Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) mendesak Michael Steven selaku pendiri Kresna Grup dan seluruh direksi bertanggung jawab kepada para pemegang polis.

Salah satu pemegang polis Kresna Life, Ferdinan Petro Simanjuntak menyatakan, dirinya bersama pemegang polis lain tidak mendukung proses subordinasi loan yang diajukan oleh manajemen asuransi jiwa kresna karena hal tersebut sangat merugikan nasabah.

"Kami mendukung OJK untuk selalu berada melindungi nasabah dan kami juga minta pertanggungjawaban kepada Michael Steven serta seluruh direksi asuransi jiwa kresna untuk menyelesaikan tanggung jawabnya kepada para pemegang polis," ujar Ferdinan dalam keterangan resmi, saat menyambangi kantor OJK di Jakarta bersama sejumlah pemegang polis Kresna Life lain, baru-baru ini.

Ferdinan membeberkan bahwa kedatangannya ke OJK untuk menyampaikan aspirasi dan meminta penjelasan regulator terkait perkembangan likuidasi kasus gagal bayar Kresna Life

"Kami di sini nasabah asuransi jiwa Kresna datang ke OJK untuk bertemu dan berdiskusi serta menyampaikan aspirasi menanyakan tentang status hukum mengenai asuransi jiwa kresna yang sedang dalam likuidasi. Dan setelah mendapatkan penjelasan dari OJK bahwa kami mengetahui proses sedang berjalan dan berlangsung, dan likuidasi juga sedang berlangsung dan diusahakan secepatnya untuk diproses," jelasnya.

Untuk mempercepat penyelesaikan pembayaran klaim kepada pemegang polis, Dia meminta pihak kepolisian segera menangkap Michael Steven yang telah menjadi tersangka dan dinyatakan buron.

"Kepada pihak kepolisian kami minta untuk segera menangkap Michael Steven yang sudah buron dan seluruh direksi agar bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami nasabah," pungkasnya.

Lebih lanjut, Ferdinan juga mendukung upaya hukum yang dilakukan OJK kepada Kresna Life. Menurutnya, hal ini dilakukan demi melindungi konsumen, khususnya para pemegang polis Kresna Life. "Kami juga mendukung OJK untuk selalu bekerja melindungi nasabah asuransi jiwa kresna dalam hal ini kami mendukung OJK untuk melaksanakan dan mendukung proses kasasi yang sedang berlangsung," tutur Ferdinan.

Sebagai informasi, pemilik Grup Kresna Michael Steven ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas perkara yang menyangkut PT Kresna Sekuritas. Di luar batas kewajaran, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Michael Steven masih dapat memenangkan gugatan terhadap OJK dalam tiga kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Pengamat Hukum Denny Indrayana, ada sejumlah ketentuan peraturan perundangan-undangan yang bisa digunakan untuk menjerat pemilik manfaat sebagai pelaku kejahatan korporasi. Dua di antaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.10/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.15/2019.

“Pemegang saham itu bukan hanya atas nama yang ada di dalam anggaran dasar, tapi dia bisa jadi tidak muncul dalam anggaran dasar dan manfaatnya dia terima,” katanya.

Mantan wakil menteri hukum dan HAM itu menjelaskan, sebenarnya modus penerima manfaat sudah diantisipasi. Sayangnya, tidak sedikit oknum penegak hukum yang tidak paham, tutup mata, atau bahkan mengenyampingkan ketentuan itu.

Dari sisi hukum terkait kasus Michael Steven sebagai buron, kata Denny, pelaku kejahatan yang “melarikan diri” semestinya diberikan pengetatan dalam melakukan upaya hukum. Jika pengadilan tidak berani mengambil sikap demikian, maka buron dengan bebas lari dari tanggung jawabnya terhadap proses penegakan hukum.

“Dalam kajian ilmu hukum yang telah diperbincangkan secara global, dikenal doktrin fugitive disentitlement, yaitu konsep untuk membatasi hak 'penjahat' dalam melakukan pembelaan hukum pada situasi tertentu. Bila mencermati ketentuan domestik, Mahkamah Agung telah menetapkan sejumlah surat edaran yang mengandung pembatasan hak bagi buronan, misalnya larangan bagi DPO untuk mengajukan upaya praperadilan dalam SEMA 1/2018,” jelasnya.

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK menerangkan atas adanya putusan PTTUN dimaksud OJK telah melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Lebih jauh, OJK telah menyatakan kasasi atas putusan PTTUN dan sedang menyusun memori kasasi yang akan diajukan pada batas waktu yang telah ditentukan ketentuan perundangan.

"OJK menghargai putusan PTTUN dan tetap memantau proses yang berlangsung, Saat ini Tim Likuidasi masih bekerja untuk bisa melihat dan mencari aset yang ada," terangnya.

Adapun, Kresna life menjual produk berupa PIK dan KLita sebagian besar secara ritel kepada nasabah perorangan. Informasi terakhir yang disampaikan ke OJK jumlah polis Kresna Life sekitar 7.000 polis yang hampir seluruhnya merupakan polis nasabah perorangan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (PNBS) mengumumkan pengunduran diri Komisaris Independen Omar Baginda Pane pada Rabu, 14 Agustus 2024

Berdasarkan keterbukaan informasi, manajemen menyebutkan pengunduran diri ini tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan.

“Bersama ini kami sampaikan keterbukaan informasi, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024, Bapak Omar Baginda Pane menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Komisaris Independen Perseroan,” tulis manajemen, Jumat (16/8/2024).

Sebagaimana diketahui, dirinya pertama kali diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2017 sesuai Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 80 tanggal 22 Mei 2017.

Dirinya pun diangkat kembali sebagai Komisaris Independen dalam RUPS Tahunan sesuai Akta No. 69 tanggal 29 Juli 2021.

Melansir dari situs resmi perusahan, Omar Baginda Pane lahir di Bogor pada 8 November 1959. Adapun, dirinya merupakan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada 1987.

Diketahui, Omar sendiri memulai karirnya di Bank Bapindo dari 1987 sampai dengan 1988 sebagai Credit Analyst. Kemudian, 1988 dia pindah ke Bank Duta menjabat sebagai Exim & Remittance Dept. Head hingga 1982.

Selanjutnya Omar berturut-turut pindah ke beberapa bank, antara lain ABN Amro Bank menjabat sebagai Operation & Trade Finance Head dari 1992 sampai dengan 1994, di Sanwa Indonesia Bank menjabat sebagai Trade & Loan Dept. Head dari 1994 sampai dengan 1997, di Bank PDFCI menjabat sebagai Banking Operation Division Head dari 1997 sampai dengan 1999.

Selain itu, dirinya sempat memiliki posisi di Bank Ekspor Indonesia (Persero) dan menjabat sebagai Internal Audit Division Head dari 1999 sampai dengan 2009, di Indonesia Eximbank menjabat Direktur Pelaksana dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Terakhir dia bekerja di PT Petro Oxo Nusantara menjabat sebagai Direktur dari tahun 2016.

Bisnis.com, JAKARTA — Konektivitas regional dan peningkatan kemampuan digital menjadi kunci bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Hal ini terungkap dalam UOB Media Editors Circle bertema ‘Elevating Indonesia's SMEs Through Regional Connectivity and Digitalisation Capabilities’ yang diselenggarakan oleh UOB Indonesia pada Senin, 12 Agustus 2024.

Acara yang menghadirkan para pakar ekonomi, pelaku industri, dan perwakilan pemerintah ini dibuka oleh Head of Strategic Communications and Brand UOB Indonesia Maya Rizano dan menyoroti pentingnya ekspansi ke pasar ASEAN dan adopsi teknologi digital sebagai strategi utama untuk memperkuat daya saing UKM di tengah ketidakpastian ekonomi.

Sementara itu, Wholesale Banking Director UOB Indonesia Harapman Kasan mengenai pentingnya konektivitas dan digitalisasi untuk UKM. Konektivitas regional membuka peluang ekspansi pasar yang lebih luas, sementara digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing.
“Di era ekonomi digital dan integrasi regional yang semakin erat, UKM Indonesia perlu meningkatkan konektivitas dan mengadopsi teknologi digital untuk bertahan dan berkembang. UOB Indonesia berkomitmen untuk mendukung UKM dalam memperkuat kedua aspek ini, sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan di kawasan ASEAN dan beyond," katanya.

Dalam diskusi tersebut, Senior Economist UOB Enrico Tanuwidjaja mengatakan sektor ekspor seperti produk makanan, karet, dan furnitur memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun, menurutnya perlu fokus pada reformasi struktural di sektor-sektor yang masih bergantung pada impor, seperti farmasi dan mesin. Sementara itu, Head of Insights and Transformation UOB Jasmine Yeo memaparkan hasil survei terhadap lebih dari 4.000 pelaku bisnis di tujuh pasar ASEAN dan Greater China.

“Digitalisasi menjadi strategi utama perusahaan dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. 62% bisnis yang telah menerapkan digitalisasi melaporkan peningkatan produktivitas, penguatan hubungan dengan pelanggan, dan peningkatan kinerja bisnis secara keseluruhan,” ujarnya.
Yeo menambahkan bahwa tiga dari lima perusahaan berencana meningkatkan anggaran untuk digitalisasi dalam setahun ke depan, dengan rencana pengeluaran sekitar 10-25% lebih banyak. "Indonesia dan China menjadi pasar yang paling agresif dalam alokasi anggaran digitalisasi," tambahnya.

Sementara itu, Mada Ayu Habsari, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia, menekankan pentingnya peran perbankan dalam mendukung UKM. "Diperlukan pendampingan perbankan agar UKM menjadi lebih bankable. Selain itu, otomatisasi operasional bisnis perlu berjalan seamless sehingga pemilik usaha dapat fokus pada pengembangan bisnis," ujarnya. Habsari juga menyoroti potensi energi terbarukan bagi UKM, dengan investasi awal untuk PLTS atap sekitar Rp20 juta per kWp yang dapat mengoptimalkan konsumsi listrik di siang hari.
Merespons kebutuhan tersebut, Dewi Tuegeh, Head of Business Banking UOB Indonesia, memaparkan komitmen UOB dalam mendukung UKM. "Kami hadir di 41 kota di Indonesia dan terus berekspansi ke daerah-daerah potensial. UOB juga menyediakan berbagai solusi digital seperti UOB BizSmart dan UOB Infinity untuk membantu UKM mengoptimalkan operasional bisnis mereka," jelasnya.

Beberapa kesimpulan penting yang dihasilkan adalah langkah strategis yang perlu diambil untuk mendorong pertumbuhan UKM Indonesia. Para peserta sepakat bahwa UKM Indonesia perlu meningkatkan daya saing melalui digitalisasi dan efisiensi operasional. Hal ini menjadi krusial mengingat tingginya tekanan inflasi dan persaingan global yang semakin ketat. Selain itu, ekspansi ke pasar ASEAN dilihat sebagai peluang pertumbuhan yang signifikan bagi UKM Indonesia, mengingat besarnya potensi pasar dan kedekatan geografis.

Para pembicara juga menekankan pentingnya dukungan pembiayaan dan pendampingan dari sektor perbankan untuk mendorong pertumbuhan UKM. Dalam hal ini, peran lembaga keuangan seperti UOB Indonesia menjadi sangat vital. Sementara itu, pemerintah diharapkan untuk terus mendorong reformasi struktural ekonomi dan memperkuat ekosistem digital guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UKM.
UOB Indonesia memiliki berbagai solusi komprehensif untuk mendukung pertumbuhan UKM. "Kami memahami tantangan yang dihadapi pelaku UKM dan berkomitmen untuk menjadi mitra pertumbuhan mereka," ujar Dewi Tuegeh.

Melalui konektivitas dan jaringan di kawasan ASEAN dan Tiongkok Raya, UOB membuka peluang bagi nasabah untuk melakukan ekspansi antar kawasan, serta menyediakan produk dan layanan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan UKM, termasuk:

1. UOB BizSmart: Solusi digital all-in-one yang membantu UKM mengelola operasional bisnis seperti akuntansi, penggajian, dan inventori secara efisien.
2. UOB Infinity: Aplikasi perbankan digital yang memudahkan UKM melakukan transaksi bisnis, termasuk transfer dana, pembayaran gaji, dan manajemen kas.
3. UOB FinLab: Program pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapabilitas digital dan manajerial pemilik UKM.

"Melalui rangkaian solusi ini, UOB Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan UKM, yang kami yakini sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Kami siap menjadi mitra UKM dalam menghadapi tantangan dan meraih peluang di era digital ini," tutup Dewi Tuegeh.

Bisnis.com, JAKARTA - Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) 17 Agustus menjadi momentum yang tepat bagi anak-anak bangsa untuk mempertajam rasa kebanggaan pada Identitas Nasional. Salah satunya terlihat pada inisiatif Bank Mandiri untuk memberdayakan ilustrator lokal dalam menggarap sejumlah proyek perseroan.

Tercatat, Ilustrator lokal yang telah berkolaborasi dengan Bank Mandiri antara lain Liffi Wongso, WD Willy, HOKG atau Arief Hadinata, dan Mayumi Haryoto.
Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan, inisiatif kolaborasi dengan talenta muda potensial ini sejalan dengan tema peringatan HUT ke-79 RI, yakni Rayakan Semangat Kebangkitan Nusantara sekarang.
“Bank Mandiri melihat ada potensi besar di jaringan ilustrator Indonesia dengan pengalaman dan corak karya beragam yang merepresentasikan budaya Nusantara. Kolaborasi dapat membantu Bank Mandiri untuk semakin menemukan identitas brand-nya di kalangan muda, sekaligus memberikan dukungan langsung pada kebangkitan seniman lokal,” kata Ali pada Jumat (16/8).

Menurutnya, proyek kolaborasi yang dilakukan Bank Mandiri dengan para seniman lokal tersebut adalah terkait desain branding. Utamanya, dalam bentuk merchandise, wall branding, interior dan eksterior untuk MRT, Neon Box, hingga Golf-Divider Bay.

“Melalui peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI ini, kami ingin menegaskan komitmen dalam mengoptimalkan kolaborasi dengan pelaku industri kreatif lokal sebagai bentuk kebanggaan kepada Tanah Air Indonesia,” kata Ali

Seniman Liffi Wongso mengaku bangga bisa menjadi bagian dalam proyek kampanye Bank Mandiri. Seniman muda ini berkolaborasi melalui ilustrasi untuk wall branding di stasiun MRT, dan neon box yang tersebar di bandara-bandara yang berada di Jambi, Lampung, dan Kendari.

Salah satu hal yang membuat kerja sama dengan Bank Mandiri terasa menyenangkan bagi Liffi adalah kebebasan untuk memvisualisasikan kampanye Live Life Ahead sesuai dengan artstyle dan imajinasinya.

“Hal yang membanggakan dan menyenangkan bagi saya, terutama diberikan kebebasan untuk memvisualisasikan kampanye Live Life Ahead sesuai dengan artstyle dan imajinasi saya. Ditambah dengan tim kreatif Bank Mandiri yang sangat suportif, proyek kolaborasi ini menjadi semakin seru,” ujar Liffi.

Dia berharap, Bank Mandiri sebagai lembaga keuangan dapat menjadi wadah bagi seniman muda untuk tumbuh bersama dan menyalurkan kreativitas dalam proyek kolaborasi yang segar dan terdepan.
Sementara itu, Ilustrator WD Willy mengaku senang karyanya bisa dipercaya dan menjadi bagian dari Bank Mandiri. Berkolaborasi pada tahun 2023, ilustrator ini dipercaya untuk mendesain wall branding di dua tempat, yakni Pusat Kuliner Semarang dan Pondok Indah Golf.

Selain itu, Willy juga mendesain neon box yang terletak di parkir Gedung Sarinah serta divider bay di The Range, Damai Indah Golf Course.

“Terima kasih sekali kepada Bank Mandiri karena sudah banyak mempercayakan kami para seniman untuk bisa bebas berkarya bersama dengan Bank Mandiri,” ujar Willy.

Dengan adanya kerja sama ini, dia berharap Bank Mandiri bisa terus menjaga komitmennya untuk menggandeng industri kreatif terutama di bidang ilustrasi untuk memberikan hal yang baru dalam setiap perjalanan Bank Mandiri.

“Harapannya semoga Bank Mandiri bisa terus bekerja sama dengan industri kreatif seperti kami para artis seniman di bidang ilustrasi dan terus memberikan sesuatu hal yang baru dalam setiap perjalanannya,” tuturnya.

Adapun, Mayumi Haryoto digaet untuk melakukan wall branding, serta desain materi kampanye interior dan eksterior MRT dan Damai Indah Golf Course. Sementara, ilustrator HOKG memberikan sentuhan di merchandise Bank Mandiri, neon box di parkiran Gedung Sarinah, serta turut terlibat dalam kampanye brand di MRT.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Indra Utoyo buka suara terkait beban yang ditanggung bank digital ketika porsi nasabah aktif belum optimal atau ketika jumlah nasabah non-aktif cukup tinggi.

Dirinya menuturkan sebagai bank umum berbasis digital, Allo Bank memiliki model bisnis yang sangat efisien karena seluruh proses onboarding termasuk e-KYC, pembukaan rekening, dan pengajuan pinjaman dapat diselesaikan melalui mobile application.

“Dengan demikian, biaya akuisisi per nasabah dan beban nasabah non-aktif sangat rendah dibandingkan dengan bank konvensional,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (16/8/2024).

Untuk diketahui, tercatat sejak Allo Bank diluncurkan pada 20 Mei 2022 hingga akhir Juli 2024, perseroan memiliki 10 juta nasabah.

Secara umum, sepanjang setahun terakhir total transaksi di Allo Bank kurang lebih meningkat 3 kali lipat terutama untuk fitur-fitur utama dalam Aplikasi seperti QRIS, Transfer, Top-Up dan Bill Payment.

“Sedangkan produk digital lending PayLater dan InstantCash meningkat hingga 6 kali lipat dibanding tahun sebelumnya,” ucap Indra.

Menurutnya, pertumbuhan ini sesuai dengan value proposition yang dibangun, di mana supaya nasabah terus menabung dan bertransaksi di Allo Bank, perseroan memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk melakukan transfer antar bank secara gratis dan suku bunga yang kompetitif dengan fleksibilitas sesuai keinginan nasabah.

Ke depan, kata Indra, agar nasabah semakin aktif di Allo Bank, pihaknya berupaya menjalin kolaborasi dengan berbagai mitra strategis melalui penerapan model Open Banking untuk memperkaya dan meningkatkan nilai layanan finansial yang disediakan oleh bank secara contextual. “Terutama untuk sektor-sektor yang dekat dengan aspek kehidupan nasabah,” ucapnya.

Sebelumnya, Head of Sustainability & Digital Lending Bank Jago Andy Djiwandono mengatakan beban yang dirasakan atas rendahnya porsi nasabah aktif di bank digital dapat bervariasi tergantung dari tiap-tiap bank. Menurutnya tiap bank memiliki struktur cost hingga infrastrukturnya yang berbeda.

“Tergantung banknya ya, karena banyak faktor di belakang itu ya. Misalnya beban, karena apa kira-kira? Karena serving cost mungkin ya, cost-nya gitu ya. Jadi, saya rasa masing-masing bank beda-beda sih ya,” ujarnya, Rabu (14/8/2024).

Andy juga menunjukkan bahwa sebagai bank yang berbasis teknologi memiliki keuntungan dalam hal skalabilitas dibandingkan dengan bank tradisional, karena teknologi modern memungkinkan mereka untuk mengelola pertumbuhan dengan lebih fleksibel dan efisien.

“Dan juga karena kita [Bank Jago] punya enablement structure dari sistem kita yang beda dengan bank lain [jadi] mungkin saya rasa beda-beda sih ya. Saya enggak bisa bilang pasti [pukul rata bahwa ini beban] untuk semua orang,” katanya.

Bank Jago sendiri mendefinisikan nasabah aktif adalah pengguna yang juga berada di ekosistem mitra integrasi Jago.

“Walaupun mungkin dia [nasabah] tidak selalu sadar bahwa dia sebenarnya pakai Jago gitu ya. Misal banyak yang pakai Gopay Tabungan. Itu kan enggak buka aplikasi Jago, tapi mau enggak mau pakai Jago sebenarnya,” ungkap Andy.

Adapun, sampai dengan Juli 2024 nasabah funding melalui Aplikasi Jago telah mencapai lebih dari 10 juta. Jika memperhitungkan nasabah lending, total nasabah Bank Jago mencapai 12,5 juta.

Lebih lanjut, Andy menjelaskan sejauh ini mitra, seperti ekosistem GoTo serta platform reksadana online Bibit yang terhubung dengan Aplikasi Jago, juga dinilai memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan bisnis Bank Jago. Ini terlihat salah satunya dari jumlah nasabah funding Aplikasi Jago yang sebanyak 66% berasal dari mitra ekosistem.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih berpotensi melemah pada tahun depan.

Nilai tukar rupiah dipatok sebesar Rp16.100 per dolar AS pada 2025. Sementara untuk tahun ini, nilai tukar rupiah diperkirakan masih berpotensi bergerak pada kisaran RpRp15.900-Rp16.100 per dolar AS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa hal ini dipengaruhi oleh lingkungan global yang masih tidak pasti pada tahun depan, mengingat tensi geopolitik yang masih berlangsung, hingga pertumbuhan ekonomi global yang melemah.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah mengantisipasi suku bunga global yang tetap tinggi pada tahun depan, meski sudah ada sinyal penurunan suku bunga oleh the Fed, bank sentral AS.

“Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, disrupsi kemudian menimbulkan volatilitas di pasar keuangan, nilai tukar, arus modal, yield surat berharga, maupun nilai dari surat berharga bisa bergerak overnight secara sangat tiba-tiba dan itu yang terjadi seperti di Jepang minggu lalu,” katanya dalam konferensi pers RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025, pemerintah menyampaikan bahwa rupiah diperkirakan masih akan menghadapi risiko ketidakpastian global pada 2025, terutama yang bersumber dari perubahan kebijakan moneter the Fed.

Di sisi lain, the Fed diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuannya sebanyak empat kali pada 2025, tergantung pada dinamika perekonomian di negara tersebut, terutama realisasi inflasi dan kondisi pasar tenaga kerja AS.

Penurunan suku bunga acuan kebijakan moneter AS itu dinilai dapat mendorong masuknya aliran modal asing ke dalam pasar keuangan Indonesia, sehingga dapat berpengaruh positif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah.

Lebih lanjut, stabilitas kinerja ekspor dan impor diharapkan dapat terjaga, sehingga berlanjutnya surplus perdagangan akan mendukung penguatan nilai tukar rupiah.

Kinerja ekspor Indonesia diperkirakan akan terdorong terutama dengan program hilirisasi yang terus dijalankan pemerintah. Pada saat yang sama, ketergantungan Indonesia terhadap barang impor diharapkan semakin berkurang.

Pemerintah pun akan terus berupaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, melalui akselerasi pemanfaatan Local Currency Settlement (LCS) serta pelaksanaan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatatkan pertumbuhan kredit mencapai 15,5% secara tahunan (year on year/yoy) hingga semester I/2024. Salah satu faktor pendorong kredit BCA adalah proyek hilirisasi yang digencarkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan laporan keuangan, BCA telah menyalurkan kredit sebesar Rp849,8 triliun, tumbuh 15,5% yoy. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan kinerja kredit tersebut ditopang oleh jenis kredit korporasi.

Tercatat, BCA telah menyalurkan kredit korporasi sebesar Rp388,6 triliun pada Juni 2024, naik 19,9%. Porsi kredit korporasi pun paling besar, yakni 45,7%.

"Yang menjadi penunjang kredit adalah kredit korporasi, dari industri yang menunjang proyek Pak Jokowi. Proyek hilirisasi," kata Jahja dalam konferensi pers BCA Expo 2024 pada Jumat (16/8/2024).

Dia menjelaskan proyek hilirisasi yaitu pengolahan bahan baku barang tambang ke smelter dan menjadi barang jadi. Apabila diekspor, maka nilai barang bisa meningkat sampai 10 kali lipat.

Selain itu, kredit konsumer pun mendorong kinerja kredit BBCA. Tercatat, kredit konsumer di BBCA tersalurkan Rp210,2 triliun, naik 13,6% yoy.

Sebagaimana diketahui, Jokowi memang gencar menjalankan program hilirisasi sumber daya alam selama menjabat sebagai Presiden RI.

Merujuk data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi di bidang hilirisasi semester I/2024 mencapai Rp181,4 triliun atau 21,9% dari total realisasi investasi periode tersebut sebesar Rp829,9 triliun.

Investasi sektor mineral berupa smelter nikel, tembaga, bauksit, dan timah mencapai Rp114,1 triliun pada semester I/2024. Perinciannya, investasi dari nikel Rp80,9 triliun, tembaga Rp28 triliun, bauksit Rp5,1 triliun, timah Rp0,1 triliun.

Potensi sektor mineral juga dinilai sangat besar dan penting untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Tak hanya sektor mineral, BKPM mencatat realisasi investasi di sektor kehutanan senilai Rp24,5 triliun, sektor pertanian Rp23 triliun yang berasal dari CPO/oleochemical, minyak dan gas Rp13,2 triliun dari petrokimia, dan ekosistem kendaraan listrik Rp6 triliun.

Secara khusus, pada periode kuartal II/2024 total investasi hilirisasi sebesar 105,6 triliun atau 24,6% dari total realisasi investasi di kuartal kedua senilai Rp428,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) telah secara rutin membagikan dividen interim kepada pemegang sahamnya. Bagaimana dengan kisi-kisi tebaran dividen tahun ini?

Berdasarkan catatan Bisnis, BCA tidak pernah absen membagikan dividen interim kepada para pemegang saham sejak 2004. BCA menjadi salah satu perusahaan yang dikenal royal membagikan keuntungan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen.

BCA biasanya membagikan dividen sebanyak dua kali untuk satu periode tahun buku keuangan sejak 2004. Pertama, perseroan membagikan dalam bentuk dividen interim yang biasanya diumumkan pada rentang September hingga Desember. Kedua, BBCA membagikan dividen final yang diputuskan melalui rapat umum pemegang saham tahunan.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja pun buka suara terkait dengan proyeksi tebaran dividen interim tahun ini. "Dividen interim nanti Desember, tunggu, sabar," katanya setelah acara konferensi pers BCA Expo pada Jumat (16/8/2024).

Sebelumnya, Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim juga memproyeksikan dividen interim serta dividen final tahun buku 2024 yang akan dibagikan BCA kepada pemegang saham lebih baik lagi seiring dengan kinerja laba yang masih moncer.

"Pertumbuhan laba kan baik 11% ya kemarin [semester I/2024], jadi mudah-mudahan interim dividen, nanti final dividen RUPS tahun depan lebih baik lagi,” ujarnya, Kamis (15/8/2024).

Sebagai informasi, BCA beserta entitas anak membukukan laba senilai Rp26,9 triliun pada semester I/2024, naik 11,1% secara tahunan (year on year/yoy). Pada periode yang sama, penyaluran kredit BCA tumbuh 15,5% yoy menjadi Rp850 triliun per Juni 2024.

Adapun, berkaca pada tahun lalu, BCA telah memutuskan untuk membagikan dividen interim senilai Rp42,5 per saham dari kinerja keuangan per September 2023.

Dengan jumlah saham beredar BBCA yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 123,27 miliar lembar, maka total dividen yang diberikan mencapai Rp5,23 triliun.

Nilai tebaran dividen interim pada 2023 naik 21,4% dibandingkan dengan tebaran pada 2022 sebesar Rp35 per saham atau dengan nilai Rp4,31 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (Tugu Insurance) meningkatkan seleksi underwriting dalam memilih kredit yang dijamin. Langkah ini seiring melonjaknya klaim asuransi kredit yang sebagian besar dipicu oleh lonjakan kredit macet di perbankan.

Sebagai konteks, pembayaran klaim asuransi komersial pada Juni 2024 mencatatkan kenaikan sebesar Rp2,42 triliun atau 2,27% year-on-year (yoy), mencapai total Rp108,90 triliun. Di antara berbagai lini usaha, klaim asuransi kredit mencatatkan peningkatan terbesar, melonjak 29,75% menjadi Rp2,09 triliun.

Sementara itu, data menunjukkan bahwa hingga Juni 2024, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross perbankan berada di angka 2,26%. Khusus untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), NPL gross tercatat mencapai 4,04%, mendekati ambang batas 5% yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Teknik Tugu Insurance, Sudarlin, menjelaskan bahwa perusahaan mengambil langkah strategis dalam menekan angka klaim asuransi kredit melalui pengambilan risiko yang tepat. "Selain itu, kami juga cukup selektif dalam memilih jenis kredit yang dapat diasuransikan. Tugu Insurance lebih mengutamakan kerja sama bisnis yang fokus pada asuransi kredit produktif dibandingkan dengan asuransi kredit yang bersifat konsumtif," ungkap Sudarlin kepada Bisnis pada Kamis (15/8/2024).

Sudarlin juga menambahkan bahwa Tugu Insurance mengandalkan model bisnis inward overseas untuk menggarap segmen asuransi kredit. Pendekatan ini berhasil membuat perusahaan menekan beban underwriting menjadi relatif kecil.

Total beban underwriting asuransi kredit Tugu Insurance pada periode Juli 2024 tercatat sebesar Rp1,2 miliar, atau hanya 0,4% dari keseluruhan total beban underwriting perusahaan. "Total beban underwriting asuransi kredit ini masih terkendali dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," tutup Sudarlin.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) membayarkan klaim asuransi kredit sebesar Rp116,36 miliar hingga Juni 2024. Dengan nilai ini, maka rata-rata pembayaran klaim asuransi kredit per bulan mencapai Rp19,3 miliar.

Diwe Novara, Direktur Pengembangan Bisnis Jasindo mengungkapkan pembayaran klaim asuransi kredit yang dilakukan Jasindo dalam beberapa tahun terakhir cenderung menurun. Menurut Diwe, penurunan ini terjadi seiring dengan keberhasilan program restrukturisasi asuransi kredit yang dilaksanakan perusahaan.

"Di Asuransi Jasindo, klaim asuransi kredit cenderung mengalami penurunan seiring dengan berhasilnya program restrukturisasi asuransi kredit pada tahun-tahun sebelumnya," ujar Diwe kepada Bisnis pada Kamis (15/8/2024).

Diwe juga memproyeksikan bahwa pembayaran klaim asuransi kredit hingga akhir tahun 2024 diperkirakan akan mencapai Rp217,17 miliar, dengan kemungkinan realisasi yang tidak akan berbeda jauh dari proyeksi perusahaan.

Namun, berdasarkan data secara nasional, klaim asuransi kredit indstri asuransi mengalami lonjakan pada Juni 2024, dengan kenaikan klaim 29,75% atau menjadi Rp2,09 triliun. Kenaikan ini beriringan dengan meningkatnya rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di perbankan, yang mencapai level 4,04%, mendekati ambang batas 5% yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Diwe menjelaskan bahwa dampak berakhirnya relaksasi kredit yang diberikan selama pandemi Covid-19 masih dirasakan oleh industri perbankan pada 2024 ini, yang juga berdampak pada industri asuransi.

"Perusahaan asuransi yang menjamin kredit tentunya juga harus bersiap-siap dengan potensi kenaikan pengajuan klaim asuransi kredit akibat dampak pencabutan relaksasi kredit tersebut, terutama terhadap nasabah-nasabah UMKM," jelasnya.

Sebagai langkah antisipatif terhadap lonjakan NPL gross UMKM tahun ini, perusahaan asuransi, termasuk Jasindo, telah melakukan kesepakatan cicilan klaim dengan mitra untuk menjaga arus kas perusahaan. Diwe menambahkan bahwa langkah ini juga memberikan manfaat bagi perbankan dalam bentuk pengurangan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), sehingga industri asuransi dan perbankan dapat saling mendukung dalam menghadapi tantangan peningkatan klaim asuransi kredit.

"Dengan langkah antisipatif ini, industri asuransi dapat terjaga dari dampak kenaikan klaim asuransi kredit, dan di sisi perbankan mendapat kepastian penyelesaian pembayaran klaimnya," tutup Diwe.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Asuransi Asei Indonesia mencatat terdapat sejumlah tantangan yang membutuhkan terobosan terkait implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur pembagian risiko dalam asuransi kredit. Dalam regulasi yang dikeluarkan pada tahun lalu itu, bank ataupun kreditur lainnya diminta menanggung risiko paling sedikit 25%.

Eko Sulistyo Raharjo, Kepala Divisi Klaim & Subrogasi PT Asuransi Asei Indonesia, mengungkapkan bahwa penerapan POJK 20/2023 masih membutuhkan waktu untuk sosialisasi yang lebih luas. Menurutnya, banyak bank belum sepenuhnya siap untuk berbagi risiko dengan perusahaan asuransi.

"Mekanisme risk sharing, di mana bank harus menanggung setidaknya 25% dari risiko kredit, merupakan hal baru yang memerlukan penyesuaian dalam operasional dan strategi manajemen risiko. Beberapa bank merasa beban tambahan ini dapat mempengaruhi profitabilitas mereka, terutama jika kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) meningkat," ujar Eko kepada Bisnis pada Kamis (15/8/2024).

Eko juga menyoroti pentingnya akses terhadap data kredit dan debitur yang diasuransikan. Integrasi data antara bank dan perusahaan asuransi sering kali menjadi tantangan. "Perbankan harus memastikan bahwa data yang diberikan akurat dan terkini, sementara perusahaan asuransi membutuhkan akses untuk melakukan penilaian risiko yang lebih mendalam," tambahnya.

Selain itu, Eko mencatat bahwa POJK 20/2023 dapat menyebabkan peningkatan premi asuransi kredit, yang mungkin memberatkan nasabah perbankan. Bank diharapkan dapat menyesuaikan produk mereka dan memberikan edukasi kepada nasabah mengenai perubahan ini, guna menjaga daya tarik produk kredit yang diasuransikan.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa pengajuan klaim berdasarkan aturan baru ini hanya dapat dilakukan jika kredit benar-benar macet, bukan hanya dalam status NPL. "Bank harus memastikan bahwa prosedur mereka untuk mengajukan klaim sesuai dengan ketentuan ini, yang bisa memerlukan perubahan dalam proses internal mereka," katanya.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, Eko menyatakan bahwa industri asuransi tetap mengapresiasi langkah OJK dalam menerbitkan POJK 20 Tahun 2023. "Regulasi ini memberikan peta jalan bagi industri untuk memperkuat lini produk asuransi kredit, meskipun implementasinya di tingkat perbankan memerlukan penyesuaian yang signifikan dan kolaborasi yang lebih erat antara bank dan perusahaan asuransi," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Asuransi Asei Indonesia mencatat terdapat sejumlah tantangan yang membutuhkan terobosan terkait implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur pembagian risiko dalam asuransi kredit. Dalam regulasi yang dikeluarkan pada tahun lalu itu, bank ataupun kreditur lainnya diminta menanggung risiko paling sedikit 25%.

Eko Sulistyo Raharjo, Kepala Divisi Klaim & Subrogasi PT Asuransi Asei Indonesia, mengungkapkan bahwa penerapan POJK 20/2023 masih membutuhkan waktu untuk sosialisasi yang lebih luas. Menurutnya, banyak bank belum sepenuhnya siap untuk berbagi risiko dengan perusahaan asuransi.

"Mekanisme risk sharing, di mana bank harus menanggung setidaknya 25% dari risiko kredit, merupakan hal baru yang memerlukan penyesuaian dalam operasional dan strategi manajemen risiko. Beberapa bank merasa beban tambahan ini dapat mempengaruhi profitabilitas mereka, terutama jika kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) meningkat," ujar Eko kepada Bisnis pada Kamis (15/8/2024).

Eko juga menyoroti pentingnya akses terhadap data kredit dan debitur yang diasuransikan. Integrasi data antara bank dan perusahaan asuransi sering kali menjadi tantangan. "Perbankan harus memastikan bahwa data yang diberikan akurat dan terkini, sementara perusahaan asuransi membutuhkan akses untuk melakukan penilaian risiko yang lebih mendalam," tambahnya.

Selain itu, Eko mencatat bahwa POJK 20/2023 dapat menyebabkan peningkatan premi asuransi kredit, yang mungkin memberatkan nasabah perbankan. Bank diharapkan dapat menyesuaikan produk mereka dan memberikan edukasi kepada nasabah mengenai perubahan ini, guna menjaga daya tarik produk kredit yang diasuransikan.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa pengajuan klaim berdasarkan aturan baru ini hanya dapat dilakukan jika kredit benar-benar macet, bukan hanya dalam status NPL. "Bank harus memastikan bahwa prosedur mereka untuk mengajukan klaim sesuai dengan ketentuan ini, yang bisa memerlukan perubahan dalam proses internal mereka," katanya.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, Eko menyatakan bahwa industri asuransi tetap mengapresiasi langkah OJK dalam menerbitkan POJK 20 Tahun 2023. "Regulasi ini memberikan peta jalan bagi industri untuk memperkuat lini produk asuransi kredit, meskipun implementasinya di tingkat perbankan memerlukan penyesuaian yang signifikan dan kolaborasi yang lebih erat antara bank dan perusahaan asuransi," tutupnya.