Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Penyaluran uang pensiun secara simbolis dilakukan PT Taspen di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya di Instagram @taspen, perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Jokowi sendiri bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Besaran Uang Pensiun Jokowi

Dalam catatan detikcom, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) dari PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) alias TASPEN. Nilainya setara satu bulan gaji.

Penyerahan manfaat program tersebut diberikan diberikan kepada Jokowi secara langsung oleh Direktur Operasional TASPEN Ariyandi, Direktur Keuangan Rena Latsmi Puri, serta Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora kepada Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, pada Rabu (6/11).

Jokowi mengapresiasi TASPEN atas layanan yang diterimanya tersebut.

"Saya menyampaikan apresiasi atas pelayanan jemput bola yang diberikan oleh TASPEN. Layanannya cepat, terima kasih TASPEN atas komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis.

Nilai manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) yang didapatkan Jokowi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978.

Dalam Pasal 6 ayat 2 aturan tersebut, Jokowi disebut berhak menerima uang pensiun setara 100 persen gaji pokok terakhir.

Sebagai informasi, gaji Jokowi terakhir saat turun dari kursi presiden adalah Rp30,2 juta. Dengan demikian, jumlah tersebut yang akan didapatkan Jokowi sebagai uang pensiun seumur hidup.

Gaji Jokowi tersebut enam kali lebih besar dari gaji tertinggi pegawai negeri sipil (PNS), yaitu sekitar Rp5 juta.

Lebih lanjut, TASPEN membayarkan uang pensiun tersebut mulai 1 November 2024. Uang pensiun disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri TASPEN.

Corporate Secretary TASPEN Henra menyebut pemberian manfaat pensiun kepada Jokowi adalah bentuk penghargaan atas dedikasi dan kepemimpinannya selama menjabat sebagai kepala negara.

"Kami berharap dana pensiun ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Bapak Joko Widodo dalam menjalani masa pensiun dengan nyaman dan tenang. TASPEN berkomitmen untuk memastikan para pensiunan, terutama tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi bangsa, mendapatkan layanan terbaik yang menunjang kesejahteraan mereka di masa purnabakti," tuturnya.

Selain manfaat pensiun bulanan, Henra mengatakan seluruh peserta program pensiun TASPEN mendapat beberapa manfaat lainnya seperti Pensiun ke-13, Tunjangan Hari Raya (THR), hingga Program Pensiun Terusan, Pensiun untuk Janda dan Yatim Piatu, serta Uang Duka Wafat jika peserta meninggal dunia.

KOMPAS.com - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang baru saja purna tugas resmi mendapatkan uang pensiunan setiap bulannya yang disalurkan PT Taspen (Persero) melalui rekening bank mulai November 2024.

Jokowi sendiri menegaskan, dirinya akan menjadi rakyat biasa dan menghabiskan masa tuanya di kampung halamannya, Solo, Jawa Tengah.

Sebagaimana pejabat tinggi negara lainnya, presiden dan wakil presiden juga akan menerima uang pensiun dan tunjangan lainnya guna menunjang kehidupan di hari tua.

Penyaluran uang pensiun itu diserahkan Taspen secara simbolis di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Uang pensiun Jokowi

Uang pensiunan dan gaji Presiden RI diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Payung hukum tersebut masih berlaku hingga saat ini dan belum mengalami revisi.

Dalam Bab III Pasal 6 ayat 1 menyebut, Presiden dan Wakil Presiden RI yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Sedangkan ayat 2 mengatakan, besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Masih dalam UU Nomor 7 Tahun 1978, gaji presiden ditetapkan sebesar 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Sementara untuk gaji wakil presiden yakni sebesar 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Sebagai informasi saja, gaji pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden yakni sebesar Rp 5.040.000 per bulan yang merupakan gaji untuk pejabat tinggi negara setingkat Ketua DPR dan Ketua MPR.

Artinya untuk gaji presiden yakni sebesar Rp 30.240.000 atau sebesar 6 x Rp 5.040.000 per bulan. Sementara untuk gaji wakil presiden sebesar Rp 20.160.000 atau 4 x 5.040.000 per bulan.

Sejauh ini belum ada revisi aturan tersebut. Dengan kata lain, belum ada kenaikan gaji presiden dan gaji wakil presiden sejak era Presiden Abdurrahman Wahid.

Yang membedakan dengan haknya setelah dan sebelum pensiun, Presiden RI dan wakilnya tidak akan mendapatkan tunjangan.

Di mana saat masih menjadi Presiden RI, Jokowi mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 32.500.000 per bulan. Sementara Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 22.000.000 per bulan.

Dengan demikian, uang pensiun Jokowi per bulannya adalah sebesar Rp 30.240.000. Belum termasuk sejumlah tunjangan dari negara.

KOMPAS.com - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang baru saja purna tugas resmi mendapatkan uang pensiunan setiap bulannya yang disalurkan PT Taspen (Persero) melalui rekening bank mulai November 2024.

Jokowi sendiri menegaskan, dirinya akan menjadi rakyat biasa dan menghabiskan masa tuanya di kampung halamannya, Solo, Jawa Tengah.

Sebagaimana pejabat tinggi negara lainnya, presiden dan wakil presiden juga akan menerima uang pensiun dan tunjangan lainnya guna menunjang kehidupan di hari tua.

Penyaluran uang pensiun itu diserahkan Taspen secara simbolis di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Uang pensiun Jokowi

Uang pensiunan dan gaji Presiden RI diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Payung hukum tersebut masih berlaku hingga saat ini dan belum mengalami revisi.

Dalam Bab III Pasal 6 ayat 1 menyebut, Presiden dan Wakil Presiden RI yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Sedangkan ayat 2 mengatakan, besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Masih dalam UU Nomor 7 Tahun 1978, gaji presiden ditetapkan sebesar 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Sementara untuk gaji wakil presiden yakni sebesar 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Sebagai informasi saja, gaji pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden yakni sebesar Rp 5.040.000 per bulan yang merupakan gaji untuk pejabat tinggi negara setingkat Ketua DPR dan Ketua MPR.

Artinya untuk gaji presiden yakni sebesar Rp 30.240.000 atau sebesar 6 x Rp 5.040.000 per bulan. Sementara untuk gaji wakil presiden sebesar Rp 20.160.000 atau 4 x 5.040.000 per bulan.

Sejauh ini belum ada revisi aturan tersebut. Dengan kata lain, belum ada kenaikan gaji presiden dan gaji wakil presiden sejak era Presiden Abdurrahman Wahid.

Yang membedakan dengan haknya setelah dan sebelum pensiun, Presiden RI dan wakilnya tidak akan mendapatkan tunjangan.

Di mana saat masih menjadi Presiden RI, Jokowi mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 32.500.000 per bulan. Sementara Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 22.000.000 per bulan.

Dengan demikian, uang pensiun Jokowi per bulannya adalah sebesar Rp 30.240.000. Belum termasuk sejumlah tunjangan dari negara.

Tunjangan mantan Presiden

Setelah pensiun dari jabatannya, presiden juga akan mendapatkan tunjangan berupa rumah yang disediakan negara untuk tempat tinggalnya di masa pensiun.

Sebagai contoh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima rumah dari negara yang terletak di bilangan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara Jokowi lebih memilih rumah pemberian negara dibangun di Colomadu, Karanganyar.

Berikut ini seluruh hak-hak yang akan diterima mantan Presiden dan Wakil Presiden RI setelah tak lagi menjabat berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978:

Hak mantan Presiden RI:

• Gaji pensiunan per bulan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat sebesar Rp 30.240.000
• Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik dan telepon
• Seluruh biaya perawatan kesehatannya maupun keluarganya
• Diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya
• Mobil dinas
• Fasilitas pengamanan dari Paspampamres

Hak mantan Wakil Presiden RI:

• Gaji pensiunan per bulan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat sebesar Rp 20.160.000
• Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik dan telepon
• Seluruh biaya perawatan kesehatannya maupun keluarganya
• Diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya
• Mobil dinas
• Fasilitas pengamanan dari Paspampamres

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi anggaran untuk pensiunan sudah mencapai Rp 149,2 triliun hingga Oktober 2024. Realisasi ini tumbuh 16,8% jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, meningkatnya realisasi manfaat untuk pensiunan ini karena adanya pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan pensiun ke-13 sebesar Rp 22,7 triliun serta kenaikan manfaat pensiun.

"Khusus untuk pensiun telah kita keluarkan Rp 149,2 triliun yang pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu adalah 16,8%, ini juga karena ada manfaat pensiun ketika menaikkan gaji dan pensiun termasuk untuk yang reguler maupun dalam rangka THR, pensiun atau Gaji 13," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, (8/11).

Adapun realisasi manfaat pensiunan ini yang disalurkan melalui PT Taspen (Persero) sebesar Rp 110,9 triliun atau tumbuh 16,1% dari periode sama tahun lalu.

Sementara itu, dana pensiun yang disalurkan melalui PT Asabri (Persero) sebesar Rp 15,6 triliun atau tumbuh 15,3% dari periode sama tahun lalu.

Terakhir disalurkan untuk THR dan pensiunan ke-13 sebesar Rp 22,7 triliun atau tumbuh 21,4% dari periode sama tahun lalu.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) menyerahkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada mantan presiden Joko Widodo di Kota Surakarta, Rabu (6/11).

Besaran manfaat Program Pensiun dan THT tersebut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978. Taspen membayarkan manfaat Program Pensiun kepada Presiden RI ke-7 itu mulai 1 November 2024, yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

Jokowi Widodo memasuki masa purnatugas sebagai Presiden periode 2019–2024, setelah menjalankan amanah sebagai Kepala Negara selama lima tahun, terhitung sejak 1 November 2019 hingga 31 Oktober 2024.

Penyerahan kartu manfaat Program Pensiun dan THT dilakukan oleh Direktur Operasional Taspen, Ariyandi, bersama Direktur Keuangan Taspen, Rena Latsmi Puri, serta Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora

Corporate Secretary Taspen, Henra, menyatakan, penyerahan kartu manfaat ini menegaskan bahwa Pensiunan dan THT dirancang untuk mendukung kesejahteraan para pensiunan ASN dan Pejabat Negara.

“Taspen berkomitmen untuk memastikan para pensiunan, terutama tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi bangsa, mendapatkan layanan terbaik yang menunjang kesejahteraan mereka di masa purnabakti,” Henra dalam keterangan resminya, Jumat (8/11).

Sebagai informasi, seluruh peserta program pensiun TASPEN tidak hanya menerima manfaat pensiun bulanan, namun terdapat beberapa manfaat lainnya seperti Pensiun ke-13, Tunjangan Hari Raya (THR), hingga Program Pensiun Terusan, Pensiun untuk Janda dan Yatim Piatu, serta Uang Duka Wafat jika peserta meninggal dunia.

Sebagai pengelola program jaminan sosial untuk ASN dan Pejabat Negara, Henra mengklaim bahwa Taspen senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik

PT Taspen baru saja memberikan penyaluran manfaat pensiun kepada Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi). Penyaluran ini secara simbolis dilakukan di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya di Instagram @taspen, dilihat Jumat (8/11/2024), perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Jokowi sendiri bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Lantas berapa uang pensiun yang bakal diterima Jokowi sebagai mantan presiden?

Dalam catatan detikcom, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

JAKARTA, investor.id - PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (TASPEN) menyerahkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) di Kota Surakarta, Rabu (6/11/2024). 

Kegiatan penyerahan hak ini diberikan langsung oleh Direktur Operasional TASPEN, Ariyandi, bersama Direktur Keuangan TASPEN, Rena Latsmi Puri, serta Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Jokowi kepada negara.

Besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978. TASPEN membayarkan  manfaat Program Pensiun Presiden RI ke-7 mulai 1 November 2024, yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri TASPEN. 

Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo mengatakan, menyampaikan apresiasi atas pelayanan jemput bola yang diberikan oleh TASPEN. "Layanannya cepat, terima kasih TASPEN atas komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik," kata Jokowi dalam keterangan resmi dikutip Jumat (8/11/2024).

Pada kesempatan tersebut, TASPEN juga secara simbolis menyerahkan kartu peserta TASPEN kepada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sebagai tanda kepesertaannya dalam program TASPEN. Jokowi memasuki masa purnatugas sebagai Presiden periode 2019–2024, setelah menjalankan amanah sebagai Kepala Negara selama lima tahun, terhitung sejak 1 November 2019 hingga 31 Oktober 2024. 

Penyerahan kartu ini menegaskan bahwa Joko Widodo kini resmi menjadi bagian dari penerima manfaat dari program pensiun TASPEN, yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan para pensiunan ASN dan Pejabat Negara.

Corporate Secretary TASPEN Henra, menyatakan, pemberian manfaat pensiun kepada Presiden ke-7 Joko Widodo merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kepemimpinan beliau selama menjabat sebagai Kepala Negara.

"Kami berharap dana pensiun ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Bapak Joko Widodo dalam menjalani masa pensiun dengan nyaman dan tenang. TASPEN berkomitmen untuk memastikan para pensiunan, terutama tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi bangsa, mendapatkan layanan terbaik yang menunjang kesejahteraan mereka di masa purnabakti," paparnya.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) alias TASPEN menyerahkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Penyerahan manfaat diberikan langsung oleh Direktur Operasional TASPEN Ariyandi, Direktur Keuangan Rena Latsmi Puri, serta Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora kepada Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, pada Rabu (6/11).

Jokowi pun mengapresiasi atas pelayanan TASPEN tersebut.

"Saya menyampaikan apresiasi atas pelayanan jemput bola yang diberikan oleh TASPEN. Layanannya cepat, terima kasih TASPEN atas komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik," kata Jokowi dalam keterangan tertulis.

Adapun besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) yang diberikan ke Jokowi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978.

Mengutip Pasal 6 ayat 2 Jokowi berhak menerima uang pensiun setara 100 persen gaji pokok terakhir.

Sebagai informasi gaji Jokowi saat lengser adalah Rp30,2 juta. Dengan begitu, nominal tersebut yang akan didapatkan Jokowi sebagai uang pensiun seumur hidup.

Jumlah tersebut enam kali lebih besar dari gaji tertinggi pegawai negeri sipil (PNS), yakni sekitar Rp5 juta.

TASPEN akan membayarkan manfaat mulai 1 November 2024, yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri TASPEN.

Corporate Secretary TASPEN Henra mengatakan pemberian manfaat pensiun kepada Jokowi merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kepemimpinannya selama menjabat sebagai kepala negara.

"Kami berharap dana pensiun ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Bapak Joko Widodo dalam menjalani masa pensiun dengan nyaman dan tenang. TASPEN berkomitmen untuk memastikan para pensiunan, terutama tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi bangsa, mendapatkan layanan terbaik yang menunjang kesejahteraan mereka di masa purnabakti," katanya.

Ia menambahkan seluruh peserta program pensiun TASPEN tidak hanya menerima manfaat pensiun bulanan, tetapi terdapat beberapa manfaat lainnya seperti Pensiun ke-13, Tunjangan Hari Raya (THR), hingga Program Pensiun Terusan, Pensiun untuk Janda dan Yatim Piatu, serta Uang Duka Wafat jika peserta meninggal dunia.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (TASPEN) serahkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) di Kota Surakarta, Rabu (6/11).

Kegiatan penyerahan hak ini diberikan langsung oleh Direktur Operasional TASPEN, Ariyandi, bersama Direktur Keuangan TASPEN, Rena Latsmi Puri, serta Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara.

Besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) tersebut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978. TASPEN membayarkan manfaat Program Pensiun Presiden RI ke-7 mulai 1 November 2024, yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri TASPEN.

“Saya menyampaikan apresiasi atas pelayanan jemput bola yang diberikan oleh TASPEN. Layanannya cepat, terima kasih TASPEN atas komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik,” kata Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, TASPEN juga secara simbolis menyerahkan kartu peserta TASPEN kepada Jokowi sebagai tanda kepesertaannya dalam program TASPEN.

Jokowi memasuki masa purnatugas sebagai Presiden periode 2019–2024, setelah menjalankan amanah sebagai Kepala Negara selama lima tahun, terhitung sejak 1 November 2019 hingga 31 Oktober 2024.

Penyerahan kartu ini menegaskan bahwa Jokowi kini resmi menjadi bagian dari penerima manfaat dari program pensiun TASPEN, yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan para pensiunan ASN dan Pejabat Negara.

Corporate Secretary TASPEN Henra menyatakan, pemberian manfaat pensiun kepada Jokowi merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kepemimpinan selama menjabat sebagai Kepala Negara.

“Kami berharap dana pensiun ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Bapak Joko Widodo dalam menjalani masa pensiun dengan nyaman dan tenang. TASPEN berkomitmen untuk memastikan para pensiunan, terutama tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi bangsa, mendapatkan layanan terbaik yang menunjang kesejahteraan mereka di masa purnabakti,” ujar Henra melalui siaran persnya, Kamis (7/11).

Sebagai informasi, seluruh peserta program pensiun TASPEN tidak hanya menerima manfaat pensiun bulanan, namun terdapat beberapa manfaat lainnya seperti Pensiun ke-13, Tunjangan Hari Raya (THR), hingga Program Pensiun Terusan, Pensiun untuk Janda dan Yatim Piatu, serta Uang Duka Wafat jika peserta meninggal dunia.

Sebagai pengelola program jaminan sosial untuk ASN dan Pejabat Negara, TASPEN berupaya menjaga kepercayaan dengan menyediakan layanan yang andal dan proaktif.

PT TASPEN senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) berdasarkan prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran, sesuai arahan Menteri BUMN untuk mewujudkan pengelolaan BUMN yang bersih, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

TASPEN berkomitmen untuk amanah dalam mengelola dana peserta ASN dan pensiunan ASN dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada peserta dan seluruh pemangku kepentingan.

Komitmen ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir, yang menekankan pentingnya perusahaan BUMN untuk mendorong produktivitas bisnis yang lebih efisien, terus berinovasi, dan berorientasi pada layanan.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah beberapa rumah terkait kasus investasi fiktif PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen (Persero), pada 30-31 Oktober 2024.

Beberapa rumah tersebut di antaranya, dua rumah merupakan milik salah satu Direksi PT IIM yang berlokasi di Koja, Jakarta Utara.

Kemudian, salah satu rumah merupakan milik mantan Direktur PT Taspen yang berlokasi di Jakarta Selatan serta pada 1 perusahaan terafiliasi dengan PT IIM yang berlokasi di wilayah SCBD Jakarta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen, surat dan barang bukti elektronik (BBE) yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.

"Bahwa selain itu pada tanggal 31 Oktober 2024, KPK telah melakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp 2,4 miliar. Uang tersebut merupakan fee broker atas kegiatan investasi PT Taspen dengan manager investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan," kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Budi mengatakan, KPK menyampaikan apresiasi terhadap pihak-pihak yang memiliki iktikad baik dan memilih untuk bekerja sama dalam mengungkap perkara ini.

"Bagi pihak-pihak yang tidak bersikap kooperatif tentu KPK akan mengambil segala tindakan yang patut dan terukur sesuai dengan undang-undang agar pemulihan kerugian negara dapat maksimal," ujarnya.

KPK juga membuka kemungkinan untuk memproses hukum pihak lain terkait kasus investasi fiktif PT Taspen (Persero) tersebut.

KPK tengah mengusut investasi PT Taspen senilai Rp 1 triliun yang sebagian diduga fiktif.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua pihak sebagai tersangka. Berdasarkan informasi dari penegak hukum di KPK, pihak yang menjadi tersangka adalah Direktur Utama (Dirut) nonaktif PT Taspen Antonius NS Kosasih dan Dirut PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto sebagai tersangka.

Selama proses penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah Kantor PT Taspen di Jakarta Pusat dan kantor pihak swasta di Office 8 Building SCBD, Jakarta Selatan.

Penyidik juga telah menggeledah lima lokasi berbeda di Jakarta yakni, dua rumah kediaman yang berada di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur dan satu rumah kediaman yang berada di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Kemudian, satu rumah kediaman yang berada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan serta salah satu unit tempat tinggal yang berada di Belleza Apartemen, Jakarta Selatan.

Penyidik menemukan dan mengamankan barang bukti berupa dokumen investasi keuangan hingga uang dalam pecahan asing.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Geledah Rumah, KPK Sita Uang Tunai Rp 2,4 M Terkait Kasus Investasi Fiktif PT Taspen", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/04/12294211/geledah-rumah-kpk-sita-uang-tunai-rp-24-m-terkait-kasus-investasi-fiktif-pt.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membubarkan 10 lembaga dana pensiun sepanjang tahun 2024. Pembubaran ini sebagian besar dilakukan atas permintaan para pendiri dana pensiun.

Berikut adalah daftar dana pensiun yang dibubarkan:

1. Dana Pensiun Jasa Tirta II
OJK membubarkan Dana Pensiun Jasa Tirta II melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK (KDK) Nomor KEP-26/D.05/2024 pada 26 Maret 2024. Pembubaran ini efektif sejak 31 Januari 2024 atas permintaan dari Direksi Perum Jasa Tirta II selaku pendiri.

2. Dana Pensiun LEN Industri
Dana Pensiun LEN Industri dibubarkan berdasarkan KDK Nomor KEP-47/D.05/2024 pada 7 Juni 2024. Pembubaran ini efektif sejak 30 April 2024 atas permintaan pendiri.

3. Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional
Melalui KDK Nomor KEP-49/D.05/2024 pada 7 Juni 2024, OJK membubarkan Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional, efektif sejak 31 Desember 2023. Pembubaran ini juga atas permintaan pendiri.

4. Dana Pensiun Natour
Dana Pensiun Natour dibubarkan berdasarkan KDK Nomor KEP-48/D.05/2024 pada 7 Juni 2024, efektif sejak 31 Desember 2023, atas permintaan pendiri.

5. Dana Pensiun LKBN Antara
Pembubaran Dana Pensiun LKBN Antara dilakukan melalui KDK Nomor KEP-52/D.05/2024 pada 21 Juni 2024. Efektif sejak 31 Desember 2023, pembubaran ini juga dilakukan atas permintaan pendiri.

6. Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia
OJK membubarkan Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia berdasarkan KDK Nomor KEP-51/D.05/2024 pada 19 Juni 2024, efektif sejak 31 Desember 2023, atas permintaan pendiri.

7. Dana Pensiun Mandom Indonesia
Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-55/D.05/2024 pada 10 Juli 2024, Dana Pensiun Mandom Indonesia dibubarkan. Efektif sejak 31 Mei 2024, pembubaran ini dilakukan atas permintaan pendiri.

8. Dana Pensiun Universitas Islam Bandung
Dana Pensiun Universitas Islam Bandung dibubarkan berdasarkan KDK Nomor KEP-53/D.05/2024 pada 28 Juni 2024, efektif sejak 1 Maret 2024, atas permintaan pendiri.

9. Dana Pensiun Pertani
Pembubaran Dana Pensiun Pertani dilakukan melalui KDK Nomor KEP-74/D.05/2024 pada 2 Oktober 2024, efektif sejak 31 Mei 2024, atas permintaan pendiri.

10. Dana Pensiun Eveready Indonesia
OJK membubarkan Dana Pensiun Eveready Indonesia melalui KDK Nomor KEP-80/D.05/2024 pada 22 Oktober 2024, efektif sejak 30 September 2024, atas permintaan pendiri.

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, menjelaskan bahwa dana pensiun yang dibubarkan sebagian besar adalah pemberi kerja dengan program pensiun manfaat pasti.

Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan kemampuan finansial para pendiri dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran, terutama dalam kondisi investasi yang tidak mencapai target. OJK mencatat penurunan jumlah dana pensiun pemberi kerja dari 159 pada tahun 2019 menjadi 138 pada tahun 2023.

OJK juga mendorong pelaku industri untuk mempertimbangkan konversi dari program pensiun manfaat pasti menjadi program pensiun iuran pasti demi keberlanjutan dana pensiun.

Pengamat industri dana pensiun, Suheri, menilai bahwa salah satu penyebab pembubaran adalah kurangnya kompetensi pengelolaan dana pensiun, terutama pada perusahaan berskala kecil.

Selain itu, banyak pendiri dana pensiun yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak lagi mampu mendanai kewajiban pensiun dan memutuskan untuk membubarkan dana pensiun mereka.