Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1, Sutarmidji dan Didi Haryono akan mempermudah akses pendidikan di pedalaman jika nanti terpilih menjadi pemimpin Kalbar.

"Ke sekolah harus menempuh jarak 3 jam perjalanan, kan kalau masuknya jam 7 pagi bisa telat. Ini harus kita selesaikan, saya membantu sekolah dengan tingkat kewenangan provinsi itu di SMA SMK. Jadi SMA dan SMK ini akan dibuat model kuliah. Sekolah induknya di Kecamatan, 1 sekolah itu maksimal 10 kelas 1, 1o kelas 2, 10 kelas 3. Yang 5 kelas di kecamatan, yang 5 kelasnya di desa, 1 kelas 1, 1 kelas 2, 1 kelas 3. Gurunya yang ke sana bukan muridnya yang ke situ supaya costnya tidak berat dan mereka tidak jauh. Iya kalau yang punya kendaraan, iya kalau punya duit untuk naik motor, kalau tidak nanti tidak sekolah," ungkap Sutarmidji saat menggelar jumpa pers usai mengikuti debat pertama Pilgub Kalbar pada 23 Oktober 2024.

Sutarmidji bilang solusi yang ditawarkannya ini juga untuk menghindari sistem zonasi yang saat ini kerap menjadi masalah di setiap tahun ajaran baru.

"Kemudian untuk menghindari juga zonasi, yang di desa tidak mungkin bisa masuk zonasi karena zonasi itu biasanya 34 kilo dari kecamatan. Jadi nanti sekolah pilihannya itu di kecamatan tapi di setiap desa itu ada, nanti gurunya yang ke sana, guru yang mobile. Nanti kita tambah uang transportnya, itu solusi," tambahnya.

Saat ini pendidikan memang menjadi prioritas pasangan nomor urut 1 tersebut. Pasangan Midji-Didi ini juga sudah menyiapkan 5 ribu beasiswa untuk mahasiswa di Kalbar.

Layanan internet berbasis satelit, Starlink, resmi hadir di Indonesia dan langsung menimbulkan kekhawatiran di kalangan penyedia telekomunikasi lokal. Teknologi Low Earth Orbit (LEO) yang dikembangkan oleh perusahaan milik Elon Musk ini berpotensi mengubah peta persaingan layanan internet di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel serat optik.

Starlink merupakan layanan internet yang memanfaatkan ribuan satelit kecil yang mengorbit rendah, sekitar 550 km dari permukaan bumi. Teknologi ini memungkinkan Starlink menyediakan koneksi internet berkecepatan tinggi dengan latensi rendah, bahkan di daerah yang sebelumnya tak terjangkau oleh jaringan konvensional. Dengan pendekatan tersebut, Starlink dapat menjawab tantangan aksesibilitas internet di berbagai wilayah Indonesia.

Dioperasikan melalui PT Starlink Service Indonesia, Starlink bertujuan memperluas jangkauan internet hingga ke pelosok negeri. Diluncurkan secara resmi pada 19 Mei 2024, bertepatan dengan acara World Wide Fund (WWF) di Bali, kehadiran Starlink sudah ditunggu sejak beroperasi terbatas pada 2021. Kala itu, layanan Starlink bekerja sama dengan Telkomsat, melayani kebutuhan sektor bisnis tertentu.

Starlink menargetkan daerah-daerah terpencil di luar Jawa, seperti Papua dan wilayah lain yang sulit dijangkau oleh kabel serat optik. Fokus pada wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) ini sejalan dengan misi Starlink untuk membuka akses digital bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.

Namun, di balik potensi peningkatan akses internet, Starlink menjadi ancaman serius bagi penyedia layanan telekomunikasi lokal. Dengan menawarkan kecepatan internet hingga 200-350 Mbps, jauh di atas rata-rata 22 Mbps yang ditawarkan penyedia lokal, dan potensi harga yang lebih terjangkau, Starlink bisa dengan cepat merebut pangsa pasar. Apalagi, jika harga layanannya lebih murah, bukan tidak mungkin pelanggan akan berpindah dari penyedia lokal ke Starlink, menimbulkan dampak negatif bagi industri telekomunikasi dalam negeri.

Hadirnya Starlink tidak hanya meningkatkan akses internet di daerah terpencil, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, dominasi Starlink di pasar Indonesia bisa menekan perusahaan telekomunikasi lokal, memaksa mereka menurunkan harga atau bahkan tersingkir dari persaingan, yang pada akhirnya dapat merusak kompetisi sehat di sektor ini.

Dengan perizinan yang hampir lengkap dan misi besar untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia, Starlink siap menjadi pemain utama dalam industri telekomunikasi dan secara signifikan mengubah peta internet di tanah air.

Akses kepada pendidikan merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh manusia yang hidup dalam sebuah masyarakat. Tidak terkecuali pada indigenous peoples atau masyarakat adat, hak ini juga menyangkut pada kehidupan mereka yang diakui secara internasional. Dalam kenyataannya, masyarakat adat sering kali menghadapi marginalisasi dalam sistem pendidikan formal.

Bagi masyarakat adat, pendidikan tentunya tidak hanya berkenaan dengan pengetahuan akademis, tetapi juga menjadi alat vital untuk mempertahankan bahasa, budaya, dan identitas mereka. Melalui penjabaran ini, dapat dipahami bagaimana hukum internasional, terutama melalui United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples atau Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), memastikan hak atas pendidikan yang relevan bagi masyarakat adat di seluruh dunia.

Pendidikan memainkan peran kunci dalam melestarikan identitas dan budaya masyarakat adat. Pasal 14 ayat (1) dari UNDRIP menegaskan hak masyarakat adat untuk mendirikan dan mengatur sistem pendidikan mereka sendiri dengan menggunakan metode pengajaran tradisional dan bahasa mereka sendiri :

Hal ini berarti masyarakat adat memiliki hak otonom untuk menentukan bagaimana pendidikan mereka diselenggarakan, baik melalui kurikulum yang mereka susun sendiri maupun cara pengajaran yang sesuai dengan tradisi mereka. Pendidikan yang berakar pada budaya lokal penting untuk memastikan keberlanjutan nilai-nilai komunitas mereka dari generasi ke generasi.

Selain hak untuk mendirikan sistem pendidikan mereka sendiri, masyarakat adat juga berhak mendapatkan akses pendidikan negara tanpa diskriminasi. Pasal 14 ayat (2) UNDRIP menegaskan bahwa setiap individu masyarakat adat, khususnya anak-anak, berhak atas pendidikan yang diselenggarakan oleh negara :

Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses pendidikan yang setara dan inklusif. Tidak boleh ada hambatan diskriminatif yang membatasi akses masyarakat adat terhadap sistem pendidikan formal, baik di tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.

Pasal 14 ayat (3) UNDRIP menegaskan pentingnya pendidikan yang mencerminkan bahasa dan budaya masyarakat adat, bahkan bagi mereka yang tinggal di luar komunitas adat:

Maknanya, negara harus memastikan bahwa anak-anak masyarakat adat yang tinggal di luar komunitas mereka tetap dapat mengakses pendidikan yang relevan dengan identitas budaya mereka. Ini dapat mencakup dukungan untuk bahasa asli dan pengajaran yang mencerminkan nilai-nilai tradisional.

Pendidikan masyarakat adat juga harus mencerminkan hak mereka atas martabat dan keragaman budaya. Pasal 15 ayat (1) UNDRIP menekankan pentingnya representasi budaya, sejarah, dan aspirasi masyarakat adat dalam pendidikan dan informasi publik :

Hal ini menjelaskan bahwa sistem pendidikan umum dan media publik harus menghormati dan mencerminkan keragaman budaya masyarakat adat. Dengan mencerminkan sejarah dan aspirasi mereka, pendidikan dapat menjadi alat untuk meningkatkan pemahaman antarbudaya dalam masyarakat luas.

Dalam Pasal 15 ayat (2), UNDRIP menegaskan pentingnya negara bekerja sama dengan masyarakat adat untuk memerangi prasangka dan diskriminasi:

Negara harus memastikan bahwa pendidikan juga mencakup pengajaran yang mempromosikan toleransi dan pengertian antara masyarakat adat dan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan menghargai perbedaan.

Penting bagi negara untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dalam memastikan hak pendidikan bagi masyarakat adat dilaksanakan secara nyata. Negara tidak hanya bertanggung jawab menyediakan akses, tetapi juga harus memastikan pendidikan tersebut relevan dan sesuai dengan budaya masyarakat adat. Konsultasi dan diskusi yang intens dengan masyarakat adat setempat adalah kunci untuk melindungi hak mereka atas pendidikan yang bermartabat.

Dengan adanya ketentuan dalam UNDRIP ini, diharapkan negara-negara di seluruh dunia dapat lebih memperhatikan dan melindungi hak pendidikan masyarakat adat. Pendidikan tidak hanya tentang mempersiapkan masyarakat adat untuk dunia modern, tetapi juga mempertahankan identitas mereka agar tetap hidup dan berkembang.