Lampung Geh, Bandar Lampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung akan menggelar debat perdana dalam rangka Pilkada 2024 pada Senin, 28 Oktober mendatang.

Acara yang akan berlangsung di Ballroom Hotel Emersia ini akan mempertemukan dua pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yaitu Paslon 1 Reihana-Aryodhia dan Paslon 2 Eva Dwiana-Deddy Amarullah.

Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Dedy Triyadi, menyampaikan bahwa tema utama debat adalah "Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat".

“Kami berharap tema ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai program dan visi misi masing-masing pasangan calon,” ujarnya.

Dedy juga menambahkan bahwa tiga subtema yang relevan akan dirumuskan bersama Tim Panelis yang terdiri dari akademisi terkemuka dari Universitas Lampung dan UIN Raden Intan Lampung.

Adapun Tim Perumus yang kemudian ditetapkan juga sebagai Tim Panelis adalah Saring Suhendro (Universitas Lampung), Bayu Sujatmiko (Universitas Lampung), Siti Fatimah (UIN Raden Intan Lampung), Iwan Satriawan (Universitas Lampung), dan Dr Fitri Yanti (UIN Raden Intan Lampung).

Debat ini akan berlangsung selama 140 menit dan terbagi dalam enam segmen.

“Segmen tersebut mencakup pembukaan, pembacaan tata tertib, penyampaian visi, misi, dan program, pendalaman oleh moderator, serta sesi tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon,” jelas Dedy.

Dedy menekankan pentingnya debat ini sebagai ajang edukasi bagi masyarakat.

“Kami ingin mengemas debat publik ini tidak hanya sebagai tontonan, tetapi juga sebagai nilai-nilai edukasi, adu gagasan, dan adu program antara setiap pasangan calon,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat sebagai pemilih perlu mengetahui program-program yang ditawarkan para calon untuk meningkatkan kesejahteraan serta memperbaiki tata kelola pemerintahan dan layanan publik di Bandar Lampung.

Debat kedua juga telah direncanakan untuk digelar pada pertengahan November dengan tema yang berbeda. (Cha/Put)

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 3 hakim Pengadilan Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur sebagai tersangka. Ketiga Hakim itu diduga menerima suap dan atau gratifikasi untuk memberikan vonis bebas kepada Ronald Tannur.

Sebagai pihak pemberi suap, satu orang pengacara berinisial LS turut dijerat sebagai tersangka. Dia diduga merupakan pengacara Ronald Tannur.

"Penyidik menemukan adanya indikasi yang kuat bahwa pembebasan atas terdakwa RT (Ronald Tannur) tersebut diduga, ED (Erintuah Damanik), HH (Heru Hanindyo), dan M (Mangapul) menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara LS," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar dalam konferensi pers, Rabu (23/10).

Adapun Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul adalah Majelis Hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur. Ketiga Hakim itu sudah ditangkap dan ditahan Kejagung.

Namun, tidak ada nama Ronald Tannur dalam daftar tersangka yang diumumkan oleh Kejagung. Lantas apakah Ronald Tannur akan ikut terseret dalam kasus ini?

Abdul Qohar, menjelaskan pihaknya masih terus melakukan pendalaman terkait perkara ini.

"Hari ini, pengetahuan yang kami dalami. Tentu kami cross-check. Tentu kita klasifikasi, berdasarkan bukti yang ada," ucapnya.

Qohar menyatakan, jika nantinya ditemukan bukti yang cukup, tak menutup kemungkinan Tannur maupun keluarganya akan dijerat sebagai tersangka baru.

"Tentu kita klasifikasi, berdasarkan bukti yang ada. Jika nanti ditemukan bukti cukup bahwa uang itu dari Ronald Tannur atau keluarganya, akan kami tetapkan sebagai tersangka," ujar Qohar.

Perkara ini berawal ketika Hakim PN Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur. Hakim menilai Ronald Tannur tidak terbukti terlibat dalam kematian kekasihnya, Dini Sera.

Ronald Tannur dinilai tak terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian, maupun kealpaan yang membuat orang mati.

Vonis bebas ini menuai sorotan publik. Sebab, pertimbangan hakim dinilai mengada-ngada.

Komisi Yudisial (KY) kemudian turun tangan melakukan pemeriksaan. Hasilnya, KY menyatakan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur terbukti melanggar etik. Ketiga hakim itu direkomendasikan untuk diberi sanksi berat berupa pemberhentian alias pemecatan.

Atas vonis bebas itu, jaksa langsung mengajukan kasasi. Hasilnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dengan membatalkan vonis bebas.

Ronald Tannur kemudian dihukum 5 tahun penjara oleh MA. Vonis diketok MA pada Selasa (22/10).

Sehari usai vonis kasasi diputus, Kejagung menangkap 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur. Ketiganya diduga menerima suap dari pengacara untuk memberikan vonis bebas. Belum ada pernyataan dari ketiga hakim maupun pihak PN Surabaya atas penyidikan Kejagung ini.

Hi!Pontianak - Program jaminan kesehatan memiliki tantangan, termasuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Bahkan, masyarakat harus mengantre berhari-hari untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan.

Hal ini menjadi sorotan paslon Gubernur dan Wagub Kalbar nomor urut 02, Ria Norsan-Krisantus. Menurut Ria Norsan, pendataan by name by address perlu dilakukan agar masyarakat, terutama yang tidak mampu agar mendapat jaminan kesehatan BPJS Kesehatan.

"Ke depan kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemeritah kota, terutama masyarakat tidak mampu kita berikan stimulan dari provinsi kita gratiskan," ujar Ria Norsan dalam debat publik perdana Cagub-Cawagub Kalbar, Rabu malam, 23 Oktober 2024.

Ria Norsan berjanji, jika dirinya dan Krisantus terpilih maka BPJS kesehatan akan digratiskan untuk masyarakat Kalbar. Pemprov akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat.

Ria Norsan juga menyoroti antrean pasien yang berobat di rumah sakit. Ria Norsan meminta agar orang sakit dilayani terlebih dahulu supaya tidak menunggu berhari-hari.

"Urusan administrasinya nanti menyusul. Siapa yang bertanggung jawab? Kami akan bertanggung jawab, jika terpilih jadi Gubernur dan Wakil Gubernur, supaya tidak ada lagi orang yang datang berobat karena jauh harus menunggu berhari-hari," ujar Ria Norsan.

Krisantus menambahkan, untuk layanan di RSUD kabupaten akan diperkuat. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang berobat tidak menumpuk di RS Soedarso.

"Supaya masyarakat tiadk lagi mengantre berhari-hari. Kalau RSUD kabupaten sudah baik kualitasnya, tentu masyarakat di perhuluan tidak perlu dirujuk ke Kota Pontianak," tambah Krisantus.

Kejaksaan Agung menjerat 3 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tersangka kasus suap pengaturan vonis bebas Ronald Tannur. Diawali penangkapan, ketiga Hakim itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar menyatakan penangkapan dan penetapan tersangka tidak dilakukan secara tiba-tiba.

"Penangkapan 4 orang tersangka tidak dilakukan tiba-tiba. Tetapi penyidik sudah lama mengikuti sejak adanya putusan pengadilan yang membebaskan Ronald Tannur yang kita tahu semua jadi polemik di masyarakat luas," kata Qohar kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Rabu (23/10).

Vonis bebas Ronald Tannur diketok Majelis Hakim PN Surabaya pada 24 Juli 2024. Hakim menilai Ronald Tannur tidak terbukti terlibat dalam kematian kekasihnya, Dini Sera. Adapun ketiga hakim itu, yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul.

Vonis bebas ini menuai sorotan publik. Sebab, pertimbangan hakim dinilai mengada-ngada. Jaksa pun kemudian mengajukan kasasi atas vonis tersebut.

Secara terpisah, Kejaksaan juga melakukan penelusuran indikasi korupsi dalam putusan bebas tersebut.

"Kemudian dari sana kami melakukan verifikasi di lapangan secara tertutup. Kita menemukan bukti-bukti yang menurut kita cukup kuat sehingga kami tingkatkan ke tahap penyidikan," ungkap Qohar.

Menurut dia, tim kemudian terus mencari bukti serta memeriksa saksi hingga melakukan penggeledahan. Ditemukan uang yang cukup banyak dari kediaman para pihak terkait. Kejagung menyatakan sudah menemukan dua alat bukti yang cukup.

"Kami mengikuti perkembangan-perkembangan hukum setelah putusan itu dan pada hari ini kami melakukan penangkapan dan penggeledahan. Tentu kami punya bukti yang cukup kuat, nanti bukti apa, nanti di pengadilan," kata Qohar.

Pada Selasa (22/10), MA mengabulkan kasasi jaksa dengan membatalkan vonis bebas Ronald Tannur. Ronald Tannur kemudian dihukum 5 tahun penjara oleh MA.

Sehari usai vonis kasasi diputus, Kejagung menangkap 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur. Ketiganya diduga menerima suap dari pengacara untuk memberikan vonis bebas.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, ketiga hakim kemudian ditahan. Selain itu, Kejagung juga menetapkan pengacara Ronald Tannur berinisial LS sebagai tersangka pemberi suap. Dia pun ditahan.

Kakak kandung mantan Kapolri Badrodin Haiti, Luqman Haiti, meninggal dunia dalam kecelakaan di Desa Pecoro, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (23/10). Mobil yang dikendarainya menabrak dump truk.

"Kecelakaan maut itu melibatkan sebuah mobil Avanza warna hitam dengan nopol P 1497 HM milik korban Luqman Haiti dengan dump truk bernopol W 9331 UG di jalur nasional Kabupaten Jember-Lumajang," kata Kasat Lantas Polres Jember AKP Achmad Fahmi Adiatma dikutip dari Antara.

Luqman merupakan warga Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Ia kakak kandung mantan Kapolri, Jenderal Polisi (Purn.) Badrodin Haiti. Sementara pengemudi dump truk merupakan warga asal Malang.

"Korban mengemudikan kendaraannya seorang diri dan sempat ditolong oleh warga untuk dibawa ke Puskesmas Rambipuji setelah terjadi kecelakaan itu, namun korban meninggal dunia saat dalam perawatan di puskesmas setempat," tuturnya.

Satlantas Polres Jember telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Kasus ini tengah diselidiki.

"Berdasarkan keterangan saksi, kronologi kecelakaan sementara yang bisa kami sampaikan bahwa kendaraan roda empat itu melaju dari timur ke barat, sedangkan kendaraan truknya melaju dari arah sebaliknya yakni barat ke timur," katanya.

Mobil yang dikendarai Luqman oleng ke kanan dan masuk ke jalur dump truk. Dua kendaraan itu lalu bertabrakan.

"Kendaraan dump truk sudah melakukan usaha pengereman, namun karena jarak sudah terlalu dekat maka tidak bisa dihindari kecelakaan itu hingga menyebabkan kendaraan korban mengalami kerusakan yang cukup parah," ujarnya.

Hi!Pontianak - Debat publik perdana paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar digelar, Rabu malam, 23 Oktober 2024. Salah satu yang dibahas, yakni mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Diketahui, Kalbar memiliki SDA yang melimpah, tapi tak memiliki nilai tambah tinggi. Untuk itu, perlu langkah konkret untuk mendorong kerja sama pemerintah dan sektor swasta sebagai upaya hilirisasi dan pengembangan industri di Kalbar.

Paslon 01, Sutarmidji-Didi Haryono, mengatakan perlunya mempermudah izin dan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik untuk hilirisasi.

"Industri ada di desa, perhatikan status desa. Desa harus jadi desa mandiri. Ketika sudah terbentuk (desa mandiri) SDM ada, maka proses izin antara pusat dan daerah harus linier," kata Sutarmidji.

Midji menyebut PTSP Kalbar dinilai sudah baik untuk pelayanan perizinan. Namun, ketika sudah di pusat lama lagi. "WPR bukan kewenangan provinsi, tapi pusat. Provinsi hanya memfasilitasi, perizinan itu pun bertahun-tahun," ujar Sutarmidji.

Menanggapi hal itu, paslon 02 Ria Norsan-Krisantus, mengatakan penambangan liar tidak ada solusinya. Ia mengatakan, perlu dilakukan upaya agar penambangan masyarakat mendapat izin.

"WPR memang wewenang pusat, tapi kita harus hadirkan solusi. Meskipun kewenangan pusat, kita upayakan kemudahan supaya penambang-penambang liar ini terlindungi dan juga dapat memberikan PAD untuk daerah kita," ungkap Ria Norsan.

Sementara itu, paslon 03, Muda Mahendrawan-Jakius Sinyor, menilai perlu adanya keseimbangan. Kalbar memiliki kawasan hutan cukup luas.

"Kita semua harus menghormati semua pihak, dan kita harus libatkan kampus dan masyarakat sipil. Maka, perlu pelibatan-pelibatan desa," tuturnya.

Tim hukum pasangan calon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi memergoki adanya dugaan pengerahan kepala desa di Kabupaten Pemalang untuk pemenangan paslon nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen. Mereka akan melaporkan temuan itu ke Bawaslu Jawa Tengah.

Ketua Tim Advokat Andika-Hendrar, John Richard Latuihamallo, mengatakan acara konsolidasi itu digelar di salah satu hotel di Kabupaten Pekalongan pada Senin (21/10). Timnya kemudian mendatangi lokasi tersebut.

"Selasa kemarin tanggal 22 Oktober, kami satu tim berangkat ke Pekalongan. Sebelumnya pada malam hari, kita menemukan informasi adanya upaya mobilisasi Kades Pemalang untuk mengadakan pertemuan di Pekalongan," ujar Richard dalam jumpa pers, Rabu (23/10).

Benar saja di hotel itu ternyata banyak mobil yang terparkir. Acara tersebut juga dihadiri oleh relawan dari Paslon nomor urut 2.

"Ternyata terdapat fakta bahwa ada pengumpulan Kades Pemalang dengan relawan di sana. Pertemuan selesai hampir sore hari. Ada nama 02 disebutkan," jelas dia.

Richard kemudian menunjukkan potongan video acara tersebut kepada wartawan. Dalam video itu terlihat ada spanduk "Silaturahmi dan Konsolidasi Kepala Desa Se-Kabupaten Pemalang".

Salah satu orang yang memimpin jalannya acara juga mengucapkan dukungan untuk salah satu paslon. Bunyinya begini:

"Hari ini kita berproses, melebur menjadi satu tujuan yang sama, satu langkah yang sama, pantarlih, dalam rangka memenangkan Ahmad Luthfi-Gus Yasin."

Richard menilai, adanya pengerahan kepala desa untuk mendukung salah satu calon gubernur merupakan perbuatan melawan hukum. Ia juga berharap Bawaslu dapat menjadi penyelenggara pemilu yang fair.

"Pilkada Jateng ini bersifat sudah melawan hukum, hampir di semua kabupaten kades itu sudah dipakai. Pilkada Jateng bermasalah.Kalau pemilu dimenangkan dengan pola seperti ini apa benar, ini unfair play sudah dimainkan," tegas dia.

Untuk itu, rencananya besok pihaknya melaporkan temuan ini ke Bawaslu Jawa Tengah.

"Kamis besok rencananya akan kami laporkan ke Bawaslu Jateng. Bawaslu Jateng bagaimana melihat ini, sudah sangat banyak pelanggaran tapi bawaslu tidak menyampaikan kepada publik," kata Richard.

Terpisah, Ketua Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng Achmad Husain mengatakan, kasus di Pekalongan itu masih diselidiki oleh Bawaslu Pekalongan.

"Terkait hal tersebut masih dalam proses penelusuran Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Kalau di provinsi belum ada laporan dari mana pun terkait itu," kata Husain.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 3 hakim pemberi vonis bebas Ronald Tannur sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai penerima suap dan gratifikasi.

"Jaksa penyidik pada Jampidsus menetapkan 3 orang hakim atas nama ED, AH, dan M," kata Dirdik Jampidsus Abdul Qohar dalam jumpa pers, Rabu (23/10).

Adapun ketiga hakim itu, yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Mereka diduga menerima suap dalam menjatuhkan vonis bebas Ronald Tannur.

Selain 3 hakim, seorang pengacara Ronald Tannur berinisial LR juga ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat sebagai pihak pemberi suap.

Para hakim penerima suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat 2 Juncto Pasal 6 Ayat 2 Juncto Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 12 B Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Mereka akan ditahan di Rutan Kejaksaan Agung.

Sementara terhadap tersangka pemberi dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 Juncto Pasal 6 Ayat 1 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Dia akan ditahan di Rutan Kejati Timur.

Perkara ini berawal ketika Hakim PN Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur. Hakim menilai Ronald Tannur tidak terbukti terlibat dalam kematian kekasihnya, Dini Sera.

Ronald Tannur dinilai tak terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian, maupun kealpaan yang membuat orang mati.

Vonis bebas ini menuai sorotan publik. Sebab, pertimbangan hakim dinilai mengada-ngada.

Komisi Yudisial (KY) kemudian turun tangan melakukan pemeriksaan. Hasilnya, KY menyatakan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur terbukti melanggar etik. Ketiga hakim itu direkomendasikan untuk diberi sanksi berat berupa pemberhentian alias pemecatan.

Atas vonis bebas itu, jaksa langsung mengajukan kasasi. Hasilnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dengan membatalkan vonis bebas.

Ronald Tannur kemudian dihukum 5 tahun penjara oleh MA. Vonis diketok MA pada Selasa (22/10).

Sehari usai vonis kasasi diputus, Kejagung menangkap 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur. Ketiganya diduga menerima suap dari pengacara untuk memberikan vonis bebas.

Lampung Geh, Lampung Selatan - Seorang pencuri di Lampung Selatan membangunkan karyawan toko karena tidak bisa keluar usai membobol toko handphone.

Peristiwa itu terjadi di sebuah konter handphone di Desa Bumisari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada Kamis (17/10).

Kapolsek Natar, Kompol Hendra Saputra mengatakan pelaku berinisial AS (17) warga Rawajitu Selatan, Tulang Bawang.

"Jadi pelaku ini mencuri 2 handphone dan uang tunai, setelah mencuri pelaku membangunkan saksi (karyawan toko) yang sedang tidur dan meminta bantuan untuk membuka pintu agar bisa kabur," katanya.

Lanjut Hendra, pelaku sebelumnya masuk ke dalam toko dengan cara merusak atap dan mengambil dua unit handphone serta uang tunai sebesar Rp 3,5 juta.

"Pelaku melihat saksi (karyawan toko) yang sedang tidur di dalam toko. Bukannya kabur langsung melalui jalan masuk, pelaku malah membangunkan saksi (karyawan toko) dan mengancam korban meminta agar pintu rolling door dibuka," ucapnya.

Setelah pelaku berhasil keluar melalui pintu rolling door, karyawan toko tanpa berpikir panjang langsung mengejar pelaku hingga ke exit tol Natar.

"Pelaku akhirnya berhasil ditangkap, pelaku juga mengakui semua perbuatannya saat diinterogasi oleh tim penyidik," sebutnya.

Selain pelaku, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit handphone merk Vivo Y28 warna oranye dan sejumlah uang tunai.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Saat ini pelaku ditahan di Polsek Natar untuk proses hukum lebih lanjut. (Yul/Put)

Sebuah truk kontainer peti kemas dengan muatan 40 ton terguling di Tol Cipularang KM 92 arah Bandung pada Rabu (23/10) sore sekitar pukul 16.09 WIB.

Petugas Seskom Tol Purbaleunyi, Yayan, mengatakan truk itu terguling karena tak kuat menanjak.

“Karena tidak kuat menanjak akibat selang turbo bocor dan rem tidak berfungsi jadi kehilangan keseimbangan,” kata Yayan saat dihubungi kumparan, Selasa (23/10).

Ia mengatakan, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

"Sopir dan kernet selamat," katanya.

Dalam kecelakaan itu, truk terlihat melintang hingga menyebabkan kemacetan. Sehingga kendaraan yang melewati lokasi sempat dialihkan ke GT Jati Luhur dan masuk lagi di GT Padalarang.

Namun semua perlahan normal dan proses evakuasi selesai pukul 18.10 WIB.

“Dalam waktu 2 jam sudah dievakuasi, peti kemas sudah dipinggirkan,” kata Yayan.

Dalam Platform Merdeka Mengajar (PMM), terdapat pertanyaan yang berbunyi, bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja?

Pertanyaan tersebut harus dijawab oleh guru saat mengisi dokumen Pengelolaan Kinerja: Pelaksanaan Tindak Lanjut. Setelah itu, Bapak/Ibu Guru dapat melanjutkan dengan mengisi dokumen Refleksi Tindak Lanjut.

Mengutip buku Kebijakan Pendidikan: Konsep & Analisis, Astin Lukum, ‎dkk. (2023) Platform Merdeka Mengajar (PMM) perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan mengidentifikasi kebijakan apa yang perlu ditingkatkan.

Bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja? Adalah sebuah pertanyaan terkait bagaimana refleksi guru tentang praktik kinerjanya selama observasi praktik kinerja.

Upaya tindak lanjut dalam hal tersebut adalah melakukan diskusi dengan guru yang lebih berkompeten, melakukan diskusi dengan praktisi, dan mencari praktik baik yang menambah wawasan dan pengetahuan.

Kemudian Bapak/Ibu Guru dapat membayangkan upaya instruksi pembelajaran yang telah dilakukan. Dilanjutkan dengan menggali semua inspirasi yang didapatkan dengan topik observasi praktik kinerja.

Contoh jawaban dari pertanyaan di atas adalah sebagai berikut:

Itulah contoh uraian jawaban dari pertanyaan, bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja? Semoga contoh jawaban ini dapat membantu. (ARD)

Suhandi (61), salah satu pedagang yang masih bertahan jualan di Teras Cihampelas, Bandung, mengeluhkan soal pendapatannya. Saat awal peresmian Teras Cihampelas 2017 lalu, dia bisa dapat omzet hingga lima juta rupiah per hari, tapi kini untuk meraup seratus ribu saja dia kesusahan.

“Pas baru-baru (Teras Cihampelas diresmikan), sampai lima juta, empat juta. Sehari minimal tiga juta. Sekarang mau dapet seratus ribu saja juga engap-engapan,” katanya saat ditemui Rabu (23/10).

Dia mengatakan, hal itu karena sekarang Teras Cihampelas sepi pengunjung. Penyebab persisnya dia tidak tahu. Tapi menurutnya itu terjadi sejak Covid-19 dan berlanjut sampai sekarang.

Dia pun berterus terang, untuk pendapatan harian kini dia hanya dapat mengandalkan karyawan mal yang mampir ke warungnya di jam istirahat. Selain mereka, konsumen dia amat langka.

“Kalau pun yang datang lagi banyak, tapi nggak ada yang jajan. Lewat saja, jarang lah yang jajan,” katanya.

Meski begitu, dia memilih tetap bertahan menjalankan warungnya di Teras Cihampelas. Dia membuka warungnya setiap hari pukul 06.00 WIB.

“Nunggu habis Isya, baru pulang,” katanya.

Teras Cihampelas sendiri, diresmikan pada tahun 2017. Pembangunan awalnya menelan biaya Rp 48 miliar. Dilanjut pembangunan tahap kedua bernilai Rp 2,75 miliar.

Pembangunan Teras Cihampelas tahap satu terdapat beberapa zona, yakni kuliner, souvenir, toilet, mushola, dan lift untuk penyintas difabel. Adapun tahap dua memiliki empat arena tematik, yaitu zona fashion show, zona sirkuit remote control (RC), zona galeri sejarah, dan zona kelas luar.

Adapun kios yang disediakan untuk para pedagang di sana, berjumlah 192. Namun yang kini masih buka, menurut Supadi kurang dari 10. Saat mengunjunginya, kumparan melihat ada 7 kios yang buka.

Sementara untuk sejumlah zona dan fasilitas kondisinya kini tampak tak terawat. Lift yang ada tak berfungsi dan penuh debu serta coretan pilox. Begitu juga dengan kios-kios yang tutup, serta toilet. Di beberapa titik skywalk sepanjang 450 meter itu, bahkan tercium bau pesing.