Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong perusahaan menerapkan sistem upah berbasis produktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan penerapan upah yang lebih adil.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 yang mengubah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, mewajibkan perusahaan untuk menyusun struktur dan skala upah berdasarkan produktivitas. Metode penyusunan struktur dan skala upah diserahkan kepada perusahaan, dengan pilihan mulai dari metode sederhana hingga metode yang lebih kompleks.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi menjelaskan pengupahan berbasis produktivitas sangat penting sebagai solusi untuk menciptakan keadilan bagi pekerja yang telah lama bekerja di perusahaan. Karena itu, pihaknya terus melakukan pembinaan dan mendorong perusahaan agar menerapkan dan menyusun struktur dan skala upah sehingga mampu menerapkan sistem pengupahan yang berbasis produktivitas.

Aryadi menekankan bahwa sistem pengupahan yang selama ini fokus pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sering kali tidak adil bagi pekerja berpengalaman yang memiliki kompetensi dan etos kerja tinggi. Sesuai Pasal 26 PP Nomor 51 Tahun 2023, formula perhitungan Upah Minimum mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk α). Setiap daerah memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang berbeda, sehingga parameter penentuan upah tidak bisa disamakan antara daerah yang berpenduduk banyak dengan daerah yang kecil atau terpencil.

“Selama ini masih banyak perusahaan yang menjadikan UMP dan UMK sebagai standar gaji/upah. Padahal, UMP-UMK hanya berlaku untuk pekerja baru,” tuturnya.

Aryadi menyebutkan bahwa berdasarkan data WLKP Online, jumlah perusahaan di NTB sebanyak 27.983, dan yang sudah menerapkan hanya 375 perusahaan. Harapannya, makin banyak perusahaan yang menerapkan upah berbasis produktivitas sehingga bisa mensejahterakan pekerja dengan upah yang layak, berkeadilan, dan berkelanjutan karena akan berdampak pada hubungan industrial yang harmonis.

Menurutnya hubungan industrial yang baik harus didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik bagi pekerja maupun perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan memiliki kewajiban untuk mematuhi norma ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah, sementara pekerja diharapkan dapat memberikan kontribusi produktif bagi perusahaan.

“Kami harus terus bergerak menuju pengupahan berbasis produktivitas. Perusahaan tidak mungkin membayar upah tinggi jika pekerjanya tidak produktif. Begitu juga sebaliknya, pekerja yang produktif tentu berhak mendapatkan upah yang sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan,” ujar Aryadi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) memutus menolak gugatan PDI-Perjuangan atas penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.

Putusan tersebut tertuang di dalam e-court PTUN DKI Jakarta nomor putusan 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

"Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima," tulis pernyataan putusan dalam SIPP yang diunggah pada Kamis (24/10).

Jubir PTUN DKI Jakarta, Irvan Mawardi mengatakan alasan majelis hakim menolak permohonan itu, lantaran permohonan yang diajukan PDI-Perjuangan tidak termasuk ke dalam tindakan atau perbuatan melawan hukum.

"Sehingga sengketa ini tak dapat dimaknai sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 dan juga tak termasuk sengketa hasil, bukan sengketa hasil Pemilu sebagaimana ketentuan UU nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 1986,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/10).

Berdasarkan catatan Bisnis, pihak PDI-Perjuangan melalui ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengajukan gugatan terhadap KPU pada, 2 April 2024 lalu. Gugatan tersebut, terdaftar dalam nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Dalam gugatannya, PDIP meminta kepada PTUN memerintahkan kepada KPU untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, PDIP juga meminta agar PTUN memerintahkan kepada KPU untuk tidak menerbitkan dan melakukan tindakan administratif apa pun sebagai bagian dari pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Ditambah lagi, PDIP juga meminta PTUN untuk memerintahkan KPU, membatalkan dan mencabut kembali Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tersebut.

Serta, memerintahkan KPU untuk mencabut dan mencoret Prabowo-Gibran, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana tercantum pada Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024.

Bisnis.com, DENPASAR — Asosiasi real estate di Bali menyambut positif program 3 juta rumah per tahun yang digulirkan oleh pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Provinsi, Anak Agung Ngurah Made Setiawan menjelaskan REI secara nasional maupun di Bali siap merealisasikan program rumah dari pemerintah. Secara nasional REI menargetkan realisasi 1,5 juta unit rumah, sedangkan REI Bali menargetkan 1.000 unit rumah.

"Program ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk rumah layak huni, terutama masyarakat yang belum memiliki rumah. Sasaran utamanya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, makanya sebagian besar program rumah tersebut rumah subsidi atau FLPP," jelas Setiawan kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Untuk kawasan perumahan FLPP di Bali berada di sejumlah kabupaten seperti Tabanan, Buleleng, hingga Jembrana. Sedangkan untuk wilayah Denpasar, dan Badung tidak bisa untuk perumahan FLPP karena harga tanah yang terlalu mahal, melampaui ketentuan atau aturan di FLPP.

REI optimistis minat rumah subsidi masih diminati oleh masyarakat Bali, terutama kalangan pekerja. Hal tersebut terlihat dari penjualan rumah subsidi 2024, dari 1.800 unit yang tersedia, sebagian besar sudah terserap oleh konsumen.

Setiawan menjelaskan, rumah komersil hingga villa juga penjualannya masih bagus, walaupun secara nasional daya beli sempat menurun akan tetapi hal tersebut tidak berdampak bagi penjualan properti di Bali.

Tren positif ini diproyeksikan akan berlanjut di 2025. Walaupun tidak menyebutkan angka secara spesifik, Setiawan melihat penjualan properti di Bali akan terus tumbuh di 2025, baik untuk rumah subsidi, komersil hingga villa.

Dibentuknya Kementerian Perumahan Rakyat dan Permukiman di era Prabowo untuk merealisasikan 3 juta rumah per tahun juga dinilai akan menggeliatkan industri properti di Indonesia termasuk di Bali. "Kami tetap optimistis sebagai pengusaha penjualan properti di Bali akan terus tumbuh," ujar Setiawan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Multi Spunindo Jaya (MSJA) mencapai prestasi tersendiri di industri nonwoven dengan menjadi 40 perusahaan terbaik di dunia.

Sebagai perusahaan asli Indonesia,Marketing Manager PT MSJA Oko Setiaboedi menerangkan bahwa pihaknya bersama 39 perusahaan terbaik versi The Nonwovens Industry Magazine pada September 2024 akan terus berinovasi memberikan kontribusi positif untuk pelanggan nonwoven di dalam negeri maupun mancanegara melalui teknologi yang dimilikinya.

"Keberhasilan ini kami dapatkan dari kegigihan dan komitmen kami dari seluruh departemen perusahaan yang saling berhubungan untuk menjadikan perusahaan kami memimpin industri nonwoven," ucapnya dalam keterangan tertulis. Kamis (24/10/2024).

Dengan menjunjung tinggi tata nilai perusahaan, Oko Setiaboedi menekankan MSJA akan terus memperhatikan kebutuhan pelanggannya dan memberikan solusi terkait permasalahan nonwoven dengan meningkatkan kualitas keryawannya melalui MSJA Academy.

"Kami memiliki nilai perusahaan yang selalu kami tanamkan kepada seluruh karyawan kami sehingga mereka memiliki pemahaman yang tepat terkait visi, misi dan corporate value perusahaan untuk menjaga agar tata nilai perusahaan yang kami tanamkan dapat berkelanjutan, " sambungnya.

Oko meyakini, inovasi pelanggan nonwoven untuk membuat produk jadi akan terus bergerak sehingga perusahaannya turut berinovasi memberikan layanan terbaik. "Kami yakin permintaan nonwoven dari semua pasar baik domestik maupun internasional akan terus meningkat," tegasnya.

Tak hanya fokus pada inovasi produk, MSJA juga memperhatikan pelestarian lingkungan untuk mendukung pemerintah Indonesia mengatasi perubahan cuaca ekstrem dan mencapai nol emisi karbon di tahun 2060, dengan melakukan pemasangan panel surya skala industri sebagai pembangkit listrik.

"Sejak April 2023 lalu hingga Agustus 2024, MSJA telah merealisasikan pengurangan emisi karbon sebesar kurang lebih 2,9 juta ton. Tentunya harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya agar kami dapat melanjutkan pembaharuan investasi, mesin-mesin produksi di beberapa tahun ke depan," terangnya.

Oko pun berharap kestablian politik internasional tetap terjaga agar perekonomian dunia tetap kondusif agar nilai investasi khususnya industri nonwoven dapat ditingkatkan untuk memenuhi pasar domestik maupun mancanegara.

Bisnis.com, SITUBONDO - Pemerintah Kabupaten Situbondo Jawa Timur telah mendaftarkan sekitar 60.000 jiwa warga setempat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, dengan demikian cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Situbondo per 1 November 2024 sudah tercapai.

"Sisa penduduk yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan sebanyak 60.000 jiwa dari jumlah penduduk 688.525 jiwa. Jadi, per November mereka sudah terdaftar," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dr Sandy Hendrayono kepada wartawan di Situbondo, Kamis (24/10/2024).

Dia menjelaskan, hal itu untuk menindaklanjuti implementasi Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 2022, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.

Dengan UHC ini, lanjut dia, maka seluruh masyarakat Situbondo sudah terjamin pembiayaan kesehatannya dan dapat memanfaatkan semua fasilitas kesehatan secara nasional dan pembiayaannya ditanggung penuh oleh BPJS Kesehatan.

Selain pemenuhan pembiayaan kesehatan masyarakat dengan UHC, kata Dokter Sandy, juga diperkuat melalui Program Sehat Gratis (Sehati).

"Program Sehati yang merupakan program pemerintah daerah ini tetap jalan dan akan memperkuat jaminan kesehatan masyarakat dengan menanggung pembiayaan pelayanan kesehatan yang tidak biayai oleh UHC -BPJS Kesehatan-," katanya.

Dokter Sandy juga menyampaikan, dengan Program Sehati masyarakat hanya cukup menunjukkan KTP elektronik atau kartu keluarga (KK) di setiap fasilitas kesehatan setempat.

"Termasuk seluruh warga Situbondo yang sudah didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan, mereka cukup membawa KTP elektronik," katanya.

Sandy Hendrayono menjelaskan pula bahwa kepesertaan masyarakat pada Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, baik penerima bantuan iuran pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini sudah mencakup seluruh warga di "Kota Santri Pancasila" itu.

"Dari penduduk Situbondo 688.525 jiwa, sekitar 330.000 jiwa di antaranya ditanggung pemerintah pusat, sedang sisanya pemerintah daerah dan mandiri," katanya.

Program Sehati berbasis KTP elektronik besutan Bupati Karna Suswandi, masih terus dilanjutkan pemerintah daerah setempat karena ada beberapa yang tidak bisa di-cover BPJS Kesehatan, di antaranya kecelakaan tunggal, terjatuh saat melakukan aktivitas non-pekerjaan seperti bersepeda, memancing, dan aktivitas harian lainnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang menggelar acara bimbingan teknis sekaligus sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada Kamis (24/10/2024). Kegiatan tersebut dihadiri oleh pelaku usaha, baik skala kecil, menengah, hingga besar dari berbagai sektor usaha.

Kepala DPMPTSP Kota Semarang, Diah Supartiningtias, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh pelaku usaha yang hingga hari ini belum mengisi atau mengalami kesulitan dalam mengisi LKPM. Untuk itu, para peserta bakal mendapat bimbingan langsung.

"Kami tugasnya membantu pelaku usaha untuk tetap bisa berusaha di Kota Semarang dengan nyaman. Antara lain kenyamanan itu ditempuh dengan adanya perizinan, adanya LKPM yang merupakan kewajiban," jelas Diah.

Diah berharap kegiatan tersebut dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku usaha untuk bertanya dan meminta bimbingan secara langsung. Selain itu, kegiatan bimbingan teknis tersebut juga diharapkan dapat ikut meningkatkan capaian realisasi investasi di Kota Semarang.

"Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara para pelaku usaha di lingkungan Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang dan membantu para pelaku usaha dalam melaporkan nilai investasi," ucap Diah.

LKPM sendiri merupakan kewajiban pelaku usaha yang periode pengisiannya terbagi menjadi dua. Untuk pelaku usaha kecil, LKPM wajib diisi setiap 6 bulan sekali. Sementara itu, bagi pelaku usaha skala menengah hingga besar, laporan tersebut wajib disampaikan setiap 3 bulan sekali.

Diah menegaskan bahwa pelaku usaha yang tidak memberikan laporan tersebut bakal dikenai sanksi. "Kalau sampai Teguran 3 tidak dipenuhi maka konsekuensinya kami bisa melakukan pencabutan izin, yang nanti operasional [usahanya] juga dianggap tidak sah," lanjutnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Allstay Hotel Semarang menghadirkan Aruma Catering yang menyajikan beragam menu untuk berbagai paket acara seperti meeting, wedding, workshop, dan acara lainnya.

Aruma Catering menawarkan sajian masakan rumahan yang kaya rempah. Ada dua paket menu baru yang disediakan, yakni Nasi Pincuk Package dan Nasi Dunak Desa Package.

Nasi Pincuk Package menyajikan berbagai pilihan hidangan tradisional khas Indonesia seperti ayam kemangi, ayam betutu, sambal goreng ati, ayam rica-rica, ayam lombok ijo dan masih banyak lagi. Dengan harga Rp15.000 per pincuk dengan minimal pembelian 30 pincuk, menu ini memberikan kenikmatan cita rasa lokal yang autentik dan memanjakan lidah.

Nasi Dunak Desa Package dibanderol seharga Rp300.000 nett dengan pilihan 3 macam menu lauk dan dapat disajikan 4-5 porsi per dunak. Paket ini menawarkan beragam hidangan dengan cita rasa khas masakan desa, menghadirkan pengalaman kuliner yang memuaskan dan sarat akan nuansa tradisional.

“Dengan hadirnya Aruma Catering di Allstay Hotel Semarang, para tamu dapat menikmati cita rasa khas rumahan yang jarang ditemukan di hotel-hotel lainnya. Hal ini menjadikan Allstay Hotel tidak hanya sebagai tempat menginap yang ideal bagi pelaku bisnis, tetapi juga tempat untuk mengeksplorasi kuliner Indonesia dengan keunikan tersendiri,” ujar Shodik Purwanta, Hotel Manager Allstay Hotel Semarang, Kamis (24/10/2024).

Sebagai hotel bintang tiga, Allstay Hotel Semarang juga menyediakan Bystro Restaurant yang menyajikan berbagai pilihan kuliner internasional.

Fasilitas lainnya yakni layanan laundry yang praktis dan fasilitas spa untuk relaksasi. Area parkir yang luas juga menjadi keunggulan, memberikan kemudahan bagi tamu yang membawa kendaraan pribadi.

Informasi lebih lanjut mengenai promo ataupun reservasi dapat dilakukan melalui nomor 0877-0060-1001 atau melalui Instagram @allstayhotel.

Bisnis.com, SEMARANG - PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex telah resmi berstatus pailit. Kabar tersebut muncul setelah Pengadilan Negeri (PN) Semarang mengeluarkan putusan atas perkara No.2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada 21 Oktober 2024 lalu.
"Intinya dulu pernah ada perdamaian, justru oleh pemohon diajukan pembatalan karena dalam perdamaian itu salah satu [pihak] mengingkari," ungkap Haruno Patriadi, Hakim sekaligus Juru Bicara PN Semarang, pada Kamis (24/10/2024).
Haruno menjelaskan bahwa dalam proses persidangan ditemukan fakta-fakta yang mendukung permohonan para pemohon. Sehingga hakim menjatuhkan putusan untuk mengabulkan pembatalan kesepakatan perdamaian.
Adapun duduk persoalan pailitnya Sritex tersebut bermula dari gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang sempat dilayangkan pada 2021 silam.

Pihak pemohon dan termohon sempat mencapai kesepakatan usai proses PKPU tersebut selesai, hal tersebut tercatat dalam Putusan PN Semarang No.12/Pdt.Sus PKPU/2021.PN.Niaga.Smg pada 25 Januari 2022 terkait Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi). "Batal perdamaian karena lalai dan jatuh pailit," jelas Haruno saat ditemui Bisnis.
Dalam perkara tersebut, PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian tidak hanya dengan Sritex namun juga PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, serta PT Primayudha Mandirijaya yang jadi anak perusahaan Sritex.
Saat ini Sritex dikabarkan tengah mempersiapkan permohonan kasasi. Perusahaan yang berpusat di Kota Surakarta itu punya waktu 14 hari sejak dibacakannya putusan, atau maksimal pada 8 November 2024 untuk mengajukan kasasi.
Pada perkembangan lain, Haruno mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2024 ini, masih ada beberapa perusahaan tekstil dan garmen lainnya yang tengah menjalani proses PKPU maupun sidang kepailitan. "Secara hitungan saya tidak terlalu hafal, intinya itu tersebar di Jawa Tengah karena PN Niaga Semarang ini membawahi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta," jelasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Daihatsu ikut memeriahkan gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di Kota Semarang yang berlangsung pada 23-27 Oktober 2024. Dalam pameran tersebut, Daihatsu memboyong tiga unit mobil yaitu Ayla, Rocky Crossfield, serta Xenia ADS.
"Xenia market terbesar masih di multi purpose vehicle (MPV), kemudian Ayla kan produk kami yang paling terjangkau dan rasanya hari ini masih cukup laku di area Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, kalau Rocky memang kami ingin menampilkan sesuatu yang berbeda," ucap Andrianto Saudin, Regional Head Jawa Tengah-DI Yogyakarta PT Astra International Daihatsu Sales Operation, pada Rabu (23/10/2024).
Kehadiran Daihatsu dalam acara GIIAS 2024 di Kota Semarang sendiri menjadi respons sekaligus bentuk apresiasi atas loyalitas konsumen di wilayah tersebut. Sebab, Kota Semarang serta Jawa Tengah telah menjadi kontributor utama penjualan produk Daihatsu.
Adapun pangsa pasar Daihatsu secara nasional diklaim berada di kisaran 26%. Produk low cost green car (LCGC) seperti lini Sigra dan Ayla menyumbang kontribusi penjualan terbesar.
Andrianto menjelaskan bahwa selama pameran berlangsung, pengunjung GIIAS 2024 di Kota Semarang bisa mengendarai unit test drive yang telah disediakan Daihatsu. Selain itu, bersamaan dengan periode promosi Daifest 2024, pihaknya juga telah menyiapkan berbagai keuntungan bagi konsumen.
"Jelas customer akan menikmati benefit seperti free [biaya] administrasi, diskon spesial, subsidi trade-in, dan gratis asuransi," jelas Andrianto. Selain itu, pengunjung juga berkesempatan untuk mengikuti undian Lucky Dip dengan hadiah yang beragam. Mulai kartu uang elektronik hingga logam mulai.
Adapun pada gelaran GIIAS 2024 di Kota Semarang, Andrianto menjelaskan bahwa Daihatsu telah mematok sejumlah target transaksi. "Ini kan cuma 5 hari, targetnya 90 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK)," ungkapnya.

Bisnis.com, MATARAM - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC menyatakan secara keseluruhan rata-rata tingkat okupansi hotel di Mandalika, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) selama triwulan III 2024 mencapai 70,73%.

"Hal ini mencerminkan daya tarik dan potensi pertumbuhan kawasan yang terus berkembang," kata Direktur Utama ITDC Ari Respati melalui keterangan tertulisnya di Mataram, Kamis (24/10/2024).

Selain itu, tingkat hunian di The Mandalika, Lombok Tengah, NTB selama Triwulan III 2024 juga menunjukkan hasil yang positif, didorong oleh strategi efektif dalam memanfaatkan momentum agenda seperti Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024.

Kemudian Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship (ARRC), Mandiri Mandalika Festival of Speed (MFoS) dan Cinema on The Beach.

"Kegiatan ini menjadi pembeda yang kuat bagi kawasan, menarik kunjungan wisatawan domestik dan internasional," katanya.

Ia mengatakan, hotel-hotel utama di kawasan ini, seperti Pullman, Raja, Montana, Novotel dan JM, mencatat tingkat hunian yang bervariasi. Bahkan, Montana dan Novotel berhasil mencapai okupansi lebih dari 90% pada Agustus 2024.

"Ini mengindikasikan tingginya minat wisatawan yang berkunjung di Mandalika," katanya.

Pertumbuhan kunjungan wisatawan di masing-masing kawasan yang kami kelola adalah hasil dari penerapan strategi jangka panjang ITDC dalam menciptakan kawasan pariwisata yang terintegrasi dan memiliki daya saing tinggi.

"Kami berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem pariwisata yang ada dengan meningkatkan infrastruktur, kualitas pelayanan, dan diversifikasi produk wisata, sehingga kawasan kami dapat terus bersaing di pasar global," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaludin Malady mengatakan, kegiatan di Sirkuit Mandalika itu tidak hanya ajang MotoGP Indonesia, namun digelar event Asia Road Racing Championship (ARRC), Mandalika Racing Series (MRS) dan ajang balap mobil.

"Ke depan kami berharap pihak ITDC tetap menggelar kegiatan di Sirkuit Mandalika yang dapat mengundang wisatawan untuk datang," katanya.

Ia mengatakan, target kunjungan wisatawan di NTB pada 2024 ini mencapai 2,5 juta wisatawan dan telah terealisasi sebanyak dua juta lebih wisatawan yang telah datang ke NTB hingga September 2024.

"Untuk target kunjungan wisatawan di 2023 telah tercapai yakni dua juta wisatawan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk menetapkan Ronald Tannur dan keluarganya sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan pihaknya masih mendalami sejumlah barang bukti yang sebelumnya disita untuk menentukan status hukum Ronald dan keluarganya di kasus dugaan suap tersebut.

"Jika nanti ditemukan bukti cukup bahwa uang itu dari Ronald Tanur atau keluarganya, akan kami tetapkan sebagai tersangka," ujarnya di Kejagung, Rabu (23/10/2024) malam.

Perlu diketahui, bukti yang telah disita oleh penyidik Kejagung yaitu uang tunai miliaran dengan sejumlah pecahan rupiah, dolar hingga yen. Totalnya, mencapai Rp20 miliar.

Kemudian, catatan transaksi hingga barang bukti elektronik turut disita penyidik Kejagung di kediaman keempat tersangka kasus suap ini.

Adapun, Abdul juga menyatakan bahwa uang tunai miliaran yang telah disita pihaknya itu diduga berkaitan dengan pemberian pengacara Ronald Tannur terhadap tiga hakim tersebut.

"Diduga kuat bahwa uang itu berasal dari pengacara Tannur. Itu dibuktikan dengan bagaimana dia transaksi tukar uang asing, bagaimana catatan yang ada, bagaimana barang bukti elektronik yang ada di sana," pungkasnya.

Sebagai informasi, tiga hakim yang telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Erintuah Damanik (ED), Mangapul (M), dan Heru Hanindyo (HH).

Ketiga hakim ini diduga telah melanggar Pasal 12 huruf c jo. Pasal 12 B jo. Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun, pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR) juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Lisa dipersangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, PALEMBANG – Target pendapatan daerah dari instrumen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) akan mengalami penurunan pada 2025 mendatang.

Target PKB yang sebelum dipatok sebesar Rp1,19 triliun, akan merosot menjadi Rp761,4 miliar pada 2025. Sementara untuk BBN-KB ditargetkan sebesar Rp797,8 miliar dari yang sebelumnya mencapai Rp1,08 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel, Achmad Rizwan menjelaskan penurunan itu disebabkan oleh penerapan opsen PKB dan BBNKB yang akan mulai berlangsung pada 5 Januari 2025 mendatang.

Dengan implementasi itu pembagian hasil pendapatan dari kedua instrumen akan lebih besar dialirkan ke pemerintah kabupaten kota sebesar 66% dari yang sebelumnya 30%.

“Jadi pembayaran PKB dan BBNKB oleh wajib pajak akan langsung [realtime] masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kabupaten kota. Tidak lagi masuk ke RKUD provinsi terlebih dahulu kemudian baru disalurkan ke daerah,” jelas Rizwan, dikutip Kamis (24/102023).

Adapun sebagai sumber pendapatan baru bagi Pemerintah Provinsi Sumsel yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang ditargetkan sebesar Rp27,87 miliar.

“Untuk opsen MBLB sepenuhnya akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumsel,” kata dia.

Sebagai informasi, sampai dengan 30 September 2024 realisasi PKB di Sumsel telah mencapai Rp871,18 miliar atau sekitar 72,68% dari target. Sedangkan untuk BBN-KB terealisasi senilai Rp813 miliar atau 75% dari sasaran.