Memasuki hari kedua menjadi Menteri Luar Negeri RI, Sugiono langsung mendapat telepon dari beberapa negara sahabat. Ia menerima ucapan selamat dari Menlu Malaysia dan Australia pada Selasa (22/10), sehari setelah dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka.

Akun X Menteri Luar Negeri RI mengunggah dua postingan terpisah yang menunjukkan Sugiono sedang melakukan panggilan telepon.

Kedua negara mengharapkan hubungan yang semakin kuat dengan Indonesia.

“Senang berbicara melalui telepon dengan FM Mohamad Haji Hasan @tokmatn9 dari Malaysia (22/10). Menyoroti kemajuan hubungan bilateral, termasuk kerja sama dalam ASEAN, & menegaskan kembali komitmen kami untuk lebih memperkuat kolaborasi demi stabilitas & kemakmuran regional,” tulis akun @Menlu_RI itu berbahasa Inggris.

“Menerima panggilan telepon dari Menteri Luar Negeri @SenatorWong dari Australia (22/10). Terima kasih, FM Wong, atas ucapan selamat dan harapan baik atas pengangkatan saya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Saya berharap hubungan bilateral akan terus tumbuh lebih kuat,” tulis cutian lainnya.

Sebelum dilantik menjadi bagian dari Kabinet Merah-Putih, Sugiono merupakan Wakil Ketua Komisi I DPR-RI sekaligus Anggota Dewan Pendiri Partai Gerindra.

Belum 24 jam diangkat menjadi Menlu, Sugiono langsung mendapat mandat untuk menghadiri konferensi internasional BRICS di Kazan, Rusia. Agenda pertamanya itu akan berlangsung pada 22-24 Oktober 2024.

Sugiono tiba di Kazan pada Selasa malam menggunakan Pesawat Falcon milik TNI Angkatan Udara.

Kemlu RI mengatakan, kehadiran Sugiono di forum ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum-forum internasional dan memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk negara-negara anggota BRICS.

“Dalam KTT BRICS Plus tersebut, Indonesia akan menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, meningkatkan solidaritas, serta memainkan peran pentingnya dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara,” ungkap Kemlu.

Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Afnan Hadikusumo-Singgih Raharjo, membawa visi pembangunan yang menempatkan Rukun Warga (RW) sebagai pusat kemajuan Kota Yogyakarta. Salah satu program unggulannya adalah alokasi dana Rp 100 juta per RW setiap tahunnya.

Dengan total 616 RW di Kota Yogyakarta, dana ini akan mencapai total Rp 61,6 miliar per tahun. Afnan-Singgih mengajak seluruh warga Yogyakarta membangun kota secara partisipatif dan berkelanjutan dengan semangat gotong royong.

"Alokasi dana sebesar Rp 100 juta per RW ini akan disalurkan melalui kalurahan, kemudian diberikan kepada RW untuk membiayai program-program yang disusun berdasarkan kebutuhan lokal," ujar Afnan kepada wartawan, Rabu (23/10).

Ia menekankan bahwa program ini bertujuan memberikan kesempatan bagi setiap RW untuk mengelola dana secara mandiri dan efektif, sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh masyarakat setempat.

Karenanya, berbarengan dengan alokasi dana Rp 100 juta untuk tiap RW tiap tahun, Afnan-Singgih mendorong partisipasi warga dalam kegiatan Rembug Warga, sebuah forum diskusi terbuka yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam menyusun dan merumuskan program-program pembangunan berbasis RW.

"Gerakan Rembug Warga ini adalah wadah bagi warga untuk berperan aktif menentukan arah pembangunan di lingkungan mereka," ujar Afnan.

Visi Gerakan Rembug Warga

Afnan Hadikusumo memaparkan 3 visi dari Gerakan Rembug Warga, di antaranya:

Afnan menegaskan bahwa program ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. "Evaluasi program-program ini akan dilakukan secara berkala, memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan membawa manfaat jangka panjang," jelasnya.

Siapa yang Bisa Terlibat dalam Rembug Warga?

Terkait siapa yang bisa terlibat dalam Rembug Warga, Calon Wakil Walikota Kota Yogya, Singgih Raharjo menerangkan bahwa program Rembug Warga terbuka untuk seluruh komponen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, pengurus RT dan RW, ibu-ibu PKK, organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, dan warga Jogja yang ingin berkontribusi dalam pembangunan.

"Kami ingin melibatkan semua lapisan masyarakat agar setiap warga merasa memiliki dan berperan dalam pembangunan kotanya," ujar Singgih.

Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Singgih menambahkan, dengan alokasi dana Rp 100 juta per RW setiap tahunnya, pembangunan di Kota Yogyakarta akan semakin partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Dana ini diharapkan dapat menjadi modal bagi setiap RW untuk membangun wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dihasilkan dari forum Rembug Warga.

"Pembangunan kota tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi harus melibatkan masyarakat. Dengan partisipasi aktif warga, kami yakin setiap RW di Jogja akan mampu membangun wilayahnya menjadi lebih baik, sesuai prioritas dan kebutuhan mereka," pungkas Singgih.

Anggaran yang Menyentuh Warga Secara Langsung

Dengan alokasi total Rp 61,6 miliar per tahun untuk 616 RW di Kota Yogyakarta, Afnan-Singgih berharap dapat membangun kota dengan pendekatan bottom-up, di mana setiap warga memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan di lingkungannya.

"Dana ini adalah milik warga. Setiap rupiah akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat kebersamaan masyarakat," tegas Afnan.

Afnan berharap, program Alokasi Dana Rp 100 Juta tiap RW mampu memperkuat gotong royong sebagai semangat kolektif dalam membangun Yogyakarta yang seimbang antara pembangunan fisik dan sosial, dengan mengedepankan nilai-nilai religius dan kesejahteraan rakyat.

Misi Jangka Panjang untuk Kota Yogyakarta

Dalam paparannya, pasangan Afnan-Singgih berkomitmen untuk terus memperkuat sistem Rembug Warga sebagai forum partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, mereka yakin bahwa pembangunan kota akan lebih efektif, tepat sasaran, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Afnan Hadikusumo kembali menegaskan bahwa "Sudah Pas, Langsung Gas!" bukan hanya slogan, tetapi merupakan panggilan kepada seluruh warga Yogyakarta untuk bersama-sama membangun kota ini melalui program yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Dengan alokasi Rp 100 juta per RW dan partisipasi aktif masyarakat dalam Rembug Warga, Afnan-Singgih berjanji bahwa Yogyakarta akan menjadi kota yang lebih berdaya, partisipatif, dan sejahtera bagi semua lapisan masyarakat,” pungkas Afnan.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan digugat ke Mahkamah Konstitusi. MK diminta untuk mengatur kolom 'tidak beragama' dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk.

Ada dua penggugat dalam permohonan ini, yakni Raymond Kamil (Pemohon I) dan Indra Syahputra (Pemohon II). Keduanya mengajukan permohonan pengujian materi Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) mengenai biodata penduduk yang memuat keterangan agama yang dianut atau kepercayaan dalam Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Pengenal (KTP).

“Pada kenyataannya tidak memeluk salah satu dari tujuh pilihan dan yang tidak beragama dipaksa keadaan untuk berbohong atau tidak dilayani,” ujar Pendamping para Pemohon, Teguh Sugiharto, dikutip dari situs MK, Rabu (23/10).

Permohonan didaftarkan pada Selasa (3/9). Sidang pendahuluan sudah digelar MK pada Senin (21/10).

Dikutip dari permohonannya, Raymond mencantumkan Islam sebagai agama pada KTP-nya. Ia sempat berganti-ganti mazhab pemahaman.

Pemahaman terakhirnya adalah mazhab Syiah Dua Belas Imam. Saat ini, dalam permohonannya, dia mengaku tidak memeluk agama mana pun dan juga tidak mempercayai atau menjadi anggota aliran kepercayaan mana pun. Ia menyatakan lebih memilih untuk memahami fenomena alam dan kehidupan dengan berangkat dari postulat ketidaktahuan dan membangun pandangan yang bersifat personal berdasarkan ilmu pengetahuan serta nalar logis dan saintifik.

Indra pun masih mencantumkan Islam sebagai agama pada KTP. Namun, saat ini, ia mengaku tidak memeluk agama maupun kepercayaan mana pun.

Dalam permohonannya, kedua pemohon menyatakan telah mengalami kerugian hak konstitusional karena harus mengisi kolom agama dengan memilih agama atau kepercayaan. Padahal mereka ingin diinput tidak beragama.

Para Pemohon menyebut telah mengalami diskriminasi karena petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menolak agar kolom agama dalam KK maupun KTP dituliskan 'tidak beragama'.

Menurut para Pemohon, ketentuan yang diuji mewajibkannya untuk memeluk agama atau kepercayaan tertentu. Para Pemohon mengatakan isian kolom agama tidak bersifat isian terbuka melainkan pilihan tertutup yang memaksa.

Selain itu, Raymond juga mengaku mendapat penolakan untuk tidak mengikuti pendidikan agama dari petugas dinas pendidikan. Dia juga berkeinginan untuk menikah kembali, tetapi dirinya tidak mungkin memenuhi hak konstitusional dimaksud kecuali melakukan kebohongan mengaku sebagai penganut agama tertentu yang diakui.

Dalam petitumnya, kedua pemohon meminta MK untuk mengubah ketentuan dalam UU Adminduk, UU HAM, UU Perkawinan, hingga UU Sistem Pendidikan Nasional.

Berikut petitum lengkapnya:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang diajukan Para Pemohon.

2. Menyatakan Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai secara positif dan negatif; atau

Menyatakan Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai secara positif dan negatif yaitu setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu atau tidak beribadat dan bebas untuk tidak memeluk agama dan kepercayaan, dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu, dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk tidak memeluk agama dan kepercayaan;

3. Menyatakan Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata agama tidak dimaknai sebagai beragama tertentu atau tidak beragama tertentu, kepercayaan tertentu atau kepercayaan tidak tertentu, yaitu setiap penduduk berhak memilih untuk mengosongkannya atau mengisinya secara definitif atau tidak definitif termasuk, tetapi tidak terbatas “beragama” atau “tidak beragama” atau “Islam” atau “Kristen” atau “Katholik” atau “Budha” atau “Hindu” atau “Konghucu” dan atau “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME” dan sejenisnya, atau “Islam Baha’i”, atau “Islam Syiah Dua Belas Imam” atau “Syiah Ahlussunnah wal Jamaah” atau “Budha Mahayana” atau “Budha Tantrayana” atau “Budha Tzuci” dan sejenisnya atau “Saintologi” atau “Deisme” atau “Agnostik” atau “Panteisme” dan sejenisnya, atau “Malim” atau “Sabto Dharma” atau “Sunda Wiwitan” dan sejenisnya; atau

Menyatakan Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kolom agama tidak dihapuskan dan dianggap tidak ada.

4. Menyatakan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata agama tidak dimaknai sebagai beragama tertentu atau tidak beragama tertentu, kepercayaan tertentu, atau kepercayaan tidak tertentu yaitu setiap penduduk berhak memilih untuk mengosongkannya atau mengisinya secara definitif atau tidak definitif, termasuk tetapi tidak terbatas “beragama” atau “tidak beragama” atau “Islam” atau “Kristen” atau “Katholik” atau “Budha” atau “Hindu” atau “Konghucu” dan atau “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME” dan sejenisnya, atau “Islam Baha’i”, atau “Islam Syiah Dua Belas Imam” atau “Syiah Ahlussunnah wal Jamaah” atau “Budha Mahayana” atau “Budha Tantrayana” atau “Budha Tzuci” dan sejenisnya atau “Saintologi” atau “Deisme” atau “Agnostik” atau “Panteisme” dan sejenisnya, atau “Malim” atau “Sabto Dharma” atau “Sunda Wiwitan” dan sejenisnya;

Menyatakan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kolom agama tidak dihapuskan dan dianggap tidak ada.

5. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; atau

Menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai hanya mengikat penduduk yang memeluk agama dan kepercayaan tertentu dan tidak mengikat penduduk yang tidak memeluk agama dan kepercayaan tertentu.

6. Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai pilihan atau kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendidikan agama.

7. Menyatakan Pasal 37 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai pilihan atau kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendidikan agama.

8. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia

atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Perkara ini disidangkan Majelis Hakim Panel yang dipimpin Hakim Konstitusi Arsul Sani didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Menurut Enny, posita permohonan menjadi ruang Pemohon untuk meyakinkan sembilan hakim konstitusi agar mengabulkan permohonan.

Enny mengatakan, UUD menegaskan Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Termasuk putusan MK yang diawali dengan kalimat demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, para Pemohon belum dapat menguraikan pertentangan norma yang diuji untuk meyakinkan para hakim konstitusi mengenai konstitusionalitas tidak beragama tersebut.

“Silakan Saudara bangun argumentasi pertentangannya itu karena di sini saya buka-buka yang memang tidak tampak apa yang dimaksud di sini, kecuali Saudara mengatakan berkali-kali diulangi di sini bahwa ini harus dimaknai tidak beragama,” kata Enny.

Para Pemohon memiliki waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan. Berkas perbaikan permohonan paling lambat diterima Mahkamah pada 4 November 2024.

Hi!Pontianak - Anggota DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar mendorong musisi lokal untuk menciptakan karya khas Pontianak yang bisa menjadi ciri khas.

"Kami mendorong peningkatan kualitas para musisi itu sendiri bahkan kalau bisa menciptakan lagu dengan khas mereka masing-masing, khas daerah masing-masing, khas musisi itu sendiri, punya warna sendiri dan itu kita harapkan menjadi kekuatan Kota Pontianak, kekuatan Kalimantan Barat," ungkapnya saat ditemui usai membuka Jamming Session yang digelar Komunitas Musisi Cafe Pontianak (Komikpon) pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Zulfydar juga mengapresiasi musisi lokal yang aktif membuat karya musik dan membawa nama Kalbar ke event nasional.

"Saya sangat mengapresiasi karya musisi lokal yang membawa nama Kalbar," tambahnya.

Lampung Geh, Lampung Timur - Polsek Metro Kibang rutin melaksanakan salat subuh berjemaah di Mushola Al Furqon, Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Hal itu dilaksanakan guna memperkuat hubungan dengan masyarakat dan menjadi salah satu upaya Polri dalam memakmurkan masjid dan membangun hubungan yang lebih erat dengan masyarakat. Tak hanya menjalankan ibadah, kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi para anggota Polri untuk lebih dekat dengan warga sekitar. Kapolsek Metro Kibang, AKP Andreas Winardi mengatakan kegiatan salat subuh berjemaah ini merupakan bentuk sinergi antara Polri dan masyarakat. "Kehadiran anggota kepolisian dalam kegiatan keagamaan masyarakat menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan," katanya. Lanjut Andreas, selain meningkatkan kualitas ibadah, kegiatan ini juga menjadi momen untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). "Setelah pelaksanaan sholat subuh, personel Polsek Metro Kibang seringkali menyempatkan diri untuk berbincang dengan jemaah mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan, terutama dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan seperti pencurian," ucapnya. Kegiatan Polri itu pun disambut baik oleh masyarakat karena merasa lebih aman dan nyaman dengan adanya kehadiran anggota Polsek di lingkungan mereka. Ia pun berharap kegiatan salat subuh berjemaah tersebut diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi contoh sinergi yang baik antara Polri dan masyarakat. "Dengan kegiatan ini, diharapkan masyarakat akan semakin sadar pentingnya menjaga keamanan lingkungan serta merasa bahwa Polri selalu hadir sebagai sahabat masyarakat dalam segala aspek kehidupan, baik dalam ibadah maupun keseharian," pungkasnya. (Yul/Ansa)

Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, menyambangi kawasan Glodok, Jakarta Barat, Rabu (23/10). Kunjungannya kali ini, didampingi langsung oleh Cawagub Jakarta Suswono.

Sebelum menghadiri pertemuan bersama komunitas Tionghoa dan Harian Indonesia, pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menyempatkan diri untuk berkeliling ke toko-toko setempat.

Ridwan Kamil yang sedang dalam kondisi kurang sehat lantas membeli obat tradisional China yang dikenal ampuh menghilangkan radang tenggorokan. Termasuk buah anggur yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh.

“Kemudian, memang saya lagi kurang fit. Saya mau coba obat-obatan tradisional China ya, tadi saya beli dikasih dua. Satu yang harus direbus, satu yang harus dimasukin air dengan ayam lah, nanti kita coba,” ungkap Ridwan kepada wartawan usai menghadiri silaturahmi bersama Komunitas Tionghoa, di Kawasan Glodok, Jakarta Barat, Rabu (23/10).

Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut turut bercerita menerima curhatan dari salah satu anggota komunitas Tionghoa yang berharap Kawasan Glodok dapat menjadi destinasi wisata berbasis keberagaman.

Menanggapi curhatan tersebut, Ridwan Kamil berjanji akan merevitalisasi Kawasan Glodok sehingga wisatawan ataupun turis asing dapat betah berkunjung.

“Tapi curhatannya kan ingin di 5 tahun ke depan Kawasan Glodok ini benar-benar jadi kawasan destinasi wisata. Kalau destinasi wisata kan ukurannya ada berapa turis yang datang ke sini. Nah itu harusnya jumlahnya berlipat-lipat. Sehingga nanti kalau terpilih, kita akan upgrade agar betul-betul orang ke sini itu betah berlama-lama,” ujar Ridwan Kamil.

“Menghabiskan uang untuk belanja, spandingnya untuk makan dan lain sebagainya sehingga terasa ekonominya itu untuk wisata yang berbasis dengan keberagaman,” sambungnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Faisol Riza menjadi salah satu anggota dewan periode 2024-2029 yang dilantik menjadi wakil menteri Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10) lalu.

Faisol merupakan anggota yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur II yang mewakili Kabupaten dan Kota Probolinggo serta Kabupaten dan Kota Pasuruan.

Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid pun mengatakan bahwa posisi Faisol Riza di DPR RI akan segera diganti dengan proses Pergantian Antar Waktu atau (PAW).

“Ya tentu karena beliau punya amanat baru dan tidak bisa dirangkap itu pasti akan kita proses untuk pergantian antar waktu,” kata Jazilul saat dikonfirmasi, Rabu (23/11).

Jazilul mengatakan posisi Faisol Riza akan digantikan oleh nomor urut berikutnya di daerah pemilihan Jawa Timur II.

“Ya (digantikan) sesuai dengan nomor urut berikutnya di dapil Jawa Timur II,” kata Jazilul.

Jika melihat perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota DPR RI periode pemilihan 2024 kemarin di situs JDIH.KPU.go.id.

Jika melihat perolehan suara, Faisol Riza menjadi pemenang dengan perolehan suara terbanyak yakni 214.779 suara, disusul oleh Muhammad Irsyad Yusuf dengan perolehan 83.884 suara. Keduanya pun lolos ke Senayan.

Dengan begitu, kandidat PAW Faisol Riza adalah perolehan suara terbesar ketiga di dapil tersebut dari PKB yakni Anisah Syakur yang memperoleh 74.740 suara.

Anisah merupakan petahana yang menjabat sebagai anggota Komisi VIII DPR RI periode 2019-2024 lalu. Namun dalam Pileg 2024 lalu ia tidak lolos.

Jazilul mengatakan, PAW ini sedang dalam proses pengajuan kepada pimpinan DPR RI.

“Ya pasti akan kita proses setelah SK-nya jelas SK nya Pak Faisol Riza, beliau sudah dilantik juga dan atas dasar SK itulah kemudian kita ajukan proses (PAW),” pungkas Jazilul.

Muhammad Yusuf Ibnu Abdurrahman, pemilik SAAT Kopi Surabaya, adalah seorang profesional dengan latar belakang dalam Bisnis Internasional dan Hukum. Ia memiliki pengalaman luas dalam memimpin berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, konstruksi, media, hingga investasi dan teknologi informasi (TI).

Baru-baru ini, Menparekraf Sandiaga Uno berkesempatan mengunjungi SAAT Kopi pada 15 Oktober 2024. Dalam kunjungannya, Sandiaga Uno mengapresiasi kualitas kopi yang disajikan serta konsep unik yang diusung SAAT Kopi. Bagi Yusuf, apresiasi tersebut menjadi motivasi tersendiri untuk terus meningkatkan kualitas dan memberikan yang terbaik bagi pelanggan.

"Kehadiran Pak Sandiaga adalah bukti bahwa usaha kecil seperti kami bisa memberikan dampak positif dan menjadi bagian dari kebangkitan pariwisata lokal," ujar Yusuf.

SAAT Kopi, yang berlokasi di kawasan Kota Lama Surabaya, menjadi salah satu perwujudan visi Muhammad Yusuf untuk menghadirkan inovasi dalam industri kuliner. Dengan suasana yang menggabungkan kearifan lokal dan modernitas, SAAT Kopi berhasil menarik perhatian para penikmat kopi, termasuk Menparekraf Sandiaga Uno. Pada kunjungannya yang lalu, Sandiaga Uno mengapresiasi konsep unik SAAT Kopi dan menilai tempat ini sebagai salah satu destinasi kuliner yang berpotensi meningkatkan daya tarik wisata di Kota Lama Surabaya.

"Kami sangat berkomitmen untuk tidak hanya menyajikan kopi berkualitas, tetapi juga memberikan pengalaman yang berbeda bagi para pengunjung. Kehadiran Pak Sandiaga adalah motivasi bagi kami untuk terus berkembang dan berkontribusi pada pariwisata lokal," ujar Muhammad Yusuf.

Selain fokus pada SAAT Kopi, Muhammad Yusuf memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam memimpin berbagai perusahaan di sektor-sektor lain. Sejak tahun 2021, ia menjabat sebagai President Director PT Airlanggatama Nusantarasakti Jatim Pelabuhan, di mana ia memimpin pengembangan pelabuhan strategis untuk mendukung perekonomian Jawa Timur. Di bidang media, ia juga memegang peran penting sebagai CEO PT Media Karya Mandiri (PRO M) dan Diversity Media, di mana ia berfokus pada penyampaian informasi yang inovatif dan berkualitas kepada masyarakat.

Sebagai Independent Commissioner di PT Lamont Capital dan PT Quercus Tiga Sekawan, Muhammad Yusuf memberikan pandangannya dalam pengembangan strategi bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil. Pengalamannya yang luas ini menjadi dasar bagi pendekatannya dalam mengelola SAAT Kopi dengan profesionalisme dan semangat inovasi yang tinggi.

Dengan pengalaman yang kaya dan beragam, Muhammad Yusuf Ibnu Abdurrahman terus berusaha untuk menciptakan dampak positif melalui usahanya, khususnya SAAT Kopi. Melalui pendekatan yang berorientasi pada pengalaman pelanggan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, SAAT Kopi diharapkan dapat terus menjadi bagian integral dari perkembangan ekonomi kreatif Surabaya, khususnya di kawasan Kota Lama yang sarat sejarah.

"Visi saya adalah menciptakan lebih dari sekadar tempat untuk menikmati kopi. SAAT Kopi adalah ruang untuk berinteraksi, berinovasi, dan tumbuh bersama," tambah Muhammad Yusuf.

Muhammad Yusuf Ibnu Abdurrahman adalah seorang profesional dengan spesialisasi dalam Bisnis Internasional dan Hukum, yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di berbagai sektor industri. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berkomitmen untuk mendorong inovasi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap usaha yang dipimpinnya.

Golkar mendapat jatah menteri terbanyak di Kabinet Merah Putih Prabowo. Di antara menteri yang sudah dilantik, ada juga yang masih menjadi anggota DPR.

Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, Golkar tengah menyiapkan pengganti (PAW) dari sejumlah menteri yang masih jadi anggota DPR. Terlebih sekarang, alat kelengkapan dewan sudah ditetapkan termasuk di 13 komisi.

"Ya proses di Golkar akan segera melakukan PAW. Karena kami juga ingin tidak ada kekosongan anggota-anggota fraksi Golkar di komisi komisi. Jadi kami akan segera melakukan PAW untuk pengisian mereka-mereka yang telah menjadi menteri kabinet Merah Putih," jelas Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

DPR memang belum menggelar paripurna lagi setelah kemarin, rapat menghasilkan pembentukan seluruh AKD DPR disahkan. Biasanya, DPR menggelar rapat paripurna setiap Selasa dan Kamis.

"Mungkin dimulai 1 sampai 2 hari ini [PAW]," tambah dia.

Sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar di DPR memang dipilih menjadi menteri Prabowo. Di antaranya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri ART/BPN Nusron Wahid, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Ahli hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar, mengkritik proses hukum yang dilakukan terhadap Supriyani, guru honorer SDN 4, Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Supriyani dipenjara karena diduga menganiaya muridnya MCD (7 tahun).

Menurut Fickar, guru tidak dapat diproses hukum karena tindakan mendisiplinkan anak didiknya. Kecuali, tindakan yang dilakukan masuk kategori penganiayaan berat.

"Sepanjang tindakan itu bagian dari proses pendidikan, guru tidak bisa dan tidak boleh dihukum, kecuali perbuatannya bisa dikualifisir sebagai penganiayaan berat. Karena itu proses yang dilakukan terhadap guru di Konawe itu lebay berlebihan, terutama aparat hukum penyidiknya," kata Fickar kepada wartawan, Rabu (23/10).

Adapun aturan ini tertuang dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Pasal 39 berbunyi:

(1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru,dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan.

(4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 berbunyi:

(1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru,dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:

a. hukum;

b. profesi; dan

c. keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41 berbunyi:

(1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

(2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.

(3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau risiko lain.

Karenanya, Fickar menilai, proses hukum yang saat ini dikenakan terhadap Supriyani adalah sesuatu yang berlebihan. Bahkan telah mencoreng dunia pendidikan.

"Ya itu lebay, baik orang tua murid, penyidik, bahkan jaksanya, sampai dibawa ke pengadilan segala. Padahal JPU juga punya kewenangan meng-SP3-kan perkaranya," ujar Fickar.

"Menurut saya, peristiwa ini bikin malu dunia pendidikan pada umumnya. Karena itu, ini tugas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Prof Abdul Muti) untuk mengambil kebijakan dan tindakan ke arah memperkuat perlindungan terhadap guru," papar dia.

Supriyani berurusan dengan hukum atas tuduhan penganiayaan terhadap anak muridnya, Muhammad Chaesar Dalfa.

Dugaan penganiayaan terjadi pada Rabu (24/4) lalu, sekitar pukul 10.00 WITA, di sekolah. Kemudian, Supriyani dilaporkan oleh orang tua korban ke Polsek Baito pada Jumat (26/4). Laporan polisi itu bernomor: LP/03/IV/2024/Polsek Baito/Polres Konsel/Polda Sultra, tertanggal 26 April 2024.

Murid tersebut diketahui anak anggota Polri. Ibunya bernama Nurfitriana, sementara bapaknya bernama Aipda Wibowo Hasyim yang menjabat Kanit Intelkam Polsek Baito.

Supres soal capim dan dewas KPK masih belum jelas. Seharusnya, presiden mengirimkan 10 nama calon pimpinan dan dewas KPK paling lambat 21 Oktober 2024.

Namun, sampai saat ini, pimpinan DPR belum menerima informasi adanya surat dari presiden terkait kelanjutan seleksi capim dan cadewas KPK yang akan menjalani fit and proper test.

“Saya belum tahu. Rapat pimpinan belum ada pembicaraan itu. Nanti kita lihat ya, saya belum tahu pastinya,” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

Namun Adies mengatakan bisa saja surat itu langsung diserahkan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Namun sebagai pimpinan DPR dan wakil Puan, Adies mengaku tidak mengetahui keberadaan surat tersebut.

“Saya tidak tahu ya. Sudah terima atau tidak. Di Ibu ketua DPR coba atau di kesekjenan. Pembicaraan tentang Capim KPK belum,” kata politisi Golkar itu.

Sebelumnya, Jokowi sebelum lengser, sempat menyebut sudah menandatangani 10 nama capim dan cadewas KPK hasil seleksi pansel. Hal itu disampaikan pada 15 Oktober di Aceh.

"Capim KPK sudah saya tanda tangani kemarin sore," ujar Jokowi di Aceh, Selasa (15/10).

Namun, belum diketahui apakah surat yang sudah diteken Jokowi itu sudah diserahkan ke DPR. Sebab, pada paripurna terakhir, 22 Oktober 2024, tidak ada surat presiden yang dibacakan dalam rapat.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra Yusril Ihza Mahendra sempat mengatakan, masih mengkaji status hukum pansel dan surpres ini. Sebab, berdasarkan keputusan MK, presiden hanya boleh menetapkan pansel KPK satu kali dalam 5 tahun, sedangkan Jokowi melakukannya 2 kali.

"Jadi nanti kita akan bicara juga dengan DPR bagaimana mengatasi persoalan ini dan insyaallah dalam waktu dekat masalah ini sudah kita dapat selesaikan," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10) siang.

Sore harinya, Yusril mengaku sudah menemukan jawabannya. Ia pun menyebut bahwa 10 nama Capim dan 10 nama Calon Dewas KPK sudah diserahkan ke pihak DPR. Nama-nama itu disetorkan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

"Sudah. Iya [disetorkan oleh Presiden Jokowi]," kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10).

"Jadi kalau tidak dilakukan pada waktu itu oleh Pak Jokowi, maka pimpinan KPK ini akan habis masa jabatannya sementara Pak Prabowo belum dilantik sebagai presiden. Jadi itu aja, masalah yang kita mau selesaikan dan cari jalan keluarnya. Dan kita sudah ketemu jalan keluarnya," papar Yusril tanpa menjelaskan mengenai jalan keluar yang dimaksud.

Merujuk UU KPK, Presiden harus menyerahkan nama 10 capim dan calon Dewas KPK ke DPR paling lambat 14 hari kerja sejak diterima dari Pansel KPK.

Pansel sudah menyerahkan nama-nama tersebut kepada Presiden Jokowi pada 1 Oktober 2024. Maka, 14 hari kerja terhitung sejak tanggal tersebut adalah 21 Oktober 2024 atau sehari setelah Prabowo-Gibran dilantik.

Agus Joko Pramono

Ahmad Alamsyah Saragih

Djoko Poerwanto

Fitroh Rohcahyanto

Ibnu Basuki Widodo

Ida Budhiati

Johanis Tanak

Michael Rolandi Cesnanta Brata

Poengky Indarti

Setyo Budiyanto

Benny Jozua Mamoto

Chisca Mirawati

Elly Fariani

Gusrizal

Hamdi Hassyarbaini

Heru Kreshna Reza

Iskandar Mz

Mirwazi

Sumpeno

Wisnu Baroto

Pimpinan DPR RI telah menetapkan seluruh pimpinan dan anggota alat kelengkapan dewan (AKD), baik komisi dan badan, Rabu (23/10).

Selain 13 Komisi, badan yang telah ditetapkan di DPR periode 2024-2029 adalah Badan Musyawarah (Bamus) terdiri 58 anggota, Badan Legislasi (Baleg) memiliki 90 anggota, Badan Anggaran (Banggar) 105 anggota, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) 19 anggota, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) berjumlah 45 anggota, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) 17 anggota, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) berjumlah 25 anggota, lalu anggota panitia khusus (Pansus) berjumlah 30 orang, dan Badan Aspirasi Masyarakat ada 19 anggota.

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) merupakan badan baru yang dibentuk di periode ini. Tujuannya untuk memaksimalkan peran DPR untuk menampung aspirasi.

"Kita sudah menetapkan pimpinan AKD untuk komisi dan badan-badan di DPR. Termasuk Badan Aspirasi Masyarakat yang dibentuk guna memaksimalkan peran DPR dalam menampung aspirasi rakyat," kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Rabu (23/10).

Badan Anggaran

Ketua:

Wakil Ketua:

Badan Legislasi

Ketua:

Wakil ketua:

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

Ketua:

Wakil Ketua :

Badan Aspirasi Masyarakat

Ketua:

Wakil Ketua:

Mahkamah Kehormatan Dewan

Ketua:

Wakil Ketua:

Badan Urusan Rumah Tangga

Ketua:

Wakil Ketua:

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP)

Ketua:

Wakil Ketua: