Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, penetrasi dan densitas asuransi kembali tumbuh pada September 2024.

Penetrasi asuransi merupakan tingkat premi industri asuransi dibandingkan nilai produk domestik bruto (PDB). Sementara, densitas asuransi yaitu, rata-rata uang yang masyarakat sisihkan untuk produk asuransi dalam satu tahun.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan penetrasi dan densitas asuransi pada September 2024 menunjukkan perbaikan.

Di mana, tingkat densitas dan penetrasi asuransi masih terus naik sampai ke level Rp 2.080.020 dan 2,80% pada periode tersebut.

Ogi menyebutkan bahwa angka tersebut membaik dari posisinya per akhir 2023, dengan penetrasi asuransi masih di level 2,59% dan densitas sebesar Rp 1,94 juta.

Pada 2023, penetrasi Indonesia sudah tertinggal dari negara-negara lain. Sebagai contoh, Malaysia yang sudah 4,8%, Australia 3,3%, Brazil 3,3%, Jepang 7,1%, Singapura 11,4% atau Afrika Selatan yang sudah mencapai 12,6%.

Lebih lanjut, Ogi menjelaskan perbaikan densitas dan penetrasi ini didorong oleh premi asuransi yang masih terus tumbuh secara umum.

Adapun pada September 2024, nilai premi asuransi komersial tumbuh 5,77% secara year on year (yoy) menjadi Rp 245,42 triliun, dengan aset yang juga tumbuh 3,81% yoy menjadi Rp 992,48 triliun.

Ogi mengatakan bahwa penetrasi dan densitas asuransi di Indonesia sebenarnya cenderung stagnan dalam dua dekade terakhir. Hal tersebut tidak lepas dari tak diliriknya sektor industri ini oleh pemerintah sejak krisis keuangan tahun 1998 silam.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak krisis keuangan yang terjadi di tahun 1997 dan 1998, memang terjadi reformasi sektor jasa keuangan di Indonesia secara besar-besaran, namun belum menyentuh sampai ke sektor perasuransian," kata Ogi dalam jawaban tertulis, Selasa (5/11).

Meski begitu, Ogi menuturkan bahwa OJK dalam dua tahun ini bergerak cepat dengan melalukan berbagai upaya perubahan.

Momentumnya yakni, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan demikian, OJK berharap bisa membawa angin segar bagi pertumbuhan dan keberlangsungan industri asuransi di Indonesia.

"Kami akan terus mengawal agar dapat tercapai tingkat densitas Rp 2,4 juta dan penetrasi 3,2% pada 2027 sesuai dengan target yang dicanangkan pada peta jalan pengembangan dan penguatan perasuransian Indonesia," tandasnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang sejumlah aturan di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).

Secara rinci, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, OJK tengah merancang RPOJK Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).

Adapun RPOJK itu merupakan tindak lanjut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Selain itu, merupakan penyempurnaan atas POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, untuk memperkuat manajemen risiko di sektor PVML," ucapnya dalam keterangan tertulis RDK OJK, Jumat (1/11).

RPOJK lain yang tengah disusun, yakni tentang Pengawasan, Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan PVML. Agusman menyampaikan RPOJK itu sebagai penyempurnaan ketentuan mengenai pengawasan, status pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan bagi seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor PVML.

Dalam RPOJK itu akan mengatur tata cara pengawasan, penetapan status pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan PVML secara terintegrasi.

Selain itu, Agusman menerangkan OJK tengah menyusun RPOJK tentang Tata Kelola yang Baik bagi PVML. Adapun RPOJK itu akan mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal, serta penanganan benturan kepentingan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan sejumlah upaya untuk menjaga keberlangsungan industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, pihaknya tengah memfinalisasi penyusunan ketentuan mengenai pengembangan dan penguatan LKM (RPOJK LKM).

Beleid ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Dalam RPOJK itu akan diatur, seperti pengelompokan skala usaha LKM menjadi skala kecil, menengah, besar dengan kriteria tertentu hingga pengaturan tingkat kesehatan LKM dengan aspek tertentu," kata Agusman dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Selain itu, Agusman bilang OJK sedang menyusun roadmap Pengembangan dan Penguatan LKM. Adapun roadmap itu juga merupakan turunan atau amanat dari UU P2SK.

Dia menyebut roadmap tersebut bisa menjadi panduan dan arah pengembangan dan penguatan industri LKM ke depannya.

Jika menilik ke belakang, keberlangsungan LKM tampaknya memang mengkhawatirkan. Sebab, sudah 4 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dicabut izin usaha oleh regulator sepanjang tahun ini.

Adapun 4 koperasi LKM tersebut, yakni Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Anggrek (Koperasi LKMS Anggrek), Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Pundi Mataram Pati (Koperasi LKM Pundi Mataram Pati), Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Mugi Rahayu, dan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Mekar Jaya.

Sebelumnya, Agusman sempat mengungkapkan pencabutan izin usaha LKM karena terdapat permohonan pengembalian izin usaha berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Hasil Rapat Anggota.

Dia tak memungkiri industri LKM saat ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dana, manajemen yang kurang baik, serta kurangnya keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, bisnis pelaku usaha LKM tak bisa berlanjut.

Secara kinerja, OJK mencatat penyaluran pinjaman LKM per Agustus 2024 sebesar Rp 1,03 triliun. Nilai itu meningkat 3%, jika dibandingkan posisi per Agustus 2023 yang sebesar Rp 1 triliun.

Adapun nilai aset LKM sebesar Rp 1,64 triliun per Agustus 2024. Nilai itu meningkat sebesar 9,33%, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,50 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyusun Rancangan Peraturan OJK tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (RPOJK Sipelaku).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan RPOJK itu mengatur mengenai pemanfaatan dan tata kelola Sipelaku yang memuat data dan informasi rekam jejak pelaku fraud di Sektor Jasa Keuangan (SJK).

"Dengan adanya akses data dan informasi rekam jejak pelaku melalui Sipelaku, diharapkan dapat meminimalisasi risiko kerugian industri jasa keuangan akibat kejadian fraud," ungkapnya dalam keterangan resmi Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (1/11).

Selain itu, Friderica bilang OJK juga tengah menyusun RPOJK Perintah Tertulis. Adapun RPOJK itu merupakan amandemen ketentuan terkait perintah tertulis sehubungan dengan terbitnya UU P2SK.

"Aturan itu memberikan mandat kepada OJK untuk mengatur lebih lanjut kewenangan OJK dalam pemberian perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi (P3IK) dalam POJK," ujarnya.

Dengan diterbitkannya RPOJK Perintah tertulis, OJK berharap dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap SJK, baik pengawasan prudensial maupun pengawasan perilaku pasar (market conduct). Dengan demikian, seluruh kegiatan di dalam SJK terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih akan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait asuransi wajib. Adapun salah satunya merupakan produk asuransi third party liability (TPL).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, asuransi wajib merupakan ranahnya pemerintah. Dia bilang OJK hanya mengikuti poin-poin yang akan diatur di dalam PP tersebut terkait asuransi wajib.

"Jadi, sekarang belum bisa bicara apa-apa terkait dengan asuransi wajib," ungkapnya seusai menghadiri acara Hari Asuransi di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).

Adapun aturan asuransi wajib merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Aturan itu paling lambat diterbitkan dua tahun setelah UU P2SK, artinya pada awal 2025.

Lebih lanjut, Ogi juga mengaku belum mengetahui waktu penerbitan PP tersebut. Dia bilang waktu penerbitannya tergantung dari pemerintah.

"Ya, tergantung dari pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan asuransi wajib. Ya, banyak aspek yang belum kami tahu. Jadi, kami baru tahap drafting saja. Jadi, tunggu saja kalau asuransi wajib," kata Ogi.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Polis (LPS) dalam membentuk Program Penjamin Polis.

Kepala eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, OJK, Ogi Prastomiyono menerangkan pembentukan Program Penjamin Polis merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Hal itu juga dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dan penguatan terhadap industri asuransi," ucapnya saat menghadiri acara AAUI di Bali, Kamis (10/10).

Lebih lanjut, Ogi menyampaikan keberadaan program penjamin polis tersebut juga diharapkan dapat mengantisipasi tiga hal penting.

Salah satunya dari sisi kepercayaan, yakni pertumbuhan sektor industri asuransi nasional juga perlu didukung dengan memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ketahanan dan kelangsungan bisnis asuransi.

"Selanjutnya, terdapat potensi risiko akibat kebangkrutan perusahaan asuransi, baik akibat kesalahan manajemen maupun perkembangan kondisi perekonomian yang kurang mendukung," katanya.

Hal penting selanjutnya, yaitu dapat mengantisipasi kegagalan perusahaan asuransi yang dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Pada akhirnya, juga akan memengaruhi kondisi perekonomian.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa program dana pensiun tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) masih sulit untuk diterapkan dalam waktu dekat. Menurutnya, program ini justru dapat membebani para pekerja karena akan menambah potongan gaji.

"Meski iuran pensiun tambahan adalah program yang baik untuk jaminan hari tua, tetapi saat ini belum tepat untuk dilaksanakan. Sebagian besar gaji karyawan masih belum di atas rata-rata, sehingga penambahan potongan akan memberatkan," ujar Muhadjir kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2025).

Muhadjir berharap bahwa usulan program tersebut sudah melalui pertimbangan matang. Saat ini, para pekerja telah dibebani dengan berbagai jaminan sosial yang meliputi jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Menurutnya, lima jaminan tersebut sudah cukup representatif jika dijalankan dengan baik.

"Sebenarnya, lima jaminan yang ada sudah memadai asal dilaksanakan secara maksimal," kata Muhadjir. Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan jaminan-jaminan tersebut belum optimal, mengingat kondisi gaji pekerja di Indonesia yang masih belum ideal.

Muhadjir mencontohkan, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang sempat ditunda atas instruksi Presiden, kini baru mulai dijalankan setelah dipertimbangkan lebih matang.

Di sisi lain, Muhadjir juga menyoroti penurunan daya beli kelas menengah yang sedang terjadi. Menurutnya, jika program pensiun tambahan ini diterapkan terlalu tergesa-gesa, masyarakat kelas menengah akan semakin terbebani. "Saat ini, kami berupaya untuk menahan penurunan kelas menengah agar tidak jatuh menjadi kelas miskin. Menurunnya daya beli kelas menengah ditambah iuran pensiun tentu akan terlalu berat untuk sekarang," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang menyusun dan memfinalisasi sejumlah ketentuan untuk memperkuat sektor perbankan di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan sebagian besar rancangan aturan merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“OJK sedang menyusun dan memfinalisasi beberapa ketentuan terkait, antara lain Rancangan Peraturan OJK [RPOJK] perintah tertulis sebagai tindak lanjut UU P2SK,” ujarnya dalam RDK OJK Bulanan Agustus 2024 pada akhir pekan lalu (6/9/2024).

Kemudian, terdapat RPOJK Liquidity Coverage Ratio atau LCR dan RPOJK terkait dengan Net Stable Funding Ratio atau NSFR bank umum, yang bertujuan untuk memperkuat manajemen likuditas dan pengaturan prinsip prudensial sejalan dengan standar internasional.

Dian juga menyebutkan terkait RPOJK pelaporan dan transaparansi kondisi keuangan bagi BPR dan BPRS. Menurutnya, aturan ini menjadi salah satu upaya mendukung penyederhanaan dan digitalisasi proses pelaporan.

Selanjutnya, terdapat RPOJK soal kegiatan usaha perbankan sebagai tindak lanjut UU P2SK serta penyesuaian terhadap perkembangan terkini dan ekspektasi industri perbankan.

Tak hanya itu, Dian juga menyampaikan adanya rancangan aturan baru terkait pemberian kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM sebagai tindak lanjut UU P2SK, hal ini juga dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM.

“Diharapkan dapat menjadi landasan bagi lembaga jasa keuangan (LJK) dalam memberikan akses pembiayaan kepada UMKM,” ucapnya.

Terakhir, adapula rancangan SE OJK terkait panduan akuntansi perbankan bagi BPR yang merupakan penjabaran lebih detail dari standar akuntansi keuangan terkini yang relevan bagi industri BPR.

Sebelumnya, pada beberapa pekan terakhir, OJK telah menerbitkan beberapa aturan, mulai dari POJK No 13 Tahun 2024 tentang transparansi dan publikasi suku bunga dasar kredit bagi bank umum konvensional.

Selain itu, terdapat juga panduan resiliensi digital bagi bank umum guna memperkuat ketahahan dan transformasi digital industri perbankan.

“Serta yang terakhir adalah POJK No 12 tahun 2024 tentang penerapan strategi antifraud bagi lembaga jasa keuangan yang pengaturannya tidak hanya pada industri perbankan tapi juga semua lembaga jasa keuangan,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah menggodok kebijakan baru terkait dana pensiun. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, pengaturan mengenai batas gaji pekerja yang akan dikenakan program pensiun tambahan masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).

“Isu terkait ketentuan batas pendapatan berapa yang kena wajib program pensiun tambahan itu belum ada, karena PP belum diterbitkan,” kata Ogi dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2024 di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Ide mengenai program pensiun tambahan merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pada Pasal 189 Ayat (4), disebutkan bahwa Pemerintah bisa melaksanakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib di luar program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.

Pengenaan itu diselenggarakan secara kompetitif bagi pekerja dengan penghasilan tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum. Ketentuan itu kemudian direspons oleh OJK.

Dalam Buku Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028, OJK menyatakan program pensiun tambahan itu merupakan upaya meningkatkan replacement ratio sesuai rekomendasi minimum Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (International Labour Organization/ILO), yakni sebesar 40 persen dari penghasilan terakhir pekerja sebelum pensiun.

Ogi mengakui sudah ada sejumlah program pensiun yang berjalan saat ini, seperti Jaminan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan serta Program Pensiun oleh PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero). Namun, OJK mencatat, manfaat yang diterima oleh pensiunan di Indonesia saat ini relatif kecil di kisaran 10-15 persen dari penghasilan terakhir saat menjadi pekerja aktif. Artinya, masih ada gap yang perlu dikejar untuk memenuhi standar ILO.

Akan tetapi, sebagaimana yang diatur dalam UU P2SK, ketentuan lebih lanjut mengenai harmonisasi seluruh program pensiun akan diatur dalam PP setelah mendapat persetujuan dari DPR. Dalam konteks itu, OJK berperan sebagai pengawas kebijakan.

“OJK dalam kapasitas sebagai pengawas untuk melakukan harmonisasi program pensiun yang diamanatkan dalam UU P2SK. Dalam hal ini, kami masih menunggu bentuk PP terkait harmonisasi program pensiun. Kami belum bisa bertindak lebih lanjut sebelum PP diterbitkan,” ujar Ogi.

JAKARTA, Investor.id - Kelompok masyarakat yang terdiri atas dosen dan mahasiswa mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke Mahkamah Konstitusi.

Uji materiil ini dilakukan dalam upaya menjaga kepastian jaminan perlindungan simpanan masyarakat ketika bank dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dilakukan proses likuidasi berdasarkan ketentuan LPS. Salah satu aspek yang disorot adalah ketentuan Pasal 86 ayat (4) UU P2SK yang mengatur rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional LPS yang harus mendapat persetujuan dari menteri keuangan.

Uji materiil ini telah terdaftar di MK dengan Nomor 85/PUU-XXII/2024 dan akan mulai disidangkan pada 1 Agustus 2024.

Kuasa hukum pemohon Miko Ginting menjelaskan, tujuan utama permohonan ini adalah menjaga kemandirian dan independensi LPS agar perlindungan jaminan simpanan masyarakat dapat dilakukan secara optimal, terutama ketika bank dicabut izin usahanya dan memasuki tahap likuidasi.

“Kami berharap LPS yang mandiri dan independen tidak akan terpengaruh oleh keberpihakan yang dapat menyebabkan simpanan masyarakat di bank yang dilikuidasi kehilangan jaminan perlindungan,” kata dia dalam siaran pers, Rabu (31/7/2024).

Para pemohon uji materiil itu, kata dia, khawatir LPS dapat kehilangan independensi karena intervensi pihak lain yang secara tidak langsung mengendalikan keuangan LPS. Intervensi semacam ini bertentangan dengan praktik terbaik (best practices) yang diakui dalam dunia perbankan, terutama bagi lembaga deposit insurance.

Dia menuturkan, tindakan LPS dalam menjamin simpanan masyarakat di bank yang dilikuidasi seharusnya didasarkan pada pendekatan keahlian (teknokratik), bukan pertimbangan politik yang dapat menyebabkan keberpihakan pada pihak tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Terlebih lagi, pasal 276 angka 28 UU P2SK (vide Pasal 36C ayat (1)) menyatakan menyebutkan, dalam kondisi krisis, LPS memberikan penjaminan terhadap seluruh simpanan milik pemerintah.

Hal ini, kata dia, menimbulkan kekhawatiran bahwa kontrol Kementerian Keuangan terhadap LPS dapat menyebabkan penjaminan simpanan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah semata, yang pada akhirnya merugikan nasabah kecil.

“Kita pernah mendapatkan pembelajaran berharga dari sebuah pendekatan yang tidak semata berbasis pada keahlian (teknokratik), yaitu pada era BLBI. Pengambilan keputusan yang tidak independen saat itu menjadi problem di kemudian hari. Hingga hari ini kita masih melihat banyaknya kewajiban obligor kepada negara yang belum terselesaikan,” kata Miko.

Selain persoalan persetujuan menteri keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan LPS tersebut, dia melanjutkan, permohonan ini juga mempersoalkan kewenangan tambahan pada LPS berupa penempatan dana dalam proses penyehatan bank.

Miko menjelaskan, kewenangan tambahan pada LPS ini mengakibatkan ketidakjelasan mengenai kedudukan Bank Indonesia (BI) dan LPS terkait entitas mana yang difungsikan sebagai lender of last resort.

Ditambah kewenangan LPS dalam penempatan dana pada bank dalam penyehatan memiliki syarat yang berbeda dan jauh lebih mudah dibandingkan syarat pinjaman likuiditas jangka pendek yang dipunyai BI. Secara sistematis Pasal 276 angka (3), angka (11), angka (13), dan angka (24) UU P2SK mengatur kewenangan penempatan dana oleh LPS yakni untuk bank sistemik maupun selain bank sistemik yang mengalami permasalahan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan solvabilitas dari BI dan tidak memiliki proyeksi kas yang memadai.

Bank penerima penempatan dana oleh LPS, demikian Miko, hanya disyaratkan harus memberikan jaminan berupa aset yang dianggap layak untuk pengembalian penempatan dana.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Purwokerto: Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto Riwin Mihardi mengatakan kebijakan yang mewajibkan kendaraan bermotor memiliki asuransi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Undang-Undang P2SK ini akan mulai dilaksanakan 2025. Salah satunya mengenai aturan kewajiban pemilik kendaraan memiliki asuransi, agar memberi proteksi seperti saat terjadi kecelakaan," kata Riwin Mihardi saat Ngobrol Santai (Ngobras) Kantor OJK Purwokerto dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto bersama insan media di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa, 23 Juli 2024.

Menurut dia, undang-undang tersebut mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan termasuk asuransi kendaraan bermotor. Dalam hal ini, kata dia, program asuransi wajib bagi pemilik kendaraan bermotor tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas.
Ia mengatakan hal itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Bahkan, lanjut dia, program asuransi wajib tersebut diharapkan akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.

"Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," jelas Riwin.

Baca juga: Penerapan Asuransi Wajib Kendaraan Dipastikan Menunggu Aturan

Menunggu aturan turunan

Kendati merupakan amanat Undang-Undang P2SK, kata dia, hingga saat ini OJK masih menunggu peraturan pemerintah sebagai payung hukum pelaksanaan asuransi wajib bagi kendaraan bermotor tersebut.

Setelah peraturan pemerintah tersebut keluar, lanjut dia, OJK akan menerjemahkannya guna mengatur masalah asuransi wajib bagi kendaraan bermotor.

"Ini sudah jadi amanat Undang-Undang P2SK, nanti OJK akan mengatur. Namun sampai saat ini PP belum keluar kita masih menunggunya," kata Riwin.

(HUS)