IDXChannel - Rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka memperluas program perumahan nasional menjadi 3 juta rumah akan mendorong optimisme bagi sektor industri semen.

Program ini diproyeksikan tidak hanya memperbaiki kondisi perumahan rakyat, tetapi juga meningkatkan kebutuhan semen dalam jumlah signifikan, mengingat kebutuhan bahan bangunan yang akan melonjak dengan masif.

“Skenario yang sangat menjanjikan: program 3 juta rumah. Meski skemanya belum jelas, kami yakin akan bermanfaat bagi industri semen,” kata Analis BRI Danareksa Sekuritas, Richard Jerry Tambayong dalam riset dikutip Minggu (17/10).

Lebih lanjut, Richard menuturkan, program ini, apabila terealisasi, dengan asumsi kebutuhan semen rata-rata 3 hingga 5 ton per rumah, maka berpotensi menambah volume permintaan sebesar 6 hingga 10 juta ton semen per tahun.

Tambahan volume ini, katanya, bisa memberikan dorongan yang kuat bagi pertumbuhan sektor semen secara keseluruhan.

Richard menuturkan, jika program ini berjalan sesuai harapan, industri semen bisa melihat peningkatan permintaan volume sebesar 9-15 persen per tahun.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah apakah program ini akan mencakup rumah-rumah baru secara penuh, atau juga akan memasukkan renovasi rumah yang ada.

Angka skenario ini dapat berbeda jika skema perumahan sebanyak 3 juta mencakup rumah-rumah yang akan direnovasi, yang berarti lebih sedikit semen yang dibutuhkan.

“Namun, jika program ini fokus pada pembangunan rumah baru, kita bisa melihat dampak yang sangat signifikan," kata Richard.

Selain itu, ada juga faktor penting lain terkait apakah semen curah atau semen kantong yang akan lebih diuntungkan. Kebijakan ini akan menentukan seberapa besar dampak terhadap harga jual rata-rata (ASP) semen.

“Skema aktual program perumahan ini akan menentukan apakah semen curah atau kantong yang akan diuntungkan (dengan demikian, dampaknya pada ASP),” ujar Richard.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - KAI Commuter memberlakuan tarif khusus bagi pengguna commuter line Jabodetabek pada hari ini, Minggu (20/10/2024). Beberapa stasiun commuter line terpantau ramai dan lancar.

Adapun, tarif khusus itu diberlakukan dalam rangka mendukung kegiatan perayaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.

Vice President Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, menyampaikan sampai dengan pukul 10.00 WIB total pengguna commuter line sebanyak 279.822 orang yang in-out di stasiun-stasiun Jabodetabek.

Stasiun Sudirman menjadi stasiun dengan volume pengguna tertinggi pertama sebanyak 21.514 orang, diikuti Stasiun Bogor sebanyak 17.659 orang, Stasiun Tanah Abang 11.865 orang, Stasiun Citayam 9.782 orang dan Stasiun Bojonggede 8.238 orang serta Stasiun Palmerah sebanyak 4.940 orang.

"Kita ketahui bersama bahwa panggung Pesta Rakyat kali ini dilaksanakan di sepanjang jalan Jenderal Sudirman-Thamrin," kata Joni dalam keterangan resminya, Minggu (20/10/2024).

Untuk stasiun transit, Stasiun Manggarai sampai dengan jam 10.00 WIB ini telah melayani pengguna diangka 23.422 orang, disusul Stasiun Tanah Abang 16.640 orang, Stasiun Duri 8.787 orang dan Stasiun Kampung Bandan 2.280 orang.

KAI Commuter menjalankan 1.048 perjalanan guna mengakomodir pengguna yang akan bermobilisasi dengan commuter line bertarif khusus Rp1.

"Masyarakat yang akan menggunakan commuter line tetap harus memastikan saldo minimum Rp5.000,- untuk menikmati Rp1," kata Joni.

Joni menambahkan, pihaknya mengimbau kepada seluruh pengguna untuk tetap mengikuti aturan dan arahan petugas. Tidak memaksakan diri untuk naik commuter line apabila kondisi kereta sudah penuh, tetap menjaga barang bawaan dan mengawasi buah hati baik di dalam commuter line ataupun stasiun.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk mencari stasiun alternatif terdekat untuk menghindari penumpukan di stasiun tersebut. Jadilah pengguna yang tertib untuk tetap menjaga keamanan dan keselamatan bersama," tuturnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto berambisi mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Bahkan, dia meyakini, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun ke depan.

Hal itu diungkapkan Prabowo dalam pidato perdananya sebagai Presiden ke-8 RI di Sidang Paripurna MPR RI, Minggu (20/10/2020).

Pernyataan itu bermula kala Prabowo mengaku telah mencanangkan swasembada pangan di Indonesia dalam waktu singkat.

"Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ujar Prabowo.

Prabowo melanjutkan, Indonesia tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar negeri, bahkan dalam kondisi krisis dan genting.

"Tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli," ujar Prabowo.

"Karena itu, tidak ada jalan lain, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan," katanya.

Prabowo menegaskan, Indonesia harus mampu memenuhi dan memproduksi kebutuhan pangan dalam negeri. Dia mengaku, telah mengkaji, Indonesia bisa swasembada pangan bahkan lumbung pangan dunia dalam satu periode ke depan.

"Saya sudah mempelajari bersama para pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Dunia usaha menaruh harapan besar kepada Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar bangsa, khususnya iklim usaha di dalam negeri semakin sejahtera.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira mengatakan, para pelaku bisnis berharap ekonomi dapat semakin membaik, stabilitas politik terjaga, dan tercipta iklim usaha yang lebih kondusif.

Harapan tersebut sejalan dengan keinginan masyarakat untuk melihat Indonesia tumbuh lebih kuat di berbagai sektor.

“Tentunya harapan semua rakyat, yaitu bangsa kita makin sejahtera, ekonomi membaik, stabilitas politik membaik dan iklim usaha makin positif,” kata Anggawira dalam Special Event IDX Channel pada Minggu (20/10/2024).

Anggawira melanjutkan, dalam perjalanan reformasi politik, Indonesia telah mengalami dinamika yang dinamis. Kebebasan berpolitik dan kemajuan informasi membuat masyarakat semakin dewasa dalam menyikapi perubahan.

“Rakyat kita makin dewasa, informasi makin banyak, dan pemimpin kita makin solid,” ujar Anggawira.

Pelaku usaha mengharapkan pemerintahan baru mampu membuka peluang investasi baru dengan infrastruktur yang telah masif dibangun pada pemerintahan sebelumnya.

Anggawira menilai, salah satu capaian terbesar yang diakui masyarakat adalah pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir.

Pembangunan jalan tol, pengembangan bandara, dan pelabuhan modern, serta infrastruktur telekomunikasi yang semakin merata di berbagai daerah telah membuka peluang baru.

“Itu merupakan modal dasar yang bisa dilanjutkan, dengan infrastruktur yang sudah siap kita makin mampu berkompetisi untuk menarik investasi dari luar,” kata Anggawira.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memastikan, pasokan energi primer ke pembangkit PLN Grup aman jelang pelantikan Presiden 2024. PLN EPI memastikan pengapalan batu bara, BBM, maupun suplai gas ke pembangkit.

Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara mengatakan, PLN EPI memastikan pasokan listrik untuk masyarakat terjaga selama pelantikan Presiden 2024 dalam posisi aman.

"Saat ini, kondisi pembangkit dalam posisi yang cukup dengan rata-rata HOP (Hari Operasi) batu bara 28 hari," ujar Iwan, Minggu (20/10/2024).

Iwan merinci, pembangkit di Regional Jamali (Jawa-Madura-Bali) rata-rata HOP mencapai 25,4 hari, sedangkan di Sumkal (Sumatera-Kalimantan) mencapai 18,7 hari.

Khusus untuk di Sulmapana (Sulawesi-Maluku-Papua-Nusa Tenggara), HOP bisa mencapai 31,8 hari.

"Tak hanya batu bara, PLN EPI juga memastikan pasokan gas dan BBM untuk pembangkit terpenuhi sesuai jadwal pengiriman energi primer," tutur Iwan.

PLN EPI terus melakukan koordinasi dengan Subholding PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power agar operasional pembangkit terkait dengan energi primer di seluruh Indonesia tidak mengalami kendala selama pelantikan Presiden 2024.

Iwan berharap, segala upaya yang dilakukan PLN EPI mampu memberikan multiplier effect tidak hanya bagi Perusahaan melainkan juga untuk keberlangsungan masyarakat.

Dengan terjaminnya pasokan energi primer, operasional pembangkit akan lebih aman dan mampu mengalirkan listrik yang andal untuk masyarakat.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi Pertamina resmi turun pada awal Oktober 2024. Lalu, bagaimana dengan harga Pertamax cs hari ini, Minggu (20/10/2024) jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka?

Harga Pertamax di wilayah DKI Jakarta hari ini masih sama dengan awal Oktober lalu, sebesar Rp12.100 per liter. Harga tersebut turun Rp850 dari sebelumnya Rp12.950 per liter.

Pun dengan Pertamax Green 95 yang dibanderol seharga Rp12.700 per liter dari sebelumnya Rp13.650 per liter atau turun Rp950. Selanjutnya, harga Pertamax Turbo menjadi Rp13.250 per liter, turun Rp1.220 dari Rp14.470 per liter pada September 2024.

Selain itu, BBM Dexlite dijual seharga Rp12.700 atau turun Rp1.350 dari sebelumnya Rp14.050 per liter pada September 2024. Pertamina DEX juga turun harga Rp1.400, dari Rp14.550 per liter menjadi Rp13.150 per liter.

Sementara itu, harga Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Tak hanya di Jakarta, penyesuaian harga BBM Pertamina non subsidi ini juga berlaku di seluruh daerah Indonesia. Namun demikian, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Dengan berbagai perubahan tersebut, maka berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina yang berlaku di SPBU seluruh Indonesia per hari ini, Minggu (20/10/2024):

Jakarta
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.100
Pertamax Turbo: Rp13.250
Dexlite: Rp12.700
Pertamina Dex: Rp13.150
Pertamax Green: Rp12.700

Aceh
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.100
Pertamax Turbo: Rp 13.250
Dexlite: Rp12.700
Pertamina Dex: Rp13.150

Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp11.100
Dexlite: Rp 11.700

Sumatera Utara
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Sumatera Barat
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.650
Pertamax Turbo: Rp13.850
Dexlite: Rp13.250
Pertamina Dex: Rp13.750

Riau
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.650
Pertamax Turbo: Rp13.850
Dexlite: Rp13.250
Pertamina Dex: Rp13.750

Kepulauan Riau
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.650
Pertamax Turbo: Rp13.850
Dexlite: Rp13.250
Pertamina Dex: Rp13.750

Free Trade Zone (FTZ) Batam
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp11.500
Pertamax Turbo: Rp12.500
Dexlite: Rp12.100
Pertamina Dex: Rp12.500

Jambi
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp14.900
Pertamina Dex: Rp13.450

Bengkulu
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.650
Pertamax Turbo: Rp13.850
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.750

Sumatera Selatan
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Bangka Belitung
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Lampung
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Banten
Pertalite: Rp10.000
Pertamax Rp12.100
Pertamax TurboRp 13.250
Pertamax Green 95 Rp12.700
Dexlite Rp12.700
Pertamina Dex Rp13.150

Jawa Barat
Pertalite: Rp10.000
Pertamax Rp12.100
Pertamax Turbo Rp13.250
Pertamax Green 95: Rp12.700
Dexlite Rp12.700
Pertamina Dex Rp13.150

Jawa Tengah
Pertalite: Rp10.000
Pertamax Rp12.100
Pertamax Turbo Rp13.250
Pertamax Green 95: Rp12.700
Dexlite Rp12.700 per liter
Pertamina Dex Rp13.150

Yogyakarta
Pertalite: Rp10.000
Pertamax Rp12.100
Pertamax Turbo Rp13.250
Pertamax Green 95:Rp 12.700
Dexlite Rp12.700
Pertamina Dex Rp13.150

Jawa Timur
Pertalite: Rp10.000
Pertamax Rp12.100
Pertamax Turbo Rp13.250
Pertamax Green 95: Rp12.700
Dexlite Rp12.700
Pertamina Dex Rp13.150

Bali
Pertalite: Rp10.000
Pertamax Rp12.100
Pertamax Turbo Rp13.250
Pertamax Green 95: Rp12.700
Dexlite Rp12.700
Pertamina Dex Rp13.150

Nusa Tenggara Barat
Pertalite: Rp10.000
Pertamax Rp12.100
Pertamax Turbo Rp13.250
Pertamax Green 95: Rp12.700
Dexlite Rp12.700
Pertamina Dex Rp13.150

Nusa Tenggara Timur
Pertalite: Rp10.000
Pertamax Rp12.100
Pertamax Turbo Rp13.250
Pertamax Green 95: Rp12.700
Dexlite Rp12.700
Pertamina Dex Rp13.150
Solar Non Subsidi: Rp12.600

Kalimantan Barat
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax: Rp 13.250
Pertamax Turbo: Rp 14.800
Dexlite: Rp 14.400
Pertamina Dex: Rp 14.900

Kalimantan Tengah
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax: Rp 13.250
Pertamax Turbo: Rp 14.800
Dexlite: Rp 14.400
Pertamina Dex: Rp 14.900

Kalimantan Selatan
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 13.850
Dexlite: Rp 13.250
Pertamina Dex: Rp 13.750

Kalimantan Timur
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.550
Dexlite: Rp 13.000
Pertamina Dex: Rp 13.450

Kalimantan Utara
Pertalite: Rp 10.000
Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 13.850
Dexlite: Rp 13.250
Pertamina Dex: Rp 13.750

Sulawesi Utara
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Gorontalo
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Sulawesi Tengah
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Sulawesi Tenggara
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Sulawesi Selatan
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Sulawesi Barat
Pertalite: Rp10.000
Pertamax: Rp12.400
Pertamax Turbo: Rp13.550
Dexlite: Rp13.000
Pertamina Dex: Rp13.450

Maluku
Pertalite: Rp10.000
Pertamax Rp12.400
Dexlite Rp13.000

Maluku Utara
Pertalite: Rp10.000
Pertamax Rp12.400
Dexlite Rp13.000

Papua
Pertalite: Rp10.000
Pertamax Rp12.400
Pertamax Turbo Rp13.000
Dexlite Rp13.450

Papua Barat
Pertalite: Rp10.000
Pertamax Rp12.400
Dexlite Rp13.000
Pertamina Dex Rp13.450

Papua Selatan
Pertalite: Rp10.000
Pertamax Rp12.400
Dexlite Rp13.000

Papua Pegunungan
Pertalite: Rp10.000
Pertamax Rp12.400
Dexlite Rp13.000

Papua Tengah
Pertalite: Rp10.000
Pertamax Rp12.400
Dexlite Rp13.000

Papua Barat Daya
Pertalite: Rp10.000
Pertamax Rp12.400
Dexlite Rp13.000
Pertamina Dex Rp13.450.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Indonesia tengah berupaya mengurangi polusi udara di kota-kota besar seperti Jakarta. Berbagai strategi ditempuh untuk meningkatkan kualitas udara dan memenuhi standar lingkungan internasional.

Penggunaan BBM rendah sulfur menjadi salah satu kebijakan strategis yang jadi fokus Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Fajri Fadhillah, menyebut perbaikan kualitas bahan bakar kendaraan bermotor dapat menurunkan tingkat polusi udara.

Menurutnya, perbaikan kualitas bahan bakar kendaraan bermotor akan berpengaruh pengurangan emisi dan akhirnya memperbaiki kualitas udara di perkotaan.

"Selain tentunya juga yang utama adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi publik yang terjangkau bagi masyarakat luas khususnya warga miskin kota," ujar Fajri, Sabtu (19/10/2024).

Fajri berharap, Prabowo-Gibran fokus menjalankan kebijakan yang dapat mencegah BBM subsidi yang saat ini dinikmati orang kaya, serta memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan kualitas BBM.

"Sehingga, biaya subsidi yang tidak tepat sasaran tadi benar-benar bisa disalurkan untuk kebutuhan perbaikan produksi BBM rendah sulfur. Di sini ujian pengaruh konflik kepentingan dari pemerintahan Prabowo-Gibran bakal diuji," kata dia.

Partisipasi publik juga dinilai penting dalam menyusun kebijakan lingkungan, termasuk untuk BBM rendah sulfur. Menurut Fajri, justifikasi ilmiah terkait manfaat BBM rendah sulfur sudah tersedia, tetapi yang perlu ditunggu adalah apakah pemerintahan baru dapat membuka ruang partisipasi bagi masyarakat.

"Pertanyaannya apakah pemerintahan Prabowo-Gibran bisa menerapkan prosedur partisipasi publik dalam kebijakan ini. Saya baru bisa komentar lebih jauh ketika melihat susunan pejabat yang akan mengemban tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan masalah BBM rendah sulfur ini," kata dia.

Senada, Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), Puji Lestari menyampaikan harapannya terhadap pemerintahan baru untuk mendukung penggunaan BBM rendah sulfur sebagai salah satu solusi penanganan polusi udara.

"Harapan saya kepada pemerintah baru Pak Prabowo dan Mas Gibran, bisa memberikan perhatian lebih terhadap penanganan polusi udara di Indonesia, karena dampaknya yang cukup besar baik pada kesehatan manusia maupun lingkungan. Sudah saatnya Indonesia sesegera mungkin menerapkan BBM rendah sulfur," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) China, Han Zheng, menyampaikan salam Presiden China Xi Jinping kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kunjungannya ke Istana Merdeka, Sabtu (19/10/2024).

Presiden Xi, disebut akan terus menjalin persahabatan dengan Jokowi meskipun tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia.

"Presiden Xi Jinping sangat menginginkan hubungan (erat) dengan Indonesia. Beliau juga menghargai persahabatan dengan Presiden Jokowi," ujarnya.

Presiden Xi Jinping, kata Wapres Han, telah menugaskan kepadanya untuk menjadi representatif China menghadiri pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024.

"Beliau khususnya menugaskan saya sebagai representative," kata dia.

Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden (Wapres) China Han Zheng yang telah hadir pada pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih.

"Terima kasih atas kunjungannya menghadiri acara pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Ini menunjukkan kemitraan yang kuat antara kedua negara," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi surplus neraca perdagangan yang kembali terjadi pada September 2024.

Neraca perdagangan Indonesia pada September 2024 membukukan surplus sebesar USD3,26 miliar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan surplus Agustus 2024 yang sebesar USD2,78 miliar.

Surplus September 2024 didorong surplus nonmigas sebesar USD4,62 miliar dan defisit migas sebesar USD1,36 miliar. Sementara itu, secara akumulatif pada periode Januari-September 2024, Indonesia mencatatkan surplus sebesar USD21,98 miliar.

Surplus tersebut dihasilkan dari surplus nonmigas sebesar USD37,03 miliar dan defisit migas sebesar USD15,05 miliar.

"Dengan capaian surplus ini, neraca perdagangan Indonesia meneruskan tren surplus selama 53 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Pergelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 pada 9-12 Oktober 2024 juga mencatat nilai transaksi sebesar USD22,73 miliar. Hal ini membuktikan bahwa produk ekspor Indonesia masih memiliki daya saing yang tinggi," ujar Mendag Zulkifli Hasan melalui keterangan tertulis, Jumat (19/10/2024).

Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan, Amerika Serikat (AS), India, Filipina, Jepang, dan Belanda masih menjadi penyumbang surplus perdagangan terbesar selama September 2024.

Nilai surplus masing-masing sebesar USD1,20 miliar (AS), USD0,90 miliar (India), USD0,78 miliar (Filipina), USD0,42 miliar (Jepang), dan USD0,37 miliar (Belanda).

Sementara itu, negara yang menjadi penyebab defisit perdagangan nonmigas pada September 2024 adalah China, Singapura, Australia, Thailand, dan Jerman dengan total defisit USD1,55 miliar.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Emiten properti, Pakuwon Jati Tbk (PWON) memberi tanggapan terkait Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) pada rumah susun dan apartemen yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Presiden Direktur Pakuwon Jati (PWON), Alexander Stefanus Ridwan Suhendra, berharap seiring dengan adanya wacana kementerian perumahan di Pemerintaha Prabowo-Gibran, pemerintah membatalkan aturan PPN pada IPL tersebut.

"Itu membuat terutama kelompok menengah ya, makin sulit keuangannya, jangan gitu. Jadi saya kira itu mestinya dibatalkan," ujarnya saat ditemui di AEON Pakuwon Mall Bekasi, Sabtu (19/10/2024).

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan soal pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). Pengenaan pajak ini hanya berlaku pada jasa pengelolaan saja.

“Di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 di situ ada tuh nama-nama yang dikecualikan. Jasa yang dipungut oleh pengelola apartemen tidak termasuk yang dikecualikan,” ujar Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Muchamad Arifin, dalam media gathering Kementerian Keuangan di Anyer, Banten, Rabu (26/9/2024).

Dirinya mencontohkan, jika penghuni memiliki tagihan listrik sebesar Rp50 ribu dan dibayarkan kepada pengelola lingkungan tempat tinggal melalui IPL dengan jumlah yang sama, maka tidak dikenakan PPN.

Namun jika penghuni tersebut dibebani biaya tambahan sehingga harus membayar IPL sebesar Rp70 ribu, maka selisih antara tagihan listrik dan IPL yang dibayarkan tersebut dianggap sebagai jasa pengelolaan dan dikenakan PPN.

Arifin juga menegaskan, kebijakan tersebut tidak didasarkan pada suatu aturan baru, tapi berdasarkan PP yang dikeluarkan pada 2022.

"Aturan itu bukan aturan baru yang tiba-tiba ada tahun ini. Nah, sebenarnya itu kan aturan sudah lama ya mengenai jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak, Itu kalau mau cek di PP Nomor 49 Tahun 2022," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Gelombang penolakan kembali muncul atas Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Kali ini, respons negatif tersebut disampaikan oleh Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI).

Penolakan muncul didasarkan pada keyakinan bahwa hadirnya kebijakan baru tersebut justru akan menimbulkan banyak permasalahan baru di sektor bisnis tembakau dan produk turunannya.

Menurut Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, dalam rancangan aturan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tersebut terdapat kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.

Sudarto menilai kebijakan tersebut akan berdampak terhadap banyaknya produk rokok ilegal yang berujung pada penurunan jumlah penjualan rokok legal.

"Jika peredaran rokok ilegal terus berkembang di tengah masyarakat, ujungnya akan berdampak terhadap efisiensi di industri rokok yang legal atau secara resmi membayar cukai ke negara," ujar Sudarto, dalam keterangan resminya, Jumat (18/10/2024).

Parahnya lagi, menurut Sudarto, aturan ini juga diyakini bakal semakin menggerus penerimaan negara dari cukai hasil tembakau.

"Kemasan rokok polos tanpa merek akan tambah memicu rokok ilegal. Rokok ilegal tumbuh, penjualan rokok legal turun, dan dapat dipastikan akan terjadi efesiensi pekerja," ujar Sudarto.

Dalam masa peralihan kepemimpinan pemerintahan saat ini, Sudarto meminta kepada pemimpin baru Indonesia yakni Prabowo-Gibran untuk dapat memperhatikan pihak-pihak yang terdampak pada kebijakan yang akan diterbitkan.

Sudarto menilai, seharusnya kebijakan yang dikeluarkan bukan hanya mengedepankan satu pihak saja, melainkan harus mementingkan kepentingan bersama dan disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia.

penyebabnya, dikatakan Sudarto, Indonesia berbeda dengan negara lain karena memiliki industri hasil tembakau yang mempekerjakan buruh, petani, hingga menjadi sumber mata pencaharian jutaan peritel. Kondisi ini jelas berbeda.

"Bukan sekadar masalah berpihak, yang kami butuhkan keadilan. Demi kedaulatan, kekuatan, kemajuan bangsa Presiden dan Wakil Presiden sudah seharusnya memperhatikan kepentingan bangsanya," tegasnya.

Terlebih selama ini, Sudarto mengatakan pihaknya sama sekali tidak dilibatkan dalam rancangan peraturan tersebut. Bagi Sudarto, tidak adanya meaningful participation atau keterlibatan bermakna dalam perumusan kebijakan merupakan tindakan yang tidak adil kepada para pekerja di industri hasil tembakau.

"Surat kepada Presiden Jokowi sudah kami kirimkan, audiensi sudah, tetapi cenderung dipersulit dan tidak didengar, kami undang dalam forum resmi dialog Kemenkes tidak datang, mereka mengadakan publik hearing kami tidak diundang," ujar Sudarto.

Dikatakan Sudarto, yang terpenting adalah bukan sekadar dilibatkan melainkan juga agar masukan dari para buruh dan tenaga kerja terdampak dapat diakomodir oleh Kemenkes.

(taufan sukma)

IDXChannel - Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Eddy Widjanarko, memberi catatan positif terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai berhasil menstimulus industri alas kaki hingga bertumbuh pesat.

Dia mengatakan Jokowi berhasil menjaga resiliensi industri alas kaki selama satu dekade.

"Terbukti dengan ekspor alas kaki Indonesia meningkat pesat mencapai 64,5 persen," ujar Eddy dalam keterangannya, Sabtu (19/10/2024).

Eddy melanjutkan, jika perang di Eropa antara Rusia dengan Ukraina tidak terjadi, maka pertengahan 2022 tidak akan terjadi penurunan global demand yang berimbas pada menurunnya omzet ekspor alas kaki Indonesia.

Kemudian, apabila situasi geopolitik berjalan stabil, dapat dipastikan ekspor industri alas kaki telah bertumbuh sebanyak dua kali lipat.

"Apabila pada pertengahan tahun 2022 tidak terjadi penurunan global demand akibat adanya perang di Eropa antara Rusia dengan Ukraina, seharusnya ekspor Indonesia sudah bisa tumbuh double," tutur Eddy.

Selain itu, Eddy mengungkapkan tahun ini ekspor alas kaki mulai stabil dan diproyeksikan tumbuh positif meskipun masih kecil.

Dia mengatakan Aprisindo memproyeksi pada 2024 ekspor akan mencapai USD6,7 miliar atau tumbuh 5 persen dibandingkan 2023.

"Pertumbuhan pesat ekspor alas kaki selama pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa dilepaskan dari sejumlah kebijakannya yang berani," kata Eddy.

(NIA DEVIYANA)