IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merevisi aturan Peer-to-Peer (P2P) lending dengan mendorong pinjaman online ke arah yang lebih produktif. Salah satunya menaikkan batas maksimum pendanaan yang saat ini sebesar Rp2 miliar.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan, OJK saat ini sedang dalam proses penyusunan aturan P2P Lending alias Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Oleh sebab itu, otoritas menerima pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan.

“OJK saat ini sedang melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan industri LPBBTI sebagai salah satu tindak lanjut OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK),” ujarnya lewat keterangan resmi, Kamis (18/7/2024).

Selain kenaikan plafon pinjaman, kata Aman, OJK juga akan menyempurnakan beberapa ketentuan antara lain penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola dan pelindungan konsumen.

Selain itu, OJK juga akan memperketat P2P lending yang bisa menyalurkan pinjol di atas Rp2 miliar. Salah satunya angka risiko kredit macet di atas 90 hari atau TW90 harus di bawah 5 persen.

“Pendanaan terhadap sektor produktif tersebut sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028 yang bertujuan agar meningkatkan kontribusi positif terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengungkapkan sesuai dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028, penyaluran pinjol ke sektor produktif ditargetkan mencapai 50-70 persen pada 2028.

OJK mencatat outstanding pembiayaan P2P lending pada Mei 2024 mencapai Rp64,56 triliun, tumbuh 25,44 persen. Sementara itu, tingkat TWP90 tercatat 2,91 persen, turun dibandingkan Mei 2023 yang mencapai 3,36 persen.

(RFI)

IDXChannel - Peruri terus berinovasi dalam memenuhi kebutuhan industri di era digital. Salah satunya dengan diluncurkannya e-Polis.

e-Polis bertujuan mendukung proses pelacakan dokumen guna memastikan keaslian dokumen bagi anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

e-Polis merupakan sebuah solusi modern yang mendukung transformasi digital di sektor asuransi. Melalui e-Polis, Peruri menawarkan peningkatan efisiensi dan keamanan dalam proses penerbitan serta pemeriksaan keabsahan dokumen polis asuransi.

"Memasuki era digitalisasi, kita dapat meminimalisir berbagai persoalan yang sering terjadi dalam proses asuransi. Teknologi dalam digitalisasi menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi," ujar Ketua AAUI Budi Herawan di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Menurutnya, kehadiran e-Polis ini juga memperkuat peran Peruri sebagai penjamin keaslian berbagai dokumen penting di Indonesia yang kini sudah bertransformasi ke bisnis digital.

Sementara itu, Direktur Digital Business Peruri Farah Fitria Rahmayanti menuturkan, transformasi ke bisnis digital memperkuat posisi Peruri di bidang authenticity guarantor dan memungkinkan perseroan untuk terus berinovasi di era digital salah satunya e-Polis.

"Kami memastikan bahwa setiap e-Polis yang diterbitkan memiliki fitur forensik dengan keamanan berlapis yang mencegah upaya pemalsuan serta memberikan kepercayaan bagi semua pihak yang terlibat," kata Farah.

Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Patria Susantosa turut menyampaikan pentingnya transformasi digital di berbagai sektor, termasuk sektor pengadaan.

"Transformasi pengadaan adalah perubahan yang sangat fundamental. Pengadaan harus ditransformasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. LKPP mendukung inisiasi digitalisasi dalam proses pengadaan salah satunya untuk surety bond, jaminan pekerjaan dan penerbitan dokumen lain secara elektronik," ujar Patria.

Adapun regulasi mengenai polis elektronik (e-Polis) ini sudah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015.

“Transformasi digital menjadi salah satu concern OJK. Kami berkomitmen untuk terus mendukung dan memantau implementasi digitalisasi di sektor asuransi,” ujar Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan Asep Iskandar.

(YNA)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh motor dan mobil di Indonesia ikut asuransi mulai Januari 2025. Kebijakan ini dinilai akan membebani pengeluaran masyarakat.

Pengamat Asuransi dan Kupasian, Dedi Kristianto menyebut kebijakan ini akan membebani masyarakat, khususnya lapisan bawah yang menggunakan kendaraan pribadi untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kebijakan ini juga akan sangat sulit diterima oleh masyarakat, khususnya lapisan masyarakat bawah yang memakai kendaraan bermotor untuk mencari nafkah dengan pendapatan pas-pasan,” kata Dedi saat dihubungi idx channel, Rabu (17/7).

Dedi menyebut seharusnya prinsip asuransi masih bersifat sukarela. OJK diminta mendorong edukasi dan literasi untuk membangun kesadaran.

"Bagaimana mereka harus membayar premi lagi untuk itu. Pada prinsipnya asuransi itu bukan pemaksaan tetapi sukarela karena kesadaran dan kesadaran dalam berasuransi dibarengi dengan kemampuan membayar premi,” ujar Dedi.

Sosialisasi secara masif, katanya, harus menjadi fokus utama para pemangku kepentingan. Mengingat jumlah populasi kendaraan bermotor sangat besar di Indonesia, kebijakan ini perlu dilakukan secara bijaksana.

“OJK haruslah bijaksana serta hati-hati dalam menelurkan kebijakan yang contraproductive. Lakukan sosialisasi dan dengar masukan publik,” saran Dedi.

Seperti diketahui, OJK mewajibkan seluruh motor dan mobil di Indonesia untuk ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.

TPL adalah produk asuransi yang memberikan ganti rugi bagi pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat risiko yang dijamin dalam polis.

"Di Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) juga sudah diatur bahwa asuransi kendaraan bisa menjadi bersifat wajib bagi seluruh pemilik kendaraan bermotor. Sekarang sedang disiapkan aturan turunannya oleh pemerintah," ujar Ogi dalam Insurance Forum 2024 di Jakarta, Selasa (16/7).

Bahkan, praktik kendaraan bermotor wajib berasuransi tersebut sudah berlaku di berbagai negara, bahkan termasuk ASEAN.

"Jadi diharapkan peraturan pemerintah (PP) terkait asuransi wajib sesuai UU itu paling lambat 2 tahun setelah P2SK, yang artinya nanti per Januari 2025 setiap kendaraan (sudah) ada asuransi TPL," ujar Ogi.

(FAY)

IDXChannel - Rencana peraturan wajib asuransi terhadap kendaraan bermotor mulai Januari 2025 dinilai dapat mendongkrak inklusi dan kesadaran masyarakat terhadap asuransi.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu segera melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif. Sebab, tanggungan premi ke masyarakat dapat menjadi beban apabila tidak disertai kesadaran.

“Potensinya sangat besar untuk meningkatkan penetrasi asuransi dan inklusi asuransi kita yang masih rendah dengan besarnya populasi kendaraan bermotor kita,” kata Irvan kepada IDXChannel, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Asuransi kendaraan, terang Irvan, merupakan penyumbang premi terbesar industri asuransi umum, setelah properti yakni sekitar 20 persen.

Baginya, kewajiban ini dapat menjadi efektif apabila didukung ekosistem regulasi yang baik dari regulator, dan market of conduct dari pelaku asuransi.

“Tentu agar tidak menimbulkan kekecewaaan masyarakat dengan pengalaman gagal bayar dan pelayanan buruk asuransi yang banyak dikeluhkan masyarakat selama ini,” kata dia.

Senada, Pengamat Asuransi Dedi Kristianto menyebutkan, sosialisasi harus menjadi fokus utama para pemangku kepentingan. Hal ini mengingat jumlah populasi kendaraan bermotor sangat besar di Indonesia, kebijakan ini perlu dilakukan secara bijaksana.

“OJK haruslah bijaksana serta hati-hati dalam menelurkan kebijakan yang contra productive. Lakukan sosialisasi dan dengar masukan publik,” kata dia.

(YNA)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) melihat ada tren peningkatan penggunaan QRIS antarnegara (cross border). Adapun perkembangannya untuk koridor Indonesia yang sedang berjalan yakni dengan Thailand dan Singapura.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, transaksi QRIS cross border Indonesia dengan Thailand ada peningkatan secara month-to-month (mtm) 13 persen. Dengan volume terbesar di wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

"Saya bicara yang inbound ya turis asing ke Indonesia, yang di Singapura ada peningkatan 28 persen itu lokasinya di Jakarta dan Riau," katanya dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan Juli 2024 di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Selanjutnya, menurut Filianingsih untuk Malaysia ada peningkatan 8 persen (mtm) di Jakarta dan Jawa Barat.

Sementara data outbond yang artinya orang Indonesia ke luar, ada Thailand meningkat 9 persen dan Malaysia 4 persen (mtm).

"Hanya ada sedikit penurunan di Singapura itu menurun 12 persen secara mtm," kata dia.

Berdasarkan data BI terbaru, transaksi QRIS tumbuh 226,54 persen (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta.

Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan, kerja sama internasional tersebut dalam satu paket, sistem pembayaran dengan QRIS dan ke depannya akan disambungkan dengan penggunaan uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT).

"Local Currency Transaction digunakan untuk tiga sektor yaitu adalah sektor yang trade dengan investasi, sektor sistem pembayaran dan juga keuangan, jadi lama-lama kita kembangkan menggunakan Local Currency Transaction," ujar dia.

Untuk sekarang, BI fokus pada delapan negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, China, Jepang, Korea Selatan, UAE, dan India. Sebab, mitra dagang yang nantinya tersambung LCT sistem pembayaran melalui QRIS dan nantinya fast payment untuk transaksi perdagangan juga investasi mengenai perdagangan, serta di pasar keuangan.

(YNA)

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (BBRI) bekerja sama dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait layanan perbankan.

Inisiasi kerja sama ini ditegaskan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BRI dengan PP Muhammadiyah Rabu (17/7) di Yogyakarta.

Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya keduanya memaksimalkan layanan perbankan oleh BRI untuk kegiatan operasional PP Muhammadiyah beserta Amal Usaha Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Layanan perbankan yang diberikan, yakni penggunaan Giro BRI untuk operasional baik pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta Amal Usaha Muhammadiyah, pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai Muhammadiyah, layanan pinjaman pegawai.

Selain itu, fasilitas kredit modal kerja dan/atau bank garansi kepada supplier/vendor/kontraktor rekanan Muhammadiyah, serta fasilitas perbankan lain untuk menunjang kebutuhan transaksi perbankan Muhammadiyah.

Direktur Retail Funding & Distribution BRI, Andrijanto mengatakan, kerja sama ini merupakan sebuah inovasi dalam menyediakan transaksi yang mudah, nyaman, dan inovatif kepada nasabahnya.

“Kerja sama ini tidak hanya menjadi momentum penting bagi BRI dan PP Muhammadiyah, tetapi juga memperlihatkan dedikasi BRI untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya," ujar dia dalam keterangan resminya.

"Diharapkan, hal ini dapat mempermudah segala transaksi baik kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Amal Usaha Muhammadiyah, pegawai, maupun rekanan Muhammadiyah lain seperti vendor maupun supplier,” sambungnya.

Di samping itu, dengan adanya kerja sama tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan volume transaksi, value chain, dan CASA BRI.

Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengapresiasi kerja sama yang dibangun dengan BRI. Bagi Muhammadiyah, kerja sama ini merupakan ikhtiar dalam pengembangan ekonomi keumatan. Pengembangan sektor ekonomi menjadi penting bagi masa depan Bangsa Indonesia.

Muhammadiyah juga memandang, ikhtiar yang mulia mesti didasari dengan langkah-langkah strategis dan praktis untuk membumikan ekonomi keuangan agar mampu hadir menjadi alternatif dari kegiatan ekonomi dan keuangan di Indonesia.

Sektor ekonomi dalam teologi al-Maun harus mampu hadir secara nyata dan makin baik untuk mengangkat harkat, martabat, dan kemajuan UMKM dan memecahkan masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, dan problem-problem ekonomi yang sehari-hari dihadapi umat dan masyarakat luas.

PP Muhammadiyah juga berharap kerja sama ini mampu memajukan kondisi ekonomi umat menjadi lebih progresif, bahkan mampu merekayasa sosial agar keadaan umat berubah dari sekadar objek penderita dan tangan di bawah menjadi pelaku utama dan tangan di atas.

(FAY)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) melaporkan adanya peningkatan jumlah transaksi menggunakan uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) Indonesia dengan China.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, transaksi menggunakan mekanisme LCT antara Indonesia dengan China mencapai USD887,43 juta atau meningkat 80,6 persen dibandingkan Juni 2023.

"Tentang LCT, trennya terus mengalami peningkatan, bahkan China yang beberapa saat kemarin agak meredup karena ekonomi mereka yang masih struggling, nah per dua bulan terakhir terus mengalami peningkatan," kata Destry dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan Juli 2024 di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Secara kumulatif, lanjut Destry, implementasi LCT sejak Januari hingga Juni mencapai USD4,7 miliar atau sekitar Rp75,20 triliun, atau naik sebesar 45,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Dibanding periode yang sama tahun lalu yang baru mencapai USD3,22 miliar," kata dia.

Adapun jumlah pelaku LCT tercatat sebesar 4.379 atau belum mengalami perubahan. Menurut Destry yang menarik mitra terbesar Indonesia dalam LCT adalah China yang mewakili 42,9 persen total transaksi.

"Jumlah pelaku tidak banyak berubah, masih sekitar 4.379 pelaku, dan yang menarik di sini bahwa China ini cepat sekali pertumbuhannya, di mana untuk Juni mereka transaksinya mencapai 42,9 persen dari total transaksi LCT kita," ujar Destry.

Dengan demikian, menurut Destry implementasi LCT dibutuhkan untuk memperdalam pasar keuangan yang mulai menunjukkan dampak positif. LCT juga memberi benefit terhadap perdagangan hingga investasi Indonesia.

"Ini nampaknya mulai positif hasilnya lewat strategi LCT untuk perdagangan dan investasi kita," kata dia.

(YNA)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, transaksi QRIS cross border atau antarnegara segera bisa digunakan di Jepang dalam waktu dekat. Saat ini prosesnya tengah sedang tahap penjajakan.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan, selain Jepang, QRIS juga akan segera bisa diterapkan di India, Korea, dan Uni Emirat Arab.

"Jadi tunggu tanggal mainnya, teman-teman bisa beli tteokpokki pakai QRIS, beli sushi, beli kare pake QRIS," ujarnya dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan Juli 2024 di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Berdasarkan data BI terbaru, transaksi QRIS tumbuh 226,54 persen (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta.

Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan, kerja sama internasional tersebut dalam satu paket, sistem pembayaran dengan QRIS dan ke depannya akan disambungkan dengan penggunaan uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT).

"Local Currency Transaction digunakan untuk tiga sektor yaitu adalah sektor yang trade dengan investasi, sektor sistem pembayaran dan juga keuangan, jadi lama-lama kita kembangkan menggunakan Local Currency Transaction," ujar dia.

Untuk sekarang, kata Perry, BI fokus pada delapan negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, China, Jepang, Korea Selatan, UAE, dan India. Sebab, mitra dagang yang nantinya tersambung LCT sistem pembayaran melalui QRIS dan nantinya fast payment untuk transaksi perdagangan juga investasi mengenai perdagangan, serta di pasar keuangan.

(YNA)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) membantah tudingan keberadaan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI memicu kondisi crowding out di pasar keuangan dan keketatan likuiditas perbankan saat ini.

Crowding out adalah istilah yang menggambarkan terserapnya aliran dana dari pasar keuangan ke salah satu instrumen otoritas, sehingga likuiditas sulit diperoleh oleh pelaku pasar keuangan.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, bunga tinggi yang diberikan bank sentral ini untuk SRBI membuat pusaran dana tersedot ke instrumen tersebut agar dana asing terus tertarik masuk.

"Apakah terjadi crowding out? Jawabannya tidak. Dari sisi SRBI dan SBN, baik dari suku bunga dan lelangnya SBN untuk pembiayaan fiskal," ujar Perry dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan Juli 2024 di Jakarta, Rabu (17/7).

Indonesia selama ini mengandalkan aliran modal asing di pasar keuangan dari tiga aset, yaitu saham, Surat Berharga Negara (SBN), serta SRBI. Ketika terjadi guncangan pasar beberapa waktu lalu akibat sentimen yang memburuk, arus modal asing keluar dari saham dan SBN.

Perry menambahkan, saat ini arus modal asing sudah mulai kembali ke SBN dan saham, tetapi nilainya masih sangat kecil.

"Oleh karena itu, untuk melindungi kita dari spill over Fed Fund Rate, imbal hasil treasury dan dolar AS, kami arahkan SRBI lebih tinggi. Karena lebih tinggi, makanya yield SRBI harus kompetitif, kami bandingkan dengan peer group, seperti India dan sebagainya," tutur Perry.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono menambahkan, ada bukti lain bahwa SRBI tidak membuat likuiditas di bank seret. Tercermin dari kemampuan perbankan yang masih sangat ekspansif dalam menyalurkan kredit.

"Misalnya Bank BUMN itu justru naik kreditnya dari 68 persen ke 72 persen. Jadi dia enggak turun. Kemudian juga bank swasta nasional buku 3 dan 4, itu juga kreditnya naik dari 61 persen ke 63 persen," ujar Doni.

Terkait ketatnya likuiditas di perbankan itu sebelumnya disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit.

Berdasarkan catatan OJK pertumbuhan DPK secara tahunan mulai merangkak naik. Akan tetapi, masih terpaut jauh bila dibandingkan dengan pertumbuhan kredit.

Per Mei 2024, DPK naik 8,63 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp8.699 triliun per Mei 2023. Pada periode yang sama, penyaluran kredit tumbuh dua digit atau 12,15 persen yoy jadi Rp 7.376 triliun.

(FAY)

IDXChannel – Cara tarik tunai tanpa kartu di ATM BCA, BNI, BRI, dan Mandiri tidak begitu sulit. Cara ini lebih praktis karena bisa dilakukan hanya menggunakan smartphone.

Tarik tunai kini semakin mudah karena adanya layanan tarik tunai tanpa kartu atau cardless yang bisa diakses dengan mobile banking. Tarik tunai tanpa kartu merupakan salah satu inovasi perbankan dalam meningkatkan layanan kepada nasabah seiring dengan perkembangan teknologi digital.

Dengan adanya layanan ini, nasabah pun tidak perlu bingung saat hendak melakukan tarik tunai namun kartu ATM-nya tertinggal atau hilang.

Lantas, bagaimana cara tarik tunai tanpa kartu? Sebagai bahan referensi, berikut ini IDXChannel mengulas cara tarik tunai tanpa kartu di ATM BCA, BNI, BRI, dan Mandiri yang bisa Anda lakukan.

Cara Tarik Tunai tanpa Kartu di ATM BCA

Cara tarik tunai tanpa kartu di ATM BCA bisa dilakukan dengan menggunakan layanan “Cardless” yang ada di aplikasi BCA Mobile. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

• Buka aplikasi BCA Mobile di HP Anda.
• Pilih menu “Cardless” yang ada di halaman utama.
• Kemudian, pilih opsi “Tarik”.
• Lalu, pilih rekening sumber dana yang ingin Anda tarik tunai.
• Tentukan nominal tarik tunai.
• Setelah itu, masukkan PIN mBCA Anda.
• Nantinya, Anda akan memperoleh 6 digit kode transaksi yang diperlukan untuk menarik tunai uang Anda di ATM.
• Kunjungi gerai ATM BCA terdekat.
• Pilih menu “Transaksi tanpa Kartu”.
• Lalu, masukkan nomor HP yang terdaftar di akun BCA Mobile dan masukkan 6 digit kode transaksi yang sudah Anda dapatkan sebelumnya.
• Tunggu beberapa saat hingga transaksi berhasil.
• Ambil uang Anda dari mesin ATM.

Cara Tarik Tunai tanpa Kartu di ATM BNI

Seperti halnya tarik tunai di ATM BCA, Anda juga bisa melakukan tarik tunai di ATM BNI menggunakan aplikasi BNI Mobile Banking. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

• Buka aplikasi BNI Mobile Banking di HP Anda.
• Klik menu Mobile Tunai yang ada di sebelah kanan bawah.
• Baca syarat dan ketentuannya.
• Kemudian setujui dan klik lanjut.
• Pilih rekening sumber dana untuk tarik tunai.
• Pilih nomor HP yang terdaftar di akun BNI Mobile Banking Anda.
• Masukkan nominal tarik tunai yang diinginkan.
• Jika yang mengambil tunai orang lain, Anda perlu masukkan nama dan nomor HP tujuan.
• Jangan lupa daftarkan sebagai favorit.
• Lakukan validasi data tarik tunai Anda meliputi nomor rekening debet, nomor HP, dan nama penerima.
• Masukkan password transaksi Anda.
• Selanjutnya, Anda akan mendapatkan kode transaksi yang digunakan untuk penarikan tunai di ATM.
• Kode Transaksi tersebut hanya berlaku selama 2 jam.
• Kunjungi gerai ATM BNI terdekat.
• Pilih menu Mobile Tunai.
• Kemudian, masukkan kode transaksi yang sudah Anda dapatkan sebelumnya di aplikasi BNI Mobile Banking.
• Setelah itu, klik Lanjutkan.
• Masukkan Kode OTP yang dikirimkan ke nomor HP Anda.
• Tunggu beberapa saat sampai proses tarik tunai tanpa kartu di ATM BNI berhasil.

Cara Tarik Tunai tanpa Kartu di ATM BRI

Untuk melakukan tarik tunai tanpa kartu di ATM BRI, Anda perlu memiliki aplikasi BRI Mobile Banking atau BRImo. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

• Login ke aplikasi BRImo di HP Anda dengan user ID dan password, sidik jari, atau face id.
• Pilih menu "Tarik Tunai" yang ada di halaman utama.
• Kemudian, pilih opsi "Rekening Sumber Dana".
• Pilih opsi metode tarik tunai "ATM BRI" (selain itu terdapat pilihan Indomaret dan Agen BRILink).
• Tentukan nominal tarik tunai yang diinginkan.
• Masukkan PIN BRImo untuk melanjutkan transaksi.
• Kemudian, klik "Lanjut".
• Anda akan mendapatkan 6 digit kode akses yang akan berlaku selama 5 menit.
• Setelah itu, kunjungi gerai ATM BRI tedekat.
• Pilih "Transaksi tanpa Kartu".
• Lalu, pilih opsi "Tarik Tunai".
• Masukkan 6 digit kode transaksi yang sudah Anda dapatkan sebelumnya.
• Kemudian, masukkan nomor HP yang digunakan untuk mendaftar BRImo.
• Tunggu beberapa saat sampai tarik tunai Anda berhasil.

Cara Tarik Tunai tanpa Kartu di ATM Mandiri

Nasabah Bank Mandiri juga bisa melakukan tarik tunai tanpa kartu di ATM dengan menggunakan aplikasi Livin’ by Mandiri. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

• Login ke aplikasi Livin' by Mandiri.
• Klik menu "Tarik Tunai" yang ada di halaman utama.
• Anda akan diarahkan pada halaman penarikan tunai, klik opsi "Pilihan Lain".
• Lalu, pilih nominal penarikan yang diinginkan.
• Klik "Lanjut" dan "Buat Kode Token".
• Masukkan EPIN Anda untuk melanjutkan proses.
• Akan muncul notifikasi "Uang Siap Ditarik" beserta kode dan batas waktunya. Jika Anda kehabisan waktu, Anda bisa klik "Buat Kode Token" untuk mendapatkan kode penarikan uang kembali.
• Selanjutnya, kunjungi gerai ATM Bank Mandiri terdekat.
• Tekan "Livin' by Mandiri" dan "Withdrawal".
• Masukkan nomor HP yang terdaftar di aplikasi Livin’ by Mandiri Anda.
• Lalu, tekan "Correct".
• Masukkan nomor token yang muncul pada dashboard m-banking Livin' Adna sebelumnya.
• Tunggu beberapa saat sampai proses tarik tunai tanpa kartu di ATM Mandiri selesai dan uang keluar.

Nah, itulah cara tarik tunai tanpa kartu di ATM BCA, BNI, BRI, dan Mandiri yang bisa Anda lakukan dengan mudah dan praktis. Selamat mencoba!

IDXChannel - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah berhasil masuk dalam jajaran 5 besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/anak BUMN dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia per Juli 2024. Kapitalisasi pasar emiten bank berkode saham BRIS tersebut mencapai Rp116 triliun.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, BSI milik Bank BUMN yang sekarang menjadi salah satu best performing di market yang tentunya menjadi salah satu star selama beberapa tahun terakhir.

"Dari awal pada waktu merger konsepnya sangat clear bahwa kita ingin membangun bank syariah yang inklusif, modern, dan digital,” kata Wamen yang kerap disapa Tiko pada acara Market Outlook 2024, Rabu (17/7/2024).

Sebagai gambaran, BSI pun sempat membukukan kapitalisasi pasar lebih besar dari angka yang diungkapkan Tiko tersebut.

Yaitu pada 30 April 2024 yang mencapai Rp121,78 triliun. Alhasil, pada kurun waktu tersebut BRIS menjadi saham paling berharga di urutan ke-13 yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bahkan sebelumnya, BSI resmi masuk jajaran Top 10 Global Islamic Bank dari sisi kapitalisasi pasar pada 14 Maret 2024 yang saat itu kapitalisasi pasar BRIS mencapai Rp131,47 triliun.

Raihan tersebut lebih cepat dari target yang ingin dicapai untuk menjadi Top 10 Global Islamic Bank pada 2025.

Oleh karena itu, Tiko mengapresiasi kinerja positif yang dicapai oleh BSI selama 3 tahun berdirinya bank syariah terbesar di Indonesia itu.

Dia menilai, kehadiran BSI tidak hanya sebagai bank syariah terbesar di Tanah Air, namun sebuah keberhasilan membangun konsep baru di mana bank syariah menjadi lebih inklusif dan moderat.

“Sampai saat ini BSI bisa punya nasabah hingga 20 juta dengan pertumbuhan BSI mobile yang cepat sekali juga. Ini kita senang sekali karena kita bukan cuma merger tapi membangun ekosistem dan membangun kompetensi baru,” ucap Tiko.

Keberhasilan BSI terlihat pula dari economic value yang dihadirkannya. Pada tahun buku 2023, BSI membagikan dividen tunai Rp855,56 miliar atau Rp18,54 per saham.

Jumlah dividen BSI tersebut naik sebesar 100% dibandingkan dengan tahun buku 2022 yang senilai Rp9,24 per lembar saham.

Besaran dividen itu setara 15 persen laba tahun buku 2023 yang sebesar Rp5,7 triliun. Sebesar 20 persen laba 2023 atau senilai Rp1,14 triliun disisihkan sebagai cadangan wajib.

Sisanya sebesar 65 persen atau sejumlah Rp3,7 triliun digunakan sebagai saldo laba ditahan.

BSI juga terus menunjukkan kinerja yang positif pada 2024 ini. Pada kuartal I-2024, BSI mencetak laba senilai Rp1,71 triliun.

Pencapaian positif BSI didorong oleh pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh pesat, yaitu 10,43 persen secara tahunan (yoy) mencapai Rp297 triliun yang didominasi oleh dana murah. Di mana tabungan tumbuh 8,75 persen dan giro tumbuh hingga 10,52 persen.

Pada Maret 2024, jumlah pengguna BSI Mobile melonjak 29,35 persen yoy menjadi 6,70 juta orang. BSI mobile mencatatkan jumlah transaksi sebesar 118,5 Juta dengan volume transaksi mencapai Rp145,1 triliun. Jumlah nasabah yang membuka rekening secara online pun mencapai 93,6 persen dari nasabah baru BSI.

Sementara itu Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, manajemen perseroan memiliki komitmen untuk terus mendorong laju pertumbuhan secara berkelanjutan.BSI memiliki aspirasi untuk menjadi Top 3 Bank Syariah Global dan menjadi Top 3 Bank di Indonesia dari sisi kapitalisasi pasar dalam waktu 10 tahun mendatang.

“Kami telah menyusun rencana kerja selama 10 tahun, BSI masuk top 3 bank syariah global dari sisi market cap dan menjadi top 3 bank di Indonesia,” ujarnya secara terpisah belum lama ini.

Visi tersebut sangat realistis dicapai. Sebab, pasca merger BSI terus membukukan rekam jejak positif. BSI berhasil mencapai target ROE di atas 18 persen. Setelah merger, nasabah BSI meningkat sekitar 5 juta nasabah.

Dari tahun ke tahun, pertumbuhan aset BSI mencapai dua digit sementara industri perbankan hanya tumbuh satu digit. Saat ini BSI pun telah menjadi bank kelas menengah terbaik di Indonesia, dengan status sebagai bank papan tengah terkemuka.

(SLF)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengungkap sederet langkah yang diambil BI untuk mencapai target tersebut.

"Pertama, penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam stabilisasi nilai tukar melalui struktur suku bunga di pasar uang rupiah untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan meningkatkan aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik," kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Penguatan ini juga ditempuh melalui optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).

"Kedua, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder," kata Perry.

Langkah ketiga adalah penguatan strategi transaksi term-repo dan swap valas yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan.

Keempat, penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.

"Yang kelima, melalui penguatan inovasi dan akseptasi layanan pembayaran digital serta inklusi ekonomi dan keuangan UMKM termasuk literasi dan pelindungan konsumen melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024," kata Perry.

BI terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk memitigasi dampak risiko masih tingginya ketidakpastian global.

Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) ditempuh melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

"Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha," kata Perry.

BI juga terus memperkuat kerja sama internasional pada area kebanksentralan antara lain melalui konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal.

"Serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait," kata dia.

(NIA)