak berbagai pihak. Padahal sedari awal, semangat dan prinsip pembentukan beleid sepatutnya menegaskan bahwa pengawasan ketat pun harus disertai berbagai pertimbangan dari berbagai kalangan dan sektor.

Baca Juga: PP Kesehatan Dinilai Mengancam Tenaga Kerja

Dewi menyebut, ia belum melihat bagaimana sistem pengawasan yang akan dilakukan pemerintah terkait beleid yang dikeluarkan. Karena jika tidak dilakukan, ia melihat adanya risiko tinggi terhadap penyalahgunaan, seperti marak munculnya rokok-rokok ilegal yang justru akan merugikan.

"Ada risiko yang lebih besar jika masyarakat mulai beralih ke perdagangan rokok ilegal. Kita tidak bisa hanya melihat dari satu sudut pandang. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek untuk menghindari masalah yang lebih besar di kemudian hari," kata dia.

Dengan situasi ini, Dewi mendesak pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menyusun dan menerapkan peraturan, serta memastikan bahwa semua pihak terkait dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan untuk mencapai keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi lokal.

"Polemik ini terjadi karena masyarakat, pengusaha, petani, maupun tenaga kerja tidak dilibatkan dalam pembicaraaan PP 28. Aturan ini pun seakan dibuat secara kilat," pungkasnya.

JAKARTA - Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) meminta maaf atas perlambatan layanan website atau laman resmi pembelian e-materai. Hal ini ditengari Peruri dikarenakan berbarengan dengan tingginya minat pendaftar CPNS 2024 yang membutuhkan e-materai sebagai syarat pemberkasan.

Head of Corporate Secretary Peruri, Adi Sunardi menjelaskan pihaknya mengakui adanya lonjakan penggunaan e-materai yang memang perlu diakses melalui laman pembelian e-materai Peruri.

"Peruri menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang terjadi dalam proses pembelian dan pembubuhan meterai elektronik (e-meterai), khususnya dalam proses pendaftaran CASN 2024," jelas Adi dalam keterangan resminya, Rabu (4/9/2024).

Baca Juga: Wargnet Serang Medsos Perum Peruri karena E-Meterai CPNS Eror

Adi melanjutkan, perlambatan laman pembelian e-materai tersebut disebabkan oleh antrian yang cukup panjang bagi pengguna yang ingin mengakses layanan e-materai. Untuk itu, dia menegaskan pihaknya tengah memulihkan kembali layanan laman pembelian e-materai tersebut.

"Saat ini kami sedang melakukan upaya terbaik untuk memulihkan kualitas layanan agar website meterai elektronik dapat berfungsi secara penuh kembali oleh seluruh pelamar CASN 2024," katanya.

Adi mengungkapkan Peruri meminta publik agar bersabar untuk menunggu kembalinya laman pembelian e-materai PERURI agar kembali berfungsi secara normal.

"Kami akan memberikan informasi lebih lanjut terkait update layanan e-meterai secara berkala sebagai bagian keterbukaan informasi kepada publik," ungkap Adi.

Baca Juga: Daftar CPNS 2024, Berikut Link Beli e-Meterai dan Cara Pasangnya

Diketahui, website sistem meterai elektronik Perum Peruri mengalami eror sejak kemarin hingga pagi ini. Alhasil ribuan warganet menggeruduk media sosial Peruri baik Instagram dan X.

Diketahui meterai elektronik atau e-meterai merupakan bagian dari proses pendaftaran peserta Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Ketidaksiapan sistem dalam proses rekrutmen CPNS ini membuat warganet marah. Terlebih, batas akhir pendaftaran adalah pada 6 September 2024.

"Rakyat di paksa digital, sistemnya sendiri belum siap. LAWAK!," tulis akun Instagram @bimatejakusuma dalam komentarnya di postingan Instagram @peruri.indonesia, Rabu (4/9/2024).

JAKARTA - Manajemen PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) memutuskan untuk menutup operasional bisnis di Vietnam mulai 16 September 2024.

Bukan tanpa alasan, pilihan ini diambil karena pasar negara beribukota Hanoi itu khususnya transportasi dan pengiriman makanan sudah mengalami fragmented market yang membuat persaingan usaha berlangsung sangat ketat.

Pihak GOTO menilai telah banyak pemain bisnis yang bergerak dalam hal transportasi dan pengiriman makanan, serupa dengan GOTO. Faktor inilah yang menjadi salah satu alasan penutupan operasional pesaing Grab itu.

"Vietnam adalah pasar yang sangat terfragmentasi, dengan banyak pemain di bidang transportasi dan pengiriman," kata Sekretaris Perusahaan GOTO, R A Koesoemohadiani dalam keterbukaan informasi BEI, Jakarta, Rabu (4/9).

Baca Juga: Tips Hapus Riwayat Pesanan Gojek Tanpa Harus Ribet

Diani, menyebut kontribusi bisnis GOTO di Vietnam juga tak lebih dari 0,5 persen nilai transaksi bruto /Gross Transaction Value (GTV), sebuah ukuran yang biasa digunakan oleh perusahaan digital.

"Keputusan bisnis ini tidak akan berdampak negatif secara material pada kegiatan operasional, kinerja bisnis dan kondisi keuangan secara menyeluruh," tegas Diani.

Di sisi lain, keputusan bisnis ini juga diambil sebagai langkah mempertegas fokus perusahaan dalam memperkuat kegiatan operasional yang dapat memberikan potensi pertumbuhan signifikan secara berkelanjutan.

"Hal ini sejalan dengan komitmen GoTo untuk mendorong pertumbuhan bisnis jangka panjang serta perseroan akan terus berinvestasi dalam hal-hal yang dapat menghasilkan pertumbuhan," terangnya.

Baca Juga: GOTO Beberkan Kronologi Munculnya Kabar Merger dengan Grab

Hingga penutupan perdagangan Rabu (4/9), saham GOTO stagnan di level gocap Rp52 per saham. Transaksi jumbo lebih dari Rp800 miliar terjadi di pasar negosiasi, saat nilai perdagangan pasar reguler (net) hanya berkisar Rp51,01 miliar.

JAKARTA - PT Pegadaian kembali resmi menjadi sponsor utama kompetisi Sepak Bola Liga 2 Musim 2024/2025. Hal ini ditandai dengan peresmian yang digelar oleh Pegadaian bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) di gedung Pegadaian Tower Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menekankan bergulirnya musim kedua Kompetisi Liga 2 2024/2025 yang disponsori Pegadaian harus makin solid menuju permainan sepak bola yang bersih. Menurut Erick, PT Liga Indonesia Bersatu (LIB) sebagai operator Liga 2 yang bergulir di tingkat kota dan kabupaten di Indonesia, serta Pegadaian harus punya komitmen yang sama agar kualitas sepak bola Tanah Air makin meningkat.

"Memang harus diakui, Liga 2 perlu waktu untuk bangun permainan yang bersih. PSSI siap dukung seperti yang sudah dilakukan di Liga 1 dengan adanya VAR, wasit asing. Itu perlu waktu. Namun yang penting, marwah untuk permainan bersih harus terus jadi semangat semua tim di Liga 2. Kita harus bangun kultur. Siapa main sabun di Liga 2, kita akan sikat!" ujar Erick di Konferensi Pers Pegadaian Liga 2 musim 2024/2025 di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Erick juga menambahkan agar PT LIB juga punya komitmen yang sama dengan Pegadaian dalam menjaga nama atau merek dari masing-masing entitas karena tidak mungkin membangun Liga 2 yang bermutu jika kondisinya tidak kondusif.

"Ini lahan bagi pemain untuk cari keringat, nafkah, dan prestasi, sehingga jangan hancurkan cita-cita mereka karena matchfixing. Jadi harus saling jaga demi kepentingan sepakbola nasional, PSSI, dan Timnas yang butuh sumber daya pemain dari Liga 2," tutur Erick.

Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ferry Paulus juga menyampaikan terima kasih kepada Pegadaian atas dukungannya terhadap Liga 2, dengan mengikuti jejak induk holdingnya yaitu BRI di Liga Satu, akan memberikan dampak positif, baik bagi bisnis Pegadaian maupun bagi reputasi perusahaan.

?Launching ini luar biasa meriah, bahkan mengundang lebih dari 100 media nasional. Kita harus berbangga Liga 2 kembali hadir dengan komitmen bersama Pegadaian. Terima kasih Pegadaian, dengan kerja sama ini sehingga kita punya struktur di Liga 2 yang semakin meningkat,? ujar Ferry.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan berharap kehadiran Pegadaian di Liga 2 ini dapat memberikan kontribusi positif, tidak hanya menghibur masyarakat Indonesia khususnya para pecinta sepakbola, namun juga membangkitkan perekonomian daerah.

?Sebuah kebanggan bagi Pegadaian dapat kembali ikut serta dalam perhelatan olahraga Sepakbola Liga 2 2024/2025 ini. Kami optimistis Pegadaian Liga 2 akan sukses seperti tahun lalu. Pegadaian Liga 2 ini marketnya cocok sekali dengan Pegadaian. Harapannya, perhelatan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, tidak hanya sebagai hiburan namun juga turut memajukan perekonomian daerah, dengan membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM di sekitar venue pertandingan. Kami tidak akan berhenti berupaya untuk meng-EMAS-kan Indonesia,? ucap Damar.

Format dan pembagian grup Liga 2 2024/2025 yang telah ditetapkan oleh PT LIB akan dimulai pada 7 September 2024 dan bakal berakhir pada Februari 2025. Meski demikian, format kompetisi tak mengalami banyak perubahan dari musim lalu. Liga 2 2024/2025 akan diikuti sebanyak 26 klub.

JAKARTA - Tekanan sanksi Barat membuat Rusia berjuang untuk mempertahankan kekuatan pasarnya sebagai eksportir energi utama, serta menjaga pasokan teknologi yang diperlukan untuk sektor militer dan sipil.

Di dalam negeri, hal ini berarti meningkatnya kontrol negara terhadap perekonomian Rusia, ditambah dengan toleransi terhadap skema ?abu-abu? untuk menghindari sanksi dan menyembunyikan keuntungan.

Melansir dari The Moscow Times, secara internasional, hal ini telah mendorong Rusia, seperti Iran dan Venezuela sebelumnya, untuk beroperasi dalam lingkungan ekonomi yang semakin tidak jelas dan bergantung pada jaringan lawan bicara yang semakin kompleks.

Melacak Ekspor Minyak Rusia

Sebelum perang Ukraina, Rusia menjual sekitar 60% minyaknya melalui laut ke Eropa. Oleh karena itu, harga pasar campuran Ural, sebagaimana dinilai oleh lembaga-lembaga Barat seperti Argus dan dikutip oleh para pejabat, menjadi patokan yang kredibel untuk minyak Rusia yang dijual di seluruh dunia.

Namun, segalanya berubah setelah adanya pembatasan dari Barat, ketika minyak Rusia yang diangkut melalui laut dialihkan ke Tiongkok dan India menggunakan apa yang disebut ?armada bayangan?. Kapal yang tidak menggunakan layanan Barat dan oleh karena itu tidak tunduk pada pembatasan seperti batasan harga USD60.

Pada musim semi 2024, hampir 77% ekspor minyak Rusia diangkut oleh kapal tanker yang tidak berbendera, dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan di G7, UE, Australia, Swiss, dan Norwegia, dan tidak dilindungi oleh perlindungan Barat, menurut data S&P.

Ketika metodologi Argus kehilangan relevansinya karena dikaitkan dengan penjualan di Eropa, para analis menggunakan sumber pasar dan statistik bea cukai mereka sendiri untuk negara-negara seperti India. Konsumen utama minyak yang diangkut melalui laut Rusia, untuk menyimpulkan bahwa harga riil minyak Rusia lebih tinggi daripada harga sebenarnya.

Misalnya, pada awal tahun 2023, analis energi Sergei Vakulenko memperkirakan harga pasar saat Rusia menjual minyaknya sekitar USD75, dibandingkan dengan harga patokan USD47 yang dikutip oleh pejabat Rusia dan Argus.

Sejak itu, para analis telah merevisi metodologi mereka untuk mencerminkan tren ini dan memasukkan informasi mengenai penjualan Rusia ke Tiongkok ke dalam perkiraan mereka. "Namun masih belum ada satu pun tolok ukur yang dapat memberi gambaran yang ?benar? mengenai harga ekspor minyak Rusia,"kata Marco Siddi seorang peneliti terkemuka di Institut Urusan Internasional Finlandia.

Siddi menilai hal ini memperumit analisis dampak pembatasan terhadap energi Rusia dan mempersulit penyesuaian pembatasan terhadap negara tersebut.

Melacak perdagangan minyak Rusia tentu saja merupakan tugas yang jauh lebih sulit, namun para analis beradaptasi dengan lingkungan baru ini.

Dana gelap Kremlin

Lalu ada pertanyaan di mana Moskow menyimpan uang yang diperolehnya dari perdagangan energi, yang merupakan sumber pendapatan terbesarnya.

Di sini juga terdapat sedikit transparansi, dan ada kecurigaan bahwa jumlah uang yang terus bertambah tersebut tidak pernah benar-benar kembali ke Rusia, namun disimpan di rekening perantara yang memfasilitasi pengiriman atau di rekening lain yang terkait dengan Rusia.

Dalam sebuah wawancara, Segei Vakulenko menjelaskan rangkaian kejadian umum mengenai bagaimana uang dari perdagangan minyak mungkin masuk ke rekening perusahaan-perusahaan luar negeri.

Sebuah perusahaan Rusia menjual minyak dengan harga yang relatif rendah kepada perusahaan yang terdaftar, misalnya Fujairah di UEA, dan perusahaan tersebut kemudian menjual minyak dalam jumlah yang sama dengan harga yang lebih tinggi ke kilang India atau Tiongkok.

"Sebagian dari selisih uang tersebut masuk ke rekening perantara di Hong Kong atau UEA dan kemudian digunakan untuk membeli barang-barang yang terkena sanksi untuk Rusia," jelas Vakulenko.

Akibatnya, kurangnya transparansi dalam penetapan harga minyak memungkinkan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Rusia menaikkan biaya transportasi untuk menghindari batasan harga minyak sebesar USD60 dan menyedot uang.

Tidak ada perkiraan pasti berapa banyak uang yang mungkin disembunyikan perusahaan-perusahaan Rusia di luar negeri. Dalam laporannya pada bulan Juli 2023, lembaga pemikir Peterson Institute (PIIE) memperkirakan bahwa bank dan perusahaan Rusia memperoleh aset baru senilai USD147 miliar di luar negeri pada tahun 2022 saja, tanpa banyak informasi yang diketahui mengenai lokasi fisik atau mata uang transaksinya.

"Aliran aset Rusia ke luar negeri terus berlanjut, seiring aliran aset keuangan negara tersebut ke luar negeri meningkat sebesar USD 44,6 miliar dalam tujuh bulan pertama tahun 2024, naik dari USD21,4 miliar," kata Bank Sentral Rusia.

Bloomberg mengutip tertundanya repatriasi dana ke Rusia dari mitra asing di tengah ancaman sanksi sekunder sebagai alasan peningkatan aset keuangan luar negeri Rusia. Dengan kata lain, tidak semua dana yang dimiliki Rusia dan perusahaan-perusahaannya di luar negeri dapat digunakan sesuai keinginan Moskow.

"Tidak ada kejelasan mengenai berapa banyak uang yang disembunyikan Kremlin di bawah kendali perusahaan-perusahaan Rusia dan asing, namun jumlah dana likuid yang dapat dengan mudah dimanfaatkan Kremlin kemungkinan besar berada pada kisaran beberapa puluh miliar, bukan ratusan" kata Maximillian Hess pendiri Enmetena Advisory dan rekan Institut Penelitian Kebijakan Luar Negeri.