Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa bisnis buy now pay later (BNPL) ataupaylater yang dijalankan industri perbankan kembali mencatatkan pertumbuhan tinggi hingga September 2024.

Berdasarkan Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Oktober 2024, disampaikan bahwa porsi produk kredit paylater bank sebesar 0,26%, meningkatkan 0,02% dibandingkan bulan lalu. Baki debet dan jumlah rekening paylater bank juga mencatatkan laju pertumbuhan tinggi.

“Per September 2024, baki debet kredit BNPL tumbuh 46,42% YoY dari Agustus 2024 40,68%, menjadi Rp19,81 triliun,” demikian dikutip dari keterangan resmi OJK, Sabtu (2/11/2024).

Dari sisi jumlah rekening BNPL bank, OJK mencatat total 19,82 juta rekening hingga bulan kesembilan tahun ini, bertambah dari bulan lalu yang sebanyak 18,95 juta.

Namun demikian, belum terdapat penjelasan mengenai risiko kredit BNPL perbankan per September 2024. Per Agustus lalu, OJK mencatat risiko kredit terkait berada pada level 2,21%.

Senada, bisnis paylater yang dijalankan perusahaan pembiayaan juga terus bergeliat. Pertumbuhan pembiayaan BNPL meningkat sebesar 103,40% YoY ke level Rp8,24 triliun, naik dari pertumbuhan per Agustus 2024 sebesar 89,20% YoY.

Rasio kredit bermasalah yang tecermin dari non-performing finance (NPF) gross tercatat naik tipis dari 2,52% pada Agustus 2024 menjadi 2,60% pada September 2024.

Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah bank mulai bersiap terjun ke bisnis paylater menyusul langkah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) sejak akhir 2023.

Teranyar, PT Bank Permata Tbk. (BNLI) mengungkapkan rencana untuk merilis fitur buy now pay later dalam beberapa waktu mendatang.

Direktur Consumer Banking Bank Permata Djumariah Tenteram mengakui adanya rencana perseroan untuk merambah layanan tersebut, meskipun belum dapat memastikan target waktu peluncurannya.

Sementara itu, Riga Sunkara selaku Division Head of Digital Business Bank Permata menjelaskan bahwa fitur paylater menjadi salah satu masukan yang ditampung dalam pengembangan aplikasi mobile banking Bank Permata, Permata ME.

“Tentunya semua feedback atau masukan mengenai ada paylater, itu kita akan jadikan sebagai pengembangan selanjutnya, sehingga terus berkelanjutan,” katanya kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia kredit digital buy now pay later (BNPL) atau paylater,Kredivo, memproyeksikan tren penggunaan paylater akan semakin tinggi sampai akhir 2024. Kendati demikian, Kredivo tetap tegas dalam menjalankan pemberian kredit yang bertanggung jawab.

Direktur Pemasaran dan Strategi Kredivo Lily Suriani mengungkap generasi yang lebih muda, seperti gen Z, memiliki kebutuhan yang semakin berkembang, terutama karena digitalisasi.

“Kami lihat pergerakan paylater akan semakin tinggi, karena kami melihat bahwa ada semakin banyak kebutuhan di generasi berikutnya ya,“ kata Lily ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Selain itu, Lily mengatakan digitalisasi di masyarakat Indonesia berkembang pesat. Pihaknya yakin tren Kredivo tahun ini juga akan meningkat terutama di kota-kota di luar first-tier city.

Dia mengatakan Kredivo telah memperluas jangkauannya ke kota-kota seperti Kupang, Gorontalo, dan Kendari. Namun, Lily juga menyoroti situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Meskipun demikian, komitmen Kredivo tetap tegas dalam menjalankan responsible lending atau pemberian kredit yang bertanggung jawab.

“Ketika permintaan kredit naik, kami memastikan bahwa kami tidak asal memberikan pinjaman yang justru bisa menjebak masyarakat,” tambahnya.

Menurut Lily, memberikan pinjaman secara sembarangan akan berdampak buruk tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi industri multifinance secara keseluruhan.

Aplikasi Kredivo/Istimewa

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tren digital, Lily yakin paylater akan terus menjadi solusi finansial yang relevan bagi generasi muda, terutama Gen Z.

“Generasi ini sangat dekat dengan dunia digital. Banyak dari mereka lebih khawatir ketinggalan ponsel daripada dompet,” katanya.

Menurut Lily memudahan akses dan kenyamanan dalam bertransaksi menjadi salah satu alasan utama mengapa paylater semakin diminati. Kredivo juga melihat bahwa pengguna paylater bukan hanya tertarik pada aspek pembiayaan, tetapi juga pada akses yang mudah untuk mengajukan pinjaman dan melakukan transaksi.

“Kemudahan mengakses kredit dan kemampuan untuk membayar di kemudian hari sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Lily.

Menurut data Kredivo, segmen pengguna terbesar berada pada rentang usia 22 hingga 35 tahun, yang mencakup lebih dari 50% pengguna. Selain itu, peningkatan volume kredit juga mengalami pertumbuhan signifikan.

Lily mencatat bahwa secara quarter on quarter, pergerakan Kredivo berada pada kisaran 25%, dengan potensi pertumbuhan secara tahunan (year on year/yoy) mencapai 1-2 kali lipat.

Menjelang akhir tahun, Kredivo masih berupaya untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Lily mengungkapkan bahwa mereka juga berencana melakukan survei kepada pengguna untuk mengetahui kebutuhan mereka pada tahun depan.

“Fokus kami ke depan adalah meluncurkan produk baru yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutup Lily.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pertumbuhan pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) dari perusahaan pembiayaan atau multifinance dalam tiga bulan berturut-turut, Juni sampai Agustus 2024 selalu lebih tinggi dari BNPL perbankan. Namun dari segi nominal, BNPL perusahan pembiayaan masih kalah.

Direktur PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance) Iwan Dewanto menjelaskan alasannya adalah segmentasi BNPL multifinance dengan perbankan berbeda.

Segmentasi BNPL perbankan menyasar kepada masyarakat yang sudah terakses pembiayaan bank atau banked, sedangkan BNPL multifinance lebih menyasar segmentasi masyarakat unbanked.

Iwan mengatakan, populasi unbanked di Indonesia sangat besar mencapai 67%. Sayangnya, pangsa pasar yang besar itu tidak serta-merta menjadi peluang dan potensi multifinance.

"67% itu profil risikonya pasti lebih tinggi. Namanya unbanked, mau tidak mau profil risiko lebih tinggi. Pangsa pasar iya di depan mata, tapi dari credit scoring kita harus kita perkuat," kata Iwan saat ditemui di Midaz Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Karena tidak hanya fokus menggenjot besaran pembiayaan BNPL, industri multifinance juga dituntut tetap menjaga rasio kredit macet alias nonperforming financing (NPF).

Adapun NPF gross BNPL perusahaan pembiayaan dari Juni hingga Agustus 2024 masing-masing 3,07%, 2,82%, dan membaik pada level 2,52%.

"Jangan sampai langsung diambil semua [potensi 67% masyarakat unbanked], tapi dampaknya ke NPF bagaimana. Jadi, unbank profil risiko lebih tinggi otomatis credit scoring kita perkuat," kata dia.

Sementara dari sisi kemampuan multifinance, Iwan menegaskan tidak ada isu dari sisi permodalan dan pendanaan. Menurutnya, semua perusahaan pasti mematuhi peraturan modal minimum yang diatur oleh OJK.

Iwan juga optimistis pembiayaan BNPL multifinance akan tetap terjaga. Hal itu selaras dengan pertumbuhan Indodana Finance. Meski enggan menyebut angkanya, Iwan mengatakan Indodana hingga semester I/2024 ini berhasil mencatatkan pertumbuhan BNPL dua digit dengan NPF di bawah 2,5%.

"Dari likuiditas kita juga tidak ada masalah karena kami kerja sama dengan beberapa bank untuk pendanaan di kita. Jadi di sisi likuiditas tidak ada masalah. Termasuk di industri. Mau berapapun, tidak ada isu di likuiditas," tegas dia.

Sebagai gambaran, piutang pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan (PP) pada Juni 2024 tumbuh 47,81% YoY dengan nilai Rp7,24 triliun. Sedangkan baki debet BNPL perbankan pada Juni 2024 tumbuh 47,42% dengan nilai Rp17,72 triliun.

Sementara pada Juli 2024, piutang pembiayaan BNPL PP naik 73,55% YoY dengan nilai Rp7,81 triliun, sedangkan baki debet BNPL perbankan naik 36,66% dengan nilai mencapai Rp18,01 triliun.

Terbaru, pada Agustus 2024 piutang pembiayaan BNPL PP bahkan tumbuh 89,20% YoY dengan nilai Rp7,99 triliun dengan baki debet BNPL perbankan mencatat kenaikan 40,68% YoY dengan nilai Rp18,38 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan pembiayaan PT Indodana Multi Finance atau Indodana Finance membeberkan tantangan lini usaha Buy Now Pay Later (BNPL) usai mencatatkan pertumbuhan signifikan 89,20% Year-on-Year (YoY) Agustus 2024 lalu.

Setidaknya 3 bulan sejak Juni 2024 piutang pembiayaan BNPL Perusahaan Pembiayaan (PP) konsisten mencetak pertumbuhan dua digit. Masing-masing tumbuh 47,81% YoY menjadi Rp7,24 triliun pada Juni, kemudian tumbuh 73,55% YoY menjadi Rp7,81 triliun pada Juli, dan kembali tumbuh 89,20% YoY menjadi Rp7,99 triliun pada Agustus.

Padahal secara makro ekonomi sedang terjadi penurunan daya beli masyarakat. Hal itu tercermin dalam deflasi 5 bulan beruntun sejak Mei hingga September ini.

"Tapi faktanya sekarang BNPL tumbuh terus. Di data OJK hal itu [penurunan daya beli] tidak tercermin karena [BNPL] terus tumbuh," kata Direktur Indodana Multi Finance, Iwan Dewanto saat ditemui di Midaz Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Dengan situasi tersebut, Iwan menyebut proses credit scoring menjadi hal yang benar-benar harus diperhatikan. Menurutnya hal ini bisa menjadi tantangan ke depan.

Sementara dalam periode pembiayaan BNPL yang menanjak tersebut, rasio kredit bermasalah atau nonperforming financing (NPF) relatif tetap terjaga di bawah ambang batas sesuai ketentuan OJK. NPF gross BNPL perusahaan pembiayaan dari Juni hingga Agustus 2024 masing-masing 3,07%, 2,82%, dan membaik di level 2,52%.

"Skorinya yang harus kita jaga sehingga yang terjaring orang-orang yang memang punya kemampuan membayar. Kredit skoring itu ada yang sifatnya anomali," kata Iwan.

Selain itu, yang menjadi tantangan pertumbuhan penyaluran BNPL perusahaan pembiayaan adalah semakin banyaknya pemain sehingga akan ada persaingan pasar, serta juga ada tantangan tentang keamanan data.

Meski begitu Iwan memastikan perusahaan pembiayaan yang menjalankan lini bisnis BNPL sudah mematuhi semua ketentuan OJK, baik dari sisi tata kelola sampai manajemen risiko.

Pertumbuhan positif di industri itu juga selaras dengan pertumbuhan penyaluran BNPL Indodana. Meski enggan menyebut angkanya, Iwan memastikan Indodana mencatatkan pertumbuhan dua digit dengan NPF di bawah 2,5%.

"Intinya kami tumbuh sehat, pertumbuhan disbursement dua digit, outstanding juga tumbuh dua digit, laba bersihnya juga. Ini di semester 1/2024. [Sampai akhir tahun ini] kami optimis bisa terus tumbuh 2 digit," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit paylaterperbankan pada Agustus 2024 mencapai Rp18,38 triliun dengan pertumbuhan 40,68% secara tahunan (yoy). Adapun, wilayah Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi dalam penyaluran fitur paylater ini.

Capaian ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya pada Juli 2024 yang tumbuh 33,66% yoy. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan terdapat kurang dari 15 bank di Indonesia yang telah menyalurkan kredit dengan skema paylater.

“Jumlah rekening paylater perbankan mencapai 18,95 juta rekening, dengan rata-rata baki debet untuk setiap rekening sebesar Rp970.004,34,” ujarnya yang dikutip Rabu (9/10/2024).

Adapun, risiko kredit dari paylater perbankan pada Agustus 2024 masih terjaga dengan rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) sebesar 2,21% menurun dibandingkan dengan Juli 2024 yang mencapai 2,24%. Secara spasial, 73% paylater perbankan disalurkan di wilayah Jawa, di mana Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi dalam penyaluran paylater.

Sebelumnya, Dian menjelaskan bahwa dorongan awal OJK kepada bank agar masuk ke bisnis paylater untuk mendukung pengembangan kredit UMKM dan kredit kecil lain, termasuk kredit konsumsi.

“Nah, ini perkembangan logis saja kalau menurut saya gitu. Karena memang mereka juga ingin memberikan kontribusi. Terus, karena mungkin ini bank besar, sehingga rata-rata mereka [bank] lebih dipercaya ya,” ujarnya saat ditemui di DPR, Selasa (19/9/2024).

Menurutnya, dengan permodalan yang kuat, sistem tata kelola (governance) yang sudah teruji hingga adanya kapasitas dalam penetapan tingkat risiko, membuat bank lebih terampil dalam mengelola layanan paylater dengan lebih efektif.

Dengan langkah-langkah yang tepat, OJK berharap bahwa layanan paylater bank akan terus berkembang secara positif dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kecil.

Adapun dalam laporan terpisah, berdasarkan data OJK, memang penggunaan layanan paylater di Indonesia didominasi oleh kelompok muda, yaitu generasi milenial dan Gen Z.

Pengguna berusia 18 hingga 25 tahun mencatatkan angka yang signifikan, mencapai 26,5%, sementara kelompok usia 26 hingga 35 tahun menyumbang porsi yang lebih besar lagi, yaitu 43,9%.

Tujuan penggunaan layanan paylater ini bervariasi, dengan mayoritas pengguna memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka. Kategori terbesar adalah untuk pembelian fesyen yang mencapai 66,4%, diikuti oleh perlengkapan rumah tangga dengan persentase 52,2%.

Kemudian disusul oleh elektronik sebesar 41%. Selain itu, laptop dan handphone tercatat digunakan oleh 34,5% pengguna, sementara perawatan tubuh sebesar 32,9%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan dengan skema Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater oleh perusahaan pembiayaan per Agustus 2024 mencapai Rp7,99 triliun.

Angka tersebut meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar 89,20% secara tahunan (year on year/yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sementara, tingkat kredit bermasalah dilihat dari nonperforming financing (NPF) gross dalam kondisi terjaga yakni posisi 2,52% per Agustus 2024. Angka tersebut turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya pada Juli 2024 yakni 2,82%.

Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengungkap penyebab piutang paylater masih kencang di tengah penurunan daya beli. Menurutnya ketika pendapatan masyarakat menurun, bahkan hilang karena pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi kebutuhan tetap ada bahkan meningkat.

“Saya rasa memang masyarakat akan cari pembiayaan yang cocok bagi karakteristik masing-masing penduduk. Daya beli mereka menurun namun di satu sisi kebutuhan mereka tetap ada, bahkan meningkat,” kata Huda saat dihubungi Bisnis, Kamis (3/10/2024).

Huda mengatakan bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses perbankan, karena tidak mempunyai data historis keuangan yang bagus, mereka akan mengandalkan pembiayaan alternatif. Salah satu yang banyak digunakan adalah pinjaman dengan skema paylater.

“Bagi mereka, ya pemenuhan kebutuhan kan sudah seharusnya dipenuhi, salah satu caranya menggunakan BNPL. Maka dari itu, terjadi kenaikan BNPL saat ini. PHK terjadi besar-besaran, daya beli masyarakat tengah melemah,” katanya.

Huda menyinggung terkait dengan aturan paylater yang mana masih dalam tahap kajian oleh regulator. Adapun beberapa poin yang dikaji oleh regulator antara lain persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL, kepemilikan sistem informasi, perlindungan data pribadi, rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerja sama dengan pihak lain, serta manajemen risiko.

Menurutnya, untuk aturan paylater, idealnya harusnya sudah mengacu ke Undang-undang yang berlaku.

“Ketika sudah ada UU Perlindungan Data Pribadi, ya sudah sewajarnya pengaturan BNPL juga mengacu ke sana. Soal perlindungan data pihak ketiga, hingga penggunaan data pribadi. Idealnya mengacu ke UU PDP, termasuk aturan pidana soal kebocoran data pribadi,” ungkapnya.

Paylater Perbankan

Tidak hanya paylater dari perusahaan pembiayaan, OJK juga melaporkan bisnis paylater yang dijalankan industri perbankan terus mencatatkan pertumbuhan tinggi hingga Agustus 2024.

Porsi produk kredit paylater bank tercatat sebesar 0,24% dibandingkan dengan total kredit, sama dengan angka pada bulan sebelumnya. Namun, terdapat peningkatan signifikan pada baki debet dan jumlah rekening.

“Per Agustus 2024, baki debet kredit BNPL tumbuh 40,68% dari Juli 2024 sebesar 33,66%, menjadi Rp18,38 triliun,” demikian dikutip dari keterangan resmi OJK, Selasa (1/10/2024).

Pertumbuhan signifikan juga terjadi dari sisi jumlah rekening. OJK mencatat total jumlah rekening paylater bank sebanyak 18,95 juta hingga bulan kedelapan tahun ini, bertambah dari bulan sebelumnya sebanyak 17,9 juta rekening.

Tren itu beriringan dengan penurunan risiko kredit BNPL perbankan. OJK mencatat risiko kredit BNPL bank turun tipis dari level 2,24% pada Juli 2024 menjadi 2,21% pada Agustus 2024.

Dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024–2028, OJK mewaspadai adanya risiko di balik perkembangan pesat industri paylater.

OJK menyampaikan bahwa saat ini industri jasa keuangan yang menyediakan paylater semakin kompetitif. Sebab, selain perusahaan pembiayaan, sektor perbankan juga ikut mengeluarkan produk serupa yang menawarkan opsi bagi nasabah.

Menurut OJK, kondisi seperti ini memicu inovasi dan persaingan dalam menawarkan kondisi yang lebih baik kepada konsumen. Meski BNPL memberikan banyak kemudahan, OJK melihat adanya potensi risiko, baik bagi konsumen maupun penyedia paylayer.

“Beberapa konsumen mungkin tertarik untuk melakukan pembelian yang melebihi kemampuan pembayarannya, sehingga dapat menjadi risiko bagi penyedia paylater apabila piutang tersebut tidak tertagih,” demikian yang dikutip dari dokumen Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024–2028.

Sementara itu, bagi konsumen akan tercatat sebagai nasabah dengan kolektibilitas bermasalah. Imbasnya, ke depan nasabah berpotensi tidak dapat menggunakan lagi produk atau layanan jasa keuangan.

“Perusahaan yang menawarkan produk paylater perlu memperhatikan peraturan dan pengawasan di sektor keuangan,” ungkap OJK.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa bisnisbuy now pay later(BNPL) atau paylater yang dijalankan industri perbankan terus mencatatkan pertumbuhan tinggi hingga Agustus 2024.

OJK menyampaikan bahwa berdasarkan Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK September 2024, porsi produk kreditpaylaterbank sebesar 0,24%, sama dengan angka pada bulan sebelumnya.Namun, terdapat peningkatan signifikan pada baki debet dan jumlah rekening.

“Per Agustus 2024, baki debet kredit BNPL tumbuh 40,68%dari Juli 2024 sebesar 33,66%, menjadi Rp18,38 triliun,” demikian dikutip dari keterangan resmi OJK, Selasa (1/10/2024).

Pertumbuhan signifikan juga terjadi dari sisi jumlah rekening. OJK mencatat total jumlah rekeningpaylaterbank sebanyak 18,95 juta hingga bulan kedelapan tahun ini, bertambah dari bulan sebelumnya sebanyak 17,9 juta rekening.

Tren itu beriringan dengan penurunan risiko kredit BNPL perbankan. OJK mencatat risiko kredit BNPL bank turun tipis dari level 2,24% pada Juli 2024 menjadi 2,21% pada Agustus 2024.

Sementara itu, bisnispaylateryang dijalankan perusahaan pembiayaan juga terus bergeliat. Pertumbuhan pembiayaan BNPL meningkat sebesar 89,20% yoy ke level Rp7,99 triliun, naik dari angka perJuli 2024 sebesar 73,55% yoy.

Rasio kredit bermasalah yang tecermin darinon-performing finance(NPF)grossjuga turun dari 2,82% pada Juli 2024 menjadi 2,52% pada bulan kedelapan tahun ini.

Berdasarkan catatanBisnis, produkpaylaterdi sektor perbankan kian semarak pada tahun ini. Setelah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) menjadi pionir dalam meluncurkan produk paylater pada akhir 2023, bank-bank lain seperti CIMB Niaga, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mulai bersiap memasuki gelanggang.

BSI, misalnya, menyampaikan bahwa perseroan tengah mengembangkan fitur BNPL yang memasuki tahap pengajuan kepada regulator.

SEVP Digital Banking BSI Saut Parulian Saragih mengatakan perilisan fitur ini bakal terpisah dengan super app BSI yang direncanakan meluncur ke publik pada tahun ini.

“Kemungkinan begitu [rilis Paylater tahun depan], cuma kita masih kejar terus kok, karena masih banyak juga yang sedang dikerjakan. Ini kan super app pekerjaan besar ya, jadi kita fokus ke situ dulu,” ujarnya di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pefindo Biro Kredit atau IdScore mengungkap bahwa warga provinsi Jawa Barat (Jabar) dan DKI Jakarta paling banyak menggunakan layanan pembiayaan dengan skema buy now pay later (BNPL) atau paylater.

Pinjaman yang dilakukan pengguna BNPL dari provinsi Jabar mencapai senilai Rp7,52 triliun per Juni 2024.

“Per Juni 2024 total pinjaman kredit/outstanding BNPL sebesar Rp30,14 triliun. Mayoritas tersebar di Provinsi Jawa Barat 24,95% kemudian diikuti Provinsi DKI Jakarta 14,10% dan JawaTimur 10,8%,”kata Direktur Utama IdScore Yohanes Arts Abimanyu kepada Bisnis, pada Minggu (25/8/2024).

Adapun penyaluran pinjaman di DKI Jakarta mencapai senilai Rp4,25 triliun. Sementara Jawa Timur yang menempati posisi ketiga mencapai senilai Rp3,26 triliun jumlah penyaluran kreditnya.

Di sisi lain, posisi keempat paling banyak pengguna BNPL berdasarkan wilayah adalah Provinsi Jawa Tengah dengan penyaluran kredit paylater Rp2,65 triliun. Lalu kelima disusul oleh Provinsi Banten senilai Rp1,92 triliun dan Provinsi Sumatera Utara Rp890 miliar.

Di sisi lain, Provinsi Sumatera Selatan penyaluran kredit paylater mencapai Rp760 miliar, Provinsi Riau mencapai Rp590 miliar, Provinsi Lampung senilai Rp560 miliar, dan Sulawesi Selatan Rp550 miliar.

IdScore juga mencatat bahwa pengguna BNPL tercatat sebesar14,37 juta atau meningkat 9,35% secara yoy atau 0,36% berdasarkan total debitur per Juni 2024. Per debitur rata-rata memiliki hingga tiga kontrak aktif.

Meskipun jumlah pengguna meningkat, kredit macet BNPL mengalami sedikit penurunan per Juni 2024, menjadi Rp1,42 triliun. Per Mei 2024, tingkat kredit macet mencapai senilai Rp1,45 triliun. Sementara pada April 2024 kredit macet lebih rendah mencapai senilai Rp1,37 triliun.

Adapun, berdasarkan Statistik Fintech yang dirilis OJK, per Juni 2024 DKI Jakarta dan Jawa Barat juga masuk dalam provinsi dengan penerima pinjaman online (pinjol) tertinggi. Jawa Barat menduduki nomor satu dengan nilai pinjaman Rp6,50 triliun, disusul oleh Jakarta senilai Rp4,26 triliun.

Posisi ketiga yaitu Jawa Timur senilai Rp3,50 triliun, lalu Banten senilai Rp2,01 triliun, dan Jawa Tengah Rp1,99 triliun. Sementara, DI Yogyakarta mencatatkan pinjaman senilai Rp373,25 miliar.

Dengan demikian, penyaluran pinjaman P2P lending di Pulau Jawa tercatat Rp18,64 triliun atau 75,05% dari total secara industri senilai Rp24,84 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembiayaanbuy now pay later (BNPL) atau paylater, baik yang disediakan oleh perbankan maupun perusahaan pembiayaan, semakin tumbuh subur per Juni 2024.

Dalam Konferensi Pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan pembiayaan paylater oleh perusahaan pembiayaan tercatat Rp7,24 triliun.

"Pertumbuhan pembiayaan buy now pay later oleh perusahaan pembiayaan meningkat sebesar 47,81% YoY," ujarnya Senin (5/8/2024).

Pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau Mei 2024 yang sebesar 37,61% YoY. Sejalan dengan pertumbuhan penyaluran pembiayaan, kredit bermasalah paylater Juni 2024 terpantau menurun yaitu dengan NPF gross sebesar 3,07% dari 3,22% pada Mei 2024.

Lalu, untuk paylater di perbankan, baki debet tumbuh stabil sebesar 47,52% menjadi Rp17,72 triliun. Dengan demikian, total penyaluran pembiayaan paylater tercatat mencapai Rp24,96 triliun per Juni 2024.

Total jumlah rekening 17,48 juta, naik dari Mei 2024 sebesar 17,26 juta. OJK juga melaporkan risiko kredit untuk paylater di perbankan Juni 2024 turun ke level 2,50% dari 2,61% pada Mei 2024.

Sementara itu, outstanding pembiayaan P2P lending pada periode yang sama naik 26,73% YoY, lebih tinggi ketimbang Mei 2024 yang sebesar 25,44% YoY. Nominal outstanding pembiayaan P2P lending mencapai Rp66,79 triliun.

"Tingkat risiko kredit macet secara agregrat [TWP90] dalam kondisi terjaga di posisi 2,79%, sedangkan Mei 2024 2,91%," kata Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan dengan skema buy now pay later (BNPL) atau paylater mencapai Rp6,81 triliun per Mei 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan angka tersebut meningkat 33,64% secara tahunan (year on year/yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Meskipun kredit paylater tersebut meningkat, Agusman mencatat kredit bermasalah atau nonperforming financing (NPF) masih terjaga di bawah 5%.

“Adapun rasio NPF Gross dan NPF Netto PP BNPL per Mei 2024 masing-masing sebesar 3,22% dan 0,84%,” kata Agusman dalam jawaban tertulis dikutip Rabu (10/7/2024).

Agusman menyebut pembiayaan BNPL di Indonesia memiliki potensi pasar yang cukup besar sejalan dengan perkembangan perekonomian berbasis digital.

OJK bahkan sedang menyiapkan aturan khusus terkait dengan paylater.Saat ini, aturan khusus terkait paylater masih dalam kajian.

Beberapa aturan tersebut antara lain mengenai persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan paylater, kepemilikan sistem informasi, dan perlindungan data pribadi.

“Kemudian ada juga rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerja sama dengan pihak lain, hingga manajemen risiko,” kata Agusman.

OJK mencatat produk paylater mulai berkembang pada 2014 yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan pembiayaan. Pada 2023, telah terdapat tujuh perusahaan pembiayaan yang memiliki produk paylater.

Kontrak pembiayaan BNPL juga berkembang sangat signifikan selama lima tahun terakhir (2019–2023) dengan rata-rata peningkatan sebesar 144,35% yoy. Kontrak pembiayaan BNPL pada Desember 2023 mendominasi sekitar 82,56% dari total kontrak pembiayaan dengan jumlah sebesar 96,80 juta kontrak.

Namun, total aset penyelenggara BNPL hanya berkisar 2% dibandingkan total aset perusahaan pembiayaan secara keseluruhan.

Dari perbandingan aset tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai portofolio BNPL di industri perusahaan pembiayaan masih sangat kecil dan belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja industri perusahaan pembiayaan secara keseluruhan.

Namun demikian, potensi untuk pertumbuhan ke depan masih sangat besar, mengingat permintaan yang tinggi di masyarakat.

Belum lagi beberapa bank yang mulai menghadirkan paylater melalui aplikasinya. Sebut saja PT Bank Central Asia (BCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), hingga PT Bank Mandiri (Persero) yang telah menawarkan paylater.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat yang menggunakan layanan buy now pay later atau yang lebih akrab disebut paylater, harus memastikan mampu melunasi pinjaman beserta biaya lainnya. Hal ini karena pinjaman paylater sudah masuk dalam pencatatan riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK menjelaskan produk paylater memang memberikan kemudahan dan transaksi serta berbagai tawaran promo.

Namun, yang perlu yang diperhatikan adalah konsumen harus mampu melunasi pinjaman yang dimanfaatkan beserta biaya lainnya, seperti administrasi, bunga, denda, dan lain-lain.

"Saat ini pinjaman paylater juga sudah masuk dalam pencatatan riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan [SLIK – OJK Checking]," ujar Kiki, sapaan akrabnya, dalam jawaban tertulis Selasa (9/7/2024).

Kiki melanjutkan, hal itu berarti riwayat pembayaran cicilan paylater dapat mempengaruhi riwayat kredit konsumen. Oleh karena itu, masyarakat perlu ingat bahwa setiap utang harus dilunasi secara tepat waktu dan tepat jumlah.

"Apabila pembayaran tidak sesuai ketentuan maka dapat menyebabkan kredit macet dan membuat riwayat kredit buruk," tambahnya.

Terlebih, pinjaman dan riwayat kredit menggambarkan karakter pribadi. Kiki menyebutkan tidak hanya berpengaruh kepada aspek keuangan, riwayat kredit yang kurang baik juga dapat berdampak pada aspek kehidupan lain, seperti proses lamaran kerja atau pengajuan pinjaman di sektor jasa keuangan.

Riwayat kredit yang buruk, kata Kiki, mengindikasikan karakter yang tidak mampu mengelola uang sehingga dianggap rentan melakukan kecurangan/fraud, berisiko merusak perusahaan, atau mengalami non-performing loan (NPL) atau gagal bayar dalam pinjaman jangka panjang, seperti KPR

OJK pun senantiasa mengingatkan masyarakat untuk berutang secara bijak sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar kembali dan diupayakan berutang untuk sesuatu yang produktif.