Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus mengintensifkan upaya pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kecamatan dan kampung di wilayahnya.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, menyatakan pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 63 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai fokus utama untuk preservasi jalan dan jembatan di jalan poros Kecamatan Segah pada tahun 2024.

"Khususnya jalan poros yang menghubungkan kampung-kampung di pedalaman," ujarnya yang dikutip, Kamis (11/7/2024).

Jika dirinci, beberapa proyek infrastruktur yang telah dan sedang berjalan di Kecamatan Segah a.l lanjutan preservasi jalan Harapan Jaya-Tepian Buah sebesar Rp14 miliar, lanjutan peningkatan jalan ibu kota kecamatan (IKK) sebesar Rp20 miliar dan preservasi jalan poros Pandan Sari-Harapan Jaya sebesar Rp7,5 miliar.

Kemudian, Sri menyatakan dana bagi hasil kelapa sawit sebesar Rp17,1 miliar dialokasikan untuk rekonstruksi jalan Gunung Sari-Samburata.

“Dukungan bantuan keuangan dari Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp3,6 miliar juga digunakan untuk rekonstruksi jalan poros Labanan-Tepian Buah,” katanya.

Dalam hal jembatan, Pemkab Berau mengalokasikan Rp400 juta untuk rehabilitasi oprit Jembatan Sei Agung dan perencanaan rehabilitasi Jembatan Tepian Buah sebesar Rp400 juta.

Sri menegaskan bahwa Pemkab Berau berkomitmen untuk mempercepat pembangunan di seluruh wilayah, termasuk 13 kecamatan, 10 kelurahan, dan 100 kampung.

Adapun, dia menuturkan bahwa realisasi 18 program prioritas yang ditetapkan tiga tahun lalu telah diselesaikan dengan baik.

"Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus mengoptimalkan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Berau," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun karena kasus pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan).

Dalam sidang pembacaan putusan, Kamis (11/7/2024), SYL dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Selain pidana badan, politisi Partai Nasdem itu dijatuhi pidana denda sebesar Rp300 juta subsidair empat bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp14 miliar dan US$30.000

Dalam menjatuhkan putusan itu, hakim menilai terdapat beberapa hal memberatkan dan meringankan. Hal-hal memberatkan putusan terhadap SYL adalah berbelit-belit memberikan keterangan, tidak memberikan tauladan yang baik sebagai penyelenggara negara, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Terdakwa, keluarga terdakwa dan kolega terdakwa dan kolega terdakwa menikmati hasil tindak pidana korupsi," ujar Hakim Ketua.

Sementara itu, hal meringankan meliputi usia SYL sudah berusia lanjut, tidak pernah dihukum, memberikan kontribusi positif sebagai Mentan saat krisis pangan dan pandemi Covid-19 serta mendapatkan banyak penghargaan. SYL juga disebut bersikap sopan selama persidangan.

Adapun vonis hakim itu lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yaitu pidana penjara selama 12 tahun. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) sebelumnya meminta Majelis Halim untuk menyatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pada pasal 12 e juncto pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1).

Pidana denda dan uang pengganti pada vonis juga lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni masing-masing sebesar Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan dan Rp44,26 miliar dan US$30.000.

Sebelumnya, pada persidangan yang dimulai Februari 2024 itu, SYL, mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta didakwa melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon I Kementan serta jajaran di bawahnya hingga total Rp44,54 miliar.

Pada dakwaan kedua, SYL dituduh meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pejabat di Kementan atau dari kas umum dengan total Rp44,54 miliar. Dia memeras para pejabat Kementan seolah-olah hal tersebut merupakan utang.

Kemudian, pada dakwaan ketiga, SYL didakwa menerima gratifikasi senilai Rp40,64 miliar selama 2020-2023 yang berhubungan dengan jabatannya. JPU turut menilai bahwa penerimaan gratifikasi oleh para terdakwa harus dianggap sebagai suap.

Atas perbuatannya, SYL, Kasdi dan Hatta didakwa melanggar pasal berlapis yakni pasal 12 huruf e jo pasal 18; pasal 12 huruf f jo pasal 18; dan pasal 12 B jo pasal 18 Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Bisnis.com, MAKASSAR — Fenomena La Nina yang diprediksi terjadi di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) pada kuartal III/2024 disebut berpotensi memicu lonjakan inflasi akibat andil dari kenaikan harga ikan. Intensitas terjadinya gelombang tinggi akan membuat aktivitas melaut nelayan berkurang dan mengurangi produksi komoditas tersebut.

Ekonom Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Hamid Paddu mengatakan pengaruh harga ikan diperkirakan akan mendorong inflasi, namun dia meyakini tidak akan sampai membuat lonjakan tinggi. Penyebabnya karena perilaku masyarakat Sulsel yang terbiasa mengubah pola konsumsinya ke makanan lain saat harga ikan melambung.

Dengan catatan, komoditas pangan seperti daging sapi, ayam, telur, dan sebagainya harus tersedia. Artinya pemerintah setempat harus bisa menjaga distribusinya hingga menjaga ketersediaan tetap ada saat harga ikan mulai naik.

Komoditas-komoditas ini diyakini bisa menyubstitusi pola konsumsi ikan masyarakat Sulsel sehingga mengendalikan inflasi yang berlebihan. Jika distribusi lancar, maka diperkirakan inflasi di kuartal III/2024 bisa tetap terjaga di kisaran 2,4% (yoy).

"Saat La Nina, mungkin orang tidak melaut sehingga suplai ikan akan terganggu dan akan mempengaruhi inflasi. Tapi karena ini sifatnya musiman, maka perilaku konsumsi masyarakat sudah terbiasa dengan perubahan siklus, misal beralih ke makanan seperti daging, ayam, telur. Makanya distribusi harus dijamin lancar," katanya kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Pemerintah Provinsi Sulsel, dikatakan Hamid, harus membantu menjaga distribusi dan pasokan bahan pangan ini. Komoditas pengganti ikan harus bisa berpindah dengan baik secara on time dari lokasi satu ke lokasi lainnya.

Selain memaksimalkan pengangkutan barang, jalanan di Sulsel juga harus segera diperbaiki hingga ke daerah-daerah pelosok.

"Kalau distribusinya lancar maka masyarakat tidak akan terganggu, tapi kalau distribusinya terganggu, maka harga ayam, telur dan lainnya juga jadi susah, inflasi Sulsel diperkirakan akan melonjak tinggi," paparnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) memberikan bantuan kepada korban gempa bumi di Kabupaten Batang. Sebanyak 300 sak semen dan 100 paket sembako diserahkan kepada masyarakat di Kalisalak, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.

Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengapresiasi bantuan yang diberikan tersebut. "Kami harapkan juga kepada pengusaha yang lain, kami imbau dalam kondisi seperti ini perlu memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena efek dari gempa bumi ini," ucap Nana dalam kunjungannya ke lokasi gempa di Kabupaten Batang, Rabu (10/7/2024).

Sebagai kawasan industri yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN), KITB memiliki visi untuk menjadi kawasan industri berkelanjutan. Direktur Utama KITB, Ngurah Wirawan, menyebut bantuan yang diberikan kepada korban gempa di Kabupaten Batang merupakan bentuk nyata dari kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar.

"Kami berharap bantuan ini dapat membantu masyarakat yang terdampak gempa untuk segera bangkit dan memulai kembali kehidupan mereka. KITB akan terus berkomitmen untuk mendukung masyarakat dalam kondisi apapun," jelas Ngurah dalam siaran siaran pers.

Selain bantuan kepada korban bencana alam, KITB juga giat memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Sebelumnya, bantuan berupa pelatihan bahasa Mandari diberikan secara gratis kepada 140 peserta yang tinggal di 4 desa penyangga dan beberapa karyawan tenant KITB.

Pelatihan berlangsung pada 6 Juni-4 Juli 2024. M. Burhan Murtaki, General Manager Corporate Secretary KITB, menjelaskan bahwa inisiatif tersebut menjadi bukti bahwa KITB tak hanya berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang, tetapi juga menjadi mitra penting bagi masyarakat sekitar.

Bisnis.com, BANDUNG--Mendekati Pilkada Serentak 27 November 2024, Penjabat Gubernur Bey Machmudin mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jabar tetap netral dan tidak terlibat politik praktis.

Bey meminta komitmen para ASN dengan menunjukkan integritasnya sebagai abdi negara dan abdi rakyat, dengan tidak terlibat sama sekali dalam percaturan politik.

Hak politik ASN sebagai warga negara, kata Bey, hanya bisa disalurkan di bilik suara pada hari pencoblosan, dan tidak ditunjukkan dalam keseharian apalagi sampai terekam di media sosial.

"Saya tidak basa-basi tentang azas dan netralitas ini," ujar Bey Machmudin saat Sosialisasi Netralitas ASN garapan Badan Kepegawaian Daerah Jabar bersama Dinas Kominfo yang dilakukan secara daring dalam IKP Talks, Rabu (10/7/2024).

"Kalau saya bicara netral, ya harus netral. Tidak perlu kita memihak atau berpihak," tambah Bey.

Menurutnya, ASN memiliki tugas pokok melayani masyarakat tanpa melihat latar belakang dan keberpihakan politik seseorang.

"Tugas dari ASN adalah melayani masyarakat dengan baik tanpa memperhatikan apapun juga (tanpa pandang bulu), untuk meningkatkan kesejahteraan," katanya.

Menurut Bey, edukasi kepada ASN penting dilakukan mengingat Pilkada Serentak tinggal lima bulan lagi. Karena itu sosialisasi kepada ASN hari ini digelar.

Selama tahapan pilkada terus berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bey meminta seluruh ASN tetap fokus bekerja dan tidak tergoda ikut campur dalam politik praktis.

Bey mengingatkan, sesuai UU ASN ada sanksi bagi setiap ASN terlibat politik praktis. Bagi yang melanggar akan dikenai sanksi disiplin.

"ASN yang tidak menaati kewajiban akan dikenakan dikenakan hukuman disiplin sebagai konsekuensi," kata Bey.

Bey juga memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai Pemprov Barat yang telah menjalankan netralitas dengan sangat baik pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sebelumnya.

"Terbukti dengan kemarin kita (Jabar) mendapat 'teguran' yang sangat rendah, artinya Bapak ibu dan teman-teman semua menjalankan dengan benar azas netralitas," ucapnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Ekspor nonmigas Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2024 mengalami penurunan di semua sektor jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur Yusniar Juliana menyatakan penurunan nilai ekspor ini berdampak pada hasil pertanian, industri, dan tambang dengan penurunan masing-masing sebesar 35,71%, 31,16%, dan 12,37%.

"Dibandingkan tahun sebelumnya, hasil industri mengalami penurunan nilai ekspor terdalam sebesar 18,54%, sementara nilai ekspor tambang dan hasil pertanian turun masing-masing sebesar 15,10% dan 4,40%," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (9/7/2024).

Penurunan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sektor-sektor utama di Kaltim dalam menjaga stabilitas ekspor di tengah kondisi pasar global yang fluktuatif.

Sementara itu, komoditas hasil tambang tetap menjadi andalan ekspor Kaltim dengan kontribusi sebesar 73,07% dari total nilai ekspor nonmigas pada periode Januari–Mei 2024.

Hasil industri dan migas masing-masing berkontribusi sebesar 16,57% dan 10,18%.

Di sisi lain, Yusniar mengungkapkan bahwa total nilai ekspor nonmigas Kaltim periode Januari–Mei 2024 ke kawasan ASEAN mencapai US$1,94 miliar dan berkontribusi sebesar 21,77% terhadap total ekspor nonmigas.

Sedangkan, kontribusi ekspor ke Uni Eropa relatif kecil, yaitu sebesar US$170,89 juta atau 1,91%.

Secara umum, total nilai ekspor nonmigas ke 13 negara tujuan utama pada Mei 2024 adalah sebesar US$1,56 miliar atau merosot sebesar US$206,79 juta (11,65%) dibandingkan April 2024.

Yusniar menyebutkan penurunan terbesar terjadi pada ekspor ke India, Tiongkok, dan Malaysia. "Ekspor ke India turun sebesar US$95,34 juta (23,38%), ke Tiongkok turun sebesar US$59,76 juta (10,30%), dan ke Malaysia turun sebesar US$48,38 juta (44,05%)," jelasnya.

Dia menuturkan bahwa ekspor nonmigas ke 13 negara tujuan utama turun sebesar 22,42% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya secara kumulatif Januari–Mei 2024.

“Tiongkok tetap menjadi negara tujuan ekspor utama dengan nilai ekspor sebesar US$2,88 miliar (32,20%), diikuti India dengan nilai sebesar US$1,64 miliar (18,36%), dan Filipina sebesar US$796,29 juta (8,90%),” pungkasnya.

Bisnis.com, MANADO - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berharap warga mewaspadai banjir material vulkanik Gunung Karangetang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara saat hujan deras.

"Saat ini hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur wilayah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara termasuk di Kabupaten Kepulauan Sitaro," kata Kepala Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi dan Maluku, Badan Geologi, Juliana DJ Rumambi di Manado, Kamis (11/7/2024).

Pascaerupsi pada beberapa waktu lalu, kata dia, material hasil erupsi Gunung Karangetang masih berada di puncak kawah serta lereng gunung.

Kondisinya sangat labil karena berada di kemiringan tertentu sehingga sewaktu-waktu bisa runtuh dan meluncur deras ke daerah lereng hingga kali atau sungai.

Kondisi material vulkanik juga semakin rentan runtuh manakala terjadi hujan dengan intensitas lebat di puncak kawah.

"Ini yang harus diwaspadai bersama warga yang tinggal di lereng gunung atau di bantaran sungai yang berhulu dari puncak kawah. Banjir material vulkanik bisa terjadi saat hujan deras," ujarnya.

Dia mencontohkan, pada banjir material vulkanik yang terjadi pada 17 Juni 2024 lalu yang menutupi akses jalan utama di kepulauan tersebut.

Saat banjir material vulkanik tersebut, akses jalan antara Kelurahan Ulu dan Kelurahan Ondong tertutup material batu dan pasir.

"Kami masyarakat meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca ekstrem saat ini, tetap waspada," ujarnya.

Dia juga berharap warga mematuhi radius bahaya Gunung Karangetang yang saat ini berstatus level II (waspada).

BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem di wilayah kabupaten dan kota Sulut termasuk Kabupaten Kepulauan Sitaro hingga 12 Juli 2024, esok.

Bisnis.com, JAKARTA -- TikTok kini resmi berkolaborasi dengan BUMN, PT Pos Indonesia meluncurkan Creator House, rumah kreatif untuk kreator berkolaborasi dengan UMKM dan masyarakat.

Berlokasi di pusat kota Jakarta, rumah kreatif yang didedikasikan TikTok bagi kreator, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan masyarakat luas ini ditujukan untuk mendorong terciptanya kreasi konten yang menghibur, inspiratif, serta memberi nilai tambah bagi komunitas TikTok di Indonesia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Erick Thohir mengatakan dalam sambutannya bahwa Kementerian BUMN mengapresiasi kerja sama antar TikTok dan Pos Indonesia.

Erick menyebut, pasar ekonomi digital Indonesia nilainya sudah mencapai Rp4.500 triliun, terbesar di Asia Tenggara dengan pendapatan per kapita US$10.000 dan PDB US$3,3 triliun. Angka ini diperkirakan masih akan naik pada 2045, membawa Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-4 atau ke-5 di dunia.

"Dengan potensi pertumbuhan yang besar, kami berharap adanya pemerataan pemanfaatan platform digital, terutama oleh generasi muda agar lapangan pekerjaan bisa semakin terbuka yang bisa melahirkan pengusaha muda baru," ujarnya, di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Erick juga berharap, kehadiran Creator House di gedung bersejarah milik PT Pos diharapkan bisa memacu para generasi muda untuk berkarya, berkolaborasi, dan memberikan dampak pada masyarakat untuk mendukung ekonomi digital di Indonesia.

"Dari data-data kita bisa lihat Gen Z yang hari ini di luar negeri sudah bisa menopang hidup ekonominya sendiri bahkan menjadi pengusaha baru. Di Indonesia masih tergantung dengan orang tuanya. Hadirnya Creator House ini harapannya juga jangan sampai majunya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang terbesar di dunia tidak mencerminkan pemerataan pendapatan," paparnya.

Selain itu, Erick juga berpesan kepada BUMN lain dan juga sektor swasta dan perusahaan yang akan memiliki minat untuk berinvestasi di Indonesia, apabila percaya dengan besarnya pasar Indonesia, agar jangan setengah-setengah berinvestasi di Indonesia.

"Jadi kalau bisa, kalau investasi di Thailand 1, di Indonesia investasi lah 3 atau 4. Indonesia akan menjadi top 5 ekonomi terbesar di dunia, jadi jangan membandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kita ini sudah jadi ekonomi terbesar," tegasnya.

Faizal R. Djoemadi, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), menambahkan bahwa kolaborasi bertajuk "TikTok | Pos Aja! Creator House" ini menjadi wujud nyata komitmen Pos Indonesia untuk mendukung kemajuan UMKM dan industri serta konten kreator di Indonesia.

"Kami percaya bahwa para kreator dan UMKM memiliki potensi luar biasa untuk menjadi penggerak ekonomi dan membawa perubahan positif bagi bangsa. TikTok | PosAja! Creator House hadir sebagai ruang dinamis yang akan menghubungkan para kreator, UMKM, dan komunitas lokal untuk berkolaborasi, mengembangkan ide-ide kreatif, dan menciptakan konten yang inspiratif,” ungkap Faizal.

Pos Indonesia sendiri saat ini mengelola lebih dari 3.000 aset properti yang dapat dimanfaatkan menjadi ruang yang lebih produktif. Sejak pertama kali membuka Gedung Filateli sebagai tempat berkumpulnya generasi muda pada 2021 dengan brand PosBloc, Pos Indonesia terus melakukan revitalisasi pada gedung-gedung bersejarah yang ada.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan resmi menyerahkan bonus Adipura sebesar Rp1,85 juta kepada 1.420 petugas kebersihan sebagai apresiasi atas perolehan Piala Adipura Kencana 2023.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sudirman Djaleksana menyatakan bonus tersebut telah direalisasikan sesuai janji Wali Kota pada acara halal bihalal April-Mei 2024.

“Hari ini bonus Adipura sesuai dengan capaian dari Dinas Lingkungan Hidup pada saat penilaian Adipura kemarin tahun 2023,” ujarnya di Balikpapan, Rabu (10/7/2024).

Dengan adanya bonus ini, para petugas kebersihan diharapkan semakin termotivasi dalam menjalankan tugas, sehingga Kota Minyak dapat senantiasa mempertahankan prestasi di bidang kebersihan lingkungan.

Kemudian, dia menjelaskan proses pencairan bonus ini berlangsung kurang lebih selama tiga bulan dan wali Kota secara simbolis menyerahkan bonus tersebut, yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing petugas kebersihan.

"Bonus langsung masuk rekening masing-masing, jadi tidak diterima cash," jelasnya.

Tahun ini, dia menyebutkan bonus Adipura mengalami peningkatan dari sebelumnya hanya Rp 1,5 juta. “Dalam dua tahun terakhir, nilai bonus Adipura meningkat kurang lebih Rp 350 ribu dari beberapa tahun lalu yang hanya Rp 1,5 juta.”

Dia berharap bonus ini dapat dimanfaatkan untuk hal-hal positif, terutama mengingat momen tahun ajaran baru yang memerlukan tambahan biaya untuk kebutuhan anak sekolah.

“Momen ini pas untuk penerimaan anak sekolah. Mungkin ada yang butuh tambahan untuk membelikan keperluan anak-anak sekolah, ini bisa digunakan untuk hal-hal yang positif,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menyerahkan penghargaan Adipura Kencana 2023 ke 7 kepada Kota Balikpapan bersama Kota Surabaya, Bontang, Bitung, dan Kabupaten Ciamis pada Maret 2024 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 7,0 guncang Tahuna pada 11 Juli 2024, 09:13:17 WIB.

Menurut data BMKG, pusat gempa berada di kedalaman 632 km dengan titik lokasi 6.14 LU - 123.28 BT.

Pusat gempa berada di baratlaut Tahuna

Gempa tersebut dirasakan (Skala MMI): II-III Halmahera Barat, II-III Halmahera Selatan, II-III Halmahera Tengah, II-III Taliabu, II-III Ternate.

Meski berkekuatan besar, BMKG menyatakan gempa itu tidak memicu tsunami.

Selain di Halmahera, Daryono kepala pusat mitigasi gempa dan tsunami BMKG mengatakan telah terjadi dua kali gempa guncang Bengkulu.

Pertama, Rabu 10 Juli 2024 pukul 22.32.42 WIB M5,5 dan kedua Kamis 11 Juli 2024 pukul 04.00.40 WIB M5,2.

Keduanya berpusat di front subduction. Jika berkekuatan besar gempa semacam ini dapat memicu terjadinya Tsunami Earthquake (tsunami senyap).

Bisnis.com, SEMARANG - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang mengeluarkan telah mengeluarkan amar putusan untuk gugatan dengan nomor perkara 10/G/2024/PTUN.SMG yang diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah.

Dalam amar putusan yang dikeluarkan pada Rabu (10/7/2024) tersebut, majelis hakim menolak sepenuhnya gugatan Apindo atas penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kota Semarang dan Kabupaten Jepara.

"Hasil putusan itu, karena ada gangguan sistem Mahkamah Agung, maka baru diberikan amar putusan. Yang jelas ini dimenangkan buruh. Bahwa gugatan Apindo itu prematur dan ditolak secara keseluruhan dan dihukum oleh majelis hakim untuk membayar semua biaya perkara," jelas Karmanto, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) yang juga menjadi perwakilan dari Pihak Tergugat Intervensi.

Karmanto menjelaskan bahwa elemen buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Tengah (Abjat) bakal terus mengawal gugatan Apindo yang kabarnya bakal mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya.

Sebagai informasi, dalam agenda pembacaan putusan hari ini, massa dari berbagai serikat buruh di Jawa Tengah ikut menggelar aksi solidaritas dan dukungan di depan halaman PTUN Semarang.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah, Aulia Hakim, memberikan apresiasi atas putusan hakim dalam persidangan. Terkait rencana banding yang bakal diajukan Apindo, Aulia memastikan bahwa buruh di Jawa Tengah siap untuk mengawal proses peradilan dengan menggelar aksi solidaritas di depan Kantor Apindo Jawa Tengah.

"Harusnya mereka (Apindo Jawa Tengah) paham bahwa kondisi Jawa Tengah masih terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran, daya beli buruh Jawa Tengah turun hampir 30%. Daya beli ketika turun, harusnya upah ini dinaikkan. Bukan diturunkan," kata Aulia kepada wartawan.

Sebelumnya, Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kongi, menyebut bahwa gugatan dengan nomor perkara 10/G/2024/PTUN.SMG dilayangkan pengusaha sebagai respons atas penetapan upah minimum tahun 2024 yang diluar ketentuan PP No.51/2023.

"Yang mengatur nilai alfa dan sebagainya, sudah ada rumusnya. Jadi semua kabupaten dan kota di Jawa Tengah menaati itu. Hanya di Kota Semarang dan Kabupaten Jepara yang menyimpang," jelas Frans saat dihubungi Bisnis pada Juni lalu.

Frans menyebut, UMK Jawa Tengah tahun 2024 yang disahkan melalui SK Gubernur No.561/57 Tahun 2023 bakal menjadi preseden yang buruk di periode mendatang.

"Harapan kami dikabulkan, untuk kepentingan ke depan. Supaya kalau rakyat disuruh patuh hukum, pemerintah juga harus begitu. Agar fair. Pemerintah harus memberikan teladan yang baik," ucapnya.

Bisnis.com, DENPASAR - Wali Kota Denpasar, Bali, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Denpasar.

Dalam pidatonya, Jaya Negara di Denpasar, Rabu (10/7/2024), mengatakan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024, pendapatan daerah Kota Denpasar yang sebelumnya dirancang sebesar Rp2,43 triliun lebih, maka setelah perubahan dirancang sebesar Rp2,79 triliun lebih atau bertambah sebesar Rp359,59 miliar lebih.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya dirancang sebesar Rp1,09 triliun lebih, setelah perubahan dirancang sebesar Rp1,32 triliun lebih atau bertambah sebesar Rp228,75 miliar lebih.

"PAD ini disumbang oleh pajak daerah setelah perubahan dirancang sebesar Rp1,1 triliun atau bertambah sebesar Rp200 miliar lebih. Retribusi daerah setelah perubahan dirancang sebesar Rp17,97 miliar lebih atau bertambah sebesar Rp2,56 miliar lebih," ujarnya.

Sementara Belanja Daerah Dalam Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 dirancang sebesar Rp3,26 triliun lebih atau bertambah sebesar Rp555,18 miliar lebih dari sebelumnya sebesar Rp2,70 triliun lebih.

Hal tersebut terdiri dari belanja operasi setelah perubahan dirancang sebesar Rp2,49 triliun lebih, belanja modal setelah perubahan dirancang sebesar Rp491,72 miliar lebih, belanja tidak terduga setelah perubahan dirancang sebesar Rp30,10 miliar lebih, dan Belanja Transfer setelah perubahan dirancang sebesar Rp247,60 miliar lebih.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede tersebut juga disampaikan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Terkait Rancangan KUA dan PPAS, pendapatan daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 dirancang sebesar Rp2,85 triliun lebih. Hal ini terdiri dari, pendapatan asli daerah dirancang sebesar Rp1,81 triliun lebih yang berasal dari pajak daerah dirancang sebesar Rp1,58 triliun lebih.

Retribusi daerah dirancang sebesar Rp12,49 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan dirancang sebesar Rp64,02 miliar lebih serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirancang sebesar Rp147,70 miliar lebih.

Sementara dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025, belanja daerah Kota Denpasar dirancang sebesar Rp3,39 triliun lebih yang terdiri dari, belanja operasi dirancang sebesar Rp2,49 triliun lebih.

Untuk belanja pegawai dirancang sebesar Rp1,45 triliun lebih, belanja barang dan jasa sebesar Rp874,23 miliar lebih, belanja subsidi sebesar Rp46,80 juta, belanja hibah sebesar Rp163,98 miliar lebih, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp5,11 miliar lebih.

"Saya mengharapkan koreksi yang konstruktif dalam pembahasan nanti, sehingga apa yang kita rumuskan akan memberikan hasil yang terbaik dalam pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Denpasar bersama Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede dan Wakil Ketua DPRD Denpasar Anak Agung Ketut Asmara Putra juga melakukan penandatanganan Pakta Integritas pemenuhan MCP (Monitoring Center for Prevention) dari KPK.