IDXChannel - Swasembada pangan menjadi syarat mutlak untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen seperti yang ditargetkan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan Senior Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad.

Meskipun IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan ada di kisaran 5 persen, namun menurutnya bukan tidak mungkin target tersebut bisa dicapai.

Pasalnya sejarah menunjukkan saat Indonesia berhasil mencapai swasembada pada era Soeharto, sektor pertanian mampu tumbuh hingga 5 persen dan menunjang pertumbuhan secara nasional.

Tauhid menyebut untuk mencapainya lagi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah ekstensifikasi lahan sawah secara besar-besaran. Dia menilai pembukaan lahan baru untuk sawah sangat penting dilakukan, dan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah.

"Ekstensifikasi lahan pertanian tidak bisa dihindari jika kita ingin mengejar swasembada pangan. Ini bukan tugas mudah, tetapi wajib dilakukan,” ujarnya saat menjadi pembicara pada kegiatan FGD “Perluasan Lahan Sawah Sebagai Kunci Menuju Kedaulatan Pangan” di Bogor, Senin (7/10/2024).

Lebih lanjut, Tauhid menyatakan dengan proyeksi kebutuhan beras nasional mencapai 33 juta ton, maka Indonesia perlu memproduksi minimal 35 juta ton beras.

“Tapi pemerintah harus memiliki target produksi yang jelas untuk lahan-lahan baru tersebut, apalagi produktivitasnya pasti tidak akan bisa langsung setinggi lahan existing. Jadi lokasinya di mana saja dan kemampuan produksinya berapa, itu harus bisa diprediksi dari sekarang,” kata Tauhid.

Pada kesempatan tersebut, Tauhid juga mengkritisi ketidaksinkronan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang disusun pemerintah dengan visi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang tertuang dalam "Asta Cita".

"Dari delapan Asta Cita, tiga di antaranya secara eksplisit mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air. Namun dokumen RPJM yang disusun pemerintah justru tidak mengakomodasi sektor pertanian sebagai prioritas utama," tuturnya.

Dalam Asta Cita, terdapat tiga program prioritas terkait sektor pertanian yang dinilai penting untuk mencapai kemandirian pangan. Pertama, mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Kedua, menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. Ketiga, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam.

Lebih lanjut, Tauhid menegaskan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, khususnya target 8 persen pada 2029, sinkronisasi antara Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) dan Asta Cita sangat krusial.

Menurutnya, tidak bisa jika hanya berfokus pada dokumen RPJM tanpa mempertimbangkan arah kebijakan strategis yang diusung oleh Presiden terpilih.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Forum Bisnis Indonesia-South and Central Asia (INASCA), yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri (kemlu) di Jakarta pada Senin (7/10/2024), membuahkan hasil sangat signifikan.

Forum ini berhasil mencetak 50 kesepakatan bisnis dan investasi senilai USD8,33 miliar atau sekitar Rp129,6 triliun. Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Pahala Nugraha Mansury mengatakan bahwa transaksi bisnis besar ini merupakan langkah maju dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara di Asia Selatan dan Tengah.

"Ini akan menjadi landasan bagi pertumbuhan berkelanjutan dan perluasan akses pasar bagi bisnis Indonesia dan kawasan ini," kata Pahala dalam keterangan persnya.

Pencapaian luar biasa ini merupakan hasil dari rangkaian kegiatan Road to INASCA sejak awal 2024, yang merefleksikan akumulasi kesepakatan bisnis hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan antara lain BUMN, swasta, UMKM dan pemerintah.

Dalam Forum tersebut, sektor energi memberikan kontribusi terbesar dengan transaksi mencapai USD4,55 miliar, diikuti oleh sektor otomotif sebesar USD2,1 miliar, dan sektor kesehatan sebesar USD128 juta.

Bagi perusahaan Indonesia, Forum ini menjadi pintu masuk untuk menembus pasar Asia Selatan dan Tengah. Kukuh Roxa, CEO Pandawa Agri Indonesia, yang baru saja menandatangani MoU dengan Oneemto Pvt Ltd dari Sri Lanka, melihat potensi pasar yang besar untuk produk pupuk organik di kawasan tersebut, yang diperkirakan mencapai Rp100 miliar.

Di pihak lain, salah satu perusahaan Fintech terkemuka India, Paytm yang ikut INASCA juga mencapai kesepakatan dengan perusahaan start-up Indonesia, Flip untuk investasi pendanaan sebesar USD100 Juta.

“Kolaborasi di sektor pariwisata antara Indonesia dan Asia Selatan serta Tengah dapat mendorong peningkatan perdagangan dan investasi di masa depan,” kata CEO Paytm Vijay Shekhar Sharma.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu Abdul Kadir Jailani menjelaskan bahwa forum ini mencakup berbagai panel diskusi, penjajakan kerjasama bisnis (business matching) dan pameran.

Jailani mengapresiasi partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dalam kesuksesan acara ini, dari peserta hingga staf pendukung. Forum INASCA bukan hanya menjadi platform promosi ekonomi Indonesia, tetapi juga wadah strategis dua arah yang mendukung pengembangan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Selatan dan Tengah. Rencananya, INASCA akan terus dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya memperkokoh hubungan perdagangan, investasi, dan kerjasama strategis antara Indonesia dan kawasan Asia Selatan dan Tengah. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal jika dirinya akan melanjutkan jabatannya di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Ibarat main bola itu kita pemain pengganti di penambahan waktu. Karena cuma dua bulan, saya masuk tanggal 19 bulan Agustus kemarin dan harus berakhir 20 Oktober kabinet ini," kata Bahlil ketika ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Untuk diketahui, Bahlil baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada perombakan kabinet 19 Agustus 2024 lalu. Kala itu, dirinya menggantikan Arifin Tasrif yang menjabat sebagai Menteri ESDM sejak awal Kabinet Indonesia Maju terbentuk.

"Menyangkut ke depan Wallahu a'lam bishawab, hanya Tuhan dan yang punya kewenangan yang mengerti apakah kita ditempatkan di mana. Tapi rasa-rasanya sih angin-anginnya masih seperti angin minyak dan baunya masih bisa kita lihat," kata Bahlil.

Selanjutnya, ketika ditanya perihal dari angin minyak yang dimaksudnya, Bahlil pun berdalih bahwa sebagai Menteri ESDM pasti wanginya memang wangi minyak.

"Saya kan Menteri ESDM, pasti wanginya sekarang mikir saya tuh minyak. Apalagi minyak tuh sekarang sudah dengan KKKS. Jangan kita berandai-andai," kata dia.

"Semuanya serahkan pada Allah SWT dan kepada yang punya kewenangan preogatif. Kewenangan itu pak presiden prabowo ya," kata Bahlil.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengingatkan seluruh perusahaan milik negara tersebut untuk tidak abai terhadap tugas dan perannya di masyarakat.

Selain tentu menghasilkan keuntungan sebagai sebuah korporasi, BUMN juga memiliki fungsi untuk hadir dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan di masyarakat.

Tak terkecuali yang dirasakan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang diakui Erick memiliki sejumlah kendala dalam pengembangan bisnisnya.

"Pak Menteri (Erick Thohir) memahami betul bahwa UMKM terkadang cukup susah untuk mendapatkan lokasi berjualan yang strategis. Karena itu BUMN harus hadir. Maka dengan adanya Rumah BUMN, kami siap support dengan memfasilitasi tempat strategis untuk UMKM bisa berjualan," ujar Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, saat mewakili kehadiran Menteri BUMN, dalam gelaran Karya Nyata Festival ke-11, di Palembang, Sabtu (5/10/2024).

Menurut Arya, penyelenggaraan Karya Nyata Festival juga merupakan wujud konkret atas upaya memperkuat ekonomi lokal dan mendorong pengembangan UMKM.

Setelah sebelumnya sukses digelar di beberapa kota, yaitu Pamulang, Padang, Medan, Jambi, Belitung, Pekanbaru, Aceh, Jogyakarta, Bekasi, dan Batu Malang, kini gelaran Karya Nyata Festival hadir untuk membantu mempromosikan UMKM di lingkup Sumatera Selatan melalui wadah yang strategis.

"Festival ini bertujuan untuk memperkenalkan peran strategis BUMN dalam mendukung UMKM agar lebih berkembang. Karena kami yakin bahwa kalau UMKM maju, maka ekonomi juga akan maju. Dan BUMN bisa terus support UMKM," ujar Arya.

Dalam kesempatan ini, Arya juga sekaligus memperkenalkan sebuah aplikasi berbasis kurikulum yaitu aplikasi Naksir UMKM yang bertujuan untuk menyelaraskan dan meningkatkan kompetensi UMKM.

Penyelenggaraan Festival Karya Nyata Palembang didukung oleh BUMN PIHC, BRI, dan PTBA serta juga melibatkan hampir seluruh BUMN seperti MIND ID, Pertamina, Pusri, Pegadaian, Hutama Karya, Semen Baturaja, Bank Mandiri, Inalum, Antam, Biofarma, ID Food, Krakatau Steel, Pertamina Geothermal Energy, BNI, dan Timah yang turut berperan aktif mendukung UMKM lokal.

Tidak hanya menampilkan pameran produk seperti lokal food, festival minuman, bazaar kuliner, tetapi juga berbagai kegiatan menarik lainnya seperti talkshow keberlanjutan, expert talk dan business matching, senam sehat, live band nasional, dan rekor formasi kalimat dari rangkaian pempek terbanyak di dalam tampah.

Selain itu, pengunjung memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan perwakilan BUMN dan mendapatkan penawaran menarik selama acara berlangsung.

Ada 106 UMKM yang berpatisipasi terdiri dari craft, fashion dan F&B. Festival ini berhasil menarik ribuan pengunjung dari Palembang dan sekitarnya dan juga berhasil membukukan transaksi jual beli sebesar Rp511.433.000.

(taufan sukma)

IDXChannel - Dibanding potensi yang tersedia, langkah pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia dinilai masih belum optimal.

Menurut Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal, pemerintah sejauh ini belum mampu memaksimalkan potensi sumber daya yang ada.

Akibatnya, pemanfaatan EBT di Indonesia masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Pada 2024, pemerintah menargetkan bauran energi nasional mencapai 19,49 persen dan optimistis bakal mencapai 23 persen pada 2025.

"Pemanfaatan EBT masih jauh dibandingkan target, apalagi dibandingkan dengan potensi besar EBT di Indonesia seperti tenaga surya, angin, air, panas bumi, dan lainnya," ujar Faisal, Senin (8/10/2024.

Menurut Faisal, upaya percepatan pemanfaatan EBT membutuhkan kemauan politik yang kuat serta strategi serius dari pemerintah dan pihak terkait.

Faisal menyoroti bahwa meski pemanfaatan EBT memerlukan investasi besar di awal, biaya produksi jangka panjang bisa jauh lebih murah.
Karenanya, Faisal menekankan pentingnya insentif investasi untuk membantu menutupi biaya awal yang tinggi.

"Dana untuk investasi EBT sebenarnya bisa didapat dari berbagai sumber, jangan hanya mengandalkan APBN," ujar Faisal.

Faisal menyarankan konsolidasi dana seperti CSR, dana internasional, karbon trading, dan lainnya untuk mendanai proyek-proyek EBT yang membutuhkan investasi besar di tahap awal.

Di sisi lain, Star Energy Geothermal, anak perusahaan PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), secara signifikan akan meningkatkan kapasitas terpasangnya dalam energi hijau.

Chief Executive Officer PT Barito Renewables Tbk (BREN), Hendra Tan, mengatakan bahwa perseroan akan meningkatkan kapasitas terpasang melalui proyek retrofitting dan penambahan kapasitas baru untuk mendukung upaya Indonesia dalam mencapai target net zero emission.

"Dengan melakukan retrofit dan menambah kapasitas pembangkit yang ada, kami memastikan masa depan yang berkelanjutan dan efisien untuk energi bersih di negara ini," ujar Hendra.

Hendra menyampaikan, secara total diproyeksikan akan meningkatkan kapasitas terpasang Star Energy Geothermal sebesar 102,6 MW dengan investasi diperkirakan mencapai US$ 346 juta.

Terkait langkah dalam meningkatkan kapasitas tersebut, yaitu penambahan pembangkit baru seperti ekspansi Salak Unit 7 dengan penambahan 40 MW dan Wayang Windu Unit 3 yang dapat menambah 30 MW.

Kemudian, peningkatan kapasitas di unit yang ada seperti retrofit Wayang Windu Unit 1 & 2 dengan peningkatan 18,4 MW, retrofit Salak Unit 4, 5, dan 6 yang dapat mengalami peningkatan 7,2 MW, retrofit Darajat Unit 3 dengan peningkatan 7 MW.

Lalu kolaborasi layanan laboratorium dengan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), yang berfokus pada pengambilan sampel dan analisis fluida geothermal untuk lebih meningkatkan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang naik.

Pengembangan proyek-proyek di atas akan meningkatkan kapasitas dari 230,5 MW menjadi 278,9 MW di Wayang Windu, dari 381 MW menjadi 428,2 MW di Salak, dan dari 274,5 MW menjadi 281,5 MW di Darajat.

(taufan sukma)

IDXChannel - PT Hutama Karya (Persero) atau HK mencatat, progres pembangunan Bendungan Meninting Paket I di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 87,7 persen. Perseroan menargetkan proyek bisa rampung akhir 2024.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan, progres pembangunan telah memasuki tahap akhir, yaitu pekerjaan bendungan utama.

“Dalam proyek pembangunan Bendungan Meninting, Hutama Karya mengerjakan bendungan utama, temporary cofferdam, bangunan fasilitas, alur akses kiri dan kanan, serta landscaping,” ujar Adjib melalui keterangan resmi, Senin (7/10),

Dia menuturkan, dalam percepatan pengerjaan proyek, perusahaan menggunakan teknologi mutakhir untuk memastikan efisiensi dan ketepatan proyek, termasuk penggunaan building information modelling (BIM) dan fotogrametri.

Penggunaan teknologi ini memungkinkan proses berbagi data dan persetujuan secara digital yang dapat mempercepat tahapan konstruksi dan implementasi BIM pada proyek ini, termasuk memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas dan akurasi pekerjaan.

Meski begitu, Adjib mengaku, ada beberapa tantangan selama proses pengerjaan proyek, seperti kondisi lahan yang sempit dan terjal, keterlambatan pembebasan lahan, cuaca yang ekstrem, kurangnya ketersediaan material inti dari area bendungan.

Lalu, akses jalan yang masih dalam proses pengerjaan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

Untuk memastikan percepatan penyelesaian proyek ini, Hutama Karya melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi yang ada.

“Kami yakin dengan dukungan dan sinergi dari semua pihak, proyek ini akan rampung sesuai target,” kata Adjib.

Bendungan Meninting Paket I dikerjakan melalui Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Bahagia Bangun Nusa (Bangun Nusa) (Hutama-Bangun Nusa).

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - PT PGN (Persero) Tbk (PGAS) membidik potensi pengembangan gas bumi untuk sektor industri sebesar 15 BBTUD di wilayah Sulawesi.

Dalam upaya mencapai potensi tersebut, perseroan meneken dua Memorandum of Understanding (MOU) mengenai potensi pengembangan pemanfaatan gas bumi di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pertama, PGN menandatanganai MoU bersama KSO Indogawa serta Siantar Tara Sejati dalam memenuhi gas bumi untuk pembangkit listrik di Sulsel. Potensi pasokan gas bumi untuk kebutuhan tersebut sebesar 5 BBTUD.

Selanjutnya, PGN meneken MoU dengan Kawasan Industri Pattene. Kawasan Industri Pattene yang memiliki luas sekira 1.000 hektare (ha), serta sekira 50 tenant industri, sehingga kerja sama ini menjadi lokasi strategis untuk memperluas penetrasi pasar PGN.

Ke depannya jumlah tenant di kawasan industri tersebut semakin bertambah sehingga potensi penyerapan gas bumi juga akan meningkat.

Direktur Komersial PGN, Ratih Esti Prihatini mengatakan, perseroan berupaya menjadikan kolaborasi sebagai sinergi yang bermanfaat bagi pengembangan industri dan perekonomian daerah.

"Diharapkan, seluruh pihak dapat segera menindaklanjuti agar menjadi kerja sama yang konkret, di mana gas bumi dapat menjadi salah satu daya tarik investasi," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (7/10).

Ratih menambahkan, perseroan berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan gas bumi, sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai aggregator gas bumi nasional, perseroan menyediakan layanan gas pipa, LNG maupun CNG sehingga bentuk penyaluran gas bumi dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

"Kerja sama ini bernilai bagi PGN yang saat ini tengah mengembangkan market di Sulawesi," tuturnya.

"Di samping itu, PGN ingin penggunaan gas bumi di dalam bauran energi bersih semakin terutama di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Melalui komitmen ini, PGN berharap menyumbang pengurangan emisi karbon di masa transisi energi," kata Ratih.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno menanggapi dugaan sepinya destinasi wisata Gunung Pancar di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dia menilai, kondisi tersebut imbas banyaknya pungutan liar (pungli).

“Selama ini yang saya sampaikan kalau wisatawan itu digetok, maka mereka akan kapok. Ini sudah dibuktikan di Gunung Pancar," kata Sandiaga dalam Weekly Brief With Sandiaga Uno, Senin (7/10).

"Ini akan kita tata dengan kelompok sadar wisata, melibatkan pemerintah daerah. Kita akan tata dalam bentuk desa wisata yang bisa memberikan pendekatan lebih ke kearifan lokal,” ujarnya.

Sandiaga menuturkan, desa wisata yang akan digalakkan di Gunung Pancar ini diharapkan bisa menjadi daya tarik untuk kembali menggaet wisatawan. Apalagi destinasi wisata Gunung Pancar memiliki pesona alam yang memanjakan mata dan para penduduk sekitar yang ramah.

Sandiaga berharap, revitalisasi tersebut bisa berlangsung lancar dan mendapat dukungan masyarakat untuk kembali menghidupkan destinasi wisata Gunung Pancar ini.

“Masyarakat Jawa Barat itu kan sangat welcoming. Sehingga pengalaman berwisata bisa kembali menyenangkan, aman dan nyaman. Dukungan dari masyarakat juga tinggi untuk revitalisasi Gunung Pancar yang sempat hits itu,” kata dia.

Sementara itu, Pj. Wali Kota Bogor atau Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari mengatakan, persoalan pungli ini tengah ditangani langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin.

Hery menambahkan, Polda Jawa Barat bersama Satgas Saber Pungli Jawa Barat akan turun mengatasi permasalahan pungli di destinasi wisata ini.

“Kebetulan kemarin Pak Pj. Gubernur Jabar merapatkan khusus tentang ini. Jadi bersama Saber Pungli Jawa Barat dan Polda Jawa Barat sudah di-handle langsung oleh Pak Gubernur. Dan memang ini sangat disayangkan, saya kira semoga bisa segera selesai dan hidup kembali Gunung Pancar,” kata Hery.

Sekedar informasi, beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan kondisi Taman Wisata Alam Gunung Pancar di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Beredar video di media sosial yang menunjukkan destinasi wisata tersebut mulai sepi pengunjung diduga akibat maraknya pungli.

Dari video yang diunggah akun TikTok, @adengider, terlihat penampakan wisata Gunung Pancar yang mulai sepi pengunjung. Terlihat kawasan tersebut tak dipadati pengunjung yang biasanya senang berlibur di destinasi wisata ini.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel – PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) menyatakan, dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan Elite Label Road Race Maybank Marathon ke-13 terhadap perekonomian di Bali mencapai Rp125 miliar.

Angka ini didapatkan dari pengalian nilai rata-rata belanja peserta lari sebesar Rp9,8 juta dengan jumlah total peserta lari yaitu 12.700 orang. Hasil tersebut berasal dari Studi Katadata Insight Center yang dilakukan dengan melibatkan pelari dan pelaku usaha di sekitar perhelatan Maybank Marathon 2024.

"Selain dampak langsung, studi ini juga mengukur dampak tidak langsung (multiplier effect) penyelenggaraan Maybank Marathon 2024 yang tercatat sebesar Rp164 miliar. Angka ini didapatkan melalui perkalian nilai dampak langsung terhadap indikator ekonomi di 52 sektor seperti, di antaranya konstruksi, perdagangan, jasa informasi dan komunikasi, hingga jasa kesehatan," ujar Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Adapun rincian belanja peserta Maybank Marathon 2024 tersebut terdiri dari biaya akomodasi sebesar Rp2,85 juta, makanan dan minuman sebesar Rp1,96 juta, transportasi (di luar tiket pesawat) sebesar Rp1,80 juta, suvenir sebesar Rp1,69 juta, dan biaya untuk wisata sebesar Rp1,51 juta. Demikian juga, omzet harian pelaku usaha di Bali menurut studi mengalami kenaikan sebesar 48,3 persen, diikuti jumlah pelanggan harian juga meningkat 45,1 persen saat Maybank Marathon 2024 digelar.

“Studi yang dilakukan oleh media partner Maybank Marathon ini telah memberikan indikasi atas dampak ekonomi yang ditimbulkan dari penyelenggaraan event internasional kami berdasarkan jumlah peserta tahun 2024, yakni sebanyak 12.700 orang. Tentunya, angka ini akan jauh lebih tinggi apabila rekan atau sanak keluarga peserta turut diperhitungkan," kata dia.

"Di lain sisi, kami bersyukur, Maybank Marathon tidak hanya mampu menarik minat peserta lari dari dalam maupun luar negeri yang terus meningkat setiap tahunnya, tetapi juga mampu mendorong perputaran dana melalui pembelanjaan yang dilakukan oleh peserta dan kerabatnya selama berada di Bali,” ujarnya.

Dari studi yang sama, juga diketahui durasi stay-in peserta Maybank Marathon terbanyak mencapai 3-4 hari, dan 56,7 persen peserta berangkat ke Bali bersama rekan dan komunitasnya, sedangkan 26,7 persen mengajak anggota keluarga. Demikian juga, sebesar 13,3 persen datang bersama pasangan dan sebesar 6,7 persen berangkat sendiri.

Selain mengikuti Maybank Marathon 2024, studi yang sama mengungkapkan bahwa peserta juga melakukan wisata alam sebesar 96,7 persen, wisata adventure sebesar 26,7 persen, wisata kebugaran sebesar 23,3 persen, wisata hiburan sebesar 13,3 persen dan wisata taman rekreasi sebesar 10 persen.

Pada Agustus 2024 lalu, Maybank Marathon hadir dengan berbagai peningkatan kualitas penyelenggaraan yang meliputi diantaranya, pelaksanaan event di lokasi (venue) baru yang memungkinkan race pack collection dilaksanakan dalam satu lokasi. Dengan venue baru, titik start/finish lomba dan rute lari juga mengalami penyesuaian.

Untuk memahami persepsi peserta terhadap perhelatan Maybank Marathon 2024, Maybank Indonesia menggelar survei pasca event dengan tingkat kepuasan (overall satisfaction rate) yang mencapai 91persen diikuti dengan 93persen peserta menyatakan puas dengan lokasi baru dan rute lari yang disesuaikan, sebesar 88persen.

“Selain mengukur dampak ekonomi, hasil survei pasca event yang positif ini juga menjadi bukti keberhasilan kami dalam menyelenggarakan event berstandar internasional yang terus kami pupuk dari tahun ke tahun,” kata Project Director Maybank Marathon Widya Permana.

Widya menyimpulkan, dampak positif yang dikontribusikan Maybank Marathon yang tercermin melalui studi ekonomi maupun survei pasca event ini telah terus mendorong Maybank Indonesia sebagai pemilik dan penyelenggara untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan menghadirkan kejutan baru dalam perhelatan lomba yang kini menjadi event pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan predikat Elite Label Road Race dari World Athletics.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) merespons rencana Kementerian BUMN menata ulang 20 aset gedung milik perusahaan pelat merah di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat.

Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto mengatakan, pihaknya belum memiliki hubungan dengam rencana Kementerian BUMN mengoptimalkan 20 aset fisik BUMN. Meski begitu, pihaknya bisa melakukan pendekatan agar pengelolaan aset BUMN bisa bisa menggunakan layanan LMAN.

“20 aset (BUMN), kami belum bisa memberikan jawaban karena belum ada hubungannya, tapi secara aktif mencoba mendekati BUMN utuk menggunakan layanan kita,” ujar Candra saat konferensi pers, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

LMAN sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang berfungsi melaksanakan optimalisasi aset negara, Candra menyebut, pihaknya punya fungsi advisory atau konsultasi. Namun, soal optimalisasi aset tetap menjadi wewenang masing-masing BUMN.

“Aset BUMN ini, LMAN adalah pihak yang memebrikan layanan advisory, optimalisasi asetnya ada di BUMN masing-masing,” kata dia.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya membeberkan rencana penataan ulang 20 aset gedung milik perseroan negara di sekitar Monas. Sebab, pemanfaatan aset perseroan saat ini belum maksimal.

Dua aset yang dipandang belum optimal digunakan adalah gedung milik PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM). Rencana optimalisasi aset BUMN sejalan dengan target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bakal menata ulang kawasan Monas.

Dia memandang, penataan ulang dan pemanfaatan gedung milik perseroan negara perlu dilakukan, mengingat pemerintah pusat, termasuk Kementerian BUMN, bakal pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Erick mengaku, sudah ada pembicaraan dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Di mana, penataan ulang kawasan Monas dilakukan berbarengan dengan optimalisasi aset BUMN.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) buka suara soal Mat Solar, pemain sinetron komedi Bajaj Bajuri yang belum menerima uang ganti rugi atas lahannya yang digusur untuk proyek Tol Serpong-Cinere.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto mengatakan, pembayaran akan diserahkan pemerintah kepada Mat Solar bila sudah ada putusan pengadilan terkait haknya itu.

“Terkait kasus ini, itu memang dia konsinyasi sejak 2019, tentu menunggu keputusan dari pengadilan. Kalau sudah keluar, pembayaran bisa diserahkan,” ujar Rustanto saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

Dia mencatat, realisasi anggaran untuk pengadaan lahan Tol Serpong-Cinere mencapai 99,92 persen. Persentase ini berdasarkan data yang dihimpun LMAN.

Rustanto mengaku, sudah mengetahui kabar bahwa Mat Solar belum mendapat uang ganti rugi dari media massa. Sebelumnya, perkara ini dibeberkan Anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka alias Oneng.

"Saya juga sempet baca beritanya, kebetulan dari Mbak Oneng. Memang di data kami untuk Serpong-Cinere kalau alokasi, realisasi dananya sudah 99,92 persen sudah hampir selesai," ujarnya.

Dalam akun Instagramnya, Oneng mengatakan, tanah Mat Solar belum dilunasi sejak 2019. Padahal, Tol Serpong-Cinere sudah beroperasi.

“Kirain sudah beres urusan tanah #BangJuri yang dipake negara buat Jalan Tol Cinere-Serpong. Masalahnya itu jalan tol sudah operasi, kenapa tanah Bang Juri belum lunas dari 2019,” kata Oneng.

“Gimana besty kita bantu tagihin yuk. Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa share juga yak,” ujar dia.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel – Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP 28/2024) dinilai perlu dikaji ulang. Hal ini guna memastikan keberlangsungan sektor tembakau di pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ahli hukum dari Universitas Trisakti Ali Ridho mengatakan, latar belakang Prabowo yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2004-2009, dinilai mempunyai self-belonging yang cukup besar terhadap petani tembakau.

“Pemerintah baru sudah membuat prioritas, maka produk hukum yang akan menghambat program-programnya itu kemungkinan akan dibatalkan atau dibahas ulang,” ujarnya dalam Media Luncheon Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Ali juga menyinggung kajian dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang menyimpulkan PP 28/2024 berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak dalam jumlah yang besar, apalagi jika ditambah beban Rancangan Permenkes terkait standardisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek yang akan semakin menyuburkan rokok ilegal ke depannya.

Jika aturan terkait industri rokok ini diterapkan, maka dampak ekonomi yang hilang mencapai Rp308 triliun dan penerimaan pajak dapat menurun hingga Rp160,6 triliun.

“Setiap Presiden punya kepentingan ketatanegaraannya sendiri-sendiri, sesuai dengan program prioritasnya. Jadi saya berharap pemerintahan baru dapat mengakomodir dan berpihak ke sektor tembakau,” kata dia.

Selain itu, Ali menilai PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes kental mengadopsi aturan yang tercantum di Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), di mana Indonesia tidak meratifikasi aturan ini karena pertimbangan ekonomi nasional, mengingat kompleknsya eksosistem pertembakauan di Indonesia dan banyaknya tenaga kerja yang terserap di industri ini.

“Ambil contoh Australia memang menerapkan kemasan polos, tapi apakah berhasil? Prevalensi rokok (dari rokok yang legal) memang turun, tapi perlu dicatat konsumen rokok ilegal juga semakin naik. Jadi kesimpulannya adalah, haram hukumnya untuk mengadopsi FCTC,” ujar dia.

Senada, Ketua Umum AMTI I Ketut Budhyman mengaku sepakat dengan latar belakang Presiden terpilih yang sejalan dengan industri tembakau, harapannya keberpihakan pemerintahan baru terhadap petani tembakau akan semakin besar. Melihat potensi kehilangan pendapatan hingga ratusan triliun dari kemasan rokok polos tanpa merek dan aturan lainnya di PP 28/2024, Budhyman menegaskan sudah semestinya aturan ini dibatalkan karena dampaknya buruk bagi negara.

“Kami berharap PP 28/2024 maupun Rancangan Permenkes ini ditinjau kembali. Kami juga menolak secara tegas terhadap aturan yang benar-benar akan merugikan bagi ekosistem pertembakauan, apalagi untuk kemasan rokok polos tanpa merek,” katanya.

(Dhera Arizona)