Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) tengah mengusulkan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat regulasi tersendiri yang mengatur asuransi kendaraan listrik.

Saat ini asuransi kendaraan listrik masih mengacu pada SEOJK nomor 06 tahun 2017 mengenai penetapan tarif pada lini usaha kendaraan bermotor dan harta benda. Dengan demikian tak dibedakan kendaraan konvensional maupun listrik.

Meski begitu, Ketua AAUI Budi Herawan melihat kemungkinan asuransi third party liability (TPL) yang akan diwajibkan pada 2025 nanti akan sama, tidak membedakan kendaraan listrik dengan konvensional.

"Tapi kalau saya lihatnya ini tanggung jawab di pihak ketiga risikonya sama, bisa terjadi di kendaraan listrik maupun kendaraan konvensional. Kemungkinan tidak ada perbedaan. Kemungkinan," kata Budi saat wawancara di kantornya, Senin (22/07/2024).

Asuransi pihak ketiga saat ini belum wajib. Manfaat ini merupakan perluasan jaminan dari produk polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia.

Saat ini pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi peraturan pelaksana dari amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mewajibkan asuransi TPL mulai 2025.

Beleid itu akan menetapkan termasuk iuran premi dan manfaat apa saja yang dicover di dalam asuransi wajib TPL ini.

Selain karena faktor risiko pihak ketiga yang sama, Budi memandang sebaran kendaraan listrik di Indonesia masih kecil. Oleh karena itu dia memperkirakan ketentuan-ketentuan asuransi TPL bagi kendaraan konvensional dan listrik akan disamaratakan.

"Kita lihat nanti konkretnya seperti apa. Kendaraan listrik kan hanya di kota-kota besar, kota-kota kecil belum mencakup," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Penisun (KE PPDP), Ogi Prastomiyono mengatakan OJK terus melakukan kajian atas penerapan tarif premi khususnya bagi kendaraan listrik.

"Dan [OJK] berencana melakukan penyempurnaan SEOJK 06/2017 dengan mempertimbangkan risiko-risiko khusus yang timbul pada kendaraan listrik seperti komponen baterai, risiko tegangan tinggi pada EV, risiko kecelakaan karena less noise pada kendaraan listrik, dan risiko kegagalan sistem pada kendaraan listrik," kata Ogi dalam jawaban tertulis konferensi pers DK OJK pada 28 Februari 2024.

Dia juga menjelaskan beberapa perusahaan asuransi telah memberikan dukungan dengan meluncurkan produk asuransi khusus untuk kendaraan listrik dengan menambahkan firur tambahan dari produk asuransi kendaraan konvensional.

"Penentuan total loss bagi kendaraan listrik juga menjadi dasar pertimbangan mengingat komponen baterai juga memiliki umur atau masa manfaat," kata Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat mengungkap bahwa tingginya pinjaman konsumtif masih tinggi dibandingkan sektor produktif di sektor fintech peer to peer (P2P) lending bukan tanpa alasan. Pinjaman sektor konsumtif fintech P2P lending pada Februari— Mei 2024 mencapai lebih dari 50%.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan salah satu faktornya adalah risiko peminjaman dana ke badan usaha lebih tinggi dibandingkan pinjaman ke perorangan. Adapun catatan OJK, tingkat gagal bayar badan usaha menyentuh angka 8%, sedangkan perorangan hanya 2%.

“Artinya risiko peminjaman di badan usaha lebih tinggi,” kata Huda kepada Bisnis pada Senin (22/7/2024).

Kedua, Huda mengatakan saat ini manfaat imbal balik di sektor konsumtif juga lebih besar dibandingkan sektor produktif. Adapun bunga harian sektor produktif mencapai 0,1 persen per hari, sedangkan sektor konsumtif 0,3%.

“Bagi lender ya mending investasikan ke sektor konsumtif dibandingkan produktif. Sebagai lender, maka ketika ada pilihan dengan risiko dengan bunga manfaat lebih tinggi, ya tentu pilih menyalurkan ke sektor konsumsi,” tutur Huda.

Ketiga, Huda menyebut sektor konsumtif ini memang pangsa pasarnya lebih besar. Sementara, sektor produktif terbatas untuk mikro dan ultra mikro. Namun demikian, Huda menyambut positif rencana OJK untuk menaikan batas atas pendanaan fintech P2P lending yang saat ini hanya mencapai Rp2 miliar. Huda melihat strategi tersebut mampu mendongkrak penyaluran ke sektor produktif karena cakupan pengusaha akan menjadi lebih luas.

Namun memang harus jadi catatan bahwa tidak semua platform P2P lending dapat menyalurkan pinjaman di atas Rp2 miliar. Huda mengatakan ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi yakni tingkat wanprestasi selama 90 hari (TWP90) tidak boleh lebih dari 5%.

Kemudian sudah memberikan dana ke sektor produktif lebih dari 50%, dan minimal modal tertentu yang harus dipenuhi. Syarat tersebut memberikan kepercayaan kepada lender untuk memberikan uangnya kepada borrower dengan jumlah yang besar.

“Wacana kenaikan pagu pendanaan dari Rp2 miliar ke Rp10 miliar harus dipertimbangkan untuk diterapkan karena manfaatnya ada,” ungkapnya.

Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Digital Heru Sutadi memandang bahwa kenaikan batas pendanaan tersebut dikhawatirkan justru meningkatkan gagal bayar. Pasalnya dengan pendanaan Rp2 miliar saja, isu gagal bayar fintech lending masih ada.

“Baiknya benahi dulu problem yang ada sekarang dan gagal bayar terselesaikan. Platform diedukasi tidak sembarangan kasih pinjaman, masyarakat sebagai konsumen juga dicerdaskan agar memanfaatkan pinjol untuk hal positif dan produktif,” katanya.

Bahkan, lanjut Heru, dia menyarankan layanan fintech P2P lending dimoratorium lebih dulu dan benahi semua aturan dan model pembiayaan. Menurutnya untuk meminjam ke fintech P2P lending harus ada penyaringan yang ketat termasuk pemanfaatannya seperti apa.

“Seperti di bank kan ada asesmen sebelum mendapat pinjaman, misal untuk pembiayaan proyek, proyeknya, di mana, pembayaran seperti apa dan sebagainya,” tandasnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Yasmine Meylia Sembiring kepada mengungkap bahwa pendanaan konsumtif khususnya multiguna diminati lantaran karakteristiknya yakni proses penyaluran yang cenderung lebih cepat dan mudah dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

“Di mana hal ini menarik bagi individu yang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan mendesak, dan membuat permintaan untuk pinjaman multiguna relatif tinggi, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkapnya.

Di sisi lain, OJK mengungkap bahwa kenaikan batas atas pinjaman fintech lending baru merupakan rencana peraturan OJK. Regulator masih menyempurnakan rancangan aturan tersebut dan mempertimbangkan pandangan dan masukan dari berbagai pihak. Penyempurnaan aturan ini juga sebagai salah satu tindak lanjut OJK atas amanah Undang-undang tentang Pengembangan Penguatan Sektor dan Keuangan (UU P2SK).

Kenaikan batas atas tersebut ada syaratnya yakni hanya untuk pendanaan produktif bukan konsumtif. Kedua penyelenggara harus memenuhi kriteria tertentu yakni TWP90 maksimum sebanyak 5%.

Pendanaan produktif yakni pembiayaan untuk usaha yang menghasilkan barang atau jasa termasuk usaha yang memberikan nilai tambah. Contohnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM( yang membutuhkan pinjaman modal usaha atau membantu cash flow perusahaan. Pada akhirnya, rencana ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia.

OJK mencatat penyaluran pembiayaan ke sektor produktif semakin menurun porsinya. Berdasarkan data statistik OJK pada Februari—Mei 2024, porsi pembiayaan ke sektor produktif semakin kecil yakni 45,52%, 33,61%, 31,86%, menjadi hanya 31,52%.

Merosotnya pembiayaan ke sektor produktif tersebut dijawab dengan penyiapan Peraturan OJK (POJK) mengenai batas maksimal penyaluran ke sektor produktif. Nantinya penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending bisa memberikan pinjaman lebih dari Rp2 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memberi bocoran peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana asuransi wajib third party liability (TPL) akan disetujui setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan sebenarnya pihaknya berharap PP tersebut bisa diterbitkan di sisa pemerintahan Presiden Jokowi ini.

"Kita tunggu semoga ditandatangani sebelum pelantikan Presiden baru [Prabowo]. Tapi dengar-dengar [ditandatangani] setelah presiden baru. Tunggu dulu deh," kata Budi saat wawancara di kantornya, Senin (22/-7/2024).

Budi enggan menyebut pihak yang memberikan informasi tersebut.

Asuransi wajib TPL ini menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam Pasal 39A Ayat 4 dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Programa Asuransi Wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah mendapat persetuan dari DPR.

Selanjutnya di dalam Pasal 339 ayat 1 dijelaskan peraturan pelaksanaan dari UU P2SK ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak UU P2SK ditetapkan, sehingga peraturan pelaksana asuransi wajib TPL ini memang ditetapkan paling lama di 2025.

Budi juga mengungkap, program asuransi wajib untuk asuransi TPL ini datang dari pemerintah. Sebelum menjadi amanat di dalam UU P2SK, dia bilang pemerintah telah melakukan studi ke negara-negara yang sudah menerapkan kewajiban asuransi TPL ini.

Asuransi wajib TPL ini menurutnya adalah bentuk bantuan kepada masyarakat dalam melakukan mitigasi risiko. Apalagi tingkat literasi dan inklusi asuransi di Indonesia masih sangat rendah.

Budi ingin meredam gejolak kekhawatiran dari masyarakat atas kewajiban asuransi TPL ini. Dia menyinggung bagaimana program tabungan rakyat (Tapera) juga mendapat respons serupa.

"Yang beredar masyarakat jangan terbebani seperti Tapera. Kita enggak sampai ke sana. Besaran kutipan iuran pun akan kita komunikasikan, berapa kemampuan dari masyarakat," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan aturan yang mengatur program asuransi wajib TPL.

Ogi menegaskan dalam persiapannya diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan.

"Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut," kata Ogi, Kamis (18/07/2024).

Ogi menjelaskan program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan.

"Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja penyaluran kredit perbankan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kian jeblok pada paruh pertama 2024. Di tengah tren perlambatan, kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) UMKM pun membengkak.

Berdasarkan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), perbankan telah menyalurkan kredit kepada segmen UMKM dengan nilai Rp1.375,2 triliun pada Juni 2024, hanya tumbuh 6,7% secara tahunan (year on year/yoy).

"Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM terutama ditopang kredit skala mikro 9,9% yoy," tulis laporan BI pada Senin (22/7/2024). Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit UMKM pada Juni 2024 dipengaruhi oleh kredit investasi 17,6% yoy dan kredit modal kerja 3,2% yoy.

Meski tumbuh, kinerja kredit UMKM pada Juni 2024 melambat dibandingkan bulan sebelumnya atau Mei 2024 yang tumbuh 7,3% yoy. Adapun, pada akhir tahun lalu atau Desember 2024, kredit UMKM telah tumbuh 7,9% yoy.

Porsi penyaluran kredit UMKM pun kian susut. Per Juni 2024, tercatat porsi kredit UMKM mencapai 18,57%, susut dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai porsi 18,71%.

Porsi kredit UMKM juga susut sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 di level 19,36%. Dengan begitu, porsi kredit UMKM kian jauh dari harapan Pemerintah yakni 30%.

Sebelumnya, Senior Faculty LPPI Amin Nurdin mengatakan jebloknya kinerja kredit UMKM dipengaruhi oleh belum 100% pulihnya bisnis UMKM pasca Covid-19. "Bank pun jadi lebih berhati-hati karena kondisi tersebut," katanya kepada Bisnis pada pekan lalu (18/7/2024).

Selain itu, jebloknya kinerja kredit UMKM pun dipengaruhi oleh NPL UMKM yang kian membengkak. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Mei 2024, rasio NPL UMKM mencapai level 4,27%, naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya atau April 2024 di level 4,26%.

NPL UMKM juga membengkak cukup tinggi sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih di level 3,71%.

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan NPL UMKM memang membengkak sepanjang tahun berjalan. Meski begitu, menurutnya perbankan sudah menyiapkan pencadangan yang cukup guna mengantisipasi dampak pembengkakan NPL segmen UMKM.

"Kabar baiknya bank-bank yang saat ini banyak menyalurkan kredit ke UMKM kondisinya mereka punya CKPN [cadangan kerugian penurunan nilai] kuat untuk cover risiko kredit UMKM," tutur Juda.

Sejumlah perbankan pun memang telah mencatatkan peningkatan NPL UMKM mereka pada tahun ini. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) misalnya mencatatkan penyaluran segmen kredit mikro sebesar Rp59,2 triliun per Maret 2024, naik 10,5% yoy. Segmen usaha kecil mencapai Rp12,1 triliun, naik 5,4% yoy. Lalu, segmen usaha menengah sebesar Rp8,3 triliun, naik 27,7% yoy.

NPL secara bank only di ketiga segmen ini mencatatkan kenaikan. Segmen mikro memiliki NPL per Maret 2024 sebesar 2,69% dari 2,24%. Kemudian, segmen usaha kecil sebesar 5,44% dari 4,45%, dan usaha menengah menjadi 2,21% dari 2,06%.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan perseroan telah memiliki strategi untuk menjaga NPL UMKM, di antaranya melalui penyaluran kredit secara selective growth, mendorong peningkatan recovery rate, serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik online maupun offline.

Ia mengatakan ke depan, BRI berharap adanya kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.

“Karena dua faktor tersebut menjadi driver utama pertumbuhan kredit UMKM yang menjadi kontributor utama dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di tengah kondisi makro ekonomi yang menantang,” ujarnya kepada Bisnis, pekan lalu (14/7/2024).

Selain itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) tercatat menyalurkan kredit ke segmen UKM mencapai Rp40,6 triliun per Maret 2024, turun 4,7% secara tahunan dari sebelumnya Rp42,5 triliun.

Adapun, secara bank only segmen medium perseroan memiliki NPL 5,9% stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, segmen usaha kecil mengalami kenaikan NPL menjadi 4% dari 2,5%.

Sementara, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan kredit UKM dan mikro sebesar Rp247,9 triliun per Maret 2024, naik dari Maret 2023 yang hanya Rp223,2 triliun.

Lebih lanjut, secara bank only segmen SME di BMRI memiliki NPL 1,02% per Maret 2024 dari tahun sebelumnya 0,93%. Kemudian, pada periode yang sama NPL segmen mikro mencapai 1,65% dari 1,15%.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) melalui Divisi Kepatuhan dan Hukum kembali mengadakan kegiatan Refreshment ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Acara ini diikuti oleh seluruh Divisi PT Askrindo secara bertahap untuk meningkatkan kesadaran karyawan dalam menghindari penyuapan.

ISO 37001:2016 adalah Standar Internasional yang dirancang untuk membantu organisasi dalam membangun, mengimplementasikan, memelihara dan meningkatkan program anti-penyuapan. Standar ini mencakup berbagai aspek penting, seperti kebijakan anti-penyuapan, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pelatihan dan kesadaran serta monitoring dan review. Dengan menerapkan ISO 37001:2016, organisasi dapat mendeteksi dan mencegah tindakan penyuapan yang dapat merusak reputasi dan integritas perusahaan.

Kun Wahyu Wardana selaku Direktur Kepatuhan, SDM dan Manajemen Risiko PT Askrindo menyampaikan bahwa membangun kesadaran dan pemahaman akan pentingnya ISO 37001.2016 SMAP sangatlah krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.

“Dengan adanya refreshment ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh karyawan PT Askrindo memiliki pengetahuan yang memadai dan siap menerapkan sistem manajemen anti-penyuapan dalam setiap aktivitasnya," ujar Kun.

Melalui Kegiatan ini, PT Askrindo dapat memastikan bahwa setiap karyawan dapat menjalankan kepatuhan terhadap sistem manajemen anti-penyuapan dan mampu menerapkannya dalam lingkungan kerja sehari-hari. Diharapkan juga agar perusahaan dapat terus menciptakan budaya kerja yang transparan dan bebas dari praktik-praktik penyuapan.

Ini merupakan bagian dari komitmen PT Askrindo untuk terus menjaga integritas dan reputasi perusahaan .

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp19,33 triliun per Juni 2024. Ragam strategi dijalankan emiten bank milik negara ini dalam menyalurkan KUR.

Adapun, penyaluran KUR dari Bank Mandiri telah menyasar lebih dari 122.000 debitur di seluruh Indonesia. Capaian nilai penyaluran KUR di Bank Mandiri hingga Juni 2024 itu telah mencapai 51,6% dari target KUR sepanjang 2024.

SEVP Micro & Consumer Finance Bank Mandiri Saptari mengatakan penyaluran KUR Bank Mandiri difokuskan pada sektor-sektor usaha yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pertanian menjadi sektor produksi dengan penyaluran tertinggi sepanjang 2024 yaitu Rp5,65 triliun atau 29,24% dari total KUR Bank Mandiri.

Lalu, sektor jasa produksi menjadi sektor produksi tertinggi selanjutnya dengan nilai kucuran Rp4,12 triliun atau sekitar 21,34% dari total penyaluran KUR Bank Mandiri pada 2024.

“Fokus utama penyaluran KUR Bank Mandiri adalah sektor produksi unggulan di masing-masing wilayah, seperti pertanian industri pengolahan atau jasa produksi,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin (22/7/2024).

Bank Mandiri pun menjalankan sejumlah strategi dalam penyaluran KUR tahun ini. Bank Mandiri misalnya menjalankan strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop sesuai strategi kewilayahan dengan mengoptimalkan kolaborasi menggarap value chain nasabah wholesale Bank Mandiri.

Bank Mandiri juga mendorong optimalisasi digital untuk memberikan percepatan layanan kepada calon debitur, mendorong daya saing UMKM dengan memberikan akses langsung UMKM ke ekosistem wholesale Bank Mandiri.

Selain itu, Bank Mandiri menyediakan layanan digitalisasi transaksi keuangan melalui Livin Merchant. Platform tersebut bisa dimanfaatkan sebagai aplikasi kasir (point of sales) yang langsung mendigitalisasi aktivitas transaksi dan menerima pembayaran langsung melalui sarana QRIS.

Bank Mandiri pun memperluas akses pembiayaan melalui program referral yang diikuti edukasi layanan dan transaksi keuangan melalui Mandiri Agen atau laku pandai yang terdapat di ekosistem bisnis pelaku UMKM. “Kami optimis dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah," tutur Saptari.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae melaporkan realisasi penyaluran KUR atas 41 Bank penyalur KUR per 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 mencapai Rp116,94 triliun atau meningkat 45,72% kepada 1,99 juta debitur.

Adapun, penyaluran KUR tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya tahun 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 yang mencapai Rp80,25 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -– Penyaluran kredit oleh perbankan di Indonesia pada paruh pertama tahun ini atau Juni 2024 telah mencapai Rp7.403,5 triliun. Penyaluran kredit terdorong oleh moncernya pinjaman dari pengusaha alias segmen korporasi.

Berdasarkan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), kredit yang disalurkan oleh perbankan pada Juni 2024 tetap tumbuh tinggi 11,5% secara tahunan (year on year/yoy), dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya atau Mei 2024 11,4%, yoy.

"Perkembangan kredit terutama didorong oleh pertumbuhan penyaluran kredit kepada debitur korporasi 16,2% yoy," tulis laporan BI pada Senin (22/7/2024).

Penyaluran kredit ke debitur korporasi pada Juni 2024 lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 15,9% yoy.

Adapun, penyaluran kredit kepada debitur perorangan tumbuh 6,4% yoy, melambat tipis dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 6,5% yoy.

Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan penyaluran kredit pada Juni 2024 dipengaruhi oleh perkembangan kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumsi.

Kredit modal kerja pada Juni 2024 tumbuh sebesar 10,9% yoy, relatif stabil dibandingkan pertumbuhan Mei 2024 10,8% yoy. Perkembangan kredit modal kerja bersumber dari pertumbuhan sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan, serta sektor pertambangan dan penggalian.

Kredit investasi pada Juni 2024 tumbuh sebesar 13,9% yoy, relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 13,8% yoy, terutama bersumber dari sektor industri pengolahan dan sejenisnya, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Sementara itu, kredit konsumsi tumbuh sebesar 10,4% yoy pada Juni 2024, lebih tinggi dari pertumbuhan Mei 2024 sebesar 10,1% yoy, terutama didorong oleh perkembangan kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), dan kredit multiguna.

Adapun, penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melambat pada Juni 2024 jadi tumbuh 6,7% yoy, setelah tumbuh sebesar 7,3% yoy pada bulan sebelumnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan kredit perbankan juga ditopang oleh strategi realokasi alat likuid perbankan ke penyaluran kredit yang berlanjut dan didukung oleh kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) BI.

BI sendiri optimistis kinerja kredit perbankan masih tetap moncer hingga akhir tahun ini. "Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit 2024 ada pada batas atas, kisaran 10%-12%," ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada pekan lalu (17/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah konglomerat atau crazy rich Indonesia seperti Hartono bersaudara hingga Chairul Tanjung memiliki portofolio bisnis di sektor perbankan. Bahkan, tahun ini direncanakan dua bank masing-masing milik konglomerat akan merger.

Kedua bank yang akan merger adalah PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) milik taipan Hary Tanoesoedibjo dengan PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) milik James Riady.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance memastikan PT Mandala Multifinance Tbk. (MFIN) tetap tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur Adira Finance Sylvanus Gani Mendrofa menyebut, pemegang saham pengendali yakni MUFG Bank Ltd., tengah dalam proses untuk memborong sisa saham publik MFIN dengan harga Rp3.297 per lembar.

"Sampai saat ini, menurut MUFG, kami ingin masih dalam rencana dan siatuasi yang tetap sama dengan saat ini, sebagai listed-company," kata Gani kepada Bisnis, Senin (22/07/2024).

MUFG telah mengumumkan melaksanakan tender offer sisa saham MFIN. Perusahaan keuangan raksasa asal Jepang itu menyiapkan Rp1,69 triliun.

Tender sukarela itu dijalankan setelah MUFG dan Adira Finance rampung mengakuisisi Mandala Finance pada 13 Maret 2024 . Kepemilikan MUFG dan cucu usahanya itu melalui Bank Danamon secara berurutan sebesar 70,16% dan 10%.

MUFG menawarkan tender sukarela rampung dalam 30 hari. Periode penawarannya dilakukan pada 23 Juli-21 Agustus 2024 dan tanggal terakhir pembayaran pada 28 Agustus 2024.

Sedangkan dalam prospektusnya, MUFG belum memutuskan apakah setelah tender offer akan menjadikan Mandala Finance perusahaan tertutup atau tetap menjadi perusahaan terbuka.

Namun demikian, jika aksi korporasi lanjutan dilakukan, perusahaan memastikan akan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun untuk kinerjanya, MFIN telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp3,2 triliun pada semester I/2024, melesat 17% secara yahunan (year-on-year/yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Kontributor terbesar dalam pembiayaan tersebut didominasi oleh pembiayaan motor baru dan bekas. Selain itu juga pembiayaan multiguna untuk berbagai kebutuhan salah satunya sebagai modal kerja sektor produktif UMKM khususnya segmen usaha berskala mikro dan kecil.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance memastikan PT Mandala Multifinance Tbk. (MFIN) tetap tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur Adira Finance Sylvanus Gani Mendrofa menyebut, pemegang saham pengendali yakni MUFG Bank Ltd., tengah dalam proses untuk memborong sisa saham publik MFIN dengan harga Rp3.297 per lembar.

"Sampai saat ini, menurut MUFG, kami ingin masih dalam rencana dan siatuasi yang tetap sama dengan saat ini, sebagai listed-company," kata Gani kepada Bisnis, Senin (22/07/2024).

MUFG telah mengumumkan melaksanakan tender offer sisa saham MFIN. Perusahaan keuangan raksasa asal Jepang itu menyiapkan Rp1,69 triliun.

Tender sukarela itu dijalankan setelah MUFG dan Adira Finance rampung mengakuisisi Mandala Finance pada 13 Maret 2024 . Kepemilikan MUFG dan cucu usahanya itu melalui Bank Danamon secara berurutan sebesar 70,16% dan 10%.

MUFG menawarkan tender sukarela rampung dalam 30 hari. Periode penawarannya dilakukan pada 23 Juli-21 Agustus 2024 dan tanggal terakhir pembayaran pada 28 Agustus 2024.

Sedangkan dalam prospektusnya, MUFG belum memutuskan apakah setelah tender offer akan menjadikan Mandala Finance perusahaan tertutup atau tetap menjadi perusahaan terbuka.

Namun demikian, jika aksi korporasi lanjutan dilakukan, perusahaan memastikan akan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun untuk kinerjanya, MFIN telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp3,2 triliun pada semester I/2024, melesat 17% secara yahunan (year-on-year/yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Kontributor terbesar dalam pembiayaan tersebut didominasi oleh pembiayaan motor baru dan bekas. Selain itu juga pembiayaan multiguna untuk berbagai kebutuhan salah satunya sebagai modal kerja sektor produktif UMKM khususnya segmen usaha berskala mikro dan kecil.

Bisnis.com, JAKARTA - Ada setidaknya 4 bank digital di Indonesia yang memberikan bunga deposito di atas 7% per tahun.

Bunga bank menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan nasabah ketika henda menyimpan uang.

Sebab semakin besar bunga yang diberikan bank, maka akan semakin banyak pula nilai tambah dari tabungan nasabah.

Sejauh ini, ada beberapa bank digital yang mampu memberikan bunga di atas 7% per tahun. Jelas ini lebih tinggi daripada apa yang ditetapkan Bank Indonesia.

Sebagaimana diketahui, suku bunga deposito perbankan masih mencatatkan peningkatan seiring dengan keputusan Bank Indonesia (BI) menaikan suku bunga acuan ke level 6,25% pada April 2024 lalu.

Berikut adalah bank digital yang memberikan bunga deposito di atas 7% per tahun:

1. Bank Saqu

Bank Saq menawarkan fitur Busposito. Fitur ini memungkinkan pembukaan deposito bersama, makin banyak yang ikut, maka tawaran bunga makin tinggi. Di sini, bunga simpanan bisa mencapai 7%.

2. Bank Neo Commerce

Bank Neo Commerce menawarkan bunga yang beragam. Misalnya saja deposito WOW 7 hari mendapatkan suku bunga 5,5% per tahun.

Sementara WOW 1 bulan 6,5% per tahun, dan WOW 3 bulan 7% per tahun. Kemudian, suku bunga WOW 6 bulan mendapatkan imbal hasil 7,5% per tahun serta WOW 12 bulan mencapai 8% per tahun.

3. Krom Bank

Krom Bank menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi untuk menarik lebih banyak nasabah. Suku bunga deposito ditawarkan hingga 8,75% per tahun.

4. Bank Amar

Bank Amar menawarkan bunga di atas 7,5 % untuk tenor 18 bulan perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengubah susunan Direksi seiring dengan penugasan baru Dikdik Yustandi sebagai Komisaris Independen PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan.

Kepala Divisi Sekretariat Lembaga LPEI Dyza Rochadi mengungkap perubahan susunan jajaran pengurus LPEI tertuang pada Keputusan Dewan Direktur melalui surat Nomor 0005/KDD/07/2024 dan KDD No. 0006/KDD/07/2024 tanggal 19 Juli 2024.

Dyza menambahkan LPEI memberikan penghargaan kepada Dikdik Yustandi atas dedikasi dan sumbangsih yang diberikan selama bertugas sebagai Direktur Pelaksana Bisnis LPEI dalam memajukan ekspor Indonesia.

"Dewan Direktur, Manajemen dan segenap jajaran LPEI mengucapkan selamat bertugas dan sukses kepada Dikdik Yustandi yang mengemban amanah baru sebagai Komisaris PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Semoga beliau dapat menjalankan amanah tersebut dengan memberikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa," kata Dyza dalam keterangan resmi, Senin (22/7/2024).

Dyza menyebut posisi direktur bisnis LPEI saat ini dirangkap oleh Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Maqin U. Norhadi sampai dengan terpilihnya Direktur Pelaksana Bisnis definitif yang baru.

Beriku ini susuan pengurus LPEI

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif: Rijani Tirtoso

Anggota Dewan Direktur:

1. Suminto

2. Yon Arsal

3. Kasan

4. Arus Gunawan

5. D. James Rompas

Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis merangkap Plt Direktur Pelaksana Bisnis: Maqin U Norhadi

Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional & Teknologi Informasi : Agus Windiarto

Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan & Sumber Daya Manusia: Chesna

F. Anwar

Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit: Sam Male