Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang. Pertemuan itu disebut menghasilkan kontrak bisnis lebih dari US$ 10 miliar atau Rp 156,19 triliun (kurs Rp 15.619).

Bahlil mengharapkan kerja sama ini dapat mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia.

"Bapak Presiden @prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang bertemu di Beijing untuk menekankan pentingnya memperkuat kemitraan Indonesia-Tiongkok. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan kontrak bisnis bernilai lebih dari US$ 10 miliar antara perusahaan kedua negara, yang diharapkan mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia," kata Bahlil dalam unggahan di Instagram resminya, Minggu (10/11/2024).

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat Indonesia untuk belajar dari pengalaman Tiongkok dalam memberantas kemiskinan.

Sedangkan di bidang pendidikan, Prabowo menyatakan keinginan Indonesia untuk mengirim lebih banyak pelajar ke institusi pendidikan tinggi di Tiongkok. Hal ini bertujuan untuk membangun generasi muda yang terdidik dan mampu menghadapi tantangan global.

"Indonesia berencana belajar dari keberhasilan Tiongkok dalam pengentasan kemiskinan dan mengirim lebih banyak pelajar untuk studi di Tiongkok, guna meningkatkan kualitas SDM dan membentuk generasi muda Indonesia yang siap menghadapi tantangan global," ucapnya.

Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, yang akan merayakan peringatan 75 tahun pada tahun 2025. Di tengah tantangan global, pertemuan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk terus mempererat kerja sama dan membangun masa depan bersama yang lebih sejahtera.

Selain Bahlil, turut mendampingi Prabowo dalam pertemuan di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya ke lima negara dalam 16 hari.

Lima negara yang Prabowo kunjungi yakni China, Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan Inggris. Prabowo telah bertolak ke China pada Jumat (8/11/2024) tadi.

Teddy dan Sugiono bergabung dalam rombongan utama Prabowo di pesawat kepresidenan dengan kode PK-GRD. Mereka berangkat dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Pesawat tersebut lepas landas dari Jakarta pada pukul 10.30 WIB ini menuju ke Beijing, China. China menjadi negara pertama yang dikunjungi Prabowo usai dilantik.

Pada pukul 18.30 waktu setempat, pesawat kepresidenan PK-GRD ini tiba di Beijing Capital International Airport, China.

Setelah pesawat berhenti sempurna, Prabowo menuruni tangga pesawat kemudian disambut oleh Menteri Pertanian dan Pedesaan China Han Jun serta Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong.

Selain itu, tampak juga sejumlah menteri yang tiba lebih dulu untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo, yaitu Menko Perekonomian Airlangga, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Duta Besar RI untuk China, serta anak kecil yang memberikan buket bunga.

Tampak pula pasukan jajar kehormatan turut menyambut dan mengiringi Presiden Prabowo menuju kendaraan.

Selama berada di China, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan juga menghadiri beberapa agenda resmi lainnya.

Usai dari China, Presiden Prabowo langsung menuju Washington DC, Amerika Serikat untuk memenuhi undangan Presiden Joe Biden.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan dirinya akan memulai kunjungan luar negerinya dengan berkunjung ke China, Amerika Serikat (AS), Peru, Brazil, dan Inggris.

"Pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah RI akan melaksnakan kunjungan ke luar negeri. Pertama memenuhi undangan dari Presiden China. Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden AS. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru. Dari Peru hadir KTT G20 di Brazil," ujar Prabowo dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Dan dari Brazil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengingatkan pemerintah untuk membuat Indonesia tetap terbuka dan menjalin komunikasi dengan semua pihak di dunia karena Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Hal itu disampaikan Dave sebagai respons atas rencana Indonesia untuk bergabung dengan dengan aliansi ekonomi BRICS Plus.

“Ya kita kan menganut politik bebas aktif, jadi kita akan bersahabat dengan semuanya,” ujar Dave saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (7/11/2024).

Dave mengingatkan bahwa kerja sama dengan negara-negara di dunia tetap harus dilanjutkan dalam rangka mendorong kemajuan Indonesia.

“Satu musuh itu terlalu banyak, seribu teman terlalu sedikit. Jadi kita harus terus terbuka untuk komunikasi dengan siapapun, selama itu untuk mengawal dan menggiring kemajuan Indonesia,” kata politikus Partai Golkar itu.

Keinginan agar Indonesia masuk dalam BRICS Plus tersebut sudah disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang diutus Prabowo untuk mengikuti KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada pekan lalu.

"Pada pertemuan KTT BRICS Plus tersebut, Bapak Menlu sudah menyampaikan bahwa Indonesia berkeinginan untuk bergabung dalam BRICS," ujar Juru Bicara Kementerlian Luar Negeri RI, Roy Soemirat dalam keterangan video, Sabtu (26/10/2024).

Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga sudah bersurat kepada Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov pada Kamis (24/10/2024) lalu agar Indonesia disetujui menjadi salah satu anggota aliansi ekonomi BRICS Plus (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan).

Dengan disampaikannya secara resmi, Indonesia kini dalam posisi menunggu apakah negara-negara anggota BRICS Plus bersedia menerima.

Roy menjelaskan bahwa upaya Indonesia menjadi anggota BRICS dimaksudkan untuk memperkuat posisi bebas aktif yang memungkinkan Indonesia tidak berpihak pada kubu mana pun, tetapi tetap aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional.

Ia melanjutkan, sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia juga perlu melakukan advokasi pembangunan berkelanjutan di berbagai negara berkembang.

BRICS dinilai bisa menjadi wadah untuk mempercepat perkembangan pembangunan negara-negara dunia ketiga yang masih tertinggal.

“Diharapkan lewat partisipasinya di BRICS, Indonesia juga ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau global south di masa mendatang,” ujar Roy.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap manfaat Indonesia bergabung dalam keanggotan organisasi BRICS dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) terhadap iklim usaha nasional.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai pemerintah Indonesia memiliki tendensi dan pertimbangan dari segi geopolitik dalam berpartisipasi lewat dua organisasi dunia tersebut. Keputusan Presiden Prabowo Subianto, katanya, menjadi langkah yang baik bagi Indonesia.

"Mungkin perlu dilihat benefit-nya apa persisinya, tapi yang pasti supaya kita berimbang mungkin dari OECD tendensi nya kita sudah lihat seperti apa, kemudian BRICS itu seperti apa. Ini yang saya rasa perlu dianalisa lebih jauh," kata Shinta, Rabu (30/10/2024).

Shinta menerangkan keanggotan Indonesia di OECD dan BRICS cenderung kepada keterlibatan dalam standar-standar yang ditetapkan organisasi tersebut. Sementara itu, dia mengatakan kedua nya tidak langsung berdampak pada akses pasar, perdagangan maupun investasi.

"Ini maksudnya tidak ada kaitan langsung terhadap akses pasar dan lain-lain. Ini hanya kelompok yang kemudian mencoba untuk bersama, saya lihat salah satu aspek yang lagi didorong emngenai keuangan, dari segi swap [currency] dan segala macam," ujarnya

Terkait manfaat keekonomian dari keanggotan pada BRICS dan OECD, Shinta menilai hal tersebut tidak dapat dibandingkan karena memiliki aspek berbeda dengan kerja sama komprehensif.

"Ini bukan seperti comprehensive economy partnership agreement seperti dengan EU, kalau EU itu dampaknya langsung karena dia kan ke market access kepada perdagangan ke investasi itu kan ada dampaknya itu lain," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai opsi terbaik untuk Indonesia adalah untuk bergabung dengan kedua organisasi tersebut. Hal tersebut seiring dengan potensi manfaat yang akan didapatkan Indonesia dengan langkah tersebut.

Wijayanto juga mengatakan, tidak ada larangan formal yang mengatakan bahhwa sebuah negara tidak boleh bergabung dengan BRICS dan OECD. Menurutnya, praktik serupa juga telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Brasil, Thailand, dan lainnya.

"Ini [RI bergabung ke BRICS dan OECD] mungkin dilakukan, karena tidak ada larangan formal. Thailand approach-nya begitu, Turki sudah menjadi anggota OECD tapi sedang apply [ke BRICS], Brasil sebagai pemrakarsa BRICS juga sedang apply ke OECD," jelas WIjayanto dalam diskusi daring 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?' pada Rabu (30/10/2014).

Wijayanto memaparkan salah satu keuntungan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah meningkatkan kerja sama antara negara berkembang atau global south.

Menurutnya, kerja sama global south belum secara maksimal dikembangkan oleh OECD. Padahal, Wijayanto mengatakan secara ekonomi potensi kerja sama ini sangat besar.

Bisnis.com, JAKARTA - China siap menyambut Indonesia untuk bergabung dengan keluarga besar BRICS. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan BRICS merupakan mekanisme yang terbuka dan inklusif.

"Kami menyambut lebih banyak mitra yang berpikiran sama, termasuk Indonesia, untuk bergabung dengan keluarga BRICS," katanya dalam konferensi pers di Beijing, China dikutip dari Antara, Selasa (29/10/2024).

Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dalam BRICS sebagai wujud politik luar negeri bebas aktif. Hal itu disampaikan utusan Presiden Prabowo Subianto pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia yang digelar 24 Oktober 2024,

Dalam KTT BRICS ke-16, Indonesia secara resmi diakui sebagai negara mitra BRICS bersama 12 negara lainnya. Negara-negara Asia Tenggara yang turut menjadi mitra BRICS selain Indonesia adalah Malaysia, Thailand dan Vietnam.

"Sebagai platform penting bagi ekonomi yang masih berkembang maupun negara-negara berkembang untuk meningkatkan solidaritas dan kerja sama serta menegakkan kepentingan bersama, mekanisme kerja sama BRICS telah menjadi kekuatan positif dan stabil untuk kebaikan dalam hubungan internasional," papar Lin Jian.

Lin Jian menyebut Indonesia sebagai salah satu negara berkembang utama dan ekonomi yang juga sedang berkembang punya peran penting dalam konstelasi global.

Menurutnya, Indonesia juga telah terlibat aktif dalam kerja sama 'BRICS Plus' dalam beberapa tahun terakhir.

Sebelumnya, Menlu Sugiono mengatakan keinginan RI bergabung dalam BRICS menunjukkan bahwa Indonesia memandang BRICS sebagai wahana yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama negara-negara Selatan Global (Global South).

Untuk itu, Sugiono mengajukan tiga langkah konkret untuk memperkuat kerja sama BRICS dengan negara-negara Selatan Global. Pertama, menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan sehingga negara-negara maju harus memenuhi komitmen mereka kepada negara berkembang.

Kedua, mendukung reformasi sistem multilateral supaya lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Institusi internasional juga harus diperkuat dengan sumber daya yang memadai, ucap Menlu RI.

Ketiga, Indonesia mendorong BRICS untuk menjadi perekat demi menguatkan solidaritas antara negara-negara berkembang.

Selain itu, bergabungnya Indonesia ke BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, ataupun pemajuan sumber daya manusia.

Sebagai pembina jembatan antara negara-negara berkembang dengan negara maju, Indonesia juga berkomitmen meningkatkan keterlibatan nasional dalam forum-forum lain selain BRICS, serta melanjutkan dialog dengan negara-negara maju.

BRICS didirikan pada 2009 dengan anggota Brazil, Rusia, India, dan China, serta Afrika Selatan yang bergabung pada 2011, yang kemudian akronim dibentuk dari huruf pertama negara anggota tersebut.

Blok ini sekarang telah diperluas untuk mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab yang bergabung pada Desember 2023, tetapi kelompok tersebut memutuskan untuk tetap menggunakan nama BRICS. Secara akumulasi, populasi penduduk BRICS mencakup 43 persen populasi dunia.

Adapun nilai perdagangannya mencapai 16% perdagangan global. BRICS juga menyumbang seperempat dari ekonomi global, mencakup seperlima dari perdagangan global.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belum genap satu minggu menjabat, Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi sorotan publik setelah pernyataannya dalam forum BRICS Plus Summit di Kazan pada 24 Oktober 2024. Di mana, Indonesia menyatakan akan bergabung dalam aliansi yang beranggotakan 5 negara besar yakni Brazil, Russia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, pendaftaran resmi Indonesia ke dalam BRICS tersebut semakin menegaskan ketergantungan Indonesia pada China.

"Padahal tanpa BRICS dari sisi investasi dan perdagangan Indonesia, porsi China sudah sangat besar," ujar Bhima dalam keterangan resmi, Senin (28/10).

Bhima mencatat, impor Indonesia dari China melonjak 112,6% dalam sembilan tahun terakhir, dari US$ 29,2 miliar pada 2015 menjadi US$ 62,1 miliar pada 2023.

Sementara investasi dari China melonjak 11 kali di periode yang sama. Indonesia juga tercatat sebagai penerima pinjaman Belt and Road Initiative terbesar dibanding negara lainnya pada 2023.

Selain kekhawatiran terjadi duplikasi pada kerjasama bilateral dengan China, menurut Bhima proyek-proyek yang didanai pemerintah dan swasta China di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan terutama segi lingkungan hidup dan tenaga kerja. Hl ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan.

Kecelakaan kerja yang terjadi di IMIP berulang kali menunjukkan standarisasi dan pengawasan proyek investasi China masih lemah. Padahal Indonesia ingin meningkatkan nilai tambah komoditas secara berkualitas, yang berarti wajib selaras dengan investasi yang lebih berkualitas.

Diversifikasi asal investasi yang bisa membantu Indonesia naik kelas merupakan strategi utama.

"Ketergantungan pada China juga membuat perekonomian lebih rapuh," ungkapnya.

Bhima menambahkan di saat ekonomi China diproyeksikan menurun 3,4% dalam 4 tahun ke depan berdasarkan World Economic Outlook IMF, terdapat kekhawatiran dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS justru melemahkan kinerja perekonomian. Kondisi ini idealnya direspon dengan penguatan diversifikasi negara mitra di luar China bukan malah masuk menjadi anggota BRICS.

JAKARTA, ID – Indonesia terus memperkuat hubungan internasional dengan negara-negara lain, dengan berperan aktif dalam forum-forum global dan memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk negara-negara anggota BRICS dan OECD. Dengan memegang sikap politik bebas aktif maka Indonesia harus bisa menjalin kerja sama ekonomi dengan banyak negara.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, Indonesia perlu segera memutuskan langkah ke depan. Bila terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memilih dan memilah akan menghasilkan skenario terburuk bagi Indonesia, yaitu bukan anggota keduanya. Kalaupun bergabung akan sangat terlambat dan tidak dilibatkan dalam penyusunan garis kebijakan keduanya. 

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto langsung membuat kebijakan penting di pada sektor luar negeri ketika masa jabatannya belum berusia satu pekan, yakni dengan membawa Indonesia untuk bergabung ke aliansi ekonomi BRICS Plus.

Keinginan agar Indonesia masuk dalam aliansi tersebut sudah disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang diutus Prabowo untuk mengikuti KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada pekan lalu.

"Pada pertemuan KTT BRICS Plus tersebut, Bapak Menlu sudah menyampaikan bahwa Indonesia berkeinginan untuk bergabung dalam BRICS," ujar Juru Bicara Kementerlian Luar Negeri RI, Roy Soemirat dalam keterangan video, Sabtu (26/10/2024).

Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga sudah bersurat kepada Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov pada Kamis (24/10/2024) lalu agar Indonesia disetujui menjadi salah satu anggota aliansi ekonomi BRICS Plus (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan).

Dengan disampaikannya secara resmi, Indonesia kini dalam posisi menunggu apakah negara-negara anggota BRICS Plus bersedia menerima.

Wujud politik bebas-aktif

Roy mengatakan, alasan Indonesia bergabung dalam BRICS adalah bentuk nyata dari politik luar negeri Indonesia.

Politik luar negeri Indonesia yang diketahui menganut politik bebas aktif mengupayakan agar bisa berpartisipasi di semua forum internasional, termasuk BRICS.

Iamenyebutkan, selama sesuai dengan kepentingan nasional, posisi Indonesia sebagai salah satu anggota aliansi ekonomi baru ini merupakan hal yang baik.

“Ini juga merupakan pengejawantahan politik luar negeri Indonesia bebas aktif,” ujar Roy.

Roy menjelaskan bahwa upaya Indonesia menjadi anggota BRICS dimaksudkan untuk memperkuat posisi bebas aktif yang memungkinkan Indonesia tidak berpihak pada kubu mana pun, tetapi tetap aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional.

Ia melanjutkan, sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia juga perlu melakukan advokasi pembangunan berkelanjutan di berbagai negara berkembang.

BRICS dinilai bisa menjadi wadah untuk mempercepat perkembangan pembangunan negara-negara dunia ketiga yang masih tertinggal.

“Diharapkan lewat partisipasinya di BRICS, Indonesia juga ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau global south di masa mendatang,” ujar Roy.

Roy juga menjelaskan bahwa tujuan Indonesia untuk bergabung di BRICS adalah mendorong penegakan hak atas pembangunan berkelanjutan.

Di samping itu, Indonesia ingin memperkuat kerja sama untuk mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif dan representatif, menyesuaikan dengan realitas global yang terus berkembang.

“Dan juga diharapkan Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam BRICS dapat menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South,” kata dia.

Agar tak dikuasai OECD

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan, bergabungnya Indonesia dengan aliansi ekonomi BRICS adalah langkah yang tepat.

Dia menyebut, Indonesia bisa mengurangi dominasi Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang telah meluas lebih dulu.

"Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD," kata Hikmahanto.

Selain itu, bergabungnya Indonesia ke BRICS bisa menjaga jarak antara negara-negara yang tergabung dengan OECD dan negara anggota BRICS.

Hikmahanto berpendapat, saat ini Indonesia melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu. Oleh sebab itu, ia menilai tidak ada salahnya jika Indonesia masuk ke BRICS.

Ia menilai, kekuatan pasar BRICS dianggap mampu menjadi penyeimbang kekuatan ekonomi negara-negara yang tergabung di dalam OECD.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono hadir di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Provinsi Jawa Tengah, untuk mengikuti agenda retreat Kabinet Merah Putih di hari kedua, Sabtu (26/10).

"Beliau (Sugiono) sudah sampai semalam. Jadi, pagi ini sudah bergabung dalam kegiatan," kata Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Sabtu, sebagaimana diberitakan Antara.

Hasan, saat dikonfirmasi sedang berada dalam satu ruangan pembekalan materi seputar program hilirisasi, memastikan Sugiono hadir bersama para menteri, wakil menteri, kepala lembaga, staf khusus presiden, penasihat presiden, dan utusan khusus presiden di ruang kelas mengikuti jalannya pembekalan.

"Sekarang kita masih mengikuti materi di kelas," katanya.

Ketidakhadiran Sugiono dalam agenda pembekalan hari pertama dikarenakan ia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus 2024 di Kazan, Rusia, pada 22-24 Oktober 2024.

Sugiono menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo dan menjadi tugas pertamanya sebagai Menteri Luar Negeri RI.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dikabarkan akan hadir di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Provinsi Jawa Tengah, untuk mengikuti agenda Retret Kabinet Merah Putih di hari kedua, Sabtu (26/10/2024).

Hal ini dikonfirmasi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di Akmil Magelang, Sabtu, menjawab ketidakhadiran Menlu Sugiono pada agenda retret kabinet di hari pertama, Jumat (25/10).

"Beliau sudah sampai semalam. Jadi, pagi ini sudah bergabung dalam kegiatan," katanya melalui pesan singkat, dikutip dari Antara.

Hasan, saat dikonfirmasi sedang berada dalam satu ruangan pembekalan materi seputar program hilirisasi, memastikan Sugiono hadir bersama para menteri, wakil menteri, kepala lembaga, staf khusus presiden, penasihat presiden, dan utusan khusus presiden di ruang kelas mengikuti jalannya pembekalan.

"Sekarang kita masih mengikuti materi di kelas," katanya.

Adapun Menlu Sugiono tidak hadir dalam agenda pembekalan hari pertama dikarenakan ia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus 2024 di Kazan, Rusia, pada 22-24 Oktober 2024.

Sugiono menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo dan menjadi tugas pertamanya sebagai Menteri Luar Negeri RI.

Menyampaikan pidatonya di KTT BRICS, Sugiono juga sempat menyampaikan permintaan maaf Presiden Prabowo Subianto yang tak bisa hadir.

"Izinkanlah saya untuk menyampaikan salam dari Presiden Subianto, yang sayangnya tidak bisa hadir karena komitmennya setelah dilantik empat hari yang lalu, meskipun antusias untuk menghadiri pertemuan ini," ujarnya, dikutip Jumat (25/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono berpidato di acara BRICS and Global South Meeting 'BRICS and Global South: Joint Building of a Better World' di Kazan, Rusia, Kamis (24/10/2024), waktu setempat. Acara itu turut dihadiri salah satunya yakni Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam keterangan yang disampaikan olehnya, Sugiono mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan kelompok BRICS kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai utusan Presiden, Sugiono menyebut Prabowo tidak bisa hadir karena tengah memenuhi komitmennya setelah dilantik akhir pekan lalu, Minggu (20/10/2024).

Komitmen dimaksud tidak lain dari pembekalan atau retreat yang digelar untuk para menteri, wakil menteri hingga kepala badan/lembaga di Kabinet Merah Putih, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

"Izinkanlah saya untuk menyampaikan salam dari Presiden Subianto, yang sayangnya tidak bisa hadir karena komitmennya setelah dilantik empat hari yang lalu, meskipun antusias untuk menghadiri pertemuan ini," ujarnya, dikutip Jumat (25/10/2024).

Sugiono lalu menyoroti bahwa persaingan global saat ini menghalangi kolaborasi. Tidak hanya itu, ketidakpercayaan terhadap satu sama lain membahayakan usaha bersama untuk pembangunan.

Belum lagi, pengabaian terhadap hukum internasional mengancam harapan untuk perdamaian.

Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan tragedi kemanusiaan di Palestina dan Lebanon, yang dipicu oleh perang Israel. Konflik di Gaza pun sudah berumur satu tahun saat ini.

"Bulan ini menandakan satu tahun sejak perang Israel terhadap Gaza di mana sedikitnya 5% populasi terbunuh, 72% permukiman hancur dan 84% fasilitas kesehatan rusak atau dihancurkan, serta sistem pendidikan lumpuh," paparnya.

IDXChannel - Karyawan Boeing yang mogok kerja menolak proposal kenaikan gaji 35 persen yang ditawarkan perusahaan dirgantara Amerika Serikat (AS) tersebut.

Dilansir dari BBC pada Jumat (25/10/2024), serikat buruh Asosiasi Pekerja Mesin dan Dirgantara Internasional (IAM) yang membawahi puluhan ribu karyawan Boeing di AS mengatakan bahwa 64 persen anggotanya menolak kesepakatan tersebut dalam pemungutan suara internal.

Aksi mogok telah berlangsung sejak 13 September. Pemogokan diikuti lebih dari 30 ribu karyawan Boeing

"Ini adalah demokrasi di tempat kerja – dan juga bukti nyata bahwa ada konsekuensi ketika sebuah perusahaan memperlakukan pekerjanya dengan buruk tahun demi tahun,"kata IAM dalam pernyataannya.

Boeing menolak berkomentar tentang penolakan tawaran terbarunya. Perusahaan baru-baru ini melaporkan kerugian sebesar USD6 miliar pada kuartal III-2024.

Sebelum aksi mogok kerja dimulai, para karyawan menuntut kenaikan gaji setidaknya 40 persen. Mereka juga meminta dikembalikannya sejumlah tunjangan dan insentif yang sempat dihilangkan.

CEO Boeing Kelly Ortberg mengatakan perusahaannya saat ini sedang dalam tekanan besar. Sebelum aksi mogok terjadi, Boeing menghadapi berbagai skandal keselamatan.

"Ini adalah kapal besar yang akan membutuhkan waktu untuk berputar, tetapi ketika itu terjadi, ia memiliki kapasitas untuk menjadi hebat lagi," kata Ortberg. (Wahyu Dwi Anggoro)