Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) memastikan perseroan bersiap meluncurkan fitur paylater pada tahun ini, meski sempat tertunda beberapa kali.

Perlu diketahui, fitur ini memang sempat dikabarkan bakal meluncur pada April 2024, akan tetapi libur panjang pada bulan itu menjadi penyebab melesetnya peluncuran fitur ini.

Kemudian, usai penundaan yang pertama, target peluncuran diubah menjadi sekitar Juli 2024. Namun, lagi-lagi hal itu belum juga terlaksana.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi mengatakan bahwa saat ini perusahaan masih dalam proses pengembangan sistem sembari menunggu kapan waktu yang paling strategis untuk merilis produk tersebut.

“Karena kami memang melihat juga ya, ada dua hal. Satu, terkait sistem yang lagi di-develop [kembangkan]. Sama keduatiming-nya, jadi ada prioritas yang memang kita jalanin dulu,” ujarnya dikutip Sabtu (24/8/2024).

Meski begitu, sosok yang kerap disapa Dede ini mengatakan sebenarnya fungsi paylater sendiri sudah ada dalam produk kartu kredit perbankan. Di mana, melalui kartu kredit ini, nasabah dapat mengubah tagihan transaksi ritel menjadi cicilan 0% dengan tenor 3 hingga 6 bulan

“Sementara, yang akan keluar juga [Paylater] itu akan spesifik kepada tabungan dulu sih. Tahun ini,” ucapnya.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun Bisnis, Paylater CIMB Niaga nantinya akan hadir pada platform perbankan digital, yaitu OCTO Mobile dan OCTO Clicks yang dapat memberikan akses kepada nasabah atau pengguna untuk lebih mudah dalam menggunakan fasilitas paylater-nya terutama untuk nasabah payroll dan tabungan CIMB Niaga.

Selain itu, perseroan juga melaporkan telah menyiapkan produk paylater yang mengedepankan aspek-aspek seperti penilaian kelayakan kredit, transparansi suku bunga dan biaya, perlindungan data pribadi, mekanisme pengaduan hingga mekanisme penagihan dan pelaporan kolektalibitas yang harus mengutamakan kepentingan nasabah.

“Produk paylater harus menjadi solusi yang tepat, aman dan nyaman bagi nasabah,” ujar Dede.

Adapun, pada April 2024 lalu, Dede sempat membeberkan bahwa fitur tambahan ini telah melewati tahap awal piloting dan saat ini sedang dalam tahap pengujian alias testing yang lebih menyeluruh sampai akhirnya diluncurkan secara resmi.

“Kenapa rilisnya jadi antara Juni dan Juli [bukan April 2024]? Karena kita ingin acceptance-nya tidak hanya di e-commerce, tapi juga di QR,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Saat itu, Dede menyebut perusahaan masih memiliki rencana untuk melakukan pengembangan lanjutan, termasuk membuat paylater dapat digunakan untuk transaksi dalam negeri dan luar negeri.

Hadirnya, peluncuran fitur buy now pay later milik CIMB Niaga sendiri terdorong atas tingginya kebutuhan anak muda dalam mencari kemudahan akses dalam satu aplikasi.

"Mulai dari tabungan, paylater, kartu kredit, e-money ada di satu aplikasi. Maka ini akan memudahkan nasabah agar tidak lupa membayar tagihan, karena bisa autodebet," kata Dede beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) kini memiliki kewenangan untuk menggunakan dana transfer daerah dalam membayar iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 Tahun 2024 yang merupakan revisi dari PMK Nomor 78/PMK.02/2020 dan telah diundangkan pada 14 Agustus 2024.

Dalam peraturan baru tersebut, terdapat penambahan ayat pada Pasal 3 yang mengatur bahwa dana transfer daerah dapat digunakan untuk pembayaran iuran peserta PBI. "Pembayaran kontribusi iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari transfer ke daerah," demikian tertulis dalam ayat (6) Pasal 3 PMK 51/2024.

Besaran iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan ditetapkan sebesar Rp42.000 per orang per bulan, yang sepenuhnya dibayarkan oleh anggaran pemerintah. Peserta PBI sendiri terdiri dari fakir miskin dan orang tidak mampu yang berhak mendapatkan bantuan iuran ini.

Selain mengatur penggunaan dana transfer daerah untuk pembayaran iuran PBI, PMK 51/2024 juga mencakup ketentuan baru terkait Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Pasal 4 dalam beleid ini menyatakan bahwa apabila peserta PBPU dan BP yang tidak didaftarkan oleh pemerintah daerah berstatus tidak aktif, maka pemerintah pusat dan daerah tidak akan membayarkan bantuan iuran sebesar Rp7.000 per orang per bulan.

Namun, jika peserta PBPU dan BP tersebut melunasi tunggakan iurannya, pemerintah pusat dan daerah akan kembali membayarkan bantuan iuran sebesar Rp7.000 per orang per bulan setelah status peserta aktif kembali. Dalam pembagian tanggung jawab tersebut, pemerintah pusat menanggung Rp4.200, sementara pemerintah daerah membayar Rp2.800.

Bisnis.com, JAKARTA -- Inflasi medis yang diperkirakan mencapai 13% pada 2024 menjadi tantangan serius bagi perusahaan asuransi di Indonesia.

Berdasarkan laporan Mercer Marsh Benefits (MMB) Health Trends 2024, kenaikan biaya medis terus memberikan tekanan pada industri asuransi termasuk PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Presiden Direktur Manulife Indonesia Ryan Charland mengungkapkan bahwa perusahaan sangat menyadari dampak finansial yang ditimbulkan oleh kenaikan biaya perawatan kesehatan terhadap individu dan keluarga.

"Manulife sangat menyadari tekanan finansial yang ditimbulkan oleh kenaikan biaya perawatan kesehatan, terutama karena inflasi medis," kata Ryan Charland kepada Bisnis, Jumat (23/8).

Untuk mengatasi tantangan ini, Manulife Indonesia telah merumuskan beberapa strategi. Pertama, perusahaan berfokus pada edukasi finansial kepada masyarakat mengenai pentingnya asuransi kesehatan serta cara mengelola keuangan agar mampu mengatasi biaya kesehatan yang semakin mahal.

Kedua, pihaknya menawarkan berbagai produk asuransi yang komprehensif dan fleksibel, seperti MiUltimate Healthcare dan Manulife Critical Care Protection. "Produk-produk ini dirancang agar setiap individu dapat memilih perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka," jelas Ryan.

Selain itu, atau ketiga Manulife juga memperluas kemitraan dengan rumah sakit, klinik, dan penyedia layanan kesehatan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan tarif yang kompetitif dan layanan optimal bagi para pemegang polis. "Kemitraan ini penting untuk memastikan bahwa nasabah mendapatkan layanan terbaik dengan biaya yang lebih terjangkau," tambahnya.

Baru-baru ini, Manulife juga merilis survei bertajuk Manulife Asia Care Survey 2024, yang menunjukkan bahwa 67% dari 1.054 responden menganggap kenaikan biaya perawatan kesehatan sebagai tantangan utama bagi kesejahteraan finansial mereka. "Populasi di Asia yang semakin menua dan kebutuhan perawatan yang meningkat menyebabkan harga layanan kesehatan diprediksi akan naik lebih cepat daripada inflasi secara keseluruhan," pungkas Ryan.

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan finansial akibat meningkatnya biaya kesehatan dan biaya hidup mendorong individu untuk mengevaluasi kembali kesiapan mereka dalam menghadapi masa pensiun dan kebutuhan medis yang tidak terduga.

Hal itu terungkap dalam survei Manulife Asia Care Survey 2024. Survei yang melibatkan 1.054 responden di Indonesia itu pun menghadirkan MyFuture Readiness Index atau Indeks Kesiapan Masa Depan.

Indeks tersebut mengukur persepsi masyarakat terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan finansial saat ini dan pada masa depan.

Dengan menggunakan skala 1 sampai 100, indeks ini menunjukkan skor kesejahteraan yang diinginkan sebesar 89, melebihi rata-rata negara lain di Asia.

Namun, skor untuk mereka yang merasa dapat mencapai kesejahteraan yang diinginkan adalah 81. Hal itu mencerminkan kurangnya kepercayaan diri akan masa depan dari para responden.

Presiden Direktur Manulife Indonesia, Ryan Charland menjelaskan kurangnya kepercayaan diri tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, dengan yang paling utama adalah prospek kesehatan yang memburuk pada usia tua dan meningkatnya biaya perawatan medis.

"Kami melihat adanya peluang yang signifikan untuk mengedukasi dan melibatkan masyarakat lebih jauh mengenai pentingnya merencanakan masa depan," kata Ryan kepadaBisnis, Jumat (23/8/2024).

"Hal ini termasuk mendorong manfaat dari perlindungan asuransi yang komprehensif dan perencanaan pensiun, yang dapat memberikan dukungan dan perlindungan yang diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian," sambungnya.

Ryan mengatakan, pihaknya ingin semakin banyak individu terlindungi dan merasa percaya diri dengan masa depan mereka. Caranya, Manulife menyediakan produk asuransi yang inovatif dan tenaga pemasar yang dapat memberikan saran keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Ryan menilai, skor MyFuture Readiness Index sebesar 81 menjadi indikasi bahwa kebutuhan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia menjadi sangat penting. Hal itu dibutuhkan agar masyarakat bisa merencanakan keuangan mereka di masa depan.

"Manulife melihat kondisi ini sebagai tantangan sekaligus peluang. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa banyak individu yang tidak yakin dengan kemampuan mereka untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan finansial seiring bertambahnya usia, yang menggarisbawahi peran penting industri asuransi dalam menjembatani kesenjangan kepercayaan diri ini," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan inklusi keuangan di Indonesia mencapai 98% pada 2045.

Saat ini, dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 mencatat tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih 75,02%, dan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%.

Untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, OJK meluncurkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, program GENCARKAN diharapkan dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota dan menyasar seluruh kelompok prioritas dengan dukungan jaringan kantor PUJK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“End-state yang kita harapkan melalui Program GENCARKAN ini adalah indeks inklusi keuangan Nasional dapat mencapai 98% pada perayaan Indonesia Emas tahun 2045,” kata Friderica dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (23/8/2024).

Strateginya, program GENCARKAN mendorong lahirnya 2 juta Duta dan Agen Literasi dan Inklusi Keuangan yang dapat memberikan multiplier effect melalui beragam kegiatan edukasi keuangan bagi masyarakat luas.

"Program GENCARKAN juga akan dilakukan secara multikanal sehingga diharapkan dapat menjangkau hingga 50 juta rakyat Indonesia,” kata Friderica.

Sebelumnya, Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengkritik upaya pemerintahan di era Presiden Jokowi dalam meningkatkan literasi keuangan Indonesia, khususnya di sektor non-bank seperti asuransi, multifinance, fintech, dana pensiun (dapen), hingga aset kripto.

“Hampir semuanya rendah kalau kita lihat, tapi memang untuk data rincinya kita belum ada. Sekilas saya lihat kripto yang saya rasa juga masih belum banyak masyarakat yang paham mengenai investasi kripto ini,” kata Nailul kepada Bisnis, Rabu (14/8/2024).

Nailul menilai tugas-tugas kementerian di kabinet Jokowi sejauh ini menurutnya belum terlalu dioptimalkan. Dia tidak melihat adanya upaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam peningkatan literasi.

“Harusnya literasi keuangan masuk ke dalam kurikulum mulai dari SD, bukan hanya soal tabung menabung, tetapi mulai dikenalkan produk layanan keuangan lainnya,” kata Nailul.

Adapun dari data OJK 2022 menunjukkan sektor jasa keuangan dengan literasi paling kecil adalah di sektor pasar modal, yakni hanya 4,11%. Sementara dari sisi inklusi, sektor paling kecil adalah fintech yang hanya 2,56%.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya sebagai agen pembangunan di Indonesia. Bentuk komitmen ini diakselerasikan lewat percepatan inklusi dan literasi keuangan yang merata bagi seluruh kalangan masyarakat.

Melalui berbagai inovasi, edukasi dan program-program, Bank Mandiri konsisten mendorong pertumbuhan rekening di masyarakat sebagai bentuk dukungan target inklusi keuangan Indonesia mencapai 90% di tahun 2024.
Hasilnya tercermin dari angka pertumbuhan rekening Bank Mandiri, hingga Juli 2024 tumbuh sebesar 8,5% dibandingkan dengan jumlah rekening di Juli 2023 dengan nilai menembus Rp 429 triliun, termasuk pertumbuhan rekening pada segmen pelajar dan disabilitas. Hal ini membuktikan Bank Mandiri terus menerus melakukan pemerataan literasi dan inklusi keuangan bagi seluruh lapisan dan komunitas masyarakat.
Atas pencapaian tersebut, Bank Mandiri berhasil meraih penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Hari Indonesia Menabung (HIM), dalam acara Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang digelar di JIEXPO, Kamis (22/8). Bank Mandiri mendapatkan penghargaan untuk kategori Bank Pencapaian KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar) dalam rangkaian Hari Indonesia Menabung (HIM).
Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Alexandra Askandar, menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh OJK dan berkomitmen untuk terus mendorong inklusi dan literasi keuangan untuk berbagai lapisan dan komunitas masyarakat.
Selain itu, Bank Mandiri juga memperoleh penghargaan dalam kategori Satuan Implementasi KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar) Terbaik untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bondowoso, sekolah binaan yang telah mendapatkan dukungan edukasi dan sosialisasi finansial kepada seluruh pelajarnya.
“Kesadaran akan pentingnya mengelola keuangan harus ditumbuhkan sejak usia dini, sehingga Bank Mandiri akan terus berupaya menggandeng sekolah dan lembaga-lembaga terkait dalam memberikan sosialisasi serta pendampingan dalam penyampaian edukasi finansial kepada masyarakat khususnya pada pelajar di seluruh Indonesia,” ujar Alexandra, dalam keterangan resminya, Kamis (22/8).
Tidak hanya fokus pada pertumbuhan jumlah rekening, Bank Mandiri juga terus mengembangkan layanan berbasis digital dengan menambah fitur-fitur menarik di aplikasi super Livin’ by Mandiri, yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi. Hingga Juli 2024, tercatat lebih dari 26 juta nasabah telah menggunakan aplikasi Livin’ by Mandiri.

"Dengan adanya komitmen, kerja sama, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, kami berharap Bank Mandiri dapat terus memberikan dan menghadirkan inovasi solusi finansial bagi masyarakat di seluruh kalangan," tutup Alexandra.

Bisnis.com, DENPASAR - Penyaluran kreditperbankan di Bali pada Agustus 2024 mencapai Rp108,42 triliun atau tumbuh 7,19% YoY, melonjak dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 4,20% (YoY).

Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan pertumbuhan kredit masih didorong oleh peningkatan nominal kredit investasi yang bertambah sebesar Rp5,58 triliun atau tumbuh 20,67% (YoY). Tingginya pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi di Bali.

Berdasarkan sektornya, penyaluran kredit didominasi oleh sektor bukan lapangan usaha atau kredit konsumtif sebesar 34,68% dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 30,33%.

Pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal penyaluran di sektor penerima kredit bukan lapangan usaha yang bertambah sebesar Rp1,75 triliun atau tumbuh 4,99% (YoY), serta sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp1,43 triliun atau tumbuh 4,67%.

Berdasarkan kategori debitur, sebesar 52,92% kredit di Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan sebesar 7,67% (YoY).

Puji menjelaskan kinerja industri jasa keuangan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Bali sepanjang 2024.

"Tumbuh positifnya kredit per Agustus 2024 mendukung perkembangan perekonomian Provinsi Bali yang tumbuh sebesar 5,36% (YoY) di kuartal II/2024. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Bali kembali lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional yang sebesar 5,05% dan menempatkan Bali berada di posisi ke-7 tertinggi secara nasional," jelas Puji dari keterangan resminya, Jumat (23/8/2024).

Kualitas kredit perbankan di Bali tetap terjaga yang tercermin dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross sebesar 3,32%, walaupun sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan posisi Juni 2023 yang sebesar 2,94%, tetapi menunjukkan penurunan dibandingkan Mei 2024 yang sebesar 3,44%. Sementara itu NPL net berada di posisi 2,17%, juga menurun dibandingkan Mei 2024 yang sebesar 2,29%.

Penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit berdampak positif bagi penurunan rasio Loan at Risk (LaR) menjadi 15,03%dari sebelumnya 26,52% pada Juni 2023.

Puji menjelaskan OJK akan terus mendukung perbankan melalui langkah kebijakan yang diperlukan sehingga perbankan terus bertumbuh berkelanjutan namun tetap prudent dalam aspek manajemen risiko.

Kemudian penghimpunan dana nasabah atau DPK mencapai Rp182,21 triliun dan melanjutkan catatan pertumbuhan double digit dengan tumbuh 18,29% (YoY).

Walaupun tumbuh melandai dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 24,02% (YoY). Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK dibandingkan Juni 2023 ditopang oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp16,03 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan kredit konsumsi di Indonesia mencapai 10,6% secara tahunan (year-on-year/yoy) per Juli 2024. Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), total kredit konsumsi yang disalurkan oleh bank pada periode tersebut tercatat sebesar Rp2.108,1 triliun.

Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian Juni 2024, yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,2% yoy dengan total nominal Rp2.088,7 triliun.

Menurut laporan BI yang dikutip Jumat (23/8/2024), peningkatan ini terutama didorong oleh perkembangan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan Kredit Multiguna. Pertumbuhan KPR mengalami peningkatan dari 13% yoy pada Juni 2024 menjadi 14,2% yoy pada Juli 2024, dengan total nilai KPR yang disalurkan mencapai Rp765,8 triliun.

Sementara itu, kredit multiguna juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan peningkatan sebesar 8,7% yoy pada Juli 2024, dibandingkan 6,8% yoy pada bulan sebelumnya. Total kredit multiguna yang disalurkan mencapai Rp1.205 triliun.

Namun, pertumbuhan KKB mengalami sedikit pelambatan. Kredit kendaraan bermotor pada Juli 2024 tumbuh sebesar 7,9% yoy, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 8,1% yoy pada Juni 2024, dengan total nilai penyaluran mencapai Rp137,2 triliun.

Di sektor properti, penyaluran kredit juga mengalami peningkatan, tumbuh sebesar 9,0% yoy pada Juli 2024, naik dari 8,8% yoy pada bulan sebelumnya. Total nilai kredit properti yang disalurkan mencapai Rp1.391,3 triliun, yang didukung oleh pertumbuhan KPR dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) sebesar 14,2% yoy, serta kredit Real Estate yang tumbuh 11,4% yoy.

Namun, kredit konstruksi mengalami kontraksi sebesar 1,0% yoy pada Juli 2024, melanjutkan tren kontraksi yang terjadi pada Juni 2024 sebesar 1,9% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja penyaluran kredit perbankan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau kredit UMKM kian lesu pada awal paruh kedua 2024.

Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), total penyaluran kredit kepada UMKM pada Juli 2024 mencapai Rp1.375,5 triliun atau tumbuh sebesar 5,1% secara tahunan alias year-on-year (yoy).

Besaran tersebut lebih kecil dibandingkan pencapaian kredit UMKM pada Juni 2024 senilai Rp1.376,6 triliun.

“Penyaluran kredit kepada UMKM pada Juli 2024 tumbuh sebesar 5,1% [yoy], setelah tumbuh sebesar 5,6% [yoy] pada bulan sebelumnya,” demikian bunyi laporan BI, dikutip Jumat (23/8/2024).

Lebih lanjut, pertumbuhan kredit skala usaha kecil tercatat dengan persentase 3,8% yoy pada Juli 2024, naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,4% yoy. Total nilai kredit yang disalurkan perbankan kepada skala usaha itu mencapai Rp435,3 triliun.

Pada skala usaha menengah, pertumbuhan kredit menunjukkan pelambatan dengan persentase 3,1% yoy pada Juli 2024, lebih kecil dibandingkan Juni 2024 dengan angka 3,4% yoy. Nilai kredit yang disalurkan pada Juli 2024 menyentuh Rp303,4 triliun.

Sementara itu, skala usaha mikro menunjukkan pelambatan pertumbuhan kredit paling signifikan dengan persentase 7% yoy dan total nilai Rp636,8 triliun pada Juli 2024. Jumlah tersebut kian menyusut dibandingkan capaian Juni 2024 sebesar 8,2%.

Penyusutan pertumbuhan kredit ke segmen UMKM ini sejalan dengan kenaikan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL). Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK, pada Juni 2024 rasio NPL segmen UMKM mencapai 4,04%.

Meskipun membaik ketimbang rasio NPL pada Mei 2024 yang sebesar 4,27%, tetapi angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Juni 2023 yang sebesar 3,68%. Sementara, jika dibandingkan dengan Desember 2023, rasio NPL UMKM pada bulan keenam tahun ini juga naik dari 3,71%.

Adapun, berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit UMKM pada Juli 2024 dipengaruhi oleh kredit investasi sebesar 14,3% yoy dan kredit modal kerja dengan persentase 2,0% yoy.

Sebelumnya, Senior Faculty LPPI Amin Nurdin mengatakan kinerja kredit UMKM dipengaruhi oleh belum 100% pulihnya bisnis UMKM pasca Covid-19. "Bank pun jadi lebih berhati-hati karena kondisi tersebut," katanya kepada Bisnis.

Selain itu, kinerja kredit UMKM pun dipengaruhi oleh NPL UMKM yang kian membengkak. Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan NPL UMKM memang membengkak sepanjang tahun berjalan.

Meski begitu, menurutnya perbankan sudah menyiapkan pencadangan yang cukup untuk mengantisipasi dampak pembengkakan NPL segmen UMKM. "Kabar baiknya bank-bank yang saat ini banyak menyalurkan kredit ke UMKM kondisinya mereka punya CKPN [cadangan kerugian penurunan nilai] kuat untuk cover risiko kredit UMKM," tutur Juda.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) atau Tugu Insurance berhasil meraih penghargaan Sharia Business Unit of General Insurance dalam Top and Halal Award yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi sebagai wujud kontribusi konkret bagi pengembangan industri syariah.

Tugu Insurance sebagai penerima penghargaan telah memenuhi syarat sebagai pelaku bisnis syariah, yakni terdiri dari amanah sebanyak 30 persen, berintegritas 27 persen, inovatif 26 persen, dan berdaya saing sebesar 15 persen. Poin-poin tersebut juga menjadi dasar penilaian keberlanjutan halal lifestyle.

Adapun, ajang penghargaan tersebut sejalan dengan mandat Wakil Presiden (Wapres) RI, K.H. Ma'ruf Amin yang hadir secara online dan memberikan sambutan secara virtual, dimana ajang tersebut dapat mendorong kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah.

Sejalan dengan pernyataan tersebut Tatang Nurhidayat selaku Presiden Direktur Tugu Insurance pun menyampaikan apresiasinya untuk ajang ini karena ajang ini merupakan dukungan terhadap keberlanjutan industri halal di Indonesia salah satunya asuransi syariah.

Saat ini Tugu Insurance senantiasa berpartisipasi secara proaktif dalam mendukung upaya penguatan ekosistem perekonomian syariah di Indonesia, serta menjawab kebutuhan masyarakat atas berbagai produk dan layanan asuransi syariah yang dapat memberikan perlindungan dan kemanfaatan yang optimal. Kedepannya produk-produk syariah akan tetap menjadi perhatian dan pilihan bagi masyarakat Indonesia.

Sebagai tambahan informasi, Unit Usaha Syariah (UUS) Tugu Insurance saat ini menunjukkan pertumbuhan yang positif, baik dari sisi kontrbusi bruto, surplus dana tabarru maupun laba dana perusahaan. Pada periode semester 1 tahun 2024, premi asuransi Tugu Insurance untuk Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan yang signifikan. Jika dibandingan periode yang sama tahun lalu terjadi peningkatan hampir 100%.

Tahun 2024 ini Tugu Insurance optimis bisnis Unit Syariah akan tumbuh dan selaras dengan apa yang telah ditargetkan oleh perusahaan. Tentunya perusahaan tetap perlu mengoptimalkan potensi market serta menangkap peluang dengan baik.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemadaman sementara Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) selama tiga hari. Pemadaman ini direncanakan sebagai bagian dari upaya penguatan sistem dan integrasi data.

SLIK dan aplikasi Permohonan Informasi Debitur (iDebKu) akan mengalami downtime hari ini, 23 Agustus 2024 mulai pukul 20.00 WIB hingga 26 Agustus 2024 pukul 07.59 WIB.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pemadaman ini seiring langkah mengintegrasikan data pinjaman online ke dalam sistem pengganti BI Checking itu.

“SLIK itu sudah kita rencanakan [dipadamkan]. Hati-hati loh, itu bukan serangan cyber. Kita jadwalkan pemeliharaan dan kita mau integrasi data juga, yang [data pinjaman di] pinjol itu kita masukin,” ujarnya saat ditemui Bisnis, Kamis (22/8/2024).

OJK memang terus memperkuat sistem sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah pengguna yang mengakses SLIK.

Sebelumnya, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa menjelaskan pemadaman ini merupakan bagian dari strategi OJK untuk memperkuat layanan SLIK, yang telah beroperasi sejak 1 Januari 2018. Sistem ini digunakan oleh lebih dari 2.000 lembaga jasa keuangan di Indonesia, termasuk bank umum, BPR, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, dan LJK lainnya.

Penguatan infrastruktur ini juga bertujuan untuk mempersiapkan SLIK dalam mengakomodasi perluasan cakupan pelapor, yang akan mencakup perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, dan penyelenggara fintech peer-to-peer lending alias pinjaman online (pinjol).

"Selama periode downtime, baik layanan SLIK maupun aplikasi iDebKu tidak akan bisa diakses oleh masyarakat maupun pelaku industri jasa keuangan," kata Aman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/8/2024).

Dia menyebut, OJK meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama proses ini dan mengimbau kepada LJK serta masyarakat untuk menyesuaikan jadwal penggunaan layanan sebelum penguatan dimulai.

Layanan SLIK dan iDebKu dijadwalkan kembali beroperasi pada 26 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB. Pengguna dapat mengakses layanan melalui situs resmi di www.slik.ojk.go.id dan www.idebku.ojk.go.id.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Axa Financial Indonesia (AFI) menetapkan target tinggi untuk menjadi perusahaan asuransi jiwa nomor satu di Indonesia dalam segmen keagenan.

Sebagai gambaran saat ini dari sisi aset, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia memegang posisi teratas dengan total kekayaan sebesar Rp62,77 triliun per Juni 2024, diikuti oleh PT Prudential Life Assurance (Rp59,37 triliun), PT Indolife Pensiontama (Rp57,78 triliun), PT AIA Financial (Rp41,04 triliun), dan PT Axa Mandiri Financial Services (Rp40,27 triliun).

Dalam wawancara eksklusif dengan Bisnis pada Senin (19/8/2024) di Axa Tower, Kuningan, Jakarta, Presiden Direktur PT Axa Financial Indonesia, Niharika Yadav, mengungkapkan bahwa target utama perusahaan adalah menjadi pemimpin pasar di industri asuransi jiwa dari keagenan. "Nomor satu, harus [targetnya]," tegas Niharika.

Meski demikian, Niharika menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, Axa Financial Indonesia menargetkan untuk masuk lima besar pemain asuransi pada 2025. Sementara itu, pada 2029-2030, perusahaan ini berharap dapat menduduki posisi tiga besar.

Niharika menekankan pentingnya membangun citra Axa Financial Indonesia yang sejalan dengan reputasi global Axa sebagai perusahaan asuransi yang bertanggung jawab, tidak hanya terhadap pelanggan dan karyawan, tetapi juga terhadap masyarakat. "Saya ingin citra Axa Financial Indonesia sama seperti Axa secara global di Indonesia," ujarnya.

Niharika mengakui bahwa mencapai target ini memerlukan waktu dan upaya berkelanjutan. Pertumbuhan perusahaan saat ini merupakan hasil dari transformasi yang dimulai pada 2019. Untuk mencapai tujuan jangka panjang, Axa Financial Indonesia terus fokus pada ekspansi ke kota-kota yang belum terjangkau, seperti Medan, Batam, dan Balikpapan, serta memperkuat kehadiran di pasar-pasar kuat seperti Bali.

Selain itu, perusahaan juga menekankan pentingnya kualitas dalam operasionalnya, termasuk dalam hal pengembangan agen. Niharika menjelaskan bahwa perusahaan lebih memilih memiliki agen yang profesional dan terlatih daripada jumlah agen yang besar namun kurang produktif. "Saya mungkin akan memiliki 20.000 agen, tapi semuanya akan menjadi profesional, produktif, terlatih, dan sangat profesional untuk memberikan layanan terbaik," jelasnya.

AXA Financial Indonesia juga fokus menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan harapan dapat mendorong minat berasuransi dan meningkatkan pangsa pasar perusahaan. "Kami akan terus melakukannya dengan fokus, dan tidak terganggu dengan apa yang terjadi di pasar. Harus bisa, pasti bisa," pungkas Niharika.