Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menolak melempar handuk putih alias menyerah di tengah tantangan industri asuransi harus mengejar waktu pemenuhan modal minimum.

Sesuai mandat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 23/2023, mulai 2026 nanti modal minimum yang harus dimiliki perusahaan asuransi sebesar Rp250 miliar, asuransi syariah Rp100 miliar, reasuransi Rp500 miliar, dan reasuransi syariah sebesar Rp200 miliar.

Berdasarkan data terbaru OJK, hingga Agustus 2024 masih terdapat 45 perusahaan asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi modal minimum tersebut. Dari jumlah tersebut, terdapat 23 asuransi umum konvensional dan 2 asuransi umum syariah yang belum memenuhi modal minimum.

Untuk asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi modal minimum pada 2026 itu rinciannya adalah terdapat 15 perusahaan asuransi jiwa, 23 asuransi umum, 3 asuransi jiwa syariah, 2 asuransi umum syariah, 1 perusahaan reasuransi, dan 1 perusahaan reasuransi syariah.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan sampai saat ini tidak ada permintaan dari asosiasi untuk meminta OJK memberikan relaksasi untuk menunda batas waktu itu.

"Kita enggak boleh cengeng, lah, kita enggak boleh lempar handuk putih di awal. Karena kita taat aturan. Saya selalu bilang kita taat aturan. Kita upayakan dulu, kita harus optimistis," kata Budi kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Dalam POJK 23/2023 modal minimum yang harus dimiliki asuransi dan reasuransi pada 2028 ditambah. Persyaratan modal minimum pada 2028 ini dibedakan menjadi dua, yakni untuk Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan KPPE 2.

Untuk KPPE 1, pada 2028 perusahaan asuransi harus memiliki modal minimum sebesar Rp500 miliar, asuransi syariah Rp200 miliar, reasuransi Rp1 triliun, dan reasuransi syariah Rp400 miliar.

Sementara untuk KPPE 2, perusahaan asuransi harus memiliki modal minimum Rp1 triliun, asuransi syariah Rp500 miliar, reasuransi Rp2 triliun, dan reasuransi syariah Rp1 triliun.

Budi mengatakan solusi yang bisa dilakukan perusahaan asuransi untuk memenuhi modal minimum tersebut adalah dengan melakukan aksi merger dan akuisis. Meski begitu, dia memperkirakan sampai 2026 nanti dari 45 asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi modal masih akan tersisa 5 sampai 6 perusahaan.

"Tetapi kalau pada akhirnya di tahun 2028 ada misalnya 3 atau 4 asuransi yang memang sudah tidak ingin melanjutkan lagi, mengembalikan izin usahanya ya silakan," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan persyaratan modal minimum bagi industri asuransi dan reasuransi ini menjadi pelecut bagi industri untuk berbenah semakin baik lagi. Hal itu menurutnya demi kebaikan dan keberlangsungan industri.

"Dampak positifnya kan banyak. Kalau kita punya industri asuransi umum itu sehat, pemegang saham berapapun dia diminta lagi pasti akan tambah. Karena return-nya mereka akan nikmati juga dalam bentuk dividen. Soalnya sekarang return-nya dalam bentuk dividen tidak mencukupi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi dikhawatirkan akan menjadi pasar oligopoli pada 2028 nanti usai ketentuan modal minimum perusahaan asuransi dan reasuransi naik bertahap hingga tahun tersebut.

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menilai dampak positif dari ketentuan ekuitas tinggi tersebut adalah perusahaan asuransi akan memiliki kapasitas yang lebih besar dan lebih sehat. Sedangkan dampak negatifnya, menurutnya kemungkinan banyak perusahaan asuransi yang akan tutup atau terpaksa merger dengan perusahaan lain.

"Pasar oligopoli kemungkinan tidak bisa dihindari, oleh karena itu OJK harus dapat melindungi perusahaan kecil dan juga kepentingan konsumen," kata Abitani kepada Bisnis, pekan lalu.

Abitani menjelaskan kesulitan penambahan modal perusahaan asuransi dapat disebabkan banyak faktor, misalnya dari enggannya pemegang saham untuk menambah modal karena menganggap hasil proyeksi imbal hasil investasi atau ROI-nya kurang menguntungkan, atau memang tidak memiliki sumber daya yang besar.

Sementara itu, Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan dampak positif ketentuan modal minimum yang naik tersebut adalah peningkatan stabilitas dan ketahanan finansial industri asuransi. Modal yang cukup menurutnya akan mampu memenuhi kewajiban jangka panjang terutama cadangan klaim.

Selain itu, menurutnya kredibilitas peruahaan juga akan naik karena memiliki manajeman risiko dan layanan berkualitas, sehingga pada akhirnya akan mendorong penetrasi industri karena produk semakin berkualitas.

"Sedangkan negatifnya, adalah terbentuknya pasar oligopoli, di mana hanya segelintir perusahaan besar yang mendominasi pasar dan potensi naiknya premi karena semakin sedikitnya pemain di pasar, daya tawar konsumen menjadi lebih lemah dan perusahaan yang tersisa bisa memiliki kendali lebih besar terhadap tarif premi untuk yang tidak diatur OJK," kata Wahyudin.

Wahyudin menegaskan bahwa risiko pasar oligopoli itu memang ada, terutama jika persyaratan modal minimum diterapkan tanpa melihat kondisi dan kapabilitas perusahaan yang beragam.

"Namun, ini bisa dicegah jika regulator seperti OJK memberlakukan kebijakan yang seimbang, seperti memberikan insentif bagi perusahaan yang ingin merger atau melakukan konsolidasi, serta menjaga keseimbangan kompetisi di pasar," kata Wahyudin.

Wahyudin menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat perusahaan asuransi kesulitan memenuhi persyaratan modal. Pertama adalah kesulitan akses permodalan. Menurutnya, perusahaan asuransi yang lebih kecil sering kali kesulitan mendapatkan tambahan modal, baik dari investor maupun melalui sumber pendanaan lain. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil menurutnya juga menambah tantangan dalam mencari modal baru.

Faktor kedua menurut Wahyudin adalah struktur manajemen yang lemah. Dia menjelaskan perusahaan yang belum memenuhi persyaratan modal minimum sering kali juga memiliki manajemen risiko yang kurang kuat, dan umumnya tidak memiliki struktur manajemen yang memadai untuk menjaga likuiditas yang diperlukan guna memenuhi kewajiban pencadangan.

"Ketiga, tekanan pasar. Kesulitan untuk bersaing dalam hal inovasi produk dan efisiensi operasional, yang pada akhirnya sulit mempertahankan profitabilitas yang cukup untuk memenuhi persyaratan modal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketentuan modal minimum perusahaan asuransi yang diamanatkan OJK pada akhirnya akan menyeleksi perusahaan-perusahaan yang tidak kuat permodalan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023, pemerintah menetapkan modal minimum yang harus dipenuhi perusahaan asuransi tahap pertama paling lambat Desember 2026, yakni Rp250 miliar untuk asuransi konvensional dan Rp100 miliar untuk asuransi syariah.

Kemudian pada tahap kedua pada 2028, modal minimum tersebut dinaikkan menjadi Rp500 miliar bagi asuransi konvensional dan Rp200 miliar bagi asuransi syariah yang masuk dalam Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1. Sementara untuk kelompok KPPE 2, modal minimal yang harus dipenuhi sebesar Rp1 triliun bagi asuransi konvensional dan Rp500 miliar bagi asuransi syariah.

Wakil Presiden Direktur PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) Nico Prawiro mengatakan sebenarnya pihaknya menyadari bahwa peningkatan permodalan perusahaan asuransi tetap sangat penting untuk memastikan keberlangsungan bisnis dan memberikan proteksi yang memadai bagi nasabah. Namun, menurtnya besaran modal bukanlah salah satu hal utama dalam menjalankan perusahaan asuransi yang baik.

"Jangan sampai nanti perusahaan asuransi yang sehat tetapi karena modalnya kecil akhirnya jadi terlempar ke luar, dan menjadi rusak sehingga terjadi PHK dan banyak karyawan jadi pengangguran. Selain modal, faktor utama lainnya adalah terciptanya ekosistem yang baik dan kondisi bisnis yang kondusif," kata Nico kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Nico menjelaskan, saat ini modal ACPI sebesar Rp400 miliar, atau telah memenuhi modal minimum pada 2026, tetapi belum cukup untuk ketentuan yang berlaku di 2028.

Nico mengatakan pihaknya yakin akan memenuhi ketentuan regulasi dengan dukungan dari seluruh stakeholder termasuk pemegang saham dan mitra bisnis ACPI.

"Kita tetap fokus untuk menggenjot produksi premi tentunya dengan berhati-hati lagi dalam menentukan cara perlindungan, premi asuransi, serta pengelolaan risiko yang harus dipertimbangkan dengan lebih spesifik lagi. Sehingga kita bisa tetap mendapatkan laba dengan margin yang lebih besar dan tentunya akan meningkatkan modal perusahaan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Hasil riset yang dilakukan IFG Progress menunjukkan penerapan syarat modal minimum industri asuransi di berbagai negara memberikan dampak semakin kecilnya jumlah pemain di industri asuransi yang cukup signifikan. Saat jumlah pemain semakin sedikit, ada kekhawatiran terbentuk pasar oligopoli asuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/2023 telah menetapkan syarat modal minimum asuransi dan reasuransi yang batasnya naik bertahap, mulai dari 2026 hingga 2028.

Merespons kekhawatiran itu, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan peningkatan ekuitas bagi perusahaan asuransi dan reasuransi ini dimaksudkan untuk memperbesar kapasitas di dalam negeri dan mendorong pengelolaan risiko yang lebih baik dan efisien.

"Kami menilai industri asuransi masih memiliki ruang yang luas untuk bertumbuh karena penetrasi yang masih rendah, asalkan kita dapat memperbaiki ekosistem yang ada sehingga mendukung industri yang lebih sehat ke depan," kata Iwan kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Saat ini, kata dia, OJK terus berkomunikasi dengan industri dan asosiasi untuk mendorong pemenuhan ketentuan permodalan tersebut. Iwan mengatakan saat ini banyak upaya yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk pemenuhan ketentuan ini, termasuk melihat kembali pasar yang akan dituju dan pemenuhan ketentuan modal.

Tidak ketinggalan, OJK juga terus mendorong penerapan pengelolaan risiko yang baik dalam menetapkan premi dan cadangan premi yang memadai serta penerapan control cycle untuk memastikan validitas asumsi yang digunakan dalam penetapan premi dan cadangan premi.

"Dengan disiplin ini diharapkan ekosistem industri perasuransian menjadi lebih baik dan sehat sehingga dapat tumbuh berkesinambungan ke depan," pungkasnya.

Adapun riset IFG Progress menunjukkan implementasi penyesuaian syarat modal minimal asurnsi umum di Malaysia berimbas pada penurunan tajam jumlah pemain asuransi, yang mulanya sebelum 2009 jumlahnya lebih dari 40, menjadi 37 pada 2009, menyusut menjadi 21 pada 2022, dan tersisa tinggal 19 pada 2024.

Tren yang sama juga terjadi di Thailand, di mana pada 2011 terdapat 73 pemain, mengecil menjadi 58 perusahaan pada 2019, dan tersisa 49 perusahaan pada 2023. Sementara di Filipina, pada 2010 tercatat ada 86 perusahaan, kemudian tersisa menjadi 55 perusahaan pada 2022.

Adapun hingga Agustus 2024, OJK mencatat terdapat 45 perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia belum memenuhi modal minimum pada 2026. Rinciannya adalah terdapat 15 perusahaan asuransi jiwa, 23 asuransi umum, 3 asuransi jiwa syariah, 2 asuransi umum syariah, 1 perusahaan reasuransi, dan 1 perusahaan reasuransi syariah.

Sebelumnya, Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Khoilul Rohman mengatakan meskipun peningkatan modal minimal industri asuransi memiliki dampak positif, aturan tersebut juga berisiko meninggalkan efek negatif.

Dampak positifnya adalah pada akhirnya nanti perusahaan asuransi maupun reasuransi yang tersisa adalah perusahaan-perusahaan yang terkualifikasi dan dipastikan memiliki ketahanan pencadangan. Hal ini akan membuat masyarakat semakin percaya terhadap industri ini dan diharapkan penetrasi asuransi semakin tinggi.

"Tapi di sisi lain sebagai nature perekonomian kalau player-nya tersegmentasi di 2,3,4 [pemain] tertentu akan ada struktur pasar oligopoli. Dan kita tahu semua, oligopoli konsekuensihya ada di pricing," kata Ibrahim saat ditemui di sela acara Media Gathering IFG Conference 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Hasil riset yang dilakukan IFG Progress menunjukkan penerapan syarat modal minimum industri asuransi di berbagai negara memberikan dampak semakin kecilnya jumlah pemain di industri asuransi yang cukup signifikan. Saat jumlah pemain semakin sedikit, ada kekhawatiran terbentuk pasar oligopoli asuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/2023 telah menetapkan syarat modal minimum asuransi dan reasuransi yang batasnya naik bertahap, mulai dari 2026 hingga 2028.

Merespons kekhawatiran itu, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan peningkatan ekuitas bagi perusahaan asuransi dan reasuransi ini dimaksudkan untuk memperbesar kapasitas di dalam negeri dan mendorong pengelolaan risiko yang lebih baik dan efisien.

"Kami menilai industri asuransi masih memiliki ruang yang luas untuk bertumbuh karena penetrasi yang masih rendah, asalkan kita dapat memperbaiki ekosistem yang ada sehingga mendukung industri yang lebih sehat ke depan," kata Iwan kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Saat ini, kata dia, OJK terus berkomunikasi dengan industri dan asosiasi untuk mendorong pemenuhan ketentuan permodalan tersebut. Iwan mengatakan saat ini banyak upaya yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk pemenuhan ketentuan ini, termasuk melihat kembali pasar yang akan dituju dan pemenuhan ketentuan modal.

Tidak ketinggalan, OJK juga terus mendorong penerapan pengelolaan risiko yang baik dalam menetapkan premi dan cadangan premi yang memadai serta penerapan control cycle untuk memastikan validitas asumsi yang digunakan dalam penetapan premi dan cadangan premi.

"Dengan disiplin ini diharapkan ekosistem industri perasuransian menjadi lebih baik dan sehat sehingga dapat tumbuh berkesinambungan ke depan," pungkasnya.

Adapun riset IFG Progress menunjukkan implementasi penyesuaian syarat modal minimal asurnsi umum di Malaysia berimbas pada penurunan tajam jumlah pemain asuransi, yang mulanya sebelum 2009 jumlahnya lebih dari 40, menjadi 37 pada 2009, menyusut menjadi 21 pada 2022, dan tersisa tinggal 19 pada 2024.

Tren yang sama juga terjadi di Thailand, di mana pada 2011 terdapat 73 pemain, mengecil menjadi 58 perusahaan pada 2019, dan tersisa 49 perusahaan pada 2023. Sementara di Filipina, pada 2010 tercatat ada 86 perusahaan, kemudian tersisa menjadi 55 perusahaan pada 2022.

Adapun hingga Agustus 2024, OJK mencatat terdapat 45 perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia belum memenuhi modal minimum pada 2026. Rinciannya adalah terdapat 15 perusahaan asuransi jiwa, 23 asuransi umum, 3 asuransi jiwa syariah, 2 asuransi umum syariah, 1 perusahaan reasuransi, dan 1 perusahaan reasuransi syariah.

Sebelumnya, Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Khoilul Rohman mengatakan meskipun peningkatan modal minimal industri asuransi memiliki dampak positif, aturan tersebut juga berisiko meninggalkan efek negatif.

Dampak positifnya adalah pada akhirnya nanti perusahaan asuransi maupun reasuransi yang tersisa adalah perusahaan-perusahaan yang terkualifikasi dan dipastikan memiliki ketahanan pencadangan. Hal ini akan membuat masyarakat semakin percaya terhadap industri ini dan diharapkan penetrasi asuransi semakin tinggi.

"Tapi di sisi lain sebagai nature perekonomian kalau player-nya tersegmentasi di 2,3,4 [pemain] tertentu akan ada struktur pasar oligopoli. Dan kita tahu semua, oligopoli konsekuensihya ada di pricing," kata Ibrahim saat ditemui di sela acara Media Gathering IFG Conference 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mendorong perusahaan asuransi jiwa melakukan aksi merger dan akuisisi untuk memenuhi modal minimum yang diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko & GCG AAJI, Fauzi Arfan mengatakan secara umum pihaknya mendukung adanya regulasi yang mempersyaratkan modal minimum asuransi. Hal itu diharapkan dapat mengurangi potensi perusahaan mengambil risiko bisnis yang melebihi kemampuan mitigasinya.

Jika berkaca dari industri perbankan, menurutnya konsolidasi perusahaan dapat menjadi jalan tengah, khususnya perusahaan asuransi kecil. Hal itu tetap memungkinkan perusahaan memperoleh peningkatan efisiensi operasional, permodalan yang kuat, serta skala ekonomi yang lebih besar.

"Asosiasi senantiasa mendorong perusahaan untuk menguatkan struktur permodalannya, baik secara organik [meningkatkan penjualan] maupun non-organik [akuisisi ataupun merger]," kata Fauzi kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Adapun hingga Agustus 2024, terdapat 15 perusahaan asuransi jiwa konvensional yang belum memenuhi modal minimum sebesar Rp250 miliar yang harus dipenuhi paling lambat 2026, dan tiga perusahaan asuransi jiwa syariah yang belum memenuhi modal minimum Rp100 miliar.

Fauzi menjelaskan tantangan pemenuhan modal tersebut secara umum adalah adanya kesulitan yang dihadapi perusahaan asuransi berkaitan dengan terbatasnya sumber permodalan, terutama di tengah tekanan ekonomi makro yang masih tinggi.

Kondisi ini, kata dia, membuat penanaman modal menjadi semakin selektif. Apalagi perusahaan asuransi sering kali kurang diuntungkan karena tingkat pengembalian modal di sektor ini cenderung bersifat jangka panjang.

"Namun, AAJI mendukung dengan adanya merger ataupun akuisisi perusahaan kecil. Tren merger dan akuisisi diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan industri asuransi jiwa dalam jangka panjang," kata Fauzi.

Melalui aksi merger dan akuisisi itu, AAJI berharap dapat membantu perusahaan kecil tumbuh dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi risiko keuangan. Selain itu, standard operasional dan penggunaan teknologi akan semakin meningkat, yang pada akhirnya akan memperbaiki kualitas layanan di sektor asuransi.

Adapun persyaratan modal minimum ini akan ditambah pada 2028 nanti. Persyaratan modal minimum pada 2028 ini dibedakan menjadi dua, yakni untuk Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan KPPE 2.

Fauzi bilang, dengan peningkatan modal minimum yang akan diterapkan oleh OJK ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena mereka akan merasa lebih aman jika dananya dikelola oleh perusahaan dengan permodalan kuat.

"Peningkatan modal minimum juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang polis, sehingga pemegang polis dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menempatkan dana masa depannya di industri asuransi jiwa," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 45 perusahaan asuransi dan reasuransi hingga Agustus 2024 belum memenuhi modal minimum yang dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dipenuhi pada 2026.

Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Khoilul Rohman menjelaskan perusahaan asuransi tidak akan cukup mengandalkan pertumbuhan pendapatan premi asuransi untuk mengejar modal minimum.

Apalagi, dia mengatakan modal minimum yang dipersyaratkan OJK akan naik bertahap mulai 2028, yang dibedakan antara Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan KPPE 2.

"Secara organik dilihat dari tren pertumhuhan preminya, nampaknya akan sulit. Kalau kita hanya berdasarkan [secara] organik pertumbuhan premi dalam beberapa waktu terakhir, beberapa perusahaan akan sulit mengejar [memenuhi] di ekuitas KPPE 1 dan KPPE 2," kata Ibrahim saat ditemui di sela acara Media Gathering IFG Conference 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Premi asuransi jiwa per Agustus 2024 sebesar Rp118,96 triliun, naik tipis 0,56% year on year (yoy) dibanding Agustus 2023. Premi asuransi jiwa sebelumnya mencatatkan tren menurun di periode Desember 2022 dan Desember 2023, masing-masing turun 5,59% yoy dan 7,99% yoy.

Sementara itu, premi asuransi umum dan reasuransi per Agustus 2024 sebesar Rp99,59 triliun, naik 12,89% yoy. Berbeda dengan asuransi jiwa, premi asuransi umum dan reasuransi pada periode Desember 2022 dan Desember 2023 konsisten mencatat kenaikan, masing-masing naik 14,84% yoy dan 16,22% yoy.

Dengan kondisi ini, Ibrahim menilai satu-satunya solusi pemenuhan modal minimum perusahaan asuransi adalah dengan melakukan akuisisi atau merger. Namun, dia mengatakan bahwa hal itu juga tidak lepas dari tantangan.

"Dan itu jadi cukup berat, karena setiap perusahaan asuransi cara dia asumsi akturarinya bisa beda-beda. Cara dia melakukan asset liability management atau liability driven investment bisa beda-beda," kata Ibrahim.

Adapun, sebanyak 45 asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi modal minimum pada 2026, yaitu 15 perusahaan asuransi jiwa, 23 asuransi umum, tiga asuransi jiwa syariah, dua asuransi umum syariah, satu perusahaan reasuransi, dan satu perusahaan reasuransi syariah.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur perusahaan asuransi dan reasuransi harus memenuhi modal minimum. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Khoilul Rohman menilai ketentuan modal minimum tersebut bisa menjadi pisau bermata dua, alias di satu sisi punya dampak yang diharapkan positif, dan di sisi lain punya risiko berdampak negatif.

Modal yang dipersyaratkan OJK tersebut bertahap akan naik, pertama di 2026 dan kedua di 2028. Pada 2028, syarat modal minimum dibagi menjadi dua kategori yakni Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan KPPE 2.

"Di kajian yang kamu lakukan, POJK 23 dampaknya akan terdapat beberapa, cukup banyak asuransi jiwa dan umum yang tidak akan terkualifikasi di KPPE 1 dan KPPE 2. Artinya akan ada banyak kemungkinan merger dan akuisisi. Dan ini akan menimbulkan dampak positif dan negarif," kata Ibrahim saat ditemui di sela acara Media Gathering IFG Conference 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Dampak positifnya adalah pada akhirnya nanti perusahaan asuransi maupun reasuransi yang tersisa adalah perusahaan-perusahaan yang terkualifikasi dan dipastikan memiliki ketahanan pencadangan. Hal ini akan membuat masyarakat semakin percaya terhadap industri ini dan diharapkan penetrasi asuransi semakin tinggi.

"Namun, di sisi lain sebagai nature perekonomian kalau player-nya tersegmentasi di 2,3,4 [pemain] tertentu akan ada struktur pasar oligopoli. Dan kita tahu semua, oligopoli konsekuensihya ada di pricing," kata Ibrahim.

Pasar oligopoli secara umum adalah kondisi yang menggambarkan sistem perdagangan yang hanya tersedia sedikit produsen sedangkan memiliki jumlah konsumen besar. Pada sistem oligopoli ini persaingan pasar menjadi tidak sempurna.

Melihat apa yang dimau pemerintah, Ibrahim menilai masalah utama industri asuransi yang penetrasinya masih kecil adalah ketidakpercayaan masyarakat. Untuk itu dia merasa perlu ada jalan keluar, yang dia sebut dengan 'memerlukan radical strategy'.

"Kalau kita biarkan perusahaan-perusahaan kecil dengan pencadangan yang tidak cukup, satu-satunya jalan dia bisa bertahan adalah menurunkan premi sedrastis mungkin sehingga dia dapat konsumen. Tapi begitu ada klaim, dia tidak akan kuat," jelasnya.

Adapun modal minimum yang diatur POJK 23 tersebut adalah untuk KPPE 1 pada 2028 perusahaan asuransi harus memiliki modal minimum sebesar Rp500 miliar, asuransi syariah Rp200 miliar, reasuransi Rp1 triliun, dan reasuransi syariah Rp400 miliar. Sementara untuk KPPE 2, perusahaan asuransi harus memiliki modal minimum Rp1 triliun, asuransi syariah Rp500 miliar, reasuransi Rp2 triliun, dan reasuransi syariah Rp1 triliun.

JAKARTA, investor.id – Sebanyak 30 perusahaan asuransi syariah atau unit usaha syariah (UUS) dari perusahaan asuransi diramal belum bisa memenuhi persyaratan modal minimum pada 2028 mendatang. Asumsi ini didasarkan pada upaya pemenuhan modal minimum secara organik.

Demikian disampaikan laporan IFG Progress dalam Economic Bulletin – Issue 51 bertajuk Dampak POJK No. 23/2023 bagi Lanskap Industri Asuransi di Indonesia.

Diatur dalam POJK 23/2023, sebuah perusahaan asuransi syariah mesti memenuhi modal minimum tahap I pada 2026 sebesar Rp 100 miliar. Kemudian pada tahap II, sebuah perusahaan asuransi syariah harus memilih untuk masuk klaster yang disebut sebagai Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 atau KPPE 2.

Untuk masuk ke KPPE 1, sebuah perusahaan asuransi syariah mesti memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp 200 miliar. Sedangkan untuk KPPE 2, ekuitas minimum yang dibutuhkan sebesar Rp 500 miliar.

IFG Progress kemudian menyelidiki potensi pemenuhan modal minimum dengan cara organik dari perusahaan asuransi jiwa syariah atau UUS asuransi jiwa. Pendekatan yang dipakai yaitu dengan melakukan perhitungan pertumbuhan tahunan dari pendapatan dan ekuitas dalam kurun beberapa tahun terakhir.

“Ditemukan bahwa beberapa perusahaan asuransi jiwa syariah masih memiliki potensi dalam mengejar kebutuhan pemenuhan ekuitas secara organik,” ungkap IFG Progress dalam risetnya, dikutip pada Sabtu (14/9/2024).

Menurut IFG Progress, terdapat kecenderungan korelasi yang positif antara tingkat pendapatan dan ekuitas. Artinya, ekuitas akan bertumbuh seiring dengan penambahan pendapatan, dimana perusahaan yang masih membukukan pendapatan yang tinggi, masih berpotensi untuk memenuhi persyaratan minimum modal secara organik.

Dengan menggunakan asumsi pertumbuhan ekuitas yang dimaksud, ditemukan 6 perusahaan/UUS asuransi jiwa syariah yang teridentifikasi berpotensi untuk memenuhi persyaratan modal minimum secara organik pada 2028. Sebanyak 10 perusahaan lainnya telah memenuhi ketentuan modal minimum.

Di sisi lain, terdapat 13 perusahaan/UUS asuransi jiwa belum bisa memenuhi persyaratan modal minimum tahun 2028. Sebanyak 13 perusahaan/UUS asuransi jiwa yang dimaksud terdiri dari 7 perusahaan/UUS dari asuransi joint venture dan 6 perusahaan/UUS dari asuransi lokal.

“Alternatif pemenuhan modal minimum dapat dilakukan dengan dengan capital injection atau melalui konsolidasi (KUPA) atau merger/akuisisi,” jelas IFG Progress.

UUS Asuransi Umum

Analisa hal yang sama juga dilakukan untuk melihat kemampuan perusahaan/unit usaha asuransi umum yang masih memiliki potensi dalam mengejar kebutuhan pemenuhan kapital secara organik melalui pertumbuhan bisnisnya.

IFG Progress menemukan bahwa secara rata-rata pertumbuhan pendapatan perusahaan/UUS asuransi umum syariah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan rata-rata di asuransi jiwa syariah. Namun demikian, pertumbuhan pendapatan itu tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekuitas, karena masih banyak UUS yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang positif, tetapi pertumbuhan ekuitasnya negatif.

“Sehingga, bila dibandingkan dengan asuransi jiwa syariah, UUS perusahaan asuransi umum syariah relatif lebih tidak mampu untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum,” terang IFG Progress.

Menggunakan asumsi pertumbuhan ekuitas masing-masing perusahaan, terdapat 4 perusahaan/UUS asuransi umum yang berpotensi dapat memenuhi minimum capital requirement pada 2028 secara organik. Serta 4 perusahaan/UUS asuransi umum lain telah memenuhi batas ekuitas minimum.

“Sementara dari 17 perusahaan/unit usaha yang belum memenuhi, 9 diantaranya berasal dari kelompok asuransi besar sehingga memungkinkan pemenuhan modal dengan capital injection. Sementara, asuransi lainnya mungkin memiliki opsi melalui skema alternatif dengan konsolidasi (KUPA) atau merger/akuisisi,” jelas IFG Progress.

Maka, sebanyak 4 perusahaan/UUS perusahaan asuransi umum dan 6 perusahaan/UUS perusahaan asuransi jiwa berpotensi bisa mencapai modal minimum secara organik. Serta 4 perusahaan/UUS asuransi umum dan 10 perusahaan/UUS asuransi jiwa sudah mencapai ekuitas minimum.

Di samping itu, sebanyak 17 perusahaan/UUS perusahaan asuransi umum dan sebanyak 13 perusahaan/UUS asuransi jiwa diprediksi tak bisa mencapai modal minimum, maka dapat diketahui terdapat sebanyak 30 perusahaan/UUS perusahaan asuransi yang mungkin tak bisa mencapai modal minimum secara organik sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun total terdapat sebanyak 54 perusahaan/UUS asuransi yang mesti memenuhi modal minimum pada 2028 mendatang. Dengan asumsi 30 perusahaan/UUS asuransi tak bisa memenuhi modal minimum secara organik, ini mencerminkan separuh atau mencakup 55,5% dari total perusahaan/UUS asuransi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap ada dua perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usahanya. Hal tersebut didorong aturan peningkatan modal oleh regulator.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengakui cukup banyak pelaku asuransi dengan modalyang terbatas. Menurutnya sebagian besar perusahaan asuransi masih wait and see terkait pemenuhan modal pada 2026 dan 2028.

“Saat ini ada dua perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untukmengembalikan izin usahanya karena kepentingan efisiensi dan konsolidasi dan ataukemungkinan tidak akan dapat memenuhi persyaratan modal tersebut,” kata Ogi dalam jawaban tertulisnya dikutip pada Rabu (11/9/2024).

Namun demikian, Ogi menambahkan di tengah aturan peningkatan modal tersebut, maka proses merger, akuisisi dan konsolidasi menjadi suatu keniscayaan sebagaimana yang terjadi di perbankan.

Adapun berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023, OJK telah meningkatkan ekuitas minimum perusahaan asuransi dan reasuransi.

Untuk tahap pertama atau per 31 Desember 2026, perusahaan asuransi harus memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, perusahaan reasuransi Rp500 miliar, perusahaan asuransi syariah Rp100 miliar, dan perusahaan reasuransi syariah Rp200 miliar.

Kemudian, tahap kedua atau sampai batas 31 Desember 2028, OJK memberikan dua opsi untuk industri perasuransian meningkatkan ekuitas minimum.

Untuk KPPE 1, perusahaan asuransi harus memiliki ekuitas minimum Rp500 miliar, perusahaan reasuransi Rp1 triliun, perusahaan asuransi syariah Rp200 miliar, dan untuk perusahaan reasuransi syariah adalah Rp400 miliar.

Selanjutnya, untuk KPPE 2, perusahaan asuransi memiliki ekuitas minimum Rp1 triliun, perusahaan reasuransi Rp2 triliun, perusahaan asuransi syariah Rp500 miliar, dan perusahaan reasuransi syariah Rp1 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap ada dua perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usahanya. Hal tersebut didorong aturan peningkatan modal oleh regulator.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengakui cukup banyak pelaku asuransi dengan modalyang terbatas. Menurutnya sebagian besar perusahaan asuransi masih wait and see terkait pemenuhan modal pada 2026 dan 2028.

“Saat ini ada dua perusahaan asuransi yang mempertimbangkan untukmengembalikan izin usahanya karena kepentingan efisiensi dan konsolidasi dan ataukemungkinan tidak akan dapat memenuhi persyaratan modal tersebut,” kata Ogi dalam jawaban tertulisnya dikutip pada Rabu (11/9/2024).

Namun demikian, Ogi menambahkan di tengah aturan peningkatan modal tersebut, maka proses merger, akuisisi dan konsolidasi menjadi suatu keniscayaan sebagaimana yang terjadi di perbankan.

Adapun berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023, OJK telah meningkatkan ekuitas minimum perusahaan asuransi dan reasuransi.

Untuk tahap pertama atau per 31 Desember 2026, perusahaan asuransi harus memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, perusahaan reasuransi Rp500 miliar, perusahaan asuransi syariah Rp100 miliar, dan perusahaan reasuransi syariah Rp200 miliar.

Kemudian, tahap kedua atau sampai batas 31 Desember 2028, OJK memberikan dua opsi untuk industri perasuransian meningkatkan ekuitas minimum.

Untuk KPPE 1, perusahaan asuransi harus memiliki ekuitas minimum Rp500 miliar, perusahaan reasuransi Rp1 triliun, perusahaan asuransi syariah Rp200 miliar, dan untuk perusahaan reasuransi syariah adalah Rp400 miliar.

Selanjutnya, untuk KPPE 2, perusahaan asuransi memiliki ekuitas minimum Rp1 triliun, perusahaan reasuransi Rp2 triliun, perusahaan asuransi syariah Rp500 miliar, dan perusahaan reasuransi syariah Rp1 triliun.