REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) siap mengelola konsesi tambang batu bara seluas 26 ribu hektare (ha) di Kalimantan Timur (Kaltim), setelah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan ini mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memberikan izin konsesi pertambangan untuk organisasi masyarakat, hingga terbitnya IUPK.

"Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," kata Gus Yahya, sapaan akrabnya, saat memberi keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Gus Yahya menjelaskan lokasi konsesi tambang tersebut merupakan milik eks PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group. Gus Yahya mengatakan lahan konsesi tersebut baru sebagian kecil yang dieksplorasi, sehingga ia belum bisa memastikan besaran produksi batu bara yang dihasilkan. PBNU juga memastikan pengerjaan eksplorasi dan eksploitasi tambang dimulai pada Januari 2025.

"Segera. Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kami sudah bisa bekerja," kata Gus Yahya.

Presiden Jokowi sebelumnya telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 soal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah bisa mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) siap mengelola konsesi tambang batu bara seluas 26 ribu hektare (ha) di Kalimantan Timur (Kaltim), setelah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan ini mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memberikan izin konsesi pertambangan untuk organisasi masyarakat, hingga terbitnya IUPK.

"Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," kata Gus Yahya, sapaan akrabnya, saat memberi keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Gus Yahya menjelaskan lokasi konsesi tambang tersebut merupakan milik eks PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group. Gus Yahya mengatakan lahan konsesi tersebut baru sebagian kecil yang dieksplorasi, sehingga ia belum bisa memastikan besaran produksi batu bara yang dihasilkan. PBNU juga memastikan pengerjaan eksplorasi dan eksploitasi tambang dimulai pada Januari 2025.

"Segera. Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kami sudah bisa bekerja," kata Gus Yahya.

Presiden Jokowi sebelumnya telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 soal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah bisa mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) mengatakan kinerja neraca pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal II 2024 menunjukkan perbaikan dengan mencatat defisit 0,6 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan defisit 6 miliar dolar AS pada kuartal I 2024.

"Kinerja neraca pembayaran Indonesia pada kuartal II 2024 membaik dan mendukung ketahanan eksternal," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Perbaikan tersebut ditopang oleh peningkatan kinerja transaksi modal dan finansial yang mencatat surplus serta defisit transaksi berjalan yang tetap terjaga.

Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Juni tercatat tetap tinggi sebesar 140,2 miliar dolar AS, atau setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

NPI 2024 diprakirakan terjaga dengan transaksi berjalan dalam kisaran defisit rendah sebesar 0,1 persen sampai dengan 0,9 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Erwin menuturkan transaksi berjalan mencatat defisit yang rendah. Pada kuartal II 2024, transaksi berjalan mencatat defisit 3,0 miliar dolar AS atau 0,9 persen dari produk domestik bruto (PDB), dibandingkan dengan defisit 2,4 miliar dolar AS atau 0,7 persen dari PDB pada kuartal I 2024.

Surplus neraca perdagangan barang meningkat, dikontribusikan oleh defisit neraca perdagangan migas yang menurun dan surplus neraca perdagangan nonmigas yang relatif stabil.

Ekspor nonmigas tumbuh positif didukung oleh perbaikan harga komoditas dan permintaan dari mitra dagang utama, sementara impor nonmigas relatif stabil dipengaruhi aktivitas ekonomi domestik yang terjaga.

Defisit neraca jasa meningkat dipengaruhi oleh defisit jasa perjalanan (travel) seiring pelaksanaan ibadah haji 2024. Defisit neraca pendapatan primer juga lebih tinggi dipengaruhi oleh pembayaran dividen dan bunga/kupon sesuai pola triwulanan.

Ke depan, Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan neraca pembayaran Indonesia (NPI) tetap sehat dan terus mendukung ketahanan eksternal.

"Kinerja neraca pembayaran Indonesia yang positif diprakirakan berlanjut pada triwulan III-2024," kata Perry dalam konferensi pers Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI Bulan Agustus 2024 di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Pada kuartal II 2024, defisit transaksi berjalan diprakirakan rendah, didukung oleh peningkatan surplus neraca perdagangan. Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat surplus di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Pada Juli 2024, neraca perdagangan kembali mencatat surplus sebesar 0,5 miliar dolar AS. Aliran investasi portofolio asing juga menguat ke berbagai instrumen pasar keuangan domestik, seperti Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan saham, yang hingga 19 Agustus 2024 (quarter to date/qtd) secara neto tercatat inflow sebesar 7,2 miliar dolar AS.

Posisi cadangan devisa akhir Juli 2024 tercatat meningkat menjadi 145,4 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau pembiayaan 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Ke depan, NPI 2024 diprakirakan terjaga dengan transaksi berjalan dalam kisaran defisit rendah sebesar 0,1 persen sampai dengan 0,9 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Neraca transaksi modal dan finansial diprakirakan tetap surplus, ditopang oleh peningkatan investasi portofolio dan Penanaman Modal Asing (PMA), sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana membeli 100 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, untuk membangun fasilitas dan kantor untuk PBNU hingga peluang bisnis bagi organisasi.

"Insya Allah kami ingin membeli tanah di IKN itu, ya mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare misalnya, untuk kemudian kami gunakan untuk membangun sejumlah fasilitas untuk organisasi," kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf saat memberi keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Hal itu disampaikan Gus Yahya, sapaan akrabnya, usai menemui Presiden Joko Widodo yang berlangsung selama hampir satu setengah jam. Gus Yahya mengatakan Presiden Jokowi merestui rencana PBNU tersebut untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan dan keagamaan di IKN.

Presiden Jokowi pun, kata Gus Yahya, memberikan saran terkait lokasi lahan yang bagus yang bisa dibeli oleh NU di IKN. Oleh karenanya, PBNU segera berkomunikasi dengan Otorita IKN untuk membahas lebih lanjut rencana tersebut.

"Ada sejumlah saran-saran beliau mengenai lokasi yang bagus untuk bisa dibeli oleh NU di IKN. Kemudian fasilitas-fasilitas apa yang mungkin bisa dibangun oleh NU di IKN," kata Gus Yahya.

Selain membangun fasilitas, PBNU juga mempertimbangkan potensi bisnis di IKN dengan modal yang diperkirakan mencapai Rp 2 triliun sampai Rp 3 triliun.

"Yang sekarang kami punya adalah gagasan mengenai konsolidasi kapital untuk itu. Gimana caranya? Nah nilainya masih akan kita hitung, ya mungkin kita butuh sekitar dua atau tiga triliun rupiah," kata Gus Yahya.

Gus Yahya menambahkan bahwa NU meyakini pembangunan di IKN sebuah gagasan penting yang harus didukung, terutama dengan landasan undang-undang yang memastikan keberlanjutan pembangunan di IKN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat ini, sistem pembayaran dengan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) telah menjadi salah satu pilihan utama masyarakat dalam bertransaksi non tunai. Menurut data Bank Indonesia (BI), hingga akhir Triwulan II 2024 tercatat transaksi QRIS tumbuh 226,54 persen secara year on year (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta.

Tidak hanya konsumen, para pelaku usaha juga turut dipermudah usahanya ketika menggunakan QRIS karena lebih efisien dan tidak harus menyiapkan uang kembalian.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan selama ini para merchant BRI telah dilengkapi aplikasi khusus bernama BRImerchant yang dapat jadi solusi praktis pengelolaan transaksi, termasuk untuk membuat QRIS yang dapat diterbitkan dalam waktu singkat.

“Selain dapat membuat QRIS dalam sekejap, aplikasi BRImerchant juga mempermudah pelaku usaha memantau transaksi pembayaran dari para pembeli. Melalui fitur Monitoring Detail Transaksi, pelaku usaha dapat melihat riwayat transaksi dari setiap QRIS yang mereka miliki secara harian. Pelaku usaha juga dapat men-download laporan transaksi tersebut secara harian maksimum dalam kurun waktu 1 bulan,” imbuh Andrijanto.

Aplikasi ini turut dilengkapi dengan voice notification dan complaint handling sehingga nasabah dapat leluasa berkonsultasi atas problem yang mereka miliki.

Berikut cara mudah membuat QRIS BRI melalui aplikasi BRImerchant:

1.⁠ ⁠Download dan masuk ke aplikasi BRImerchant

2.⁠ ⁠Klik daftar dan pilih menu “Daftar Jadi Merchant QRIS BRI”

3.⁠ ⁠Ambil foto KTP

4.⁠ ⁠Isi data pemilik usaha

5.⁠ ⁠Isi data usaha

6.⁠ ⁠Lakukan verifikasi wajah

7.⁠ ⁠Buat akun BRImerchant dengan masukkan nomor handphone dan kata sandi

8.⁠ ⁠Pendaftaran Merchant QRIS BRI berhasil!

Untuk informasi lebih lanjut terkait BRImerchant kunjungi bbri.id/qrisselfonboarding.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam rangka mendorong transisi energi, Pertamina secara berkelanjutan menjalin kerja sama dengan mitra strategis global dalam mengembangkan energi hijau yang lebih ramah lingkungan. Pertamina sepakat menjalin kerja sama sinergis dengan Hyundai Motor Asia Pacific HQ untuk pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia.

Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, Salyadi Dariah Saputra, mengatakan kerja sama pengembangan ekosistem hidrogen merupakan komitmen Pertamina melakukan percepatan transisi energi sekaligus mendukung target pemerintah mencapai Net Zero Emission pada 2060.

Menurut Salyadi, Pertamina telah memetakan 17 lokasi sumber pasokan hidrogen yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Saat ini Pertamina juga tengah mengembangkan pilot project hidrogen hijau di area geothermal Ulubelu dengan target produksi 100 kg/hari.

Di hilir, Pertamina juga tengah membangun pilot project Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) di Daan Mogot, Jakarta Barat yang akan menjadi integrated energy refueling station pertama di Indonesia. Nantinya, SPBH ini akan menyediakan tiga jenis bahan bakar dalam satu stasiun pengisian, yaitu BBM, gas, dan hidrogen.

“Pengembangan hidrogen akan menjadi salah satu portofolio bisnis energi bersih di masa depan dan berpotensi menjadikan Indonesia menjadi pemain utama di kawasan,” tandas Salyadi.

Salyadi menambahkan, pengembangan hidrogen hijau akan jadi tren dunia dan bisa menjadi salah satu bisnis masa depan Pertamina. Pengembangan hidrogen memerlukan investasi besar serta dukungan regulasi dari Pemerintah sehingga ekosistem hidrogen di sektor transportasi bisa terbangun dengan baik.

“Pertamina menyambut baik kerja sama dengan Hyundai Motor Company dan kolaborasi ini diharapkan akan mendorong upaya dekarbonisasi dan penggunaan energi bersih di sektor transportasi,” imbuhnya.

Sunny Kim, President Hyundai Motor Asia Pacific Headquarters sebagai perwakilan dari Hyundai Motor Company memperkuat visi bersama antara kedua perusahaan. “Selama lebih dari dua dekade, Hyundai Motor Company telah berdedikasi pada pengembangan teknologi hidrogen. Kemitraan dengan Pertamina bertujuan untuk memajukan implementasi hidrogen pada sektor transportasi di Indonesia. Kami berharap dapat mencapai masa depan yang berkelanjutan dan dapat berkontribusi pada transisi energi di kawasan bersama-sama,” ujarnya.

Kesepakatan antara Pertamina dengan Hyundai Motor Company diwujudkan melalui Perjanjian Kerja Sama (MoU) oleh Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha Pertamina, Salyadi Dariah Saputra dan representative dari Hyundai Motor Company pada 30 Mei 2024.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social and Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

REPUBLIKA.CO.ID, PANAJAM PASER UTARA -- Pasokan listrik yang andal dan hijau PT PLN (Persero) dalam mendukung pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke 79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara menuai apresiasi dari berbagai pihak. Staf Khusus Kepala Otorita IKN merangkap Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Troy Pantouw mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan dan mitra yang sudah mendukung termasuk PLN.

"Tentu kehadiran listrik menjadi salah satu peran vital dalam suksesnya HUT ke-79 RI yang pertama kalinya diselenggarakan di IKN. Kami mengapresiasi langkah PLN yang telah mendukung suksesnya acara ini melalui pasokan listrik hijau yang andal," ujar Troy.

Sementara itu, Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio yang juga menghadiri HUT ke-79 RI di IKN mengungkapkan bahwa suksesnya pelaksanaan upacara peringatan di IKN tidak lepas dari dukungan sistem kelistrikan PLN.

“Kita sangat bersyukur gelaran Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN telah terlaksana dengan lancar. Kami juga mengapresiasi listrik yang begitu andal dan hijau dari PLN dalam mendukung momen bersejarah ini,” kata Wishnutama.

Wishnutama mengatakan, PLN tidak hanya memastikan pasokan listrik aman tetapi juga menyiagakan para personel di setiap venue acara. Sehingga, pelaksanaan acara berjalan lancar tanpa gangguan kelistrikan.

“Bahkan, tidak hanya pasokan listriknya, para personel PLN juga sangat sigap membantu panitia dalam menyiapkan instalasi di tiap venue acara,” tambahnya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, penyediaan pasokan listrik untuk IKN dilakukan secara matang dengan menyiapkan infrastruktur pendukung serta mengandalkan sumber energi bersih. "Kami berterima kasih atas kepercayaan Pemerintah kepada PLN dalam menghadirkan sumber energi listrik hijau di IKN. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kelistrikan yang ada untuk mendukung IKN sebagai smart, green and beautiful city," jelas Darmawan.

Darmawan mengatakan, saat ini pasokan listrik IKN dipasok dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 10 megawatt (MW). PLN pun telah menuntaskan pengerjaan jaringan transmisi dan di saat bersamaan, PLN terus mengembangkan infrastruktur pendukung lainnya seperti jaringan distribusi dan melanjutkan konstruksi tahap II PLTS IKN berkapasitas 40 MW.

"Saya sangat bangga akan upaya seluruh insan PLN Group dalam bekerja sama, berkordinasi dan mendukung layanan kelistrikan hijau di IKN. Ke depannya, kami akan terus mengembangkan sistem kelistikan di IKN berbasis pada listrik hijau yang bersih," kata Darmawan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT TASPEN (Persero) berkomitmen untuk selalu memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik bagi para peserta, terutama bagi peserta pensiun yang membutuhkan perhatian khusus. Komitmen ini diwujudkan dengan implementasi layanan berupa perlakuan khusus bagi peserta lansia dengan kondisi sakit dan uzur yang tidak dapat melakukan enrollment dan autentikasi mandiri secara berkala.

Peserta dapat mengakses layanan ini dengan cara mengajukan Permohonan Perlakuan Khusus yang diajukan melalui mitra bayar TASPEN. Per Juli 2024, tercatat sebanyak 20.439 peserta pensiun di seluruh Indonesia yang terlayani perlakuan khusus tersebut. Melalui layanan yang telah berjalan sejak 10 tahun ini, peserta pensiun mendapatkan kemudahan dalam menerima pensiun bulanan, walaupun tetap berada di rumah.

Perlakuan khusus ini menjamin bahwa setiap peserta pensiun mendapatkan pemenuhan hak manfaat secara maksimal, meskipun menghadapi keterbatasan fisik. Corporate Secretary TASPEN, Pudiastuti Citra Adi, mengatakan, perlakuan khusus ini merupakan salah satu langkah konkret TASPEN dalam memastikan setiap peserta pensiun, tanpa terkecuali, dapat menerima hak pensiunnya dengan mudah dan tanpa hambatan.

"Selain itu, TASPEN secara aktif melakukan monitoring pelaksaan perlakuan khusus bersama seluruh mitra bayar yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia untuk memastikan agar seluruh peserta pensiun mendapatkan manfaat dan kemudahan layanan," ujarnya.

Secara lebih rinci, peserta pensiun berhak mendapatkan perlakuan khusus apabila tidak memungkinkan untuk datang ke Kantor Cabang TASPEN maupun mintra bayar TASPEN guna melakukan enrollment ataupun autentikasi secara mandiri. Kondisi ini dapat terjadi apabila peserta tidak bisa melakukan seluruh enrollment data biometrik, yang terdiri dari perekaman sidik jari, pengenalan wajah, ataupun suara.

Disamping itu, peserta yang kondisi fisik dan kesehatannya mengalami sakit atau uzur juga masuk dalam kriteria yang mendapatkan perlakuan khusus. Apabila peserta pensiun dipastikan memenuhi kriteria tersebut, maka pasangan/ahli waris/keluarga peserta pensiun dapat mengajukan Permohonan Perlakuan Khusus dengan memenuhi persyaratan dokumen berupa:

1. Surat Permohonan Pensiun Khusus.
2. Pas foto seluruh badan peserta pensiun
3. Foto terbaru dari peserta pensiun yang menunjukkan tampilan fisik secara menyeluruh.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
5. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Pensiun.

Syarat-syarat tersebut kemudian diajukan ke mitra bayar TASPEN.

Suryani, istri dari Syuaibun yang merupakan peserta TASPEN Kantor Cabang Depok, menjadi salah satu peserta yang menerima perlakuan khusus sejak Februari 2024 lalu. Ia menjelaskan bahwa kondisi sang suami yang sedang sakit membuat tidak dapat melakukan otentikasi, sehingga layanan perlakuan khusus telah membantunya dalam menerima pensiun bulanan.

“Suami saya menderita stroke yang menyerang bagian tubuh sebelah kanan. Hal ini membuatnya tidak dapat bicara lagi. Karena kondisi ini suami saya tidak bisa melakukan autentikasi, namun TASPEN memberikan perlakuan khusus, sehingga dana pensiun selalu kami terima setiap bulan dengan lancar. Saya merasa tenang dengan kemudahan yang diberikan TASPEN.” jelas Suryani.

Perlakuan khusus yang diberikan TASPEN pun sejalan dengan arahan Menteri BUMN, Erick Thohir, yang meminta seluruh BUMN untuk senantiasa menghadirkan layanan yang terpadu, transparan dan terukur dalam menjalankan proses bisnis. Bersama seluruh 44 Mitra Bayar, TASPEN akan terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh peserta melalui berbagai inovasi berkelanjutan, sehingga peserta dapat menikmati masa tua dengan lebih tenang dan sejahtera.

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Pusat Pengelolaan Utang Nasional Arab Saudi telah menyelesaikan penerimaan permintaan investor untuk menerbitkan Sukuk lokal pada bulan Agustus 2024, sebagai bagian dari program Sukuk pemerintah Arab Saudi dalam mata uang Riyal Saudi. Total alokasi untuk penerbitan ini ditetapkan sebesar 6,018 miliar riyal Saudi atau sekitar Rp 24 trilun.

Adapun penerbitan sukuk akan dibagi menjadi lima tahap. Tahap pertama, senilai 2,818 miliar riyal Saudi atau sekitar Rp 11,56 triliun yang akan jatuh tempo pada tahun 2029. Tahap kedua, senilai total 1,992 miliar riyal saudi atau sekitar Rp 8,2 triliun yang akan jatuh tempo pada tahun 2031.

"Untuk tahap ketiga, senilai 152 juta saudi riyal (Rp 628 miliar) akan jatuh tempo pada tahun 2034. Tahap keempat, senilai 415 juta riyal Saudi (Rp 1,7 triliun) akan jatuh tempo pada tahun 2036, dan tahap kelima, senilai total 642 juta riyal Saudi (Rp 2,6 triliun) akan jatuh tempo pada tahun 2039," seperti dikutip dari Zawya, Kamis (22/8/2024).

Adapun, permintaan pembelian instrumen utang pemerintah daerah ini diajukan melalui dealer utama yang dikontrak oleh Pusat Pengelolaan Utang Nasional. Dealer ini bertanggung jawab mengelola permintaan investor di pasar primer secara terjadwal setiap bulan.

Sukuk merupakan instrumen investasi alternatif yang menjadi primadona dari awal peluncurannya sampai sekarang. Dari awal peluncurannya, sukuk dikategorikan kedalam dua bentuk yaitu asset-based dan asset-backed sukuk. Asset-based sukuk merupakan sukuk yang berbasis aset riil sedangkan asset-backed sukuk merupakah sukuk yang melekat dan di backup oleh aset riil. Pengkonstrukan sukuk tersebut didasari oleh teknik dan fitur komersial yang melekat pada masing-masing tipe untuk memenuhi persyaratan kepatuhan syariah.

Asset-based sukuk adalah jenis aset atau usaha bisnis yang memberikan alternatif kepada penerbit, akan tetapi tidak untuk asetnya. Tidak terjadi penjualan sepenuhnya dari aset kepada investor untuk memperoleh kepemilikan dari aset akan tetapi investor hanya menikmati kepemilikan kemanfaatan (beneficial ownership).

Sukuk berbasis aset riil ini hanya digunakan untuk membuat struktur transaksi sesuai syariah secara form. Pada dasarnya, aset riil yang dijadikan dasar penerbitan sukuk tidak dijadikan sumber pembayaran atau tidak serta merta menjadi back-up untuk pembayaranya. Sukuk berbasis aset terstruktur untuk mereplikasi obligasi. Selain itu, imbal dihitung sebagai persentase dari jumlah total yang "diinvestasikan" bukan sebagai persentase dari total keuntungan. Dari perspektif hukum dalam perpajakan, sukuk berbasis aset diperlakukan sebagai obligasi dan dalam akuntansi diperlakukan dalam "on balance sheet".

Sedangkan asset-backed sukuk merupakan sukuk yang dijaminkan atas aset riil dengan penerbitan yang didasari aset riil tersebut. Aset ini dipisahkan kepemilikannya kepada Special Purpose Vehicle (SPV) dan menjadi sumber pembayarannya. Dalam perpektif akuntansi penghitunganya dilakukan dalam "off balance sheet".

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Data Administrasi Regulasi Keuangan Nasional China menunjukkan pertumbuhan laba bersih bank-bank komersial di negara itu mencatatkan tren penurunan laba bersih. Hal ini disebabkan lantaran adanya penurunan suku bunga pinjaman dan penyempitan margin bunga bersih.

"Rata-rata suku bunga pinjaman korporasi baru yang diterbitkan dalam tujuh bulan pertama tahun ini turun 39 basis poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy)," ujar Direktur Departemen Statistik dan Pengawasan Risiko di Regulator Sektor Perbankan China Liao Yuanyuan dikutip dari Reuters Kamis (22/8/2024).

Ia mengatakan, sektor perbankan China menghadapi tekanan profitabilitas lantaran pemberi pinjaman didorong untuk memberikan pinjaman murah guna mendorong ekonomi yang melambat. Sementara permintaan pinjaman tetap lemah di tengah kemerosotan properti yang berkepanjangan lantaran permintaan konsumsi yang lesu.

"Regulator akan membimbing bank untuk meningkatkan manajemen dan mengembangkan titik pertumbuhan laba baru," kata Liao.

Sementara Wakil Kepala Administrasi Regulasi Keuangan Nasional (National Financial Regulatory Administration/NFRA) China Xiao Yuanqi mengatakan, bank dan lembaga asuransi masih memiliki amunisi yang cukup untuk mengimbangi risiko. Regulator juga mengatakan akan memperkuat pengawasan terhadap pemegang saham utama di lembaga keuangan kecil dan menengah untuk mengendalikan risiko keuangan mereka.

"Lembaga keuangan kecil dan menengah harus fokus pada bisnis utama mereka dan tidak secara membabi buta mengejar ekspansi yang berlebihan," kata Xiao.

Selain itu, regulator juga akan terus mempromosikan lembaga keuangan untuk meningkatkan dukungan kepada sektor properti.

Liao juga menyampaikan bahwa bank-bank komersial telah menyetujui 5.392 proyek properti di bawah program "daftar putih". "Hal ini dilakukan bertujuan untuk menyuntikkan likuiditas ke sektor yang dilanda krisis, dengan jumlah pembiayaan hampir 1,4 triliun yuan (Rp 30.452 triliun)," kata Liao.

"Regulator juga akan mendorong pemerintah kota setempat untuk memasukkan proyek properti yang memenuhi syarat ke dalam program sebanyak mungkin untuk memenuhi permintaan pembiayaan proyek yang mengalami kesulitan dalam mengumpulkan uang," tambah Liao.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan kredit pada 2024 berada dalam kisaran 10-12 persen secara year on year (yoy). Hal itu disampaikan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Agustus 2024 pada Rabu (21/8/2024).

Proyeksi itu setidaknya berkaca dari pertumbuhan kredit update pada Juli 2024 tetap kuat yaitu mencapai 12,40 persen yoy. Perkembangan ini ditopang oleh sisi penawaran berupa minat penyaluran kredit tetap terjaga didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Juli 2024 sebesar 7,72 persen, strategi realokasi alat likuid ke kredit dan perbankan, serta dukungan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) BI.

Perry menyebut, untuk memperkuat pendanaan, perbankan juga mengoptimalkan sumber pendanaan selain dari DPK, antara lain melalui penerbitan surat-surat berharga dan pinjaman. “Sisi permintaan juga mendukung pertumbuhan kredit bersumber dari permintaan korporasi sejalan dengan kinerja penjualan yang masih kuat,” ujar dia.

Sementara itu, lanjutnya, permintaan kredit rumah tangga masih tinggi terutama pada KPR. Secara sektoral, pertumbuhan kredit yang tinggi terjadi pada mayoritas sektor ekonomi, terutama pada sektor industri, listrik, gas, dan air (LGA), dan pengangkutan.

Adapun, berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi, yang masing-masing tumbuh sebesar 15,20 persen (yoy), 11,60 persen (yoy), dan 10,98 persen (yoy) pada Juli 2024. Pembiayaan syariah dan kredit UMKM tumbuh masing-masing sebesar 11,75 persen (yoy) dan 5,16 persen (yoy).

“Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit 2024 diprakirakan berada pada batas atas kisaran 10-12 persen,” tegasnya.

Lebih lanjut, Perry mencatat ketahanan sistem keuangan terjaga baik dengan melihat sejumlah data. Likuiditas perbankan pada Juli 2024 tetap memadai tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi sebesar 25,56 persen.

Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan tercatat tinggi sebesar 26,09 persen, sehingga dapat menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit.

Sementara itu, risiko kredit bermasalah perbankan (non-performing loan/NPL) pada Juni 2024 terjaga rendah, sebesar 2,26 persen (bruto) dan 0,78 persen (neto). “Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasil stress test perbankan terkini,” ujarnya.

Lebih lanjut Perry mengungkapkan adanya dua skenario mengenai penurunan suku bunga Fed Funds Rate (FFR) pada sisa tahun ini dan tahun depan. Perry menjelaskan, setidaknya ada tiga faktor yang diperhatikan dalam menentukan kedua skenario tersebut. Yakni faktor kondisi perkembangan ekonomi AS, kebijakan atau settlement dalam Federal Open Market Committee (FOMC) dan ekspektasi pasar.

“Dalam dua hari ini kami mendiskusikan bahwa baseline dengan probabilitas 75 persen ke atas FFR akan turun dua kali tahun ini, yaitu September dan kalau enggak November ya Desember, masing-masing 25 bps,” ungkapnya.

Kemudian, skenario yang sama dalam data independennya, pada 2025 mendatang diperkirakan terjadi tiga kali penurunan suku bunga FFR, dengan masing-masing penurunannya sebesar 25 bps. Sebagian penurunan suku bunga itu terjadi pada triwulan I/ 2024, dan sebagian kecil terjadi di triwulan II/ 2024.

“Tapi kami juga melihat skenario potensial risk dengan probabilitas 50—75 persen, bahwa tahun ini tetap akan turun dua kali seperti baseline, tapi tahun depan kemungkinan turunnya hanya dua kali. Dua skenario itu yang kami takar,” kata Perry.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi bergerak di jalur yang solid pada kisaran 4,7-5,5 persen pada tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Agustus 2024.

“Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7—5,5 persen. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makroprudensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, khususnya dari sisi permintaan,” ujar Perry dalam RDG di Kompleks BI, Rabu (21/8/2024).

Menurut penuturan Perry, sejumlah program yang mendorong pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah proyek strategi nasional (PSN). Sebab, pembangunan PSN akan menarik bagi investor untuk berinvestasi.

“Berlanjutnya PSN diperkirakan dapat meningkatkan investasi, khususnya investasi swasta. Kenaikan stimulus fiskal 2024 dari 2,3 persen menjadi 2,7 persen dari PDB diharapkan juga dapat secara efektif memberikan dampak pengganda terhadap perekonomian,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Perry menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi triwulan II/2024 tercatat sebesar 5,05 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Capaian itu didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Ekspor tercatat meningkat didorong oleh permintaan mitra dagang utama dan kenaikan ekspor jasa.

Berdasarkan lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran. Secara spasial, pertumbuhan tercatat meningkat di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di Bali-Nusa Tenggara dan Sulawesi-Maluku-Papua.

“Ke depan, pertumbuhan ekonomi perlu terus didorong sehingga tetap dapat menjaga keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian nasional,” tuturnya.

Perry melanjutkan, konsumsi rumah tangga perlu untuk semakin ditingkatkan, sejalan dengan berakhirnya faktor musiman mengenai hari besar keagamaan nasional (HBKN) dan dampak pelaksanaan pemilu pada semester I/2024.