ekBis#1

China Memberi Izin Usaha Asuransi BNP Paribas dan Prudential

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - HONG KONG. China telah menyetujui pemisahan unit asuransi yang akan didirikan oleh BNP Paribas dan Prudential Financial. Regulator pada Jumat (18/10) mengatakan ingin lebih membuka pasar asuransi terbesar kedua di dunia bagi perusahaan asing.

"China's National Financial Regulatory Administration alias Badan Regulasi Keuangan Nasional China (NFRA) telah menyetujui pembentukan usaha patungan antara BNP dan Volkswagen Financial Services," kata Li Yunze, kepala regulator di sebuah forum keuangan di Beijing.

Prudential Financial yang berbasis di AS juga telah diizinkan untuk mendirikan perusahaan manajemen aset asuransi di Beijing. "Selanjutnya, kami akan mendukung keterbukaan keuangan Beijing seperti biasa," tambah Li.

Asuransi telah menjadi salah satu sektor keuangan dengan pertumbuhan tercepat di China. Total aset asuransi di China mencapai US$ 4,2 triliun pada akhir tahun 2023, kedua terbesar setelah Amerika Serikat.

Secara terpisah, regulator sekuritas China pada forum yang sama mengatakan, pihaknya mendorong lembaga asing untuk berinvestasi dan berbisnis di negara tersebut.

Dua Modus Pengusaha Asing Caplok Pulau RI yang Diungkap KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar dua modus yang dipakai perusahaan asing dalam mencaplok pulau di Indonesia.

Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono menjelaskan modus pertama; melakukan pembangunan, baik resort atau usaha sektor pariwisata lainnya, di pulau tersebut melalui penanaman modal asing (PMA).

Modus kedua, usai resort dibangun, mereka akan mengoperasikannya dengan tenaga kerja lokal. Setelahnya; tenaga kerja lokal akan di-PHK.

Tenaga kerja itu kemudian akan digantikan oleh pekerja asing.

Modus itu terungkap usai KKP menyegel dua resort di Pulau Maratua, Berau, Kalimantan Timur karena diduga tidak memiliki dokumen izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Kedua resort itu dikelola oleh PT MID dan PT NMR, yang merupakan perusahaan asing.

"Modusnya, seperti yang dulu terjadi di Sipadan dan Ligitan, pulau tersebut dia kelola oleh PMA. Kemudian karyawannya itu orang Indonesia, WNI. Nah, lambat laun terus-terusan karyawan tersebut, yang WNI terutama, mereka satu per satu di-PHK nih," ungkap pria yang akrab disapa Ipunk itu dalam konferensi pers di KKP, Senin (23/9), melansir detikfinance.

"PHK-PHK sampai habis, diisi lah orang-orang asing tersebut. Sehingga pulau tersebut tidak ada orang Indonesia lagi. Sudah orang asing semua, diklaim lah itu menjadi milik mereka," imbuhnya.

Pung menjelaskan lebih lanjut bahwa asing punya data statistik soal pulau Indonesia. Mereka menunggu kelengahan Indonesia sebelum akhirnya mencaplok pulau tersebut.

"Nantinya yang kita tidak punya kalau kita lengah. Data statistik yang mereka punya itu sederhana, jumlah pohon berapa misalnya, terus kemudian ada batu apa, mereka punya semua itu. Bahkan, mungkin kalau dia sekarang bikin jembatan tuh berapa kayu yang dia pakai atau bambu," katanya.

Dengan data statistik itulah para perusahaan asing dapat mengakui bahwa pulau tersebut adalah milik mereka. Nihilnya dokumen perizinan dari pemerintah ataupun kehadiran warga negara asing (WNA) di pulau itu membuat pemerintah Indonesia kesulitan untuk membuktikan kepemilikannya.

Guna mencegah pencaplokan pulau terluar RI ini terjadi kembali, Pung mengatakan pihak KKP sudah bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk melakukan pengawasan. Dari sana, pihaknya dapat menerima laporan teraktual dari lapangan.

"Terkait dengan teknologi terhadap pulau-pulau kecil tersebut yang tidak ada sinyal kami punya Pokmaswas, Kelompok Masyarakat Pengawas. Di sekitaran pulau tersebut ada beberapa orang yang kita hire menjadi Pokmaswas. Mereka lah yang melaporkan kepada kami, 'pak ada pulau di sana isinya pulau asing', 'pak pulau di sana, di situ ada pembangunan resort-resort'," tegasnya.

"Kalau kita tidak hadir di sana, kalau negara tidak hadir di pulau terluar. Makanya KKP hadir di pulau terluar untuk memastikan itu masih wilayah NKRI di situ. Kalau kita tinggal diam, hanya kenangan ke depannya. Tapi kita pastikan bahwa kita menjaga pulau-pulau terluar dalam hal ini," pungkas Pung.

KKP Bongkar Modus Keji Perusahaan Asing Caplok Pulau RI

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membongkar modus yang dilakukan oleh perusahaan asing untuk mencaplok pulau di Indonesia.

Hal itu terungkap usai KKP menyegel sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut terhadap resort di pulau terluar Indonesia yang tidak berizin lengkap.

Penyegelan itu dimaksudkan untuk menjaga pulau-pulau tersebut tidak direbut perusahaan asing.

KKP baru-baru ini menyegel dua resort yang berlokasi di Pulau Maratua, Berau, Kalimantan Timur karena diduga tidak memiliki dokumen izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Kedua resort itu dikelola oleh PT MID dan PT NMR, yang merupakan perusahaan asing.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan tidak adanya izin terkait pemanfaatan ruang di pulau terluar tersebut merupakan salah satu indikasi upaya penyerobotan kepemilikan pulau di Tanah Air.

Merujuk pada kasus pencaplokan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, ia menjelaskan modus yang banyak dilakukan perusahaan asing adalah melakukan pembangunan, baik resort atau usaha sektor pariwisata lainnya, di pulau tersebut melalui penanaman modal asing (PMA).

Pria yang akrab disapa Ipunk itu menyebut awalnya pembangunan dan operasional resort menggunakan tenaga kerja dari Indonesia, terutama penduduk lokal.

Namun, pada akhirnya para pekerja tersebut diberhentikan atau di-PHK. Lambat laun, penduduk Indonesia yang menempati pulau tersebut berpindah ke tempat lain yang pada akhirnya kekurangan pekerja diganti dengan orang asing.

"Modusnya, seperti yang dulu terjadi di Sipadan dan Ligitan, pulau tersebut dia kelola oleh PMA. Kemudian karyawannya itu orang Indonesia, WNI. Nah, lambat laun terus-terusan karyawan tersebut, yang WNI terutama, mereka satu per satu di-PHK nih," kata Ipunk dalam konferensi pers di KKP, Senin (23/9), melansir detikfinance.

"PHK-PHK sampai habis, diisilah orang-orang asing tersebut. Sehingga pulau tersebut tidak ada orang Indonesia lagi. Sudah orang asing semua, diklaim lah itu menjadi milik mereka," imbuhnya.

Ipunk menjelaskan perusahaan asing akan membuat atau menyusun data statistik sederhana sebagai bukti klaim bahwa pulau terluar Indonesia itu merupakan milik mereka. Mulai dari jumlah pohon yang ada di pulau tersebut hingga data-data lain yang tidak dimiliki pemerintah.

"Mereka punya data statistik nantinya yang kita tidak punya kalau kita lengah. Data statistik yang mereka punya itu sederhana, jumlah pohon berapa misalnya, terus kemudian ada batu apa, mereka punya semua itu. Bahkan, mungkin kalau dia sekarang bikin jembatan tuh berapa kayu yang dia pakai atau bambu," ucapnya.

Dengan data statistik itulah para perusahaan asing dapat mengklaim bahwa pulau tersebut adalah milik mereka. Belum lagi, tidak ada dokumen perizinan dari pemerintah ataupun kehadiran warga negara asing (WNA) di pulau itu membuat pemerintah Indonesia kesulitan untuk membuktikan kepemilikannya.

Demi mencegah pencaplokan pulau terluar RI ini terjadi kembali, Ipunk mengatakan pihak KKP sudah bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk melakukan pengawasan. Dari sana, pihaknya dapat menerima laporan teraktual dari lapangan.

"Terkait dengan teknologi terhadap pulau-pulau kecil tersebut yang tidak ada sinyal kami punya Pokmaswas, Kelompok Masyarakat Pengawas. Di sekitaran pulau tersebut ada beberapa orang yang kita hire menjadi Pokmaswas. Mereka lah yang melaporkan kepada kami, 'pak ada pulau di sana isinya pulau asing', 'pak pulau di sana, di situ ada pembangunan resort-resort'," tegasnya.

"Kalau kita tidak hadir di sana, kalau negara tidak hadir di pulau terluar. Makanya KKP hadir di pulau terluar untuk memastikan itu masih wilayah NKRI di situ. Kalau kita tinggal diam, hanya kenangan ke depannya. Tapi kita pastikan bahwa kita menjaga pulau-pulau terluar dalam hal ini," imbuh Ipunk.

KKP: Perusahaan Asing yang Dirikan Usaha di Pulau-pulau Kecil Harus Kantongi Izin Halaman all

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pengawasan, Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Halid K Jusuf mengatakan, perusahaan asing atau PMA yang ingin mendirikan usaha di pulau-pulau kecil harus mengantongi izin dari KKP.

Jika tidak berizin, KKP dapat memberikan sanksi hingga membekukan usaha.

"Bagi PMA yang ingin mendirikan usaha di pulau-pulau kecil harus mengantongi izin dari KKP. Apabila tidak ada, kami tak segan akan membekukan usaha tersebut," ujar Halid, dikutip dari siaran pers KKP, Jumat (20/9/2024).

PIXABAY/PALINSKA Ilustrasi pulau.

Adapun sanksi yang diberikan bisa berupa administrasi dan penyegelan tempat usaha. Bahkan KKP juga bisa menghentikan operasional usaha PMA yang tak punya izin.

Pada Kamis (19/9/2024) KKP melakukan penyegelan terhadap dua resort di Pulau Maratua Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Kedua resor tersebut disegel karena ada indikasi perusahaan memanfaatkan pulau-pulau kecil tanpa memiliki dokumen perizinan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono menjelaskan, dua resor itu diduga tidak memiliki tiga dokumen perizinan.

Yaitu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL), izin kegiatan wisata tirta lainnya tanpa perizinan berusaha, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Bahkan salah satu resor di Pulau Bakungan menyambungkan satu pulau dengan pulau lainya menggunakan jembatan yang dikelola oleh PMA asal Jerman dan dikelola oleh WNA asal Swiss, sedangkan PT MID yang ada di Pulau Maratua dikelola oleh PMA asal Malaysia.

PIXABAY/NORMAN BUKOH Ilustrasi pulau.

“Setelah kita lakukan pengecekan kondisi saat pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang laut kedua resort tersebut, terindikasi adanya dugaan pelanggaran pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diduga tidak memiliki izin. Kami imbau pengelola untuk segera menyelesaikan administrasi. Apabila belum terselesaikan maka tetap akan kami segel,” ujar Pung Nugroho.

Ia menuturkan, pada dasarnya sangat mendukung investasi di sektor pariwisata.

Hanya saja investasi yang masuk harus melalui prosedur perizinan yang sah dari pemerintah. Hal tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan kelestarian lingkungan.

"Mereka (pengusaha asing) masuk dengan PMA dan mendirikan resort namun tidak berizin, lama-lama menguasai. Itu yang harus diawasi," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, KKP memperketat ketentuan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Salah satunya menegaskan bahwa pengusaha tidak boleh menguasai pulau secara utuh, melainkan hanya boleh mengelola maksimal 70 persen dari total luas pulau.

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf mengatakan, secara ketentuan, dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, paling sedikit 30 persen dari luas pulau dikuasai langsung oleh negara, dan paling banyak 70 persen dari luas pulau dapat dimanfaatkan pelaku usaha.

Selain itu, pelaku usaha wajib mengalokasikan paling sedikit 30 persen dari luasan lahan yang dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2019, Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.8 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016.

"Pengelolaan pulau-pulau kecil harus memperoleh izin. Untuk pulau yang luasnya kurang dari 100 kilometer persegi, pelaku usaha harus mendapatkan rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan. Apabila ingin memanfaatkan laut, maka harus memenuhi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)," papar Yusuf dalam keterangannya dikutip Minggu (8/10/2023).

KKP: Perusahaan Asing yang Dirikan Usaha di Pulau-pulau Kecil Harus Kantongi Izin