Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengaku telah melaksanakan survei untuk mencari titik tambang yang akan dikelola oleh ormas mereka.

Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan Muhammadiyah itu mengatakan tengah mengkaji untuk memakai lahan tambang batu bara wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Adaro Energy, Kideco, dan Arutmin Indonesia di Kalimantan Timur.

“Mengenai di mana yang kami pilih dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil menteri Investasi itu sudah kami survei, kami sudah bentuk survei internal Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (18/10/2024).

Lebih lanjut, dia melanjutkan bahwa proses survei awal yang dilakukan oleh ormasnya mencakup studi geologi, pemetaan, penilaian ekonomi hingga studi lingkungan.

Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan sebelum memulai eksplorasi atau pengembangan tambang batu bara demi mengumpulkan informasi dasar yang diperlukan mengenai potensi dan kelayakan suatu area untuk penambangan.

“Jadi ini kami masih membentuk lembaga yang ada di Muhammdiyah. Saya tidak ingin kami menerima tambang, kemudian ternyata yang mengerjakan bukan kami. Nanti akan kami tambang lagi satu PT karena ada kemungkinan kami akan pada waktu penambangan tidak hanya satu titik yang akan kami kerjakan, tapi itu juga masih perkiraan,” imbuhnya.

Muhadjir menambahkan Muhammdiyah telah menerjunkan para surveyor internal dari kalangan dosen Universitas Muhammadiyah.

Apalagi, Muhadjir mengaku bahwa saat ini ormasnya telah memiliki lima fakultas program studi pertambangan di Muhammadiyah yang rata-rata sudah berpartner atau bekerja sama dengan perusahaan penambang.

“Kampusnya juga dekat dengan tambang. Misalnya Universitas Muhammadiyah Mataram itu dekat Newmont [sekarang Amman Mineral] kan. Kemudian Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur itu kan dekat KPC. Ada juga di Berau, itu dengan Berau Coal,” pungkas Muhadjir.

Sekadar informasi, pemerintah akan membagikan 96.854 hektare wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ke ormas keagamaan.

Luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk. mencapai 7.437 hektare (ha), sedangkan lahan eks PKP2B yang dimiliki PT Arutmin Indonesia seluas 22.900 ha. Adapun, lahan eks Kideco seluas 13.613 ha.

Bisnis.com, JAKARTA - Tim advokasi tambang telah resmi melayangkan gugatan terhadap pemberian prioritas izin tambang bagi ormas keagamaan ke Mahkamah Agung (MA).

Perwakilan Kuasa Hukum, Raziv Barokah mengatakan penolakan itu dilandasi oleh PP No.25/2024 terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dinilai cacat secara hukum.

"[PP No.25/2024] berpotensi menjadi arena transaksi [suap] politik. Pemberian izin tambang tanpa lelang tersebut, jelas menyalahi Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (30/9/2024).

Dia menambahkan, gugatan ini juga ditujukan untuk menyelamatkan ormas keagamaan dari penilaian buruk ke depannya. Sebab, selain berpotensi merusak lingkungan. Perizinan ini juga dapat memicu konflik antara masyarakat adat dengan ormas terkait.

Dengan demikian, tim advokasi tambang yang berisikan tokoh akademisi dan lembaga masyarakat ini menyarankan agar ormas keagamaan untuk tetap berfokus pada pembinaan dan pelayanan umat.

"Kita harus menyelamatkan ormas keagamaan ini, mengapa? Karena kalau dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk kedepannya. Di mana, lahan tambang akan selalu dijadikan alat transaksi untuk pembungkaman politik oleh pemerintah," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, setidaknya ada dua ormas keagamaan yang menyatakan siap mengelola wilayah usaha pertambangan (WIUP) yang ditawarkan oleh pemerintah, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Adapun, PBNU sendiri telah membentuk perseroan terbatas (PT) yang secara khusus untuk mengelola konsesi eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) pemberian pemerintah, yaitu tambang batu bara bekas penciutan lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengatakan bahwa organisasi yang dinaunginya tengah berfokus untuk melakukan penataan infrastruktur internal sebelum mengeksekusi konsesus atau izin tambang batu bara yang diberikan pemerintah.

Menurutnya, Muhammadiyah saat ini tengah berfokus agar saat mendapatkan hak kelola tambang agar dapat dikelola sebaik mungkin. Salah satunya, dalam membuat badan usaha yang nantinya bertugas untuk mengelola tambang batu bara milik Muhammadiyah.

"Kemudian nanti ada operating company yang bertugas mengoperasikan lembaga kita untuk bekerja sama dengan pihak operator dan kontraktor di lapangan dan ini kumpulan para ahli di Muhammadiyah," katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Lebih lanjut, Menko PMK itu mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kapan akan mulai melakukan pengelolaan tambang. Muhadjir menyebut bahwa PP Muhammadiyah masih melakukan studi lapangan terlebih dahulu.

"[Untuk mulai mengelola lahan tambang] belum, kami belum sampai sejauh itu kita harus siapkan sebaik mungkin, enggak perlu grasa-grusu, enggak usah kesusu, termasuk kita kalkulasi SDM kami sendiri," ucapnya.

Dia melanjutkan bahwa nantinya Muhammadiyah akan bekerja sama dengan program studi pertambangan yang dimiliki universitas Muhammadiyah dan juga lembaga lingkungan hidup untuk mengelola tambang.

"Jadi nanti bersamaan saat eksplorasi kemudian penambangan itu akan didampingi lembaga teknik lingkungan hidup Muhammadiyah," tandas Muhadjir.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membawa kabar baru terkait progres pembagian izin tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan usai melakukan rapat kabinet di Istana Garuda, IKN.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini masih belum ada perkembangan terbaru terkait tambang ormas, khususnya izin lokasi tambang untuk Muhammadiyah.

"Nanti saya sampaikan balik dari IKN. Kabarnya masih yang lama-lama aja," kata Bahlil kepada wartawan di DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Bahlil menuturkan, terdapat dua opsi atau pilihan lokasi pertambangan bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang bakal ditawarkan ke Muhammadiyah yaitu bekas lahan milik PT Adaro Energy Tbk. atau PT Arutmin Indonesia.

Kendati demikian, belum ada keputusan yang diambil Kementerian ESDM dalam hal pembagian lokasi tambang untuk ormas. Bahlil memastikan pihaknya akan memberikan areal terbaik.

"Saya kan sampaikan kemarin bisa dari eks Adaro atau eks Arutmin ini sedang kita kaji, kan kita mau kasih yang terbaik bos. Ini bukan seperti matematika yang 1+1 = 2, saya panggil juru geologi baru saya cek jangan sampai kita kasih yang tidak pas," ujarnya.

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir merespons konsesi tambang dari pemerintah yang diperoleh dari pemerintah. Ia menyebut masyarakat tak perlu meremehkan ormas dalam mengelola tambang.

“Jangan underestimate, kami Muhammadiyah itu kan juga bisa bangun sekolah, lembaga pendidikan tinggi, rumah sakit, dan usaha bisa bikin hotel, insyaallah bisa juga menjalankan program-program berskala besar, tentu dengan rasionalitas yang tinggi, profesionalitas,” ungkap Haedar kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Haedar menekankan masyarakat perlu memahami bahwa ormas mengelola tambang adalah bagian dari bidang bisnis yang selama ini hanya dikelola konglomerat saja.

“Saya pikir masyarakat perlu diajak untuk lebih memahami persoalan tambang itu bahwa ini program sebagaimana program pada umumnya, yakni di bidang usaha, di bidang bisnis yang mungkin berbeda itu selama ini dikuasai oleh mereka yang disebut dengan konglomerat, bergeser ke ormas,” ujar Haedar

Selanjutnya, Haedar menekankan aspek lingkungan yang bakal menjadi fokus Muhammadiyah dalam mengantisipasi perubahan iklim dan dampak pengelolaan tambang.

“Kita punya Muhammadiyah Climate Center, satu-satunya ormas yang punya lembaga untuk antisipasi terhadap perubahan iklim dengan segala dampak lingkungannya yang dahsyat. Jadi insyaallah bahwa kami mengelola tambang, dan juga mengelola berbagai aktivitas bisnis untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk juga selalu terkoneksi dengan menjaga dan merawat lingkungan,” papar Haedar.

Ia pun meminta kepada rekan media untuk memahami persoalan Muhammadiyah dalam mengelola tambang secara proporsional, objektif, dan konstruktif. “Bahwa nanti ada kekurangan-kekurangan di antara kita, saya pikir terus perbaiki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Haedar.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengaku jengkel lantaran organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seringkali dipandang sebelah mata tak dapat mengurus konsesi atau izin tambang yang diberikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, selama ini ormas keagamaan, khususnya Muhammadiyah telah mampu menjalankan berbagai aktivitas bisnis. Mulai dari membangun lembaga pendidikan tinggi, mengoperasikan Rumah Sakit, hingga hotel.

“Insya Allah bisa juga menjalankan program-program berskala besar, tentu dengan rasionalitas yang tinggi, profesionalitas yang tidak kalah pentingnya itu dengan biaya sendiri, perguruan tinggi kami, rumah sakit kami itu kita bangun dengan keringat sendiri tetapi untuk kesejahteran masyarakat,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (17/9/2024).

Lebih lanjut, dia memastikan bahwa meskipun mengolah konsesi tambang, tetapi akan tetap berfokus dalam kelestarian lingkungan.

Salah satu buktinya, kata Haedar, organisasi memiliki badan perubahan iklim atau climate center.

Dia mengatakan Muhammadiyah satu-satunya ormas yang punya lembaga untuk antisipasi terhadap perubahan iklim dengan segala dampak lingkungannya yang dahsyat.

Jadi Insya Allah bahwa kami mengelola tambang, dan juga mengelola berbagai aktivitas bisnis untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk juga selalu terkoneksi dengan menjaga dan merawat lingkungan,” tuturnya.

Oleh sebab itu, dia meminta agar seluruh pihak melihat persoalan tersebut secara proporsional, objektif, dan konstruktif.

“Bahwa nanti ada kekurangan-kekurangan di antara kami, saya pikir terus perbaiki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Haedar.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengaku jengkel lantaran organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seringkali dipandang sebelah mata tak dapat mengurus konsesi tambang.

Menurutnya, selama ini ormas keagamaan, khususnya Muhammadiyah telah mampu menjalankan berbagai aktivitas bisnis.

Mulai dari membangun lembaga pendidikan tinggi, mengoperasikan Rumah Sakit, hingga hotel.

“Insya Allah bisa juga menjalankan program-program berskala besar, tentu dengan rasionalitas yang tinggi, profesionalitas yang tidak kalah pentingnya itu dengan biaya sendiri, perguruan tinggi kami, rumah sakit kami itu kita bangun dengan keringat sendiri tetapi untuk kesejahteran masyarakat,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (17/9/2024).

Lebih lanjut, dia memastikan bahwa meskipun mengolah konsesi tambang, tetapi akan tetap berfokus dalam kelestarian lingkungan.

Salah satu buktinya, kata Haedar, organisasi memiliki badan perubahan iklim atau climate center.

Dia mengatakan Muhammadiyah satu-satunya ormas yang punya lembaga untuk antisipasi terhadap perubahan iklim dengan segala dampak lingkungannya yang dahsyat.

Jadi Insya Allah bahwa kami mengelola tambang, dan juga mengelola berbagai aktivitas bisnis untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk juga selalu terkoneksi dengan menjaga dan merawat lingkungan,” tuturnya.

Oleh sebab itu, dia meminta agar seluruh pihak melihat persoalan tersebut secara proporsional, objektif, dan konstruktif.

“Bahwa nanti ada kekurangan-kekurangan di antara kami, saya pikir terus perbaiki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Haedar.

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan tetap memperhatikan aspek lingkungan serta sosial masyarakat sekitar ketika diberikan izin pengelolaan tambang oleh pemerintah.
Dia menuturkan satu hal yang diajarkan oleh Islam adalah keseimbangan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.

"Keseimbangan dalam pengertian, ya, kita bisa mengeksplorasi tapi tidak mengeksploitasi. Itu saya kira prinsip yang diajarkan oleh Islam," ujar Mu'ti dilansir dari Antara, Selasa (27/8/2024).
Mu'ti mengatakan bahwa Allah SWT menciptakan kekayaan alam untuk kesejahteraan dan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Dia juga mengutip ayat Al Quran Surat Al Hadid yang menjelaskan perihal besi.

Maka dari itu, kata dia, Muhammadiyah ikut ambil bagian dalam pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah. Apalagi keberlangsungan ekonomi di Indonesia sebagian besarnya masih bergantung pada sumber daya alam.
"Karena itu kalau kita tidak boleh menambang sama sekali, ya, Indonesia ini saya kira tidak akan bisa survive. Karena keberlangsungan ekonomi kita ini masih sebagian besarnya tergantung dari sumber daya alam yang kita miliki," kata dia.

Kendati demikian, menurut Mu'ti, aspek keseimbangan harus menjadi faktor kunci dalam pengelolaan tambang. Muhammadiyah ingin eksplorasi dan konservasi dapat berjalan beriringan.

"Dan sebagian dari sumber daya alam itu memang sumber daya alam yang ada di minerba [mineral dan batu bara] itu. Karena itu maka yang penting adalah bagaimana keseimbangan antara eksplorasi dengan konservasi," imbuhnya.
Sebelumnya, Muhammadiyah masih menunggu di mana lokasi dan alokasi tambang yang diberikan pemerintah. Namun, lokasi tambang bekas PT Adaro Energy Tbk. atau PT Arutmin Indonesia disebut-sebut bakal menjadi lahan garapan ormas Islam tersebut.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menargetkan untuk menggarap lahan tambang batu bara seluas 26 ribu hektare pada Januari 2025 mendatang.

Penggarapan tambang itu dilakukan usai PBNU resmi mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (22/8) lalu.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan izin yang didapat organisasinya berada di lahan tambang bekas milik Kaltim Prima Coal (KPC). Mengutip website kelompok perusahaan milik Grup Bakrie, KPC merupakan salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan mereka.

"Lokasinya Di Kalimantan Timur, eks KPC (Kaltim Prima Coal) relinquish dari KPC. Luasannya 26 ribu hektare," kata Gus Yahya usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.

Gus Yahya menyebut meski baru sebagian produksi yang dieksplorasi di lahan tersebut, namun sebenarnya penambangan sudah mulai bisa dikerjakan. PBNU pun menargetkan produksi di lahan tambang itu akan dikerjakan secepatnya.

Namun ketika ditanya berapa potensi produksinya atau terkait hilirisasi, Gus Yahya mengaku belum tahu. PBNU menurutnya perlu melakukan penelitian lebih lanjut.

"Kami sampaikan terima kasih kepada presiden yang telah memberikan konsesi sampai terbitnya IUP. Jadi sekarang kami siap untuk mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," ujarnya.

Sementara itu, melansir laman resmi KPC, perusahaan mengelola area konsesi pertambangan dengan luas mencapai 61.543 hektare. KPC diizinkan untuk menambang mencapai 70 juta ton per tahun, dengan target pasar 25 persen di Indonesia dan 75 persen lainnya di luar negeri, terutama 10 negara di kawasan Asia Pasifik.

Adapun total cadangan batu bara di lahan KPC mencapai 1.073,1 juta ton. Data ini berdasarkan perhitungan coal reserve estimasi akhir 2019.

KPC memproduksi lima brand batu bara. Pertama, batu bara prima yang merupakan salah satu batu bara kualitas tertinggi yang diperdagangkan secara bara termal internasional. Emas hitam itu adalah batu bara bitumen bervolatilitas tinggi disertai dengan nilai kalori yang tinggi, abu yang sangat rendah, sulfur moderat, dan jumlah kelembaban yang relatif rendah.

Prima adalah batu bara mengkilap dengan kandungan vitrinite yang tinggi. Prima terutama berasal dari enam lapisan utama dalam lubang yang terletak dekat dengan Pinang Dome.

Suhu yang lebih tinggi dan tekanan dalam lapisan batu bara dekat Dome menghasilkan batu bara dengan kelembaban rendah dan menyebabkan kandungan panas yang lebih tinggi.

Kedua, batu bara Pinang. batu bara jenis ini mirip dengan batu bara prima, namun dengan tingkat kelembaban dan energi yang lebih rendah. Ketiga, batu bara Melawan. Batu bara ini merupakan sub-bitumen yang paling bersih dengan tingkat debu yang paling rendah dan mengandung sulfur.

Batu bara Pinang dan Melawan terdapat jauh dari Dome dan terkandung dalam lapisan yang pada umumnya lebih tinggi dalam urutan stratigrafi.

Keempat, KPC 4500 GAR (Gross Air Received). Batu bara KPC 4500 GAR merupakan salah satu jenis batu bara yang ditambang KPC. Jenis batu bara ini memiliki rentang kalori antara 4300 - 4700 kilo kalori.

Kelima, KPC 4200 GAR. Batu bara KPC 4200 GAR merupakan salah satu jenis batu bara yang ditambang KPC. Jenis batu bara ini memiliki rentang kalori antara 4000 - 4300 kilo kalori.

Namun, belum diketahui apakah kelima kualitas batu bara itu termasuk di lahan yang diserahkan ke PBNU atau bukan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) siap mengelola konsesi tambang batu bara seluas 26 ribu hektare (ha) di Kalimantan Timur (Kaltim), setelah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan ini mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memberikan izin konsesi pertambangan untuk organisasi masyarakat, hingga terbitnya IUPK.

"Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," kata Gus Yahya, sapaan akrabnya, saat memberi keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Gus Yahya menjelaskan lokasi konsesi tambang tersebut merupakan milik eks PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group. Gus Yahya mengatakan lahan konsesi tersebut baru sebagian kecil yang dieksplorasi, sehingga ia belum bisa memastikan besaran produksi batu bara yang dihasilkan. PBNU juga memastikan pengerjaan eksplorasi dan eksploitasi tambang dimulai pada Januari 2025.

"Segera. Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kami sudah bisa bekerja," kata Gus Yahya.

Presiden Jokowi sebelumnya telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 soal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah bisa mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) siap mengelola konsesi tambang batu bara seluas 26 ribu hektare (ha) di Kalimantan Timur (Kaltim), setelah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan ini mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memberikan izin konsesi pertambangan untuk organisasi masyarakat, hingga terbitnya IUPK.

"Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," kata Gus Yahya, sapaan akrabnya, saat memberi keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Gus Yahya menjelaskan lokasi konsesi tambang tersebut merupakan milik eks PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group. Gus Yahya mengatakan lahan konsesi tersebut baru sebagian kecil yang dieksplorasi, sehingga ia belum bisa memastikan besaran produksi batu bara yang dihasilkan. PBNU juga memastikan pengerjaan eksplorasi dan eksploitasi tambang dimulai pada Januari 2025.

"Segera. Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kami sudah bisa bekerja," kata Gus Yahya.

Presiden Jokowi sebelumnya telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 soal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah bisa mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, Kamis (22/8/2024). Yahya dan Jokowi membahas konsesi tambang batu bara untuk PBNU.

Yahya mengungkapkan PBNU menerima konsesi tambang 26.000 Hektare di Kalimantan Timur. Lahan tambang tersebut merupakan bekas Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha Grup Bakrie.

“Produksinya baru sebagian dieksplorasi, sebagian kecil saja dieksplor sehingga kita belum tahu semuanya berapa belum tahu, sebagian kecil sekali. Kita sudah bisa produksi dan eksplorasi lagi,” jelas Yahya kepada wartawan.

Yahya menargetkan, lahan tambang tersebut mulai dieksplorasi pada Januari 2025 dengan dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Segera, karena IUP sudah kelar mudah-mudahan Januari (2025) sudah bisa bekerja. Sudah (legal),” terangnya.

Namun, Yahya mengakui sampai saat ini PBNU belum membuat struktur posisi perusahaan yang akan mengelola tambang tersebut.

“Kita belum membuat struktur lengkap soal perusahaan itu, nanti akan diumumkan pada saatnya,” pungkas Yahya.

“Lah iya, iya belum kami belum sampai ke sana lah (hilirisasi). IUP-nya belum ditanda tangani, kami juga masih koordinasi juga dengan teman-teman jaringan bisnis yang dikenal NU apa saja yang harus kita lakukan,” lanjutnya.

Yahya pun mengucapkan terima kasih atas pemberian izin konsesi dari Jokowi. Ia mengaku siap akan mengerjakan usaha pertambangan tersebut.

“Kami sampaikan terima kasih ke presiden yang berikan konsesi sampai terbitnya IUP, jadi sekarang kami siap untuk mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang ditentukan,” imbuh Yahya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan izin tambang untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah rampung, sedangkan Muhammadiyah masih dalam proses.

Bahlil menyebutkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PBNU sudah selesai sejak beberapa hari lalu. Hanya saja masih menunggu pembayaran biaya Kompensasi Data Informasi (KDI) untuk bisa dikelola.

"Izin untuk ormas tambang untuk PBNU sudah selesai. Kalau tidak salah 3-4 hari lalu, tinggal mereka nyetor ke negara kan harus KDI yang ditransfer kepada negara. Kalau sudah selesai ya selesai," ujarnya usai serah terima jabatan di Kementerian ESDM, Senin (19/8).

Sementara, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses. Namun, Bahlil memastikan penetapan lokasi tambang yang akan dikelola sudah selesai.

"Muhammadiyah sekarang dalam proses yang juga sudah hampir selesai tentang lokasi," jelasnya.

Sebelumnya, Bahlil memastikan pemerintah bakal memberikan lokasi tambang terbaik untuk dikelola oleh Muhammadiyah dari enam lahan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang disiapkan sebagai jatah untuk enam ormas keagamaan yang mewakili agama di Indonesia.

"Insya Allah untuk Muhammadiyah kita akan memberikan dari eks PKP2B yang paling bagus di luar daripada KPC," ujarnya dalam Konferensi Pers di Kantornya, Senin (29/7), saat masih menjadi Menteri Investasi.

Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengatakan pihaknya masih belum menentukan bekas lahan tambang mana yang akan diberikan ke Muhammadiyah, tapi dipastikan yang terbaik.

"Jadi untuk Muhammadiyah ini kita carikan lokasi terbaik. Kandungan mineral yang ada juga kira-kira secara ekonomis bisa mendukung apa yang dimaksudkan oleh pemerintah," jelasnya.