REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) siap mengelola konsesi tambang batu bara seluas 26 ribu hektare (ha) di Kalimantan Timur (Kaltim), setelah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan ini mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memberikan izin konsesi pertambangan untuk organisasi masyarakat, hingga terbitnya IUPK.

"Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," kata Gus Yahya, sapaan akrabnya, saat memberi keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Gus Yahya menjelaskan lokasi konsesi tambang tersebut merupakan milik eks PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group. Gus Yahya mengatakan lahan konsesi tersebut baru sebagian kecil yang dieksplorasi, sehingga ia belum bisa memastikan besaran produksi batu bara yang dihasilkan. PBNU juga memastikan pengerjaan eksplorasi dan eksploitasi tambang dimulai pada Januari 2025.

"Segera. Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kami sudah bisa bekerja," kata Gus Yahya.

Presiden Jokowi sebelumnya telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 soal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah bisa mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) siap mengelola konsesi tambang batu bara seluas 26 ribu hektare (ha) di Kalimantan Timur (Kaltim), setelah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan ini mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memberikan izin konsesi pertambangan untuk organisasi masyarakat, hingga terbitnya IUPK.

"Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," kata Gus Yahya, sapaan akrabnya, saat memberi keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Gus Yahya menjelaskan lokasi konsesi tambang tersebut merupakan milik eks PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group. Gus Yahya mengatakan lahan konsesi tersebut baru sebagian kecil yang dieksplorasi, sehingga ia belum bisa memastikan besaran produksi batu bara yang dihasilkan. PBNU juga memastikan pengerjaan eksplorasi dan eksploitasi tambang dimulai pada Januari 2025.

"Segera. Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kami sudah bisa bekerja," kata Gus Yahya.

Presiden Jokowi sebelumnya telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 soal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah bisa mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diimbau memikirkan ulang kebijakan memberikan izin konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan di pengujung masa jabatan periode keduanya.

Menurut Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto, kebijakan Jokowi menebar izin tambang bagi Ormas keagamaan berpotensi menimbulkan kekacauan dalam tata kelola tambang di Indonesia, serta bisa menyisakan problem bagi pemerintahan mendatang.

"Menjelang purna tugas, madeg pandito, pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden terpilih. Bukan malah ngegas kejar tayang saat injury time," kata Mulyanto kata Mulyanto dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Kamis (1/8/2024).

Menurut Mulyanto, sebaiknya pemerintah membatalkan aturan pemberian konsesi tambang bagi Ormas keagamaan mengingat usia periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi tinggal 3 bulan lagi.

Dia berharap di pengujung kekuasaan, Presiden Jokowi sebaiknya jangan membuat kebijakan yang dapat menimbulkan kekacauan.

"Umur Indonesia masih panjang. Estafet pengabdian terus mengalir seperti panta rhei. Jadi tidak perlu grasa-grusu,” ucap Mulyanto.

Menurut Mulyanto, dengan kebijakan memberikan prioritas khusus izin tambang kepada Ormas keagamaan maka sebenarnya pemerintah sudah melanggar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di dalam beleid itu, kata Mulyanto, mengamanatkan pemerintah memberikan prioritas izin pertambangan hanya kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).

“Itulah kenapa dalam Undang-Undang Minerba, amanat pengusahaan minerba diberikan kepada badan usaha, termasuk koperasi. Karena ini masalah pengusahaan, yang harus dilakukan oleh ahlinya, mereka yang memiliki spesialisasi dan kompetensi,” ujar Mulyanto.

Sebelumnya diberitakan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima izin konsesi tambang dari pemerintahan Presiden Jokowi.

Sedangkan Ormas Persatuan Islam (Persis), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia juga menyatakan tengah mengkaji izin pengelolaan tambang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan pemerintah memberikan prioritas izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan dianggap bisa memicu kecemburuan, dan merusak tata kelola tambang sesuai amanat melalui undang-undang.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengatakan, kebijakan dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat rawan memicu kecemburuan dan bahkan persaingan di antara Ormas.

Dia memperkirakan setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima izin tambang dari pemerintahan Presiden Jokowi, maka terbuka kemungkinan berikutnya Ormas pemuda dan lainnya juga mengikuti jejak itu.

Dia khawatir jika kebijakan itu dilanjutkan maka akan terjadi kerumitan dalam pengelolaan tambang lantaran Ormas belum tentu mampu, berkompeten, berkualifikasi, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan tambang.

“Akhirnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menguap, karena kita tidak bisa membedakan lagi tugas, fungsi, dan program-kegiatan antara sektor privat, yang mengurusi ekonomi, dengan sektor ketiga, yang mengurusi masyarakat sipil," kata Mulyanto dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Kamis (1/8/2024).

"Terjadi tumpang-tindih. Lalu memicu kekacauan,” sambung Mulyanto.

Mulyanto juga mengingatkan Ormas keagamaan berpotensi kehilangan fokus dalam mengurus umat beragama jika terlampau sibuk mengelola konsesi tambang.

khawatir fenomena Ormas keagamaan yang berduyun-duyun ingin mengelola tambang bisa merusak tata kelola minerba sekaligus menjatuhkan wibawa lembaga di mata umat.

Maka dari itu Mulyanto meminta pemerintah dan pimpinan ormas mengkaji ulang kebijakan ini.

Menurut Mulyanto, dengan kebijakan memberikan prioritas khusus izin tambang kepada Ormas keagamaan maka sebenarnya pemerintah sudah melanggar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di dalam beleid itu, kata Mulyanto, mengamanatkan pemerintah memberikan prioritas izin pertambangan hanya kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan yang bersedia menerima izin dan mengelola kawasan tambang dianggap memprihatinkan.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima izin tambang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sedangkan Ormas Persatuan Islam (Persis), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia juga menyatakan tengah mengkaji izin pengelolaan tambang.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, justru prihatin dengan sikap sejumlah ormas keagamaan bersedia mengelola tambang.

Dia khawatir tugas utama Ormas keagamaan mengurus umat menjadi agak dikesampingkan karena kesibukan mengelola tambang.

Dia bahkan mengibaratkan dengan peristiwa Perang Uhud di masa Nabi Muhammad S.A.W., yakni ketika fokus sebagian pasukan Muslim teralihkan oleh rampasan perang yang berakibat mereka kalah.

“Fenomena ini seperti kisah Perang Uhud, di mana kaum Muslimin beramai-ramai turun dari bukit Uhud untuk berebut ghonimah (harta rampasan perang), dan meninggalkan tugas pokok pos penjagaan. Ujung-ujungnya umat tidak terurus,” kata Mulyanto dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Kamis (1/8/2024).

Mulyanto khawatir fenomena Ormas keagamaan yang berduyun-duyun ingin mengelola tambang bisa merusak tata kelola minerba sekaligus menjatuhkan wibawa lembaga di mata umat.

Maka dari itu Mulyanto meminta pemerintah dan pimpinan ormas mengkaji ulang kebijakan ini.

Menurut Mulyanto, dengan kebijakan memberikan prioritas khusus izin tambang kepada Ormas keagamaan maka sebenarnya pemerintah sudah melanggar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di dalam beleid itu, kata Mulyanto, mengamanatkan pemerintah memberikan prioritas izin pertambangan hanya kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberian izin tambang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dianggap sebagai taktik kooptasi dan mendapatkan dukungan politik, serta meredam potensi konflik.

Setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan menerima izin usaha pertambangan yang ditawarkan pemerintah, jejak itu diikuti oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

"Ketika ormas keagamaan diberikan izin usaha penambangan itu adalah kooptasi," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur dalam diskusi daring, Senin (29/7/2024), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Isnur mengambil contoh PBNU yang ditawarkan menambang pada bekas lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC).

"Dulunya PT KPC 80 sampai 90 ribu hektare sekarang sisa 28 ribu hektare. Ditawarkan ke NU, itu lokasi tambang terbesar di dunia," kata Isnur.

Buat melanjutkan penambangan, kata Isnur, PBNU harus melakukan reklamasi dari proses penambangan sebelumnya.

"Ceruknya luar biasa besar dan NU punya kewajiban untuk melakukan reklamasi," ucap Isnur.

Dilanjutkan Isnur, PP Muhammadiyah juga menerima izin tambang yang serupa, ditawarkan lahan bekas PT Arutmin.

Menurut dia, taktik itu dijalankan oleh pemerintah guna meredam kritik dan menjaga kepentingan para pebisnis tambang tetap terakomodir, dan berbagi ceruk bisnis dengan ormas keagamaan.

Isnur bahkan menyebut operasi pemberian izin tambang itu diorkestrasi Presiden Jokowi melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Di sisi lain, kata Isnur, pengusaha yang memiliki kepentingan usaha pertambangan juga tetap bisa menjalankan kegiatan bisnis mereka dan hanya perlu menggandeng Ormas keagamaan supaya usaha mereka tak terganggu.

"Itu bagian dari kooptasi. Itu operasi by design, di mana Bahlil, JK (Jusuf Kalla) datang dan lain-lain datang. Dan Muhammadiyah yang mulai kritis pada pemerintah beralih menerima proyek-proyek itu," papar Isnur.

Isnur khawatir jika Ormas keagamaan yang menerima izin tambang bertambah maka berpotensi membuka ajang konflik baru secara horizontal dengan masyarakat setempat yang lingkungannya rusak akibat kegiatan pertambangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ulil Abshar Abdalla atau yang akrab dipanggil Gus Ulil menyampaikan sembilan tesis terkait masalah izin tambang untuk ormas keagamaan.

Hal ini disampaikan Gus Ulil dalam diskusi bertema "Agama, Krisis Lingkungan dan HAM: Izin Tambang untuk Ormas Masalah atau Maslahah?".

"Ada sembilan posisi yang saya ajukan di sini," ujar Gus Ulil di hadapan aktivis lingkungan dan intelektual di Kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Pertama, dia menyampaikan bahwa perdebatan soal tambang tidak bisa dilepaskan dari isu besar soal lingkungan saat ini, yaitu climate change. Menurut dia, isu besar ini bukan saja beroperasi pada level kebijakan saja, melainkan ada pengandaian-pengandaian filosofis dan ideologis dibaliknya.

"Sekaligus juga kita harus akui ada kepentingan-kepentingan politik-ekonomi yang digerakkan oleh kepetingan negata Barat yang intinya adalah mempertahankan dan melanggengkan sebuah dominasi," kata Gus Ulil.

Kedua, menurut dia, aktivisme lingkungan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari global aktivisme, terutama dari gerakan environmentalism atau lingkunganisme yang digerakkan kekuatan global.

Ketiga, Gus Ulil mengungkapkan bahwa di balik kritik-kritik atas tambang ada ideologi yang beroperasi di baliknya, yaitu ideologi lingkunganisme. Menurut dia, ideologi ini tidak seluruhnya bisa diafirmasi dan disetujui oleh fikih atau Islam.

"(Keempat) saya jelas sebagai seorang Muslim akan memakai Islam sebagai standar filosofis, etis, dan juga standar paradigmatik untuk melihat masalah ini. Saya memberikan disclaimer, tentu saja ini Islam yang saya pahami. Tentu saja bisa dipertimbangkan oleh teman-teman yang lain," jelas dia.

Kelima, lanjut Gus Ulil, isu lingkungan secara global saat ini sudah menjadi perdebatan ideologi, mirip dengan debat antara Sunni Syiah dalam soal imamah.

"Karena kuatnya nuansa ideologis ini, debat-debat soal climate change di luar sana, terutama di Barat, dan terutama lagi di Amerika Serikat, sudah mirip dengan debat keagamaan, antara yang pro-climate change versus dengan climate change denial atau skeptic," ujar dia.

Keenam, Gus Ulil menilai, sebagian kritik terhadap kebijakan pemerintah soal tambang tidak hanya didorong oleh isu lingkungan, tapi juga didorong oleh ideologi lingkungan.

"Sebagian kritik-kritik atas kebijakan pemerintah dalam soal tambang terutama setelah terbitnya PP nomor 25 tahun 2024 yang memberikan konsensi tambang kepada ormas keagamaan di-drive, didorong, bukan sekadar oleh konsen pada isu lingkungan tetapi juga di-drive juga oleh ideologi lingkungan," kata dia.

Karena itu, Gus Ulil mengendus adanya semangat keagamaan di dalam kritik-kritik tersebut, sehingga nada-nadanya agak religius. Menurut dia, nada kritik yang disampaikan itu seperti nada kritiknya Syiah kepada Sunni atau sebaliknya.

"Jadi teman-teman yang mengkritik soal tambang ini, saya tidak menyebut secara spesifik, itu nada kritiknya itu seperti nada kritiknya orang Syiah kepada Sunni ataupun sebaliknya. Keras sekali. Gak bisa ketemu," ucap dia.

Ketujuh, Gus Ulil berpandangkan bahwa isu lingkungan ini harus didowngrade atau diturunkan levelnya dari isu ideologi kepada level yang lebih teknis yaitu fikih.

Tujuannya adalah agar masalah ini tidak menjadi pertentangan ideologi melainkan pertentangan soal pendekatan teknis biasa terhadap isu lingkungan. "Ini bagi saya poin yang penting dari seluruh tesis saya," kata dia.

Kedelapan, dengan menggunakan pendekatan fikih, debat masalah tambang ini dibatasi pada recalculus of pain. Atau, dalam bahasa fikihnya, mempertimbangkan maslahah dan mafsadat.

"Kesembilan, dengan mendegradasi percakapan soal isu lingkungan dari level ideologi ke level fikih, saya mau menyatakan poin penting ini, yaitu bahwa debat soal isu ini adalah debat dalam fikih disebut dengan khilafiyah, yaitu perbedaan masalah-masalah cabang atau furu', bukan masalah pokok atau akidah," jelas Gus Ulil.

"Dengan kata lain, ini bukan perdebatan ideologi dan akidah, melainkan perdebatan pada level kebijakan yang mungkin tidak seluruhnya teknis, tetapi cenderung kepada perdebatan tentang pilihan-pilihan policies," kata dia.

Gus Ulil menyadari bahwa sembilan tesisnya tersebut mungkin kontroversial. Namun, dia menegaskan bahwa posisinya tidak masuk di dalam golongan pro climate change atau golongan yang climate change skeptic.

"Posisi saya adalah mempertanyakan asumsi-asumsi ideologis di balik apa yang disebut dengan gerakan hijau pada umumnya," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengungkapkan, izin usaha kelola tambang dari pemerintah kepada organisasinya masih dalam proses.

Ia menyebut, sejauh ini konsesi tambang untuk PBNU belum keluar.

"Belum (keluar izinnya), masih proses," kata Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Ia pun belum mengetahui sejauh mana proses izin tambang. Termasuk, di kementerian mana saja izin usaha itu masih berproses.

"Belum tahu kita, pokoknya masih proses," tuturnya.

PBNU sendiri sudah membentuk perusahaan baru, untuk mengelola usaha tambang yang diberikan oleh pemerintah.

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menuturkan, pembentukan perusahaan ini menjadi salah satu kesiapan organisasi untuk menerima konsensi dari pemerintah.

“Kami memang sudah membuat ikhtiar-ikhtiar, membuat perusahaan baru yang menjamin ini sungguh-sungguh,” ujar Gus Yahya, di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Kendati demikian, Gus Yahya dan para petinggi PBNU belum mau mengumumkan apa nama badan usaha atau perusahaan yang telah dibentuk tersebut.

Ia hanya menegaskan bahwa perusahaan tersebut akan diisi oleh kader-kader PBNU yang sudah berpengalaman di bidang manajemen dan pertambangan.

“Sekarang ini misalnya kami sudah dapatkan data 286 profesional NU yang bekerja di berbagai negara sebagai profesional. Dan mereka sudah engage, mereka siap untuk bekerja untuk NU,” kata Gus Yahya.