Bisnis.com,JAKARTA -- Pemerintah mengumumkan rancangan kebijakan yang menarik perhatian di akhir masa jabatannya dengan meningkatkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) alias dari BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah pro-buruh yang diambil Jokowi setelah rentetan kritik dari kalangan pekerja.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai kebijakan ini sebagai upaya Jokowi untuk memberikan 'hadiah terakhir' bagi buruh di akhir masa kekuasaannya. “Jokowi ingin menunjukkan keberpihakannya kepada buruh, meski terkesan terlambat setelah berbagai kontroversi kebijakan seperti UU Cipta Kerja,” ujar Adi, Rabu (18/9/2024).

Sebelumnya, kalangan buruh kerap melayangkan protes terkait berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja pada 2019 dan kontroversi RUU Pilkada yang dikaitkan dengan isu politik keluarga Jokowi. Kendati demikian, Adi mengapresiasi langkah Jokowi yang menaikkan manfaat JKP meski dianggap terlambat.

Pemerintah mengumumkan rancangan kenaikan manfaat JKP sebesar 45% dari upah terakhir dengan batas maksimum Rp5 juta selama 6 bulan berbanding hanya 3 bulan dalam aturan saat ini. Selain itu, kriteria penerima manfaat akan diperluas untuk mencakup pekerja dengan Perjanjian Waktu Tertentu (PWKT), serta alokasi biaya pelatihan bagi penerima manfaat ditingkatkan menjadi Rp2,4 juta dari sebelumnya Rp1 juta.

"Meski terlambat, kebijakan ini tetap layak diapresiasi karena buruh akan merasakan peningkatan kesejahteraan," tambah Adi.

Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Effendi, mengatakan bahwa kebijakan ini seharusnya dilakukan sejak 2023, saat gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melanda sektor tekstil di Indonesia. "Ada kemungkinan unsur politis di balik kebijakan ini, mengingat buruh menjadi kelompok yang sering mendemo Jokowi," kata Tadjudin.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI), Andi Gani Nena Wea, sebelumnya bertemu dengan Jokowi pada 17 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi berjanji akan mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada buruh sebelum masa jabatannya berakhir.

"Presiden menegaskan bahwa kebijakan di akhir masa jabatannya ini diharapkan membuat buruh merasa bahagia," ungkap Andi Gani.

Bisnis.com, JAKARTA--Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai perpanjangan Presiden untuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) optmistis dana kelolaan program Jaminan Kehilangan Pekerja (JKP) alias tunjangan pengangguran yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan tetap aman meskipun ada rancangan kenaikan manfaat oleh pemerintah.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan menaikkan manfaat program JKP menjadi dibayarkan 45% dari upah terakhir dengan batas Rp5 juta dalam 6 bulan berturut. Sebelumnya hanya 3 bulan yang menerima manfaat ini, sedangkan 3 bulan sisanya hanya dibayarkan 25%.

Tidak cuma itu, pemerintah juga akan memperluas kriteria penerima manfaat JKP kepada pekerja Perjanjian Waktu Tertentu (PWKT), dan menambah alokasi biaya pelatihan penerima manfaat menjadi Rp2,4 juta dari sebelumnya Rp1 juta. Dengan kenaikan manfaat tersebut, ketahanan dana JKP menjadi dipertanyakan.

Apalagi saat ini sedang terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melonjak membuat klaim yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan semakin besar. Sampai Juli 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sebanyak 32.931 klaim, atau meningkat 8,7% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Kinerja investasi pada program JKP membantu ketahanan dana. Tren PHK sejauh ini masih pada sektor tertentu terutama garmen tekstil," kata Anggota DJSN Mickael Bobby Hoelman kepada Bisnis, Rabu (18/9/2024).

Respons Mickael tersebut juga menjawab tantangan pemerintah, apakah mampu mempertahankan proyeksi rasio klaim JKP di level 20,3% pada 2029 nanti ketika manfaat JKP naik tapi iurannya tetap.

Sementara bila dilihat dalam laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan 2023, komposisi pendapatan investasi pada Dana Jaminan Sosial (DJS) Ketenagakerjaan program JKP terbilang minor. Angkanya hanya Rp630,5 miliar atau hanya 18,81% dari total pendapatan pada 2023 sebesar Rp3,35 triliun. Sisanya, adalah pendapatan dari dana rekomposisi Rp1,41 triliun, pendapatan iuran pemerintah pusat Rp1,30 triliun, dan pendapatan lain Rp134 juta.

Pada 2023, pendapatan investasi JKP jauh lebih kecil dari pendapatan investasi di DJS Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang mencapai Rp4,06 triliun, DJS Jaminan Kematian (JKM) Rp1,15 triliun, DJS Jaminan Hari Tua (JHT) Rp29,70 triliun, dan juga pendapatan investasi dari DJS program Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp10,32 triliun.

Adapun iuran JKP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 adalah sebesar 0,46% dari total upah pekerja sebulan. Dari angka tersebut, 0,22% dibayarkan oleh pemerintah. Sisanya, 0,14% dari rekomposisi iuran JKK dan 0,10% rekomposisi iuran program JKM.

Dalam hal ketahanan dana, Mickael juga menyoroti kaitannya dengan rekomposisi iuran JKK dan JKM dalam iuran JKP. "Ketahanan dana masih aman sejauh ini. Upaya perbaikan harus selaras mengingat isu rekomposisi dalam JKP dengan program JKK dan JKM. Upaya perbaikan aturan di JKP perlu harmonis pula dengan PP [Peraturan Pemerintah] terkait JKK dan JKM," kata Mickael.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan saat ini rasio klaim JKP masih kecil, di sekitar 10%. Dengan tren PHK yang meningkat, Timboel menghitung dengan ketahanan dana JKP saat ini hal itu hanya akan menaikkan rasio klaim ke level 20%.

Dengan kondisi keuangan tersebut, Timboel menilai presentase iuran JKP yang dipotong dari upah pekerja tidak perlu naik. "Secara persentase iuran JKP tidak perlu naik dulu, namun secara nominal akan naik karena adanya kenaikan upah minimun tiap tahun," kata Timboel.

Namun, Timboel tidak bisa memastikan ketahanan dana JKP akan berlangsung dalam jangka panjang. Beberapa indikatornya seperti tren PHK yang melonjak, di mana PHK pada bulan Juli 2024 mencapai 42.863, melesat 1.186% dibanding jumlah PHK pada Januari 2024 sebesar 3.332.

Secara akumulasi, pekerja terdampak PHK sepanjang Januari hingga Juli 2024 sebanyak 144.399 pekerja.

Apalagi, rasio kesehatan keuangan JKP pada 2023 merosot drastis menjadi 431 bulan dibanding 2.807 bulan pada 2022. Oleh karena itu, untuk memastikan ketahanan dana JKP dalam jangka panjang menurutnya iuran jaminan sosial harus ditinjau berkala, apalagi ada kenaikan manfaat.

"Jadi tetap iuran harus dinaikkan. Mengenai kapan, nah itu akan dihitung aecara aktuaria agar rasio klaim rendah dan ketahanan dana semakin kuat.

Karena rasio klaim masih rendah sekitar 10%, dan dana JKP masih besar sekitar Rp12 triliun maka kenaikan manfaat bisa dilakukan," kata Timboel.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) di ujung pemerintahannya berencana menaikkan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Hal itu akan diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Sebagai turunannya, nantinya akan terbit Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi menjelaskan di dalam PP 37/2021 memang mengamanatkan adanya revisi setelah dua tahun berlangsungnya beleid tersebut.

"Saat ini proses evaluasi sedang berlangsung, dan dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, maka dimungkinkan perlu ada penyesuaian-penyesuaian ketentuan yang diatur dalam PP dimaksud," kata Anwar kepada Bisnis, Rabu (18/9/2024).

Adapun keputusan pemerintah menaikkan manfaat JKP adalah demi menahan penurunan jumlah kelas menengah. Di samping itu, jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tahun ini melonjak tajam, yang pada Juli mencapai 42.863 orang, melesat 1.186% dibanding jumlah PHK pada Januari 2024 sebesar 3.332.

"Untuk waktunya kapan harus selesai, tentunya ada tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah, baik yang melibatkan antar kementerian/lembaga, juga stakeholder ketenagakerjaan lainnya," kata Anwar.

Selain menambah manfaat JKP, melalui revisi PP 37/2021 pemerintah juga akan memperluas kriteria penerima manfaat JKP kepada pekerja Perjanjian Waktu Tertentu (PWKT), hingga menambah alokasi biaya pelatihan penerima manfaat menjadi Rp2,4 juta dari sebelumnya Rp1 juta.

Soal manfaat pelatihan dalam manfaat JKP ini, BPJS Watch mengkritik programnya berjalan belum optimal karena fungsi sebenarnya agar pekerja terdampak PHK bisa segera mendapat kerja dirasa belum efektif. Yang terjadi, peserta yang menerima manfaat JKP hanya memprioritaskan manfaatnya pada manfaat uang tunai.

"Terkait kritik belum optimalnya manfaat pelatihan dalam program JKP, hal tersebut akan kami catat sebagai masukan. Sedangkan terkait pemanfaatan uang tunai, sebenarnya hal tersebut ada syaratnya yang intinya mengarahkan peserta JKP pada akhirnya harus dapat masuk kembali ke pasar kerja," kata Anwar.

Sebelumnya, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyarankan program pelatihan dalam manfaat JKP menjadi program wajib selain mendapatkan bantuan tunai. Dia juga mendorong pemerintah menaikkan besaran dana untuk program pelatihan peserta JKP yang terdampak PHK.

"Biaya pelatihan seharusnya dinaikkan menjadi Rp3,5 juta seperti yang awal digagas pemerintah di Program Kartu Prakerja pada awal pemerintahan Jokowi kedua di 2019. Dana pelatihan Rp2,4 juta masih belum bisa memenuhi biaya pelatihan yang layak dan berkualitas," kata Timboel.

Dia menyarankan pembiayaan program pelatihan dan informasi pasar kerja dalam program JKP ditanggung oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang digabung dengan anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas).

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah sedang menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan alias tunjangan pengangguran. Dalam revisinya nanti, pemerintah berencana menaikkan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan menjadi dibayarkan 45% dari upah terakhir dengan batas Rp5 juta dalam 6 bulan.

Selain manfaatnya ditambah, kriteria penerima manfaat JKP juga diperluas kepada pekerja Perjanjian Waktu Tertentu (PWKT), dan menambah alokasi biaya pelatihan penerima manfaat menjadi Rp2,4 juta dari sebelumnya Rp1 juta.

Dengan nilai manfaat yang bertambah, klaim yang harus dibayar BPJS Ketenagakernaan juga akan meningkat. Berdasarkan catatan Bisnis, dana kelolaan program JKP hingga 31 Juli 2024 mencapai Rp13,43 triliun. Sampai Juli 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sebanyak 32.931 klaim, atau meningkat 8,7% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Total klaim yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan tersebut sebesar Rp237,04 miliar.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai Dana Jaminan Sosial (DJS) JKP saat ini masih cukup besar dibanding rasio klaim yang masih kecil di sekitar 10%. Namun dia menyadari tren kenaikan PHK berpotensi membuat semakin banyak klaim JKP yang harus dibayar BPJS Ketenagakerjaan, meskipun prediksinya hal itu tidak akan mengganggu ketahanan dana JKP.

"Kenaikan tren PHK akan meningkatkan rasio klaim, yang diperkirakan bisa mencapai 20%. Dengan rasio klaim tersebut, dana JKP masih sangat aman dalam hal ketahanan dana," kata Timboel kepada Bisnis, Rabu (18/9/2024).

Pada 2023, pendapatan DJS JKP mencapai Rp3,35 triliun yang terdiri dari pendapatan dana rekomposisi Rp1,41 triliun, pendapatan iuran pemerintah pusat Rp1,30 triliun, pendapatan investasi Rp630 miliar, dan pendapatan lain Rp134 juta.

Sementara dari sisi beban, pada 2023 tercatat beban program JKP sebesar Rp582 miliar, yang terdiri dari beban jaminan Rp367,20 miliar, beban cadangan teknis program Rp100,82 miliar, beban investasi Rp114,15 miliar, dan beban lain Rp24 juta. Dengan begitu, DJS JKP pada 2023 masih surplus Rp2,76 triliun.

Sementara itu, jumlah aset neto DJS JKP pada 2023 sebesar Rp13,18 triliun, atau naik 26,58% year-on-year (yoy) dibanding Rp10,41 triliun pada 2022.

Sebagai informasi, iuran JKP sesuai PP 37/2021 adalah sebesar 0,46% dari total upah pekerja sebulan. Dari angka tersebut, 0,22% dibayarkan oleh pemerintah. Sisanya, 0,14% dari rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 0,10% rekomposisi iuran program Jaminan Kematian (JKM).

Dengan kondisi keuangan tersebut, Timboel menilai presentase iuran JKP yang dipotong dari upah pekerja tidak perlu naik. "Secara persentase iuran JKP tidak perlu naik dulu, namun secara nominal akan naik karena adanya kenaikan upah minimun tiap tahun," kata Timboel.

Bahkan, dengan kondisi ketahanan dana kelolaan di JKP ini Timboel menyarankan rekomposisi iuran JKM ke program JKP 0,10% dihentikan sementara. Selain menimbang faktor ketahanan dana JKP, hal itu menurutnya penting untuk menjaga ketahanan dana JKM yang kian turun.

Namun, Timboel tidak bisa memastikan ketahanan dana JKP akan berlangsung dalam jangka panjang. Beberapa indikatornya seperti tren PHK yang melonjak, di mana PHK pada bulan Juli 2024 mencapai 42.863, melesat 1.186% dibanding jumlah PHK pada Januari 2024 sebesar 3.332. Secara akumulasi, pekerja terdampak PHK sepanjang Januari hingga Juli 2024 sebanyak 144.399 pekerja.

Apalagi, rasio kesehatan keuangan JKP pada 2023 merosot drastis menjadi 431 bulan dibanding 2.807 bulan pada 2022. Oleh karena itu, untuk memastikan ketahanan dana JKP dalam jangka panjang menurutnya iuran jaminan sosial harus ditinjau berkala, apalagi ada kenaikan manfaat.

"Jadi tetap iuran harus dinaikkan. Mengenai kapan, nah itu akan dihitung aecara aktuaria agar rasio klaim rendah dan ketahanan dana semakin kuat. Karena rasio klaim masih rendah sekitar 10%, dan dana JKP masih besar sekitar Rp12 triliun maka kenaikan manfaat bisa dilakukan," kata Timboel.

Bisnis.com, JAKARTA -- Lembaga swadaya masyarakat BPJS Watch menilai rencana pemerintah menaikkan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan alias tunjangan pengangguran adalah keputusan tepat.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan kenaikan manfaat tunjangan pengangguran itu juga menjadi upaya menahan laju penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia.

Seperti diberitakan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan manfaat program JKP yang mulanya dibayar 45% dari gaji terakhir (batas atas upah Rp5 juta) peserta untuk 3 bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya, akan menjadi sama besar 45% selama 6 bulan.

Tidak cuma itu, pemerintah juga akan memperluas kriteria penerima manfaat JKP juga diberikan kepada pekerja Perjanjian Waktu Tertentu (PWKT), hingga menambah alokasi biaya pelatihan penerima manfaat menjadi Rp2,4 juta dari sebelumnya Rp1 juta.

"Kenaikan manfaat JKP ini baik untuk menahan laju penurunan kelas menengah yang sejak 2019 hingga 2024 ini terus menurun," kata Timboel kepada Bisnis, Kamis (18/9/2024).

Menariknya, keputusan pemerintah ini dilakukan di akhir pemerintahan Presiden Jokowi yang berakhir 20 Oktober 2024 nanti.

"Ya, ini mungkin juga ada [unsur] politisnya untuk mengakhiri masa periode dengan menaikkan manfaat untuk pekerja. Jadi usaha pemerintah baik adanya," kata Timboel.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024 menjadi 47,85 juta. Secara tahunan, jumlah kelas menengah juga turun dari 2023 yang sebanyak 48,27 juta orang.

Tren tersebut juga sejalan dengan lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Tanah Air. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat PHK pada bulan Juli 2024 mencapai 42.863, melesat 1.186% dibanding jumlah PHK pada Januari 2024 sebesar 3.332. Secara akumulasi, pekerja terdampak PHK sepanjang Januari hingga Juli 2024 sebanyak 144.399 pekerja.

"Jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan keinginan pemerintah untuk menaikkan manfaat JKP guna mendukung kelas menengah agar tidak turun paska [oleh] PHK," tegas Timboel.

Bisnis.com, JAKARTA -- Tren peningkatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) nasional berdampak pada pengajuan klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) alias tunjangan pengangguran yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan hingga 31 Juli 2024 pihaknya telah membayarkan manfaat JKP sebanyak 32.931 klaim. Total klaim manfaat tunai yang BPJS Ketenagakerjaan bayarkan tersebut setara Rp237,04 miliar.

"Sejalan dengan dengan masih bergulirnya gelombang PHK, tren klaim JKP sejak Januari juga menangalami peningkatan," kata Oni kepada Bisnis, pekan lalu(10/9/2024).

Sementara itu, dana kelolaan program JKP hingga 31 Juli 2024 mencapai Rp13,43 triliun. Oni menegaskan pihaknya berkomitmen untuk mengelola dana program JKP ini secara profesional, transparan, hati-hati serta sesuai aturan yang berlaku.

Lalu bagaimanakan cara mengklaim JKP alias Tunjangan Pengangguran?

Menurut laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, dikutip Minggu (15/9/2024) program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) memberikan perlindungan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Program ini dirancang untuk membantu pekerja dalam mempertahankan kehidupan yang layak sambil mencari pekerjaan baru.

Manfaat yang diberikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar peserta saat menganggur akibat PHK, serta memfasilitasi mereka dalam mendapatkan pekerjaan baru secepat mungkin. Manfaat yang diberikan mencakup bantuan uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja

Rincian tiga manfaat utama yang dapat diterima oleh pekerja yang terdaftar sebagai peserta JKP:

1. Bantuan Uang Tunai

   • Penerima manfaat JKP akan mendapatkan bantuan uang tunai setiap bulan selama maksimal 6 bulan. Setelah diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang memenuhi syarat akan menerima manfaat ini.
   • Besaran uang tunai yang diterima dihitung berdasarkan 45% dari upah yang dilaporkan untuk 3 bulan pertama dan 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya. Namun, batas maksimal upah yang digunakan untuk perhitungan adalah Rp5.000.000. Dengan demikian, jika upah terakhir melebihi batas ini, manfaat dihitung berdasarkan angka tersebut.

2. Informasi Lowongan Kerja

   • Selain bantuan uang tunai, peserta JKP juga berhak mendapatkan informasi lowongan kerja. Layanan ini mencakup informasi tentang pasar kerja yang relevan dengan keterampilan dan pengalaman peserta, serta bimbingan jabatan.
   • Bimbingan jabatan tersebut dapat berupa asesmen diri dan konseling karir, yang bertujuan membantu peserta memahami potensi karir mereka dan menyiapkan strategi untuk kembali bekerja.

3. Pelatihan Kerja

   • Pekerja yang terkena PHK juga mendapatkan manfaat pelatihan kerja berbasis kompetensi melalui lembaga pelatihan kerja, baik milik pemerintah, swasta, maupun perusahaan.
   • Pelatihan ini dapat dilakukan secara daring (online) maupun luring (offline), dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan kemampuan peserta agar lebih siap bersaing di pasar kerja.

Siapa yang Berhak Mendapatkan Program JKP?

Program JKP dirancang untuk pekerja penerima upah yang memenuhi kriteria berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI).
• Belum mencapai usia 54 tahun saat mendaftar sebagai peserta JKP.
• Bekerja di perusahaan dengan skala usaha menengah dan besar yang telah mengikuti 4 program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun).
• Pekerja di perusahaan skala kecil dan mikro dapat mendaftar program JKP dengan syarat sudah mengikuti minimal 3 program, yaitu JKK, JKM, dan JHT.
• Terdaftar sebagai pekerja penerima upah dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) BPJS Kesehatan.

Kriteria Penerima JKP

Agar dapat mengajukan manfaat JKP, pekerja harus memenuhi persyaratan masa iur, yaitu telah membayar iuran program JKP selama 12 bulan dalam 24 bulan, dengan minimal 6 bulan dibayarkan secara berturut-turut. Selain itu, pekerja yang mengalami PHK harus mengajukan klaim JKP dalam waktu 3 bulan setelah dinyatakan PHK.

Syarat Pengajuan JKP

Untuk mengajukan manfaat JKP, peserta harus memenuhi syarat berikut:

• Mengalami PHK yang dibuktikan dengan dokumen resmi, seperti:
  • Bukti diterimanya pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atau buruh, serta tanda terima laporan PHK dari dinas ketenagakerjaan setempat.
  • Perjanjian bersama yang telah didaftarkan di pengadilan hubungan industrial, disertai akta bukti pendaftaran perjanjian.
  • Petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang memiliki kekuatan hukum tetap.
• Belum mendapatkan pekerjaan baru sebagai pekerja penerima upah.
• Bersedia aktif mencari pekerjaan dengan bukti pengisian surat Komitmen Aktivitas Pencarian Kerja (KAPK).

Siapa yang Tidak Berhak Menerima Manfaat JKP?

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan pekerja tidak berhak menerima manfaat JKP, di antaranya:

• Mengundurkan diri dari pekerjaan.
• Mengalami cacat total tetap.
• Memasuki masa pensiun.
• Meninggal dunia.
• Kontrak kerja habis sesuai periode yang telah disepakati pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan merevisi aturan terkait program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan.

Airlangga menyampaikan revisi yang akan dilakukan, memungkinkan para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapatkan JKP dengan nominal yang lebih besar.

"Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45% untuk 3 bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya, itu disamakan semua 45%,” ungkapnya usai menghadiri Rapat Kabinet di IKN, Jumat (13/9/2024).

Sebagaimana diketahui, JKP diberikan berupa uang tunai yang diterima oleh peserta setiap bulan selama paling banyak 6 bulan, setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP.

Bila nantinya revisi berjalan, artinya pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan manfaat uang tunai sebesar 45% untuk enam bulan usai berhenti kerja.

Meski demikian, ketentuan JKP yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp5.000.000.

Berdasarkan simulasi Bisnis, mengacu batas upah Rp5 juta, artinya pekerja akan menerima manfaat senilai Rp2,25 juta per bulan selama 6 bulan.

Lebih besar dari manfaat sebelumnya yang diberikan senilai 45% atau Rp2,25 juta untuk tiga bulan, dan tiga bulan berikutnya mendapatkan 25% atau senilai Rp1,25 juta.

Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan pemerintah akan memperluas kriteria penerima JKP yang tidak sebatas pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Kita minta juga mereka yang PKWT bisa ambil JKP. Sehingga diperluas lagi kriterianya ini akan disiapkan PP dan Permenaker," jelasnya.

Di sisi lain, korban PHK juga mendapat manfaat pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja. Pelatihan Kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan (dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring).

Salah satunya, pemerintah memiliki program Kartu Prakerja. Pemerintah juga akan menaikkan alokasi biaya pelatihan dari Rp1 juta menjadi Rp2,4 juta.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengungkapkan ketahanan dana program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan alias tunjangan pengangguran mengalami penurunan signifikan seiring dengan meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada 2024.

Indra Budi, Anggota DJSN menjelaskan rasio kesehatan keuangan Dana Jaminan Sosial Kehilangan Pekerjaan (DJSKP) pada 2023 hanya mampu menanggung klaim selama 431 bulan.

"Jumlah ini [daya tahan dana jaminan sosial kehilangan pekerjaan/DJSKP] menurun drastis dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 2.807 bulan. Dengan tren PHK di tahun 2024, kemampuan DJSKP dalam menanggung klaim JKP akan semakin tergerus," ujar Indra kepada Bisnis, Rabu (11/9/2024).

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, pada Juli 2024, jumlah pekerja yang terdampak PHK mencapai 42.863, melonjak 1.186% dibandingkan Januari 2024 yang hanya 3.332 pekerja. Secara total, sepanjang Januari hingga Juli 2024, sebanyak 144.399 pekerja kehilangan pekerjaan.

Indra menambahkan, tren PHK ini akan memicu lonjakan klaim JKP, terutama karena PHK banyak terjadi di perusahaan besar dan menengah yang mayoritas pekerjanya memenuhi syarat sebagai peserta JKP. "Saat ini, sebagian besar pekerja yang terdampak PHK diikutsertakan dalam program JKP berasal dari skala usaha besar dan menengah," jelasnya.

Sebagai pengawas eksternal BPJS Ketenagakerjaan, DJSN merekomendasikan agar cakupan program JKP diperluas hingga mencakup pekerja di usaha kecil dan mikro. Namun, upaya ini sempat terkendala oleh ketentuan UMR bagi pekerja formal yang didaftarkan dalam BPJS Kesehatan. "Akibatnya, banyak pekerja usaha kecil dan mikro yang kemudian beralih menjadi peserta mandiri atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) di program JKN, yang membuat mereka tidak memenuhi syarat untuk program JKP," lanjut Indra.

Hingga 31 Juli 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan 32.931 klaim JKP, meningkat 8,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Total klaim yang dibayarkan mencapai Rp237,04 miliar, sementara dana kelolaan program JKP hingga akhir Juli 2024 tercatat sebesar Rp13,43 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengungkapkan ketahanan dana program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan alias tunjangan pengangguran mengalami penurunan signifikan seiring dengan meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada 2024.

Indra Budi, Anggota DJSN menjelaskan rasio kesehatan keuangan Dana Jaminan Sosial Kehilangan Pekerjaan (DJSKP) pada 2023 hanya mampu menanggung klaim selama 431 bulan.

"Jumlah ini [daya tahan dana jaminan sosial kehilangan pekerjaan/DJSKP] menurun drastis dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 2.807 bulan. Dengan tren PHK di tahun 2024, kemampuan DJSKP dalam menanggung klaim JKP akan semakin tergerus," ujar Indra kepada Bisnis, Rabu (11/9/2024).

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, pada Juli 2024, jumlah pekerja yang terdampak PHK mencapai 42.863, melonjak 1.186% dibandingkan Januari 2024 yang hanya 3.332 pekerja. Secara total, sepanjang Januari hingga Juli 2024, sebanyak 144.399 pekerja kehilangan pekerjaan.

Indra menambahkan, tren PHK ini akan memicu lonjakan klaim JKP, terutama karena PHK banyak terjadi di perusahaan besar dan menengah yang mayoritas pekerjanya memenuhi syarat sebagai peserta JKP. "Saat ini, sebagian besar pekerja yang terdampak PHK diikutsertakan dalam program JKP berasal dari skala usaha besar dan menengah," jelasnya.

Sebagai pengawas eksternal BPJS Ketenagakerjaan, DJSN merekomendasikan agar cakupan program JKP diperluas hingga mencakup pekerja di usaha kecil dan mikro. Namun, upaya ini sempat terkendala oleh ketentuan UMR bagi pekerja formal yang didaftarkan dalam BPJS Kesehatan. "Akibatnya, banyak pekerja usaha kecil dan mikro yang kemudian beralih menjadi peserta mandiri atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) di program JKN, yang membuat mereka tidak memenuhi syarat untuk program JKP," lanjut Indra.

Hingga 31 Juli 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan 32.931 klaim JKP, meningkat 8,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Total klaim yang dibayarkan mencapai Rp237,04 miliar, sementara dana kelolaan program JKP hingga akhir Juli 2024 tercatat sebesar Rp13,43 triliun.

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -WASHINGTON. Jumlah orang Amerika yang mengajukan permohonan baru tunjangan pengangguran naik ke level tertinggi dalam 11 bulan pada pekan lalu. Hal ini menunjukkan adanya pelemahan di pasar tenaga kerja.

Mengutip Reuters, Kamis (1/8), data Departemen Tenaga Kerja menunjukkan klaim awal tunjangan pengangguran negara naik 14.000 menjadi 249.000 untuk pekan yang berakhir 27 Juli. Angka ini merupakan tingkat tertinggi sejak Agustus tahun lalu.

Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan klaim tunjangan pengangguran mencapai 236.000 klaim pada minggu lalu.

Klaim berada dalam tren meningkat sejak bulan Juni, dengan sebagian kenaikan disebabkan oleh volatilitas terkait penutupan sementara pabrik kendaraan bermotor untuk keperluan perbaikan dan gangguan yang disebabkan oleh Badai Beryl di Texas.

Meskipun lamaran kerja melampaui batas atas kisaran 194.000-245.000 untuk tahun ini, PHK secara umum masih tetap rendah.

Data pemerintah pada hari Selasa menunjukkan tingkat PHK pada bulan Juni adalah yang terendah dalam lebih dari dua tahun. Perlambatan di pasar tenaga kerja didorong oleh rendahnya perekrutan pekerja karena kenaikan suku bunga Federal Reserve pada tahun 2022 dan 2023 yang mengurangi permintaan.

Laporan terpisah pada hari Kamis dari perusahaan penempatan tenaga kerja global Challenger, Gray & Christmas menunjukkan rencana PHK oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis di AS turun 47% menjadi 25.885 pada bulan Juli.

Perusahaan telah mengumumkan 460.530 PHK sejauh ini, turun 4,4% dari periode yang sama tahun lalu. Namun mereka berencana mempekerjakan 3.676 pekerja pada bulan Juli.

Sepanjang tahun ini, pengusaha telah mengumumkan rencana untuk mempekerjakan 73.596 pekerja, jumlah terendah sepanjang tahun ini sejak tahun 2012.

Gubernur Federal Reserve Jerome Powell mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa meskipun ia memandang perubahan di pasar tenaga kerja secara luas konsisten dengan proses normalisasi, para pembuat kebijakan memantau dengan cermat untuk melihat apakah perubahan tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa perubahan tersebut lebih dari itu.

Bank sentral AS pada hari Rabu mempertahankan suku bunga acuan semalam di kisaran 5,25%-5,50%, sejak bulan Juli lalu, namun membuka peluang untuk menurunkan suku bunga dengan segera setelah pertemuan berikutnya di bulan September.

Jumlah orang yang menerima tunjangan setelah minggu pertama bantuan, yang merupakan proksi perekrutan, meningkat 33.000 menjadi 1,877 juta orang yang disesuaikan secara musiman selama pekan yang berakhir 20 Juli.

Data klaim tidak ada hubungannya dengan laporan ketenagakerjaan bulan Juli karena berada di luar periode survei.

Data nonfarm payrolls yang akan dirilis pada Jumat besok diperkirakan meningkat sebesar 175.000 pekerjaan pada bulan lalu setelah meningkat sebesar 206.000 pada bulan Juni.

Tingkat pengangguran diperkirakan tidak berubah pada level 4,1%, setelah meningkat selama tiga bulan berturut-turut.