Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memborong barang dagangan salah satu pedagang di Pasar Tradisional Kahayan, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Pasar Kahayan dikenal sebagai salah satu pasar tradisional yang aman dari bahan berbahaya dan telah mendapat predikat Pasar Aman dari BPOM pada tahun 2019.

Salah satu pedagang terlama di pasar itu yang bernama Siti Majidah mengemukakan bahwa tidak semua bahan pangan bisa masuk ke Pasar Kahayan. Pasalnya, ada seleksi yang sangat ketat untuk menjamin konsumen aman.

"Hanya bahan pangan terseleksi yang bisa dipasarkan di sini," tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (4/11).

Dia juga mengaku senang dan bahagia karena barang dagangannya dibeli oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Beli lombok satu kilo, berambang (bawang) satu kilo, beli asam satu kilo,” katanya.

Gibran juga turut mengunjungi SD Negeri 1 Langkai dan ikon Bundaran Besar Palangka Raya didampingi Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.

"Tadi seperti yang kita ketahui, beliau datang langsung ke Pasar Kahayan, terus ke SD dalam rangka program makan siang itu. Ini sangat luar biasa untuk program makan gratis ini, yang mana ada penggerakan ekonomi di situ," jelas Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, dikutip dari Antara, Senin.

Sugianto menyatakan pemerintah provinsi menyambut baik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah pusat dan siap mendukung serta menyukseskannya, apalagi memberikan dampak positif bagi daerah, termasuk dari sisi ekonomi.

"Beliau (Wakil Presiden) menanyakan perkembangan pembangunan di kawasan Bundaran Besar, sekaligus mengingatkan untuk menjaga kualitas pembangunan," tuturnya.

Sementara itu, agenda utama kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran ke Kalimantan Tengah, yakni menghadiri sekaligus membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VII Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tingkat Nasional pada Senin malam.

Adapun MTQ VII Korpri Nasional di Kalimantan Tengah ini diikuti sekitar 1.700 anggota Korpri dari 89 kafilah, terdiri dari pemerintah provinsi serta kementerian maupun lembaga.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) memutus menolak gugatan PDI-Perjuangan atas penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.

Putusan tersebut tertuang di dalam e-court PTUN DKI Jakarta nomor putusan 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

"Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima," tulis pernyataan putusan dalam SIPP yang diunggah pada Kamis (24/10).

Jubir PTUN DKI Jakarta, Irvan Mawardi mengatakan alasan majelis hakim menolak permohonan itu, lantaran permohonan yang diajukan PDI-Perjuangan tidak termasuk ke dalam tindakan atau perbuatan melawan hukum.

"Sehingga sengketa ini tak dapat dimaknai sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 dan juga tak termasuk sengketa hasil, bukan sengketa hasil Pemilu sebagaimana ketentuan UU nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 1986,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/10).

Berdasarkan catatan Bisnis, pihak PDI-Perjuangan melalui ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengajukan gugatan terhadap KPU pada, 2 April 2024 lalu. Gugatan tersebut, terdaftar dalam nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Dalam gugatannya, PDIP meminta kepada PTUN memerintahkan kepada KPU untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, PDIP juga meminta agar PTUN memerintahkan kepada KPU untuk tidak menerbitkan dan melakukan tindakan administratif apa pun sebagai bagian dari pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Ditambah lagi, PDIP juga meminta PTUN untuk memerintahkan KPU, membatalkan dan mencabut kembali Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tersebut.

Serta, memerintahkan KPU untuk mencabut dan mencoret Prabowo-Gibran, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana tercantum pada Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) memutus menolak gugatan PDI-Perjuangan atas penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.

Putusan tersebut tertuang di dalam e-court PTUN DKI Jakarta nomor putusan 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

"Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima," tulis pernyataan putusan dalam SIPP yang diunggah pada Kamis (24/10).

Jubir PTUN DKI Jakarta, Irvan Mawardi mengatakan alasan majelis hakim menolak permohonan itu, lantaran permohonan yang diajukan PDI-Perjuangan tidak termasuk ke dalam tindakan atau perbuatan melawan hukum.

"Sehingga sengketa ini tak dapat dimaknai sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 dan juga tak termasuk sengketa hasil, bukan sengketa hasil Pemilu sebagaimana ketentuan UU nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 1986,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/10).

Berdasarkan catatan Bisnis, pihak PDI-Perjuangan melalui ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengajukan gugatan terhadap KPU pada, 2 April 2024 lalu. Gugatan tersebut, terdaftar dalam nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Dalam gugatannya, PDIP meminta kepada PTUN memerintahkan kepada KPU untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, PDIP juga meminta agar PTUN memerintahkan kepada KPU untuk tidak menerbitkan dan melakukan tindakan administratif apa pun sebagai bagian dari pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Ditambah lagi, PDIP juga meminta PTUN untuk memerintahkan KPU, membatalkan dan mencabut kembali Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tersebut.

Serta, memerintahkan KPU untuk mencabut dan mencoret Prabowo-Gibran, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana tercantum pada Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024.

JAKARTA, investor.id - Presiden RI Prabowo Subianto mempersilakan kepada para menteri maupun kepala lembaga/badan khusus di Kabinet Merah Putih untuk keluar dari pemerintahan jika tidak mendukung program Makan Bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil.

Presiden Prabowo mengajak para menteri, kepala lembaga/badan khusus, serta pejabat setingkat menteri lainnya untuk bekerja dalam satu tim, mengingat program Makan Bergizi itu adalah bagian dari rencana kebangkitan bangsa Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan seluruh proyek strategis nasional (PSN) akan berada di bawah pemantauan agar selesai tepat waktu.

Gibran menegaskan bahwa dirinya sudah berbagi tugas dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu tugas yang diberikan Prabowo kepada Gibran yaitu memastikan semua pembangunan PSN berjalan sesuai timeline.

"Kita ini kan pembantunya Presiden, kita harus pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan ini bisa tereksekusi dengan baik, sesuai timeline yang ada," tuturnya usai meninjau makan gratis di SMAN 270 Jakarta Timur, Rabu (23/10).

Gibran mengatakan bahwa pihaknya juga sudah meninjau sejumlah PSN antara lain MRT, LRT serta Cibubur Youth Elite Sport Center (CYESC) di Cibubur Jakarta Timur setelah dirinya dilantik.

"Kemarin kita ngecek MRT, LRT, lalu ada tempat ini apa, sport center yang ada di Cibubur. Nanti kita akan cek tempat-tempat lain juga," katanya.

Dia menegaskan tidak akan berhenti untuk meninjau semua PSN di Indonesia sebelum diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto nanti.

"Yang jelas kita pastikan lokasi-lokasi ini terutama yang proyek strategis nasional ini agar bisa berjalan dengan baik sebelum diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo. Terima kasih ya. Terima kasih," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak akan tinggal di rumah dinas (rumdin) yang ada di Ibu Kota Negara atau IKN.

Kepada wartawan, Gibran ingin rumdinnya diperuntukkan untuk kegiatan warga dan menjamu tamu saja.

"Sebenarnya kalau rumah dinas tidak saya tinggali, memang untuk kegiatan warga," ujarnya kepada wartawan, Selasa (16/7/2024) lalu.

Namun tak hanya di IKN, Gibran juga mengaku tidak ingin tinggal di rumah dinas wakil presiden (wapres), yang ada di Jakarta.

Ia mengaku lebih nyaman tinggal di rumahnya pribadi. Terlebih ia tidak perlu mengemas barang untuk pindahan.

"Ya di Jakarta juga seperti hanya untuk menerima tamu. Saya di rumah sendiri saja. Tidak ada pertimbangan, kebiasaan saja," kata Gibran.

Adapun diketahui, Gibran juga tidak tinggal di rumah dinas Loji Gandrung saat masih menjabat sebagai wali kota Solo.

Rumah dinasnya itu pun sampai saat ini dibuka untuk kepentingan umum seperti foto-foto, nongkrong, menggunakan Wi-Fi, hingga pre-wedding.

Kebiasannya memilih tinggal di rumah pribadi yakni karena ia ingin membedakan tugas pemerintah dan pribadi.

Menurut Gibran, ia bisa menerima tamu di rumah dinas. Sedangkan untuk rumah pribadi tertutup untuk menerima tamu.