Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dengan tegas meminta pemerintah untuk mengkaji ulang sejumlah aturan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Sekretaris Jenderal APPSI Mujiburrohman mengatakan salah satu aturan yang perlu segera dikaji ulang adalah penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang dinilai dapat merugikan banyak pihak.

"Ada aturan yang kemudian ini sedikit agak bertolak belakang. Nah saran kami sih coba di kaji ulang, misalnya terkait itu sama bungkusnya (penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek)," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Sebab menurut Mujiburrohman rencana kebijakan kemasan rokok tanpa merek tadi dapat menyuburkan peredaran rokok ilegal. Sebab kemasan tanpa merek ini dinilai akan mempermudah pemalsuan kemasan rokok ilegal menjadi seakan-akan rokok legal.

Belum lagi ia berpendapat kemasan tanpa identitas merek ini juga akan mempersulit proses pengawasan peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya akan merugikan negara dari sisi penerimaan cukai hingga dampak kesehatan yang tidak terkontrol imbas konsumsi rokok ilegal.

"Ini masih asumsi saya ya, itu (aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek) akan menumbuhkan nanti gampangnya pemalsuan (kemasan rokok ilegal). Malah peredarannya tidak terkontrol karena pengawasannya sulit," terangnya.

Belum lagi dari sisi pedagang, peredaran rokok ilegal yang semakin marak imbas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tadi juga bisa menurunkan omzet penjualan yang saat ini sudah mulai tergerus.

"Nanti akan ada produk-produk yang ilegal atau kemudian penikmat rokok itu membeli di pasar gelap lah kira-kira begitu. Sehingga ya ini tentu berdampak kepada pedagang pasar," ucapnya.

Sementara para pedagang pasar sendiri mayoritas tidak mau untuk ikut berjualan rokok ilegal. Sehingga peralihan konsumsi rokok dari legal menjadi rokok ilegal ini memberikan dampak yang sangat besar.

"Berdasarkan informasi yang saya terima memang ada penurunan penjualan rokok gitu. Nah pedagang tentu nggak berani kalau belanja rokok yang ilegal gitu," jelas Mujiburrohman.

"Terkait dengan rokok putih, rokok yang tidak bermerek lah itu. Saya rasa kalau menurut kami itu tidak begitu pas. Karena sekarang aja itu memang pendapatan pedagang itu menurun," tegasnya.

Kebijakan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos dalam PP 28/2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dinilai bisa merugikan para pedagang pasar jika benar berlaku. Omzet pedagang bisa turun gara-gara aturan itu.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman menjelaskan aturan terkait kemasan rokok polos tanpa merek tersebut dikhawatirkan bisa menyuburkan peredaran rokok ilegal dalam negeri.

Padahal rokok-rokok ilegal ini biasanya memiliki harga jual yang jauh lebih murah daripada rokok konvensional atau legal. Perbedaan harga inilah yang berpotensi membuat para perokok beralih dari rokok legal menjadi rokok ilegal.

"Nanti akan ada produk-produk yang ilegal atau kemudian penikmat rokok itu membeli di pasar gelap lah kira-kira begitu. Sehingga ya ini tentu berdampak kepada pedagang pasar," ucapnya dalam dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Indikasinya adalah mereka beralih ke rokok yang lebih murah dan sebagian dari yang saya kenal itu juga memang mengkonsumsi rokok yang memang mereknya tidak mainstream, terus saya kurang tahu itu ada cukainya atau tidak gitu," katanya lagi.

Mujiburrohman mengatakan kondisi inilah yang secara tidak langsung dapat menurunkan omzet pedagang pasar. Padahal selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet imbas peredaran rokok ilegal.

Sementara para pedagang pasar sendiri mayoritas tidak mau untuk ikut berjualan rokok ilegal. Sehingga peralihan konsumsi rokok dari legal menjadi rokok ilegal ini memberikan dampak yang sangat besar.

"Berdasarkan informasi yang saya terima memang ada penurunan penjualan rokok gitu. Nah pedagang tentu nggak berani kalau belanja rokok yang ilegal gitu," jelas Mujiburrohman.

"Terkait dengan rokok putih, rokok yang tidak bermerek lah itu. Saya rasa kalau menurut kami itu tidak begitu pas. Karena sekarang aja itu memang pendapatan pedagang itu menurun," tegasnya.

Kebijakan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos dalam PP 28/2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dinilai bisa merugikan para pedagang pasar jika benar berlaku. Omzet pedagang bisa turun gara-gara aturan itu.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman menjelaskan aturan terkait kemasan rokok polos tanpa merek tersebut dikhawatirkan bisa menyuburkan peredaran rokok ilegal dalam negeri.

Padahal rokok-rokok ilegal ini biasanya memiliki harga jual yang jauh lebih murah daripada rokok konvensional atau legal. Perbedaan harga inilah yang berpotensi membuat para perokok beralih dari rokok legal menjadi rokok ilegal.

"Nanti akan ada produk-produk yang ilegal atau kemudian penikmat rokok itu membeli di pasar gelap lah kira-kira begitu. Sehingga ya ini tentu berdampak kepada pedagang pasar," ucapnya dalam dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Indikasinya adalah mereka beralih ke rokok yang lebih murah dan sebagian dari yang saya kenal itu juga memang mengkonsumsi rokok yang memang mereknya tidak mainstream, terus saya kurang tahu itu ada cukainya atau tidak gitu," katanya lagi.

Mujiburrohman mengatakan kondisi inilah yang secara tidak langsung dapat menurunkan omzet pedagang pasar. Padahal selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet imbas peredaran rokok ilegal.

Sementara para pedagang pasar sendiri mayoritas tidak mau untuk ikut berjualan rokok ilegal. Sehingga peralihan konsumsi rokok dari legal menjadi rokok ilegal ini memberikan dampak yang sangat besar.

"Berdasarkan informasi yang saya terima memang ada penurunan penjualan rokok gitu. Nah pedagang tentu nggak berani kalau belanja rokok yang ilegal gitu," jelas Mujiburrohman.

"Terkait dengan rokok putih, rokok yang tidak bermerek lah itu. Saya rasa kalau menurut kami itu tidak begitu pas. Karena sekarang aja itu memang pendapatan pedagang itu menurun," tegasnya.

Pedagang pasar menolak keras aturan rokok kemasan tanpa merek atau polos yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Aturan itu sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).

Sekretaris Jenderal APPSI, Mujiburrohman, mengatakan rencana aturan tersebut dapat menyuburkan peredaran rokok murah ilegal di tengah masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan jumlah penjualan rokok legal para pedagang pasar.

"Secara umum, rokok itu ada peralihan ke rokok murah yang kita tahu sendiri tidak ada cukainya dan lain sebagainya (rokok ilegal). Nah itu kita khawatir juga akan ancaman itu dan lain sebagainya," kata Mujiburrohman kepada detikcom, ditulis kembali (3/11/2024).

Selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet yang diperkirakan salah satunya terjadi karena ada peralihan pembelian rokok konvensional ke rokok ilegal.

"Jadi pendapatan mereka (pedagang pasar) memang merosot, nah apakah karena orang yang mengkonsumsi atau ada peralihan (ke rokok ilegal) itu," tambahnya.

Namun Mujiburrohman sendiri tidak tahu persis berapa penurunan omzet yang dialami para pedagang karena sangat bervariasi dan pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk mensurvei itu.

"Jadi memang pedagang punya kekhawatiran akan mempengaruhi (omzet penjualan). Cuman kan ini belum terjadi gitu loh, jadi ya mereka sebatas masih 'waduh-waduh gimana' aja. Kalau apakah itu berpengaruh nggak ya nanti, karena pedagang itu tidak punya analisa dari sisi itu kan. Kalau misalnya peneliti atau pengamat itu kan kemudian dia survei pasar dan lain sebagainya ada parameter kalau pedagang kan nggak punya kemampuan itu," terangnya.

Karena kekhawatiran penurunan omzet inilah para pedagang pasar, khususnya mereka yang turut berjualan rokok, menolak keberadaan aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tadi.

"Ya keberatan (akan aturan tersebut). Karena khawatir itu, tapi sekali lagi bahwa itu juga pedagang yang jual rokok. Karena kalau di pasar itu kan sekian persen kan jual rokok," katanya.

Geliat usaha pedagang baju-atribut kampanye di Pasar Senen, Jakarta Pusat, kian lesu meski pada 2024 ini pemerintah menyelenggarakan pemilihan unum (pemilu) serentak. Bahkan kondisi ini membuat sejumlah pedagang di kawasan itu harus gulung tikar alias bangkrut.

Rizal selaku pedagang baju-atribut partai di kawan itu mengaku pesanan kebutuhan kampanye tahun ini turun drastis dibanding periode sebelumnya. Penurunan ini berlaku baik untuk pesanan baju-atribut kampanye Pilpres, Pileg, maupun kepala daerah (Pilkada) yang hingga saat ini masih berlangsung.

"Kalau sekarang (pesana baju-atribut kampanye) agak sepi. Ini saja kita lagi bikin untuk (salah satu pasangan) Pilkada daerah Sorong. Secara jujur ya (pesanan) sepi, jauh dari tahun-tahun kemarin," ucapnya kepada detikcom saat ditemui di kawasan Pasar Senen, Senin kemarin.

Secara keseluruhan, ia menyebut tahun ini toko miliknya mengalami penurunan pesanan baju-atribut kampanyenya hingga 45% dibandingkan dengan periode pemilu 2019 lalu. Kondisi ini terlihat semakin parah jika dibandingkan dengan periode pemilu 2014 hingga 2009 lalu.

"Ini penghasilannya lagi menurun banget, beda sama tahun-tahun kemarin yang alhamdulillah ya, syukur lah. Sekarang, bener dah, yang penting bisa buat makan, sama buat bayar sewa toko, sudah," terang Rizal.

Belum lagi untuk pesanan bendera partai misalnya, ia mengaku pada periode pemilu 2019 lalu tokonya masih bisa mendapatkan pesanan 2.000 hingga 5.000 bendera, namun tahun ini ia tidak mendapatkan pesanan sama sekali.

"(Pesanan) baju masih mending, kalau bendera itu yang sekarang nggak ada sama sekali. Dulu satu partai bisa pesan 2.000-5.000 bendera, sekarang nol. Bendera Merah Putih juga sama, tahun ini sepi pesanan," terang Rizal.

Parahnya lagi kondisi penurunan orderan ini juga dibarengi dengan penurunan perolehan atau jumlah keuntungan yang bisa didapat para pedagang. Artinya dari setiap pesanan untung bersih setiap pedagang semakin tipis yang membuat mereka sulit bertahan.

"Kan kita nge-press (sablon) butuh Rp 3.000 per kaos. Paling kita keuntungan (jual baju kampanye) dapat Rp 500 satu kaos. Ya, gitu doang, kadang-kadang (dapat untung) ya Rp 1.000 (per kaos). Kalau zaman dulu per kaos itu bisa Rp 10.000, Rp 15.000. Karena sekarang jual kemahalan juga nggak akan laku," ungkap Rizal.

Meski Rizal tidak menyebutkan secara langsung jumlah omzet yang didapatnya dulu dengan saat ini, namun sebagian perbandingan pada periode pemilu tahun-tahun sebelumnya ia mengaku bisa membeli mobil hingga sawah dari hasil penjualan baju-atribut kampanye. Namun tahun ini keuntungan yang didapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya operasional toko.

"Kalau dulu saya akuin untungnya besar banget, bahkan bisa beli mobil, bisa beli sawah, apalagi pas 2014, 2009, itu untung bersih besar banget. Kalau sekarang, ya paling alhamdulillah bisa untuk beli makan sama bayar sewa toko saja," terangnya.

Kondisi inilah yang menurutnya membuat banyak toko baju-atribut kampanye di Pasar Senen gulung tikar alias bangkrut. Bahkan sepengetahuan Rizal, sudah ada lebih dari lima toko di sepanjang selasar blok-nya yang sudah tutup akibat tidak sanggup bersaing lagi.

"Di sini banyak toko (baju-atribut kampanye yang tutup), ya itu faktor sepi. Banyak yang pada tutup, ya itulah pemasukan nggak ada, sudah pemasukan nggak ada kita bayar sewa toko setiap bulan. Jadi kalau kita nggak ada pemasukan ya pada tutup," kata Rizal.

"Di deretan sini saja sudah banyak yang tutup. Pokoknya dari ujung sini, ya sepanjang deretan inilah banyak yang tutup, lebih dari lima toko ada. Konveksi banyak yang tutup juga, langganan saya ada tiga yang sudah tutup," terangnya.

Sementara itu, pedagang baju-atribut partai di Pasar Senen lain bernama Irawan juga mengaku pesanan kebutuhan kampanye Pilkada tahun ini turun drastis dibandingkan periode kampanye sebelumnya. Di mana ia sendiri mengalami penurunan pesanan baju untuk kampanye hingga 25%.

Sama seperti Rizal, ia menyebut penurunan pesanan ini berlaku untuk pesanan Pilpres, Pileg, hingga Pilkada yang masih dalam proses kampanye hingga saat ini. Membuat usaha atribut kampanye ini menjadi tidak 'se-seksi' tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau Pilkada ini nggak meriah (banyak pesanan), dan mereka juga orang-orang daerah cari (konveksi atau sablon baju kampanye) lebih dekat. Makin ke sini makin agak surut dibanding 2009, 2014, masih lumayan," ucap Irawan.

"25%-an ada turunya ke sekarang ya, dari 2019 ke tahun ini. Mereka lebih cenderung ini, (bagi-bagi) minyak (sembako) untuk turun-turun buat bawah ya (kampanye), kaos-kaos mereka cuma tambahan," terangnya lagi.

Sama seperti Rizal, Irawan mengaku saat ini tokonya juga tidak bisa mematok harga jual tinggi untuk produk baju-atribut kampanye yang dijualnya imbas persaingan yang lebih ketat.

"Dulu jual baju atau atribut lain tuh bisa dapat untung 100%. Jadi misalnya harga jual tumbler misalnya, modalnya Rp 40.000 bisa jual Rp 80.000. Atau jual baju modal Rp 15.000 bisa jual Rp 30.000 per piece ya," terangnya.

"Kalau sekarang dapat untung besar sudah susah. Misalnya sekarang modal semua Rp 40.000.000, dulu bisa dapat Rp 80.000.000, sekarang cari untung Rp 10.000.000 jadi Rp 50.000.000 sudah susah. Karena kalau kita ambil untung tertalu banyak kan jadi mahal, malah yang ada nggak laku," jelas Irawan lagi.

Beruntung Irawan mengaku dirinya masih mendapatkan cukup banyak pesanan untuk keperluan kampanye Pilkada meski tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Di mana pesanan ini sebagian besar sudah masuk bahkan sebelum KPU menetapkan nomor pemilihan calon kepala daerah.

"Sebelum keluar nomor malah, mereka sudah pada belanja, pada bikin (baju-atribut kampanye). Kalau sekarang udah keluar nomor begini, apalagi waktu (kampanye) tinggal sebulan lagi, ya sudah mulai berkurang (pesanan)," jelas Irawan.

"Kalau sekarang sudah pada nggak bikin-bikin (baju-atribut kampanye lagi), paling buat nambah-nambah doang. Kayak ini nambah (pesanan baju kampanye) 500, sudah nggak banyak lagi sekarang," ungkapnya.

Selain itu Irawan juga mengatakan saat ini para pedagang juga tidak bisa mengambil untung lebih dari setiap pesanan. Hal ini dikarenakan banyaknya saingan yang membuat para pedagang mau tak mau menjual baju-atribut kampanye dengan harga lebih murah dengan untung yang sangat sedikit demi mendapatkan pesanan.

Sehingga menurutnya saat ini para pedagang tidak hanya kekurangan orderan baju-atribut kampanye saja, tapi juga kurang mendapat keuntungan yang membuat usaha ini semakin sulit untuk diteruskan.

Bahkan Irawan menyebut kondisi ini sudah terlihat di sektor bisnis konveksi secara keseluruhan. Di mana banyaknya pabrik konveksi langganannya yang sudah gulung tikar alias bangkrut akibat tidak kuat lagi untuk bersaing di tengah sepinya pembeli.

"Banyak yang tutup juga konveksi. (Pabrik konveksi) kalau di daerah Tambora (Jakarta Barat) mah banyak yang tutup, pada beralih, mesin-mesinnya dijualin. Dulu sering pesan di sana, karena pada tutup saya beralih (cari pabrik konveksi lain)," ucapnya.

Omzet penjualan para pedagang baju-atribut kampanye di Pasar Senen, Jakarta Pusat terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini tidak mengalami perbaikan meski tengah berlangsung masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Rizal selaku pedagang baju-atribut partai di kawan itu mengaku penurunan omzet ini terjadi lantaran sepinya pesanan selama masa kampanye Pilkada yang hingga saat ini masih berlangsung, hingga Pilpres dan Pileg awal tahun 2024 ini.

"Kalau secara keseluruhan (jumlah pesanan selama Pilpres, Pileg, hingga Pilkada) turun 45% lah dibandingkan tahun sebelumnya, 2019 kemarin ya," kata Rizal saat ditemui detikcom di kawasan Pasar Senen, Senin (28/10/2024).

"Kalau sekarang pesana yang nyangkut paling cuma satu dua, itu juga tiap orderan nggak sebanyak dulu. Kalau dulu (jumlah baju yang dipesan) bisa 1.000, 2.000, bahkan bisa 5.000 buat satu orderan. Sekarang 1.000 saja susah, paling kaya ini pesanan buat Pilkada Sorong cuma 500," ucapnya lagi.

Belum lagi untuk pesanan bendera partai misalnya, ia mengaku pada periode pemilu 2019 lalu tokonya masih bisa mendapatkan pesanan 2.000 hingga 5.000 bendera, namun tahun ini ia tidak mendapatkan pesanan sama sekali.

"(Pesanan) baju masih mending, kalau bendera itu yang sekarang nggak ada sama sekali. Dulu satu partai bisa pesan 2.000-5.000 bendera, sekarang nol. Bendera Merah Putih juga sama, tahun ini sepi pesanan," terang Rizal.

Tidak hanya penurunan jumlah pesanan, Rizal mengatakan penurunan omzet juga terjadi lantaran tokonya harus menjual baju-atribut dengan harga yang sangat murah lantaran persaingan yang sangat berat. Otomatis untung bersih yang bisa ia dapat juga semakin tipis.

"Kan kita nge-press (sablon) butuh Rp 3.000 per kaos. Paling kita keuntungan (jual baju kampanye) dapat Rp 500 satu kaos. Ya, gitu doang, kadang-kadang (dapat untung) ya Rp 1.000 (per kaos). Kalau zaman dulu per kaos itu bisa Rp 10.000, Rp 15.000. Karena sekarang jual kemahalan juga nggak akan laku," ungkap Rizal.

Meski Rizal tidak menyebutkan secara langsung jumlah omzet yang didapatnya dulu dengan saat ini, namun sebagian perbandingan pada periode pemilu tahun-tahun sebelumnya ia mengaku bisa membeli mobil hingga sawah dari hasil penjualan baju-atribut kampanye. Namun tahun ini keuntungan yang didapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya operasional toko.

"Kalau dulu saya akuin untungnya besar banget, bahkan bisa beli mobil, bisa beli sawah, apalagi pas 2014, 2009, itu untung bersih besar banget. Kalau sekarang, ya paling alhamdulillah bisa untuk beli makan sama bayar sewa toko saja," terangnya.

Hal serupa juga dialami oleh pedagang baju-atribut kampanye Pasar Senen lain bernama Irawan. Ia mengaku saat ini jumlah pesanan yang diterima tokonya turun hingga 25% dibandingkan periode pemilu 2019 lalu. Kondisi ini jauh lebih parah jika dibandingkan dengan periode-periode pemilu sebelumnya lagi.

"Kalau Pilkada ini nggak meriah (banyak pesanan), dan mereka juga orang-orang daerah cari (konveksi atau sablon baju kampanye) lebih dekat. Makin ke sini makin agak surut dibanding 2009, 2014, masih lumayan," ucap Irawan.

"25%-an ada turunya ke sekarang ya, dari 2019 ke tahun ini. Mereka lebih cenderung ini, (bagi-bagi) minyak (sembako) untuk turun-turun buat bawah ya (kampanye), kaos-kaos mereka cuma tambahan," terangnya lagi.

Sama seperti Rizal, Irawan mengaku saat ini tokonya juga tidak bisa mematok harga jual tinggi untuk produk baju-atribut kampanye yang dijualnya imbas persaingan yang lebih ketat.

"Dulu jual baju atau atribut lain tuh bisa dapat untung 100%. Jadi misalnya harga jual tumbler misalnya, modalnya Rp 40.000 bisa jual Rp 80.000. Atau jual baju modal Rp 15.000 bisa jual Rp 30.000 per piece ya," terangnya.

"Kalau sekarang dapat untung besar sudah susah. Misalnya sekarang modal semua Rp 40.000.000, dulu bisa dapat Rp 80.000.000, sekarang cari untung Rp 10.000.000 jadi Rp 50.000.000 sudah susah. Karena kalau kita ambil untung tertalu banyak kan jadi mahal, malah yang ada nggak laku," jelas Irawan lagi.

Sejumlah toko penjual baju dan atribut kampanye di Pasar Senen, Jakarta Pusat mengeluhkan sepinya pesanan untuk Pilkada 2024 ini. Saking susahnya dapat orderan, tidak sedikit toko di kawasan itu harus gulung tikar alias bangkrut.

Rizal selaku pedagang baju-atribut partai di kawan itu mengaku pesanan kebutuhan kampanye tahun ini turun drastis dibanding periode sebelumnya. Penurunan ini berlaku baik untuk pesanan baju-atribut kampanye pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres), legislatif (Pileg), maupun kepala daerah (Pilkada) yang hingga saat ini masih berlangsung.

"Kalau sekarang (pesana baju-atribut kampanye) agak sepi. Ini saja kita lagi bikin untuk (salah satu pasangan) Pilkada daerah Sorong. Secara jujur ya (pesanan) sepi, jauh dari tahun-tahun kemarin," ucapnya kepada detikcom saat ditemui di kawasan Pasar Senen, Senin (28/10/2024).

Secara keseluruhan, ia menyebut tahun ini toko miliknya mengalami penurunan pesanan baju-atribut kampanyenya hingga 45% dibandingkan dengan periode pemilu 2019 lalu. Kondisi ini terlihat semakin parah jika dibandingkan dengan periode pemilu 2014 hingga 2009 lalu.

"Ini penghasilannya lagi menurun banget, beda sama tahun-tahun kemarin yang alhamdulillah ya, syukur lah. Sekarang, bener dah, yang penting bisa buat makan, sama buat bayar sewa toko, sudah," terang Rizal.

Parahnya lagi kondisi penurunan orderan ini juga dibarengi dengan penurunan perolehan atau jumlah keuntungan yang bisa didapat para pedagang. Artinya dari setiap pesanan untung bersih setiap pedagang semakin tipis yang membuat mereka sulit bertahan.

"Kan kita nge-press (sablon) butuh Rp 3.000 per kaos. Paling kita keuntungan (jual baju kampanye) dapat Rp 500 satu kaos. Ya, gitu doang, kadang-kadang (dapat untung) ya Rp 1.000 (per kaos). Kalau zaman dulu per kaos itu bisa Rp 10.000, Rp 15.000. Karena sekarang jual kemahalan juga nggak akan laku," ungkap Rizal.

Kondisi inilah yang menurutnya membuat banyak toko baju-atribut kampanye di Pasar Senen gulung tikar alias bangkrut. Bahkan sepengetahuan Rizal, sudah ada lebih dari lima toko di sepanjang selasar blok-nya yang sudah tutup akibat tidak sanggup bersaing lagi.

"Di sini banyak toko (baju-atribut kampanye yang tutup), ya itu faktor sepi. Banyak yang pada tutup, ya itulah pemasukan nggak ada, sudah pemasukan nggak ada kita bayar sewa toko setiap bulan. Jadi kalau kita nggak ada pemasukan ya pada tutup," kata Rizal.

"Di deretan sini saja sudah banyak yang tutup. Pokoknya dari ujung sini, ya sepanjang deretan inilah banyak yang tutup, lebih dari lima toko ada. Konveksi banyak yang tutup juga, langganan saya ada tiga yang sudah tutup," terangnya.

Pedagang Pasar Senen Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

Sementara itu, pedagang baju-atribut partai di Pasar Senen lain bernama Irawan juga mengaku pesanan kebutuhan kampanye Pilkada tahun ini turun drastis dibandingkan periode kampanye sebelumnya. Di mana ia sendiri mengalami penurunan pesanan baju untuk kampanye hingga 25%.

Sama seperti Rizal, ia menyebut penurunan pesanan ini berlaku untuk pesanan Pilpres, Pileg, hingga Pilkada yang masih dalam proses kampanye hingga saat ini. Membuat usaha atribut kampanye ini menjadi tidak 'se-seksi' tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau Pilkada ini nggak meriah (banyak pesanan), dan mereka juga orang-orang daerah cari (konveksi atau sablon baju kampanye) lebih dekat. Makin ke sini makin agak surut dibanding 2009, 2014, masih lumayan," ucap Irawan.

"25%-an ada turunya ke sekarang ya, dari 2019 ke tahun ini. Mereka lebih cenderung ini, (bagi-bagi) minyak (sembako) untuk turun-turun buat bawah ya (kampanye), kaos-kaos mereka cuma tambahan," terangnya lagi.

Beruntung Irawan mengaku dirinya masih mendapatkan cukup banyak pesanan untuk keperluan kampanye Pilkada meski tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Di mana pesanan ini sebagian besar sudah masuk bahkan sebelum KPU menetapkan nomor pemilihan calon kepala daerah.

"Sebelum keluar nomor malah, mereka sudah pada belanja, pada bikin (baju-atribut kampanye). Kalau sekarang udah keluar nomor begini, apalagi waktu (kampanye) tinggal sebulan lagi, ya sudah mulai berkurang (pesanan)," jelas Irawan.

"Kalau sekarang sudah pada nggak bikin-bikin (baju-atribut kampanye lagi), paling buat nambah-nambah doang. Kayak ini nambah (pesanan baju kampanye) 500, sudah nggak banyak lagi sekarang," ungkapnya.

Selain itu Irawan juga mengatakan saat ini para pedagang juga tidak bisa mengambil untung lebih dari setiap pesanan. Hal ini dikarenakan banyaknya saingan yang membuat para pedagang mau tak mau menjual baju-atribut kampanye dengan harga lebih murah dengan untung yang sangat sedikit demi mendapatkan pesanan.

Sehingga menurutnya saat ini para pedagang tidak hanya kekurangan orderan baju-atribut kampanye saja, tapi juga kurang mendapat keuntungan yang membuat usaha ini semakin sulit untuk diteruskan.

Bahkan Irawan menyebut kondisi ini sudah terlihat di sektor bisnis konveksi secara keseluruhan. Di mana banyaknya pabrik konveksi langganannya yang sudah gulung tikar alias bangkrut akibat tidak kuat lagi untuk bersaing di tengah sepinya pembeli.

"Banyak yang tutup juga konveksi. (Pabrik konveksi) kalau di daerah Tambora (Jakarta Barat) mah banyak yang tutup, pada beralih, mesin-mesinnya dijualin. Dulu sering pesan di sana, karena pada tutup saya beralih (cari pabrik konveksi lain)," ucapnya.

Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno berencana mengguyur bantuan modal usaha Rp 300 miliar untuk pedagang Tanah Abang.

Rencana itu disampaikan Pramono Anung dalam menjawab pertanyaan terkait penurunan omzet para pedagang di Jakarta beberapa Waktu terakhir.

"Kami telah membuat, menyiapkan Rp 300 miliar untuk membantu permodalan bagi para pedagang yang ada di Tanah Abang, terutama untuk pedagang menengah ke Bawah," ujar Pramono dalam Debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta di Beach City Internasional Stadium, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Menurut Pramono kondisi sepi yang dialami para pedagang, termasuk di Tanah Abang bukan karena kualitas produk, melainkan masyarakat lebih memilih belanja online.

"Persoalan yang utama orang membeli melalui online, mereka harganya lebih murah. Untuk itu harus ada keterlibatan dari pemerintah Jakarta. Apa yang akan kami lakukan pertama kali adalah memberikan kemudahan bagi orang yang berbelanja maupun yang berjualan di Tanah Abang," terang Pramono.

Selain itu, Pramono mengatakan, yang tidak kalah penting adalah memastikan keadilan di antara pedagang di Tanah Abang dengan para pedagang toko online. Pramono berjanji pedagang Tanah Abang akan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah DKI Jakarta.

Di samping itu, pihaknya juga akan membuka lapangan kerja di Jakarta sejumlah 500.000 pekerjaan. Hal ini termasuk juga kemudahan bagi para UMKM untuk bisa masuk dan berjualan di Pasar Tanah Abang.

"Saya pribadi melihat persoalan paling pokok adalah di Tanah Abang perlu dibantu promosi, permodalan, kemudahan untuk masuk, dan yang lebih penting lagi adalah membangkitkan semangat untuk datang kembali ke Tanah Abang sebagai pusat grosir internasional nomor satu di Asia Tenggara," kata dia.

"Itu akan kami lakukan dan kami sudah berdialog berbicara dengan mereka dari hati ke hati dan kami akan melakukan apa yang akan kami lakukan di Tanah Abang," sambungnya.

Kabar mengenai pedagang gorengan yang meraup cuan menjadi berita populer di kumparanBISNIS sepanjang Minggu (27/10).

Selain itu, ada juga informasi mengenai Vietnam yang memproduksi susu di Indonesia. Berikut rangkumannya.

Cuan Pedagang Gorengan

Iwan, pria 30 tahun yang kini berprofesi sebagai penjual gorengan, mengaku tidak terpengaruh fenomena menurunnya daya beli yang tengah terjadi saat ini.

Menurut pengakuannya, gorengan tetap laku dalam kondisi perekonomian saat ini. Dari modal yang dikeluarkan sebesar Rp 800 ribuan, Iwan bisa meraih omzet kotor di kisaran Rp 1,3 juta sampai Rp 1,4 juta.

“Omzetnya paling Rp 1.300.000 sampai Rp 1.400.000, modal sekitar Rp 800.000-an,” kata Iwan, penjual gorengan, kepada kumparan.

Bakwan dan tahu goreng jadi dua teratas jenis gorengannya yang paling laris. Sehari-hari, Iwan berjualan gorengan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Berbagai macam fenomena ekonomi telah dilewati Iwan sebagai pedagang gorengan, selama itu pula dia bertahan. Mulai dari pandemi hingga resesi yang melemahkan daya beli, pedagang gorengan tetap eksis.

Sebab, udah lebih dari separuh umur Iwan dihabiskan untuk melakoni profesi sebagai penjual gorengan. Pemuda yang kini berusia 30 tahun itu, sudah mengadu nasib di ibu kota Jakarta dengan berdagang gorengan sejak 2005, 19 tahun silam.

Tak hanya di pinggir jalan, ternyata gorengan juga dapat dengan mudah ditemui di dalam mal. Salah satu mal yang menyediakan segmen khusus gorengan adalah AEON Mall, Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

Di sini, pengunjung dapat dengan mudah menemui banyak gorengan di bagian Food Street AEON Mall Tanjung Barat. Meskipun variasi gorengan di tempat semacam ini dibuat seakan akan lebih layak di jual dengan harga tinggi.

Jika di pinggir jalan yang biasanya laris adalah tahu, tempe, bakwan dan cireng, maka yang ada di sini adalah berbagai macam gorengan berbau Jepang.

Mulai dari karaage, tempura, dan kakiage atau bakwan Jepang. Harga gorengan di sini pun agak berbeda, ada di kisaran Rp 9.000 sampai Rp 15.000 per item.

Dalam publikasi berjudul ‘Cerita Data Statistik untuk Indonesia-Kehidupan Sehat dan Sejahtera’ yang dipublikasi pada 30 September 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk yang mengkonsumsi gorengan meningkat hingga 51,7 persen pada tahun 2023 dibanding sebelumnya 45 persen pada 2018.

Tercatat juga bahwa makanan berlemak/berkolesterol/gorengan itu dikonsumsi rata-rata oleh anak usia 3 tahun ke atas yang memakannya sebanyak 1 sampai 6 kali seminggu.

Ekonom pangan dari Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, menyebut bagi masyarakat Indonesia, gorengan dapat menggantikan makanan utama seperti nasi, roti, dan mi instan. Sebab, harga gorengan yang terjangkau dan mudah ditemukan.

Hal ini juga tercermin dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024. Dalam data tersebut, pengeluaran per kapita masyarakat selama seminggu lebih banyak dikeluarkan untuk gorengan ketimbang mi instan dan roti.

Pengeluaran per kapita masyarakat selama seminggu untuk gorengan mencapai Rp 2.996, lebih tinggi dari pengeluaran untuk mi instan di angka Rp 2.564 atau roti di angka Rp 2.248.

Dalam data yang sama, konsumsi beras per bulan pada Maret 2021 di angka 6.700 turun menjadi 6.499 pada Maret 2024. Selain itu, mi instan juga mengalami penurunan dari 4.807 pada Maret 2022 turun menjadi 3.708 pada Maret 2024.

Anak muda juga memandang gorengan sebagai salah satu panganan favorit. Salsyabilla Sukmaningrum misalnya, yang kerap mengeluarkan uang Rp 10.000 hingga Rp 15.000 untuk membeli gorengan.

“Biasanya kalau membeli gorengan itu bisa Rp 10.000-Rp 15.000, cuma itu untuk ramai-ramai ya, bukan untuk sendiri, mungkin kalau untuk konsumsi sendiri Rp 5.000 sih gorengannya itu juga gorengan kan macem-macem,” cerita Salsya.

Salsya juga mengungkap dirinya tidak hanya menyukai gorengan ‘abang-abang’ yang ada di pinggir jalan. Ia juga bercerita kerap membeli berbagai jenis gorengan, seperti gorengan Korea dan gorengan Jepang.

“Kaya makanan Korea, makanan Jepang, itu kan juga ada varian gorengannya kan, itu juga kadang suka beli. Jadi enggak hanya terbatas gorengan abang-abang aja, gitu,” terus Salsya.

Vietnam Produksi Susu di Indonesia

Investor dari Vietnam siap memasok 1,8 juta ton susu. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pasokan susu tersebut akan digunakan untuk persediaan susu gratis guna program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk susu sapi kita mengundang investor dari Vietnam, dia berani produksi susu 1,8 juta, kita impor 3,7 juta, berarti separuh kan. Kami mau kawal,” kata Amran dalam keterangan tertulis seperti dikutip kumparan pada Minggu (27/10).

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk program Makan Bergizi Gratis bukanlah skema impor, melainkan pembangunan fasilitas peternakan di Indonesia.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Kementan Arif Cahyono, menegaskan Kementan mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia, bukan mengimpor susu.

“Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan untuk mengimpor produk susu,” katanya kepada kumparan, Minggu (27/10).

Nantinya, fasilitas peternakan yang dimaksud akan dibangun di Poso, Sulawesi Tengah. Investor Vietnam tersebut rencananya akan membangun peternakan di lahan seluas 10.000 hektare.

“Investor asal Vietnam yang berminat mengembangkan industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, rencananya akan mengelola lahan seluas 10.000 hektare dan membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton,” lanjutnya.

Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) berencana akan mengguyurkan dana Rp 300 miliar untuk membantu permodalan UMKM. Hal ini termasuk dengan para pedagang Pasar Tanah Abang.

Rencana itu disampaikan Cagub Nomor Urut 3 Pramono Anung dalam menjawab pertanyaan terkait penurunan omset para pedagang pasar tradisional di DKI Jakarta beberapa Waktu terakhir. Menurutnya, hal yang membuat pengunjung sepi bukan kualitas, melainkan masyarakat lebih memilih belanja online.

"Persoalan yang utama orang membeli melalui online, mereka harganya lebih murah. Untuk itu harus ada keterlibatan dari pemerintah Jakarta. Apa yang akan kami lakukan pertama kali adalah memberikan kemudahan bagi orang yang berbelanja maupun yang berjualan di Tanah Abang," kata Pramono, dalam Debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta di Beach City Internasional Stadium, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Pramono mengatakan, nantinya Tanah Abang perlu ditata agar lebih rapi. Selain itu, pemerintah DKi Jakarta Bersama manajemen Tanah Abang juga perlu membantu dalam hal permodalan. Dalam hal ini, pihaknya akan menyiapkan Rp 300 miliar untuk membantu para UMKM ini.

"Kami telah membuat, menyiapkan Rp 300 miliar untuk membantu permodalan bagi para pedagang yang ada di Tanah Abang, terutama untuk pedagang menengah ke Bawah," ujarnya.

Menurutnya, yang tidak kalah penting ialah memastikan keadilan di antara para pedagang yang berjualan langsung di Tanah Abang dengan para pedagang took online. Pihaknya akan mengatur hal ini demi menjaga fairness, di mana Tanah Abang akan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah DKI Jakarta.

Di samping itu, pihaknya juga akan membuka lapangan kerja di Jakarta sejumlah 500.000 pekerjaan. Hal ini termasuk juga kemudahan bagi para UMKM untuk bisa masuk dan berjualan di Pasar Tanah Abang.

"Saya pribadi melihat persoalan paling pokok adalah di Tanah Abang perlu dibantu promosi, permodalan, kemudahan untuk masuk, dan yang lebih penting lagi adalah membangkitkan semangat untuk datang kembali ke Tanah Abang sebagai pusat grosir internasional nomor satu di Asia Tenggara," kata dia.

"Itu akan kami lakukan dan kami sudah berdialog berbicara dengan mereka dari hati ke hati dan kami akan melakukan apa yang akan kami lakukan di Tanah Abang," sambungnya.

Sudah lebih dari separuh umur Iwan dihabiskan untuk melakoni profesi sebagai penjual gorengan. Pemuda yang kini berusia 30 tahun itu, sudah mengadu nasib di ibu kota Jakarta dengan berdagang gorengan sejak 2005, 19 tahun silam.

Dalam rentang waktu itu, di tengah berbagai isu ekonomi, pandemi hingga resesi yang melemahkan daya beli, pedagang gorengan tetap eksis.

Bahkan di tengah turunnya daya beli masyarakat, Iwan bilang dagangannya tetap laris dan tidak mengalami penurunan jumlah pembeli. Bakwan dan tahu goreng jadi dua teratas jenis gorengannya yang paling laris.

Sehari-hari, Iwan berjualan gorengan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Iwan mengaku modal yang Ia keluarkan ada di kisaran Rp 800 ribuan. Dengan modal tersebut, Iwan bisa meraih omzet kotor di kisaran Rp 1,3 juta sampai Rp 1,4 juta.

kumparan juga menemui Budi (48) yang berjualan gorengan di sekitar Kemang, Jakarta Selatan. Tahu pedas jadi menu andalan yang dijajakan Budi.

“Tahu pedas, di sini yang terkenal tahu pedasnya,” kata Budi menceritakan gorengan yang disukai pembeli.

Selama lebih dari 20 tahun berjualan gorengan, Budi bilang dalam sehari dagangannya biasanya dibeli oleh 50 sampai 100 orang. Kebanyakan mereka merogoh kocek sebesar Rp 20.000 untuk membeli berbagai jenis gorengan.

Dengan begitu, Budi dalam kondisi yang tidak terlalu ramai bisa mendapatkan omzet kotor hingga Rp 1,2 juta. Untuk urusan modal, Budi bilang Ia memerlukan Rp 800 ribu sampai Rp 900 ribu guna membeli bahan untuk dagangan.

“Kalau orangnya enggak bisa ditentuin ya, kadang 100 orang, 50 orang, kalau rata-rata yang beli kan Rp 20.000. Kalau Rp 1.200.000 (omzet per hari), kan tinggal kali. Kalau sekarang sih enggak begitu (ramai), standar aja. Rata-rata (omzet) sehari Rp 1.200.000,” ungkapnya.

Tak hanya di pinggir jalan, ternyata gorengan juga dapat dengan mudah ditemui di dalam mal. Salah satu mal yang menyediakan segmen khusus gorengan adalah AEON Mall, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Di sini, pengunjung dapat dengan mudah menemui banyak gorengan di bagian Food Street AEON Mall Tanjung Barat.

Namun, gorengan di sini agak berbeda dengan gorengan biasanya. Jika di pinggir jalan yang biasanya laris adalah tahu, tempe, bakwan dan cireng, maka yang ada di sini adalah berbagai macam gorengan berbau Jepang.

Mulai dari karaage, tempura, dan kakiage atau bakwan Jepang. Harga gorengan di sini pun agak berbeda, ada di kisaran Rp 9.000 sampai Rp 15.000 per item.

Dalam publikasi berjudul ‘Cerita Data Statistik untuk Indonesia-Kehidupan Sehat dan Sejahtera’ yang dipublikasi pada 30 September 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk yang mengkonsumsi gorengan meningkat hingga 51,7 persen pada tahun 2023 dibanding sebelumnya 45 persen pada 2018.

Tercatat juga bahwa makanan berlemak/berkolesterol/gorengan itu dikonsumsi rata-rata oleh anak usia 3 tahun ke atas yang memakannya sebanyak 1 sampai 6 kali seminggu.

Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi mi instan. Untuk proporsi kebiasaan mengkonsumsi mi intan atau makanan instan lainnya naik sebesar 60,7 persen. Namun kenaikan ini tidak terlalu tinggi dibandingkan pada tahun 2018 yakni 58,5 persen.

Ekonom pangan dari Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, menyebut bagi masyarakat Indonesia, gorengan dapat menggantikan makanan utama seperti nasi, roti, dan mi instan. Hal ini tak lain dan tak bukan disebabkan oleh harga gorengan yang terjangkau dan mudah ditemukan.

“Dalam hal pemenuhan makanan, beberapa konsumen menggantikan pangan utama seperti nasi, roti, mi dengan gorengan. Gorengan jadi barang substitusi karena harganya terjangkau, mudah ditemukan dan mengenyangkan,” kata Eliza.

Hal ini juga tercermin dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024. Dalam data tersebut, pengeluaran per kapita masyarakat selama seminggu lebih banyak dikeluarkan untuk gorengan ketimbang mi instan dan roti.

Pengeluaran per kapita masyarakat selama seminggu untuk gorengan mencapai Rp 2.996, lebih tinggi dari pengeluaran untuk mi instan di angka Rp 2.564 atau roti di angka Rp 2.248.

“Gorengan itu lebih tinggi dibandingkan untuk membeli mi instan dan roti. Buat gorengan itu rata-rata spendingnya Rp 2.996 dibulatkan jadi Rp 3.000 per minggu sementara untuk mi hanya Rp 2.564 dan roti manis itu Rp 2.248,” lanjut Eliza.

Selain itu, Eliza juga menunjukkan rata-rata konsumsi per kapita masyarakat dalam sebulan untuk mi instan dan beras terus menurun sejak 2022.

“Rata-rata konsumsi per kapita mi instan sejak maret 2022 itu tren nya terus turun sampai maret 2024. Beras juga menurun,” jelasnya.

Dalam data yang sama, konsumsi beras per bulan pada Maret 2021 di angka 6.700 turun menjadi 6.499 pada Maret 2024. Selain itu, mi instan juga mengalami penurunan dari 4.807 pada Maret 2022 turun menjadi 3.708 pada Maret 2024.

Pengeluaran anak muda untuk jajan gorengan juga sangat beragam. Salsyabilla Sukmaningrum yang merupakan pemudi asal Bogor mengungkap pengeluaran untuk jajan gorengan bersama para temannya ada di kisaran Rp 10.000 sampai Rp 15.000.

“Biasanya kalau membeli gorengan itu bisa Rp 10.000-Rp 15.000, cuma itu untuk ramai-ramai ya, bukan untuk sendiri, mungkin kalau untuk konsumsi sendiri Rp 5.000 sih gorengannya itu juga gorengan kan macem-macem,” cerita Salsya.

Salsya juga mengungkap dirinya tidak hanya menyukai gorengan ‘abang-abang’ yang ada di pinggir jalan. Ia juga bercerita kerap membeli berbagai jenis gorengan, seperti gorengan Korea dan gorengan Jepang.

“Kaya makanan Korea, makanan Jepang, itu kan juga ada varian gorengannya kan, itu juga kadang suka beli. Jadi enggak hanya terbatas gorengan abang-abang aja, gitu,” terus Salsya.

Fhandra Hardiyon mengaku kerap menjadikan gorengan sebagai makanan berat.

“Bukan hanya sekadar camilan atau apa tapi gorengan itu bisa dimakan sebagai makanan berat. Dan yang pertama itu variasinya sih menurut gue, karena di dalam gorengan kan macem-macem jadi enggak hanya satu jenis aja,” kata pemuda asal Bogor itu.

Fhandra mengaku menyukai gorengan karena banyaknya jenis gorengan yang dapat dibeli dalam satu plastik. Untuk sebungkus gorengan yang dimakan sendiri, Fhandra biasanya mengeluarkan uang Rp 10.000.

“Dalam satu hari itu gue mengkonsumsi satu plastik gorengan, dalam satu plastik itu harganya Rp 10.000 paling mahal gue beli Rp 10.000,” cerita Fhandra.

Selaras dengan Fhandra, Mochamad Ericson atau Icon merasa kalau gorengan itu memiliki berbagai nilai menarik, mulai dari murah sampai banyaknya varian.

“Gorengan tuh tergolongnya murah, kalau kita lagi nongkrong bisa beli buat sharing aja. Terus karena gorengan itu variannya banyak. Ada yang gurih lah, terus kalau misalkan kita lagi ngopi ada yang manis juga ada molen, ada pisang goreng, ada ubi,” kata Icon.

Pemuda asal Banten itu biasanya membeli gorengan seminggu sekali atau tiga minggu sekali. Dana yang dikeluarkan Icon untuk jajan gorengan berkisar di angka Rp 15.000 sampai Rp 25.000.

“Paling Rp 25.000 seminggu sekali, atau pas lagi sering Rp 15.000 buat tiga hari (tiga hari sekali), tapi sharing,” lanjut Icon.

Sahut-sahutan pedagang memenuhi ruangan lantai dasar Pasar Senen Blok III. Menjelang sore di akhir pekan, hilir mudik pembeli dan pedagang yang tengah berjualan semakin menambah sesak pasar di pusat Ibu Kota Jakarta.

Salah satu sisi eskalator yang seharusnya bekerja mengantarkan orang menuju lantai yang lebih tingi terlihat kaku tak bergerak. Imbasnya, orang-orang yang menaikinya harus berjalan satu demi satu anak tangga mesin tersebut.

Tepat di bawah eskalator itu ada Rachmat, pria berusia 25 tahun yang tengah sibuk berteriak menawarkan dagangannya. Sejak beberapa tahun terakhir, dia menekuni profesi sebagai tukang kue jajanan pasar di lantai dasar Pasar Senen Blok III.

Hanya saja, saat ini usaha yang digelutinya tengah mengalami sepi pembeli. Menurut pengakuannya, Pasar Senen hanya ramai didatangi pembeli saat akhir pekan saja. Bahkan, dia mengaku omzet hariannya bisa berkurang 18 persen pada hari kerja dibandingkan akhir pekan.

"Sekarang ngurangnya paling 18 persen, pembelinya ramen sekarang Sabtu dan Minggu saja," kata Rachmat saat ditemui di lapak dagangannya, Sabtu (26/10).

Belakangan, pasar tradisional di Jakarta memang dikabarkan sepi pengunjung. Sontak, kondisi itu berimbas ke penghasilan para pedagang di pasar.

Meski begitu, Rachmat mengaku punya memiliki strategi lain agar dagangannya tetap dapat laku dibeli pelanggan, yaitu dengan memilah dagangan yang masih dapat dijajakan malam hari, untuk dijual di lapaknya yang lebih strategis.

Sehingga, dia masih bisa mengamankan modal untuk terus menyambung kehidupan. "Kan dipindahin ke depan, di ke malemin. Ada strateginya dioper," terangnya.

Senada dengan Rachmat, Kokom juga mengaku demikian. Lebih dari 50 persen dagangannya tak ada yang melirik kala hari kerja tiba. Dia menyebut, sepinya pasar tradisional tidak hanya dirasakan olehnya, tetapi juga rekan-rekan seprofesinya di berbagai pasar tradisional yang lain di Jakarta.

Kendati demikian, perempuan paruh baya itu mengaku tidak ada pilihan lain, selain tetap menekuni profesi yang telah dijalaninya selama beberapa tahun terakhir.

“Sabtu-Minggu air mineral bisa habis 80 biji, hari Senin sampai Jumat mah 25 aja kadang-kadang enggak habis. Saya dari dulu di sini mau sepi mau enggak, tetep di sini, saya lakonin,” tutur Kokom.

Selain itu, saat ditanya soal ekspansi sistem pembayaran ke arah digutal, Kokom mengaku masih enggan melakukan itu. Menurutnya, uang tunai masih menjadi pilihan terbaik untuk diterapkan pedagang kecil seperti dia.

Selain Rachmat dan Kokom, ada juga Yogi, pedagang kaos kaki yang mengaku kesulitan mendapatkan pembeli sejak lima bulan terakhir. Bahkan, pria 22 tahun tersebut mengaku kehilangan omzet harian hingga 30 persen kala hari kerja tiba.

Akibatnya, Yogi harus berusaha lebih keras untuk menarik pengunjung agar melirik dagangan yang dijajakannya. “Sepi, semaksimal mungkin nawar-nawarin barang (jadi harus lebih aktif) iya. Sekarang kurangnya (omzet harian) 30 persen,” terang Yogi.

Berbeda dengan Kokom, Yogi mengaku telah mengadopsi sistem pembayaran QRIS untuk memudahkan transaksi pelanggan. Dia berharap langkah itu dapat menarik minat pelanggan untuk membeli barang di toko yang telah dikelolanya sejak satu tahun terakhir tersebut.

“Saya bisa QRIS, (tapi) rata-rata di sini kalau enggak cash ya transfer,” tutur Yogi.