JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyebut, istri yang menikmati uang hasil korupsi suaminya tetap bisa dijerat sebagai pelaku pasif meskipun keduanya memiliki perjanjian pra nikah atau pisah harta.

Informasi ini Yunus sampaikan ketika dihadirkan sebagai ahli dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah dengan terdakwa Direktur Utama PT Sariwiguna Binasentosa (SBS) Robert Indarto dan kawan-kawan.

Mulanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta pendapat Yunus dengan mengajukan ilustrasi seorang suami yang disebut A menerima uang hasil korupsi dan menggunakan uang itu untuk membahagiakan istrinya.

"Membelikan tas, membelikan mobil, membelikan rumah. Namun, sebelumnya mereka sudah memiliki perjanjian pra nikah. Apakah barang-barang tersebut bisa dikategorikan sebagai hasil TPPU juga?" tanya jaksa di Pengadklan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Yunus kemudian menjelaskan, ada atau tidaknya status pernikahan berikut perjanjian pra nikah tidak memengaruhi jerat Pasal TPPU.

Menurutnya, yang terpenting adalah apakah pihak terkait menguasai, menggunakan, atau menikmati hasil kejahatan seperti korupsi dengan sadar.

"Orang ada hubungan nikah apa tidak, ada perjanjian apa tidak, tidak relevan," kata Yunus.

Terlebih, kata ahli perbankan tersebut, dalam peristiwa yang dicontohkan jaksa biasanya tidak terdapat underlying transaction atau dokumen yang menjadi dasar sehingga transaksi itu seolah menjadi sah.

Oleh karena itu, istri dari pelaku yang turut menikmati uang maupun harta hasil kejahatan itu bisa menjadi tersangka pelaku TPPU pasif sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

"Jadi, menerima, menguasai, menggunakan hasil kejahatan bisa terkena Pasal 5," ujar Yunus.

Dalam perkara dugaan korupsi tata niaga timah, pihak yang menyatakan memiliki perjanjian pisah harta adalah istri terdakwa Harvey Moeis, Sandra Dewi.

Meski demikian, aktris itu mengaku membeli rumah bersama suaminya senilai Rp 20 miliar lebih. Ia juga tidak menampik Harvey membeli sejumlah mobil yang digunakan keluarganya.

Dalam perkara ini, Sandra Dewi disebut menerima aliran dana hasil korupsi di PT Timah Tbk Rp 3,5 miliar. Ia juga disebut menerima 88 tas mewah dari Harvey Moeis yang diduga bersumber dari perkara ini.

Terbaru, Sandra Dewi disebut mentransfer uang Rp 10 miliar ke rekening istri Direktur Utama PT RBT Suparta yang bernama Anggraeni pada Desember 2019.

Namun, uang itu diklaim Anggraeni sebagai utang suaminya kepada Harvey yang digunakan untuk model bisnis.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Harvey Moeis didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penerimaan uang Rp 420 miliar dari hasil tindak pidana korupsi.

Harvey yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) bersama dengan eks Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.

Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana coorporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar “Memperkaya terdakwa Harvey Moesi dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan staf perusahaan smelter timah swasta PT Stanindo Inti Perkasa, Elsi Rahayu mengaku mengirim uang Rp 70 miliar ke perusahaan money changer Helena Lim, PT Quantum Skyline Exchange (QSE) dalam 33 kali transaksi.

Keterangan ini Elsi sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat Helena, eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi dan kawan-kawan secara daring.

Mulanya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung mencecar Elsi terkait pengiriman uang ke PT QSE. Ia mengaku melakukan transaksi itu atas perintah bagian keuangan PT Stanindo Inti Perkasa, Yulia.

“Kenapa kok bisa (ditulis pada slip) pengirimnya PT Quantum, penerimanya juga PT Quantum?” tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

“Karena perintahnya begitu,” jawab Elsi.

Meski demikian, Elsi mengaku tidak ingat berapa rincian transaksi pengiriman uang ke PT QSE. Sebab, ia tidak menyimpan bukti transfer.

Jaksa lantas meminta Elsi mengingat dengan membacakan barang bukti slip setoran 21 Februari 2019 dan 5 Maret 2018. Setelah diperlihatkan bukti slip itu oleh jaksa, Elsi membenarkan transaksi tersebut.

“Jumlahnya 3.543. 760.000 betul?” tanya jaksa.

“Betul,” jawab jaksa.

Jaksa lantas menyebut, selama 2019 hingga 2020 terdapat 33 kali transaksi ke PT Quantum Skyline Exchange.

Pada 22 April 2019 misalnya, Elsi mengrimkan uang Rp 2.815.000.000 ke rekening perusahaan Helena Lim.

Kemudian, pada 27 Mei 2019 Rp 4.320.000.000; transaksi pada 21 Juni 2019 Rp 3.400.800.000; transaksi pada 3 Juli 2019 Rp 2.129.120.000; dan Rp 2.580.000.000 pada 17 Juli 2019.

“Kalau total dari 2019 sampai dengan 2020 itu berkisar sampai dengan Rp 70 miliar. Perkiraan saksi apakah sampai dengan nilai segitu?” tanya jaksa.

Namun, pertanyaan ini dihentikan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Rianto Adam Pontoh. Jaksa diminta menunjukkan slip setoran kepada Elsi.

“Apakah slip setoran ini saudara tahu seperti ini yang saudara kirim waktu itu?” tanya Hakim Rianto.

“Iya, betul,” jawab Elsi.

Surat dakwaan jaksa menyebut, Helena diduga berperan memfasilitasi Harvey Moeis yang mewakili perusahaan smelter PT Refined Bangka Tin (RBT) dengan PT QSE.

Money changer milik Helena itu disebut menampung uang pengamanan senilai 500 hingga 700 dollar Amerika Serikat (AS) per ton.

Uang itu dikumpulkan dari perusahaan smelter yang menangani kerja sama smelter dengan PT Timah Tbk yakni, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa.

Dana tersebut dikumpulkan seakan-akan menjadi Corporate Social Responsibility (CSR) dari para smelter yang mengambil bijih timah dari izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

Helena bersama suami akris Sandra Dewi itu diduga menerima aliran uang Rp 420 miliar dari tindakan tersebut.

“Memperkaya Harvey Moeis dan terdakwa Helena setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” kata jaksa.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Harvey, Mochtar, Helena, dan para terdakwa lainnya melakukan korupsi secara bersama-sama.

Perbuatan mereka diduga menimbulkan kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan hingga Rp 300 triliun.

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT Tinindo Internusa, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Binasentosa.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Helena selaku Manager PT QSE.

Jakarta -

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Immanuel berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja.

Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat," ujar Immanuel dalam siaran persnya, ditulis Selasa (5/10/2024).

Ia juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif.

Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi harus menjadi pelajaran penting. "Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

(fdl/fdl)

TEMPO.CO, Jakarta -Juru Kampanye Energi Trend Asia, Arko Tarigan, menyebut pemerintah tidak serius menangani persoalan kecelakaan kerja yang kerap terjadi di industri penghiliran nikel. Buktinya, kecelakaan kerja masih terus terjadi. “Tidak ada efek jera bagi para investor atau pemilik perusahaan ketika kecelakaan kerja terjadi,” ujar Arko kepada Tempo, Kamis, 31 Oktober 2024.

Dalam catatan Trend Asia, sepanjang 2015-2023 terjadi 93 kecelakaan kerja di industri nikel Indonesia. PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang beroperasi di Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP menjadi salah satu kasus terbesar dengan catatan 21 korban jiwa dalam ledakan smelter pada 24 Desember 2023. Kemudian tahun ini, hingga Juni 2024, Trend Asia mencatat kecelakaan kerja terjadi di 17 perusahaan smelter dengan jumlah korban meninggal 8 orang dan luka-luka 63 orang. PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) di Kalimantan Timur tercatat mengalami dua kali kebakaran smelter pada Mei 2024.

Kasus-kasus tersebut belum termasuk kasus yang terjadi setelah Juni atau pada semester dua 2024. Misalnya, dua kasus terbaru yang terjadi dalam rentang lima hari pada akhir Oktober kemarin. Kedua kasus tersebut, yakni ledakan di PT Dexin Steel Indonesia (DSI), Jumat, 25 Oktober dan di PT Zhongtsing New Energy atau ZTEN pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Selain tak ada perbaikan, Arko mengatakan, tidak pernah ada transparansi dari rentetan kecelakaan kerja yang terjadi. “Mereka (perusahaan) dengan gampang bilang akan investigasi setiap habis kecelakaan, akan melakukan perbaikan, dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah tau sampai mana perbaikannya hingga kasus-kasus baru terjadi,” ujar Arko.

Hal lain yang terjadi, Arko menambahkan, perusahaan malah mengkriminalisasi pekerja. Ia mengambil contoh kasus ledakan tungku smelter di PT ITSS ketika dua tenaga kerja asing (TKA) Cina malah menjadi tersangka. “Hilirisasi hanya menjadi jargon kampanye tanpa melihat aspek hak asasi manusia, lingkungan, serta pemenuhan hak-hak buruh,” kata Arko.

Hal senada dibenarkan Ketua Harian Serikat Pekerja Industri Morowali-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (SPIM-KPBI) Jordii Goral. Ia mengatakan perusahaan menutup ruang bila terjadi kecelakaan kerja. “Tidak ada transparansi setiap ada kecelakaan kerja,” katanya kepada Tempo, Kamis, 31 Oktober 2024. “Jika terjadi accident, mereka cuma selalu bilang dalam tahap investigasi.”

Jordi meminta sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dibenahi. Ia juga mendesak pemerintah mengaudit sistem K3 di PT IMIP, menuntut revisi Undang-Undang Keselamatan Kerja, serta memberi hak secara normative kepada korban kecelakaan kerja serta keluarganya. “Selain itu, kami mendesak agar aktor pelaku pelanggar K3 diproses secara hukum,” ujar Jordi.

Kemarin, pascakejadian di dua perusahaan tersebut, Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan mengatakan investigasi masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Tempo juga berupaya menanyakan hasil investigasi dan tanggapan PT IMIP ihwal tuntutan serikat pekerja kepada Dedy melalui aplikasi perpesanan pada Kamis, 31 Oktober 2024. Namun, Dedy belum memberi keterangan hingga laporan ini ditulis.

Jakarta -

Dalam sidang kasus korupsi pengelolaan tambang timah terungkap alasan PT Timah (Tbk) melibatkan penambang rakyat dan perusahaan smelter swasta.

Mantan Direktur Operasional PT Timah Alwin Albar yang dihadirkan sebagai saksi mengungkap mengapa PT Timah melibatkan masyarakat dalam aktivitas pertambangan rakyat dan menggandeng smelter swasta untuk mengolah bijih timah. Padahal, pertambangan dilakukan di area yang masih masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah.

Alwin menjelaskan, ada dua alasan mengapa ada sejumlah area tambang yang tak digarap sendiri oleh PT Timah meski area tersebut berada di wilayah IUP miliknya. Pertama adalah masalah kepemilikan lahan, kedua adalah masalah efisiensi.

Dalam urusan lahan, Alwin menjelaskan, ada area-area yang secara status kepemilikan lahan berada di bawah kepemilikan masyarakat secara sah meski masuk dala wilayah IUP PT Timah. Agar pertambangan di area tersebut bisa dilakukan, PT Timah harus terlebih dahulu membebaskan lahan dari masyarakat agar memenuhi prinsip Clear and Clear (CnC).

Alwin lantas ditanya, mengapa PT Timah tidak membebaskan saja lahan tersebut dari masyarakat?

"Masalahnya, masyarakat mau jual (tanahnya) nggak? Kan mereka belum tentu mau jual," tutur dia, dikutip di Jakarta, Jumat (31/10/2024).

Tantangan tersebut dijawab PT Timah dengan melakukan kemitraan dengan masyarakat pemilik lahan untuk melakukan pertambangan.

Dari sana, muncul lah kebijakan agar kerja sama dengan penambang rakyat dilakukan lewat badan hukum berbentuk CV dengan pola kemitraan. CV didirikan oleh masyarakat pemilik lahan yang berada di wilayah IUP PT Timah.

Dengan pola kemitraan ini, masyarakat penambang rakyat dan pemilik lahan di bawah naungan badan hukum berbentuk CV, melakukan pertambangan yang hasilnya dibeli oleh smelter swasta yang sudah bekerja sama dengan PT Timah.

Lewat pola ini, tercipta ekosistem yang lebih tertata agar timah yang ditambang oleh masyarakat di wilayah IUP PT Timah tidak diperdagangkan secara ilegal. Di sisi lain para pemilik lahan yang lokasinya berada di wilayah IUP PT Timah tetap mendapatkan hak ekonomi atas lahan yang mereka miliki.

Selanjutnya, Alwin menceritakan alasan mengapa PT Timah kala itu menggandeng smelter swasta dalam memproses bijih timah yang diproduksi penambang rakyat.

"Karena biaya pengolahannya lebih murah," sebut dia.

Pada sidang sebelumnya juga terungkap, biaya yang harus dibayarkan PT Timah ke smelter swasta total sebenarnya adalah US$ 4.000/Ton. Biaya itu termasuk peleburan, pengangkutan dan biaya lainnya.

Sementara, untuk komponen biaya yang sama, total biaya yang harus dikeluarkan PT Timah untuk melakukan produksi adalah mencapai US$ 6.000/ton.

(rrd/rir)

Jakarta -

PT PLN (Persero) menjalin kolaborasi dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dalam menghadirkan pasokan listrik untuk pabrik Smelter Feronikel di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kolaborasi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini akan memanfaatkan listrik bersih sebesar 150 Megavolt Ampere (MVA) melalui 112.940 unit Renewable Energy Certificate (REC) atau setara dengan 112,9 Megawatt Hour (MWH) per tahunnya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan smelter merupakan salah satu proyek strategis untuk mendukung hilirisasi mineral di Indonesia. Oleh karenanya, PLN berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik dan memberikan pelayanan terbaik untuk industri smelter.

"Industri smelter membutuhkan energi listrik yang sangat besar dan PLN siap memenuhinya dengan pasokan listrik yang andal, berkualitas, dan harga yang kompetitif. PLN juga siap melengkapi kebutuhan sektor industri dengan memberikan produk dan layanan yang inovatif dan ramah lingkungan," ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Selain itu, Darmawan menekankan bahwa PLN sebagai BUMN pemegang mandat kelistrikan nasional berkomitmen untuk terus menjalin berkolaborasi dan memastikan pasokan listrik ke seluruh pelosok negeri. Hal ini dalam rangka mendorong laju pertumbuhan perekonomian dan menciptakan multiplier effect untuk seluruh masyarakat.

"Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat," imbuhnya.

Sementara itu Direktur Utama Antam, Nico Kanter menjelaskan kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung upaya perusahaan dalam melakukan transformasi teknologi dan mengurangi emisi karbon.

"Kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam implementasi sinergi BUMN dalam mendukung hilirisasi dengan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Kolaborasi ini manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh kedua belah pihak, tetapi juga bagi upaya nasional menuju net zero emission pada tahun 2060," ujar Nico.

Diketahui, Smelter Feronikel yang dikelola oleh Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka (UBP Nikel Kolaka) tersebut merupakan salah satu fasilitas kunci dalam rantai hilirisasi mineral. UBP Nikel Kolaka memiliki kapasitas produksi feronikel mencapai 27.000 ton nikel dalam feronikel (TNi) per tahun yang ditujukan untuk kebutuhan dalam negeri bahkan ekspor sampai dengan Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Taiwan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Budiono mengatakan pihaknya siap menyuplai kebutuhan listrik smelter PT Antam di Kolaka dan sektor industri di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pihaknya menjamin suplai listrik bersih di Sulselrabar dalam kondisi cukup dengan tingkat pembangkit energi terbarukan sebesar 45,78%, salah satu yang tertinggi di Indonesia.

"Industri smelter membutuhkan pasokan listrik yang besar dan berkualitas. Hal ini menjadi bukti, para pemilik smelter bisa fokus pada bisnis inti perusahaan, sementara kami akan menyediakan kebutuhan listrik pelanggan," ujar Budiono.

Selain Smelter Antam, kata dia, di wilayah kerja PLN UID Sulselrabar sudah ada delapan pelanggan tegangan tinggi yang telah mempercayakan kebutuhan layanan kelistrikannya kepada PLN dengan total daya 612 MVA.

"Adapun kerja sama ini bukan hanya menguntungkan bagi kedua BUMN, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi perekonomian lokal dan nasional," pungkas Budiono.

(ega/ega)

IDXChannel - PT PLN (Persero) menjalin kolaborasi dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Kali ini PLN menghadirkan pasokan listrik untuk pabrik Smelter Feronikel di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Kolaborasi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini akan memanfaatkan listrik bersih sebesar 150 Megavolt Ampere (MVA) melalui 112.940 unit Renewable Energy Certificate (REC) atau setara dengan 112,9 Megawatt Hour (MWH) per tahunnya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, smelter merupakan salah satu proyek strategis untuk mendukung hilirisasi mineral di Indonesia.

Oleh karenanya, PLN berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik dan memberikan pelayanan terbaik untuk industri smelter.

"Industri smelter membutuhkan energi listrik yang sangat besar dan PLN siap memenuhinya dengan pasokan listrik yang andal, berkualitas, dan harga yang kompetitif. PLN juga siap melengkapi kebutuhan sektor industri dengan memberikan produk dan layanan yang inovatif dan ramah lingkungan," kata Darmawan dalam keterangan resminya, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, Darmawan menekankan bahwa PLN sebagai BUMN pemegang mandat kelistrikan nasional berkomitmen untuk terus menjalin berkolaborasi dan memastikan pasokan listrik ke seluruh pelosok negeri. Hal ini dalam rangka mendorong laju pertumbuhan perekonomian dan menciptakan multiplier effect untuk seluruh masyarakat.

"Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Antam Nico Kanter mengatakan, kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung upaya perusahaan dalam melakukan transformasi teknologi dan mengurangi emisi karbon.

"Kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam implementasi sinergi BUMN dalam mendukung hilirisasi dengan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Kolaborasi ini manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh kedua belah pihak, tetapi juga bagi upaya nasional menuju net zero emission pada tahun 2060," kata Nico.

Smelter Feronikel yang dikelola oleh Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka (UBP Nikel Kolaka) tersebut merupakan salah satu fasilitas kunci dalam rantai hilirisasi mineral.

UBP Nikel Kolaka memiliki kapasitas produksi feronikel mencapai 27.000 ton nikel dalam feronikel (TNi) per tahun yang ditujukan untuk kebutuhan dalam negeri bahkan ekspor sampai dengan Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Taiwan.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Budiono mengatakan, pihaknya siap menyuplai kebutuhan listrik smelter PT Antam di Kolaka dan sektor industri di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pihaknya menjamin suplai listrik bersih di Sulselrabar dalam kondisi cukup dengan tingkat pembangkit energi terbarukan sebesar 45,78 persen, salah satu yang tertinggi di Indonesia.

"Industri smelter membutuhkan pasokan listrik yang besar dan berkualitas. Hal ini menjadi bukti, para pemilik smelter bisa fokus pada bisnis inti perusahaan, sementara kami akan menyediakan kebutuhan listrik pelanggan," kata Budiono.

Budiono juga memaparkan, selain Smelter Antam, di wilayah kerja PLN UID Sulselrabar sudah ada delapan pelanggan tegangan tinggi yang telah mempercayakan kebutuhan layanan kelistrikannya kepada PLN dengan total daya 612 MVA.

"Adapun kerja sama ini bukan hanya menguntungkan bagi kedua BUMN, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi perekonomian lokal dan nasional," kata Budiono.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menjalin kerja sama dengan PT PLN (Persero) dalam hal penyediaan listrik 150 Megavolt Ampere (MVA) untuk smelter nikel Antam di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kerja sama ini untuk mendukung hilirisasi mineral di Indonesia.

Pasokan listrik dari PLN ini memungkinkan ANTM beralih dari penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar fosil sejalan dengan komitmen perusahaan untuk meningkatkan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Smelter ini dikelola oleh Unit Bisnis Pertambangan (UBP) Nikel Kolaka merupakan salah satu fasilitas utama dalam rantai hilirisasi mineral.

Melalui kerja sama ini, pabrik yang memiliki kapasitas produksi sebesar 27 ribu ton nikel dalam feronikel (TNi) per tahun diharapkan dapat beroperasi lebih optimal dan efisien guna memenuhi permintaan pasar yang sebagian besar ditujukan untuk ekspor.

Direktur Utama Antam, Nico Kanter mengatakan, kolaborasi dengan PLN tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, melainkan juga mendukung upaya perusahaan dalam melakukan transformasi teknologi dan mengurangi emisi karbon.

“Kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam implementasi sinergi BUMN dalam mendukung hilirisasi dengan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Kolaborasi ini manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh kedua belah pihak, tetapi juga bagi upaya nasional menuju net zero emission pada tahun 2060,” ujar Nico lewat keterangan resmi, Selasa (29/10/2024)

Salah satu manfaat utama dari kolaborasi ini adalah tersambungnya jaringan listrik dari sumber energi terbarukan. Nico menjelaskan, dalam tahap awal pada tahun 2025, ANTM berencana menggunakan listrik dengan energi terbarukan melalui skema pembelian Renewable Energy Certificate (REC) sebesar 112.940 unit REC per tahun atau setara 112,9 Megawatt Hour (MWH).

“Langkah ini menjadi salah satu kontribusi Antam dalam mendukung transisi energi dengan penggunaan energi ramah lingkungan, sekaligus memastikan bahwa smelter feronikel di Kolaka dapat beroperasi dengan energi bersih,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kebutuhan listrik bagi industri smelter. Dia menilai, smelter merupakan salah satu proyek strategis nasional untuk mendukung hilirisasi mineral di Indonesia.

“Industri smelter membutuhkan energi listrik yang sangat besar dan PLN siap memenuhinya dengan pasokan listrik yang andal, berkualitas, dan harga yang kompetitif. PLN juga siap melengkapi kebutuhan sektor industri dengan memberikan produk dan layanan yang inovatif dan ramah lingkungan,” ujar Darmawan.

Dia menambahkan PLN siap menyuplai kebutuhan listrik smelter Antam di Kolaka melalui PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) dan menjamin suplai listrik bersih di Sulselrabar dalam kondisi cukup dengan tingkat pembangkit energi terbarukan sebesar 45,78 persen, salah satu yang tertinggi di Indonesia.

(Rahmat Fiansyah)

Jakarta: PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terus memperkuat posisinya dalam mendukung hilirisasi mineral melalui kerja sama strategis dengan PT PLN (Persero). Dalam kolaborasi ini, PLN menyediakan pasokan listrik sebesar 150 megavolt ampere (MVA) untuk Smelter Feronikel Antam yang terletak di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Pasokan listrik dari PLN ini akan memungkinkan Antam beralih dari penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, sejalan dengan komitmen perusahaan untuk meningkatkan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan mendukung program dekarbonisasi nasional.

Smelter Feronikel Antam yang dikelola oleh Unit Bisnis Pertambangan (UBP) Nikel Kolaka merupakan salah satu fasilitas kunci dalam rantai hilirisasi mineral. Melalui kerja sama ini, pabrik yang memiliki kapasitas produksi sebesar 27 ribu ton nikel dalam feronikel (TNi) per tahun, diharapakan dapat beroperasi lebih optimal dan efisien guna memenuhi permintaan pasar yang sebagian besar ditujukan untuk ekspor.
Direktur Utama Antam Nico Kanter menjelaskan, kolaborasi dengan PLN tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung upaya perusahaan dalam melakukan transformasi teknologi dan mengurangi emisi karbon.

"Kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam implementasi sinergi BUMN dalam mendukung hilirisasi dengan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Kolaborasi ini manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh kedua belah pihak, tetapi juga bagi upaya nasional menuju net zero emission pada 2060," ujar Nico dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024.

Salah satu benefit penting dari kolaborasi ini adalah tersambungnya jaringan listrik dari sumber energi terbarukan. Nico menjelaskan, dalam tahap awal pada 2025 Antam berencana menggunakan listrik dengan energi terbarukan melalui skema pembelian Renewable Energy Certificate (REC) sebesar 112.940 unit REC per tahun atau setara dengan 112,9 Megawatt Hour (MWH).

"Langkah ini menjadi salah satu kontribusi Antam dalam mendukung transisi energi dengan penggunaan energi ramah lingkungan, sekaligus memastikan smelter feronikel di Kolaka dapat beroperasi dengan energi bersih," tambah dia.

Baca juga: Bangun Ratusan Smelter, Bahlil Disebut Konsisten Genjot Hilirisasi

Dipasok dari PLN UID Sulselrabar

PLN sendiri, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kebutuhan listrik bagi industri smelter. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, smelter merupakan salah satu proyek strategis untuk mendukung hilirisasi mineral di Indonesia.

Oleh karenanya, tegas dia, PLN berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik dan memberikan pelayanan terbaik untuk industri smelter.

"Industri smelter membutuhkan energi listrik yang sangat besar dan PLN siap memenuhinya dengan pasokan listrik yang andal, berkualitas, dan harga yang kompetitif. PLN juga siap melengkapi kebutuhan sektor industri dengan memberikan produk dan layanan yang inovatif dan ramah lingkungan," ujar Darmawan.

Ia menambahkan pihaknya siap menyuplai kebutuhan listrik smelter Antam di Kolaka melalui PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) dan menjamin suplai listrik bersih di Sulselrabar dalam kondisi cukup dengan tingkat pembangkit energi terbarukan sebesar 45,78 persen, salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Adapun kerja sama ini bukan hanya menguntungkan bagi kedua BUMN, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi perekonomian lokal dan nasional. Smelter feronikel Antam di Kolaka merupakan salah satu proyek strategis yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi mineral dan menciptakan multiplier effect melalui investasi di sektor industri dan energi terbarukan.

Dengan adanya kolaborasi ini, Antam semakin mantap melangkah dalam memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional, khususnya di sektor mineral, serta dalam upaya transisi energi yang lebih hijau dan berkelanjutan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

TEMPO.CO, Jakarta - Ledakan pabrik penghiliran nikel kembali terjadi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, Jumat, 25 Oktober 2024. Insiden yang terjadi pada pukul 16.30 WITA itu terjadi di PT Dexin Steel Indonesia (DSI).

Ketua Harian Serikat Pekerja Industri Morowali-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (SPIM-KPBI) Komang Jordi mengatakan insiden tersebut menyebabkan seorang karyawan PT DSI, Laode Gunawan, meninggal. “Satu korban lagi mengalami luka berat,” kata Komang melalui keterangan tertulis.

SPIM-KPBI pun mengecam kecelakaan kerja yang terjadi berulang di Kawasan IMIP. Menurutnya, perusahaan abai dan acuh terhadap keselamatan buruh. “Kejadian berulang, selalu menjadikan buruh sebagai tumbal,” ujarnya.

Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan mengonfirmasi kejadian kecelakaan kerja itu terjadi di area departemen stainless stell PT DSI. Namun, menurut dia, satu korban selamat hanya menderita korban ringan—bukan luka berat sebagaimana disampaikan Komang. “Penyebab kecelakaan masih dalam proses investigasi,” kata Dedy melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Jumat malam, 25 Oktober 2024.

Ledakan di PT DSI bukan insiden pertama di kawasan PT IMIP. Ledakan smelter di kawasan PT IMIP tidak hanya terjadi sekali-dua kali. Dalam catatan sejarah, salah satu kecelakaan terbesar terjadi di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau PT ITSS pada Minggu pagi, 24 Desember 2023. Insiden tersebut menyebabkan 21 pekerja meregang nyawa. Belum setahun pascakejadian, ledakan kembali terjadi di ITSS pada Kamis malam, 13 Juni 2024. Dua pekerja dilaporkan mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit.

Merespons kejadian berulang di PT IMIP, Ketua Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi (SBIPE) IMIP, Henry Foord Jebss, berulang kali mendesak pemerintah mengaudit total smelter yang beroperasi di kawasan IMIP. “Audit menyeluruh harus dilakukan tim independen yang melibatkan serikat buruh, sebagaimana tuntutan kami setelah tragedi ITSS Desember lalu," kata Henry melalui keterangan tertulis, Jumat, 14 Juni 2024.

JAKARTA, investor.id – Keterlibatan peran industri minyak dan gas (migas) dalam mendukung kebijakan hilirisasi nikel pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan berkontribusi besar terhadap kebijakan hilirisasi nikel pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam lima tahun depan.

“Pasokan gas bumi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan energi bagi industri hilirisasi nikel akan mendukung kebijakan hilirisasi nikel nasional ke depan,” kata Vice President PetroChina Internasional Jabung Ltd. Gusminar yang menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat” di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (25/10/2024).

Hadir pembicara lainnya Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq, Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Barat Arya Rizqi Darsono, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof Eddy Agus Basuki, bersama pakar minerba Syamsu Daliend.

Gusminar menambahkan, berdasarkan statistik ketersediaan cadangan Gas Indonesia terbukti (P1) sebesar 35,30 TSCF dari total potensi sebesar 54.76 TSCF yang tersebar di wilayah Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Dari data yang ada dikeluarkan oleh pemerintah, realisasi penyaluran gas bumi domestik 2023 sebesar 3.745 BBTUD dari total produksi gas sebesar 6.637 BBTUD. Pemanfaatan gas bumi paling besar untuk industri sebesar 1.515,8 BBTUD (40,5%).

“Secara bertahap, pemerintah sendiri telah menurunkan porsi ekspor gas dan/atau LNG yang pada umumnya dalam bentuk kontrak jangka panjang, dan mengalihkan ke dalam negeri melalui kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan gas untuk pemenuhan kebutuhan gas bumi di dalam negeri. Jadi kita optimistis hilirisasi nikel nasional dapat terwujud,” ujar Gurminar.

Senada dengan Gusminar, Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Barat Arya Rizqi Darsono mengatakan, pasokan gas dan energi sangat penting dalam menjamin keberlanjutan industri hilir nikel ke depannya. “Hilirisasi nikel selain mampu peningkatan pendapatan negara, namun juga penting untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Penguatan kelembagaan dan tata kelola yang baik akan menjadi fondasi penting untuk memastikan agar sektor nikel dapat memberikan manfaat jangka Panjang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya mengatakan, pihaknya akan terus mengawal agar regulasi yang ada mampu menstimulasi hilirisasi nikel dengan tepat.

“Dengan adanya 26 mineral kritis dan 22 mineral strategis yang sudah ditetapkan, langkah berikutnya adalah memastikan kebijakan ini berjalan baik," ujar Bambang.

Bambang menegaskan, pihaknya juga mengamankan kebijakan hilirisasi tersebut baik melalui jalur parlemen maupun jalur eksekutif. Apalagi, menteri tim ekonomi kabinet Prabowo-Gibran banyak berasal dari kader Golkar termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menjadi menteri ESDM.

"Kita optimis dan siap berkontribusi memastikan kebijakan hilirisasi Pak Presiden Prabowo berjalan maksimal dan bisa memberikan nilai tambah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujar Bambang.

Pakar minerba Syamsu Daliend menambahkan, pihaknya sangat mendukung kebijakan hilirisasi nikel yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Karenanya, hilirisasi nikel memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

“Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan hilirisasi nikel Indonesia dapat semakin kompetitif di pasar global, sekaligus memberikan dampak positif terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat,” katanya

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan strategi untuk menjaga cadangan nikel tetap berkelanjutan, seiring dengan akan rampungnya 190 smelter nikel.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Julian Ambassadur Shiddiq, mengatakan saat ini pengolahan nikel di Indonesia mayoritas memproduksi nickel pig iron, feronikel, atau nickel matte yang merupakan nikel kelas dua.

Julian mencatat, saat ini Indonesia memiliki 54 smelter nikel yang sudah beroperasi, sementara itu masih ada 120 smelter yang sedang dalam tahap konstruksi, dan 16 smelter dalam tahap perencanaan.

"Jadi total ada sekitar 190 smelter yang akan nanti berdiri," ungkapnya saat Diskusi Publik Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia, Jumat (25/10).

Setiap tahunnya, lanjut dia, 54 smelter nikel yang sudah beroperasi itu membutuhkan pasokan bijih nikel sekitar 200 ribu ton. Dengan begitu, dia menyebut pasokan nikel yang dibutuhkan ketika 190 smelter terbangun cukup besar.

Pasalnya, Kementerian ESDM mencatat total cadangan nikel di Indonesia sebesar 5,3 miliar ton. Menurut Julian, besarnya kebutuhan smelter bisa menguras habis seluruh cadangan nikel bila tidak ada tambahan cadangan.

"Kalau kita hitung umpama kebutuhan tahun 2023 itu adalah 200 ribu, kemudian kita naikkan 3 kali lipat maka kemungkinan industri kita akan selesai 4-5 tahun ke depan. Itupun kalau tidak ada tambahan cadangan," tegas Julian.

Dengan demikian, Julian mengatakan perlu ada serangkaian langkah agar cadangan nikel di Indonesia bisa berkelanjutan. Pertama, melakukan konversi sumber daya nikel menjadi cadangan yang terukur.

Menurut data Kementerian ESDM, saat ini Indonesia memiliki sumber daya nikel sebesar 18,6 miliar ton. Namun, perlu ada upaya agar menjadikan sumber daya itu menjadi cadangan.

Langkah kedua, lanjut Julian, yakni pemerintah melakukan pengendalian pembangunan smelter nikel yang memproduksi nikel kelas dua. Pengendalian, atau moratorium izin ini, sudah dikoordinasikan secara lintas kementerian.

Pemerintah memberlakukan moratorium ini kepada pembangunan smelter berteknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) yang memproses nikel kelas II, saprolite, melalui metode pirometalurgi dan menghasilkan produk nickel pig iron (NPI), feronikel, dan nickel matte.

"Sebenarnya kemarin kita sudah meminta kepada BKPM dan Kementerian Perindustrian untuk melakukan moratorium IUI (Izin Usaha Industri) untuk yang pirometalurgi, jadi harapan kita ke depan fokus kita tidak lagi pada nikel kelas dua tapi nikel kelas satu," tuturnya.

Julian menekankan bahwa jumlah smelter nikel yang ada saat ini sebenarnya sudah lebih dari cukup. Ketika 190 smelter terbangun nantinya, maka Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) perusahaan nikel yang akan disetujui semakin membengkak.

"Smelter itu sudah lebih dari cukup, karena jumlah 190 kalau ini sudah berjalan artinya akan ada persetujuan yang harus disetujui itu 4 kali lipat, artinya kita ada 1 juta ton per tahun RKAB yang kita setujui untuk memasok sekitar 190 smelter," jelasnya.

Langkah selanjutnya yakni peningkatan sumber daya nikel melalui penugasan kepada badan usaha, serta melakukan ekstraksi total terhadap produk hilirisasi nikel agar seluruh kandungannya bisa termanfaatkan dengan maksimal.

Julian mencontohkan, bijih nikel yang diproduksi untuk nickel pig iron itu hanya terserap 25 persen saja, sementara 75 persen kandungannya dibuang.

"Ternyata hasil penelitian kami melalui salah satu unit kami, itu kandungan besinya yang waste dari nickel pig iron itu masih mengandung kadar besi sekitar 46 persen. Kalau kita lakukan ekstraksi lebih lanjut itu bisa kita manfaatkan, industri besi baja kita bisa lebih berperan di sana," tandasnya.