Bisnis.com, YOGYAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku masih akan melihat situasi dan kondisi di lapangan terkait dengan adanya wacana pembatasan kriteria penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite dan Solar subsidi mulai 1 Oktober 2024.

Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa pemerintah hingga saat ini masih belum mengambil keputusan terkait dengan isu tersebut.

“Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa, belum ada keputusan dan belum ada rapat,” ujarnya kepada wartawan saat melakukan peninjauan sekaligus meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit (RS) Sardjito Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Lebih lanjut, Kepala Negara mengaku bahwa salah satu pertimbangan untuk melakukan pembatasan pembelian BBM Pertalite dan Solar subsidi adalah untuk mengefisiensi anggaran. Mengingat, pemerintah bakal melakukan transisi pemerintahan ke presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

“Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025,” pungkas Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah memberi sinyal bahwa tak lama lagi kriteria penerima BBM bersubsidi Pertalite dan Solar akan diperketat agar penyaluran komoditas tersebut tepat sasaran. Sejalan dengan rencana ini, pemerintah mengoreksi alokasi volume BBM bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Dalam RAPBN tahun pertama pemerintahan presiden terpilih 2024-2025 Prabowo Subianto tersebut, volume BBM bersubsidi dialokasikan sebesar 19,41 juta kiloliter (kl) atau turun dibandingkan alokasi pada APBN 2024 yang dipatok sebesar 19,58 juta kl.

“Penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (27/8/2024).

Bahlil menyampaikan, setelah dilakukannya kajian dan evaluasi dengan PT Pertamina (Persero) terkait dengan penyaluran BBM bersubsidi, pemerintah merasa perlu untuk mengatur penyaluran BBM subsidi agar bisa lebih tepat sasaran. Salah satunya dengan membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan-kendaraan mewah.

“Dan ketika subsidi ini tepat sasaran, maka akan melahirkan efisiensi. Langkah-langkah ini akan kita lakukan. Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi,” tutur Bahlil.

Adapun, total kuota BBM subsidi sebanyak 19,41 juta kiloliter dalam RAPBN 2025 terbagi menjadi dua, yaitu volume minyak tanah dan volume minyak solar.

Dalam RAPBN 2025, volume minyak tanah dipatok sebesar 525.000 kiloliter atau turun dibanding volume dalam APBN 2024 yang dipatok sebesar 580.000 kiloliter.

Untuk volume minyak solar, dalam RAPBN 2025 solar dipatok sebesar 18,89 juta kiloliter. Angka ini turun dibanding tahun sebelumnya yang dipatok sebesar 19 juta kiloliter.

Dengan penyaluran subsidi tepat sasaran, kata Bahlil, diharapkan anggaran subsidi BBM dapat ditekan. Penghematan anggaran negara tersebut dapat dialokasikan untuk program negara yang bersifat prioritas.

“Kalau kuotanya menurun, subsidinya kan menurun. Supaya dananya bisa dipakai untuk hal-hal yang prioritas ya,” ucap Bahlil.

Bisnis.com, BELITUNG TIMUR — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengungkapkan kinerja ekspor sawit dan turunannya yang melambat, berdampak pada kontribusi terhadap devisa negara yang ikut menurun menjadi US$9,78 miliar per Mei 2024.

"Sampai dengan Mei 2024 kontribusi sawit terhadap devisa negara adalah US$9,78 miliar atau di sini 10,01% dari ekspor kita nonmigas," ungkap Ketua Umum Gapki Eddy Martono dalam Press Tour Kontribusi Sawit untuk APBN dan Perekonomian di ANJ Learning Center, Selasa (27/8/2024).

Eddy menjelaskan dalam lima tahun terakhir, kontribusi ekspor pada 2020 senilai US$22,7 miliar dan meningkat pada 2021 ke angka US$34,9 miliar.

Kontribusi ekspor sawit sempat mencapai puncaknya pada 2022 dengan nilai US$37,76 miliar. Meski demikian, sejalan dengan moderasi harga komoditas, sumbangan devisa sawit menurun ke posisi US$29,54 miliar pada 2023 dan bahkan per Mei 2024 baru mencapai US$9,78 miliar.

Meski demikian, Eddy menyadari bahwa dalam lima tahun terakhir produksi sawit mengalami stagnansi dan produktivitas kebun sawit tidak terlalu menggembirakan.

"Kenapa demikian? Karena memang kita seharusnya sudah melakukan replanting, utamanya untuk sawit rakyat. Nah ini kita agak terlambat di sini yang peremajaan sawit rakyat, sehingga produktivitas kita bukannya naik malah justru turun produktivitasnya, produksi kita stagnan," tegasnya.

Eddy memaparkan pada dasarnya produksi selama 2020—2022 mengalami stagnan, terutama pada 2022 karena adanya larangan ekspor. Volumen pun cenderung menurun pada masa tersebut.

Di mana produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO) pada 2020 sevanyak 51,58 juta ton, kemudian sedikit menurun pada 2022 menjadi 51,3 juta ton.

Penurunan terus berlanjut pada 2022 dengan produksi mencapai 51,25 juta ton dan kemudian naik pada 2023 ke angka 54,84 juta ton.

Sementara sepanjanh tahun ini hingga Mei 2024, perkebunan sawit di Indonesia telah berhasil memproduksi CPO dan PKO sebanyak 22,15 juta ton.

Stagnansi maupun penurunan produksi pun tercermin dari kinerja PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT). Direktur Austindo Nusantara Jaya (ANJ) Group Moch. Fitriansyah mengamini bahwa produksi pada semester I/2024 menurun dari periode yang sama dari tahun lalu. Namun dirinya tak menyebutkan total produksinya.

Fitriansyah melihat secara siklus, biasanya produksi sawit akan lebih banyak pada paruh kedua setiap tahunnya. Masih terdapat tantangan dalam produksi sawit, utamanya berasal dari cuaca kering di kawasan Belitung Timur. Fitriansyah berharap pada semester dua ini, cuaca akan membaik dan produksi mengalami kenaikan meski tak sebesar yang diharapkan.

"Tantangan yang kedua, suplai dari buah luar. Semakin menurun karena di sini itu ada pabrik kelapa sawit yang tanpa kebun jadi supply buah luar kami itu berkurang karena ada pabrik kelapa sawit yang didirikan tanpa ada kebun dan ini cukup meresahkan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memberi sinyal bahwa tak lama lagi kriteria penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite dan Solar akan diperketat agar penyaluran komoditas tersebut tepat sasaran. Sejalan dengan rencana ini, pemerintah mengoreksi alokasi volume BBM bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Dalam RAPBN tahun pertama pemerintahan presiden terpilih 2024-2025 Prabowo Subianto tersebut, volume BBM bersubsidi dialokasikan sebesar 19,41 juta kiloliter (kl) atau turun dibandingkan alokasi pada APBN 2024 yang dipatok sebesar 19,58 juta kl.

“Penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (27/8/2024).

Bahlil menyampaikan, setelah dilakukannya kajian dan evaluasi dengan PT Pertamina (Persero) terkait dengan penyaluran BBM bersubsidi, pemerintah merasa perlu untuk mengatur penyaluran BBM subsidi agar bisa lebih tepat sasaran. Salah satunya dengan membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan-kendaraan mewah.

“Dan ketika subsidi ini tepat sasaran, maka akan melahirkan efisiensi. Langkah-langkah ini akan kita lakukan. Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi,” tutur Bahlil.

Adapun, total kuota BBM subsidi sebanyak 19,41 juta kiloliter dalam RAPBN 2025 terbagi menjadi dua, yaitu volume minyak tanah dan volume minyak solar.

Dalam RAPBN 2025, volume minyak tanah dipatok sebesar 525.000 kiloliter atau turun dibanding volume dalam APBN 2024 yang dipatok sebesar 580.000 kiloliter.

Untuk volume minyak solar, dalam RAPBN 2025 solar dipatok sebesar 18,89 juta kiloliter. Angka ini turun dibanding tahun sebelumnya yang dipatok sebesar 19 juta kiloliter.

Dengan penyaluran subsidi tepat sasaran, kata Bahlil, diharapkan anggaran subsidi BBM dapat ditekan. Penghematan anggaran negara tersebut dapat dialokasikan untuk program negara yang bersifat prioritas.

“Kalau kuotanya menurun, subsidinya kan menurun. Supaya dananya bisa dipakai untuk hal-hal yang prioritas ya,” ucap Bahlil.

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Solar Subsidi

Bahlil membenarkan bahwa pembatasan kriteria penerima BBM bersubsidi Pertalite dan Solar rencananya bakal diterapkan mulai 1 Oktober 2024.

Bahlil menuturkan, saat ini aturan terkait kriteria pengguna yang berhak membeli kedua jenis BBM tersebut masih dibahas oleh pemerintah. Dia memastikan pihaknya bakal melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menerapkan pembatasan tersebut.

“Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” kata Bahlil.

Bahlil mengungkapkan bahwa pengaturan pembatasan kriteria penerima BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen).

“Permen, ya Permen,” tegas Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, skema penyaluran BBM bersubsidi untuk lebih tepat sasaran akan disahkan oleh Menteri ESDM baru Bahlil Lahadalia.

"Ya ini kan kita lihat baru ada transisi Menteri ESDM. Kita tunggu saja kebijakan BBM subsidi," tuturnya.

Hal ini juga dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah terus mengebut penyelesaian revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur ihwal Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Adapun, revisi beleid itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite dan Solar. Luhut menuturkan, saat ini pembahasan mengenai batasan kriteria penerima bahan bakar subsidi tersebut masih berjalan di pemerintahan.

"Oh iya, kita sedang jalan [pembahasan],” kata Luhut saat ditemui di JCC Senayan, Rabu (14/8/2024).

Luhut menegaskan bakal merampungkan penyelesaian revisi beleid tersebut sebelum periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai.

"Kita akan coba selesai semua sebelum pemerintah berikutnya. Menurut saya itu penting karena tadi menyangkut pada air quality tadi," ujarnya.

Anggaran Subsidi dan Kompensasi Energi 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp394,3 triliun dalam RAPBN 2025.

"Subsidi energi dan kompensasi Rp394,3 triliun dan subsidi nonenergi 131,3 triliun," papar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Anggaran subsidi BBM, listrik, LPG 3 kg, hingga kompensasi harga BBM (Pertalite) dan listrik pada tahun pertama pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tersebut naik 17,8% bila dibandingkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar Rp334,8 triliun.

Bila diperinci, dari Rp394,3 triliun, alokasi anggaran subsidi energi dipatok sebesar Rp204,53 triliun yang terbagi untuk belanja subsidi jenis BBM tertentu (Solar subsidi) dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp114,31 triliun, serta subsidi listrik sebesar Rp90,22 triliun.

Anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg tahun depan lebih tinggi 2% apabila dibandingkan dengan outlook tahun anggaran 2024 sebesar Rp112,03 triliun.

Sementara itu, anggaran subsidi listrik pada RAPBN 2025 naik 11,8% bila dibandingkan dengan outlook tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp80,72 triliun. Mengutip Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025, peningkatan anggaran subsidi listrik terutama dipengaruhi oleh peningkatan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik, serta peningkatan volume listrik bersubsidi.

Beberapa faktor yang memengaruhi kenaikan BPP listrik, antara lain pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, peningkatan pemakaian bahan bakar biomassa untuk cofiring PLTU, dan kenaikan bauran energi BBM dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pem­­­be­­­ran­­­tasan Ko­­­rupsi (KPK) baru saja me­­­ne­­­tapkan empat tersangka ter­­­­kait dugaan korupsi da­­­­lam proses kerja sama usa­­­ha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2019—2022.

Keempat tersangka ter­­­se­­­but merujuk kepada Direktur Utama (Dirut) ASDP Ira Puspadewi, Di­­­rek­­­tur Komersial ASDP Muhammad Yusuf Hadi, Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP Hari Muhammad Adhi Caksono, dan Dirut PT Jembatan Nusantara Andi Mashuri.

Menurut KPK, pengadaan kapal di PT ASDP tidak sesuai spesifikasi dan prosesnya juga diduga tidak sesuai de­­­ngan pengadaan yang diajukan.

Pengadaan atau penambahan armada dalam proyek tersebut sebenarnya legal. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika pembelian armada tersebut tidak sesuai spesifikasi karena barang yang dibeli dari PT Jembatan Nusantara tidak dalam kondisi baru.

Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,3 triliun. Jika kelak dugaan KPK membuktikan adanya korupsi, maka hal tersebut akan makin menegaskan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) masih menjadi lahan basah korupsi di BUMN.

Kondisi ini sama dengan situasi yang dihadapi di instansi lainnya jika mengacu pada laporan Tahunan KPK pada 2023. Laporan tersebut menyatakan bahwa korupsi terkait pengadaan masih menempati urutan terbesar kedua setelah gratifikasi/suap dari total jumlah tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK.

Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal di PT ASDP ini juga membuktikan bahwa sistem PBJ belum efektif dalam mencegah penyimpangan, termasuk kasus korupsi di BUMN. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah khusus yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas sistem PBJ di BUMN.

Lantas, langkah apa saja yang perlu dilakukan agar sistem PBJ di BUMN bisa berjalan secara efektif?

PBJ didefinisikan sebagai kegiatan perusahaan yang dimulai dari perencanaan kebutuhan dan diakhiri dengan penyerahan hasil pekerjaan dengan menggunakan anggaran perusahaan untuk mendapatkan barang dan jasa. Kementerian BUMN telah menetapkan peraturan mengenai pelaksanaan PBJ melalui PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.

Dalam peraturan tersebut, BUMN wajib melaksanakan PBJ yang pembiayaannya bersumber dari anggaran BUMN. Salah satu tujuan PBJ adalah untuk mewujudkan pengadaan yang menghasilkan nilai untuk uang (value for money) dengan cara yang fleksibel dan inovatif, namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel dengan dilandasi etika PBJ yang baik.

Untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dalam jumlah, kualitas, harga, waktu dan tempat yang tepat, efektif dan efisien dengan syarat dan ketentuan kontrak yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan, perusahaan wajib memiliki pedoman PBJ yang menerapkan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka, dan akuntabel.

Pedoman PBJ tersebut juga memuat hak-hak dan kewajiban pemasok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kebijakan PBJ harus dipublikasikan atau dapat diakses oleh pemasok atau calon pemasok serta dipastikan telah dilaksanakan dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, PBJ telah dilaksanakan secara kompetitif dan terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan. Selain itu, PBJ dilakukan melalui persaingan yang sehat antar penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat dan kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Sementara itu, tata cara PBJ dapat dilakukan dengan cara tender, tender terbatas, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung. Selanjutnya, tata cara PBJ dapat menggunakan wadah digital yang terdiri dari sistem PBJ secara elektronik (e-procurement), sistem pendukung utama, dan sistem lokapasar secara elektronik (e-marketplace).

Meskipun pelaksanaan PBJ di BUMN telah diatur secara khusus, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan. Terutama terkait sistem e-procurement yang selama ini dinilai efektif mencegah terjadinya permainan di PBJ, ternyata belum sepenuhnya mampu mencegah korupsi di BUMN. Hal ini dikarenakan oleh fakta bahwa panitia pengadaan hanya menerima dokumen tanpa on the spot melakukan verifikasi.

Oleh karena itu, agar sistem e-procurement berjalan efektif, Kementerian BUMN harus membuat peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan hasil penilaian oleh LPSE secara transparan. Regulator juga harus menetapkan pemisahan server komputer untuk setiap LPSE perusahaan.

Sebagai bagian dari pengawasan, perusahaan juga harus melakukan verifikasi dan audit sistem e-procurement secara berkala. Selain itu, perusahaan harus mengimplementasikan mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan PBJ melalui optimalisasi Whistleblowing System (WBS).

Dengan mengefektifkan sistem PBJ di BUMN, maka potensi BUMN dieksploitasi melalui praktik korupsi akan dapat diminimalkan secara signifikan.

Bisnis.com, BELITUNG TIMUR — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan nilai produksi sektor sawit mencapai Rp729 triliun dan menyumbang terhadap penerimaan negara hingga Rp88,7 triliun sepanjang 2023.

Analis Kebijakan Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Nursidik Istiawan menyampaikan bahwa setoran yang masuk ke dalam APBN ini tak terlepas dari dukungan pemerintah terhadap perkebunan sawit pada 2023 dalam bentuk insentif perpajakan.

"Di mana hal tersebut memperlihatkan impact-nya berupa peningkatan pajak atau pajak yang dapat dipungut pada tahun 2023 senilai Rp50,2 triliun," ungkapnya dalam acara Kontribusi Sawit untuk APBN dan Perekonomian, Selasa (27/8/2024).

Bukan hanya kontribusi terhadap pajak, industri sawit juga membayarkan bea keluar atas ekspor yang dilakukan oleh produsen sawit mencapai Rp6,1 triliun pada 2023.

Sementara penerimaan dari pos Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU), Badan Pengelolada Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengumpulkan pungutan ekspor senilai Rp32,4 triliun.

Nursidik mengungkapkan pungutan tersebut pada dasarnya akan kembali kepada pelaku industri sawit berupa Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang pemerintah bagikan setiap tahunnya.

Kemenkeu mencatat bahwa porsi pungutan ekspor tersebut mencakup 36,24% terhadap total pendapatan BLU 2023 yang senilai Rp89,4 triliun.

Pada dasarnya, DBH sawit bersumber dari alokasi persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), dan/atau produk turunannya.

"Ini yang ada impact terhadap penerimaan negara yang terjadi diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan [insentif perpajakan]," tuturnya.

Nursidik memaparkan bahwa saat ini fasilitas perpajakan yang dimanfaatkan oleh industri sawit berupa tax allowance, pembebasan bea masuk, fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), hingga fasilitas Kawasan Berikat untuk mendukung ekspor.

Meski demikian, Nursidik tidak mengungkapkan berapa nilai belanja perpajakan yang dikeluarkan khusus untuk industri pengolahan sawit.

Dirinya menunjukkan bahwa untuk tax allowance, terdapat 5 penanaman modal sektor sawit dengan rencana investasi senilai Rp8,27 triliun dan yang mendapat fasilitas hanya senilai Rp7,78 triliun.

Mengutip dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025, estimasi belanja perpajakan untuk industri pengolahan (tak terbatas sawit) pada 2023 menjadi yang terbesar dengan mencapai Rp91,7 triliun.

Adapun, sepanjang 2024 hingga Juli, setoran bea keluar produk sawit tercatat turun 60% (year-on-year/YoY) karena dipengaruhi penurunan rata-rata harga CPO 2024 dari US$865/MT menjadi US$814/MT.

Sejalan dengan hal tersebut, volume ekspor ikut turun mencapai 15,48% (YoY) dari 24,01 juta ton menjadi 20,29 juta ton.

Sementara Pendapatan BLU Pengelola Dana khususnya pendapatan pungutan ekspor sawit mengalami pelambatan 11,2% (YoY).

Melihat tren industri sawit, hilirisasi dari sektor ini berhasil meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian.

Nursidik mengungkapkan hilirisasi sawit mampu mengerek nilai tambah untuk produk minyak goreng sebanyak 1,31 kali, biodiesel (FAME) 1,33 kali, dan terbesar terhadap industri kosmetik yang mencapai 3,88 kali.

"Jadi cukup tinggi peran dari kelapa sawit terhadap industri dan ini perlu kita teruskan. Bagaimana caranya agar nilai tambah itu tercipta sehingga dapat diambil manfaatnya oleh para pelaku industri, termasuk industri kelapa sawit itu sendiri," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks kepercayaan konsumen AS periode Agustus naik ke level tertinggi dalam enam bulan seiring dengan pandangan ekonomi dan inflasi yang lebih optimistis mengimbangi sentimen berkurangnya keyakinan terhadap pasar tenaga kerja.

Mengutip Bloomberg pada Rabu (28/8/2024), Indeks kepercayaan yang dikeluarkan oleh The Conference Board meningkat menjadi 103,3 dari kenaikan di level 101,9 bulan sebelumnya. Adapun, perkiraan median dalam survei ekonom Bloomberg memperkirakan angka 100,7.

Ukuran ekspektasi untuk enam bulan ke depan naik ke level tertinggi dalam satu tahun di 82,5 pada bulan Agustus, sementara ukuran kondisi saat ini meningkat.

Prospek penurunan suku bunga yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Federal Reserve, membantu meningkatkan sentimen dan mempertahankan belanja konsumen. Pemangkasan suku bunga tersebut kemungkinan akan dimulai bulan depan.

Pada saat yang sama, tingkat kepercayaan ini masih jauh di bawah tingkat sebelum pandemi karena biaya hidup yang lebih tinggi dan pertumbuhan lapangan kerja yang moderat.

Dana Peterson, Kepala Ekonom di Conference Board mengatakan, penilaian konsumen terhadap situasi ketenagakerjaan saat ini, meski masih positif, terus melemah. Sementara itu, penilaian terhadap pasar tenaga kerja ke depan lebih pesimistis,.

“Ini mungkin mencerminkan peningkatan pengangguran baru-baru ini. Konsumen juga kurang positif terhadap pendapatan di masa depan,” kata Peterson dikutip dari Bloomberg.

Sekitar 32,8% konsumen mengatakan lapangan kerja berlimpah, atau persentase terkecil sejak Maret 2021 dan penurunan keenam berturut-turut. Konsumen yang mengatakan lapangan kerja sulit didapat juga terpantau naik tipis.

Perbedaan antara keduanya – ukuran yang diikuti oleh para ekonom untuk mengukur pasar kerja – juga turun ke titik terendah dalam lebih dari tiga tahun.

“Sedikit perbaikan dalam kepercayaan dibayangi oleh memburuknya pasar tenaga kerja selama dua bulan berturut-turut. Kami pikir faktor terakhir akan lebih penting bagi The Fed,” kata Ekonom Bloomberg, Eliza Winger.

Para bankir bank sentral dan ekonom memantau dengan cermat perkembangan pasar tenaga kerja setelah Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya tidak mencari atau menyambut baik pelonggaran lebih lanjut. Powell mengakui bahwa risiko penurunan lapangan kerja telah meningkat, sementara risiko inflasi semakin berkurang.

Adapun, batas waktu survei indeks ini adalah pada 21 Agustus, sebelum Powell mengatakan pekan lalu bahwa waktunya telah tiba untuk menurunkan suku bunga.

Namun semakin banyak responden yang sudah mengantisipasi pemotongan tersebut. Laporan tersebut menunjukkan 31,5% responden memperkirakan suku bunga yang lebih rendah di tahun mendatang, yang merupakan penurunan terbesar sejak April 2020. Konsumen juga mengurangi ekspektasi inflasi.

Konsumen juga kurang optimis terhadap pasar saham, kemungkinan mencerminkan volatilitas pada awal Agustus, kata Peterson. Laporan ketenagakerjaan yang mengecewakan pada saat itu memicu aksi jual saham global senilai $6,4 triliun, namun pasar telah pulih.

Laporan tersebut menunjukkan rencana pembelian menurun dibandingkan bulan sebelumnya untuk mobil dan peralatan utama. Niat membeli rumah juga masih lemah karena tingginya harga dan biaya pinjaman.

Saham berfluktuasi mendekati level tertinggi sepanjang masa pada hari Selasa, dengan para pedagang menunggu hasil Nvidia Corp., sementara imbal hasil obligasi as atau US Treasury tenor 10-tahun naik.

Bisnis.com, JAKARTA — Satu per satu mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian menginjakkan kakinya di Gedung AA Maramis pada Selasa (27/8/2024) pagi. Atas undangan Kemenko Perekonomian, para begawan ekonomi itu berkumpul untuk membahas nasib kelas menengah dan bagaimana menyiapkannya untuk menjadi amunisi mencapai Indonesia Emas 2045.

Pada pagi itu, dalam rangka HUT ke-58 Kemenko Perekonomian, instansi tersebut menggelar Dialog Ekonomi dengan tema Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045.

Senyum dan sapa menyeruak saat para mantan petinggi negeri tiba untuk berbagi pandangannya soal perekonomian ke depan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku tuan rumah menyambut mereka.

Terdapat lima mantan menko yang hadir, yakni Menko Perekonomian periode 2001—2004 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menko Perekonomian periode 2004—2005 Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian periode Mei—Oktober 2014 Chairul Tanjung, Menko Perekonomian Sementara periode Mei—Agustus 2008 Sri Mulyani Indrawati, dan Menko Perekonomian periode 2015—2019 Darmin Nasution.

Ketika semua telah berkumpul di ruangan dan berbincang, rupanya pertemuan itu dinyatakan tertutup. Awak media yang meliput pun harus menunggu di luar ruangan hingga acara usai.

Dalam keterangan resmi Kemenko Perekonomian, terungkap bahwa Airlangga menjelaskan kelas menengah dan kelompok aspiring middle class mewakili 64% populasi Indonesia, yakni mencapai 167,7 juta orang. Jumlah besar itu membuat posisi kelas menengah sangat vital dalam mendorong perekonomian Tanah Air.

"Kelas menengah Indonesia menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, karena konsumsi kelompok ini tumbuh sekitar 12% setiap tahun sejak 2002, dan mewakili hampir setengah dari total konsumsi rumah tangga nasional," ujar Airlangga, Selasa (27/8/2024).

Airlangga memaparkan bahwa karakteristik utama kelas menengah di Indonesia mencakup pola konsumsi beragam, dengan pengeluaran terbesar dialokasikan untuk makanan, diikuti oleh perumahan, kendaraan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan.

Berdasarkan karakteristik pekerjaan, sebagian besar pekerja kelas menengah memiliki pekerjaan formal, dan lainnya menjalankan bisnis produktif atau menjadi wirausaha.

Terkait pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, kelas menengah berperan menumbuhkan kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja, mendongkrak human capital dan tingkat tabungan.
"Menjaga ketahanan kelas menengah menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga pertumbuhan kelas menengah sangat penting untuk dilakukan pemerintah," ujar Airlangga.

Kelas menengah juga dinilai berperan krusial dalam menjaga demokrasi terkait stabilitas sosial, seperti mendorong investasi terutama pada kualitas produksi yang lebih baik, mendorong perubahan sosial dan kebijakan terkait semisal anti korupsi, demokrasi, pelayanan publik, serta pengentasan kemiskinan.

Perbesar

Setelah acara selesai, Airlangga hanya mengungkap beberapa poin yang menjadi pembahasan para begawan ekonomi itu. Salah satunya adalah pemerintah telah memberikan dukungan bagi kelas menengah melalui sejumlah kebijakan, seperti program perlindungan sosial, insentif pajak, Kartu Prakerja, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta subsidi dan kompensasi energi.

Kebijakan itu dinilai dapat mencegah penurunan kelas menengah ke kelompok rentan serta memastikan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun demikian, Airlangga dan para mantan menko tidak menjabarkan lebih lanjut dinamika diskusi yang terjadi antara para pemimpin lintas generasi tersebut.

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian kepada kelompok penduduk kelas menengah dan aspiring middle class atau kelompok miskin yang berhasil naik kelas namun masih rentan miskin.

"Kita kan khawatir pada 2023 ke 2024 ini kan proporsi kelas menengah dan aspiring middle class mulai agak turun sedikit kan. Kita ingin mendorong meningkatkan kembali," jelas Susiwijono, Selasa (27/8/2024).

Dia mengakui, kelas menengah merupakan pendorong utama perekonomian Indonesia. Menurutnya, pertumbuhan jumlah kelas menengah akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Alasannya, sambung Susiwijono, karena kelas menengah sangat berkontribusi kepada penerima pajak. Jika kelas menengah bertambah maka basis pajak juga semakin tinggi.

"Kelas menengah ingin kita tingkatkan lagi jumlahnya karena share-nya ke ekonomi yang sangat besar," jelas Susi.

Insentif PPN 100% Ditawarkan sebagai Solusi

Pemerintah memutuskan memberikan dua insentif pembiayaan perumahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kelas menengah.

Pertama, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah di bawah Rp5 miliar serta dengan batasan pemberian insensif sebesar Rp2 miliar.

Kedua, pemerintah menambah unit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari yang semula 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

"Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September [hingga 31 Desember 2024], diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multiplier-nya [efek bergandanya] tinggi," ujar Airlangga.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengaku belum tahu pasti berapa besaran anggaran yang digelontorkan untuk biayai kebijakan PPN DTP 100% dan penambahan unit FLPP tersebut. Dia hanya menegaskan, pemerintah ingin insentif tersebut dimanfaatkan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat.

"Kalau makin banyak rumah yang ditransaksikan, laku, itu berarti kegiatan ekonominya berputar. Jadi kita ingin malah itu dipakai sebanyak-banyaknya karena seperti yang dikatakan Pak Menko tadi, yang namanya perumahan itu multiplier-nya salah satu yang paling tinggi," ujar Suahasil pada kesempatan yang sama.

Kelas Menengah Turun Kasta

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional optimistis bahwa strategi menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional ke level 6% hingga 7% bisa mendukung program pemerintah mengejar target Indonesia Emas 2045.

Deputi Bidang Ekonomi KKP/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan target ini realistis sekaligus optimistis untuk menjadikan Indonesia keluar dari middle income trap.

"2045 kita nanti akan keluar dari middle income trap, kita harus bisa tumbuh 6%—7% rata-per tahun. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2025—2045, supaya bisa mencapai 6%—7% salah satu syaratnya adalah kita harus mempertebal kelas menengah," ujarnya usai agenda Dialog Ekonomi, Selasa (27/8/2024).

Dia menyebut saat ini kelas menengah berada pada level 17%. Nanti secara bertahap akan dinaikkan hingga di atas 20% sampai akhir 5 tahun ke depan. Lebih jauh, dirinya memproyeksikan middle class pada 2045 dapat mencapai 80%.

"Kita balik ya. Jadi, proporsi kelas menengah tahun 2045 juga diharapkan mencapai 80%," ujar Amalia.

Sementara itu, laporan terbaru Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan bahwa lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah Indonesia turun kasta sejak 2018.

Dalam laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan III/2024, LPEM UI mengategorikan kelas menengah sebagai penduduk yang memiliki peluang kurang dari 10% menjadi miskin atau rentan di masa depan berdasarkan konsumsinya saat ini—sesuai kategori Bank Dunia.

Berdasarkan definisi tersebut, LPEM FEB UI mengalkulasikan jumlah kelas menengah di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan tingkat kabupaten/kota.

Hasilnya, jumlah kelas menengah sempat meningkat cukup tajam dari 2014 hingga 2018: dari 39 juta (15,6% jumlah penduduk) menjadi 60 juta jiwa (23% jumlah penduduk). Meski demikian, setelah 2018 yang terjadi malah sebaliknya

"Sejak saat itu, penduduk kelas menengah mengalami penurunan hingga lebih dari 8,5 juta jiwa. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa [pada 2023] dengan proporsi populasi sekitar 18,8%," tertulis dalam laporan LPEM FEB UI, dikutip pada Rabu (28/8/2024).

Masalahnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan jika Indonesia ingin mencapai status negara berpenghasilan tinggi maka jumlah kelas menengah harus ditingkatkan menjadi 70% dari populasi Indonesia pada 2045 alias Indonesia Emas.

Sejalan, LPEM UI juga mencatat bahwa daya beli kelas menengah terus tergerus sejak 2018. Pada 2018, porsi konsumsi kelas menengah mencapai 41,9% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Sejak saat itu, tren terjadi penurunan. Pada 2023, total konsumsi kelas menengah hanya mencapai 36,8% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Bisnis.com, YOGYAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa enam kepala negara Afrika akan menghadiri penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) Ke-2 di Bali pada 1-3 September 2024.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury saat melapor dalam Rapat Terbatas terkait Penanganan Mpox dan Persiapan Penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) di Kantor Presiden, Selasa (27/8/2024).

Selain itu, ada enam negara Afrika lainnya yang mengindikasikan kehadiran mereka di IAF.

“Sampai saat ini sudah ada 6 kepala negara yang konfirmasi hadir dan sudah ada 6 negara lain yang indikasikan kehadiran mereka diperkirakan ada 10—12 kepala negara hadir, ada 11 menteri menteri negara Afrika akan hadir,” jelasnya kepada wartawan.

Dia memerinci bahwa negara Afrika yang sudah terkonfirmasi hadir adalah Zimbabwe, Uganda, Ghana, Liberia, Iswantini, dan juga Zanzibar yang mewakili Tanzania.

Pahala mengatakan gelaran IAF dan diperkirakan akan dihadiri oleh 1500 peserta dari berbagai negara, bukan hanya dari Afrika.

Di sisi lain, Pahala menjelaskan bahwa nantinya kegiatan IAF bakal menjadi forum multi stakeholder yang bukan hanya melibatkan dari para kepala negara dan menteri tetapi juga melibatkan sektor lainnya yaitu swasta dan BUMN.

Dia mengatakan bahwa target dari pemerintah mengaku bahwa terdapat perjanjian kerja sama ekonomi yang ditaksir akan mencapai Rp58 triliun.

“Kami harap bisa ditandatangani berbagai perjanjian kerja sama ekonomi diperkirakan mencapai Rp58 triliun,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa terdapat empat sektor yang akan difokuskan dalam forum tersebut, termasuk di bidang energi. Mengingat 10% cadangan energi dunia keberadaannya berada di Afrika.

Kekayaan energi itu, kata Pahala, turut menyokong beberapa negara besar seperti China yang mengonsumsi energi yang berasal dari Afrika, termasuk Indonesia yang hingga 20—25% melakukan import crude oil atau minyak mentah yang berasal dari Afrika khususnya Nigeria.

Selain Energi, Pahala memerinci sektor lainnya adalah ketahanan pangan baik itu produksi pangan dan juga edible oil ke Afrika. Pasalnya, pemerintah berharap mampu mengembangankan ketahanan pangan. Mengingat beberapa negara dari Afrika Utara memiliki cadangan besar untuk fosfat yang diperuntukan untuk bahan baku pupuk NPK.

Selanjutnya, dia menyebut sektor kesehatan juga akan menjadi pembahasan, sebab Indonesia Indonesia sudah mengekspor kurang lebih 1 miliar dosis vaksin dari negara Afrika. Harapannya, kerja sama ini juga membuka kesempatan untuk diversifikasi produk ekspor khususnya di sektor kesehatan.

Terakhir, Pahala mengatakan bahwa di sektor pertambangan, pemerintah berharap bisa membuka hubungan sentra produksi bahan bahan mengenai kendaraan listrik ataupun baterai. Apalagi sebagian bahan mineral untuk baterai itu keberadaannya cukup besar di Afrika seperti cobalt lithium graphite.

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berpotensi mencapai kisaran 4,8% hingga 5,6% dengan titik tengah pada level 5,2%.

Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah, Selasa (27/8/2024).

“Pertumbuhan ekonomi kami perkirakan pada 2025 kisarannya 4,8% hingga 5,6%, dengan titik tengahnya di 5,2%,” katanya.

Perry mengatakan, terdapat tiga faktor yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang lebih tinggi dibandingkan tahun ini.

Pertama, yaitu kinerja ekspor yang menurut dia masih dapat diandalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi meski kontribusinya diperkirakan lebih kecil dibandingkan periode 2024.

Pelemahan ekspor kata Perry sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan melambat, hanya tumbuh sebesar 2,8% pada 2025, dari pertumbuhan tahun ini yang diperkirakan sebesar 3,2%.

Dia merincikan, pertumbuhan yang melambat terutama disebabkan oleh perekonomian di negara maju, terutama di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Sementara itu, Indonesia memiliki peluang peningkatan ekspor ke India yang perekonomiannya diperkirakan lebih baik pada 2025.

Faktor kedua, Perry mengatakan, pertumbuhan ekonomi domestik juga akan ditopang oleh investasi, khususnya penanaman modal asing. Dia menekankan, untuk menggenjot kinerja investasi, pemerintah perlu memastikan iklim usaha dan produktivitas dalam negeri yang lebih baik.

Selain itu, keberlanjutan hilirisasi tidak hanya berfokus pada sektor terkait minerba, tetapi perlu diperluas ke sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Faktor ketiga, Perry mengatakan, perekonomian domestik masih akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Akan tetapi, alih-alih hanya mengandalkan bansos untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, menurutnya pemerintah perlu memastikan adanya penciptaan lapangan kerja yang lebih besar, dengan memprioritaskan investasi pada sektor padat karya.

Bisnis.com, JAKARTA — Insentif berupa pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang baru saja disahkan oleh Presiden Joko Widodo dinilai dapat menjadi daya tarik yang lebih besar bagi kalangan investor.

Stimulus yang dimaksud tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29/2024 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menilai bahwa daya tarik investasi tidak lepas dari sejumlah ketentuan yang tercantum, seperti izin Hak Guna Bangunan (HGB) hingga 80 tahun dalam satu siklus bagi setiap investor yang berencana menanamkan modal di IKN.

"Meskipun terdapat terobosan bauran kebijakan, kami melihat masih ada peluang untuk melakukan peningkatan lebih lanjut. Terutama, dalam hal penyederhanaan prosedur birokrasi yang dapat semakin mempercepat dan memudahkan proses bagi para investor," kata Arsjad kepada Bisnis baru-baru ini.

Selain HGB, tambahnya, pemerintah juga menawarkan insentif tambahan berupa pembebasan pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM). Dengan kepastian HGB dan insentif pajak, IKN dinilai menjadi lebih kompetitif dibandingkan lokasi investasi lainnya.

Demi memastikan regulasi benar-benar mampu menggaet investor jangka panjang, Arsjad menyebut insentif yang diberikan perlu disokong dengan infrastruktur yang memadai serta stabilitas kebijakan.

"Dunia usaha menilai pentingnya pemerataan infrastruktur dasar dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan sektor swasta," jelasnya.

Kolaborasi yang lebih erat dan sinergis diperlukan guna memastikan kebijakan yang ada benar-benar feasible dan dapat diimplementasikan, sambung Arsjad.

Sementara itu, pelibatan sektor swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek bakal memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pasar dan lebih responsif terhadap dinamika ekonomi.

Sejauh ini, Kadin Indonesia melihat peningkatan minat pengusaha untuk berinvestasi di IKN. Sepanjang 2023, investasi di IKN Nusantara tembus Rp41,4 triliun, dan sampai Agustus 2025 meningkat menjadi Rp56,2 triliun.

"Tentunya peluang investasi juga masih terbuka lebar untuk para calon investor," ujarnya.

Adapun, groundbreaking oleh sebanyak 45 investor di IKN dinilai sebagai indikasi nyata atas kepercayaan dunia usaha terhadap potensi besar dari proyek tersebut.

Dari perspektif dunia usaha, sambungnya, pendekatan yang terstruktur dan berfokus pada prioritas sangat krusial.

"Dengan strategi ini, ada keyakinan pembangunan IKN tidak hanya dapat dipercepat, tetapi juga dapat mengantarkan kota ini menjadi pusat modern yang siap menampung ASN dalam waktu yang lebih singkat dari yang diperkirakan," kata Arsjad.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut adanya potensi propana (C3) dan butana (C4) hingga 1 juta ton per tahun dari lapangan migas tanah air.

Adapun, propana (C3) dan butana (C4) merupakan bahan baku gas khusus untuk liquefied petroleum gas (LPG).

“Kita mendorong karena memang ada potensi untuk bisa kita mendapatkan tambahan produksi dari lapangan-lapangan kita kira-kira sekitar 900 ribu sampai 1 juta ton per tahun ya dari situ,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat ditemui di komplek Parlemen Senayan, Selasa (27/8/2024).

Tjip sapaan akrab Dwi menyampaikan, adanya potensi ini dibarengi dengan tantangan perekonimian terkait dengan harga jualnya.

Maka dari itu, SKK Migas sedang berkoordinasi dengan pihak PT Pertamina (Persero) agar dapat membeli C3 dan C4 dengan harga yang masuk dengan nilai keekonomian.

Tak sampai situ, Tjip menuturkan, saat ini pihaknya terus mengembangkan lapangan migas agar dapat menggali lebih banyak potensi propana dan butana.

“Ya betul jadi nanti kita pengembangan untuk POD-POD itu sudah harus kita integrasikan dengan pengembangan LPG untuk rich gas kalau yang gak rich gas kan gak bisa,” ucapnya.

Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pihaknya juga sedang dalam rencana untuk membangun industri LPG di Indonesia.

Saat ini, Bahlil menyebut bahwa sudah ada koordinasi dengan SKK Migas dan Pertamina untuk mencari bahan baku C3 dan C4 [propana dan butana].

“Memang problemnya adalah bahan baku tentang C3 dan C4, tapi kita lagi koordinasikan dengan SKK dan Pertamina nantinya untuk kita memikirkan langkah ini,” ujar Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan mereka di tahun 2023.

Predikat WDP ini merupakan sebuah penurunan yang didapatkan oleh Kementerian ESDM setelah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam 7 tahun terakhir.

“Kementerian ESDM ini dalam kurung waktu 7 tahun berturut-turut, itu mendapatkan predikat WTP. Namun, dalam proses perjalannya, pada tahun 2023, itu terjadi penurunan dari WTP ke WDP,” kata Menteri ESDM, Bahlil Lahadahlia saat rapat dengar pendapat dengan DPR, Senin (26/7/2024).

Bahlil menuturkan, turunnya predikat yang didapatkan laporan keuangan Kementerian ESDM tahun 2023 dikarenakan adanya temuan BPK yang signifikan.

Ketua Umum Golkar itu menyampaikan temuan tersebut mencakup dengan domestic market obligation atau DMO dan dua beberapa temuan lainnya.

“Hal ini dikarenakan adanya temuan yang signifikan terkait dengan domestic market obligation, denda smelter dan PNBP, yang nanti akan kami jelaskan lebih lanjut,” ujarnya.

Adapun untuk masalah DMO, dalam temuan BPK diketahui Kementerian ESDM belum mengusahakan perolehan potensi pendapatan negara dari denda DMO sehingga negara kehilangan potensi pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Kedua, adanya potensi pendapatan PNBP dari denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam (smelter) sebesar US$129,5 juta yang belum ditagihkan.

Ketiga, adanya kelemahan pada proses perhitungan dan penetapan royalti serta penjualan hasil ta,bang pada aplikasi ePNBP versi 2.