Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Penerbitan POJK tersebut menjadi salah satu upaya regulator dalam memperkuat pengawasan PT SMI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) sekaligus fiscal tools pemerintah. Lembaga yang berperan menyediakan pembiayaan infrastruktur dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK mengatakan aturan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan OJK secara menyeluruh, pasca-diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“POJK ini juga memperkuat penerapan tata kelola dan pengawasan dengan melakukan koordinasi bersama Pemerintah terkait penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali terhadap direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah serta penyampaian informasi mengenai penetapan status pengawasan PT SMI kepada menteri keuangan RI selaku pemegang saham,” kata Agusman dalam keterangan resminya pada Rabu (6/11/2024).

Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap PT SMI yang dibentuk karena penugasan khusus dari pemerintah (lembaga sui generis). Adapun POJK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT SMI mengatur mengenai kelembagaan dan kepengurusan, penyelenggaraan usaha, sumber pendanaan, penyertaan, dan penempatan dana.

Selain itu, mengatur juga penilaian tingkat kesehatan, penetapan status pengawasan, penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, penerapan strategi anti fraud, serta perlindungan konsumen.

Terdapat juga pengaturan mengenai pelaporan, aspek kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir, POJK tersebut juga mencantumkan aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK.

Sebelumnya berlakunya UU P2SK, PT SMI telah diawasi sebagai salah satu pelaku industri perusahaan pembiayaan infrastruktur oleh OJK berdasarkan POJK Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Namun kemudian, Pasal 106 ayat (5) huruf c UU P2SK mengatur bahwa perusahaan pembiayaan infrastruktur dan/atau kegiatan pembangunan yang dibentuk karena penugasan khusus dari pemerintah yaitu PT SMI tidak termasuk dalam ruang lingkup usaha jasa pembiayaan berdasarkan UU ini. Dengan demikian, POJK Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak berlaku lagi bagi PT SMI.

Di sisi lain, dalam Pasal 2E Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 53 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua dari PP Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, diatur bahwa PT SMI berada dalam pengaturan dan pengawasan otoritas yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan.

“Berdasarkan ketentuan tersebut, maka walaupun PT SMI sudah di luar ruang lingkup usaha jasa pembiayaan, tetapi PT SMI tetap berada dalam pengawasan OJK, sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur yang dibentuk karena penugasan khusus dari pemerintah [lembaga sui generis],” tandas Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembiayaan perusahaan modal ventura maupun syariah (PMV/S) sepanjang 2024 ini terus mengalami kontraksi secara tahunan. Kondisi tersebut dibarengi dengan kerugian yang harus ditanggung industri.

Hingga September 2024, pembiayaan modal ventura terkoreksi 8,10% year on year (yoy) menjadi sebesar Rp16,25 triliun. Bila dilihat dari kinerja pembiayaan tiap bulannya, di sepanjang 2024 ini kontraksi paling besar adalah per April 2024, yang mengalami penurunan hingga 12,61% yoy dengan pembiayaan sebesar Rp16,32 triliun.

Sementara dari sisi laba rugi industri, sepanjang 2024 ini tercatat industri modal ventura berhasil mencatatkan laba bersih hanya dua kali, yakni per Januari dan Mei, dengan besaran masing-masing Rp17 miliar dan Rp3 miliar. Sisanya, industri modal ventura menanggung rugi Rp18 miliar per Februari, Rp41 miliar per April, Rp52 miliar per Mei, Rp39 miliar per Juni, Rp19 miliar per Juli dan mengecil menjadi rugi Rp6 miliar per Agustus tahun ini.

Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) Eddi Danusaputro mengatakan adanya perlambatan pembiayaan oleh industri modal ventura saat ini karena beberapa faktor eksternal dan internal.

"Berdasarkan analisa kami, faktor internal yaitu adanya risk based approach setiap PMV/S yang berbeda. Saat ini ada beberapa perusahaan yang melakukan perbaikan risk management sehingga aktivitas pembiayaan ikut terpengaruh," kata Eddi kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Sementara dari faktor eksternal, hal yang menurutnya berdampak di antaranya adalah masih terjadi ketidakpastian global akibat tingginya tensi geopolitik, potensi meluasnya perang dagang, serta kinerja perekonomian global yang masih di bawah ekspektasi.

Selain itu, Eddi menjelaskan fokus pembiayaan modal ventura saat ini bergeser dari menyasar perusahaan rintisan atau startup menjadi perusahaan yang menunjukkan tingkat profitabilitas dan arus kas yang sehat.

"Tren yang sebelumnya mendominasi pasar dengan strategi 'bakar uang' untuk pertumbuhan cepat kini mulai ditinggalkan," tegasnya.

Meski dalam kondisi seperti ini, Eddi optimis proyeksi pembiayaan modal ventura di Indonesia akan tumbuh seiring dengan tingkat permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) memberikan respons usai Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya pada bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya yang telah memberikan kontribusi besar bagi ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

“Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Dia juga menuturkan bahwa perseroan terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Adapun, kata Okki terkait kebijakan penghapusan piutang ini, pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku

“[Hal ini] agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, dihadapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional.

Melansir dari keterangan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lain-lain.

Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Menurutnya, selama ini pada pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

Dirinya menekankan bahwa produsen di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan merupakan penopang pangan bangsa yang sangat penting.

Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

"Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/11/2024).

Terkait detail teknis dan persyaratan penghapusan piutang tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh kementerian serta lembaga terkait.

Adapun, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap minat investor terhadap perusahaan pembiayaan atau multifinance masih berlanjut. Hal tersebut mendorong proses akuisisi dan merger di industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan ada delapan perusahaan pembiayaan atau multifinance yang dalam proses akuisisi, baik oleh perusahaan asing maupun domestik.

“Adapun dua perusahaan di antaranya tengah dalam proses diambil alih oleh investor asing yang berasal dari Korea Selatan, Hong Kong dan Jepang,” kata Agusman dalam jawaban tertulisnya pada Rabu (6/11/2024).

Agusman menambahkan bahwa sektor pembiayaan kendaraan bermotor masih mendominasi segmen perusahaan pembiayaan yang akan diakuisisi oleh asing. Regulator pun berharap maraknya akuisisi di industri dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan dan ekspansi perusahaan sehingga lebih kompetitif dalam melayani kebutuhan pasar, melindungi konsumen, dan memperkenalkan berbagai produk baru.

Sebagai perluasan bisnis, Agusman juga menyinggung bahwa skema pembayaran Buy Now Pay Later (BNPL) yang lisensinya dimiliki perusahaan multifinance bisa menjadi alternatif.“BNPL dapat menjadi alternatif peluang bisnis yang dapat dikembangkan,” katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyambut positif tren maraknya akuisisi di sektor multifinance Indonesia. Langkah akuisisi yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir dinilai dapat memperkuat struktur permodalan perusahaan pembiayaan, sekaligus meningkatkan daya tarik industri ini bagi para investor asing maupun domestik.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan pihaknya menyambut positif aksi akuisisi di industri multifinance. Dengan akuisisi, dia melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan asing yang ingin masuk.

“Artinya, mereka melihat Indonesia sebagai potensi untuk mereka mengembangkan usahanya. Satu, dari sisi marketnya, pasarnya masih besar. Jumlah penduduk kita masih oke,” kata Suwandi saat dihubungi Bisnis, pekan lalu (29/10/2024).

Suwandi mengatakan bahwa bisnis multifinance sebaiknya tidak hanya dinilai berdasarkan kondisi saat ini, tetapi juga potensi jangka panjangnya. Oleh karena itu, banyak raksasa keuangan asing tertarik untuk berinvestasi, termasuk dengan masuk ke perusahaan-perusahaan pembiayaan di Indonesia.

“Karena perusahaan pembiayaan sendiri kan masih banyak yang pemegang saham lokal, yang modalnya sendiri, yang kalau mau ekspansi butuh lebih besar. Tentu sebagai pemain besar masuk, nanti bergabung sama pemegang saham lokalnya tentu akan bisa bersinergi,” kata Suwandi.

Di sisi lain, Praktisi dan Pengamat Industri Pembiayaan dan Otomotif Jodjana Jody mengatakan akuisisi multifinance merupakan fenomena wajar. Terlebih menurutnya, ke depan akan ada kewajiban untuk memperkuat modal dan tata kelola. “Multifinance yang merasa berat memenuhi beberapa aspek kewajiban modal dan kepatuhan tentu harus mencari partner strategis agar usahanya bisa berjalan,” kata Jodjana.

Baru-baru ini, perusahaan multifinance Tez Capital and Finance resmi diakuisisi oleh perusahaan jasa keuangan asal Jepang, Business Partner Co., Ltd. Chairman dan Founder Tez Capital, Arwin Rasyid, mengonfirmasi bahwa akuisisi tersebut telah selesai, dengan Business Partner Co., Ltd. mengambil alih 85% saham, sementara 15% sisanya tetap dipegang Tez Capital.

Kemudian, Bosowa Multi Finance akan diakuisisi oleh Fintech Amartha. Raksasa keuangan jepang lainnya, MUFG telah menguasai Adira Finance melalui akuisisi Bank Danamon pada 2018. MUFG juga mencaplok Home Credit Indonesia pada akhir 2023.

Selanjutnya, pada triwulan I/2024 raksasa ini melalui entitas Adira Finance menyelesaikan pembelian Mandala Finance. Lalu, Bank BTPN mengakuisisi leasing Oto Multiartha dan Summit Oto Finance sebanyak Rp6,55 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memastikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2024 terkait penghapusan kredit macet pelaku UMKM tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perseroan.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menjelaskan, tidak ada dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku alias write off.

“Berdasarkan analisis historis, rasio pengembalian [recovery rate] debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dia menjelaskan, sebagai bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Mandiri menyatakan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil pemerintah.

Pasalnya, menurut Ali, kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

“Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas,” sambungnya.

Dengan demikian, dia berharap kebijakan ini dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani beleid yang mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya itu pada Selasa (5/11/2024) kemarin.

Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Menurutnya, selama ini pada pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

Dirinya menekankan bahwa produsen di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan merupakan penopang pangan bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

"Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting," ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu (6/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan asuransi jiwa, PT MSIG Life Tbk. (LIFE) optimistis bisa menjaga pertumbuhan premi unit linked atau PAYDI hingga akhir tahun ini.

Wianto Chen, CEO & Presiden Direktur MSIG Life menjelaskan pendapatan premi dari lini usaha PAYDI MSIG Life tumbuh 17% year on year (yoy) per September 2024. "Kami optimis tren ini berlanjut sampai akhir tahun," kata Wianto kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Menurut Wianto, faktor yang menjadi sentimen terhadap perolehan premi dari PAYDI ke depan adalah tren pasar yang shifting ke produk asuransi tradisional. "Pangsa pasar PAYDI masih ada dan jadi lebih tersegmentasi, ini sejalan dengan aturan minimum premi," tegasnya.

Wianto menjabarkan strategi yang dilakukan MSIG Life untuk meningkatkan premi PAYDI. Pertama, MSIG Life terus beradaptasi dengan perubahan regulasi. Wianto mengatakan pihaknya akan terus memantau dan menyesuaikan operasi perusahaan dengan regulasi baru untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi.

Kedua, MSIG Life senantiasa melakukan inovasi produk. Melalui stragegi ini, MSIG Life mengintegrasikan umpan balik pelanggan dan tren pasar untuk menghadirkan produk yang kompetitif dan menambahkan fitur asuransi tambahan (rider) sesuai kebutuhan nasabah.

"Strategi ketiga adalah melalui peningkatan layanan pelanggan. Melalui teknologi dan pelatihan, kami akan terus menyasar pasar kelas menengah ke atas, serta meningkatkan kepuasan dan mempertahankan loyalitas nasabah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara usai Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan serta UMKM lainnya diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan bahwa beleid tersebut memberikan kepastian hukum bagi bank BUMN dalam melakukan hapus tagih, yang selama ini lebih leluasa dilakukan oleh bank swasta.

“Bank BUMN bisa melakukan hapus buku, tetapi mereka takut melakukan hapus tagih. Karena masih ada kebimbangan apakah hapus tagih itu kemudian bisa dianggap merugikan keuangan negara,” katanya kepada wartawan di Gandaria, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Dengan demikian, bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mengambil langkah tersebut ke depannya, tak terkecuali untuk UMKM.

Menurut Mirza, kebijakan hapus tagih itu juga merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK).

Ketika ditanya mengenai potensi timbulnya risiko moral imbas penerapan kebijakan tersebut, dia menjelaskan bahwa hapus tagih hanya berlaku untuk nominal pinjaman kecil dan jangka waktu pinjaman yang telah lama berlalu.

“Ini untuk UMKM yang kecil-kecil saja dan untuk petani dan nelayan, berarti kan kecil-kecil, bahkan mungkin pinjaman mikro. … Jadi memang sesuatu yang sudah lama sekali dan untuk jumlah yang kecil,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani beleid yang juga mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di bidang UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lain-lain itu pada Selasa (5/11/2024) kemarin.

Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Menurutnya, selama ini pada pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

Dirinya menekankan bahwa produsen di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan merupakan penopang pangan bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

"Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting," ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu (6/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani PP No. 27 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Aturan ini ditujukan untuk para nasabah UMKM bank-bank Himbara dengan sejumlah syarat.

Sebelum adanya aturan ini, terdapat kebimbangan bagi bank-bank milik negara jika nantinya kredit yang dihapus tagih dianggap sebagai kerugian negara. Oleh karena itu, aturan ini menjadi payung hukum bagi bank BUMN untuk melakukan hapus tagih kredit yang telah lama macet.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengatur wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan beberapa jenis pungutan kepada pelaku sektor jasa keuangan.

Adapun beberapa sektor jasa keuangan yang dimaksud antara lain sektor perbankan, pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga jasa keuangan lainnya, inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto, yang diatur dan diawasi oleh OJK.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengatur wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan beberapa jenis pungutan kepada pelaku sektor jasa keuangan.

Adapun beberapa sektor jasa keuangan yang dimaksud antara lain sektor perbankan, pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga jasa keuangan lainnya, inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto, yang diatur dan diawasi oleh OJK.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mendukung langkah pemerintah yang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando menilai terbitnya PP ini tentu dapat membantu memberi kesempatan kepada UMKM untuk menumbuhkan usahanya kembali melalui fasilitas pembiayaan bank.

“PP dimaksud juga telah mengatur syarat dan ketentuan, antara lain syarat dan ketentuan untuk memitigasi moral hazard,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Saat ini, Ramon melaporkan bahwa BTN sedang mempelajari dan mengkaji PP tersebut untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait prosedur dan tata cara serta mekanisme penghapusan piutang macet UMKM.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lain-lain.

Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Menurutnya, selama ini pada pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

Dirinya menekankan bahwa produsen di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan merupakan penopang pangan bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

"Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting," ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu (6/11/2024).

Terkait detail teknis dan persyaratan penghapusan piutang tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh kementerian serta lembaga terkait.

Adapun, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia masih membuka peluang penurunan suku bunga acuan atau BI Rate pada tahun depan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan arah kebijakan moneter pada 2025 yaitu untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, sambungnya, selalu ada peluang penurunan suku bunga untuk menjaga stabilitas sekaligus pertumbuhan ekonomi.

"Kebijakan suku bunga BI Rate, kami terus akan arahkan untuk memastikan inflasi sesuai sasaran," jelas Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Selain itu, dia menyatakan BI juga akan proaktif melakukan intervensi di pasar, perkuat strategi operasi monitor pro-market, sekaligus memperdalam pasar uang pasal valas. BI, lanjut Perry, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk melakukan pengendalian inflasi.

Langkah lain, dia menyatakan kebijakan insentif likuiditas akan diarahkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas. Contohnya, industri yang lebih menyerap lapangan kerja yang tinggi. "Dengan demikian juga kebijakan makro lain tetap longgar," ujar Perry.

Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode 15—16 Oktober 2024 memutuskan suku bunga acuan atau BI Rate tetap berada pada level 6%.

Pada kesempatan tersebut, BI juga menetapkan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,75%.

Sementara itu, rupiah sempat tertekan pada tahun ini dan menembus batas psikologis Rp16.000 per dolar AS, yakni mencapai titik terlemahnya pada 21 Juni 2024 di level Rp16.450 per dolar AS.

Adapun, saat ini posisi nilai tukar rupiah tercatat sedang melemah 0,39% pada tahun berjalan (year to date/YtD), tetapi posisinya menguat 1,18% secara tahunan (year on year/YoY).