Bisnis.com, SEMARANG — Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia sudah tembus 11,04% sejak lima tahun belakangan. Menurutnya, hal itu merupakan salah indikator pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

Maruf menyebut baik ekonomi dan keuangan syariah telah berkembang secara pesat dalam lima tahun terakhir. Pada sisi ekonomi riil, aktivitas usaha syariah disebut telah berkontribusi sebesar hampir 47% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional per Desember 2023.

"Bahkan, pangsa pasar keuangan syariah saat ini telah mencapai 11,04% terhadap total aset keuangan nasional," ujarnya saat menghadiri Seminar Nasional 'Membaca Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Pemerintahan Baru Indonesia' di Universitas Diponegoro, Semarang, Rabu (11/9/2024).

Adapun pada sektor dana sosial syariah, Ma'ruf melihat potensi besar wakaf uang yang telah terakumulasi sebesar Rp2,56 triliun. Kemudian akumulasi zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan sosial lainnya telah mencapai Rp32,3 triliun.

Sementara itu, lanjutnya, ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global juga menorehkan pencapaian yakni peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator dan Islamic Finance Development Indicator pada 2023.

Wapres ke-13 itu menyebut berbagai indikator itu menunjukkan ekonomi dan keuangan syariah nasional terbukti mampu tumbuh dan mendukung ketahanan ekonomi nasional, di tengah ketidakpastian global.

Meski demikian, Ma'ruf mengemukakan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam mewujudkan cita-cita besar menjadi pusat industri halal dunia. Dia menilai perlu upaya lebih untuk meningkatkan produktivitas domestik serta memenuhi kebutuhan pasar global.

Menurutnya, Indonesia berpeluang besar untuk meningkatkan kontribusi ekspor produk halal sektor makanan, minuman, farmasi, kosmetik, dan fesyen ke berbagai negara, seperti ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Tantangan lainnya yang perlu diatasi adalah optimalisasi ekonomi dari kegiatan haji dan umrah oleh jemaah Indonesia. Meskipun kegiatan ini memiliki potensi ekonomi yang besar, kajian mendalam dan solusi implementatif masih diperlukan," kata Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) itu.

Beberapa tantangan lain, kata Ma'ruf, yaitu untuk meningkatkan regulasi, infrastruktur, dan edukasi terkait ekonomi syariah.

Ke depan, Ma'ruf menyebut pemerintah akan terus berupaya membangun fondasi ekonomi dan keuangan syariah. Hal itu dilakukan dengan penguatan kelembagaan, penyusunan regulasi pendukung, hingga pengintegrasian ke dalam rencana pembangunan nasional.

Maruf menyebut hal itu tertuang dalam rencana pembangunan nasional presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming, atau Asta Cita.

"Ekonomi syariah menjadi bagian penting dalam strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan menciptakan kemandirian bangsa, yang juga selaras dengan upaya pengembangan ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Peluang bisnis kredit buy now pay later (BNPL) semakin menggeliat per Juli 2024. Layanan yang disediakan oleh leasing maupun perbankan ini sama-sama menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa outstanding pembiayaan BNPL dari perusahaan pembiayaan mencatat pertumbuhan sebesar 73,55% secara tahunan (year-on-year/YoY), mencapai Rp7,81 triliun. Saat yang sama nominal pembiayaan paylater dari perbankan justru jauh meninggalkan perusahaan pembiayaan. Outstanding BNPL yang ditawarkan bank naik sebesar 36,66% YoY, mencapai Rp18,01 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) terus menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dengan ekspansi kredit yang sehat. Secara porsi, mayoritas pendanaan yang dikelola BCA masih berasal dari dana pihak ketiga (DPK).

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan pendanaan dengan komposisi yang ideal, baik untuk DPK maupun non-DPK.

“Secara porsi, pendanaan yang dikelola BCA mayoritas berasal dari dana pihak ketiga [DPK] dengan komposisi mencapai 95% dari total pendanaan perusahaan dan sisanya merupakan pendanaan non-DPK,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (11/9/2024).

Total dana pihak ketiga (DPK) BCA per Juni 2024 tumbuh 5% YoY menjadi Rp1.125 triliun dengan rasio CASA terhadap total DPK mencapai sekitar 82%, salah satu yang tertinggi di industri.

Sementara itu, dalam mendukung kebutuhan bank untuk menjalankan fungsi intermediasi, posisi likuiditas BCA dipandang baik dengan rasio loan to deposit (LDR) tercatat sebesar 72,7% pada semester I/2024 dan dipandang memadai untuk mendukung pertumbuhan kredit ke depannya.

“Kami memproyeksikan DPK dan total pendanaan BCA tumbuh positif sepanjang 2024, selaras prospek pertumbuhan ekonomi nasional yang positif,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan laporan Perkembangan Pasar Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan bahwa pemanfaatan sumber dana non-DPK bertahap meningkat secara tahunan sebesar 12,97%, sementara secara bulanan turun 0,63% mtm sejalan dengan strategi bank dalam mengelola kebutuhan likuiditas.

Adapun, peningkatan sumber dana non-DPK dikontribusi oleh Pinjaman/Pembiayaan Diterima sebesar Rp69,06 triliun dan Kewajiban Bank Lain sebesar Rp11,22 triliun terhadap posisi Juli 2024. Di mana, sumber dana non-DPK dapat menjadi alternatif untuk mendukung penyaluran kredit selain sumber tradisional berupa DPK.

Diketahui, pemanfaatan pendanan non-DPK sendiri masih didominasi bank skala menengah dan besar sebagai upaya diversifikasi dan memperbaiki struktur pendanaan jangka panjang.

“Kondisi likuiditas perbankan yang masih ample serta adanya potensi selisih biaya dana menyebabkan pertumbuhan dana non-DPK belum signifikan meningkat,” tulis LPS yang dikutip Selasa (10/9/2024).

Meski begitu, kebutuhan perbankan untuk ekspansi kredit dan memenuhi kebutuhan customer diperkirakan dapat mendorong porsi pendanaan non-DPK.

Pada saat yang sama, risiko dari ketidakpastian yang mendorong volatilitas pasar keuangan dan arah kebijakan suku bunga yang masih dipertahankan tinggi mempengaruhi appetite bank dalam mengakses pendanaan non-DPK.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa program dana pensiun tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) masih sulit untuk diterapkan dalam waktu dekat. Menurutnya, program ini justru dapat membebani para pekerja karena akan menambah potongan gaji.

"Meski iuran pensiun tambahan adalah program yang baik untuk jaminan hari tua, tetapi saat ini belum tepat untuk dilaksanakan. Sebagian besar gaji karyawan masih belum di atas rata-rata, sehingga penambahan potongan akan memberatkan," ujar Muhadjir kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2025).

Muhadjir berharap bahwa usulan program tersebut sudah melalui pertimbangan matang. Saat ini, para pekerja telah dibebani dengan berbagai jaminan sosial yang meliputi jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Menurutnya, lima jaminan tersebut sudah cukup representatif jika dijalankan dengan baik.

"Sebenarnya, lima jaminan yang ada sudah memadai asal dilaksanakan secara maksimal," kata Muhadjir. Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan jaminan-jaminan tersebut belum optimal, mengingat kondisi gaji pekerja di Indonesia yang masih belum ideal.

Muhadjir mencontohkan, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang sempat ditunda atas instruksi Presiden, kini baru mulai dijalankan setelah dipertimbangkan lebih matang.

Di sisi lain, Muhadjir juga menyoroti penurunan daya beli kelas menengah yang sedang terjadi. Menurutnya, jika program pensiun tambahan ini diterapkan terlalu tergesa-gesa, masyarakat kelas menengah akan semakin terbebani. "Saat ini, kami berupaya untuk menahan penurunan kelas menengah agar tidak jatuh menjadi kelas miskin. Menurunnya daya beli kelas menengah ditambah iuran pensiun tentu akan terlalu berat untuk sekarang," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan yang adaptif dan solutif kepada masyarakat. Terbaru, Bank Mandiri menjalin kerjasama dengan Rumah123, salah satu portal properti terbesar di Indonesia.

Dalam kerjasama ini, Bank Mandiri menghadirkan berbagai kemudahan, salah satunya melalui pembuatan portal microsite khusus di platform Rumah123 yang menampilkan aset-aset lelang Mandiri. Inisiatif ini menjadi bentuk nyata upaya Bank Mandiri untuk menjangkau lebih banyak calon pembeli potensial dan memberikan solusi kepemilikan properti yang lebih terjangkau, mudah dan cepat.

Sebanyak 1.000 aset dengan nilai penawaran mulai dari Rp100 jutaan hingga Rp50 miliar dapat diakses oleh masyarakat seluruh wilayah Indonesia melalui microsite mandiriasetuntung.com dan http://rumah123.com/mandiriasetuntung yang bisa didapatkan melalui lelang maupun jual beli sukarela dengan harga yang tentunya menarik atau dibawah market price / harga pasaran.

Kerjasama ini diresmikan oleh VP Retail Collection & Recovery Bank Mandiri Ratih Eka Dewi H. bersama Perwakilan Manajemen Rumah123 di Gandaria City, Jakarta, Rabu (11/9) yang bertepatan dengan Hari Properti Nasional (Harpropnas).

“Kami sangat antusias dengan kemitraan ini. Rumah123 memiliki ekosistem properti yang kuat dan jaringan luas, sehingga kami optimis dapat menjangkau lebih banyak calon pembeli untuk aset-aset lelang kami,” ujar Ratih.

Adapun, aset properti yang ditawarkan juga bervariasi mulai dari rumah, ruko, kios, gudang, tanah kosong hingga apartemen. Dengan ragam pilihan ini, masyarakat dapat membeli properti dengan harga yang lebih terjangkau.

Selain itu, Bank Mandiri juga menawarkan kemudahan dalam proses pembelian properti lelang melalui skema pembiayaan KPR khusus lelang yang dilengkapi dengan suku bunga super promo dan bebas biaya appraisal.

“Kami tidak hanya menawarkan pembelian secara tunai, tetapi juga menyediakan fasilitas pembiayaan yang ringan dan cepat. Prosesnya dirancang untuk mempermudah calon pembeli, mulai dari pengajuan hingga pelaksanaan akad dan pencairan kredit,” jelas Ratih.

Bank Mandiri berharap, kolaborasi ini dapat menarik lebih banyak minat masyarakat untuk membeli aset lelang dan memanfaatkan berbagai keuntungan yang ditawarkan, termasuk proses pembelian yang lebih mudah serta akses yang lebih luas ke berbagai jenis properti.

Bisnis.com, JAKARTA - Kode Virtual Account DANA memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan top up saldo dari berbagai bank. Setiap bank memiliki kode Virtual Account yang berbeda untuk DANA dompet digital. penting untuk mengetahui kode VA DANA yang tepat saat ingin melakukan transaksi. Berikut adalah daftar kode Virtual Account DANA untuk semua bank yang dapat Anda gunakan untuk mempermudah proses pembayaran.

DANA merupakan salah satu layanan keuangan yang bisa dimanfaatkan sebagai dompet digital. Dompet digital ini bisa digunakan sebagai uang elektronik untuk pembayaran beberapa hal. DANA juga bisa dimanfaatkan untuk mengirim uang hingga simpan pinjam.

Penggunanya juga bisa melakukan transaksi untuk pembayaran tagihan, top up game online, kredit atau DANA Paylater, hingga transaksi menggunakan barcode scan, dan e-commerce.

Sebelum bisa menggunakan berbagai layanan DANA, pengguna harus melakukan top up saldo terlebih dahulu. Untuk itu, pengguna membutuhkan kode virtual account. Kode virtual account DANA ini berbeda-beda untuk setiap bank.

Umumnya kode virtual account DANA terdiri dari 4-5 digit angka yang kemudian diikuti oleh nomor ponsel atau handphone (HP) akun DANA.

Berikut ini daftar lengkap kode virtual account DANA untuk semua bank.

Daftar Kode Virtual Account DANA untuk Semua Bank

1. Bank BRI

Kode virtual account DANA BRI yakni 88810 + nomor DANA.

2. Bank BCA

Kode virtual account DANA BCA yakni 3901 + nomor DANA.

3. Bank Mandiri

Kode virtual account DANA Bank Mandiri yakni 89508 + nomor DANA.

4. CIMB Niaga

Kode virtual account DANA CIMB Niaga yakni 8059 + nomor DANA.

5. Bank BTPN

Kode virtual account DANA Bank BTPN yakni 8000009 + nomor DANA.

6. Bank BNI

Kode virtual account DANA Bank BNI yakni 8881 + nomor DANA.

7. Panin Bank

Kode virtual account DANA Panin Bank yakni 8100 + nomor DANA.

Cara Cek Kode Virtual Account Bank untuk DANA

Apabila kode virtual account tak ada di daftar di atas, anda bisa melakukan pengecekan kode dengan cara berikut ini.

1. Buka aplikasi DANA di ponsel Anda
2. Pilih menu Transfer dan klik Bank Transfer
3. Cek daftar Bank yang tersedia
4. Nantinya kode virtual account yang anda inginkan akan muncul

Demikian daftar kode virtual account DANA untuk melakukan top up dan transaksi.

Bisnis.com, JAKARTA— Platform fintech peer to peer(P2P) lending Grup Modalku mendapatkan pendanaan investasi strategis dariMaybank. Modalku merupakan salah satu platform pendanaan yang menyasar segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Asia Tenggara.

Kerja sama antara keduanya diharapkan dapat mendorong inklusivitas dan menjembatani kesenjangan pendanaan masyarakat luas. Transaksi tersebut juga menjadi investasi perdana Maybank ke Grup Modalku.

President & Group CEO Maybank Dato' Khairussaleh Ramli mengatakan investasi tersebut menjadi bagian dari pendekatan Maybank untuk mempercepat inovasi dalam melayani komunitas UMKM. Hal ini sejalan dengan strategi M25+ Maybank, yang bertujuan untuk mempercepat digitalisasi melalui pengelolaan ekosistem di dalam dan di luar sektor perbankan.

“Maybank secara konsisten mendukung usaha kecil dan menengah, yang merupakan tulang punggung ekonomi Asean. Investasi kami di Grup Modalku menggarisbawahi komitmen kami untuk mendorong inklusi keuangan, sejalan dengan tujuan kami yaitu Humanising Financial Services,” katanya dalam keterangan resmi pada Rabu (11/9/2024).

Di sisi lain, Country Head Modalku Arthur Adisusanto mengatakan kolaborasi ini menguatkan komitmen perusahaan untuk memperluas akses kredit kepada UMKM yang belum terlayani.

“Serta menghadapi tantangan dalam manajemen arus kas, sebagai bagian dari upaya kami mendukung pelaku usaha mencapai potensi bisnis mereka,” ungkapnya.

Sejak didirikan pada 2015, Grup Modalku telah menyalurkan lebih dari Rp63 triliun dalam bentuk pendanaan bisnis di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance mencatat tingkat kredit bermasalah atau non performing financing (NPF) mencapai 2,2% pada Agustus 2024. Angka tersebut masih di bawah batas yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni 5%.

Dalam hal menjaga NPF, Chief of Financial Officer Adira Finance Sylvanus Gani M mengatakan perusahaan terus berusaha untuk menjaga rasio kualitas aset dengan menerapkan prinsip manajemen risiko yang diterapkan dengan hati-hati, memberikan pembiayaan secara segmented sesuai dengan risk appetite perusahaan.

“Serta menerapkan kegiatan collection yang efektif, termasuk menambah kapasitas [jumlah karyawan]pada sejumlah titik-titik tertentu [cabang atau area] yang membutuhkannya,” kata Gani saat dihubungi Bisnis Rabu (11/9/2024).

Gani melihat peningkatan kredit bermasalah perusahaan pembiayaan bisa saja terjadi karena beberapa hal. Pertama melemahnya daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, yang secara umum diakibatkan peningkatan harga kebutuhan pokok.

“Peningkatan harga kebutuhan pokok tersebut tidak diiringi dengan peningkatan upah yang sepadan, sehingga terjadi penurunan pendapatan riil masyarakat karena kenaikan kebutuhan hidup,” katanya.

OJK sebelumnya mencatat piutang pembiayaan perusahaan multifinance mencapai sebanyak Rp494,10 triliun per Juli 2024. Angka tersebut naik 10,53% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dari sisi kredit bermasalah, OJK mencatat tingkat NPF perusahaan pembiayaan masih terjaga. Adapun rasio NPF gross perusahaan pembiayaan 2,75% pada Juli 2024, yang turun dibandingkan 2,80% pada Juni 2024. Sementara NPF nett mencapai sebanyak sebesar 0,84% pada Juli 2024, dan pada Juni 2024 mencapai 0,87%.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengungkapkan ketahanan dana program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan alias tunjangan pengangguran mengalami penurunan signifikan seiring dengan meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada 2024.

Indra Budi, Anggota DJSN menjelaskan rasio kesehatan keuangan Dana Jaminan Sosial Kehilangan Pekerjaan (DJSKP) pada 2023 hanya mampu menanggung klaim selama 431 bulan.

"Jumlah ini [daya tahan dana jaminan sosial kehilangan pekerjaan/DJSKP] menurun drastis dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 2.807 bulan. Dengan tren PHK di tahun 2024, kemampuan DJSKP dalam menanggung klaim JKP akan semakin tergerus," ujar Indra kepada Bisnis, Rabu (11/9/2024).

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, pada Juli 2024, jumlah pekerja yang terdampak PHK mencapai 42.863, melonjak 1.186% dibandingkan Januari 2024 yang hanya 3.332 pekerja. Secara total, sepanjang Januari hingga Juli 2024, sebanyak 144.399 pekerja kehilangan pekerjaan.

Indra menambahkan, tren PHK ini akan memicu lonjakan klaim JKP, terutama karena PHK banyak terjadi di perusahaan besar dan menengah yang mayoritas pekerjanya memenuhi syarat sebagai peserta JKP. "Saat ini, sebagian besar pekerja yang terdampak PHK diikutsertakan dalam program JKP berasal dari skala usaha besar dan menengah," jelasnya.

Sebagai pengawas eksternal BPJS Ketenagakerjaan, DJSN merekomendasikan agar cakupan program JKP diperluas hingga mencakup pekerja di usaha kecil dan mikro. Namun, upaya ini sempat terkendala oleh ketentuan UMR bagi pekerja formal yang didaftarkan dalam BPJS Kesehatan. "Akibatnya, banyak pekerja usaha kecil dan mikro yang kemudian beralih menjadi peserta mandiri atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) di program JKN, yang membuat mereka tidak memenuhi syarat untuk program JKP," lanjut Indra.

Hingga 31 Juli 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan 32.931 klaim JKP, meningkat 8,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Total klaim yang dibayarkan mencapai Rp237,04 miliar, sementara dana kelolaan program JKP hingga akhir Juli 2024 tercatat sebesar Rp13,43 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengungkapkan ketahanan dana program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan alias tunjangan pengangguran mengalami penurunan signifikan seiring dengan meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada 2024.

Indra Budi, Anggota DJSN menjelaskan rasio kesehatan keuangan Dana Jaminan Sosial Kehilangan Pekerjaan (DJSKP) pada 2023 hanya mampu menanggung klaim selama 431 bulan.

"Jumlah ini [daya tahan dana jaminan sosial kehilangan pekerjaan/DJSKP] menurun drastis dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 2.807 bulan. Dengan tren PHK di tahun 2024, kemampuan DJSKP dalam menanggung klaim JKP akan semakin tergerus," ujar Indra kepada Bisnis, Rabu (11/9/2024).

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, pada Juli 2024, jumlah pekerja yang terdampak PHK mencapai 42.863, melonjak 1.186% dibandingkan Januari 2024 yang hanya 3.332 pekerja. Secara total, sepanjang Januari hingga Juli 2024, sebanyak 144.399 pekerja kehilangan pekerjaan.

Indra menambahkan, tren PHK ini akan memicu lonjakan klaim JKP, terutama karena PHK banyak terjadi di perusahaan besar dan menengah yang mayoritas pekerjanya memenuhi syarat sebagai peserta JKP. "Saat ini, sebagian besar pekerja yang terdampak PHK diikutsertakan dalam program JKP berasal dari skala usaha besar dan menengah," jelasnya.

Sebagai pengawas eksternal BPJS Ketenagakerjaan, DJSN merekomendasikan agar cakupan program JKP diperluas hingga mencakup pekerja di usaha kecil dan mikro. Namun, upaya ini sempat terkendala oleh ketentuan UMR bagi pekerja formal yang didaftarkan dalam BPJS Kesehatan. "Akibatnya, banyak pekerja usaha kecil dan mikro yang kemudian beralih menjadi peserta mandiri atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) di program JKN, yang membuat mereka tidak memenuhi syarat untuk program JKP," lanjut Indra.

Hingga 31 Juli 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan 32.931 klaim JKP, meningkat 8,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Total klaim yang dibayarkan mencapai Rp237,04 miliar, sementara dana kelolaan program JKP hingga akhir Juli 2024 tercatat sebesar Rp13,43 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap ada dua perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usahanya. Hal tersebut didorong aturan peningkatan modal oleh regulator.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengakui cukup banyak pelaku asuransi dengan modalyang terbatas. Menurutnya sebagian besar perusahaan asuransi masih wait and see terkait pemenuhan modal pada 2026 dan 2028.

“Saat ini ada dua perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untukmengembalikan izin usahanya karena kepentingan efisiensi dan konsolidasi dan ataukemungkinan tidak akan dapat memenuhi persyaratan modal tersebut,” kata Ogi dalam jawaban tertulisnya dikutip pada Rabu (11/9/2024).

Namun demikian, Ogi menambahkan di tengah aturan peningkatan modal tersebut, maka proses merger, akuisisi dan konsolidasi menjadi suatu keniscayaan sebagaimana yang terjadi di perbankan.

Adapun berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023, OJK telah meningkatkan ekuitas minimum perusahaan asuransi dan reasuransi.

Untuk tahap pertama atau per 31 Desember 2026, perusahaan asuransi harus memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, perusahaan reasuransi Rp500 miliar, perusahaan asuransi syariah Rp100 miliar, dan perusahaan reasuransi syariah Rp200 miliar.

Kemudian, tahap kedua atau sampai batas 31 Desember 2028, OJK memberikan dua opsi untuk industri perasuransian meningkatkan ekuitas minimum.

Untuk KPPE 1, perusahaan asuransi harus memiliki ekuitas minimum Rp500 miliar, perusahaan reasuransi Rp1 triliun, perusahaan asuransi syariah Rp200 miliar, dan untuk perusahaan reasuransi syariah adalah Rp400 miliar.

Selanjutnya, untuk KPPE 2, perusahaan asuransi memiliki ekuitas minimum Rp1 triliun, perusahaan reasuransi Rp2 triliun, perusahaan asuransi syariah Rp500 miliar, dan perusahaan reasuransi syariah Rp1 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap ada dua perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usahanya. Hal tersebut didorong aturan peningkatan modal oleh regulator.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengakui cukup banyak pelaku asuransi dengan modalyang terbatas. Menurutnya sebagian besar perusahaan asuransi masih wait and see terkait pemenuhan modal pada 2026 dan 2028.

“Saat ini ada dua perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untukmengembalikan izin usahanya karena kepentingan efisiensi dan konsolidasi dan ataukemungkinan tidak akan dapat memenuhi persyaratan modal tersebut,” kata Ogi dalam jawaban tertulisnya dikutip pada Rabu (11/9/2024).

Namun demikian, Ogi menambahkan di tengah aturan peningkatan modal tersebut, maka proses merger, akuisisi dan konsolidasi menjadi suatu keniscayaan sebagaimana yang terjadi di perbankan.

Adapun berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023, OJK telah meningkatkan ekuitas minimum perusahaan asuransi dan reasuransi.

Untuk tahap pertama atau per 31 Desember 2026, perusahaan asuransi harus memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, perusahaan reasuransi Rp500 miliar, perusahaan asuransi syariah Rp100 miliar, dan perusahaan reasuransi syariah Rp200 miliar.

Kemudian, tahap kedua atau sampai batas 31 Desember 2028, OJK memberikan dua opsi untuk industri perasuransian meningkatkan ekuitas minimum.

Untuk KPPE 1, perusahaan asuransi harus memiliki ekuitas minimum Rp500 miliar, perusahaan reasuransi Rp1 triliun, perusahaan asuransi syariah Rp200 miliar, dan untuk perusahaan reasuransi syariah adalah Rp400 miliar.

Selanjutnya, untuk KPPE 2, perusahaan asuransi memiliki ekuitas minimum Rp1 triliun, perusahaan reasuransi Rp2 triliun, perusahaan asuransi syariah Rp500 miliar, dan perusahaan reasuransi syariah Rp1 triliun.