Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) mengungkapkan strategi penyaluran pembiayaan yang dilakukan perseroan di kala pertumbuhan ekonomi RI melambat.

Direktur Kepatuhan BTPN Syariah Arief Ismail menjelaskan bahwa menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi RI per semester I/2024 tercatat melambat ke level 5,05%, meskipun terjadi deflasi sepanjang Mei hingga Juli 2024. Hal ini dinilai menjadi situasi menantang, khususnya bagi segmen ultra mikro.

"Bank berupaya menjaga kualitas dengan selektif menyalurkan pembiayaan, sekaligus melakukan pendampingan lebih intensif kepada nasabah,” katanya dalam paparan Public Expose Live 2024 secara virtual, Selasa (27/8/2024).

Dengan demikian, Arief meyakini bahwa upaya tersebut dapat menjaga kualitas bisnis, sehingga perbankan syariah dapat tetap tumbuh secara berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Keuangan BTPN Syariah Fachmy Ahmad memaparkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19 belum sepenuhnya merata. Menurutnya, kelompok masyarakat menengah ke bawah masih mengalami tantangan untuk kembali pulih.

“Dari sisi indeks produktivitas industri, pencapaian industri usaha mikro masih di bawah sebelum pandemi, sementara produktivitas usaha menengah-besar sudah menunjukkan pemulihan berarti,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Itu sebabnya, selain lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan, BTPN Syariah berupaya memperkuat pendampingan terhadap nasabah segmen ultra mikro dalam menghadapi situasi ekonomi yang ada.

Sebagai informasi, PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) mencetak laba bersih Rp522 miliar pada semester I/2024, ditopang oleh penyaluran pembiayaan sebesar Rp10,44 triliun. Sementara, pada periode yang sama tahun lalu, laba bersih perseroan senilai Rp753 miliar dengan pembiayaan senilai Rp12,09 triliun.

Pada saat bersamaan, emiten bank syariah yang melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 2018 ini membukukan return on asset (ROA) sebesar 6,6% serta rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 50,1%.

Berdasarkan data Statistik Perbankan OJK, tingkat pengembalian aset atau ROA perbankan umum pada periode Mei 2024 tercatat sebesar 2,56%, dari posisi pada akhir 2023 sebesar 2,74%.

Adapun, rasio pemenuhan kecukupan modal minimum perbankan umum pada Mei 2024 tercatat sebesar 26,17%, dari posisi 27,65% pada Desember 2023.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) diprediksi masih akan menjadi perusahaan dengan kebijakan pembayaran dividen yang jumbo pada 2025.

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo mengatakan terkait penentuan dividen, perseroan akan terus memperhatikan tingkat permodalan yang optimal untuk mendukung pertumbuhan bisnis secara jangka panjang.

Sekaligus, kata dia, pertimbangan ini juga menjadi bagian dari arahan kebijakan Kementerian BUMN yang menginginkan Bank BUMN dapat mendukung pertumbuhan kredit yang sehat dan agresif dengan kadar kecukupan modal yang baik.

“Kita ingin sampaikan selama lima tahun terakhir BMRI telah membagikan dividen yang baik, di mana dividend payout ratio secara konsisten kita bayarkan 60% [dari laba] dan tentu ke depan kami ingin mempertahankan level tersebut,” ujarnya dalam Public Expose, Selasa (27/8/2024).

Sebagaimana diketahui, pada 2024 Bank Mandiri telah membagikan dividen Rp33 triliun, Sigit menjelaskan ini menjadi nilai yang sangat besar yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham untuk tahun buku 2023. “Yang kalau kita hitung [dividen 2024] yield-nya itu sebesar 6,5%,” ujarnya.

Ke depan, Sigit menyampaikan perseroan akan mempertahankan konsisten kinerja Mandiri grup untuk dapat terus meningkatkan value kepada stakeholder khususnya ke pemegang saham supaya BMRI dapat memberikan dividen sekaligus harga saham yang baik.

Berdasarkan catatan Bisnis, BMRI memang telah membagikan dividen senilai Rp33,03 triliun atau Rp353,95 per saham kepada pemegang sahamnya.

Adapun, hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar pada (7/3/2024) menyebut bahwa Bank Mandiri memanfaatkan laba bersih tahun buku 2023 sebesar Rp55,1 triliun, sebagiannya untuk dividen.

"Rapat telah memutuskan bahwa 60% laba bersih perseroan yakni sebesar Rp33,03 triliun atau Rp353,95 per lembar saham akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham," tulis Bank Mandiri di pengumuman hasil RUPST pada Rabu (13/3/2024).

Nilai dividen yang ditebar Bank Mandiri kali ini naik 33,84% secara tahunan (year on year/yoy). Pada tahun lalu, Bank Mandiri telah menebar dividen tunai Rp24,7 triliun atau 60% dari total laba bersih tahun buku 2022 yang mencapai Rp41,2 triliun.

Kenaikan nilai dividen Bank Mandiri ini memang sejalan dengan pertumbuhan pesat laba bank pada 2023. Bank Mandiri telah mengumumkan raupan laba bersih konsolidasi Rp55,1 triliun sepanjang 2023, melonjak 33,7% yoy.

Sementara, dengan porsi kepemilikan negara yang mencapai 52%, maka Bank Mandiri saat itu memberi pemasukan ke negara dalam bentuk dividen sebesar Rp17,17 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada 2025 akan bergerak pada kisaran Rp15.300-Rp15.700 per dolar AS.

Hal tersebut dia ungkapkan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (27/8/2024).

“Kami perkirakan nilai tukar rupiah sepanjang 2025 akan bergerak pada kisaran Rp15.300-Rp15.700 per dolar AS,” katanya.

Perry menjelaskan, salah satu faktor yang akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar pada tahun depan adalah menurunnya suku bunga di AS. Dia mengatakan, Federal Fund Rate (FFR) diprediksi akan turun dari 5,5% ke 5% pada 2024. Pemangkasan suku bunga tersebut diproyeksikan berlanjut pada 2025 sebesar 75 basis poin menjadi 4,25%.

Dengan penurunan tersebut, Perry mengatakan aliran modal atau inflow asing ke emerging market seperti Indonesia akan meningkat. Hal tersebut juga akan menekan imbal hasil obligasi AS atau US Treasury tenor 10 tahun.

Selain itu, fundamental ekonomi Indonesia seperti pertumbuhan dan pergerakan inflasi juga dinilai akan berada di level yang optimal sepanjang 2025. Hal tersebut akan menimbulkan persepsi positif bagi para pemilik dana untuk masuk ke pasar Indonesia.

Faktor lain yang akan mendukung pergerakan nilai tukar rupiah adalah imbal hasil (yield) surat berharga negara (SBN) Indonesia. Perry menuturkan, imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun akan turun dari level 3,9% ke kisaran 3,6% pada tahun depan yang akan membuat obligasi Indonesia atraktif di mata para investor.

"Kami juga berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan membawa nilai tukar lebih menguat," lanjutnya.

Di sisi lain, Perry juga menyebut ada beberapa faktor sentimen yang berpotensi menekan nilai tukar sepanjang tahun depan. Dia mengatakan, tensi geopolitik seperti AS-China, Timur Tengah, dan lainnya dapat memicu volatilitas pasar global.

"Kemudian, defisit transaksi berjalan kita juga akan sedikit melebar tahun depan, dari 0,1%-0,9% dari PDB pada 2024 menjadi sekitar 0,5%-1,3% untuk tahun depan," kata Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — PT BNI Life Insurance (BNI Life) menyambut positif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan, yang akan berlaku mulai 31 Oktober mendatang.

BNI Life menilai bahwa peraturan ini memiliki dampak yang sangat baik dan positif, terutama sebagai langkah mitigasi untuk meminimalisir terjadinya fraud.

Plt. Direktur Utama BNI Life, Neny Asriany, menyatakan bahwa penguatan sistem pengendalian internal berupa strategi anti-fraud sangat diperlukan. “Diperlukan penguatan sistem pengendalian internal yaitu berupa Strategi Anti-Fraud di Perusahaan Jasa Keuangan khususnya di BNI Life,” kata Plt. Direktur Utama BNI Life Neny Asriany kepada Bisnis pada Selasa (27/8/2024).

Neny menambahkan bahwa perusahaan telah menerapkan strategi anti-fraud sejak tahun 2017, dan penerapan ini mengacu pada ketentuan regulator yang mencakup empat pilar utama, yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, serta evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut.

Sesuai dengan aturan baru, BNI Life akan terus melakukan upaya perbaikan dan penyesuaian pada kebijakan dan ketentuan internal perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap POJK tersebut.

Selain itu, Neny memastikan bahwa tidak ada peningkatan biaya dana untuk penerapan strategi anti-fraud tahun ini, karena perusahaan telah menyesuaikan anggaran sesuai dengan kebutuhan organisasi. BNI Life juga telah mempersiapkan laporan penerapan strategi anti-fraud yang sesuai dengan permintaan dan batas waktu yang telah ditetapkan oleh regulator.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) melalui produk pinjaman digital Pinang Dana Talangan telah menyalurkan total kredit senilai Rp7,2 triliun hingga semester I/2024.

Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut Subagia menjelaskan bahwa penyaluran produk yang ditujukan untuk mendongkrak produktivitas agen BRILink dan agen Pegadaian tersebut telah bertumbuh 58,9% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Terdapat sekitar 33.000 agen yang menerima pinjaman tersebut.

“Untuk posisi kuartal II/2024, tercatat outstanding Pinang Dana Talangan mencapai Rp491 miliar atau tumbuh signifikan sebesar 177,4% yoy,” katanya dalam paparan Public Expose Live 2024 secara daring, Selasa (27/8/2024).

Dengan demikian, menurut Bagus, Pinang Dana Talangan kini menjadi growth driver pertumbuhan bisnis digital bank yang menjadi bagian dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) tersebut.

Lebih lanjut, perseroan juga mencatat pertumbuhan pada Pinang Flexi alias layanan pinjaman multiguna untuk karyawan tetap sebesar 74,8% yoy, dengan outstanding mencapai Rp385 miliar.

Pertumbuhan serupa juga dialami produk kredit digital bagi usaha nasabah Bank Raya lainnya, seperti Pinang Maxima, Pinang Performa, dan Pinang Connect dengan outstanding mencapai Rp 564 Miliar, tumbuh 37,5% yoy.

Bagus memaparkan, pertumbuhan kredit digital diikuti dengan pertumbuhan simpanan digital. Pertumbuhan giro tercatat tumbuh sebesar 55,4% yoy menjadi Rp772 miliar, tabungan tumbuh 5,1% yoy menjadi Rp1,5 Triliun, sedangkan deposito tumbuh 1,9% yoy menjadi Rp6,3 Triliun.

“Pertumbuhan dana murah terus digenjot, terutama dari pertumbuhan digital saving yang tumbuh sebesar 22,3% yoy. Pertumbuhan digital saving menunjukkan bahwa produk digital saving Bank Raya yang didukung dengan fitur yang mudah telah mampu menjawab kebutuhan para nasabah dalam bertransaksi perbankan digital sehari-hari,” tandas dia.

Berdasarkan catatan Bisnis, Bank Raya Indonesia membukukan laba bersih sebesar Rp20 miliar, tumbuh 115,9% secara tahunan (yoy) pada semester I/2024.

Seiring dengan pertumbuhan laba, total kredit Bank Raya tumbuh 12,1% (yoy) atau mencapai Rp6,8 triliun. Pertumbuhan tersebut menopang pertumbuhan total aset Bank Raya menjadi sebesar Rp13,1 triliun atau tumbuh 9,0% (yoy).

Sementara itu, penyaluran kredit digital selama semester I/2024 mencapai Rp8,1 triliun atau tumbuh 60,3% yoy, sehingga mendorong pertumbuhan signifikan outstanding kredit digital Bank Raya sebesar 81,5% yoy mencapai Rp1,5 trilliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus berinovasi mengembangkan produk keuangan berkelanjutan yang berkontribusi pada pengembangan properti hijau.

Sampai Juni 2024, Bank Mandiri mencatat penyaluran kredit untuk kategori bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar/sertifikasi mencapai Rp6,9 triliun atau meningkat 100 persen secara year on year (YoY).

Kredit tersebut mencakupi pembiayaan retail dalam bentuk program KPR Hijau yang berkontribusi terhadap peningkatan total portofolio berkelanjutan Bank Mandiri menjadi Rp278 triliun atau tumbuh 14 persen YoY pada periode yang sama.

“Bank Mandiri berharap dengan semakin banyak yang memanfaatkan KPR Hijau maka kian besar juga kesadaran nasabah dan masyarakat tentang pentingnya perumahan ramah lingkungan. Dengan begitu, semakin banyak permintaan untuk properti hijau ke depannya,” ujar Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto.

Aquarius menjelaskan, KPR Hijau merupakan fasilitas pembiayaan bagi nasabah untuk membeli properti rumah yang telah memiliki sertifikasi bangunan hijau dari lembaga pemeringkat.

Sejak diluncurkan pada Mei 2024, KPR Hijau menawarkan berbagai promo untuk menarik minat nasabah. Di antaranya suku bunga rendah sebesar 2,7 persen, biaya down payment nol persen, dan keringanan biaya KPR.

“Insentif ini diharapkan dapat membuat produk KPR Hijau menarik lebih banyak nasabah, sehingga meningkatkan minat dan kesadaran pada properti hijau,” ujarnya.

Ke depannya, Aquarius berharap peningkatan permintaan properti hijau di Indonesia yang didukung KPR Hijau dapat berkontribusi pada pencapaian target penurunan emisi yang dicanangkan pemerintah.

“Ini sejalan dengan visi Bank Mandiri untuk menjadi Indonesia’s Sustainable Champion. Bank Mandiri sebagai bagian dari sektor perbankan dapat berkontribusi pada penurunan emisi di sektor lain melalui produk-produk keuangan,” katanya.

Sebelumnya, Bank Mandiri telah bekerja sama menjalankan KPR Hijau dengan NavaPark BSD. Sebagai informasi, NavaPark BSD telah mengantongi sertifikat greenship dari lembaga Green Building Council Indonesia (GBCI) dengan predikat platinum pada 2022.

Penilaian ini meliputi beberapa kategori yakni land ecological enhancement; movement & connectivity; water management & conservation; solid waste & material; community wellbeing strategy; building & energy; dan innovation & future development.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) mengumumkan pengunduran diri salah satu direktur perseroan, yaitu Budijanto Jahja.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (27/8/2024), Bank Amar menyampaikan telah menerima surat pengunduran diri Budijanto.

"Pada tanggal 26 Agustus 2024, perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak B. Budijanto Jahja selaku Direktur Perseroan," tulis manajemen Bank Amar.

Selanjutnya, AMAR akan mengajukan permohonan atas persetujuan pengunduran diri tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdekat.

Bank Amar juga menyampaikan hingga saat ini tidak ada dampak pada aktivitas, hukum, kondisi keuangan, dan aktivitas perseroan dengan adanya pengunduran diri tersebut.

Adapun, berdasarkan informasi di situs resminya, Bank Amar memiliki 3 direktur sebelum pengunduran diri tersebut, yaitu Vishal Tulsian sebagai Direktur Utama, Eka Banyuaji sebagai Direktur UKM, Korporasi, dan Operasi, serta B. Budijanto Jahja sebagai Direktur Kepatuhan.

Sebagai informasi, saham Bank Amar dimiliki oleh Tolaram Group Inc. sebesar 70,1%, Investree Singapore Pte. Ltd sebesar 13,8%, dan masyarakat sebesar 16,1%.

Pada semester I/2024, Bank Amar membukukan laba bersih Rp97,79 miliar atau tumbuh 14,99% secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang senilai Rp85,04 miliar.

Bank juga membukukan pendapatan berbasis komisi alias fee based income yang naik 339,55% yoy menjadi Rp1,37 miliar per Juni 2024, dari sebelumnya Rp311 juta. Kemudian, pendapatan lainnya tumbuh 34,92% yoy menjadi Rp214,86 miliar dari sebelumnya Rp159,27 miliar.

Selanjutnya, dari sisi intermediasi, AMAR telah menyalurkan kredit 25,25% yoy menjadi Rp2,81 triliun dari sebelumnya Rp2,24 triliun. Namun, aset bank mengalami penyusutan tipis 1,46% menjadi Rp4,6 triliun dari sebelumnya Rp4,67 triliun

Seiring dengan kenaikan kredit, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross berada pada level 8% dari sebelumnya 7,33%. Meski demikan, NPL net susut menjadi 1,21% dari 1,84%.

Dari sisi pendanaan, AMAR telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp886,9 miliar pada semester I/2024, turun 19,45% yoy dari sebelumnya Rp1,1 triliun.

Dana murah alias current account saving account (CASA) mengalami kenaikan 38,3% yoy menjadi Rp244,09 miliar dari sebelumnya Rp176,49 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) menjamin bahwa aksi korporasi berupa pembelian kembali (buyback) saham sebesar Rp20 miliar tidak akan mengganggu kinerja keuangan perseroan.

Direktur Keuangan Bank Raya, Rustarti S. Pertiwi menjelaskan bahwa langkah tersebut telah diperhitungkan matang sekaligus disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Raya beberapa waktu lalu.

“Proses buyback ini tidak akan berdampak secara materiel terhadap kegiatan usaha perseroan, sehingga tidak akan ada perubahan yang signifikan terhadap indikator keuangan perusahaan seperti dari sisi aset, ekuitas, laba bersih, ROA [return on asset] ataupun laba perusahaan,” katanya dalam sesi tanya jawab Public Expose Live 2024 secara daring, Selasa (27/8/2024).

Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk optimisme manajemen terhadap prospek kinerja perseroan yang juga ingin ditunjukkan kepada para stakeholder, tak terkecuali jajaran internal Bank Raya.

Dia memaparkan, sebagaimana peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saham yang dibeli akan disalurkan kembali sebagai program kepemilikan saham bagi pekerja dan manajemen. Harapannya, keterlibatan pekerja dan rasa kepemilikan manajemen akan meningkat dan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan ke depan.

Sementara itu, berdasarkan beleid yang sama, proses buyback akan memakan waktu satu tahun usai pergelaran RUPSLB, atau hingga Agustus 2025. Rustarti lantas menegaskan bahwa ketentuan minimum kepemilikan saham publik juga tidak akan terdampak oleh proses ini.

“Ini memang tidak akan berpengaruh terhadap total saham beredar dan juga kepemilikan publik, ya. Minimal 7,5% [batas kepemilikan saham publik], saat ini kami di sekitar 13%,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Raya Indonesia Tbk pada Rabu (21/8/2024) lalu menyetujui agenda pembelian kembali saham serta perombakan jajaran pengurus perseroan.

Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut Subagja menjelaskan bahwa jumlah buyback saham mencapai Rp20 miliar, sementara itu perubahan pengurus perseroan mencakup penunjukan Nyi Mas Dewi Ratih Kamiliah sebagai Komisaris.

“Hasil persetujuan agenda RUPSLB ini tentunya akan semakin mendukung langkah kami menuju pertumbuhan berkualitas,” katanya dalam keterangan resmi perseroan.

Lebih lanjut, selain pembelian saham yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan nominal di atas, RUPSLB juga menyetujui pengalihan saham hasil dari pembelian kembali saham tersebut.

Menurut Bagus, hal ini sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) No. 29/2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Selain itu, manajemen Bank Raya percaya bahwa share buyback adalah langkah positif yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

“Upaya tersebut dilakukan agar seluruh jajaran dapat berkontribusi lebih optimal terhadap pencapaian target perseroan,” tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) atau WOM Finance menyambut baik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan yang akan berlaku mulai 31 Oktober 2024.

WOM Finance menyatakan penerapan strategi anti fraud tersebut telah dijalankan perseroan sejak Juni 2020 dan kebijakannya sudah diperbaharui pada Maret 2024.

Perseroan juga memastikan bahwa aturan tersebut juga telah selaras dengan penerapan strategi anti fraud yang sudah diterapkan di WOM Finance yaitu dengan melakukan penerapan empat pilar strategi anti fraud.

Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa Hadi mengatakan saat ini WOM Finance telah menerapkan empat pilar yakni pertama penerapan strategi anti fraud meliputi pencegahan melalui anti fraud awareness.

Kedua, deteksi dengan menggunakan sistem pendeteksian yang ada di WOM Finance. Ketiga, pelaporan yang dilakukan oleh tim anti fraud secara berkala untuk mendalami kasus fraud yang terjadi.

“Serta pemberian rekomendasi sanksi juga menjadi perhatian khusus anti fraud dalam penanganannya,” kata Cincin kepada Bisnis saat dihubungi pada Senin (26/8/2024).

Keempat, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut dengan melakukan kontrol dan monitoring perbaikan serta action plan untuk memitigasi supaya tidak terulang.

Cincin menegaskan perusahaan juga tidak perlu melakukan penyesuaian. Terlebih POJK yang saat ini diterbitkan sudah selaras dengan apa yang sudah WOM Finance lakukan selama ini.

“Kami akan melakukan penerapan empat pilar strategi anti fraud tersebut secara berkelanjutan dan konsisten dengan harapan dapat meminimalkan risiko terjadinya fraud,” katanya.

Dia juga menyebut tidak terdapat peningkatan biaya untuk penerapan anti fraud pada tahun ini. Terkait pelaporan penerapan strategi anti fraud yang diwajibkan, Cincin bilang pihaknya tengah mengkaji ulang laporan penerapan strategi anti fraud.

“Agar sesuai dengan format yang sudah diatur dalam POJK Nomor 12 Tahun 2024,” ungkap Cincin.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pefindo Biro Kredit atau IdScore mengungkap bahwa warga provinsi Jawa Barat (Jabar) dan DKI Jakarta paling banyak menggunakan layanan pembiayaan dengan skema buy now pay later (BNPL) atau paylater.

Pinjaman yang dilakukan pengguna BNPL dari provinsi Jabar mencapai senilai Rp7,52 triliun per Juni 2024.

“Per Juni 2024 total pinjaman kredit/outstanding BNPL sebesar Rp30,14 triliun. Mayoritas tersebar di Provinsi Jawa Barat 24,95% kemudian diikuti Provinsi DKI Jakarta 14,10% dan JawaTimur 10,8%,”kata Direktur Utama IdScore Yohanes Arts Abimanyu kepada Bisnis, pada Minggu (25/8/2024).

Adapun penyaluran pinjaman di DKI Jakarta mencapai senilai Rp4,25 triliun. Sementara Jawa Timur yang menempati posisi ketiga mencapai senilai Rp3,26 triliun jumlah penyaluran kreditnya.

Di sisi lain, posisi keempat paling banyak pengguna BNPL berdasarkan wilayah adalah Provinsi Jawa Tengah dengan penyaluran kredit paylater Rp2,65 triliun. Lalu kelima disusul oleh Provinsi Banten senilai Rp1,92 triliun dan Provinsi Sumatera Utara Rp890 miliar.

Di sisi lain, Provinsi Sumatera Selatan penyaluran kredit paylater mencapai Rp760 miliar, Provinsi Riau mencapai Rp590 miliar, Provinsi Lampung senilai Rp560 miliar, dan Sulawesi Selatan Rp550 miliar.

IdScore juga mencatat bahwa pengguna BNPL tercatat sebesar14,37 juta atau meningkat 9,35% secara yoy atau 0,36% berdasarkan total debitur per Juni 2024. Per debitur rata-rata memiliki hingga tiga kontrak aktif.

Meskipun jumlah pengguna meningkat, kredit macet BNPL mengalami sedikit penurunan per Juni 2024, menjadi Rp1,42 triliun. Per Mei 2024, tingkat kredit macet mencapai senilai Rp1,45 triliun. Sementara pada April 2024 kredit macet lebih rendah mencapai senilai Rp1,37 triliun.

Adapun, berdasarkan Statistik Fintech yang dirilis OJK, per Juni 2024 DKI Jakarta dan Jawa Barat juga masuk dalam provinsi dengan penerima pinjaman online (pinjol) tertinggi. Jawa Barat menduduki nomor satu dengan nilai pinjaman Rp6,50 triliun, disusul oleh Jakarta senilai Rp4,26 triliun.

Posisi ketiga yaitu Jawa Timur senilai Rp3,50 triliun, lalu Banten senilai Rp2,01 triliun, dan Jawa Tengah Rp1,99 triliun. Sementara, DI Yogyakarta mencatatkan pinjaman senilai Rp373,25 miliar.

Dengan demikian, penyaluran pinjaman P2P lending di Pulau Jawa tercatat Rp18,64 triliun atau 75,05% dari total secara industri senilai Rp24,84 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis Peta Jalan pengembangan dan penguatan industri penjaminan 2024–2028, pada Selasa (27/8/2024) di Jakarta.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa pembuatan peta jalan tersebut telah melibatkan banyak pihak dari asosiasi hingga Kementerian terkait.

“Peta jalan ini sudah disiapkan sejak 2023. Kami mereview cukup dalam bersama-sama dengan asosiasi, Kementerian lain agar pera jalan ini lebih efektif,” kata Ogi dalam acara peluncuran Peta Jalan pengembangan dan penguatan industri penjaminan 2024–2028 di Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Ogi mengatakan bahwa peluncuran peta jalan tersebut salah satunya untuk mendorong sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

Terlebih industri UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, baik dari jumlah serapan tenaga kerja maupun kontribusi terhadap produk domesik buto.

Namun demikian, dengan peran sektor UMKM yang penting dan strategis, masih terdapat beberapa aspek yang menjadi faktor kertahanan sektor UMKM, seperti akses ke teknologi yang masih rendah, pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum menjadi prioritas, sumber pendapatan alternatif untuk menyimpangi kenaikan biaya hidup, dan yang paling dominan adalah akses terhadap pembiayaan.

“Sejak tahun 2019, posisi kredit UMKM di perbankan masih berada di kisaran 19,1%. Keterbatasan UMKM dalam mengakses sumber pembiayaan disebabkan karena ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan, seperti agunan dan kendala administrasi yang terkait kegiatan usahanya, sehingga walaupun UMKM dinilai layak atau visible, tapi belum takeable,” katanya.

Ogi menambahkan peran industri penjaminan akan menjawab tiga kebutuhan sektor UMKM pada akses pembiayaan, yaitu availability dengan meningkatkan atraktivitas sektor UMKM bagi lembaga pembiayaan, kemudian accessibility dengan meningkatkan akses dan informasi sektor UMKM kepada sistem pemerintahan atau pembiayaan, ability dengan membangun kapasitas pivot dan manajemen risiko bagi sektor UMKM, dengan kontribusi industri penjaminan, serta dibantu dengan dukungan dari pemerintah.

“Maka sektor UMKM dapat tumbuh dan berkembang untuk mendorong perekonomian nasional dan penyelamat tenaga kerja,” katanya.

Secara statistik, OJK mencatat industri penjaminan di Indonesia masih bertumbuh secara positif, di mana per Juni 2024 aset industri penjaminan mencapai Rp47,29 triliun, tumbuh 8,01% year-on-year (yoy). Sementara outstanding penjaminan per Juni 2024 mencapai Rp415,57 triliun atau tumbuh 15,79% yoy dengan gearing rasio 22,62 kali dari batas threshold.

Bisnis.com, JAKARTA - Sederet kelompok bank menengah mengakui tengah menantikan penurunan suku bunga acuan oleh bank sentral. Pasalnya, suku bunga acuan tinggi berpengaruh pada peningkatan biaya dana (cost of fund/CoF) yang kian membebani bank.

Adapun, ketika cost of fund meningkat, biaya bunga yang dibayar oleh bank untuk mendapatkan dana juga naik. Jika pendapatan bunga dari kredit dihasilkan tidak meningkat sebanding, maka margin bunga bersih (net interest margin/NIM) akan menurun.