Bisnis.com, JAKARTA -- Pertumbuhan pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) dari perusahaan pembiayaan atau multifinance dalam tiga bulan berturut-turut, Juni sampai Agustus 2024 selalu lebih tinggi dari BNPL perbankan. Namun dari segi nominal, BNPL perusahan pembiayaan masih kalah.

Direktur PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance) Iwan Dewanto menjelaskan alasannya adalah segmentasi BNPL multifinance dengan perbankan berbeda.

Segmentasi BNPL perbankan menyasar kepada masyarakat yang sudah terakses pembiayaan bank atau banked, sedangkan BNPL multifinance lebih menyasar segmentasi masyarakat unbanked.

Iwan mengatakan, populasi unbanked di Indonesia sangat besar mencapai 67%. Sayangnya, pangsa pasar yang besar itu tidak serta-merta menjadi peluang dan potensi multifinance.

"67% itu profil risikonya pasti lebih tinggi. Namanya unbanked, mau tidak mau profil risiko lebih tinggi. Pangsa pasar iya di depan mata, tapi dari credit scoring kita harus kita perkuat," kata Iwan saat ditemui di Midaz Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Karena tidak hanya fokus menggenjot besaran pembiayaan BNPL, industri multifinance juga dituntut tetap menjaga rasio kredit macet alias nonperforming financing (NPF).

Adapun NPF gross BNPL perusahaan pembiayaan dari Juni hingga Agustus 2024 masing-masing 3,07%, 2,82%, dan membaik pada level 2,52%.

"Jangan sampai langsung diambil semua [potensi 67% masyarakat unbanked], tapi dampaknya ke NPF bagaimana. Jadi, unbank profil risiko lebih tinggi otomatis credit scoring kita perkuat," kata dia.

Sementara dari sisi kemampuan multifinance, Iwan menegaskan tidak ada isu dari sisi permodalan dan pendanaan. Menurutnya, semua perusahaan pasti mematuhi peraturan modal minimum yang diatur oleh OJK.

Iwan juga optimistis pembiayaan BNPL multifinance akan tetap terjaga. Hal itu selaras dengan pertumbuhan Indodana Finance. Meski enggan menyebut angkanya, Iwan mengatakan Indodana hingga semester I/2024 ini berhasil mencatatkan pertumbuhan BNPL dua digit dengan NPF di bawah 2,5%.

"Dari likuiditas kita juga tidak ada masalah karena kami kerja sama dengan beberapa bank untuk pendanaan di kita. Jadi di sisi likuiditas tidak ada masalah. Termasuk di industri. Mau berapapun, tidak ada isu di likuiditas," tegas dia.

Sebagai gambaran, piutang pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan (PP) pada Juni 2024 tumbuh 47,81% YoY dengan nilai Rp7,24 triliun. Sedangkan baki debet BNPL perbankan pada Juni 2024 tumbuh 47,42% dengan nilai Rp17,72 triliun.

Sementara pada Juli 2024, piutang pembiayaan BNPL PP naik 73,55% YoY dengan nilai Rp7,81 triliun, sedangkan baki debet BNPL perbankan naik 36,66% dengan nilai mencapai Rp18,01 triliun.

Terbaru, pada Agustus 2024 piutang pembiayaan BNPL PP bahkan tumbuh 89,20% YoY dengan nilai Rp7,99 triliun dengan baki debet BNPL perbankan mencatat kenaikan 40,68% YoY dengan nilai Rp18,38 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan pembiayaan PT Indodana Multi Finance atau Indodana Finance membeberkan tantangan lini usaha Buy Now Pay Later (BNPL) usai mencatatkan pertumbuhan signifikan 89,20% Year-on-Year (YoY) Agustus 2024 lalu.

Setidaknya 3 bulan sejak Juni 2024 piutang pembiayaan BNPL Perusahaan Pembiayaan (PP) konsisten mencetak pertumbuhan dua digit. Masing-masing tumbuh 47,81% YoY menjadi Rp7,24 triliun pada Juni, kemudian tumbuh 73,55% YoY menjadi Rp7,81 triliun pada Juli, dan kembali tumbuh 89,20% YoY menjadi Rp7,99 triliun pada Agustus.

Padahal secara makro ekonomi sedang terjadi penurunan daya beli masyarakat. Hal itu tercermin dalam deflasi 5 bulan beruntun sejak Mei hingga September ini.

"Tapi faktanya sekarang BNPL tumbuh terus. Di data OJK hal itu [penurunan daya beli] tidak tercermin karena [BNPL] terus tumbuh," kata Direktur Indodana Multi Finance, Iwan Dewanto saat ditemui di Midaz Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Dengan situasi tersebut, Iwan menyebut proses credit scoring menjadi hal yang benar-benar harus diperhatikan. Menurutnya hal ini bisa menjadi tantangan ke depan.

Sementara dalam periode pembiayaan BNPL yang menanjak tersebut, rasio kredit bermasalah atau nonperforming financing (NPF) relatif tetap terjaga di bawah ambang batas sesuai ketentuan OJK. NPF gross BNPL perusahaan pembiayaan dari Juni hingga Agustus 2024 masing-masing 3,07%, 2,82%, dan membaik di level 2,52%.

"Skorinya yang harus kita jaga sehingga yang terjaring orang-orang yang memang punya kemampuan membayar. Kredit skoring itu ada yang sifatnya anomali," kata Iwan.

Selain itu, yang menjadi tantangan pertumbuhan penyaluran BNPL perusahaan pembiayaan adalah semakin banyaknya pemain sehingga akan ada persaingan pasar, serta juga ada tantangan tentang keamanan data.

Meski begitu Iwan memastikan perusahaan pembiayaan yang menjalankan lini bisnis BNPL sudah mematuhi semua ketentuan OJK, baik dari sisi tata kelola sampai manajemen risiko.

Pertumbuhan positif di industri itu juga selaras dengan pertumbuhan penyaluran BNPL Indodana. Meski enggan menyebut angkanya, Iwan memastikan Indodana mencatatkan pertumbuhan dua digit dengan NPF di bawah 2,5%.

"Intinya kami tumbuh sehat, pertumbuhan disbursement dua digit, outstanding juga tumbuh dua digit, laba bersihnya juga. Ini di semester 1/2024. [Sampai akhir tahun ini] kami optimis bisa terus tumbuh 2 digit," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit paylaterperbankan pada Agustus 2024 mencapai Rp18,38 triliun dengan pertumbuhan 40,68% secara tahunan (yoy). Adapun, wilayah Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi dalam penyaluran fitur paylater ini.

Capaian ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya pada Juli 2024 yang tumbuh 33,66% yoy. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan terdapat kurang dari 15 bank di Indonesia yang telah menyalurkan kredit dengan skema paylater.

“Jumlah rekening paylater perbankan mencapai 18,95 juta rekening, dengan rata-rata baki debet untuk setiap rekening sebesar Rp970.004,34,” ujarnya yang dikutip Rabu (9/10/2024).

Adapun, risiko kredit dari paylater perbankan pada Agustus 2024 masih terjaga dengan rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) sebesar 2,21% menurun dibandingkan dengan Juli 2024 yang mencapai 2,24%. Secara spasial, 73% paylater perbankan disalurkan di wilayah Jawa, di mana Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi dalam penyaluran paylater.

Sebelumnya, Dian menjelaskan bahwa dorongan awal OJK kepada bank agar masuk ke bisnis paylater untuk mendukung pengembangan kredit UMKM dan kredit kecil lain, termasuk kredit konsumsi.

“Nah, ini perkembangan logis saja kalau menurut saya gitu. Karena memang mereka juga ingin memberikan kontribusi. Terus, karena mungkin ini bank besar, sehingga rata-rata mereka [bank] lebih dipercaya ya,” ujarnya saat ditemui di DPR, Selasa (19/9/2024).

Menurutnya, dengan permodalan yang kuat, sistem tata kelola (governance) yang sudah teruji hingga adanya kapasitas dalam penetapan tingkat risiko, membuat bank lebih terampil dalam mengelola layanan paylater dengan lebih efektif.

Dengan langkah-langkah yang tepat, OJK berharap bahwa layanan paylater bank akan terus berkembang secara positif dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kecil.

Adapun dalam laporan terpisah, berdasarkan data OJK, memang penggunaan layanan paylater di Indonesia didominasi oleh kelompok muda, yaitu generasi milenial dan Gen Z.

Pengguna berusia 18 hingga 25 tahun mencatatkan angka yang signifikan, mencapai 26,5%, sementara kelompok usia 26 hingga 35 tahun menyumbang porsi yang lebih besar lagi, yaitu 43,9%.

Tujuan penggunaan layanan paylater ini bervariasi, dengan mayoritas pengguna memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka. Kategori terbesar adalah untuk pembelian fesyen yang mencapai 66,4%, diikuti oleh perlengkapan rumah tangga dengan persentase 52,2%.

Kemudian disusul oleh elektronik sebesar 41%. Selain itu, laptop dan handphone tercatat digunakan oleh 34,5% pengguna, sementara perawatan tubuh sebesar 32,9%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan dengan skema Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater oleh perusahaan pembiayaan per Agustus 2024 mencapai Rp7,99 triliun.

Angka tersebut meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar 89,20% secara tahunan (year on year/yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sementara, tingkat kredit bermasalah dilihat dari nonperforming financing (NPF) gross dalam kondisi terjaga yakni posisi 2,52% per Agustus 2024. Angka tersebut turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya pada Juli 2024 yakni 2,82%.

Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengungkap penyebab piutang paylater masih kencang di tengah penurunan daya beli. Menurutnya ketika pendapatan masyarakat menurun, bahkan hilang karena pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi kebutuhan tetap ada bahkan meningkat.

“Saya rasa memang masyarakat akan cari pembiayaan yang cocok bagi karakteristik masing-masing penduduk. Daya beli mereka menurun namun di satu sisi kebutuhan mereka tetap ada, bahkan meningkat,” kata Huda saat dihubungi Bisnis, Kamis (3/10/2024).

Huda mengatakan bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses perbankan, karena tidak mempunyai data historis keuangan yang bagus, mereka akan mengandalkan pembiayaan alternatif. Salah satu yang banyak digunakan adalah pinjaman dengan skema paylater.

“Bagi mereka, ya pemenuhan kebutuhan kan sudah seharusnya dipenuhi, salah satu caranya menggunakan BNPL. Maka dari itu, terjadi kenaikan BNPL saat ini. PHK terjadi besar-besaran, daya beli masyarakat tengah melemah,” katanya.

Huda menyinggung terkait dengan aturan paylater yang mana masih dalam tahap kajian oleh regulator. Adapun beberapa poin yang dikaji oleh regulator antara lain persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL, kepemilikan sistem informasi, perlindungan data pribadi, rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerja sama dengan pihak lain, serta manajemen risiko.

Menurutnya, untuk aturan paylater, idealnya harusnya sudah mengacu ke Undang-undang yang berlaku.

“Ketika sudah ada UU Perlindungan Data Pribadi, ya sudah sewajarnya pengaturan BNPL juga mengacu ke sana. Soal perlindungan data pihak ketiga, hingga penggunaan data pribadi. Idealnya mengacu ke UU PDP, termasuk aturan pidana soal kebocoran data pribadi,” ungkapnya.

Paylater Perbankan

Tidak hanya paylater dari perusahaan pembiayaan, OJK juga melaporkan bisnis paylater yang dijalankan industri perbankan terus mencatatkan pertumbuhan tinggi hingga Agustus 2024.

Porsi produk kredit paylater bank tercatat sebesar 0,24% dibandingkan dengan total kredit, sama dengan angka pada bulan sebelumnya. Namun, terdapat peningkatan signifikan pada baki debet dan jumlah rekening.

“Per Agustus 2024, baki debet kredit BNPL tumbuh 40,68% dari Juli 2024 sebesar 33,66%, menjadi Rp18,38 triliun,” demikian dikutip dari keterangan resmi OJK, Selasa (1/10/2024).

Pertumbuhan signifikan juga terjadi dari sisi jumlah rekening. OJK mencatat total jumlah rekening paylater bank sebanyak 18,95 juta hingga bulan kedelapan tahun ini, bertambah dari bulan sebelumnya sebanyak 17,9 juta rekening.

Tren itu beriringan dengan penurunan risiko kredit BNPL perbankan. OJK mencatat risiko kredit BNPL bank turun tipis dari level 2,24% pada Juli 2024 menjadi 2,21% pada Agustus 2024.

Dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024–2028, OJK mewaspadai adanya risiko di balik perkembangan pesat industri paylater.

OJK menyampaikan bahwa saat ini industri jasa keuangan yang menyediakan paylater semakin kompetitif. Sebab, selain perusahaan pembiayaan, sektor perbankan juga ikut mengeluarkan produk serupa yang menawarkan opsi bagi nasabah.

Menurut OJK, kondisi seperti ini memicu inovasi dan persaingan dalam menawarkan kondisi yang lebih baik kepada konsumen. Meski BNPL memberikan banyak kemudahan, OJK melihat adanya potensi risiko, baik bagi konsumen maupun penyedia paylayer.

“Beberapa konsumen mungkin tertarik untuk melakukan pembelian yang melebihi kemampuan pembayarannya, sehingga dapat menjadi risiko bagi penyedia paylater apabila piutang tersebut tidak tertagih,” demikian yang dikutip dari dokumen Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024–2028.

Sementara itu, bagi konsumen akan tercatat sebagai nasabah dengan kolektibilitas bermasalah. Imbasnya, ke depan nasabah berpotensi tidak dapat menggunakan lagi produk atau layanan jasa keuangan.

“Perusahaan yang menawarkan produk paylater perlu memperhatikan peraturan dan pengawasan di sektor keuangan,” ungkap OJK.

JAKARTA, investor.id – Layanan kredit/pembiayaan dengan skema bayar nanti (paylater) alias buy now pay later (BNPL) melanjutkan pertumbuhan tinggi sampai dengan Juli 2024. Lonjakan utang paylater dicatatkan baik melalui layanan yang disediakan oleh sektor perbankan maupun multifinance.

Mengacu laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juli 2024, total kredit perbankan tercatat mencapai Rp 7.514,6 triliun. Dalam hal ini, porsi produk kredit BNPL oleh perbankan telah menyentuh 0,24%.

Kendati dalam porsi yang masih kecil, produk paylater dari perbankan terus mencatatkan pertumbuhan yang tinggi. Per Juli 2024 baki debet kredit BNPL tumbuh 36,6% year on year (yoy) menjadi Rp 18,01 triliun.

Pertumbuhan kredit BNPL tersebut sebenarnya lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya atau pada Juni 2024 yang sebesar 49,43% (yoy). Tapi dari sisi pengguna, jumlah rekening BNPL di perbankan meningkat dari sebanyak 17,48 juta menjadi 17,90 juta.

Di samping layanan dari perbankan, perusahaan pembiayaan atau multifinance juga ikut meramaikan bisnis paylater. Pembiayaan BNPL dari multifinance sampai dengan Juli 2024 mencapai Rp 7,81 triliun. Sehingga mendorong layanan BNPL baik dari perbankan dan multifinance mencapai Rp 25,82 triliun.

Bedanya dengan sektor perbankan, pertumbuhan BNPL dari multifinance kali ini jauh lebih tinggi. Sebagai perbandingan, pertumbuhan bisnis paylater sampai dengan Juli adalah sebesar 73,55% (yoy) atau lebih tinggi dari Juni yang sebesar 47,81% (yoy).

Dilihat dari sisi risiko, layanan BNPL dari perbankan pada Juli 2024 mencatat kredit macet (non performing loan/NPL) sebesar 2,24%. Sedangkan BNPL dari multifinance punya pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) yaitu 2,82%.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pefindo Biro Kredit atau IdScore mengungkap bahwa warga provinsi Jawa Barat (Jabar) dan DKI Jakarta paling banyak menggunakan layanan pembiayaan dengan skema buy now pay later (BNPL) atau paylater.

Pinjaman yang dilakukan pengguna BNPL dari provinsi Jabar mencapai senilai Rp7,52 triliun per Juni 2024.

“Per Juni 2024 total pinjaman kredit/outstanding BNPL sebesar Rp30,14 triliun. Mayoritas tersebar di Provinsi Jawa Barat 24,95% kemudian diikuti Provinsi DKI Jakarta 14,10% dan JawaTimur 10,8%,”kata Direktur Utama IdScore Yohanes Arts Abimanyu kepada Bisnis, pada Minggu (25/8/2024).

Adapun penyaluran pinjaman di DKI Jakarta mencapai senilai Rp4,25 triliun. Sementara Jawa Timur yang menempati posisi ketiga mencapai senilai Rp3,26 triliun jumlah penyaluran kreditnya.

Di sisi lain, posisi keempat paling banyak pengguna BNPL berdasarkan wilayah adalah Provinsi Jawa Tengah dengan penyaluran kredit paylater Rp2,65 triliun. Lalu kelima disusul oleh Provinsi Banten senilai Rp1,92 triliun dan Provinsi Sumatera Utara Rp890 miliar.

Di sisi lain, Provinsi Sumatera Selatan penyaluran kredit paylater mencapai Rp760 miliar, Provinsi Riau mencapai Rp590 miliar, Provinsi Lampung senilai Rp560 miliar, dan Sulawesi Selatan Rp550 miliar.

IdScore juga mencatat bahwa pengguna BNPL tercatat sebesar14,37 juta atau meningkat 9,35% secara yoy atau 0,36% berdasarkan total debitur per Juni 2024. Per debitur rata-rata memiliki hingga tiga kontrak aktif.

Meskipun jumlah pengguna meningkat, kredit macet BNPL mengalami sedikit penurunan per Juni 2024, menjadi Rp1,42 triliun. Per Mei 2024, tingkat kredit macet mencapai senilai Rp1,45 triliun. Sementara pada April 2024 kredit macet lebih rendah mencapai senilai Rp1,37 triliun.

Adapun, berdasarkan Statistik Fintech yang dirilis OJK, per Juni 2024 DKI Jakarta dan Jawa Barat juga masuk dalam provinsi dengan penerima pinjaman online (pinjol) tertinggi. Jawa Barat menduduki nomor satu dengan nilai pinjaman Rp6,50 triliun, disusul oleh Jakarta senilai Rp4,26 triliun.

Posisi ketiga yaitu Jawa Timur senilai Rp3,50 triliun, lalu Banten senilai Rp2,01 triliun, dan Jawa Tengah Rp1,99 triliun. Sementara, DI Yogyakarta mencatatkan pinjaman senilai Rp373,25 miliar.

Dengan demikian, penyaluran pinjaman P2P lending di Pulau Jawa tercatat Rp18,64 triliun atau 75,05% dari total secara industri senilai Rp24,84 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pefindo Biro Kredit atau IdScore mencatat pengguna platform pembiayaan dengan skema buy now pay later (BNPL) atau paylater paling banyak digunakan oleh usia 21–30 tahun.

Pengguna dengan rentang usia tersebut mencapai 6,9 juta atau mencapai sekitar 48,06% dari total keseluruhan 14,37 juta pengguna hingga Juni 2024.

“Persebaran pengguna BNPL 48,06% ada di rentang usia >20–30 tahun, kemudian diikuti oleh usia >30–40 tahun sebesar 29,3%,” kata Direktur Utama IdScore Yohanes Arts Abimanyu kepada Bisnis, pada Minggu (25/8/2024).

Adapun pengguna BNPL usia 31–40 tahun tersebut mencapai sekitar 4,2 juta pengguna. Lalu disusul dengan pengguna dengan usia 41–50 tahun yang mencapai 1,85 juta.

Sementara itu pengguna dengan usia di bawah 20 tahun sampai dengan 20 tahun mencapai 866.200. Berikutnya pengguna berusia 51–55 tahun mencapai 309.789. Usia di atas 55 tahun mencapai 262.314 pengguna.

Dari sisi wilayah, penggunaan BNPL paling banyak tersebar di provinsi Jawa Barat mencapai sebanyak Rp7,52 triliun. Disusul DKI Jakarta dengan sebaran kredit BNPL mencapai Rp4,25 triliun. Ketiga ada Jawa Timur dengan kredit BNPL sebanyak Rp3,26 triliun.

Adapun total portofolio pinjaman kredit BNPL tercatat sebesar Rp30,14 triliun per Juni 2024. Angka tersebut meningkat 19,7% secara tahunan (year on year/yoy).

IdScore juga mencatat, ada sebanyak Rp1,42 triliun kredit macet BNPL per Juni 2024. Adapun penyumbang terbanyak terhadap kredit macet adalah usia 31–40 tahun yang mencapai Rp540 miliar.

“Group usia >30–40 tahun penyumbang kredit macet tertinggi sebesar 38,03% kemudian diikuti oleh group >20–30 tahun sebesar 31,7% [Rp450 miliar],” kata Abimanyu.

Setelah itu disusul oleh usia 41–50 tahun dengan kredit macet senilai Rp300 miliar. Sementara usia di bawah 20 tahun sampai dengan 20 tahun kredit macetnya mencapai Rp40 miliar. Kemudian usia 51-55 tahun dengan kredit macet sebanyak Rp50 miliar. Sementara itu usia di atas 55 tahun mencapai senilai Rp40 miliar.

JAKARTA, investor.id – Utang masyarakat Indonesia pada layanan pinjaman bayar nanti (paylater) atau juga yang dikenal sebagai buy now pay later (BNPL) tumbuh tinggi sampai dengan Juni 2024. Namun demikian, pinjaman macet layanan paylater ini masih dalam rentang yang terjaga.

Mengacu laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), layanan paylater mencatat mencatat outstanding pinjaman mencapai Rp 24,96 triliun atau hampir Rp 25 triliun. Angka ini dikontribusikan layanan paylater yang disalurkan baik oleh sektor perbankan maupun perusahaan pembiayaan (multifinance).

Dari sektor perbankan, produk paylater atau BNPL naik sampai dengan 47,42% pada Juni 2024, tumbuh lebih tinggi dari Mei 2024 yang sebesar 46,77%. Secara nominal, outstanding pinjaman yang disebut sebagai baki debet (nilai pokok yang belum dibayarkan) dari layanan paylater di bank mencapai Rp 17,72 triliun.

“Dengan total jumlah rekening 17,48 juta, dibandingkan Mei 2024 sebanyak 17,26 juta,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dalam konferensi pers, Senin (5/8/2024).

Dari sisi kualitas, risiko kredit yang dicatatkan layanan paylater dari perbankan cenderung bergerak membaik. Sebagai perbandingan, risiko kredit bergerak turun dari posisi 2,61% pada Mei menjadi 2,50% per Juni 2024.

Sementara layanan paylater dari multifinance yang turut dimanfaatkan masyarakat tercatat mencapai Rp 7,24 triliun. Angka pembiayaan itu juga tumbuh tinggi sebesar 47,81% pada Juni 2024, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 37,61%.

Secara kualitas, utang paylater masyarakat Indonesia melalui multifinance juga cenderung mengalami perbaikan. Pinjaman macet (non performing financing/NPF) gross paylater via perusahaan pembiayaan turun dari posisi 3,22% per Mei menjadi 3,07% pada Juni 2024.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat yang menggunakan layanan buy now pay later atau yang lebih akrab disebut paylater, harus memastikan mampu melunasi pinjaman beserta biaya lainnya. Hal ini karena pinjaman paylater sudah masuk dalam pencatatan riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK menjelaskan produk paylater memang memberikan kemudahan dan transaksi serta berbagai tawaran promo.

Namun, yang perlu yang diperhatikan adalah konsumen harus mampu melunasi pinjaman yang dimanfaatkan beserta biaya lainnya, seperti administrasi, bunga, denda, dan lain-lain.

"Saat ini pinjaman paylater juga sudah masuk dalam pencatatan riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan [SLIK – OJK Checking]," ujar Kiki, sapaan akrabnya, dalam jawaban tertulis Selasa (9/7/2024).

Kiki melanjutkan, hal itu berarti riwayat pembayaran cicilan paylater dapat mempengaruhi riwayat kredit konsumen. Oleh karena itu, masyarakat perlu ingat bahwa setiap utang harus dilunasi secara tepat waktu dan tepat jumlah.

"Apabila pembayaran tidak sesuai ketentuan maka dapat menyebabkan kredit macet dan membuat riwayat kredit buruk," tambahnya.

Terlebih, pinjaman dan riwayat kredit menggambarkan karakter pribadi. Kiki menyebutkan tidak hanya berpengaruh kepada aspek keuangan, riwayat kredit yang kurang baik juga dapat berdampak pada aspek kehidupan lain, seperti proses lamaran kerja atau pengajuan pinjaman di sektor jasa keuangan.

Riwayat kredit yang buruk, kata Kiki, mengindikasikan karakter yang tidak mampu mengelola uang sehingga dianggap rentan melakukan kecurangan/fraud, berisiko merusak perusahaan, atau mengalami non-performing loan (NPL) atau gagal bayar dalam pinjaman jangka panjang, seperti KPR

OJK pun senantiasa mengingatkan masyarakat untuk berutang secara bijak sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar kembali dan diupayakan berutang untuk sesuatu yang produktif.