Bisnis.com, JAKARTA -- Pertumbuhan pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) dari perusahaan pembiayaan atau multifinance dalam tiga bulan berturut-turut, Juni sampai Agustus 2024 selalu lebih tinggi dari BNPL perbankan. Namun dari segi nominal, BNPL perusahan pembiayaan masih kalah.

Direktur PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance) Iwan Dewanto menjelaskan alasannya adalah segmentasi BNPL multifinance dengan perbankan berbeda.

Segmentasi BNPL perbankan menyasar kepada masyarakat yang sudah terakses pembiayaan bank atau banked, sedangkan BNPL multifinance lebih menyasar segmentasi masyarakat unbanked.

Iwan mengatakan, populasi unbanked di Indonesia sangat besar mencapai 67%. Sayangnya, pangsa pasar yang besar itu tidak serta-merta menjadi peluang dan potensi multifinance.

"67% itu profil risikonya pasti lebih tinggi. Namanya unbanked, mau tidak mau profil risiko lebih tinggi. Pangsa pasar iya di depan mata, tapi dari credit scoring kita harus kita perkuat," kata Iwan saat ditemui di Midaz Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Karena tidak hanya fokus menggenjot besaran pembiayaan BNPL, industri multifinance juga dituntut tetap menjaga rasio kredit macet alias nonperforming financing (NPF).

Adapun NPF gross BNPL perusahaan pembiayaan dari Juni hingga Agustus 2024 masing-masing 3,07%, 2,82%, dan membaik pada level 2,52%.

"Jangan sampai langsung diambil semua [potensi 67% masyarakat unbanked], tapi dampaknya ke NPF bagaimana. Jadi, unbank profil risiko lebih tinggi otomatis credit scoring kita perkuat," kata dia.

Sementara dari sisi kemampuan multifinance, Iwan menegaskan tidak ada isu dari sisi permodalan dan pendanaan. Menurutnya, semua perusahaan pasti mematuhi peraturan modal minimum yang diatur oleh OJK.

Iwan juga optimistis pembiayaan BNPL multifinance akan tetap terjaga. Hal itu selaras dengan pertumbuhan Indodana Finance. Meski enggan menyebut angkanya, Iwan mengatakan Indodana hingga semester I/2024 ini berhasil mencatatkan pertumbuhan BNPL dua digit dengan NPF di bawah 2,5%.

"Dari likuiditas kita juga tidak ada masalah karena kami kerja sama dengan beberapa bank untuk pendanaan di kita. Jadi di sisi likuiditas tidak ada masalah. Termasuk di industri. Mau berapapun, tidak ada isu di likuiditas," tegas dia.

Sebagai gambaran, piutang pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan (PP) pada Juni 2024 tumbuh 47,81% YoY dengan nilai Rp7,24 triliun. Sedangkan baki debet BNPL perbankan pada Juni 2024 tumbuh 47,42% dengan nilai Rp17,72 triliun.

Sementara pada Juli 2024, piutang pembiayaan BNPL PP naik 73,55% YoY dengan nilai Rp7,81 triliun, sedangkan baki debet BNPL perbankan naik 36,66% dengan nilai mencapai Rp18,01 triliun.

Terbaru, pada Agustus 2024 piutang pembiayaan BNPL PP bahkan tumbuh 89,20% YoY dengan nilai Rp7,99 triliun dengan baki debet BNPL perbankan mencatat kenaikan 40,68% YoY dengan nilai Rp18,38 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan pembiayaan PT Indodana Multi Finance atau Indodana Finance membeberkan tantangan lini usaha Buy Now Pay Later (BNPL) usai mencatatkan pertumbuhan signifikan 89,20% Year-on-Year (YoY) Agustus 2024 lalu.

Setidaknya 3 bulan sejak Juni 2024 piutang pembiayaan BNPL Perusahaan Pembiayaan (PP) konsisten mencetak pertumbuhan dua digit. Masing-masing tumbuh 47,81% YoY menjadi Rp7,24 triliun pada Juni, kemudian tumbuh 73,55% YoY menjadi Rp7,81 triliun pada Juli, dan kembali tumbuh 89,20% YoY menjadi Rp7,99 triliun pada Agustus.

Padahal secara makro ekonomi sedang terjadi penurunan daya beli masyarakat. Hal itu tercermin dalam deflasi 5 bulan beruntun sejak Mei hingga September ini.

"Tapi faktanya sekarang BNPL tumbuh terus. Di data OJK hal itu [penurunan daya beli] tidak tercermin karena [BNPL] terus tumbuh," kata Direktur Indodana Multi Finance, Iwan Dewanto saat ditemui di Midaz Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Dengan situasi tersebut, Iwan menyebut proses credit scoring menjadi hal yang benar-benar harus diperhatikan. Menurutnya hal ini bisa menjadi tantangan ke depan.

Sementara dalam periode pembiayaan BNPL yang menanjak tersebut, rasio kredit bermasalah atau nonperforming financing (NPF) relatif tetap terjaga di bawah ambang batas sesuai ketentuan OJK. NPF gross BNPL perusahaan pembiayaan dari Juni hingga Agustus 2024 masing-masing 3,07%, 2,82%, dan membaik di level 2,52%.

"Skorinya yang harus kita jaga sehingga yang terjaring orang-orang yang memang punya kemampuan membayar. Kredit skoring itu ada yang sifatnya anomali," kata Iwan.

Selain itu, yang menjadi tantangan pertumbuhan penyaluran BNPL perusahaan pembiayaan adalah semakin banyaknya pemain sehingga akan ada persaingan pasar, serta juga ada tantangan tentang keamanan data.

Meski begitu Iwan memastikan perusahaan pembiayaan yang menjalankan lini bisnis BNPL sudah mematuhi semua ketentuan OJK, baik dari sisi tata kelola sampai manajemen risiko.

Pertumbuhan positif di industri itu juga selaras dengan pertumbuhan penyaluran BNPL Indodana. Meski enggan menyebut angkanya, Iwan memastikan Indodana mencatatkan pertumbuhan dua digit dengan NPF di bawah 2,5%.

"Intinya kami tumbuh sehat, pertumbuhan disbursement dua digit, outstanding juga tumbuh dua digit, laba bersihnya juga. Ini di semester 1/2024. [Sampai akhir tahun ini] kami optimis bisa terus tumbuh 2 digit," tandasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan hingga perusahaan pembiayaan (multifinance) untuk lebih bertanggung jawab dalam menawarkan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater kepada anak muda.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan anak muda berpotensi terjebak dalam utang berlebihan (over-indebtness).

Menurutnya, fenomena ini menjadi perhatian global, termasuk dalam forum International Network on Financial Education.

“Sebenarnya paylater ini juga sudah menjadi concern dari regulator di seluruh dunia. Kan kita ada forum INFE di OECD. Di situ sudah dibahas juga bahwa Paylater membuat anak-anak muda ini over-indebtness alias kebanyakan utang,” ujarnya usai agenda Like It di Pentacity & E-Walk Mall Balikpapan, Sabtu (5/10/2024).

Jika anak muda belum memiliki penghasilan, lanjutnya, bank dan lembaga keuangan tidak seharusnya mendorong mereka untuk berbelanja atau menggunakan layanan seperti paylater.

OJK menekankan pentingnya menargetkan layanan keuangan kepada mereka yang mampu memanfaatkannya secara produktif, bukan hanya untuk konsumsi yang dapat membebani keuangan pribadi di masa depan.

“Jadi jangan sekadar memberikan [pinjaman]. Kita dorong yang produktifnya. Jadi inklusi yang bertanggung jawab,” ucapnya.

Hal ini lantaran, anak-anak muda memiliki potensi untuk menjadi pelanggan penting bagi bank dan perusahaan pembiayaan di masa depan. Apabila, kelompok ini terjerat utang, dan catatan kredit mereka menjadi buruk, tentu ini dapat menghalangi mereka untuk mendapatkan layanan keuangan yang mereka butuhkan pada masa mendatang.

Berdasarkan data OJK, memang penggunaan layanan paylater di Indonesia didominasi oleh kelompok muda, yaitu generasi milenial dan Gen Z.

Pengguna berusia 18 hingga 25 tahun mencatatkan angka yang signifikan, mencapai 26,5%, sementara kelompok usia 26 hingga 35 tahun menyumbang porsi yang lebih besar lagi, yaitu 43,9%.

Tujuan penggunaan layanan paylater ini bervariasi, dengan mayoritas pengguna memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka. Kategori terbesar adalah untuk pembelian fesyen yang mencapai 66,4%, diikuti oleh perlengkapan rumah tangga dengan persentase 52,2%.

Kemudian disusul oleh elektronik sebesar 41%. Selain itu, laptop dan handphone tercatat digunakan oleh 34,5% pengguna, sementara perawatan tubuh sebesar 32,9%.

Dari sisi capaian, piutang pembiayaan dengan skema Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater oleh perusahaan pembiayaan per Agustus 2024 mencapai Rp7,99 triliun.

Angka tersebut meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar 89,20% secara tahunan (year on year/yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sementara, tingkat kredit bermasalah dilihat dari nonperforming financing (NPF) gross dalam kondisi terjaga yakni posisi 2,52% per Agustus 2024. Angka tersebut turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya pada Juli 2024 yakni 2,82%.

Di sisi lain, porsi produk kredit paylater perbankan sebesar 0,24%, sama dengan angka pada bulan sebelumnya. Namun, terdapat peningkatan signifikan pada baki debet dan jumlah rekening.

Per Agustus 2024 baki debet kredit BNPL tumbuh 40,68% yoy dari bulan sebelumnya Juli 2024: 33,66% menjadi Rp18,38 triliun, dengan total jumlah rekening 18,95 juta dari sebelumnya Juli 2024 17,90 juta. Risiko kredit untuk BNPL perbankan turun ke level 2,21% dibanding Juli 2024 sebesar 2,24%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan dengan skema Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater oleh perusahaan pembiayaan per Agustus 2024 mencapai Rp7,99 triliun.

Angka tersebut meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar 89,20% secara tahunan (year on year/yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sementara, tingkat kredit bermasalah dilihat dari nonperforming financing (NPF) gross dalam kondisi terjaga yakni posisi 2,52% per Agustus 2024. Angka tersebut turun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya pada Juli 2024 yakni 2,82%.

Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengungkap penyebab piutang paylater masih kencang di tengah penurunan daya beli. Menurutnya ketika pendapatan masyarakat menurun, bahkan hilang karena pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi kebutuhan tetap ada bahkan meningkat.

“Saya rasa memang masyarakat akan cari pembiayaan yang cocok bagi karakteristik masing-masing penduduk. Daya beli mereka menurun namun di satu sisi kebutuhan mereka tetap ada, bahkan meningkat,” kata Huda saat dihubungi Bisnis, Kamis (3/10/2024).

Huda mengatakan bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses perbankan, karena tidak mempunyai data historis keuangan yang bagus, mereka akan mengandalkan pembiayaan alternatif. Salah satu yang banyak digunakan adalah pinjaman dengan skema paylater.

“Bagi mereka, ya pemenuhan kebutuhan kan sudah seharusnya dipenuhi, salah satu caranya menggunakan BNPL. Maka dari itu, terjadi kenaikan BNPL saat ini. PHK terjadi besar-besaran, daya beli masyarakat tengah melemah,” katanya.

Huda menyinggung terkait dengan aturan paylater yang mana masih dalam tahap kajian oleh regulator. Adapun beberapa poin yang dikaji oleh regulator antara lain persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL, kepemilikan sistem informasi, perlindungan data pribadi, rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerja sama dengan pihak lain, serta manajemen risiko.

Menurutnya, untuk aturan paylater, idealnya harusnya sudah mengacu ke Undang-undang yang berlaku.

“Ketika sudah ada UU Perlindungan Data Pribadi, ya sudah sewajarnya pengaturan BNPL juga mengacu ke sana. Soal perlindungan data pihak ketiga, hingga penggunaan data pribadi. Idealnya mengacu ke UU PDP, termasuk aturan pidana soal kebocoran data pribadi,” ungkapnya.

Paylater Perbankan

Tidak hanya paylater dari perusahaan pembiayaan, OJK juga melaporkan bisnis paylater yang dijalankan industri perbankan terus mencatatkan pertumbuhan tinggi hingga Agustus 2024.

Porsi produk kredit paylater bank tercatat sebesar 0,24% dibandingkan dengan total kredit, sama dengan angka pada bulan sebelumnya. Namun, terdapat peningkatan signifikan pada baki debet dan jumlah rekening.

“Per Agustus 2024, baki debet kredit BNPL tumbuh 40,68% dari Juli 2024 sebesar 33,66%, menjadi Rp18,38 triliun,” demikian dikutip dari keterangan resmi OJK, Selasa (1/10/2024).

Pertumbuhan signifikan juga terjadi dari sisi jumlah rekening. OJK mencatat total jumlah rekening paylater bank sebanyak 18,95 juta hingga bulan kedelapan tahun ini, bertambah dari bulan sebelumnya sebanyak 17,9 juta rekening.

Tren itu beriringan dengan penurunan risiko kredit BNPL perbankan. OJK mencatat risiko kredit BNPL bank turun tipis dari level 2,24% pada Juli 2024 menjadi 2,21% pada Agustus 2024.

Dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024–2028, OJK mewaspadai adanya risiko di balik perkembangan pesat industri paylater.

OJK menyampaikan bahwa saat ini industri jasa keuangan yang menyediakan paylater semakin kompetitif. Sebab, selain perusahaan pembiayaan, sektor perbankan juga ikut mengeluarkan produk serupa yang menawarkan opsi bagi nasabah.

Menurut OJK, kondisi seperti ini memicu inovasi dan persaingan dalam menawarkan kondisi yang lebih baik kepada konsumen. Meski BNPL memberikan banyak kemudahan, OJK melihat adanya potensi risiko, baik bagi konsumen maupun penyedia paylayer.

“Beberapa konsumen mungkin tertarik untuk melakukan pembelian yang melebihi kemampuan pembayarannya, sehingga dapat menjadi risiko bagi penyedia paylater apabila piutang tersebut tidak tertagih,” demikian yang dikutip dari dokumen Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024–2028.

Sementara itu, bagi konsumen akan tercatat sebagai nasabah dengan kolektibilitas bermasalah. Imbasnya, ke depan nasabah berpotensi tidak dapat menggunakan lagi produk atau layanan jasa keuangan.

“Perusahaan yang menawarkan produk paylater perlu memperhatikan peraturan dan pengawasan di sektor keuangan,” ungkap OJK.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa bisnisbuy now pay later(BNPL) atau paylater yang dijalankan industri perbankan terus mencatatkan pertumbuhan tinggi hingga Agustus 2024.

OJK menyampaikan bahwa berdasarkan Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK September 2024, porsi produk kreditpaylaterbank sebesar 0,24%, sama dengan angka pada bulan sebelumnya.Namun, terdapat peningkatan signifikan pada baki debet dan jumlah rekening.

“Per Agustus 2024, baki debet kredit BNPL tumbuh 40,68%dari Juli 2024 sebesar 33,66%, menjadi Rp18,38 triliun,” demikian dikutip dari keterangan resmi OJK, Selasa (1/10/2024).

Pertumbuhan signifikan juga terjadi dari sisi jumlah rekening. OJK mencatat total jumlah rekeningpaylaterbank sebanyak 18,95 juta hingga bulan kedelapan tahun ini, bertambah dari bulan sebelumnya sebanyak 17,9 juta rekening.

Tren itu beriringan dengan penurunan risiko kredit BNPL perbankan. OJK mencatat risiko kredit BNPL bank turun tipis dari level 2,24% pada Juli 2024 menjadi 2,21% pada Agustus 2024.

Sementara itu, bisnispaylateryang dijalankan perusahaan pembiayaan juga terus bergeliat. Pertumbuhan pembiayaan BNPL meningkat sebesar 89,20% yoy ke level Rp7,99 triliun, naik dari angka perJuli 2024 sebesar 73,55% yoy.

Rasio kredit bermasalah yang tecermin darinon-performing finance(NPF)grossjuga turun dari 2,82% pada Juli 2024 menjadi 2,52% pada bulan kedelapan tahun ini.

Berdasarkan catatanBisnis, produkpaylaterdi sektor perbankan kian semarak pada tahun ini. Setelah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) menjadi pionir dalam meluncurkan produk paylater pada akhir 2023, bank-bank lain seperti CIMB Niaga, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mulai bersiap memasuki gelanggang.

BSI, misalnya, menyampaikan bahwa perseroan tengah mengembangkan fitur BNPL yang memasuki tahap pengajuan kepada regulator.

SEVP Digital Banking BSI Saut Parulian Saragih mengatakan perilisan fitur ini bakal terpisah dengan super app BSI yang direncanakan meluncur ke publik pada tahun ini.

“Kemungkinan begitu [rilis Paylater tahun depan], cuma kita masih kejar terus kok, karena masih banyak juga yang sedang dikerjakan. Ini kan super app pekerjaan besar ya, jadi kita fokus ke situ dulu,” ujarnya di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai pinjaman layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (BNPL) atau paylater kian melonjak. Di balik lonjakan tersebut, muncul risiko gagal bayar yang semakin besar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai pembiayaan paylater yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan mencapai Rp 7,81 triliun pada Juli 2024, naik 73,55 persen secara tahunan (year on year/yoy). Laju pertumbuhan itu lebih tinggi dibanding pertumbuhan Juni 2024 sebesar 47,81 persen secara yoy.

Sementara itu, pembiayaan BNPL yang disalurkan oleh perbankan sudah mencapai Rp 18,01 triliun, tumbuh 36,66 persen secara yoy. Berbeda dengan perusahaan pembiayaan, pertumbuhan pembiayaan paylater melambat dari bulan sebelumnya sebesar 49,43 persen secara yoy.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, seiring dengan kian pesatnya pertumbuhan tersebut, risiko gagal bayar pembiayaan BNPL menjadi semakin besar. Pasalnya, "lonjakan" pembiayaan paylater terjadi di tengah kondisi daya beli masyarakat yang menunjukan adanya pelemahan.

"Ketika BNPL tumbuh seperti di masa saat ini, saya melihat ada potensi gagal bayar yang tinggi," kata dia, kepada Kompas.com, Selasa (10/9/2024).

Berdasarkan data OJK rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) BNPL perusahaan pembiayaan sebenarnya menurun. Pada Juli 2024, rasio NPF gross BNPL perusahaan pembiayaan sebesar 2,82 persen, lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 3,07 persen.

Adapun rasio pinjaman bermasalah (non performing loan/NPL) BNPL perbankan sebesar 2,24 persen. Angka ini lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai 2,5 persen.

Namun demikian, Huda menilai, rasio pembiayaan atau pinjaman itu berpotensi meningkat ke depannya. Dengan tingkat pertumbuhan penyaluran yang pesat, risiko kenaikan pembiayaan bermasalah bakal meningkat ketika kontrak pembiayaan nasabah jatuh tempo.

"Dampaknya bukan sekarang, tapi ketika jatuh tempo kelak. Bisa satu hingga enam bulan ke depan," tutur Huda.

"Potensi kenaikan NPF cukup tinggi," sambungnya.

Lebih lanjut Huda bilang, pesatnya pertumbuhan pembiayaan BNPL menunjukkan, tingginya kebutuhan pendanaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. BNPL pun dipilih sebab memiliki aksesibilitas yang lebih mudah dibanding kredit konsumer perbankan.

Menurutnya, tingginya kebutuhan pendanaan masyarakat tidak terlepas dari data yang menunjukkan adanya pelemahan daya beli masyarakat. Huda bilang, fenomena seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat, membuat masyarakat harus mencari pendanaan alternatif, salah satunya paylater.

"Pasti ada risiko gagal bayar. Terlebih jika didorong faktor keterdesakan pendanaan akibat kondisi ekonomi tidak bagus," ucap Huda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai pinjaman layanan buy now pay later (BNPL) atau paylater yang disalurkan oleh perbankan kian meningkat. Bahkan, outstanding pinjaman BNPL yang disalurkan perbankan sudah jauh melampaui pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), outstanding pinjaman BNPL perbankan mencapai Rp 18,01 triliun sampai dengan Juli 2024. Nilai ini tumbuh sekitar 36,66 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara itu, pembiayaan BNPL yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan mencapai Rp 7,81 triliun. Nilai ini tumbuh 73,55 persen secara tahunan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya memang terus mendorong perbankan untuk menyalurkan pinjaman kepada segmen UMKM dan ritel. Oleh karenanya, pertumbuhan pesat penyaluran pinjaman BNPL dinilai sebagai suatu capaian positif.

"Saya justru melihatnya sejauh ini positif, jadi kebutuhan masyarakat kecil itu diperhatikan oleh bank-bank kita, saya kira itu pangsa pasar yang bagus," kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Lebih lanjut Dian bilang, penyaluran pinjaman BNPL perbankan yang pesat dan telah mengungguli perusahaan pembiayaan sebagai hal yang wajar. Pasalnya, bank memiliki permodalan, basis nasabah, hingga governance yang lebih baik.

"Tentu saja diharapkan lebih efisien apalagi kalau dilakukan secara teknologi, sehinnga mungkin tidak memberatkan bunganya dan lain sebagainya," tutur Dian.

Meskipun demikian, Dian meminta kepada bank untuk tetap berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman BNPL. Dengan demikian, risiko kredit macet dapat diminimalisir.

"Jangan sampai manajemen risiko mereka buruk malah jadi kredit macet," ucap Dian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai pinjaman layanan buy now pay later (BNPL) atau paylater yang disalurkan oleh perbankan kian meningkat. Bahkan, outstanding pinjaman BNPL yang disalurkan perbankan sudah jauh melampaui pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), outstanding pinjaman BNPL perbankan mencapai Rp 18,01 triliun sampai dengan Juli 2024. Nilai ini tumbuh sekitar 36,66 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara itu, pembiayaan BNPL yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan mencapai Rp 7,81 triliun. Nilai ini tumbuh 73,55 persen secara tahunan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya memang terus mendorong perbankan untuk menyalurkan pinjaman kepada segmen UMKM dan ritel. Oleh karenanya, pertumbuhan pesat penyaluran pinjaman BNPL dinilai sebagai suatu capaian positif.

"Saya justru melihatnya sejauh ini positif, jadi kebutuhan masyarakat kecil itu diperhatikan oleh bank-bank kita, saya kira itu pangsa pasar yang bagus," kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Lebih lanjut Dian bilang, penyaluran pinjaman BNPL perbankan yang pesat dan telah mengungguli perusahaan pembiayaan sebagai hal yang wajar. Pasalnya, bank memiliki permodalan, basis nasabah, hingga governance yang lebih baik.

"Tentu saja diharapkan lebih efisien apalagi kalau dilakukan secara teknologi, sehinnga mungkin tidak memberatkan bunganya dan lain sebagainya," tutur Dian.

Meskipun demikian, Dian meminta kepada bank untuk tetap berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman BNPL. Dengan demikian, risiko kredit macet dapat diminimalisir.

"Jangan sampai manajemen risiko mereka buruk malah jadi kredit macet," ucap Dian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai pembiayaan atau pinjaman yang disalurkan perusahaan pembiayaan dan perbankan lewat layanan buy now pay later (BNPL) atau paylater kian meningkat. Bahkan, laju pertumbuhan paylater pada Juli 2024 jauh lebih pesat dibanding bulan sebelumnya.

Data OJK menunjukkan, nilai pembiayaan BNPL yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan mencapai Rp 7,81 triliun pada Juli 2024, naik 73,55 persen secara tahunan (year on year/yoy). Laju pertumbuhan itu lebih tinggi dibanding pertumbuhan Juni 2024 sebesar 47,81 persen secara yoy.

Sementara itu, pembiayaan BNPL yang disalurkan oleh perbankan sudah mencapai Rp 18,01 triliun, tumbuh 36,66 persen secara yoy. Berbeda dengan perusahaan pembiayaan, pertumbuhan pembiayaan paylater melambat dari bulan sebelumnya sebesar 49,43 persen secara yoy.

Kenaikan signifikan pembiayaan paylater terjadi di tengah "tanda-tanda" pelemahan daya beli masyarakat yang kian nyata. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia mengalami deflasi selama 4 bulan berturut-turut, yakni pada Mei-Agustus 2024.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, pesatnya pertumbuhan pembiayaan BNPL menunjukkan, tingginya kebutuhan pendanaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. BNPL pun dipilih sebab memiliki aksesibilitas yang lebih mudah dibanding kredit konsumer perbankan.

"Ketika perbankan tidak ingin meng-collect permintaan pembiayaan, terutama yang konsumsi, mereka akan masuk ke BNPL," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (10/9/2024).

Menurutnya, tingginya kebutuhan pendanaan masyarakat tidak terlepas dari data yang menunjukkan adanya pelemahan daya beli masyarakat. Huda bilang, fenomena seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat, membuat masyarakat harus mencari pendanaan alternatif, salah satunya paylater.

"Apalagi BNPL kan memang untuk konsumtif. Mereka mau beli barang, uangnya tidak ada, ya mereka larinya kepada BNPL," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar bilang, pertumbuhan pembiayaan di sektor industri jasa keuangan justru menunjukan daya beli masyarakat yang terjaga. Mahendra memang tidak merinci pembiayaan yang dimaksud ialah BNPL.

"Itu dapat untuk kemudian kita simpulkan bahwa terjadinya deflasi dan penurunan jumlah kelas menengah itu dilihat dari angka-angka yang ada dalam sektor jasa keuangan nampaknya belum memperlihatkan atau tidak memperlihatkan dampak yang signifikan," tutur Mahendra, dalam Konferensi Pers Hasil RDK Bulanan Agustus 2024, secara virtual, Jumat (6/9/2024).

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengaku optimis, di tengah fenomena pelemahan daya beli tersebut, penyaluran pinjaman kepada masyarakat melalui perusahaan pembiayaan atau layanan financial technology peer to peer lending (fintech P2P lending) atau pinjaman online (pinjol) diyakini tetap tumbuh tinggi.

"Tren pertumbuhan pembiayaan yang tetap terjaga memberikan sinyal bahwa industri multifinance dan fintech P2P lending memiliki kemampuan dalam memitigasi risiko penurunan daya beli masyarakat," kata dia dalam keterangannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai pembiayaan atau pinjaman yang disalurkan perusahaan pembiayaan dan perbankan lewat layanan buy now pay later (BNPL) atau paylater kian meningkat. Bahkan, laju pertumbuhan paylater pada Juli 2024 jauh lebih pesat dibanding bulan sebelumnya.

Data OJK menunjukkan, nilai pembiayaan BNPL yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan mencapai Rp 7,81 triliun pada Juli 2024, naik 73,55 persen secara tahunan (year on year/yoy). Laju pertumbuhan itu lebih tinggi dibanding pertumbuhan Juni 2024 sebesar 47,81 persen secara yoy.

Sementara itu, pembiayaan BNPL yang disalurkan oleh perbankan sudah mencapai Rp 18,01 triliun, tumbuh 36,66 persen secara yoy. Berbeda dengan perusahaan pembiayaan, pertumbuhan pembiayaan paylater melambat dari bulan sebelumnya sebesar 49,43 persen secara yoy.

Kenaikan signifikan pembiayaan paylater terjadi di tengah "tanda-tanda" pelemahan daya beli masyarakat yang kian nyata. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia mengalami deflasi selama 4 bulan berturut-turut, yakni pada Mei-Agustus 2024.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, pesatnya pertumbuhan pembiayaan BNPL menunjukkan, tingginya kebutuhan pendanaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. BNPL pun dipilih sebab memiliki aksesibilitas yang lebih mudah dibanding kredit konsumer perbankan.

"Ketika perbankan tidak ingin meng-collect permintaan pembiayaan, terutama yang konsumsi, mereka akan masuk ke BNPL," kata dia kepada Kompas.com, Selasa (10/9/2024).

Menurutnya, tingginya kebutuhan pendanaan masyarakat tidak terlepas dari data yang menunjukkan adanya pelemahan daya beli masyarakat. Huda bilang, fenomena seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat, membuat masyarakat harus mencari pendanaan alternatif, salah satunya paylater.

"Apalagi BNPL kan memang untuk konsumtif. Mereka mau beli barang, uangnya tidak ada, ya mereka larinya kepada BNPL," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar bilang, pertumbuhan pembiayaan di sektor industri jasa keuangan justru menunjukan daya beli masyarakat yang terjaga. Mahendra memang tidak merinci pembiayaan yang dimaksud ialah BNPL.

"Itu dapat untuk kemudian kita simpulkan bahwa terjadinya deflasi dan penurunan jumlah kelas menengah itu dilihat dari angka-angka yang ada dalam sektor jasa keuangan nampaknya belum memperlihatkan atau tidak memperlihatkan dampak yang signifikan," tutur Mahendra, dalam Konferensi Pers Hasil RDK Bulanan Agustus 2024, secara virtual, Jumat (6/9/2024).

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengaku optimis, di tengah fenomena pelemahan daya beli tersebut, penyaluran pinjaman kepada masyarakat melalui perusahaan pembiayaan atau layanan financial technology peer to peer lending (fintech P2P lending) atau pinjaman online (pinjol) diyakini tetap tumbuh tinggi.

"Tren pertumbuhan pembiayaan yang tetap terjaga memberikan sinyal bahwa industri multifinance dan fintech P2P lending memiliki kemampuan dalam memitigasi risiko penurunan daya beli masyarakat," kata dia dalam keterangannya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatatkan kinerja positif dalam inovasi fitur paylater yang diperuntukkan bagi nasabah mereka, sejak kedua bank tersebut meluncurkannya pada akhir 2023.

Sebagaimana diketahui, bisnis paylater memang telah menjadi bagian dari strategi besar big bank. Bank-bank ini mengikuti jejak perusahaan pembiayaan yang sudah lebih dulu mengembangkan layanan paylater.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pefindo Biro Kredit atau IdScore mengungkap bahwa warga provinsi Jawa Barat (Jabar) dan DKI Jakarta paling banyak menggunakan layanan pembiayaan dengan skema buy now pay later (BNPL) atau paylater.

Pinjaman yang dilakukan pengguna BNPL dari provinsi Jabar mencapai senilai Rp7,52 triliun per Juni 2024.

“Per Juni 2024 total pinjaman kredit/outstanding BNPL sebesar Rp30,14 triliun. Mayoritas tersebar di Provinsi Jawa Barat 24,95% kemudian diikuti Provinsi DKI Jakarta 14,10% dan JawaTimur 10,8%,”kata Direktur Utama IdScore Yohanes Arts Abimanyu kepada Bisnis, pada Minggu (25/8/2024).

Adapun penyaluran pinjaman di DKI Jakarta mencapai senilai Rp4,25 triliun. Sementara Jawa Timur yang menempati posisi ketiga mencapai senilai Rp3,26 triliun jumlah penyaluran kreditnya.

Di sisi lain, posisi keempat paling banyak pengguna BNPL berdasarkan wilayah adalah Provinsi Jawa Tengah dengan penyaluran kredit paylater Rp2,65 triliun. Lalu kelima disusul oleh Provinsi Banten senilai Rp1,92 triliun dan Provinsi Sumatera Utara Rp890 miliar.

Di sisi lain, Provinsi Sumatera Selatan penyaluran kredit paylater mencapai Rp760 miliar, Provinsi Riau mencapai Rp590 miliar, Provinsi Lampung senilai Rp560 miliar, dan Sulawesi Selatan Rp550 miliar.

IdScore juga mencatat bahwa pengguna BNPL tercatat sebesar14,37 juta atau meningkat 9,35% secara yoy atau 0,36% berdasarkan total debitur per Juni 2024. Per debitur rata-rata memiliki hingga tiga kontrak aktif.

Meskipun jumlah pengguna meningkat, kredit macet BNPL mengalami sedikit penurunan per Juni 2024, menjadi Rp1,42 triliun. Per Mei 2024, tingkat kredit macet mencapai senilai Rp1,45 triliun. Sementara pada April 2024 kredit macet lebih rendah mencapai senilai Rp1,37 triliun.

Adapun, berdasarkan Statistik Fintech yang dirilis OJK, per Juni 2024 DKI Jakarta dan Jawa Barat juga masuk dalam provinsi dengan penerima pinjaman online (pinjol) tertinggi. Jawa Barat menduduki nomor satu dengan nilai pinjaman Rp6,50 triliun, disusul oleh Jakarta senilai Rp4,26 triliun.

Posisi ketiga yaitu Jawa Timur senilai Rp3,50 triliun, lalu Banten senilai Rp2,01 triliun, dan Jawa Tengah Rp1,99 triliun. Sementara, DI Yogyakarta mencatatkan pinjaman senilai Rp373,25 miliar.

Dengan demikian, penyaluran pinjaman P2P lending di Pulau Jawa tercatat Rp18,64 triliun atau 75,05% dari total secara industri senilai Rp24,84 triliun.