IDXChannel- PT Bank J Trust Indonesia Tbk (BCIC) berkomitmen untuk menghadapi dampak perubahan iklim melalui aksi nyata di tingkat lokal.

Corporate Secretary Division Head J Trust Bank, Ridyawan Amnar mengatakan, J Trust Bank akan terus mendukung capaian target Net Zero Emission Indonesia tahun 2050.

"Langkah sederhana namun berdampak yang kami lakukan salah satunya melalui penanaman mangrove. Seperti yang kita ketahui Mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon yang istimewa serta memiliki peran penting bagi ekosistem laut, pesisir, dan darat," katanya dalam rilis Rabu (6/11/2024).

Dukungan tersebut tertuang dalam aksi bersama sekitar 65.000 anak muda di seluruh Indonesia dalam puncak Aksi Muda Jaga Iklim (AMJI) 2024 yang diselenggarakan pada 26 Oktober lalu di 1.285 lokasi.

Inisiatif ini digagas oleh Perhutani, Penjaga Laut, EcoDefender, dan Yayasan Econusa. Sebagai kolaborator, J Trust Bank turut mendukung AMJI 2024 melalui partisipasi relawan karyawan di Tanjung Pasir Mangrove Center, Kabupaten Tangerang yaitu menanam 3.000 mangrove, menyemai 5.000 bibit mangrove, serta melakukan aksi membersihkan dan pilah sampah di sekitar area pesisir pantai.

Keikutsertaan kali kedua pada gerakan AMJI didasari atas komitmen J Trust Bank untuk bertanggung jawab pada upaya dekarbonisasi yaitu menebus jejak karbon yang dihasilkan dari operasional dan praktik bisnis.

"Partisipasi dalam AMJI 2024 merupakan aksi nyata J Trust Bank terhadap salah satu pilar tanggung jawab sosial perusahaan/CSR yaitu Pilar Lingkungan," katanya.

Koordinator Nasional Penjaga Laut, Erwin Falufi Irianti, mengatakan banyak pemuda yang resah terhadap kondisi perubahan iklim, namun mereka belum memiliki wadah untuk bergerak bersama.

Kami merasa perlu adanya aksi yang terus berkelanjutan dengan motor penggeraknya adalah anak-anak muda. AMJI juga mengedepankan isu lingkungan sekitar kita yang dapat disuarakan, melalui aksi nyata secara spesifik, kata Erwin.

AMJI mengundang organisasi atau komunitas di seluruh Indonesia untuk bergerak bersama melawan krisis iklim. Tahun ini, sebanyak 85 komunitas dan organisasi bergabung bersama puluhan ribu relawan yang terdiri dari anak muda, pemerintah, sektor swasta, dan komunitas.

Pada AMJI tahun 2024, berhasil menanam lebih dari 42.000 bibit mangrove dan pohon, melepas 115 tukik, serta mengadopsi lebih dari 60 anakan koral.

Berbagai kegiatan lingkungan, seperti penanaman pohon, penyemaian bibit, aksi bersih-bersih, hingga diskusi efek pemanasan global menunjukkan antusiasme tinggi dan peningkatan kepedulian anak muda terhadap krisis iklim.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel—Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk transfer antarbank di atas Rp100 juta? Transfer antar bank dengan nominal besar dapat dilakukan dengan beragam metode transfer.

Tiap metode transfer memiliki durasi waktu pengiriman yang berbeda-beda. BI Fast memiliki waktu pengiriman yang tercepat untuk dana berjumlah besar, yakni real-time dalam 24 jam. Batas maksimal transfer dengan BI Fast adalah Rp250 juta per hari.

Namun umumnya perbankan menetapkan besaran limit transfer antar bank yang berbeda satu sama lain. Limit transfer juga bisa berbeda tergantung jenis kartu debit yang digunakan oleh nasabah.

Sebagai contoh, Bank Mandiri menetapkan limit transfer antarbank maksimal Rp5 juta setiap hari untuk kartu Silver GPN. Sementara kartu Platinum VISA, Platinum GPN, dan kartu debit bisnis memiliki limit transfer antarbank hingga Rp100 juta.

Demikian juga dengan kartu debit pada bank-bank lain. Tiap jenis kartu yang diluncurkan memiliki nominal limit transfer antarbank harian yang berbeda-beda.

Lantas, berapa lama transfer antarbank di atas Rp100 juta akan sampai ke penerima. Transfer dengan nominal besar, yakni di atas Rp100 juta, dapat dilakukan dengan metode transfer BI Fast, kliring, dan RTGS.

Durasi Lama Transfer Antarbank di Atas Rp100 Juta Melalui BI Fast, Kliring, dan RTGS.

1. BI Fast

Seperti yang diulas di atas, metode transfer BI Fast memungkinkan nasabah untuk mengirimkan dana hingga Rp250 juta ke bank lain. BI Fast adalah metode transfer yang diluncurkan oleh Bank Indonesia.

Biaya transfernya juga paling murah dibanding metode transfer lainnya, yakni hanya Rp2.500 per transaksi. BI Fast dapat digunakan di mobile banking, i-banking, hingga di teller kantor cabang.

Penyelesaian transaksinya bisa lebih cepat dibanding RTGS maupun kliring, yakni dalam 24 jam. Namun perlu diingat bahwa tiap bank mungkin memberlakukan batas maksimal transfer BI Fast yang berbeda.

Misalnya, Bank BTN yang menerapkan maksimal transfer BI Fast melalui mobile banking adalah Rp50 juta.

2. RTGS

RTGS atau Real Time Gross Settlement adalah metode transfer untuk nominal besar, yakni di atas Rp100 juta. Namun prosesnya bisa memakan waktu hitungan jam, yakni sekitar empat jam.

Namun jika nasabah melakukan transfer di atas pukul 15.00, maka pengiriman dana akan dilakukan bank keesokan harinya, karena pada jam tersebut perbankan umum sudah dalam proses closing.

Demikian juga jika nasabah melakukan transfer pada akhir bulan (tanggal 30/31) di saat bank tengah melakukan proses penutupan buku, maka pengiriman dana bisa mengalami keterlambatan satu hari.

Agar dana sampai di hari yang sama, nasabah harus melakukan transfer sebelum pukul 15.00 dan sebelum atau sesudah tanggal akhir bulan. Biaya transfer RTGS adalah Rp25.000 sampai dengan Rp50.000 per transaksi.

3. SKNBI/Kliring

Kliring atau Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia adalah infrastruktur yang digunakan Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana. Proses transfer menggunakan SKNBI membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding RTGS dan BI Fast.

Karena perbankan perlu melakukan proses pengecekan terkait ketersediaan dana untuk pengiriman yang ke rekening penerima. Proses pengecekan inilah yang disebut dengan kliring.

Kliring biasanya dipakai untuk transfer dana dalam jumlah yang besar, yakni di atas Rp100 juta. Prosesnya bisa memakan waktu 2-3 hari kerja untuk pengecekan hingga dana sampai ke rekening tujuan. Biaya transfernya adalah Rp2.900 sampai dengan Rp5.000 per transaksi.

Itulah penjelasan singkat tentang lama transfer antarbank di atas Rp100 juta.

(Nadya Kurnia)

IDXChannel – Sistem Kliring Nasional (SKN) dan Real Time Gross Settlement (RTGS) merupakan dua layanan transfer yang kerap digunakan oleh nasabah di Indonesia.

Dua layanan transfer ini merupakan sistem transfer utama untuk melakukan transfer dana antarbank di Indonesia. Meski sama-sama berkaitan dengan layanan transfer, namun SKN dan RTGS memiliki perbedaan dan ketentuannya masing-masing.

Oleh karena itu, berikut ini IDXChannel mengulas apa itu SKN dan RTGS, persamaan, perbedaan, dan ketentuannya sebagai berikut.

Apa Itu SKN dan RTGS?

SKN atau Sistem Kliring Nasional adalah metode transfer antarbank yang digunakan untuk transaksi tidak mendesak. Dalam SKN, transfer dana dilakukan secara berkala atau “batch processing,” di mana transaksi diproses dalam beberapa sesi kliring per hari.

Karena itulah, metode transfer SKN lebih cocok untuk transfer dalam jumlah sedang dan dana biasanya masuk pada hari yang sama (same day) atau pada hari kerja berikutnya, tergantung pada waktu dan jadwal kliring.

Sistem ini memiliki biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan RTGS dan sering digunakan oleh individu atau perusahaan untuk transaksi rutin seperti pembayaran gaji dan pembayaran kepada vendor.

Sementara itu, Real-Time Gross Settlement atau RTGS adalah sistem transfer antarbank yang bersifat real-time. Metode transfer ini memungkinkan penyelesaian transaksi secara instan.

Sistem ini umumnya digunakan untuk transaksi dengan nilai besar atau mendesak, seperti transaksi bisnis atau antar lembaga keuangan. Dalam RTGS, transaksi diselesaikan satu per satu (gross settlement) sehingga dana langsung berpindah antar rekening tanpa menunggu batch processing. Karena kecepatan dan jaminan pengiriman dana secara langsung inilah, biaya RTGS lebih tinggi dibandingkan SKN.

Persamaan dan Perbedaan SKN dan RTGS

Baik SKN maupun RTGS sama-sama melengkapi berbagai kebutuhan transaksi keuangan di Indonesia. Dua sistem ini memungkinkan fleksibilitas bagi nasabah bank dalam memilih metode transfer sesuai kebutuhan mereka. Keduanya sama-sama digunakan oleh bank dan lembaga keuangan untuk memperlancar transaksi pembayaran yang melibatkan pihak-pihak berbeda.

Persamaan lainnya antara SKN dan RTGS adalah sama-sama beroperasi secara elektronik sehingga memungkinkan transfer dana dilakukan dengan cepat dan efisien. Proses elektronik ini juga memastikan keamanan dan ketepatan transaksi, meskipun waktu penyelesaiannya berbeda.

Sementara itu, SKN dan RTGS juga memiliki beberapa perbedaan mendasar terkait sistem transfer dananya. Berikut beberapa perbedaannya.

1. Kecepatan Penyelesaian Transaksi

• SKN: Transaksi tidak diproses secara langsung tetapi melalui proses batch (kliring) beberapa kali sehari. Penyelesaian transaksi biasanya membutuhkan beberapa jam hingga satu hari kerja.
• RTGS: Transaksi diselesaikan secara langsung dan real-time, sehingga dana berpindah antar bank dalam hitungan menit. RTGS cocok untuk transaksi yang mendesak atau memerlukan kepastian waktu yang cepat.

2. Nilai Transaksi

• SKN: Biasanya digunakan untuk transfer dana dalam jumlah menengah hingga kecil. Ada batasan nominal maksimum untuk setiap transaksi, tergantung ketentuan Bank Indonesia atau masing-masing bank.
• RTGS: Didesain untuk transfer dana bernilai besar tanpa batas nominal, sehingga sering digunakan untuk transaksi korporat atau antarbank yang membutuhkan keamanan dan kecepatan tinggi.

3. Biaya

• SKN: Biaya transfer SKN lebih rendah, biasanya sekitar Rp2.500 sampai Rp3.500 per transaksi. Biaya yang lebih rendah ini membuat SKN populer untuk transaksi sehari-hari.
• RTGS: Biaya RTGS cenderung lebih tinggi, biasanya berkisar antara Rp25.000 hingga Rp50.000 per transaksi. Biaya yang lebih mahal ini sebanding dengan kecepatan dan kepastian waktu transaksi yang disediakan.

4. Metode Penyelesaian

• SKN: Menggunakan sistem kliring (batch processing), di mana transaksi dikumpulkan dalam batch dan diproses secara kolektif pada beberapa waktu kliring yang telah dijadwalkan.
• RTGS: Transaksi diselesaikan secara individu dan langsung satu per satu, atau disebut "gross settlement." Sistem ini memastikan bahwa dana langsung berpindah ke rekening penerima tanpa menunggu batch.

Ketentuan SKN dan RTGS

Berikut adalah beberapa ketentuan utama terkait penggunaan Sistem Kliring Nasional (SKN) dan Real-Time Gross Settlement (RTGS).

• Batas Waktu Transaksi

Transaksi SKN diproses secara batch dalam beberapa sesi per hari kerja. Ada waktu cut-off tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk setiap sesi kliring. Jika transaksi dilakukan setelah cut-off, akan diproses pada sesi berikutnya. Biasanya transfer SKN membutuhkan waktu 2-3 hari.

Sementara itu, RTGS memungkinkan penyelesaian transaksi secara real-time pada saat jam operasional atau maksimal sampai 4 jam. Transaksi ini diproses segera satu per satu, tanpa menunggu batch, sehingga cocok untuk kebutuhan mendesak.

• Limit Transaksi

Limit transaksi menggunakan transfer RTGS lebih besar dibanding dengan SKN. Nominal transfer RTGS bisa mencapai lebih dari Rp1.000.000.000, sementara limit transaksi SKN berkisar Rp10.000 – Rp250.000.000, tergantung kebijakan bank masing-masing.

• Biaya Transaksi

Biaya transfer melalui SKN relatif terjangkau, berkisar antara Rp 2.500 hingga Rp 3.500, sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia dan kebijakan internal masing-masing bank. Sementara itu, Biaya RTGS lebih tinggi dibandingkan SKN, berkisar antara Rp 25.000 hingga Rp 50.000 per transaksi.

Itulah penjelasan mengenai apa itu SKN dan RTGS, persamaan, perbedaan, hingga ketentuannya yang bisa Anda jadikan referensi.

IDXChannel – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah (Jateng) mengirim uang layak edar senilai Rp3,6 miliar ke Kepulauan Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, Rabu (6/11/2024).

Uang itu dikirim menggunakan dua kapal TNI Angkatan Laut, yakni KAL Pulau Menjangan dan KRI Ajak – 563.

Prosesi pengiriman ini digelar di Dermaga Samudera 2 Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Uang itu akan dikirim ke empat pulau di Karimunjawa yakni Pulau Karimunjawa, Pulau Parang, Pulau Nyamuk dan Pulau Genting.

“Kami ingin pastikan bahwa ketersediaan uang Rupiah layak edar tercukupi di Kepulauan Karimunjawa,” kata Kepala Perwakilan BI Jateng Rahmat Dwisaputra, Rabu (6/11/2024).

Kegiatan itu yang mengusung tema Ekspedisi Rupiah Karimunjawa 2024 ini berkayt kerjasama BI, TNI AL dan Pemprov Jateng.

“Kita ingin pastikan di pulau-pulau terluar, terdepan, terpencil atau 3 T, memang uang Rupiah yang beredar dan dijadikan alat pembayaran, juga dijaga tingkat kelusuhannya jangan sampai uang (yang beredar di sana) terlalu lusuh,” katanya.

Pada ekspedisi ini, kata Rahmat, memungkinkan BI untuk mendorong aktivitas ekonomi di wilayah 3T melalui penyediaan uang layak edar, memperluas jangkauan pemenuhan kebutuhan uang layak edar yang berada di dalam kategori daerah blank spot yang memang selama ini belum dapat dijangkau BI maupun perbankan dalam pengedaran uang Rupiah.

Sementara itu, Komandan Lanal Semarang Letkol Laut (P) Akbar Abdullah menyebut pihaknya berbangga hati karena diberi tugas Mabes AL mendukung tugas mensukseskan Ekspedisi Rupiah.

“Waktu tempuhnya ke Karimunjawa sekitar 3 sampai 4 jam,” kata Danlanal Semarang.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjalin kerja sama dengan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) dalam upaya memperkuat dukungan bagi pengusaha muda di seluruh Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Auditorium BRIlian Center, Jakarta (31/10) ini bertujuan untuk menyediakan akses permodalan, fasilitas layanan perbankan, serta berbagai kemudahan lain bagi anggota HIPMI.

Kerja sama ini menjadi wujud komitmen BRI sebagai agen pembangunan yang berperan aktif dalam mendukung sektor UMKM, sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional.

Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI Amam Sukriyanto menyampaikan antusiasmenya terhadap sinergi ini yang diharapkan dapat memperluas akses permodalan dan memperkuat pengembangan bisnis anggota HIPMI di seluruh Indonesia.

"Sebagai agent of development, BRI Group berkomitmen penuh dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Hingga Triwulan III 2024, BRI Group telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.353,36 triliun, dengan sekitar 81,70 persen atau Rp1.105,70 triliun khusus dialokasikan untuk segmen UMKM," katanya dalam rilis Rabu (6/11/2024).

Amam menambahkan bahwa kerja sama ini adalah langkah nyata BRI dalam memperkuat UMKM di seluruh ekosistem perekonomian nasional. "Dengan berbagai pemberdayaan dan layanan perbankan yang kami berikan, kami berharap dapat mendorong anggota HIPMI naik kelas," tuturnya.

Ketua Bidang Sinergitas BUMN dan BUMD BPP HIPMI Mufti Anam mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh BRI bagi anggota HIPMI, khususnya dalam hal akses layanan perbankan dan permodalan.

"Dengan adanya MoU ini, berbagai kemudahan dan fasilitas perbankan dapat dinikmati oleh rekan-rekan kami di BPP HIPMI. Kami sangat berterima kasih atas kemitraan ini, yang memungkinkan akses permodalan lebih mudah bagi anggota kami. Dukungan ini akan membantu rekan-rekan anggota HIPMI di daerah serta menjadi solusi bagi tantangan yang mereka hadapi di wilayah masing-masing," ujar dia.

Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI Margaret Srijaya menjelaskan bahwa program ini bukan sekadar wacana atau MoU, melainkan telah dijalankan dengan langkah nyata, termasuk realisasi program kartu kredit bisnis.

"Hingga kini, sudah ada ratusan pengajuan kartu kredit bisnis dari HIPMI kepada BRI. Selain itu, terdapat pengajuan pinjaman yang sudah terealisasi dengan total mencapai Rp110 miliar," ujarnya.

Sinergi dengan HIPMI ini menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam mendukung pengusaha muda di seluruh Indonesia. “Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, BRI bertekad membantu pengusaha muda mempercepat pertumbuhan bisnis, meningkatkan daya saing, hingga memperbesar kontribusi bagi perekonomian nasional. Dukungan BRI didasari kepercayaan bahwa pengusaha muda yang inovatif akan menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan,” ujar Amam.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan kepada mahasiswa tentang pentingnya menyikapi maraknya penawaran praktik buy now pay later (BNPL) di perbankan dan perusahaan pembiayaan secara bijaksana.

Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman

saat edukasi keuangan di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Senin (04/11)

“Yang sekarang populer di masyarakat termasuk mahasiswa adalah Buy Now Pay Later. BNPL itu mirip kartu kredit tapi ini pakai HP itu masalahnya. Pakai HP dibeli sekarang bayar nanti gitu. Malah sampai lupa bayar. Bayar nanti-nanti aja gitu. Akibatnya malah jadi catatan kredit bermasalah dan masuk catatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK),” katanya dalam rilis Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, SLIK adalah database yang menunjukkan catatan pinjaman masyarakat di sektor keuangan. Sehingga, jika masyarakat tidak membayar pinjamannya akan masuk dalam catatan dan tidak bisa lagi meminjam di bank atau perusahaan pembiayaan lain.

Agusman mengatakan maraknya BNPL bukan saja terjadi di Indonesia tetapi juga di berbagai belahan dunia lainnya sejalan dengan perkembangan teknologi atau digitalisasi sehingga pinjaman bisa dilakukan dengan sangat mudah melalui HP.

Dikatakannya nilai pinjaman BNPL terbesar berasal dari perbankan sekitar Rp18 triliun, sementara di perusahaan pembiayaan sekitar Rp8 triliun.

OJK pun akan terus berupaya mendorong industri usaha pembiayaan semakin berkontribusi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap melindungi kepentingan konsumen.

Dia mengatakan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengamanatkan untuk mengatur, mengawasi dan mengembangkan industri usaha pembiayaan.

Industri usaha pembiayaan terdiri dari Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, fintech peer to peer lending, lembaga keuangan mikro dan usaha pergadaian serta dua usaha pembiayaan baru yang menjadi tugas OJK yaitu usaha bulion dan koperasi open loop.

Menurutnya, OJK akan mengarahkan industri usaha pembiayaan ini semakin tumbuh berkontribusi terhadap perekonomian nasional seperti yang sudah dicapai oleh industri Perusahaan Pembiayaan yang pada posisi September 2024, piutang pembiayaan meningkat 9,39 persen year-on-year (yoy) menjadi sebesar Rp501,78 triliun.

“Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi nasional, dukungan dari perusahaan pembiayaan ini akan sangat jelas karena nilai asetnya sudah lebih dari Rp500 triliun,” kata Agusman.

Sebelumnya, pada Maret 2024 OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 yang diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan di Indonesia.

Melalui berbagai strategi dan program kerja yang tercakup dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028, OJK bertekad untuk mewujudkan Industri Perusahaan Pembiayaan yang Sehat, Kuat, Berintegritas, Inklusif, dan Adaptif terhadap Perkembangan Teknologi serta Berkontribusi kepada Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

Menurut Agusman, satu kegiatan usaha lain yang menjadi tambahan tugas OJK adalah pengaturan dan pengawasan koperasi di sektor keuangan atau sering disebut koperasi open loop atau koperasi yang mengumpulkan dana dan menyalurkan pinjaman di luar anggotanya.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Perbankan swasta dan BUMN kompak mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi menghapus utang kredit macet di bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM.

Prabowo telah meneken peraturan pemerintah (PP) tentang penghapusan piutang macet tersebut pada Selasa (5/11/2024) sore.

Sebagai bank swasta nasional terbesar di Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menanggapi dengan senantiasa mencermati dan sejalan dengan kebijakan dari pemerintah, regulator, serta otoritas perbankan.

EVP Corporate Communication BCA Hera F. Haryn mengatakan, saat ini pihaknya masih mempelajari lebih lanjut aturan pemerintah dan akan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan kedepannya.

"Saat ini kami masih mempelajari lebih lanjut terkait aturan mengenai penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kami juga senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan implementasi kebijakan ini," kata Hera kepada IDXChannel.com Selasa (5/11) malam.

Menurut Hera, BCA optimistis dalam penyaluran kredit dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, sehingga kualitas pinjaman tetap terjaga.

Adapun non performing loan (NPL) BCA di sektor UMKM relatif terjaga, sehingga secara keseluruhan total NPL BCA berada pada level yang terukur di kisaran 2,1 persen pada sembilan bulan pertama 2024.

"BCA terus menerapkan disiplin manajemen risiko secara ketat dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terkendali," kata Hera.

Senada, Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) Teuku Ali Usman mengungkapkan, sebagai salah satu Himbara juga akan mendukung dan menyambut program pemutihan utang UMKM ini.

"Dapat kami sampaikan, Bank Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan BUMN tentu mendukung dan menyambut baik program pemerintah, khususnya di sektor strategis dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif," kata Ali saat dikonfirmasi.

Menurut Ali, aturan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah untuk mendukung ekonomi secara berkelanjutan

"Hal ini sejalan dengan peran Bank Mandiri untuk mendukung ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia secara berkelanjutan," ujar Ali.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, kebijakan hapus utang ini dapat membantu percepatan program-program Presiden Prabowo di sektor pertanian, terutama dalam mendukung akselerasi swasembada pangan.

Erick menambahkan, kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian dan nelayan menjadi prioritas bagi pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo.

Adapun saat ini, jumlah kredit macet di segmen UMKM pada bank-bank BUMN telah mencapai angka Rp8,7 triliun.

Perlu diketahui, Presiden Prabowo telah menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya.

Dengan telah ditandatanganinya PP tersebut, Prabowo berharap para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan semakin produktif. Diharapkan pula usahanya semakin maju.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI) membukukan laba bersih sebesar Rp107,13 miliar pada kuartal III-2024. Jumlah ini meningkat 9,54 persen yoy jika dibandingkan periode sebelumnya senilai Rp97,9 miliar.

Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan mengatakan, kinerja positif Krom Bank hingga kuartal III-2024 didukung oleh manajemen likuiditas yang kuat dan strategi pertumbuhan yang solid.

"Berfokus pada inovasi digital dan solusi layanan yang relevan, Krom Bank siap terus meningkatkan daya saing dan kepercayaan nasabah serta pemegang saham untuk memperkuat posisi sebagai bank digital terdepan di industri perbankan digital Indonesia," kata Anton dalam keterangan resmi usai melakukan Public Expose, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Kinerja keuangan yang positif dari Krom Bank ditunjukan dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu 541 persen year-to-date, dari Rp347,5 miliar pada Desember 2023 menjadi Rp2,22 triliun pada September 2024.

Tercatat, tabungan dan deposito menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan DPK, dengan tabungan tumbuh sebesar 596 persen ytd, dari Rp43,3 miliar menjadi Rp301,5 miliar dan deposito naik 543 persen year-to-date, dari Rp298,5 miliar pada Desember 2023 menjadi Rp1,92 triliun pada September 2024.

Selain itu, kata Anton, produk giro tumbuh sebesar 15,62 persen year-to-date, dari Rp 5,7 miliar pada Desember 2023 menjadi Rp 6,7 miliar.

Sementara itu dari sisi total aset, Krom Bank mencatatkan peningkatan sebesar 56,48 persen secara year-to-date, dari Rp 3,63 triliun pada Desember 2023 menjadi Rp 5,69 triliun pada September 2024. Peningkatan total aset ini didorong oleh pertumbuhan penyaluran kredit yang mencapai 113,89 persen, dari Rp 1,68 triliun pada Desember 2023 menjadi Rp3,25 triliun pada September 2024.

Dengan kinerja positif di berbagai indikator, Krom Bank menjaga struktur permodalan yang solid dengan rasio kecukupan modal (CAR) di 101,38 persen, mencerminkan kapasitas untuk mendukung ekspansi bisnis ke depannya.

"Krom Bank menargetkan peningkatan penyaluran kredit untuk memaksimalkan alokasi modal pada pinjaman dan investasi yang menguntungkan. Strategi ini akan mendukung pertumbuhan dengan tetap menjaga CAR dalam batas sehat sesuai kebutuhan operasional dan ekspansi ke depan," ujar Anton.

Selaras dengan berbagai pencapaian positif hingga kuartal III-2024, Krom Bank menegaskan fokus strategi perusahaan untuk 2025 pada penguatan permodalan dan sinergi dengan Kredivo sebagai Pemegang Saham Pengendali Terakhir (Ultimate Shareholder). Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi produk dan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan digital.

“Kami akan terus disiplin mengelola pertumbuhan bisnis dalam mencapai target sampai dengan akhir tahun 2024 melalui likuiditas yang sehat dengan permodalan yang kuat. Ke depan, perseroan akan terus berinovasi dalam menghadirkan berbagai produk dan layanan yang relevan bagi nasabah,” kata Anton.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman buka-bukaan terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus piutang macet pelaku UMKM, seperti petani dan nelayan.

Maman mengatakan, pemerintah menargetkan menghapus piutang satu juta pelaku UMKM sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan sebesar Rp10 triliun. Satu juta orang tersebut adalah para petani dan nelayan.

Lebih jauh katanya, kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM yang diteken Prabowo.

"Jadi kurang lebih nanti estimasinya ada sekitar satu jutaan orang. Kurang lebih nanti ada (utangnya yang dibebaskan) plus minus sekitar Rp10 triliun," ujar Maman di kompleks Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

Namun demikian, proses pembebasan utang tersebut, diungkapkan Maman, bukan melalui APBN. Dia mengatakan mekanisme yang dilakukan tidak melalui bank, namun hanya berupa penghapusan uang piutang di Bank Himbara saja.

"Dan itu nanti proses mekanismenya tidak melalui bank. Jadi ini tidak ada sama sekali melalui APBN kita itu penghapusbukuan piutang di bank. Ingat itu ya, di bank," tutur Maman.

Lebih lanjut, kata Maman, PP tersebut diteken agar bank memiliki legitimasi hukum untuk menghapus utang piutang bagi UMKM sektor pertanian, perkebunan dan pertanian.

"Jadi agar PP ini dibuat, pihak bank memiliki legitimasi ataupun ruang payung hukum untuk bisa menghapus," ujar Maman.

"Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar dalam penghapusbukuan di bank masing-masing. Nah itu yang mau coba kita pulihkan supaya nanti kurang lebih satu juta pelaku UMKM mereka bisa sehat lagi, bisa mengajukan kembali proses piutang supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya," tutur Maman.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel- Cara mengatasi ATM BNI terblokir tanpa ke Bank 2024 bisa dilakukan lewat artikel ini.

Bagi Anda yang mengalami masalah kartu ATM BNI terblokir, ada cara mengatasinya tanpa harus mengunjungi kantor cabang. Biasanya, blokir terjadi jika PIN dimasukkan salah sebanyak tiga kali.

Lantas bagaimana cara mengatasi ATM BNI terblokir tanpa ke Bank 2024 ? Simak penjelasan yang dihimpun IDX Channel dari berbagai sumber tepercaya.

Cara Membuka Blokir ATM BNI Tanpa ke Bank 2024

1. Siapkan Dokumen Identitas

Pastikan Anda menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor rekening, dan PIN untuk keperluan verifikasi.

2. Hubungi Call Center BNI

Hubungi call center BNI di nomor 1500046 atau (021) 68888.

3. Laporkan Permasalahan

Sampaikan kepada petugas bahwa kartu ATM Anda terblokir.

4. Verifikasi Data

Petugas call center akan melakukan verifikasi data dengan beberapa pertanyaan untuk memastikan identitas Anda.

5. Reset PIN

Setelah data diverifikasi, petugas akan membantu membuka blokir dan mereset PIN kartu ATM Anda.

6. Selesai

Setelah proses ini, kartu ATM BNI Anda sudah dapat digunakan kembali dengan PIN baru.

6 Langkah Cara Mengatasi ATM BNI Terblokir tanpa ke Bank. (FOTO : MNC MEDIA)

Cara Mengatasi Blokir dengan Datang ke Kantor Cabang

Bila Anda lebih nyaman dengan layanan langsung, berikut langkah yang bisa diikuti di kantor cabang BNI:

1. Kunjungi Kantor Cabang Terdekat

Datangi kantor BNI terdekat dengan membawa dokumen pendukung.

2. Siapkan Dokumen Penting

Bawa KTP, buku tabungan, dan kartu ATM yang terblokir.

3. Laporkan Masalah

Sampaikan kepada petugas bahwa Anda ingin membuka blokir kartu ATM.

4. Pembayaran Biaya

Dalam beberapa kasus, mungkin ada biaya untuk membuka blokir tergantung pada penyebab pemblokiran.

5. Ikuti Petunjuk Petugas

Petugas akan memberikan instruksi untuk membuka blokir kartu Anda.

6. Selesai

Setelah proses selesai, kartu ATM BNI siap digunakan kembali.

Dengan mengikuti panduan ini, nasabah dapat mengaktifkan kembali kartu ATM BNI yang terblokir baik dari rumah maupun dengan mengunjungi kantor cabang terdekat.

Itulah penjelasan cara mengatasi ATM BNI terblokir tanpa ke Bank. Semoga langkah-langkah ini membantu Anda mengatasi masalah kartu ATM yang terblokir. (MYY)

IDXChannel - PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) optimistis membukukan pertumbuhan pendapatan premi di akhir kuartal 2024 dan di 2025.

Keyakinan ini karena didukung oleh ekosistem yang ada di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

Direktur AXA Mandiri, Rudi Nugraha mengatakan, dengan adanya ekosistem Mandiri Group yang begitu besar, maka premi akan tumbuh hingga double digit.

"Kita tetap optimistis tahun ini akan tumbuh lebih baik daripada tahun lalu. Memang karena kondisi pasar kita mengalami sedikit penurunan, tapi dengan adanya produk baru dan bulan lalu (Oktober) kita tumbuhnya sangat luar biasa itu, dua digit dibandingkan tahun lalu," kata Pria yang akrab disapa Joshua saat ditemui di AXA Tower Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Berdasarkan laporan keuangan AXA Mandiri di kuartal III- 2024, pendapatan premi per September 2024 tercatat Rp8,25 triliun atau turun 6,54 persen (yoy) jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp8,83 triliun.

"Kita optimistis di kuartal IV ini akan tumbuh dan total kita akan tumbuh dibandingkan tahun lalu. Saya belum bisa kasih angkanya, tapi kita optimistis kita tumbuh cukup tinggi di atas tahun lalu," ujar Joshua.

Joshua menuturkan, nasabah AXA Mandiri saat ini berasal dari semua kalangan, baik mikro hingga kelas atas. Untuk sebaran nasabah, masih di sekitar Jawa, Bali dan Sumatera.

Untuk mengejar pertumbuhan premi, AXA Mandiri meluncurkan Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera. Produk asuransi dwiguna ini memberikan perlindungan jiwa dengan Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Akhir Masa Asuransi, di mana jumlah dan waktu pembayaran manfaat dapat disesuaikan dengan rencana dan kebutuhan keluarga.

Lewat deretan manfaat tersebut, produk asuransi ini dapat turut membantu melindungi nasabah sekaligus mewujudkan cita-cita keluarga, seperti memberikan pendidikan berkualitas untuk anaknya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) perihal hapus buku dan hapus tagih kredit macetuntuk segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bank pelat merah.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan dasar hukum yang kuat diperlukan agar Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat menjalankan kebijakan dengan aman. Karena itu, dia menegaskan pentingnya landasan hukum.

"Kami memerlukan payung hukum terlebih dahulu agar Himbara memiliki dasar yang kuat,” ujar Erick melalui keterangan pers, Selasa (5/11/2024).

Saat ini, jumlah kredit macet di segmen UMKM pada bank-bank BUMN telah mencapai angka Rp8,7 triliun.

Angka ini mencerminkan besarnya tantangan yang dihadapi sektor UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di sektor pertanian dan nelayan.

Selain itu, Erick menjelaskan percepatan pembentukan aturan sangat penting agar kebijakan ini dapat segera dilaksanakan. Menurutnya, diperlukan rincian mengenai jangka waktu yang ideal untuk menghapus kredit macet tersebut.

“Kuncinya percepatan aturan karena ada beberapa hal yang perlu dirinci, misalnya, perbedaan soal jangka waktu kredit macet untuk segmen UMKM yang harus diputihkan," kata Erick.

Ia menambahkan, jangka waktu ideal yang diusulkan yaitu lima tahun, bukan dua tahun. Sebab, jangka waktu yang lebih pendek akan dianggap terlalu cepat.

Dengan adanya rencana penghapusan buku tagihan terhadap kredit macet, Kementerian BUMN terus mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam memajukan sektor pertanian.

Dukungan ini juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional dan memberikan kemudahan bagi para petani serta pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia.

Kebijakan tersebut juga dapat membantu percepatan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian, terutama dalam mendukung akselerasi swasembada pangan.

(Febrina Ratna)