Bisnis.com, JAKARTA - Emiten maskapai penerbangan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) mencatatkan pembengkakan biaya avtur atau bahan bakar, serta beberapa biaya lainnya sehingga membuat beban usaha membengkak. Alhasil, CMPP mencatatkan rugi bersih hingga Rp1,29 triliun.

Head of Indonesia Affairs and Policy AirAsia Indonesia Eddy Krismeidi Soemawilaga mengatakan, biaya penerbangan saat ini tergolong mahal.Banyak komponen biaya ini yang berada di berbagai kementerian, antara lain Kementerian ESDM terkait bahan bakar, Kementerian Keuangan soal pajak dan bea, serta Kementerian Perdagangan dan Perindustrian untuk suku cadang.

“[Biaya] avtur atau bahan bakar merupakan komponen yang cukup besar dari struktur biaya penerbangan dengan kisaran 35%-40%,” kata Eddy kepada Bisnis, Kamis (8/8/2024).

Mengutip laporan keuangan yang dipublikasikan, sepanjang semester I/2024, CMPP membukukan beban usaha mencapai Rp4,46 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan periode semester I/2024 sebesar Rp3,30 triliun.

Beban tersebut membengkak lantaran pos bahan bakar ikut naik menjadi Rp1,77 triliun dari sebelumnya Rp1,39 triliun. Kemudian, perbaikan dan pemeliharaan tercatat Rp770 miliar, pelayanan pesawat Rp493,34 miliar, dan lain-lain.

Kemudian, beban keuangan juga ikut membengkak menjadi Rp215,24 miliar dibandingkan dengan semester I/2023 sebesar Rp169,24 miliar.

Sementara itu, CMPP membukukan pendapatan usaha sebesar Rp3,78 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan semester I/2023 sebesar Rp3,04 triliun.

Dengan pembengkakan beban usaha serta rugi kurs Rp393,05 miliar, alhasil rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp1,29 triliun. Padahal pada periode yang sama tahun lalu CMPP hanya mencatatkan rugi sekitar Rp174,80 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap tak hanya industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, hingga keramik yang membutuhkan perlindungan. Industri plastik juga kini dalam ancaman penurunan kinerja.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, selain dari tujuh komoditas yang tengah digodok regulasi pengamanan dari serbuan barang impor, khususnya barang jadi atau produk hilir, pihaknya menilai pengamanan terhadap produk plastik impor juga diperlukan.

"Ada ya kita lihat kemarin plastik, plastik bukan dumping, tetapi ini soal perlu dilartaskan [larangan terbatas] atau pembatasan restriksi," kata Febri saat ditemui di Kantor Kemenperin, Rabu (7/8/2024).

Sejumlah komponen dalam industri plastik terancam lantaran tidak lagi dikenakan komponen (larangan dan pembatasan) yang lengkap. Terlebih, jumlah restriksi atau pembatasan perdagangan yang minim di Indonesia.

"Jumlah restriksi Indonesia itu sedikit dibandingkan dengan Amerika, China. Kalau kita ekspor hasil manufaktur ke China itu ada lebih dari 3.000 jenis restriksi, ke Amerika juga begitu. Kita baru ada 100-an," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah tengah merancang aturan yang dapat membatasi laju importasi produk hilir guna menjaga daya saing produk lokal.

Namun, saat ini, pihaknya baru akan mengamankan tujuh sektor, seperti tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki.

"Kita lihat bahwa tujuh sektor ini yang kemarin direlaksasi dalam Permendag 8/2024, kemudian kita berharap tujuh sektor ini jadi game changer untuk meningkatkan kinerja industri yang ditunjukkan oleh IKI [Indeks Kepercayaan Industri], PMI [Purchasing Managers' Index]," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menilai industri hilir harus mampu memproduksi dengan harga yang lebih murah untuk bersaing dengan produk jadi plastik impor.

Aphindo menilai kunci untuk bisa memproduksi produk jadi yang bedaya saing tinggi adalah bahan baku plastik di dalam negeri harus lebih murah dibandingkan dengan harga BBP di negara pesaing.

Sekjend Aphindo Henry Chevalier mengatakan, pemerintah tidak perlu lagi memberikan proteksi karena hanya akan berdampak pada mahalnya bahan baku plastik di dalam negeri.

"Dengan perlindungan terhadap produk jadi, khususnya dalam hal ini adalah produk jadi plastik, maka secara otomatis akan meningkatkan utilisasi industri hilir plastik," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan terpantau mengalami tren kenaikan harga hari ini, Kamis (8/8/2024). Kenaikan harga terjadi pada komoditas seperti beras, bawang putih, cabai rawit hingga telur.

Menyitir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata harga beras premium hari ini, Kamis 8 Agustus 2024 pukul 08.50 WIB terpantau di level Rp15.780 per kilogram atau naik 1,61%. Selain itu, harga beras medium juga naik 0,74% menjadi Rp13.690 per kilogram.

Adapun, rata-rata harga beras premium masih di dalam rentang harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan yaitu sekitar Rp14.900 - Rp15.800 per kilogram. Sementara harga beras medium rata-rata sudah di atas HET yang ditetapkan yaitu sekitar Rp12.500 - Rp13.500 per kilogram.

Selain itu, harga beras stabilisasi pasokan dan harga (SPHP) Bulog rata-rata hari ini naik 0,24% menjadi ke level Rp12.610 per kilogram. Harga beras SPHP Bulog telah berada di atas HET yang ditetapkan yaitu Rp12.500 per kilogram.

Harga bawang-bawangan juga kompak naik. Rata-rata harga bawang merah hari ini naik 5,99% menjadi Rp27.940 per kilogram dan bawang putih harganya naik 2,63% menjadi Rp40.900 per kilogram.

Harga cabai merah keriting terpantau naik 2,89% menjadi Rp46.000 per kilogram. Begitupun harga cabai rawit merah naik 0,8% ke level Rp70.510 per kilogram.

Selain itu, komoditas pangan sumber protein hewani seperti daging sapi, daging ayam dan telur turut mengalami kenaikan harga. Rata-rata harga daging sapi naik 0,89% menjadi Rp136.060 per kilogram, harga daging ayam ras naik 1,6% ke level arp35.580 per kilogram dan harga telur ayam naik 2,22% menjadi Rp29.520 per kilogram.

Adapun, rata-rata harga gula pasir dan minyak goreng kemasan sederhana mengalami tren kenaikan. Rata-rata harga gula pasir hari ini naik 1,51% menjadi Rp18.170 per kilogram dan minyak goreng kemasan sederhana naik 1,61% ke level Rp18.290 per liter.

Kemudian, harga jagung pakan di tingkat peternak juga naik 1,93% menjadi Rp5.820 per kilogram. Adapun, harga biji kedelai impor juga naik 1,5% ke level Rp12.150 per kilogram dan tepung terigu kemasan naik 1,81% menjadi Rp13.520 per kilogram.

Sementara, komoditas pangan yang terpantau mengalami tren penurunan harga yaitu tepung terigu curah dan minyak goreng curah.

Rata-rata harga tepung terigu curah turun tipis 0,19% ke level Rp10.240 per kilogram dan minyak goreng curah melandai 0,06% menjadi arp16.050 per liter.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mulai memberlakukan pembebasan bea masuk atas peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 32/2024 yang diteken pada 20 Mei 2024, dan berlaku per 4 Agustus 2024.

"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis Sri Mulyani dalam beleid tersebut, dikutip Kamis (8/8/2024).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi badan usaha melalui penyederhanaan proses bisnis dalam kegiatan importasi peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Terdapat beberapa pokok perubahan yang harus diketahui oleh importir, antara lain objek dan subjek penerima fasilitas, adanya pihak ketiga, dan syarat permohonan penerbitan fasilitas.

Objek penerima fasilitas meliputi peralatan, yaitu instalasi, mesin dan permesinan, serta perlengkapan dan bagiannya untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah; dan bahan, yaitu semua bahan fisika, bahan biologi dan/atau bahan kimia habis pakai untuk pemantauan, pemrosesan, dan/atau pemanfaatan limbah.

"Sementara subjek penerima fasilitas merupakan badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Nirwala.

Adapun, badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang proses produksinya menimbulkan limbah, seperti manufaktur, kegiatan usahanya menimbulkan limbah, seperti rumah sakit atau laboratorium, atau khusus mengusahakan pengolahan limbah.

Nirwala juga menyampaikan bahwa impor peralatan dan/atau bahan dari luar daerah pabean maupun melalui tempat penimbunan berikat (TPB), kawasan bebas, dan kawasan ekonomi khusus, dapat dilakukan oleh pihak ketiga.

Syaratnya, dalam hal badan usaha tidak dapat melakukan importasi langsung yang dibuktikan dengan perjanjian atau kontrak kerja sama pengadaan peralatan dan/atau bahan.

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk, badan usaha maupun pihak ketiga wajib membuat permohonan yang dilampiri rekomendasi dari pejabat paling rendah setingkat pimpinan tinggi pratama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Syarat permohonan pembebasan bea masuk tersebut dapat disimak langsung ke PMK nomor 32 tahun 2024 yang dapat diakses melalui tautan berikut:

https://bit.ly/PMK32Tahun2024.

Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, importir dapat menghubungi contact center Bravo Bea Cukai pada 1500225 atau Kantor Bea Cukai terdekat di wilayahnya.

"Pembebasan bea masuk merupakan upaya Bea Cukai dalam mendukung upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan menjaga kelestarian alam, diharapkan fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh badan usaha di Indonesia," ujar Nirwala.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten Maskapai Penerbangan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) buka suara terkait usulan Kementerian Perhubungan mengenai subsidi avtur serta beberapa subsidi lainnya guna menurunkan harga tiket pesawat.

Head of Indonesia Affairs and Policy AirAsia Indonesia Eddy Krismeidi Soemawilaga mengatakan pihaknya mendukung rencana pembentukan satgas dengan harapan dapat menurunkan struktur biaya penerbangan di Indonesia.

“Banyak komponen biaya ini berada di berbagai kementerian antara lain ESDM terkait bahan bakar, Kementerian Keuangan soal pajak dan bea, serta Kementerian Perdagangan dan Perindustrian untuk suku cadang,” kata Eddy kepada Bisnis, Kamis (8/8/2024).

Lebih lanjut, Eddy mengatakan pihaknya mendukung usulan subsidi avtur karena karena bahan bakar merupakan komponen yang cukup besar dari struktur biaya penerbangan dengan kisaran 35%-40%.

Pembelian avtur sendiri untuk penerbangan di dan dari Indonesia hanya tersedia dari Pertamina. Harga yang dibanderol adalah harga yang sesuai dengan yang diterbitkan.

“Kita membayar sesuai dengan pembelian [bukan kontrak]. Bulan Agustus 2024, harga avtur per liter di Cengkareng adalah Rp14.157,” kata Eddy.

Seperti yang diketahui, Hasil kajian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara membenarkan usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahwa perlunya sistem multi provider avtur untuk mengatasi harga tiket pesawat yang mahal.

Kepala BKT Robby Kurniawan mengatakan, dengan adanya multi-provider avtur dapat mencegah praktik monopoli sehingga diharapkan tercipta harga avtur yang kompetitif.

"Terkait dengan hal ini Kemenhub telah menulis surat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi [Luhut Binsar Pandjaitan] berisi saran dan pertimbangan tentang multi provider BBM penerbangan," ujar Robby dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (3/8/2024).

Selain multi provider, kajian BKT juga mengusulkan agar dihapuskan konstanta dalam formula perhitungan harga avtur.

Bisnis.com, JAKARTA - Pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Setiabudi, Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa kebocoran gas pipa milik PGN di depan kantor Kementerian Kesehatan RI, Jalan HR Rasuna Said, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan disebabkan adanya proyek galian saluran air.
"Kebocoran terjadi akibat pekerjaan galian pekerjaan trotoar dan galian saluran air proyek Dinas Binamarga Pemprov DKJ, " kata Kapolsek Setiabudi Kompol Firman, dilansir dari Antara, Kamis (8/8/2024).
Firman menjelaskan, kronologi kebocoran gas pada Rabu (7/8/2024) tersebut terjadi saat MH (21), yang merupakan operator ekskavator menggali di area trotoar menggunakan ekskavator. MH sempat bertanya kepada pengawas perihal keberadaan pipa di area galian.
"Namun, ternyata pipa berada di pinggir galian. Akibatnya pipa gas terkena ekskavator dan mengakibatkan kebocoran gas," jelas Firman.
Kemudian, pada pukul 17.00 WIB, tim Polsek Setiabudi tiba di lokasi kebocoran gas milik PGN di depan Kantor Kementerian Kesehatan untuk membantu pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas.
"Sekitar pukul 17.09 WIB, tim Damkar tiba di TKP kebocoran gas milik PGN di depan Kantor Kementerian Kesehatan RI dengan menggunakan empat unit mobil Damkar," kata Firman.

Selanjutnya, pada pukul 17.30 WIB, pegawai dari PGN tiba di lokasi dan langsung mulai mengisolasi kebocoran gas.
​​​​
"Sekitar pukul 18.30 WIB, kebocoran gas dapat diatasi oleh pegawai PGN dengan memasang squeeze off untuk mengisolasi kebocoran gas, " katanya.
Firman menambahkan, akibat kejadian tersebut PGN mengalami kerugian gas dan kerusakan aset. Beruntung, kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka.
Sebelumnya, sebuah video viral diunggah di media sosial oleh akun @jakarta.terkini, dalam video tersebut terlihat mobil pemadam kebakaran sedang menuju ke lokasi kebocoran gas.
"Terjadi kebocoran pada pipa gas di depan Kementerian Kesehatan Jl. Rasuna Said dari traffic light Kuningan yang mengarah Kemenkes untuk sementara dialihkan saat ini sedang dilakukan penanganan oleh petugas Damkar, " tulis akun tersebut.

Kondisi tersebut pun menyebabkan kemacetan parah, terlebih karena bertepatan dengan berakhirnya jam kerja perkantoran.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi IKN. Dalam beleid tersebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) didapuk sebagai anggota Satgas.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menjelaskan pembentukan Satgas tersebut diharapkan dapat mendorong investasi IKN mencapai target Rp100 triliun sepanjang 2024.

"Sekarang dibawahi langsung di Menteri Investasi, semangatnya untuk mempercepat realisasi investasi dari potensi LoI [letter of intent/surat minat investasi] yang terbentuk itu harus dikonkretkan menjadi realisasi investasi," tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (7/8/2024).

Endra menjelaskan, saat ini komitmen investasi yang telah dikantongi Otorita Ibu Kota Nusantara sudah banyak. Bahkan, komitmen investasi dari badan usaha yang telah siap masuk ke IKN dilaporkan telah mencapai 60 perusahaan.

Sejalan dengan hal itu, Endra optimistis target investasi IKN tembus Rp100 triliun sepanjang 2024 dapat terealisasi.

"Yang serius masuk ke tahap investasi itu sudah ada hampir 60-an [investor], artinya yang berpotensi berinvestasi ya kalau 1 investor [komitmen] Rp2 triliun saja lewat itu [targetnya]," pungkas Endra.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi resmi membentuk Satuan Tugas alias Satgas Percepatan Investasi di IKN lewat Keppres No.25/2024 pada Senin (5/8/2024).

Adapun, jika mengacu kepada beleid tersebut, Satgas tersebut akan dinahkodai oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sudah melalukan kordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melalukan sosialisasi terkait revisi aturan mengenai mekanisme baru untuk skema gross split.

Adapun, Kementerian ESDM tengah membenahi beberapa kebijakan sektor hulu migas dalam rangka menciptakan daya tarik bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

“itu kan Permen, dari tim SKK itu sudah koordinasi dengan Direktur Hulu untuk segera kita melakukan sosialisasi terkait dengan skema gross splitnya,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro di Gedung SKK Migas, Rabu (7/8/2024).

Meski begitu, Hudi mengatakan bahwa sosialiasai mekanisme baru dari gross split ini masih menunggu dikeluarkannya aturan baru tentang skema tersebut.

Maka dari itu, pihaknya baru melakukan kordinasi saja dengan Kementerian ESDM untuk sosialisasi mekanisme gross split yang baru.

“Karena ini Permennya keluar dari Kementerian, semestinya yanh melakukan sosialisasi harus dari Ditjen Migas,” ucapnya.

Lebih lanjut, Hudi menjelaskan, adanya gross split merupakan cara untuk terus meningkatkan iklim investasi di dalam negeri.

“Jadi gini, ini kan salah satu upaya untuk terus meningkatkan iklim investasi di kita,” ujar Hudi.

Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah membenahi beberapa kebijakan sektor hulu migas dalam rangka menciptakan daya tarik bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Salah satunya melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen ESDM) aturan minyak dan gas (migas) terkait pajak dan mekanisme baru untuk skema Gross Split.

"Sehingga kita sedang perbaiki PP Nomor 27 Tahun 2017 dan PP Nomor 53 Tahun 2017. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan," kata Arifin di Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jumat (2/8/2024).

Arifin mengatakan, penyesuaian kebijakan ini dilakukan agar industri migas dapat lebih tertarik bagi Kontraktor Kontrakt Kerja Sama (KKKS).Sebab, banyak KKKS lari ke tempat lain seperti Guyana dan Mozambik karena skema yang simple, yaitu tax dan royalti saja.

"Nah kemudian juga apa yang kita lakukan kebijakan agar migas bisa lebih menarik. Ada Indirect Tax, PPN, PDB dan Bea Masuk. Kita sedang memperbaiki PP 27 dan PP 53. PP 53 sepertinya sudah selesai," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sudah melalukan kordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melalukan sosialisasi terkait revisi aturan mengenai mekanisme baru untuk skema gross split.

Adapun, Kementerian ESDM tengah membenahi beberapa kebijakan sektor hulu migas dalam rangka menciptakan daya tarik bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

“itu kan Permen, dari tim SKK itu sudah koordinasi dengan Direktur Hulu untuk segera kita melakukan sosialisasi terkait dengan skema gross splitnya,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro di Gedung SKK Migas, Rabu (7/8/2024).

Meski begitu, Hudi mengatakan bahwa sosialiasai mekanisme baru dari gross split ini masih menunggu dikeluarkannya aturan baru tentang skema tersebut.

Maka dari itu, pihaknya baru melakukan kordinasi saja dengan Kementerian ESDM untuk sosialisasi mekanisme gross split yang baru.

“Karena ini Permennya keluar dari Kementerian, semestinya yanh melakukan sosialisasi harus dari Ditjen Migas,” ucapnya.

Lebih lanjut, Hudi menjelaskan, adanya gross split merupakan cara untuk terus meningkatkan iklim investasi di dalam negeri.

“Jadi gini, ini kan salah satu upaya untuk terus meningkatkan iklim investasi di kita,” ujar Hudi.

Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah membenahi beberapa kebijakan sektor hulu migas dalam rangka menciptakan daya tarik bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Salah satunya melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen ESDM) aturan minyak dan gas (migas) terkait pajak dan mekanisme baru untuk skema Gross Split.

"Sehingga kita sedang perbaiki PP Nomor 27 Tahun 2017 dan PP Nomor 53 Tahun 2017. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan," kata Arifin di Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jumat (2/8/2024).

Arifin mengatakan, penyesuaian kebijakan ini dilakukan agar industri migas dapat lebih tertarik bagi Kontraktor Kontrakt Kerja Sama (KKKS).Sebab, banyak KKKS lari ke tempat lain seperti Guyana dan Mozambik karena skema yang simple, yaitu tax dan royalti saja.

"Nah kemudian juga apa yang kita lakukan kebijakan agar migas bisa lebih menarik. Ada Indirect Tax, PPN, PDB dan Bea Masuk. Kita sedang memperbaiki PP 27 dan PP 53. PP 53 sepertinya sudah selesai," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank sentral Jepang, Bank of Japan (BOJ), diperkirakan masih akan mengambil langkah untuk menaikkan suku bunga acuan ke depan.

Sebagaimana diketahui, BOJ pada pekan lalu menaikkan suku bunga acuan secara tak terduga menjadi 0,25% dari 0-0,1%.

Mengutip laporan ekonomi dan keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, kenaikan suku bunga BOJ yang diluar perkiraan tersebut juga menekan dolar Amerika Serikat (AS), sehingga mendorong penguatan yen Jepang.

“Pasar juga memprakirakan BOJ masih akan menaikkan suku bunganya sebanyak dua kali pada tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2025,” tulis BKF dalam laporannya, dikutip Rabu (7/8/2024).

BKF memandang, perkembangan pergerakan suku bunga global saat ini masih beragam. Bank sentral AS misalnya, kembali mempertahankan suku bunga Fed Fund Rate pada level 5,25-5,50% pada akhir Juli 2024, sejalan dengan ekspektasi pasar.

Chairman the Fed, Jerome Powell, menyampaikan bahwa penurunan suku bunga mungkin dilakukan pada September 2024 jika inflasi bergerak turun sesuai dengan ekspektasi.

Brasil juga mempertahankan suku bunga meski sudah dalam tren yang lebih rendah dibandingkan dengan periode 2023.

Sementara itu, Inggris pada akhirnya menurunkan suku bunga, yang telah dipertahankan sejak Agustus 2023, yaitu sebesar 25 basis poin menjadi 5,0% pada pertemuan awal Agustus 2024. Komite Bank of England (BoE) berekspektasi bahwa inflasi akan semakin melandai.

Di sisi lain, kebijakan yang restriktif dipandang akan menurunkan PDB ke bawah potensinya dan menekan pasar tenaga kerja, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih longgar saat ini.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, perubahan kebijakan bank sentral Jepang saat ini menjadi pusat kekhawatiran para investor asing, seiring dengan pelemahan pasar yang terjadi sejak awal pekan ini.

Nilai mata uang yen yang lemah mendorong pasar saham mencapai rekor tertinggi dan kembali memberi tekanan pada laju inflasi.

Gubernur BOJ Kazuo Ueda juga memberi sinyal untuk terus menaikkan suku bunga, yang memicu kenaikan tajam yen dan pergerakan liar di pasar global.

Konsultan di Grant Samuel Funds Management dan eks Fund Manager di BlackRock Inc Stephen Miller mengatakan, kebijakan yang dilakukan BOJ ini merupakan hal baru yang harus dicermati oleh pasar. Menurutnya, BOJ sangat ingin menjauh dari kebijakan suku bunga nol atau negatif yang sebelumnya terjadi selama bertahun-tahun.

"Jepang kini menjadi pusat kekhawatiran yang muncul - dalam segala hal, saham, obligasi, yen, kredit, semuanya," katanya, dikutip dari Bloomberg.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan banyaknya tukang las atau welder dalam negeri yang diambil oleh perusahaan luar negeri.

Banyaknya welder yang diambil oleh perusahaan luar negeri, membuat beberapa pekerjaan pada proyek minyak dan gas (Migas) banyak yang terbengkalai. Sehingga, tak bisa memproduksi minyak sesuai kapasitas produksi.

"Cuma memang yang sekarang agak susah terus terang saja masalah welder. Jadi ada beberapa pekerjaan kami ini ter-delay semacam proyek-proyek besar kaya Forel ada beberapa yang lain-lain, itu ternyata welder kita juga dibajak,” kata Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko dalam konferensi pers Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Gedung SKK Migas, Rabu (7/8/2024).

Rudi menuturkan, dengan diambilnya welder oleh perusahaan luar negeri, menambah daftar pekerja hulu migas yang diambil oleh kompetitor luar negeri.

Sebab, sebelum welder, beberapa enginer dalam negeri juga dibajak oleh perusahaan migas asing.

“Jadi yang dibajak yang keluar negeri bukan hanya engineer, tapi tenaga-tenaga terampil kita juga dibajak," ucap Rudi.

Adapun, demi mengurai permasalahan tersebut Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) menggelar Supply Chain & National Capacity Summit 2024 akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14-16 Agustus 2024.

Penutup dari serangkaian kegiatan SKK Migas yang sebelumnya sukses dilaksanakan di Surabaya dan Batam ini akan mengangkat tema ‘Navigating Long Term Plan Through Integrated Supply Chain for National Capacity Building’.

Sebelumnya, pada pre-event di Surabaya dan Batam, SKK Migas mempertemukan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan industri penunjang hulu migas, serta perusahaan lokal.

Di kedua event tersebut, SKK Migas membangun sinergi guna menjawab tantangan dan mencari solusi, khususnya dalam manajemen rantai suplai, memungkinkan identifikasi isu-isu kritis serta solusi yang inovatif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – Laju inflasi di dalam negeri terus mencatatkan tren yang melandai hingga Juli 2024.

Pada Juli 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia sebesar 2,13% secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya 2,51% yoy.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa meski laju inflasi melandai, pemerintah akan tetap mewaspadai berbagai risiko yang akan memberikan tekanan pada laju inflasi.

Salah satunya, gejolak harga pangan dan pasokan ke depan, terutama karena masih adanya tantangan cuaca ekstrem berupa musim kemarau yang dapat mempengaruhi stok pangan global dan produksi domestik.

“Selain itu, masih terdapat risiko imported inflation yang berasal dari dinamika harga komoditas global serta risiko pelemahan nilai tukar Rupiah yang perlu terus diawasi,” tulis BKF dalam laporannya, dikutip Rabu (7/8/2024).

BKF menjelaskan, penurunan inflasi secara tahunan pada Juli 2024 terjadi terutama akibat penurunan sebagian besar harga pangan seiring panen yang berlimpah dan kebijakan stabilisasi pasokan, serta turunnya inflasi harga diatur pemerintah.

Jika dirincikan, komponen inflasi harga bergejolak (volatile food/VF) mengalami penurunan, dari 5,96% yoy pada Juni 2024, menjadi 3,63% yoy pada Juli 2024.

“Hal ini sejalan dengan panen sayuran, buah, produk unggas, serta stok ikan yang melimpah di musim kemarau,” tulis BKF.

Komponen VF yang menahan penurunan inflasi lebih lanjut, yaitu komoditas berbagai jenis cabai yang belum masuk masa panen dan harga beras yang mulai naik akibat stok yang mulai berkurang.

Sementara itu, inflasi inti mencatatkan kenaikan tipis menjadi 1,95% yoy, dibandingkan periode Juni 2024 sebesar 1,90% yoy.

Kelompok yang menjadi penyumbang inflasi inti yaitu pendidikan, perawatan pribadi (termasuk emas), dan perumahan.

Di sisi lain, kelompok harga yang diatur pemerintah (administered price/AP) turun menjadi sebesar 1,47% yoy, dari Juni 2024 yang sebesar 1,68% yoy, terutama didorong normalisasi tarif transportasi pasca berakhirnya masa liburan sekolah.