Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) mengamanatkan program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan akan dibagi dalam dua akun, yakni akun utama dan akun tambahan.

Saat ini implementasinya masih menunggu aturan teknis yang masih terus dikonsultasikan oleh Kementerian Keuangan bersama pihak terkait lainnya. Aturan tersebut saat ini tengah diusulkan untuk diselesaikan pada 2025 mendatang.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyambut baik langkah strategis pemerintah dalam mereformasi penyelenggaraan JHT yang telah sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pekerja. Pembagian dua akun ini menjadi sebuah upaya pemerintah untuk memastikan seluruh pekerja memiliki tabungan di hari tua.

Untuk besaran dari masing-masing akun, Timboel meminta pemerintah untuk melibatkan serikat pekerja dalam setiap pembahasannya.

“Putusan pemerintah legislatif dan eksekutif dengan lahirnya Undang-Undang 4 Tahun 2023 ini merupakan bagian dari reformasi jaminan sosial kita untuk bisa mendukung kesejahteraan di masa depan,” ujarnya Timboel.

Timboel berharap, pemerintahan baru juga serius menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut maksimal dua tahun sejak UU P2SK disahkan.

“Kalau (pemerintah) tidak serius, 2045 kita cemas. Siapa yang akan menolong kita ketika tidak punya tabungan,” imbuhnya.

Sejalan dengan itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia mengingatkan bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami transisi demografis. Angka harapan hidup masyarakat yang terus meningkat, berbanding lurus dengan jumlah populasi lanjut usia yang kian bertambah.

Sehingga bonus demografi yang selama ini dinikmati, akan segera berakhir dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun ke depan. Menurutnya, hal ini dapat menimbulkan kecemasan apabila masyarakat tak memiliki kepastian atas pengganti penghasilan saat sudah tidak produktif lagi.

“Saat seseorang beranjak memasuki usia lansia maka akan menjadi kurang produktif yang rentan terhadap risiko dan guncangan khususnya dalam hal ekonomi. Dalam kondisi ini masyarakat membutuhkan kepastian atas pengganti penghasilan.

Pemerintah pun mendesain program ini untuk memastikan perlindungan hari tua. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan salah satu instrumen yang dipersiapkan sebagai jaring pengaman sosial ketika pekerja memasuki usia senja.

Menurut data BPJS Ketenagakerjaan dari seluruh peserta program JHT dan Jaminan Pensiun (JP), hanya 3 persen yang mencapai umur pensiun atau lebih dari 55 tahun. Dengan kata lain, di masa mendatang, akan banyak peserta yang memasuki usia lansia dan berpotensi menjadi beban negara.

“Inilah pentingnya dana JHT terjaga hingga pekerja tersebut memasuki hari tua. Peran kita bersama sangat penting agar para pekerja tersebut bisa Kerja Keras Bebas Cemas,” katanya.

Analis Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Ronald Yusuf mengatakan, terbitnya aturan turunan UU P2SK menjadi kebutuhan yang mendesak terhadap sektor keuangan secara keseluruhan.

Menurutnya, kondisi saat ini belum ideal karena mayoritas dana JHT dicairkan sebelum pekerja memasuki usia pensiun. Sehingga menyebabkan para pekerja tidak memiliki tabungan yang cukup untuk menjalani kehidupan yang layak saat usia senja.

Lebih jauh, Ronald menjelaskan bahwa pembagian akun JHT tersebut terinspirasi dari skema serupa yang sukses diimplementasikan oleh Employees Provident Fund (EPF) Malaysia sejak beberapa tahun lalu.

Pada kesempatan ini, EPF Malaysia juga hadir berbagi pengalaman dan filosofi transformasi pengelolaan JHT yang sebelumnya hanya satu akun menjadi dua akun dan kemudian per Mei 2024 yang lalu resmi meluncurkan pengelolaan JHT tiga akun.

“Perlindungan hari tua ini menurut kami sudah harus jadi top of mind karena tidak lama lagi populasi kita menua. Kita-kita yang sekarang harus punya perlindungan hari tua yang lebih baik, sehingga tidak sepenuhnya bergantung kepada mereka (generasi muda),” tutup Ronald.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat surplus neraca perdagangan komoditas perikanan periode Januari-September 2024 atau sampai kuartal III 2024 senilai USD 3,87 miliar atau setara Rp 60,7 triliun (kurs Rp 15.688 per dolar AS). Angka kinerja ekspor produk perikanan itu meningkat 7,2 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

"Dengan surplus perdagangan yang semakin besar, Indonesia berhasil mempertahankan posisinya sebagai negara net eksportir produk perikanan. Tentu ini kado dari HUT KKP ke-25, semoga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional," terang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistiyo, melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/10).

Budi mengatakan nilai ekspor produk perikanan Indonesia hingga September 2024 mencapai USD 4,23 miliar dengan total volume ekspor sebesar 1,02 juta ton. Nilai ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 3,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan signifikan terjadi pada Agustus 2024. Di bulan tersebut, volume ekspor meningkat 34,2 persen dan nilainya tumbuh 10,7 persen dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Budi menambahkan, peningkatan ini menjadi penanda positif bagi kinerja ekspor perikanan nasional. Amerika Serikat (AS) tetap menjadi pasar utama bagi produk perikanan Indonesia dengan nilai ekspor mencapai USD 1,38 miliar atau 32,6 persen dari total ekspor perikanan.

"Kabar baiknya, pasar ekspor ke negara lain mengalami peningkatan," tutur Budi.

Ekspor perikanan ke China mengalami pertumbuhan 7,8 persen, dan negara ASEAN meningkat sebesar 18,7 persen. Budi menegaskan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan Uni Eropa menjadi pasar penting mengingat masing-masing menyumbang USD 569,75 juta (13,5 persen) dan USD 309,41 juta (7,3 persen) terhadap total ekspor produk perikanan Indonesia.

Bahkan, kata Budi, peningkatan terbesar terlihat pada ekspor ke Uni Eropa yang tumbuh 23,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Ini menunjukkan potensi besar bagi pasar Eropa yang dapat terus dimaksimalkan oleh pelaku usaha perikanan Indonesia," jelas Budi.

Adapun produk perikanan utama pada periode ini terdiri dari beberapa komoditas unggulan seperti udang yang menjadi komoditas ekspor terbesar dengan nilai mencapai USD 1,18 miliar atau 28,1 persen dari total ekspor produk perikanan Indonesia.

Selain itu, komoditas lain seperti Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT) dan Cumi-Sotong-Gurita (CSG) mengalami peningkatan signifikan, masing-masing tumbuh 7,9 persen dan 24,7 persen.

Budi menyebutkan peningkatan sebesar 40,4 persen terjadi pada ekspor Rajungan-Kepiting juga memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan nilai ekspor keseluruhan.

"Peningkatan ekspor CSG terutama didorong oleh permintaan yang kuat dari Tiongkok dan ASEAN," katanya.

Di saat yang sama, impor Indonesia mencatatkan penurunan yang signifikan hingga 26,2 persen hingga September 2024. Angka tersebut mencapai USD 366,98 juta dengan volume sebesar 212,49 ribu ton.

"Penurunan impor ini menjadi sinyal baik bagi surplus neraca perdagangan perikanan kita," tutur Budi.

Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP KKP, Erwin Dwiyana, mengungkapkan negara asal impor terbesar adalah China dengan nilai mencapai USD 64,96 juta atau 17,7 persen dari total impor perikanan.

Angka tersebut menurun 42,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Dia mengatakan penurunan terbesar terjadi pada impor Makarel dan Rajungan-Kepiting, yang masing-masing turun lebih dari 50 persen.

"Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan ekspor produk perikanan melalui berbagai strategi," ujar Erwin.

Erwin menambahkan, salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas akses pasar-pasar tradisional seperti Uni Eropa dan Jepang, serta membuka pasar baru di kawasan non-tradisional seperti Afrika Utara dan Asia Selatan.

Selain itu, lanjut dia, promosi produk perikanan Indonesia di pasar internasional juga menjadi prioritas, dengan partisipasi dalam pameran skala global seperti Japan International Seafood & Technology Expo dan Trade Expo Indonesia.

Erwin menuturkan, pemerintah juga akan fokus menjaga keberlanjutan produk perikanan melalui hilirisasi, sehingga nilai tambah produk perikanan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dia berharap sejumlah langkah tersebut dapat terus meningkatkan daya saing produk perikanan nasional.

"Dengan upaya-upaya ini, diharapkan ekspor produk perikanan Indonesia dapat terus meningkat di masa mendatang," tutur Erwin.

Kehadiran instansi baru di pemerintahan Prabowo-Gibran yaitu Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Luhut Binsar Pandjaitan dinilai akan mengurangi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kementerian Koordinator (Kemenko) di periode ini.

Hal tersebut diutarakan oleh Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, saat ditanya mengenai tupoksi Dewan Ekonomi Nasional dan urgensi pembentukkannya.

“Kehadiran Dewan Ekonomi Nasional dengan Luhut sebagai ketua, membuat tupoksi Kementerian Koordinasi akan berkurang,” kata Nailul kepada kumparan, dikutip pada Sabtu (26/10).

Selain itu, Nailul menilai ada potensi Dewan Ekonomi Nasional memiliki tugas yang sama dengan Kemenko Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto.

“Ada potensi tupoksi yang tumpang tindih antara Dewan Ekonomi Nasional dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi pembentukan kembali Dewan Ekonomi Nasional sangat useless,” terang Nailul.

Nailul juga menanggapi ambisi Prabowo untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Menurutnya, perekonomian era Prabowo tidak jauh berbeda dengan masa mantan Presiden Jokowi.

“Kebijakan Prabowo-Gibran tidak jauh berbeda dengan Jokowi, genjot infrastruktur dan pembangunan fisik secara masif. Dengan strategi yang sama, saya rasa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di angka 5 persen an,” terang Nailul.

“Faktor investasi di bawah Rosan pun belum bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi. Dengan komposisi menteri yang kemungkinan ada beberapa pos yang sama, saya rasa kemungkinan akan sama kebijakan yang diambil,” tambahnya.

Memasang papan reklame nama pengenal usaha atau profesi kini dikenakan pajak. Peraturan ini berlaku surut terhitung sejak 5 Januari 2024.

Meski begitu, menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, terdapat reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame.

"Dicabutnya pengaturan reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c Perda No.1 Tahun 2024, selanjutnya pengaturan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame diatur dalam Peraturan Gubernur No.29 Tahun 2024," tutur Morris.

Nama pengenal usaha atau profesi yang dimaksud dalam Pergub tersebut yaitu badan/perusahaan/usaha atau nama profesi termasuk logo/simbol atau identitas.

Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 terdapat ketentuan-ketentuan teknis untuk reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagai berikut:

Morris melanjutkan, terdapat ketentuan teknis untuk pemasangan reklame yang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi. Adapun ketentuannya yaitu:

Selain itu, ada pula beberapa ketentuan teknis mengenai jenis, ukuran, dan bahan yang diatur sebagai berikut:

Bahan reklame berupa:

Sementara itu untuk bentuk reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagaimana diatur dalam Pergub ini tidak dibatasi sepanjang memenuhi ketentuan di atas.

Reklame nama pengenal usaha atau profesi yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan teknis tersebut, tidak termasuk yang dikecualikan dari objek pajak reklame sehingga terutang pajak reklame.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Penumpang maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) kini tidak lagi gratis saat memilih kursi di penerbangan. Mulai hari ini, penumpang akan dikenakan biaya tambahan di luar harga tiket.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menjelaskan program ini merupakan promosional khusus untuk penumpang yang ingin merencanakan perjalanan lebih awal dengan memilih kursi penerbangan.

Selain itu, menurut dia, hal ini juga menjadi salah satu cara Garuda Indonesia untuk memenuhi preferensi masyarakat akan pilihan kursi penerbangan yang semakin beragam.

"Nilai tambah tersebut yang kami hadirkan melalui fleksibilitas pilihan kursi penerbangan favorit penumpang yang dapat dipilih jauh jauh hari sebelum proses check-in dilakukan,” jelas Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10).

Dengan program ini, para penumpang khususnya pemegang tiket Eco Promo dan Eco Affordable berkesempatan untuk memilih kursi penerbangan yang lebih luas di bagian baris depan pesawat dan baris kursi darurat.

Walau begitu, pemegang tiket Eco Promo juga dapat memilih kursi reguler dengan biaya tambahan mulai dari Rp 85 ribu sampai Rp 199 ribu. Irfan bilang, kesempatan untuk memilih kursi penerbangan tanpa dikenakan biaya masih dapat dilakukan sebelum check-in.

“Dapat kami pastikan dengan diperkenalkan program ini, kesempatan untuk melakukan pemilihan kursi penerbangan tanpa dikenakan biaya masih tetap dapat diakses ketika waktu proses check-in berlangsung, yang dalam hal ini 48 jam sebelum jadwal keberangkatan penerbangan,” lanjut Irfan.

Sementara itu, pemilihan kursi penerbangan untuk member GarudaMiles Platinum, SkyTeam Elite Plus dan penumpang dengan tiket Eco Comfort tidak dikenai biaya apa pun.

1. Kursi dengan Extra Legroom seperti seat row 21 dan emergency seats akan dikenakan biaya tambahan saat pemesanan tiket baik secara online maupun offline.

2. Regular seat akan dikenakan biaya tambahan saat pemesanan tiket baik secara online maupun offline.

3. Anda dapat memilih kursi favorit baik kursi dengan Extra Legroom maupun Regular Seat sesuai preferensi dengan tambahan biaya yang tertera saat pembelian.

4. Khusus untuk pembelian seat row 21, hanya berlaku untuk sisi kiri dan kanan pada pesawat dengan tipe B777 dan A330.

5. Khusus untuk pembelian emergency seat, hanya berlaku untuk sisi tengah pada pesawat dengan tipe B777 dan A330.

Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI), Royke Tumilaar, optimistis program hilirisasi dan ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan berkontribusi signifikan terhadap kinerja perbankan. Menurutnya, kedua program tersebut dapat meningkatkan kebutuhan modal untuk mendukung pembangunan ekonomi di sektor hilirisasi dan ketahanan pangan.

"Kami yakin bahwa ini akan mendukung kinerja perbankan karena hilirisasi ini adalah meningkatkan nilai tambah dari produk-produk atau komoditi yang ada di Indonesia ," kata Royke dalam konferensi pers, Jumat (25/10).

Ia menambahkan bahwa program hilirisasi akan mendorong peningkatan kebutuhan permodalan dari para pengusaha yang terlibat dalam proses tersebut.

"Tentunya akan banyak sekali peningkatan dari sisi kebutuhan modal atau kapital untuk mendukung pembangunan di hilirisasi termasuk dengan ketahanan pangan," tegasnya.

Royke juga menekankan bahwa BNI sepenuhnya mendukung inisiatif pemerintah ini. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan target pertumbuhan BNI, baik dari segi penyaluran kredit maupun pendapatan.

"Program pemerintah yang sekarang jelas, tidak ada keraguan dari kami di BNI untuk tidak mendukung, karena itu pasti jelas akan menambah nilai prospek dari kita untuk membiayai banyak pengusaha yang akan terlibat di dalam hilirisasi maupun untuk ketahanan pangan," katanya.

Dengan keyakinan ini, BNI siap untuk memberikan dukungan penuh bagi pelaku usaha yang terlibat dalam sektor-sektor strategis tersebut. "Tidak ada sama sekali keraguan bahwa itu sejalan dengan apa yang menjadi target kami juga untuk pertumbuhan baik di kredit maupun di pendapatan,” pungkasnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara soal PT Sri Rejeki Isman Tbk alias PT Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Agus menyebutkan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan empat kementerian untuk segera mengambil langkah untuk menyelamatkan pekerja yang bekerja di perusahaan tekstil raksasa Indonesia tersebut.

Empat kementerian tersebut meliputi Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga Menteri Ketenagakerjaan yang akan mengkaji skema yang tepat untuk hal ini.

“Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex” kata Agus Gumiwang dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10).

Sebab menurut Agus, penyelamatan pekerja Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi prioritas pemerintah saat ini.

“Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan,”, jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Sritex untuk tidak terburu-buru melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya, usai dinyatakan pailit.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menuturkan sebelum adanya putusan yang inkrah dari Mahkamah Agung (MA), Sritex diharapkan untuk tidak terburu-buru melakukan pemangkasan pekerja.

“Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerja nya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA,” tutur Indah kepada kumparan, Kamis (24/10).

Selain itu, Indah juga mengatakan pihaknya meminta Sritex dan anak perusahaan, untuk tetap membayarkan hak-hak pekerja, utamanya gaji.

Hal ini seiring dengan imbauan Kemnaker agar manajemen dan serikat pekerja untuk mengutamakan dialog dalam setiap keputusan yang diambil terkait dengan kondisi perusahaan saat ini.

PT Sritex dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang. Keputusan tersebut tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon perkara adalah PT Indo Bharta Rayon, Abraham Devrian dan rekan. Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon, PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," bunyi petitum perkara tersebut, dikutip Kamis (24/10).

Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex buka suara terkait dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang yang mengatakan usaha industri tekstil raksasa di Tanah Air tersebut pailit.

Melalui keterangan resmi, manajemen emiten berkode SRIL itu mengakui menghormati dan memberikan perhatian terhadap putusan tersebut. Manajemen Sritex mengambil langkah dengan segera berkonsolidasi baik dengan pihak internal maupun eksternal.

“Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait,” tulis manajemen Sritex dalam keterangannya, Jumat (25/10).

Hal ini kemudian disusul dengan langkah mendaftarkan kasasi yang dilakukan manajemen Sritex hari ini Jumat (25/10). Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder.

“Upaya ini merupakan bentuk tanggung jawab kami kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok yang telah bersama-sama mendukung usaha kami selama lebih dari setengah abad. Kami akan memberikan upaya terbaik sesuai dengan ketentuan hukum,” terang keterangan tersebut.

Sritex yang kini berusia 58 tahun telah malang melintang berbisnis di sektor tekstil Indonesia, termasuk memasok ke berbagai negara dan menjadi perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara.

“Saat ini ada sekitar 14.112 karyawan SRIL yang terdampak langsung 50.000 dalam Grup Sritex, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis Sritex,” imbuh keterangan tersebut.

Manajemen Sritex juga meminta dukungan dari pemerintah juga stakeholder terkait untuk tetap eksisting dalam industri tekstil Tanah Air.

Sebelumnya, PT Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, menjadi berita populer di kumparanBisnis sepanjang Kamis (24/10). Keputusan tersebut tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon perkara adalah PT Indo Bharta Rayon, Abraham Devrian dan rekan. Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon, PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," bunyi petitum perkara tersebut, dikutip Kamis (24/10).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan strategi untuk menjaga cadangan nikel tetap berkelanjutan, seiring dengan akan rampungnya 190 smelter nikel.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Julian Ambassadur Shiddiq, mengatakan saat ini pengolahan nikel di Indonesia mayoritas memproduksi nickel pig iron, feronikel, atau nickel matte yang merupakan nikel kelas dua.

Julian mencatat, saat ini Indonesia memiliki 54 smelter nikel yang sudah beroperasi, sementara itu masih ada 120 smelter yang sedang dalam tahap konstruksi, dan 16 smelter dalam tahap perencanaan.

"Jadi total ada sekitar 190 smelter yang akan nanti berdiri," ungkapnya saat Diskusi Publik Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia, Jumat (25/10).

Setiap tahunnya, lanjut dia, 54 smelter nikel yang sudah beroperasi itu membutuhkan pasokan bijih nikel sekitar 200 ribu ton. Dengan begitu, dia menyebut pasokan nikel yang dibutuhkan ketika 190 smelter terbangun cukup besar.

Pasalnya, Kementerian ESDM mencatat total cadangan nikel di Indonesia sebesar 5,3 miliar ton. Menurut Julian, besarnya kebutuhan smelter bisa menguras habis seluruh cadangan nikel bila tidak ada tambahan cadangan.

"Kalau kita hitung umpama kebutuhan tahun 2023 itu adalah 200 ribu, kemudian kita naikkan 3 kali lipat maka kemungkinan industri kita akan selesai 4-5 tahun ke depan. Itupun kalau tidak ada tambahan cadangan," tegas Julian.

Dengan demikian, Julian mengatakan perlu ada serangkaian langkah agar cadangan nikel di Indonesia bisa berkelanjutan. Pertama, melakukan konversi sumber daya nikel menjadi cadangan yang terukur.

Menurut data Kementerian ESDM, saat ini Indonesia memiliki sumber daya nikel sebesar 18,6 miliar ton. Namun, perlu ada upaya agar menjadikan sumber daya itu menjadi cadangan.

Langkah kedua, lanjut Julian, yakni pemerintah melakukan pengendalian pembangunan smelter nikel yang memproduksi nikel kelas dua. Pengendalian, atau moratorium izin ini, sudah dikoordinasikan secara lintas kementerian.

Pemerintah memberlakukan moratorium ini kepada pembangunan smelter berteknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) yang memproses nikel kelas II, saprolite, melalui metode pirometalurgi dan menghasilkan produk nickel pig iron (NPI), feronikel, dan nickel matte.

"Sebenarnya kemarin kita sudah meminta kepada BKPM dan Kementerian Perindustrian untuk melakukan moratorium IUI (Izin Usaha Industri) untuk yang pirometalurgi, jadi harapan kita ke depan fokus kita tidak lagi pada nikel kelas dua tapi nikel kelas satu," tuturnya.

Julian menekankan bahwa jumlah smelter nikel yang ada saat ini sebenarnya sudah lebih dari cukup. Ketika 190 smelter terbangun nantinya, maka Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) perusahaan nikel yang akan disetujui semakin membengkak.

"Smelter itu sudah lebih dari cukup, karena jumlah 190 kalau ini sudah berjalan artinya akan ada persetujuan yang harus disetujui itu 4 kali lipat, artinya kita ada 1 juta ton per tahun RKAB yang kita setujui untuk memasok sekitar 190 smelter," jelasnya.

Langkah selanjutnya yakni peningkatan sumber daya nikel melalui penugasan kepada badan usaha, serta melakukan ekstraksi total terhadap produk hilirisasi nikel agar seluruh kandungannya bisa termanfaatkan dengan maksimal.

Julian mencontohkan, bijih nikel yang diproduksi untuk nickel pig iron itu hanya terserap 25 persen saja, sementara 75 persen kandungannya dibuang.

"Ternyata hasil penelitian kami melalui salah satu unit kami, itu kandungan besinya yang waste dari nickel pig iron itu masih mengandung kadar besi sekitar 46 persen. Kalau kita lakukan ekstraksi lebih lanjut itu bisa kita manfaatkan, industri besi baja kita bisa lebih berperan di sana," tandasnya.

Badan Bank Tanah menyebut pihaknya saat ini belajar ke Federal Land Development Authority (FELDA) atau Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Malaysia dalam melakukan reforma agraria.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja bilang kalau FELDA telah mampu menata lahan seluas 400 hektare kawasan tertinggal menjadi kawasan maju. Maka dari itu Badan Bank Tanah memilih FELDA sebagai acuan untuk belajar

“FELDA ini didirikan tahun 1956 dengan total pengelolaan lahan 400 ribu hektar,” ujarnya dalam Focuss Group Discussion (FGD) bertema ‘Pengembangan Program Reforma Agraria Badan Bank Tanah’ di Mandarin Oriental, Jakarta pada Kamis (24/10).

Di Malaysia, FELDA saat ini menangani penataan kawasan perdesaan tertinggal menjadi kawasan pembangunan baru. Lembaga ini memusatkan perhatian pada pembukaan ladang-ladang kecil yang dapat menghasilkan tumbuhan produktif dan cepat panen.

Diketahui, FELDA juga mengelola perkebunan terbesar di dunia seluas 811.140 hektare tumbuhan kelapa sawit, terutama di Semenanjung Malaysia, Sabah and Sarawak. Selain itu, FELDA juga mengelola perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit di Indonesia.

“Kita hadirkan FELDA dan stakeholder terkait untuk membantu kita dalam meracik formula terbaik bagi pengembangan reforma agraria Badan Bank Tanah dalam mencapai tujuan dari program reforma agraria itu sendiri,” lanjut Parman.

Parman juga bilang kalau Badan Bank Tanah telah diberi amanat untuk menjamin ketersediaan lahan untuk ekonomi yang berkeadilan serta kesejahteraan rakyat. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001.

“Kami tegas mengedepankan prinsip pemerataan dan keberlanjutan dari lahan yang kami siapkan untuk reforma agraria kepada masyarakat yang berhak,” jelasnya.

Saat ini, Parman menyebut pihaknya memiliki tiga lokasi lahan yang disediakan untuk reforma agraria. Tanah tersebut tersebar di Penajam Paser Utara (PPU) seluas 1.883 hektare, Poso seluas 1.550 hektare dan Cianjur seluas 203 hektare.

“Implementasi reforma agraria terdekat saat ini adalah PPU yang mana lokasinya berdekatan dengan IKN,” jelas Parman.

Bekasi - Komunitas Pengusaha Tangan Di Atas (TDA) daerah Bekasi menggelar acara Company Visit ke PT Paragon, bertempat di Paragon Community Hub, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024).

Acara dimulai dari pukul 07.00 sampai 14.00 WIB. Kegiatan ini diprakarsai TDA Jabodetabek dan Paragon sebagai bagian dari upaya untuk menginspirasi para pengusaha muda dalam mengembangkan bisnis.

Ketua TDA Bekasi, Qudsyi Ainul Fawaid mengatakan, kegiatan diikuti kurang lebih 450 peserta dari TDA se-Jabodetabek, termasuk 59 peserta dari TDA Bekasi, telah mendaftarkan diri untuk menghadiri acara ini.

Visit Company bertujuan nantinya para peserta akan mendapatkan kesempatan berharga untuk belajar langsung dari Salman Subakat, CEO Nurhayati Subakat Entrepreneurship Institute dan generasi kedua dari keluarga besar Subakat, yang membagikan wawasan seputar pengembangan bisnis berbasis nilai.

“Peserta memperoleh pengalaman langsung dalam memahami bagaimana perusahaan besar seperti Paragon berhasil tumbuh dan menjadi pemain penting di industri kosmetik tanah air. Acara ini juga menjadi ajang untuk memperluas jaringan antar pengusaha, sekaligus membuka wawasan mengenai pentingnya inovasi dan keberlanjutan dalam bisnis," jelasnya.

Adanya kegiatan ini, menjadi titik awal bagi banyak pengusaha muda untuk mengambil langkah-langkah besar dalam perjalanan bisnis mereka. Kegiatan ini didukung oleh inspirasi dan pengetahuan dari para ahli dibidangnya.

"Melalui TDA Jabodetabek dan Paragon berharap Company Visit ini akan memacu semangat kewirausahaan yang lebih tinggi di kalangan generasi muda," bebernya.

Dia menyebutkan bahwa kegiatan ini juga menjadi pengukuhan silaturahmi sekaligus networking member TDA Jabodetabek dan Bandung. Dia berharap adanya kegiatan ini dapat meningkatkan skill ataupun menerapkan startegi bisnis yang telah dijelaskan oleh pemateri.

"Beberapa peserta terlihat saling berbincang dan menambahkan networking selama acara berlangsung maupun pasca acara berlangsung. Semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk semuanya," harapnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang akan berjalan mulai 2 Januari 2025.

Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ishartini mengatakan ada sejumlah jenis ikan yang dapat memasok program makan bergizi gratis tersebut.

"Mengenai jenis ikannya tentu, produksi perikanan di nasional ini kan banyak ya, ya tuna, tongkol, cakalang, ikan kembung, kerapu, banyak sekali ya jenis ikan di kita, itu semua bisa untuk memasok program makanan yang bergizi," kata Ishartini dalam konferensi pers, Kamis (24/10).

Ishartini menegaskan pihaknya berkomiten untuk menjaga mutu dari jenis ikan tersebut untuk mendukung program yang membutuhkan anggaran Rp 800 miliar per hari itu.

"Produk budidaya ini akan menyokong lebih besar ya untuk program ini ya, karena produksinya akan lebih besar di budidaya," tuturnya.

Menurutnya, salah satu daerah yang dapat memasok ikan untuk program Makan Bergizi Gratis yaitu wilayah Indonesia bagian timur.

Ishartini juga menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga mutu ikan di domestik.

"Kita juga nanti akan buka kerjasama, tapi sudah diinisiasi, ini rapat-rapat sudah berkali-kali," ujarnya.