IDXChannel - Otoritas wilayah Inggris dan Wales di Britania Raya akan melarang penjualan rokok elektrik (vape) sekali pakai mulai Juni 2025.

Hal ini dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan anak-anak dan menangani masalah lingkungan.

Menteri Kesehatan Umum Britania Raya Andrew Gwynne mengatakan, pelarangan rokok sekali pakai dapat membantu mengurangi daya tarik vape kepada anak-anak muda dan mencegah produk tersebut digunakan oleh golongan pemuda yang rentan.

"Pemerintah akan mengajukan RUU tembakau dan vape -- intervensi kesehatan publik terbesar dalam satu generasi -- yang akan melindungi anak-anak muda dari kecanduan nikotin, serta membantu mewujudkan Britania Raya yang bebas rokok," ucap Gwynne.

Pemerintah wilayah Wales dilaporkan juga akan mengikuti batas waktu pelarangan rokok elektrik sekali pakai yang berlaku di Inggris tahun depan.

Saat ini, sekitar 9 persen masyarakat Inggris tercatat membeli dan menggunakan rokok elektronik, dengan jumlah pengguna vape dari kalangan warga yang tak pernah merokok, khususnya anak-anak muda, semakin meningkat.

Departemen Lingkungan, Pangan, dan Perdesaan Britania Raya juga menyoroti kenaikan pengguna vape hingga melampaui 400 persen dalam kurun waktu 2012 hingga 2023.

Meski diakui dampak kesehatannya tak seburuk merokok, dampak kesehatan jangka panjang vape hingga saat ini masih belum diketahui, demikian menurut Jawatan Kesehatan Nasional Britania Raya (NHS).

Penjualan vape kepada anak-anak berumur di bawah 18 tahun dilarang di Britania Raya. Namun, semakin populernya rokok elektrik sekali pakai di kalangan pemuda menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat bidang kesehatan.

(Dian Kusumo Hapsari)

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi pelaku usaha di industri rokok elektronik menyayangkan keputusan Kementerian kesehatan menyusun kebijakan kemasan polos tanpa merek.

Pasalnya, aturan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, ini terjadi di tengah sulitnya ekonomi nasional.

Produk turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan 17/2023 itu dinilai akan menciptakan efek domino negatif yang berdampak besar terhadap kepastian nasib industri rokok elektronik.

Padahal, industri ini baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir sehingga masih butuh banyak dukungan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo), Rifqi Habibie Putra, mengatakan kebijakan kemasan polos tanpa merek akan mendorong pertumbuhan produk-produk rokok elektronik ilegal di pasaran.

Kondisi tersebut akan menekan penjualan produk-produk legal milik industri rokok elektronik. Dengan mayoritas pelaku usaha tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri rokok elektrik dalam negeri tidak akan mampu bertahan jika kebijakan kemasan polos tanpa merek ini diimplementasikan pemerintah.

“Pada akhirnya, produk-produk ilegal yang diuntungkan karena tidak membayar cukai. Apalagi mereka yang menjual produk ilegal secara online tidak peduli nasib industri dan tidak melakukan verifikasi terhadap pembeli apakah sudah berusia 21 tahun atau belum. Hal ini akhirnya menjadi permasalahan baru,” ujar Rifqi, Senin (7/10/2024).

Padahal, Rifqi meneruskan, produk-produk ilegal masih menjamur dan belum tertangani dengan baik oleh pemerintah.

Dengan kondisi tersebut dan ditambah kebijakan kemasan polos tanpa merek, maka semakin memperbesar peluang migrasi pengguna rokok elektronik ke produk ilegal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi pelaku usaha di industri rokok elektronik menyayangkan keputusan Kementerian kesehatan menyusun kebijakan kemasan polos tanpa merek.

Pasalnya, aturan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, ini terjadi di tengah sulitnya ekonomi nasional.

Produk turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan 17/2023 itu dinilai akan menciptakan efek domino negatif yang berdampak besar terhadap kepastian nasib industri rokok elektronik.

Padahal, industri ini baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir sehingga masih butuh banyak dukungan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo), Rifqi Habibie Putra, mengatakan kebijakan kemasan polos tanpa merek akan mendorong pertumbuhan produk-produk rokok elektronik ilegal di pasaran.

Kondisi tersebut akan menekan penjualan produk-produk legal milik industri rokok elektronik. Dengan mayoritas pelaku usaha tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri rokok elektrik dalam negeri tidak akan mampu bertahan jika kebijakan kemasan polos tanpa merek ini diimplementasikan pemerintah.

“Pada akhirnya, produk-produk ilegal yang diuntungkan karena tidak membayar cukai. Apalagi mereka yang menjual produk ilegal secara online tidak peduli nasib industri dan tidak melakukan verifikasi terhadap pembeli apakah sudah berusia 21 tahun atau belum. Hal ini akhirnya menjadi permasalahan baru,” ujar Rifqi, Senin (7/10/2024).

Padahal, Rifqi meneruskan, produk-produk ilegal masih menjamur dan belum tertangani dengan baik oleh pemerintah.

Dengan kondisi tersebut dan ditambah kebijakan kemasan polos tanpa merek, maka semakin memperbesar peluang migrasi pengguna rokok elektronik ke produk ilegal.

“Efek jangka panjangnya adalah banyak toko-toko yang bisa jadi tutup. Sebagai pelaku usaha yang taat aturan, kami tidak mau jualan produk-produk ilegal non-cukai,” kata Rifqi.

“Pendapatan negara ujung-ujungnya jadi berkurang, karena user-user yang biasanya beli liquid dengan adanya pita cukai dan resmi, akhirnya mereka beralih ke black market,” Rifqi menambahkan.

Berdasarkan hasil studi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), penerapan PP 28/2024 dan RPMK tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang mencakup aturan kemasan polos tanpa merek, jarak larangan penjualan, dan pembatasan Iklan, akan berdampak negatif pada kinerja industri, penerimaan negara, dan tenaga kerja.

Ekonom Senior Tauhid Ahmad mengatakan, jika ketiga skenario itu diterapkan secara bersamaan, maka dampak ekonomi yang hilang diperkirakan mencapai Rp 308 triliun atau setara dengan 1,5 persen dari PDB.

Pertama, penerapan kemasan polos rokok yang menyebabkan downtrading sehingga memicu peralihan ke rokok ilegal lebih cepat. Kondisi ini bisa menurunkan permintaan produk rokok legal yang berpotensi kerugian sebesar Rp 182,2 triliun.

Kemudian, penerapan larangan berjualan rokok di sekitar fasilitas pendidikan yang akan berdampak kepada 33 persen pelaku ritel. Sehingga potensi kerugian yang dihitung sebesar Rp 84 triliun.

Ketiga, pembatasan iklan rokok yang bisa menurunkan permintaan jasa periklanan. Kondisi ini berpotensi menyumbang kerugian sebesar Rp 41,8 triliun.

Selain itu, dari sisi penerimaan negara, pemerintah berisiko kehilangan pendapatan pajak Rp 160,6 triliun atau sekitar 7 persen dari total penerimaan perpajakan nasional.

Rinciannya yakni, pertama, Rp 95,6 triliun akibat penerapan kebijakan kemasan polos. Kedua, Rp 43,5 triliun dari penerapan larangan berjualan di sekitar lingkungan pendidikan. Ketiga, Rp 21,5 triliun dari pembatasan iklan rokok.

Sehingga menurut Tauhid kondisi itu bisa mempengaruhi capaian pertumbuhan ekonomi sebesar lebih dari 5 persen seperti yang sudah ditargetkan pemerintah.

Menurut dia, target itu bisa saja sulit dicapai.

"Berat kalau misalnya secara agregat kita ingin tumbuh di atas 5 persen. Tapi kita sudah berkurang totalnya hampir Rp 308 triliun," ucapnya.

Tauhid kembali menyinggung soal kerugian pajak sebesar 7 persen yang disebutnya bukan angka kecil. Terlebih jika dibandingkan dengan rasio pajak (tax ratio) Indonesia sebesar 10 sampai 11 persen.

Dengan demikian, kebijakan kemasan polos tanpa merek yang tengah didorong Kemenkes untuk diimplementasikan bagi rokok elektronik dan produk tembakau seperti rokok ini akan berdampak sangat besar bagi seluruh aspek industri rokok elektronik, yang secara kolektif telah menyerap tenaga kerja dari sisi produksi hingga ritel. (Penulis: Malvyandie Haryadi | Editor: Seno Tri Sulistiyono)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Disebut Bisa Sebabkan Efek Domino Negatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi pelaku usaha di industri rokok elektronik menyayangkan keputusan Kementerian kesehatan menyusun kebijakan kemasan polos tanpa merek.

Pasalnya, aturan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, ini terjadi di tengah sulitnya ekonomi nasional.

Produk turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan 17/2023 itu dinilai akan menciptakan efek domino negatif yang berdampak besar terhadap kepastian nasib industri rokok elektronik.

Padahal, industri ini baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir sehingga masih butuh banyak dukungan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo), Rifqi Habibie Putra, mengatakan kebijakan kemasan polos tanpa merek akan mendorong pertumbuhan produk-produk rokok elektronik ilegal di pasaran.

Kondisi tersebut akan menekan penjualan produk-produk legal milik industri rokok elektronik. Dengan mayoritas pelaku usaha tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri rokok elektrik dalam negeri tidak akan mampu bertahan jika kebijakan kemasan polos tanpa merek ini diimplementasikan pemerintah.

“Pada akhirnya, produk-produk ilegal yang diuntungkan karena tidak membayar cukai. Apalagi mereka yang menjual produk ilegal secara online tidak peduli nasib industri dan tidak melakukan verifikasi terhadap pembeli apakah sudah berusia 21 tahun atau belum. Hal ini akhirnya menjadi permasalahan baru,” ujar Rifqi, Senin (7/10/2024).

Padahal, Rifqi meneruskan, produk-produk ilegal masih menjamur dan belum tertangani dengan baik oleh pemerintah.

Dengan kondisi tersebut dan ditambah kebijakan kemasan polos tanpa merek, maka semakin memperbesar peluang migrasi pengguna rokok elektronik ke produk ilegal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi pelaku usaha di industri rokok elektronik menyayangkan keputusan Kementerian kesehatan menyusun kebijakan kemasan polos tanpa merek.

Pasalnya, aturan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, ini terjadi di tengah sulitnya ekonomi nasional.

Produk turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan 17/2023 itu dinilai akan menciptakan efek domino negatif yang berdampak besar terhadap kepastian nasib industri rokok elektronik.

Padahal, industri ini baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir sehingga masih butuh banyak dukungan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo), Rifqi Habibie Putra, mengatakan kebijakan kemasan polos tanpa merek akan mendorong pertumbuhan produk-produk rokok elektronik ilegal di pasaran.

Kondisi tersebut akan menekan penjualan produk-produk legal milik industri rokok elektronik. Dengan mayoritas pelaku usaha tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri rokok elektrik dalam negeri tidak akan mampu bertahan jika kebijakan kemasan polos tanpa merek ini diimplementasikan pemerintah.

“Pada akhirnya, produk-produk ilegal yang diuntungkan karena tidak membayar cukai. Apalagi mereka yang menjual produk ilegal secara online tidak peduli nasib industri dan tidak melakukan verifikasi terhadap pembeli apakah sudah berusia 21 tahun atau belum. Hal ini akhirnya menjadi permasalahan baru,” ujar Rifqi, Senin (7/10/2024).

Padahal, Rifqi meneruskan, produk-produk ilegal masih menjamur dan belum tertangani dengan baik oleh pemerintah.

Dengan kondisi tersebut dan ditambah kebijakan kemasan polos tanpa merek, maka semakin memperbesar peluang migrasi pengguna rokok elektronik ke produk ilegal.

“Efek jangka panjangnya adalah banyak toko-toko yang bisa jadi tutup. Sebagai pelaku usaha yang taat aturan, kami tidak mau jualan produk-produk ilegal non-cukai,” kata Rifqi.

“Pendapatan negara ujung-ujungnya jadi berkurang, karena user-user yang biasanya beli liquid dengan adanya pita cukai dan resmi, akhirnya mereka beralih ke black market,” Rifqi menambahkan.

Berdasarkan hasil studi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), penerapan PP 28/2024 dan RPMK tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang mencakup aturan kemasan polos tanpa merek, jarak larangan penjualan, dan pembatasan Iklan, akan berdampak negatif pada kinerja industri, penerimaan negara, dan tenaga kerja.

Ekonom Senior Tauhid Ahmad mengatakan, jika ketiga skenario itu diterapkan secara bersamaan, maka dampak ekonomi yang hilang diperkirakan mencapai Rp 308 triliun atau setara dengan 1,5 persen dari PDB.

Pertama, penerapan kemasan polos rokok yang menyebabkan downtrading sehingga memicu peralihan ke rokok ilegal lebih cepat. Kondisi ini bisa menurunkan permintaan produk rokok legal yang berpotensi kerugian sebesar Rp 182,2 triliun.

Kemudian, penerapan larangan berjualan rokok di sekitar fasilitas pendidikan yang akan berdampak kepada 33 persen pelaku ritel. Sehingga potensi kerugian yang dihitung sebesar Rp 84 triliun.

Ketiga, pembatasan iklan rokok yang bisa menurunkan permintaan jasa periklanan. Kondisi ini berpotensi menyumbang kerugian sebesar Rp 41,8 triliun.

Selain itu, dari sisi penerimaan negara, pemerintah berisiko kehilangan pendapatan pajak Rp 160,6 triliun atau sekitar 7 persen dari total penerimaan perpajakan nasional.

Rinciannya yakni, pertama, Rp 95,6 triliun akibat penerapan kebijakan kemasan polos. Kedua, Rp 43,5 triliun dari penerapan larangan berjualan di sekitar lingkungan pendidikan. Ketiga, Rp 21,5 triliun dari pembatasan iklan rokok.

Sehingga menurut Tauhid kondisi itu bisa mempengaruhi capaian pertumbuhan ekonomi sebesar lebih dari 5 persen seperti yang sudah ditargetkan pemerintah.

Menurut dia, target itu bisa saja sulit dicapai.

"Berat kalau misalnya secara agregat kita ingin tumbuh di atas 5 persen. Tapi kita sudah berkurang totalnya hampir Rp 308 triliun," ucapnya.

Tauhid kembali menyinggung soal kerugian pajak sebesar 7 persen yang disebutnya bukan angka kecil. Terlebih jika dibandingkan dengan rasio pajak (tax ratio) Indonesia sebesar 10 sampai 11 persen.

Dengan demikian, kebijakan kemasan polos tanpa merek yang tengah didorong Kemenkes untuk diimplementasikan bagi rokok elektronik dan produk tembakau seperti rokok ini akan berdampak sangat besar bagi seluruh aspek industri rokok elektronik, yang secara kolektif telah menyerap tenaga kerja dari sisi produksi hingga ritel. (Penulis: Malvyandie Haryadi | Editor: Seno Tri Sulistiyono)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Disebut Bisa Sebabkan Efek Domino Negatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi pelaku usaha di industri rokok elektronik menyayangkan keputusan Kementerian kesehatan menyusun kebijakan kemasan polos tanpa merek.

Pasalnya, aturan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, ini terjadi di tengah sulitnya ekonomi nasional.

Produk turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan 17/2023 itu dinilai akan menciptakan efek domino negatif yang berdampak besar terhadap kepastian nasib industri rokok elektronik.

Padahal, industri ini baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir sehingga masih butuh banyak dukungan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo), Rifqi Habibie Putra, mengatakan kebijakan kemasan polos tanpa merek akan mendorong pertumbuhan produk-produk rokok elektronik ilegal di pasaran.

Kondisi tersebut akan menekan penjualan produk-produk legal milik industri rokok elektronik. Dengan mayoritas pelaku usaha tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri rokok elektrik dalam negeri tidak akan mampu bertahan jika kebijakan kemasan polos tanpa merek ini diimplementasikan pemerintah.

“Pada akhirnya, produk-produk ilegal yang diuntungkan karena tidak membayar cukai. Apalagi mereka yang menjual produk ilegal secara online tidak peduli nasib industri dan tidak melakukan verifikasi terhadap pembeli apakah sudah berusia 21 tahun atau belum. Hal ini akhirnya menjadi permasalahan baru,” ujar Rifqi, Senin (7/10/2024).

Padahal, Rifqi meneruskan, produk-produk ilegal masih menjamur dan belum tertangani dengan baik oleh pemerintah.

Dengan kondisi tersebut dan ditambah kebijakan kemasan polos tanpa merek, maka semakin memperbesar peluang migrasi pengguna rokok elektronik ke produk ilegal.

“Efek jangka panjangnya adalah banyak toko-toko yang bisa jadi tutup. Sebagai pelaku usaha yang taat aturan, kami tidak mau jualan produk-produk ilegal non-cukai,” kata Rifqi.

“Pendapatan negara ujung-ujungnya jadi berkurang, karena user-user yang biasanya beli liquid dengan adanya pita cukai dan resmi, akhirnya mereka beralih ke black market,” Rifqi menambahkan.

Berdasarkan hasil studi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), penerapan PP 28/2024 dan RPMK tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang mencakup aturan kemasan polos tanpa merek, jarak larangan penjualan, dan pembatasan Iklan, akan berdampak negatif pada kinerja industri, penerimaan negara, dan tenaga kerja.

Ekonom Senior Tauhid Ahmad mengatakan, jika ketiga skenario itu diterapkan secara bersamaan, maka dampak ekonomi yang hilang diperkirakan mencapai Rp 308 triliun atau setara dengan 1,5 persen dari PDB.

Pertama, penerapan kemasan polos rokok yang menyebabkan downtrading sehingga memicu peralihan ke rokok ilegal lebih cepat. Kondisi ini bisa menurunkan permintaan produk rokok legal yang berpotensi kerugian sebesar Rp 182,2 triliun.

Kemudian, penerapan larangan berjualan rokok di sekitar fasilitas pendidikan yang akan berdampak kepada 33 persen pelaku ritel. Sehingga potensi kerugian yang dihitung sebesar Rp 84 triliun.

Ketiga, pembatasan iklan rokok yang bisa menurunkan permintaan jasa periklanan. Kondisi ini berpotensi menyumbang kerugian sebesar Rp 41,8 triliun.

Selain itu, dari sisi penerimaan negara, pemerintah berisiko kehilangan pendapatan pajak Rp 160,6 triliun atau sekitar 7 persen dari total penerimaan perpajakan nasional.

Rinciannya yakni, pertama, Rp 95,6 triliun akibat penerapan kebijakan kemasan polos. Kedua, Rp 43,5 triliun dari penerapan larangan berjualan di sekitar lingkungan pendidikan. Ketiga, Rp 21,5 triliun dari pembatasan iklan rokok.

Sehingga menurut Tauhid kondisi itu bisa mempengaruhi capaian pertumbuhan ekonomi sebesar lebih dari 5 persen seperti yang sudah ditargetkan pemerintah.

Menurut dia, target itu bisa saja sulit dicapai.

"Berat kalau misalnya secara agregat kita ingin tumbuh di atas 5 persen. Tapi kita sudah berkurang totalnya hampir Rp 308 triliun," ucapnya.

Tauhid kembali menyinggung soal kerugian pajak sebesar 7 persen yang disebutnya bukan angka kecil. Terlebih jika dibandingkan dengan rasio pajak (tax ratio) Indonesia sebesar 10 sampai 11 persen.

Dengan demikian, kebijakan kemasan polos tanpa merek yang tengah didorong Kemenkes untuk diimplementasikan bagi rokok elektronik dan produk tembakau seperti rokok ini akan berdampak sangat besar bagi seluruh aspek industri rokok elektronik, yang secara kolektif telah menyerap tenaga kerja dari sisi produksi hingga ritel. (Penulis: Malvyandie Haryadi | Editor: Seno Tri Sulistiyono)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Disebut Bisa Sebabkan Efek Domino Negatif

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan menyatakan bahwa perubahan tarif cukai hasil tembakau disingkat CHT, atau akrab disebut cukai rokok, tidak akan diberlakukan pada tahun 2025.

"Hingga selesainya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang disetujui oleh DPR minggu lalu, pemerintah memutuskan bahwa kebijakan terkait CHT untuk tahun 2025 belum akan diterapkan," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2024 di Jakarta, Senin, 23 September 2024.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah masih akan mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan lainnya, termasuk penyesuaian harga di tingkat industri.

Beberapa evaluasi juga akan dilakukan, termasuk mengenai perbedaan yang signifikan antara rokok golongan I, II, dan III yang memicu terjadinya "downtrading."

"Kebijakan CHT 2025 akan ditinjau kembali oleh pemerintah agar dapat dipastikan kebijakan yang akan diterapkan," lanjutnya.

Hingga 31 Agustus 2024, penerimaan cukai tercatat mencapai Rp138,4 triliun, tumbuh 5,0 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Peningkatan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan produksi pada golongan II dan III yang menyebabkan kenaikan CHT sebesar 4,7 persen yoy menjadi Rp132,8 triliun.

Sementara itu, penerimaan cukai dari minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) tercatat sebesar Rp5,4 triliun, atau meningkat 11,9 persen (yoy) karena kenaikan tarif dan produksi MMEA dalam negeri.

Sedangkan penerimaan cukai Etil Alkohol (EA) mencapai Rp93,6 miliar, naik 21,8 persen seiring dengan peningkatan produksi.

Secara keseluruhan, penerimaan cukai berkontribusi pada peningkatan penerimaan bea dan cukai yang secara kumulatif mencapai Rp183,2 triliun, tumbuh 6,8 persen yoy.

Penerimaan Bea Masuk tercatat sebesar Rp33,9 triliun, naik 3,1 persen yoy akibat kenaikan nilai impor dan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

Sementara itu, penerimaan Bea Keluar mencapai Rp10,9 triliun, meningkat 59,3 persen yoy, dipengaruhi oleh pertumbuhan Bea Keluar tembaga sebesar 567,8 persen yoy dengan kontribusi sebesar 77,1 persen.

Di sisi lain, penerimaan dari Bea Keluar produk sawit turun 57,3 persen yoy akibat penurunan rata-rata harga crude palm oil (CPO) pada 2024 serta penurunan volume ekspor produk sawit.

GAPPRI Apresiasi

Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menyambut baik keputusan pemerintah yang tidak jadi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2025.

Ketua Umum GAPPRI, Henry Najoan, menyatakan di Jakarta pada hari Kamis bahwa keputusan ini akan membantu keberlangsungan industri rokok serta mendorong konsumen untuk tetap membeli rokok legal.

“Kami berterima kasih karena pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif CHT pada tahun 2025,” ucapnya.

Namun, ia juga mengimbau pemerintah agar tidak menaikkan harga jual eceran (HJE) rokok pada 2025 serta mempertahankan tarif PPN di bawah 12 persen.

Ia menjelaskan bahwa salah satu alasan pemerintah tidak menaikkan CHT adalah adanya fenomena *downtrading* rokok sebagai dampak dari kenaikan cukai yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2024 dengan rata-rata kenaikan tahunan di atas 10 persen, sehingga kenaikan totalnya melebihi 65 persen. Fenomena ini ditandai dengan konsumen yang beralih ke rokok yang lebih murah, termasuk rokok ilegal.

Henry menambahkan bahwa dalam situasi pasar rokok legal yang tertekan oleh berbagai kebijakan fiskal dan non-fiskal, anggota GAPPRI berupaya untuk mempertahankan tenaga kerja dan keberlangsungan industri meskipun terjadi penurunan produksi dan melambatnya penerimaan CHT, yang memerlukan kebijakan mitigasi.

“Kami berharap ada keseimbangan antara fungsi pengendalian dan penerimaan pada masa mendatang,” jelasnya.

GAPPRI mengajukan empat usulan kepada Menteri Keuangan untuk menjaga keberlangsungan pemulihan industri rokok legal nasional:

1. Tarif CHT untuk tahun 2025, 2026, dan 2027 tidak dinaikkan guna mendukung proses pemulihan industri tembakau legal.

2. Harga Jual Eceran (HJE) pada tahun 2025 tidak dinaikkan untuk menyesuaikan dengan daya beli masyarakat yang semakin melemah.

3. PPN tidak dinaikkan pada tahun 2025 agar penjualan tetap stabil di tengah menurunnya daya beli masyarakat.

4. Meningkatkan Operasi Gempur Rokok Ilegal hingga menyentuh produsen rokok ilegal secara lebih intensif dengan melibatkan aparat penegak hukum terkait.

“Empat usulan ini bertujuan untuk melindungi industri rokok legal yang telah menyerap banyak tenaga kerja, terutama pekerja perempuan, dan sebagian besar pabrik menggunakan bahan baku lokal,” ujarnya.

Dengan menjaga tarif CHT, HJE, dan PPN tetap stabil, ia berharap iklim industri rokok legal dapat pulih, produksi meningkat, dan target penerimaan CHT alias cukai rokok dapat tercapai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku usaha di industri rokok elektronik memprotes Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang secara tegas mengatur ketentuan kemasan polos tanpa merek.

Aturan tersebut dinilai akan semakin melemahkan kinerja industri rokok elektronik dan mengancam hilangnya pendapatan negara hingga serapan tenaga kerja di industri yang mayoritas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini.

Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto menyatakan, semua lini di industri rokok elektronik akan sangat terdampak RPMK.

Sebab, kebijakan itu berpotensi besar mendorong tumbuhnya peredaran rokok elektronik ilegal, yang tidak berpita cukai, di pasaran.

Kelangsungan industri rokok elektronik (REL) kian tertekan dan pemerintah bakal kehilangan penerimaan cukai. Industri rokok elektrik juga menyerap tenaga kerja langsung dan berkontribusi pada pendapatan industri terkait, seperti industri kreatif yang juga akan terdampak dari aturan ini.

"Kita tidak sepakat dengan aturan ini, mengingat industri rokok elektronik bukan hanya sebagai solusi alternatif menurunkan risiko terhadap adiksi. Ada banyak faktor yang turut serta dalam industri rokok elektronik seperti industri kreatif, content creator, bahan baku, dan lainnya. Pengaturan kemasan yang terlalu ketat akan membatasi inovasi dalam industri kreatif," ujar Budiyanto dalam keterangannya, Senin (30/9/2024).

Budiyanto menegaskan pemerintah seharusnya melihat kebijakan tersebut secara komprehensif, bukan hanya melihat dari sisi preventif. Pasalnya, industri rokok elektronik cukup memberikan kontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan baru dan pemasukan bagi pemerintah.

Dengan misi besar pemerintahan baru untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sekitar 8 persen, industri rokok elektronik dapat berpartisipasi asal didukung regulasi yang melindungi kelangsungan usaha.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku usaha di industri rokok elektronik memprotes Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang secara tegas mengatur ketentuan kemasan polos tanpa merek.

Aturan tersebut dinilai akan semakin melemahkan kinerja industri rokok elektronik dan mengancam hilangnya pendapatan negara hingga serapan tenaga kerja di industri yang mayoritas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini.

Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto menyatakan, semua lini di industri rokok elektronik akan sangat terdampak RPMK.

Sebab, kebijakan itu berpotensi besar mendorong tumbuhnya peredaran rokok elektronik ilegal, yang tidak berpita cukai, di pasaran.

Kelangsungan industri rokok elektronik (REL) kian tertekan dan pemerintah bakal kehilangan penerimaan cukai. Industri rokok elektrik juga menyerap tenaga kerja langsung dan berkontribusi pada pendapatan industri terkait, seperti industri kreatif yang juga akan terdampak dari aturan ini.

"Kita tidak sepakat dengan aturan ini, mengingat industri rokok elektronik bukan hanya sebagai solusi alternatif menurunkan risiko terhadap adiksi. Ada banyak faktor yang turut serta dalam industri rokok elektronik seperti industri kreatif, content creator, bahan baku, dan lainnya. Pengaturan kemasan yang terlalu ketat akan membatasi inovasi dalam industri kreatif," ujar Budiyanto dalam keterangannya, Senin (30/9/2024).

Budiyanto menegaskan pemerintah seharusnya melihat kebijakan tersebut secara komprehensif, bukan hanya melihat dari sisi preventif. Pasalnya, industri rokok elektronik cukup memberikan kontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan baru dan pemasukan bagi pemerintah.

Dengan misi besar pemerintahan baru untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sekitar 8 persen, industri rokok elektronik dapat berpartisipasi asal didukung regulasi yang melindungi kelangsungan usaha.

“Industri rokok elektronik memiliki potensi besar untuk berkontribusi secara signifikan. Namun, regulasi yang ada saat ini justru mengancam pertumbuhan industri ini. Kami berharap pemerintah dapat bekerja sama untuk meninjau kembali regulasi ini, demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan," papar Budiyanto.

Pada kesempatan berbeda, praktisi hukum administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Hari Prasetiyo menjelaskan, kehadiran RPMK seharusnya memperkuat aturan yang ada di dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan PP 28/2024, bukan membuat pengaturan yang bertentangan dengan keduanya.

"Wacana kemasan polos tanpa merek berpotensi menimbulkan permasalahan baru seperti persaingan usaha, isu perlindungan konsumen, isu Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan pengendalian tembakau tanpa ratifikasi," ucapnya, Minggu (29/9/2024).

Menurut Hari, aturan mengenai kemasan polos tanpa merek terkesan dipaksakan Kemenkes untuk dimasukkan dalam beleid RPMK, yang merupakan aturan turunan dari PP 28/2024. Alih-alih mempertimbangkan profil risiko, pemerintah hanya fokus kepada aturan kemasan polos saja.

"Ini tidak bijak dilakukan pemerintah. Harus ada usaha lebih untuk memastikan bahwa edukasi itu sudah cukup disampaikan kepada masyarakat," tambahnya.

Lebih lanjut, Hari juga mempertegas pentingnya seluruh pemangku kepentingan ikut andil dalam perumusan aturan yang berdampak langsung bagi pelaku usaha.

Tujuannya untuk menghindari kerugian pada salah satu pihak, padahal mereka sudah berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan penerimaan cukai bagi negara.

Dengan demikian, aturan ini tidak berpihak pada masyarakat luas terutama para tenaga kerja yang bergantung pada keberlangsungan industri REL dalam negeri.

Jakarta: Aspek kesehatan yang ditimbulkan rokok tentunya menjadi perhatian. Itu yang membuat pemerintah merancang peraturan baru mengenai tembakau sekaligus rokok elektronik.

Tetapi pada akhirnya, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik terus menuai kritik. Kebijakan yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 ini dinilai tidak melibatkan berbagai kementerian dan pihak terkait dalam proses penyusunannya.

“DPR tentu tidak mau meninggalkan aspek kesehatan, tentu itu fundamental sekali, tetapi juga tidak mau meninggalkan aspek bisnis dan usaha di mana kementerian yang mengatur bukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saja,” kata anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam sebuah forum diskusi, Kamis, 26 September 2024.
“Ada Kementerian Perdagangan (Kemendag), ada Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kemudian, ada Kementerian Pendidikan karena ada sangkut pautnya dengan sekolah,” imbuh Saleh.

Saleh mempertanyakan apakah seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam menyusun RPMK tersebut. Menurutnya, jika mereka tidak dilibatkan, mereka merasa ditinggalkan dan akan protes.

“Permasalahan utama ini dalam penyusunan Peraturan Pemerintah. Kami selaku pemangku kepentingan di bidang produksi industri tidak dilibatkan. Bahkan, finalisasi Peraturan Pemerintah sebelum ditanda tangan oleh Presiden Republik Indonesia itu tidak diparaf oleh beberapa kementerian. Justru di sinilah yang kami sesalkan,” kata Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi.

Benny menambahkan, untuk masalah kesehatan, industri juga sepakat tidak mau Indonesia menjadi tidak sehat. Namun, ia menegaskan bahwa pembahasan permasalahan ini tidak bisa hanya mempertimbangkan sudut pandang kesehatan atau industri saja. Kedua belah pihak harus duduk bersama-sama untuk menemukan jalan tengah yang dapat memfasilitasi kebutuhan seluruh pihak terkait.

“Kami ingin melakukan pengendalian terhadap rokok dan zat adiktif lainnya. Kami tidak melarang orang merokok. Orang tetap boleh merokok karena merokok adalah hak dari masing-masing,” kata Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi.

Kemasan Polos

Salah satu pasal yang menjadi kontroversi dalam RPMK adalah ketentuan mengenai standardisasi kemasan menjadi polos. Pasal 5 dalam draf menyebutkan, kemasan produk tembakau harus berwarna Pantone 448 C, serta memiliki penulisan merek, varian, dan identitas produsen menggunakan Bahasa Indonesia.

Secara terpisah, Negosiator Perdagangan Ahli Madya Kemendag Angga Handian Putra menyatakan, Kemenkes belum memberikan undangan resmi kepada Kemendag untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan kemasan rokok polos 24 September 2024. Menurut Angga, pihaknya mengetahui rancangan aturan tersebut melalui situs Kemenkes, bukan dari komunikasi langsung.

Kemendag juga mengingatkan selain tantangan terkait merek dagang, kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dapat menciptakan hambatan perdagangan. Angga turut menyoroti pentingnya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kebijakan ini mendukung kesehatan masyarakat, sesuai dengan perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berlaku.

"Kami berharap Kementerian Kesehatan menyertai bukti-bukti ilmiah dan memperhatikan ketentuan-ketentuan WTO yang ada," ucap Angga.

Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani juga terang-terangan menyampaikan kekhawatirannya. Ia menyoroti potensi kesulitan pengawasan di lapangan jika kebijakan kemasan polos ini diterapkan, terutama dalam membedakan berbagai jenis rokok yang beredar. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan peredaran rokok ilegal.

“Bahwa kalau kemudian kemasan rokok menjadi polos, dari sisi pandangan kami, punya risiko dalam aspek pengawasan," kata Askolani saat konferensi pers APBN Kita Edisi September 2024 di Jakarta 23 September.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -ATHENA. Tiga perusahaan vape besar asal China sedang melakukan penelitian terhadap bahan kimia yang menyerupai nikotin dan dapat menjadi alternatif dalam produk seperti vape.

Meski begitu, dampak kesehatannya diperkirakan masih membutuhkan "bertahun-tahun" penelitian lebih lanjut, menurut pernyataan para pejabat perusahaan tersebut.

Salah satu bahan kimia tersebut, 6-methyl nicotine, merupakan senyawa yang dibuat di laboratorium dengan struktur kimia mirip nikotin dan sudah digunakan dalam beberapa produk vape di Amerika Serikat.

Namun, para regulator dan peneliti telah memperingatkan bahwa zat ini mungkin lebih kuat dan lebih adiktif daripada nikotin itu sendiri.

Hangsen International Group dan Zinwi Biotech, dua produsen cairan vape (e-liquid), serta Smoore International, salah satu produsen kontrak terbesar untuk vape dan alternatif rokok lainnya yang melayani perusahaan-perusahaan tembakau besar, menyatakan bahwa masih diperlukan lebih banyak penelitian untuk memastikan keamanan bahan-bahan kimia tersebut.

"Smoore tidak akan terburu-buru," kata direktur eksekutif Smoore, Eve Wang, dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada hari Rabu (25/9).

Wang menambahkan bahwa tim kecil di Smoore sedang meneliti bahan kimia tersebut, yang dikenal sebagai analog nikotin, untuk memahami cara kerjanya dan dampaknya.

"Kami harus memperlakukannya seperti produk medis, untuk benar-benar memahami dampak kesehatannya sebelum mengomersialkan... Saya pikir itu akan membutuhkan penelitian selama bertahun-tahun," ujar Wang.

Yu Kang, kepala Institut Riset Hangsen International dan Haley Xu, kepala komunikasi global Zinwi Biotech mengatakan bahwa perusahaan mereka juga sedang meneliti bahan kimia serupa.

"Kami harus sangat berhati-hati dan melakukan penilaian mendalam mengenai apakah dan bagaimana kami akan menggunakannya," kata Kang di Konferensi Global Tembakau dan Nikotin 2024 (GTNF) yang digelar di Athena, Yunani.

Kang menambahkan, Hangsen International sedang mempelajari sekitar 10 jenis analog nikotin, termasuk 6-methyl nicotine.

Xu dari Zinwi Biotech juga menyatakan bahwa perusahaan tersebut sedang meneliti lebih dari 10 analog nikotin dengan janji akan memastikan keamanan produk sebelum meluncurkan produk-produk berbasis analog nikotin.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indonesia kini menjadi negara dengan pengguna rokok elektrik terbanyak di dunia, dengan 1 dari 4 orang (25%) pernah mencoba produk ini.

Pada tahun 2023, penerimaan cukai rokok elektrik mencapai Rp1,75 triliun dan industri ini diproyeksikan membuka lebih dari 200 ribu lapangan pekerjaan baru.

Melihat peluang ini, FOOM Lab Global, perusahaan teknologi terkemuka di sektor rokok elektrik, terus berinovasi untuk bersaing di pasar dan mempertahankan posisinya sebagai perusahaan e-cig nomor satu di Indonesia.

Kolaborasi terbaru mereka dengan grup musik Weird Genius meluncurkan edisi terbatas produk Smiley Edition, sebagai bagian dari strategi pemasaran yang melibatkan publik figur.

Edisi terbatas Smiley Edition hadir dalam tiga variasi warna—Soft Pink, Silver, dan Grey—yang merepresentasikan kepribadian anggota Weird Genius.

Produk ini disambut antusias oleh para pengguna FOOM, atau FOOMers. Selain visual yang kreatif, logo Smiley Edition menggambarkan simbol kebahagiaan dan kebebasan dalam pilihan hidup.

Kolaborasi ini semakin menarik dengan peluncuran jingle eksklusif dan video musik dari Weird Genius.

Puncak acara adalah konser "INHALE EXHALE" yang akan digelar di Bengkel Space, Fairground SCBD, Jakarta, pada 25 September 2024, dihadiri sekitar 2.000 peserta.

Acara ini akan menampilkan Weird Genius, Jay Son, Decemberkid, Adnan Veron, Hannah X, dan tamu spesial Bleu Clair, serta berbagai kegiatan seperti temporary tattoo dan face painting.

FOOM Lab Global terus berkomitmen untuk mendorong perokok dewasa beralih dari rokok konvensional ke alternatif yang lebih aman.

Menurut Feranti Susilowati, Co-Founder FOOM Lab Global, kesuksesan FOOM didorong oleh inovasi produk dan kegiatan pemasaran yang relevan.

Kolaborasi ini bukan yang pertama bagi FOOM. Sejak meluncurkan produk pertamanya pada 2019, FOOM telah bekerja sama dengan berbagai publik figur dan merek ternama, termasuk Sekut.co.id, Urbain, Boy William, The Prediksi, dan Erika Carlina.

Dengan kesuksesan di pasar domestik, FOOM kini bersiap untuk berekspansi ke pasar internasional, dimulai dari Asia Tenggara.

"Penguasaan pasar di Indonesia merupakan milestone utama sebelum akhirnya kami berencana untuk berekspansi ke luar negeri," kata Feranti Susilowati pada Selasa (24/9).

Dari Indonesia untuk dunia, FOOM berkomitmen untuk membawa inovasi produk-produk berkualitas tinggi ke pasar global.