Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasaraharja Putera mendukung rencana pemerintah dalam mewajibkan motor dan mobil menggunakan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau Third Party Liability (TPL) pada tahun depan. Asuransi tersebut menanggung risiko pihak ketiga apabila kendaraan menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Pada Juli silam, Jasaraharja Putera telah mengenalkan produk asuransi terbarunya yakni JRP—TPL Pro. Produk tersebut memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan. Produk ini hadir sebagai pelengkap dari perlindungan yang selama ini hanya mencakup body injury melalui Jasa Raharja.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, mengatakan bahwa produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kerugian akibat kecelakaan. Hal itu disampaikannya usai Press Conference dan Penandatangan Kerja Sama Strategis antara Ikatan Motor Indonesia (IMI) dengan Indonesia Financial Group (IFG), Jasa Raharja Putera (JRP), dan Wuling Maju Motor Group di Jakarta.

"Sebenarnya TPL ini adalah produk yang sudah lama ya, contohnya misalnya sekarang kalau ada kecelakaan di jalan raya, kan orang yang ditabrak itu kan sudah dijamin, tapi dijamin oleh Jasa Raharja itu body injury-nya. Nah, kami inisiasi untuk property damage-nya, untuk risiko terhadap masyarakat yang kadang pihak ketiganya, itu yang dikelola oleh Jasa Raharja Putra. Jadi gabungan, jadi body injury itu adalah dikelola oleh Jasa Raharja, property damage-nya itu dikelola oleh Jasa Raharja Putera," ujar Abdul, Kamis (24/10/2024).

Abdul mengungkapkan bahwa biaya iuran untuk perlindungan TPL sangat terjangkau. Adapun untuk motor, iurannya hanya sekitar Rp20.000 per kendaraan per tahun, dan untuk mobil sekitar Rp100.000. Abdul mengatakan saat ini pihaknya juga menggandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk memperluas TPL sebelumnya akhirnya diwajibkan.

Dia menyebut produk ini juga diintegrasikan dengan teknologi terbaru, memudahkan klaim dan pelayanan melalui aplikasi milik IMI yakni Gaspol. Di mana dengan dukungan Artificial Intelligence (A), proses klaim akan sangat sederhana dan cepat.

"Kami juga memiliki kerja sama dengan bengkel-bengkel serta layanan rescue dari IMI," kata Abdul.

Di sisi lain, Wakil Ketua IMI Rifat Sungkar mengungkap pihaknya pun mendukung penuh inisiasi TPL ini. Dia menjelaskan bahwa di banyak negara, asuransi tersebut sudah menjadi standar.

"Di luar negeri itu seluruh pemilik kendaraan itu punya asuransi untuk property liability, dan kami yakin banget kami punya pattern yang tepat. Saya rasa Jasa Raharja Putra memberikan manfaat yang besar bagi pengguna jalan," katanya.

Rifat menekankan pentingnya kesadaran untuk memiliki perlindungan tersebut, meskipun belum ada aturan wajib. Dia juga menekankan terkait dengan premi yang terjangkau terkait dengan perlindungan tersebut.

"Harganya murah, tidak sampai Rp3.000 per hari, dan perlindungan yang diberikan sangat berlapis. Ini adalah langkah yang seharusnya menjadi standar bagi seluruh pemilik kendaraan di Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum dapat berbicara banyak terkait dengan implementasi asuransi wajib TPL untuk kendaraan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) aturan tersebut.

"Asuransi wajib, domainnya, domain pemerintah. Jadi OJK hanya mengikuti nanti apa yang diatur dalam peraturan pemerintahnya.Jadi kita tunggu saja nanti lah kalau asuransi wajib," katanya ditemui usai acara Literasi dan Konferensi Pers Hari Asuransi oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober kemarin.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasaraharja Putera mendukung rencana pemerintah dalam mewajibkan motor dan mobil menggunakan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau Third Party Liability (TPL) pada tahun depan. Asuransi tersebut menanggung risiko pihak ketiga apabila kendaraan menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Pada Juli silam, Jasaraharja Putera telah mengenalkan produk asuransi terbarunya yakni JRP —TPL Pro. Produk tersebut memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan. Produk ini hadir sebagai pelengkap dari perlindungan yang selama ini hanya mencakup body injury melalui Jasa Raharja.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, mengatakan bahwa produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kerugian akibat kecelakaan. Hal itu disampaikannya usai Press Conference dan Penandatangan Kerja Sama Strategis antara Ikatan Motor Indonesia (IMI) dengan Indonesia Financial Group (IFG), Jasa Raharja Putera (JRP), dan Wuling Maju Motor Group di Jakarta.

"Sebenarnya TPL ini adalah produk yang sudah lama ya, contohnya misalnya sekarang kalau ada kecelakaan di jalan raya, kan orang yang ditabrak itu kan sudah dijamin, tapi dijamin oleh Jasa Raharja itu body injury-nya. Nah, kami inisiasi untuk property damage-nya, untuk risiko terhadap masyarakat yang kadang pihak ketiganya, itu yang dikelola oleh Jasa Raharja Putra. Jadi gabungan, jadi body injury itu adalah dikelola oleh Jasa Raharja, property damage-nya itu dikelola oleh Jasa Raharja Putera," ujar Abdul, Kamis (24/10/2024).

Abdul mengungkapkan bahwa biaya iuran untuk perlindungan TPL sangat terjangkau. Adapun untuk motor, iurannya hanya sekitar Rp20.000 per kendaraan per tahun, dan untuk mobil sekitar Rp100.000. Abdul mengatakan saat ini pihaknya juga menggandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk memperluas TPL sebelumnya akhirnya diwajibkan.

Dia menyebut produk ini juga diintegrasikan dengan teknologi terbaru, memudahkan klaim dan pelayanan melalui aplikasi milik IMI yakni Gaspol. Di mana dengan dukungan Artificial Intelligence (A), proses klaim akan sangat sederhana dan cepat.

"Kami juga memiliki kerja sama dengan bengkel-bengkel serta layanan rescue dari IMI," kata Abdul.

Di sisi lain, Wakil Ketua IMI Rifat Sungkar mengungkap pihaknya pun mendukung penuh inisiasi TPL ini. Dia menjelaskan bahwa di banyak negara, asuransi tersebut sudah menjadi standar.

"Di luar negeri itu seluruh pemilik kendaraan itu punya asuransi untuk property liability, dan kami yakin banget kami punya pattern yang tepat. Saya rasa Jasa Raharja Putra memberikan manfaat yang besar bagi pengguna jalan," katanya.

Rifat menekankan pentingnya kesadaran untuk memiliki perlindungan tersebut, meskipun belum ada aturan wajib. Dia juga menekankan terkait dengan premi yang terjangkau terkait dengan perlindungan tersebut.

"Harganya murah, tidak sampai Rp3.000 per hari, dan perlindungan yang diberikan sangat berlapis. Ini adalah langkah yang seharusnya menjadi standar bagi seluruh pemilik kendaraan di Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum dapat berbicara banyak terkait dengan implementasi asuransi wajib TPL untuk kendaraan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) aturan tersebut.

"Asuransi wajib, domainnya, domain pemerintah. Jadi OJK hanya mengikuti nanti apa yang diatur dalam peraturan pemerintahnya.Jadi kita tunggu saja nanti lah kalau asuransi wajib," katanya ditemui usai acara Literasi dan Konferensi Pers Hari Asuransi oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober kemarin.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) tengah mengusulkan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat regulasi tersendiri yang mengatur asuransi kendaraan listrik.

Saat ini asuransi kendaraan listrik masih mengacu pada SEOJK nomor 06 tahun 2017 mengenai penetapan tarif pada lini usaha kendaraan bermotor dan harta benda. Dengan demikian tak dibedakan kendaraan konvensional maupun listrik.

Meski begitu, Ketua AAUI Budi Herawan melihat kemungkinan asuransi third party liability (TPL) yang akan diwajibkan pada 2025 nanti akan sama, tidak membedakan kendaraan listrik dengan konvensional.

"Tapi kalau saya lihatnya ini tanggung jawab di pihak ketiga risikonya sama, bisa terjadi di kendaraan listrik maupun kendaraan konvensional. Kemungkinan tidak ada perbedaan. Kemungkinan," kata Budi saat wawancara di kantornya, Senin (22/07/2024).

Asuransi pihak ketiga saat ini belum wajib. Manfaat ini merupakan perluasan jaminan dari produk polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia.

Saat ini pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi peraturan pelaksana dari amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mewajibkan asuransi TPL mulai 2025.

Beleid itu akan menetapkan termasuk iuran premi dan manfaat apa saja yang dicover di dalam asuransi wajib TPL ini.

Selain karena faktor risiko pihak ketiga yang sama, Budi memandang sebaran kendaraan listrik di Indonesia masih kecil. Oleh karena itu dia memperkirakan ketentuan-ketentuan asuransi TPL bagi kendaraan konvensional dan listrik akan disamaratakan.

"Kita lihat nanti konkretnya seperti apa. Kendaraan listrik kan hanya di kota-kota besar, kota-kota kecil belum mencakup," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Penisun (KE PPDP), Ogi Prastomiyono mengatakan OJK terus melakukan kajian atas penerapan tarif premi khususnya bagi kendaraan listrik.

"Dan [OJK] berencana melakukan penyempurnaan SEOJK 06/2017 dengan mempertimbangkan risiko-risiko khusus yang timbul pada kendaraan listrik seperti komponen baterai, risiko tegangan tinggi pada EV, risiko kecelakaan karena less noise pada kendaraan listrik, dan risiko kegagalan sistem pada kendaraan listrik," kata Ogi dalam jawaban tertulis konferensi pers DK OJK pada 28 Februari 2024.

Dia juga menjelaskan beberapa perusahaan asuransi telah memberikan dukungan dengan meluncurkan produk asuransi khusus untuk kendaraan listrik dengan menambahkan firur tambahan dari produk asuransi kendaraan konvensional.

"Penentuan total loss bagi kendaraan listrik juga menjadi dasar pertimbangan mengingat komponen baterai juga memiliki umur atau masa manfaat," kata Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memberi bocoran peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana asuransi wajib third party liability (TPL) akan disetujui setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan sebenarnya pihaknya berharap PP tersebut bisa diterbitkan di sisa pemerintahan Presiden Jokowi ini.

"Kita tunggu semoga ditandatangani sebelum pelantikan Presiden baru [Prabowo]. Tapi dengar-dengar [ditandatangani] setelah presiden baru. Tunggu dulu deh," kata Budi saat wawancara di kantornya, Senin (22/-7/2024).

Budi enggan menyebut pihak yang memberikan informasi tersebut.

Asuransi wajib TPL ini menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam Pasal 39A Ayat 4 dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Programa Asuransi Wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah mendapat persetuan dari DPR.

Selanjutnya di dalam Pasal 339 ayat 1 dijelaskan peraturan pelaksanaan dari UU P2SK ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak UU P2SK ditetapkan, sehingga peraturan pelaksana asuransi wajib TPL ini memang ditetapkan paling lama di 2025.

Budi juga mengungkap, program asuransi wajib untuk asuransi TPL ini datang dari pemerintah. Sebelum menjadi amanat di dalam UU P2SK, dia bilang pemerintah telah melakukan studi ke negara-negara yang sudah menerapkan kewajiban asuransi TPL ini.

Asuransi wajib TPL ini menurutnya adalah bentuk bantuan kepada masyarakat dalam melakukan mitigasi risiko. Apalagi tingkat literasi dan inklusi asuransi di Indonesia masih sangat rendah.

Budi ingin meredam gejolak kekhawatiran dari masyarakat atas kewajiban asuransi TPL ini. Dia menyinggung bagaimana program tabungan rakyat (Tapera) juga mendapat respons serupa.

"Yang beredar masyarakat jangan terbebani seperti Tapera. Kita enggak sampai ke sana. Besaran kutipan iuran pun akan kita komunikasikan, berapa kemampuan dari masyarakat," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan aturan yang mengatur program asuransi wajib TPL.

Ogi menegaskan dalam persiapannya diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan.

"Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut," kata Ogi, Kamis (18/07/2024).

Ogi menjelaskan program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan.

"Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar transportasi berkomentar bagaimana korelasi kewajiban asuransi third party liability (TPL) terhadap angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang tinggi. Keberadaan asuransi TPL diyakini dapat mendorong tanggung jawab pengemudi agar lebih berhati-hati.

Pakar transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menjelaskan sebenarnya dalam regulasi yang berlaku saat ini sudah ada yang mengatur asuransi wajib, tapi untuk angkutan umum dan angkutan barang.

Regulasi itu diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam pasal 239 dijelaskan bahwa pemerintah mengembangkan program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

"Jadi kemungkinan itu [asuransi wajib TPL] terbuka. Tinggal pro kontranya yang kuat yang mana. Dengan alasan kecelakaan kita yang tinggi, saya kira ada baiknya juga," kata Djoko kepada Bisnis, Jumat (19/07/2024).

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencatat sepanjang 2023 terjadi 148.000 kasus kecelakaan. Sementara data MTI mencatat kecelakaan lalu lintas sepanjang 2023 mencapai 116.000, naik 6,8% dibanding 2022.

Dari data MTI tersebut, sebanyak 77% kecelakaan melibatkan sepeda motor, dan hampir 40% dari angka tersebut adalah pengemudi berusia rata-rata 25—40 tahun.

Saat ini pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur lebih detail kewajiban asuransi TPL yang berlaku Januari 2025 nanti. Djoko meminta agar iuran preminnya tak memberatkan masyarakat.

Sementara itu, Mantan Komisaris Utama PT Jasa Raharja, serta eks Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang sekarang menjadi Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), Budi Setyadi menilai asuransi wajib TPL ini bisa menjadi solusi tingginya kecelakaan lalu lintas, tetapi tidak secara langsung.

"Aritnya dengan adanya asuransi ini mungkin orang jadinya akan lebih berhati-hati. Saya kira kalau mengurangi menurut saya yang penting butuh edukasi," ujar Budi yang pernah menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Regiden Korlantas Polri ini.

Sebelumnya, Pengamat Asuransi Azuarini Diah berpendapat asuransi wajib TPL ini kebijakan yang tepat. Apalagi kasus kecelakaan di Indonesia masih tinggi.

Dia juga bilang bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju, seperti Amerika, Inggris, Singapura, Australia dan Jepang, asuransi TPL ini sudah menjadi suatu asuransi yang wajib dimiliki seluruh pengendara.

"Dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya, di mana terdapat lebih dari 100.000 kecelakaan terjadi setiap tahunnya, membuat pentingnya proteksi atas risiko kecelakaan," kata Azuarini.

Bisnis.com, JAKARTA - Asuransithird party liability (TPL) bakal diwajibkan bagi pemilik kendaraan pada 2025 nanti. Hal ini menuai pro dan kontra. Kalangan buruh menilai ini akan memberatkan.

Pengamat Asuransi Azuarini Diah berpendapat asuransi wajib TPL ini kebijakan yang tepat. Apalagi kasus kecelakaan di Indonesia masih tinggi.

"Dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya, di mana terdapat lebih dari 100.000 kecelakaan terjadi setiap tahunnya, membuat pentingnya proteksi atas resiko kecelakaan," kata Azuarini kepada Bisnis, Kamis (18/07/2024).

Dirinya menjelaskan, data dari Korlantas mencatat pada 2023 korban kecelakaan mencapai 148.000 kasus, meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Aruarini juga mengatakan, jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju, seperti Amerika, Inggris, Singapura, Australia dan Jepang, asuransi TPL ini sudah menjadi suatu asuransi yang wajib dimiliki seluruh pengendara.

"Jenis produk asuransi ini belum cukup banyak tersedia di Indonesia padahal memiliki manfaat yang esensial terutama untuk pengendara motor," ungkapnya.

Azuarini juga mengingatkan bahwa berdasarkan KUHP pasal 1365, tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya itu mengganti kerugian tersebut.

Hal ini menurutnya menjadi dasar dibutuhkannya proteksi asuransi wajib TPL atas resiko kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan korban jiwa atau kerugian atau kerusakan harta benda.

Azuarini menyebut setidaknya ada enam manfaat dari asuransi wajib TPL ini. Pertama adalah perlindungan bagi pihak ketiga. Asuransi wajib TPL memastikan korban kecelakaan lalu lintas mendapat kompensasi yang pantas untuk cedera atau kerugian yang diderita.

Kedua mendorong tanggung jawab pengemudi dan kesadaran keselamatan berkedara. Bila asuransi TPL diwajibkan, pengemudi dituntut membayar premi asuransi untuk mengkompensasi risiko cedera atau kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kendaraan mereka.

Ketiga, mengurangi beban keuangan pemerintah. Dengan asuransi wajib TPL, tanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan lalu lintas ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Keempat, distribusi biaya yang adil. Daripada korban individual menanggung seluruh beban kompensasi, biaya tersebut didistribusikan di antara semua pemilik kendaraan yang diasuransikan.

Kelima, mendorong pertumbuhan asuransi. Asuransi wajib TPL memberikan insentif bagi industri asuransi untuk berkembang dan menyediakan produk asuransi yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Keenam adalah menjamin akses ke perawatan medis. Asuransi wajib TPL memberikan jaminan akses ke perawatan medis yang diperlukan korban kecelakaan.

Dengan adanya asuransi wajib TPL ini korban kecelakaan dapat memperoleh perawatan medis yang diperlukan tanpa harus khawatir biaya yang tinggi.

"Lebih lanjut, asuransi wajib pun diharapkan mampu meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia yang masih tertinggal dengan negara lain," kata dia.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh motor dan mobil di Indonesia untuk ikut asuransi third party liability (TPL). Hal ini akan dimulai Januari 2025 mendatang.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, ada perubahan sifat asuransi itu dari yang sebelumnya sukarela menjadi wajib.

TPL merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi bagi pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat risiko yang dijamin dalam polis.

"Di Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) juga sudah diatur bahwa asuransi kendaraan bisa menjadi bersifat wajib bagi seluruh pemilik kendaraan bermotor, sekarang sedang disiapkan aturan turunannya oleh pemerintah," kata Ogi dalam Insurance Forum 2024 di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Bahkan, kata dia, praktik kendaraan bermotor wajib berasuransi tersebut sudah berlaku di berbagai negara, bahkan termasuk ASEAN.

"Jadi diharapkan peraturan pemerintah (PP) terkait asuransi wajib sesuai UU itu paling lambat 2 tahun setelah P2SK, yang artinya nanti per Januari 2025 setiap kendaraan (sudah) ada asuransi TPL," katanya.

Pada dasarnya, sambung Ogi, asuransi wajib ini sifatnya gotong royong, sehingga bisa menekan kerugian manakala terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan banyak pihak.

Untuk harganya, Ogi pun meyakini bahwa harga premi yang dikenakan akan lebih murah dibandingkan harga sukarela saat ini.

"Ini harganya nanti akan sangat tergantung dengan jumlah peserta, makin banyak (peserta) yang ikut asuransi wajibnya, tentunya premi yang harus dibayarkan menjadi lebih murah," katanya.

(NIY)

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.

TPL merupakan produk asuransi yang menjamin ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis.

Ogi menegaskan saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan turunan dari UU PPSK.

Untuk diketahui, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengatur bahwa asuransi kendaraan dapat menjadi wajib bagi seluruh pemilik mobil dan motor.

"Dan diharapkan peraturan pemerintah terkait asuransi wajib itu sesuai dengan UU paling lambat 2 tahun sejak PPSK, artinya Januari 2025 setiap kendaraan ada TPL," kata Ogi dalam Insurance Forum 2024, Selasa (16/7) seperti dikutip dari CNBCIndonesia.

Ketentuan kendaraan wajib asuransi sudah umum berlaku di berbagai negara, termasuk negara-negara di ASEAN.

Asuransi wajib bagi kendaraan bermotor bersifat gotong royong. Hal ini bisa menekan kerugian ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan banyak pihak.

Menurut Ogi, pihaknya saat ini terus berkoordinasi untuk menerapkan asuransi wajib bagi kendaraan bermotor tersebut. Sebab ia menyebut butuh satu platform yang dapat digunakan untuk mengetahui asuransi yang digunakan setiap kendaraan bermotor.

"Apakah kita berkoordinasi dengan kepolisian yang mengurus STNK, lalu siapa perusahaan yang melakukan itu, apakah itu konsorsium?" ujar Ogi.

Ogi menjelaskan pihaknya juga tengah merampungkan mekanisme harga untuk dikenakan ke peserta yang ikut asuransi wajib tersebut.

Ia membocorkan bahwa semakin banyak peserta yang ikut asuransi wajib tersebut, maka premi yang harus dibayarkan peserta akan lebih murah.

"Saya yakin bahwa premi yang dikenakan itu lebih murah daripada yang sekarang dilakukan secara sukarela," tutup Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan berbagai tantangan dalam pembuatan regulasi asuransi wajib.

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK menyebutkan tantangan utama adalah harmonisasi kebijakan antara lembaga/instansi pemerintah yang menangani bidang keuangan dan yang menangani program yang diwajibkan, seperti kendaraan bermotor.

"Tantangan lainnya adalah sosialisasi kewajiban Program Asuransi Wajib yang memadai pada masyarakat luas, dan mekanisme penyelenggaraan program asuransi wajib yang harus mudah, efisien, dan tidak memberatkan masyarakat," kata Ogi dalam jawaban tertulisnya, Kamis (11/7/2024).

Ogi menjelaskan OJK terus berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memastikan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai program asuransi wajib dapat diterbitkan sesuai target pemerintah.

Setelah program asuransi wajib terkait asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) untuk kecelakaan lalu lintas diberlakukan, setiap pemilik kendaraan bermotor wajib menambahkan risiko TPL dalam pembelian asuransi kendaraan bermotor. Sesuai Peraturan OJK (POJK) 69/2016, program asuransi wajib harus dilaksanakan secara kompetitif dan dapat diselenggarakan secara individual maupun konsorsium sesuai kebijakan pemerintah yang dikoordinasikan dengan OJK.

Sesuai UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK), pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai kebutuhan, sehingga cakupan program asuransi wajib tidak hanya terkait asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga dan kecelakaan lalu lintas, tetapi dapat mencakup area lain sesuai kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Untuk tahap awal, Ogi menegaskan PP program asuransi wajib akan difokuskan pada asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga pada kendaraan bermotor. "Implementasi Program Asuransi Wajib akan fokus pada tanggung jawab pihak ketiga atas kerusakan properti yang ditimbulkan dari kecelakaan kendaraan bermotor, baik tuntutan kerusakan kendaraan bermotor, maupun kerusakan fasilitas publik," kata Ogi.

PP program asuransi wajib awalnya diproyeksikan terbit tahun ini, namun aturannya akan mundur ke tahun depan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua AAUI untuk Bidang Teknik Wayan Pariama dalam Workshop Asuransi Wajib di Jakarta, Kamis (16/5/2024). "Awal tahun ini, saya dapat WA dari BKF, tahun ini sepertinya enggak bisa, karena belum menjadi agenda pemerintah tahun ini," katanya.

Wayan menyebut peraturan pemerintah terkait asuransi wajib harus menjadi agenda tahun depan. AAUI berusaha mendorong agar agenda tersebut bisa difinalisasi tahun depan. Setelah PP terbit, regulator dapat mengatur lebih detail terkait asuransi wajib melalui POJK.