ekBis#1

#30 tag 24jam

199 item, 17 hal

PPN 2025 naik jadi 12 persen, ini penjelasannya

Pajak Penambahan Nilai atau PPN merupakan salah satu pajak yang wajib kita bayarkan saat melakukan transaksi jual beli yang termasuk dalam objek BKP ... [652] url asal

#ppn #kenaikan-ppn #pajak-pertambahan-nilai #ppn-12-persen

(Antara - Bisnis) 22/10/24 14:00
v/16820365/

Jakarta (ANTARA) -

Pajak Penambahan Nilai atau PPN merupakan salah satu pajak yang wajib kita bayarkan saat melakukan transaksi jual beli yang termasuk dalam objek BKP (Barang Kena Pajak) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Kini, rencana kenaikan PPN sebesar 12 persen kembali diperbincangkan publik menjelang diberlakukan pada 1 Januari 2025.

Perlu diketahui bahwa rencana kenaikan tarif PPN tersebut sudah tercantum di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP pasal 7 ayat 1.

Lantas, apakah tujuan dan dampak dari kenaikan tarif PPN 12 persen tersebut? Berikut penjelasannya.

Alasan kenaikan PPN 12 persen

Kenaikan PPN menjadi 12 persen yang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bukanlah keputusan yang diambil tanpa alasan oleh pemerintahan.

Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif PPN sebesar 12 persen pada 2025.

Pertama, kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, PPN memegang peranan penting dalam mendanai berbagai program pemerintah.

Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan pendanaan semakin meningkat, terutama setelah pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi fiskal dan kenaikan PPN ini sebagai upaya memperbaiki anggaran pemerintah.

Kedua, kenaikan PPN juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Indonesia masih bergantung pada utang untuk menutupi defisit anggaran.

Dengan meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah berupaya untuk mengurangi penggunaan utang dan menjaga stabilitas ekonomi negara dalam jangka panjang.

Hal ini akan membantu menurunkan beban pembayaran utang dan menjaga perekonomian negara menjadi lebih stabil.

Ketiga, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen ini juga dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan standar internasional.

Saat ini, tarif PPN Indonesia yang berada di angka 11 persen yang kemudian akan naik mencapai 12 persen, masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara maju lainnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa rata-rata PPN seluruh dunia, termasuk negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), memiliki tarif PPN sebesar 15 persen.

Kemudian, dengan kenaikan PPN 12 persen tersebut, dalam kebijakan fiskal pada 2025, ditetapkan pendapatan negara 12,08-12,77 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), belanja negara 14,21-15,22 persen PDB, keseimbangan primer 0,07 persen hingga minus 0,40 persen PDB, dan defisit 2,13-2,45 persen PDB.

Dampak kenaikan PPN 12 persen

Dengan alasan tersebut, tentunya terdapat dampak-dampak yang mungkin terjadi ketika sudah dilaksanakan kebijakan tersebut, terutama masyarakat dan pengusaha menengah ke bawah.

Kenaikan PPN memungkinkan ikut berdampak terhadap kenaikan harga barang dan jasa di pasar. Sebagai pembeli, tentunya masyarakat yang dibebankan dengan harga barang dan jasa yang lebih mahal.

Kondisi tersebut bisa membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Mengapa demikian?

Rata-rata penghasilan masyarakat di Indonesia masih terbilang minim untuk menanggung biaya kebutuhan yang semakin mahal akibat terkena kenaikan biaya PPN tersebut.

Dampak tersebut disampaikan oleh ekonom senior, Drajad Wibowo, dirinya mengatakan bahwa kenaikan PPN seperti barang dijual dengan harga yang semakin mahal akan membuat minat orang membeli semakin sedikit.

Hal tersebut juga didukung dengan pendapat dari para ekonom lainnya, seperti ekonom senior INDEF, Aviliani dan ekonom senior CSIS, Deni Friawan, yang juga menilai kondisi ekonomi masyarakat masih belum siap untuk kenaikan PPN karena tingkat pengangguran yang masih tinggi, sehingga dibutuhkan pengkajian lebih lanjut untuk diterapkan.

Artinya, dampak dari kenaikan PPN 12 persen memungkinkan akan terjadi peningkatan inflasi. Tidak hanya itu, para pengusaha pun mesti terbebankan oleh biaya pajak yang semakin besar dengan minat konsumen yang sedikit.

Perlu diketahui, menurut peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi, Indef Ahmad Heri Firdaus, jika kenaikan PPN 12 persen jadi diresmikan, tarif PPN Indonesia akan menjadi yang tertinggi dan setara dengan Filipina dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya.

Negara Asia Tenggara yang memiliki tarif PPN tertinggi saat ini adalah Filipina mencapai 12 persen. Sementara tarif PPN negara Kamboja hanya 10 persen, Laos capai 10 persen, Vietnam mencapai 10 persen serta 5 persen berdasarkan skema two tier system, dan Malaysia sebesar 6 persen dengan sistem penggunaan pajak barang dan jasa.

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Sektor prioritas KUR dan daftar bank penyalur dananya

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi lebih dari 60 persen ... [306] url asal

#kredit-usaha-rakyat #kur #penyaluran-kur

(Antara - Bisnis) 22/10/24 14:00
v/16820364/

Jakarta (ANTARA) - Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM menjadi salah satu pilar utama yang menggerakkan ekonomi di tanah air.

Menurut data dari Kemenko Perekonomian, pemerintah terus berupaya mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memastikan sektor UMKM bisa terus berkembang. Awalnya, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR sebesar Rp300 triliun pada tahun 2024, namun kemudian angka tersebut direvisi menjadi Rp280 triliun.

Menjelang tahun 2025, target penyaluran KUR diproyeksikan tetap di angka Rp280 triliun. Meski demikian, angka finalnya akan diputuskan secara resmi dalam rapat Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM pada triwulan IV tahun 2024.

Dalam penyalurannya, KUR diprioritaskan untuk sektor-sektor produksi yang mencakup berbagai bidang yang menghasilkan barang dan/atau jasa, seperti:

Pertanian, perburuan dan kehutanan
Kelautan dan perikanan
Industri pengolahan
Konstruksi
Pertambangan garam rakyat
Pariwisata
Jasa produksi
Sektor produksi lainnya.

Terdapat 46 lembaga bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur KUR untuk tahun 2024. Bank-bank ini telah dipercaya untuk menjalankan program tersebut karena memiliki jaringan yang luas dan pengalaman dalam menyalurkan kredit kepada sektor UMKM. Berikut adalah daftar lengkap bank penyalur KUR yang terlibat dalam program ini:

BRI
Bank Mandiri
BNI
BTN
BCA
Bank Bukopin
Bank Maybank Indonesia
Bank Sinarmas
Bank Permata
BTPN
OCBC NISP
Bank Artha Graha Internasional
BRI Syariah
BRI Agroniaga
Bank Nationalnobu
Bank Mandiri Taspen
BNI Syariah
Bank Mandiri Syariah
BPD Bali
BPD Kalbar
BPD NTT
BPD DIY
BPD Sulselbar
BPD Sumut
BPD Sumbar (Bank Nagari)
BPD Sumsel Babel
BJB
BPD Kalsel
BPD Riau Kepri
Bank NTB Syariah
BPD Lampung
BPD Papua
BPD Bengkulu
BPD Kaltimtara
BPD Jambi
BPD Jateng
BPD Sultra
BPD Kalteng
BPD SulutGo
BPD Jatim
Internusa Tribuana Citra Multi Finance
Indosurya Inti Finance
First Indo American Leasing
Koperasi Obor Mas
Kospin Jasa
KSP Guna Prima Dana

Itulah sektor prioritas KUR dan 46 jenis bank yang merupakan penyalur KUR di tahun 2024. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan kemudahan dengan suku bunga KUR yang kompetitif, yaitu sebesar 6 persen per tahun serta plafon pinjaman yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha debitur.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan persyaratan KUR Mikro

Pemerintah terus berinovasi dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia melalui berbagai program ... [332] url asal

#kredit-usaha-rakyat #kur #kur-mikro

(Antara - Bisnis) 22/10/24 07:57
v/16820362/

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus berinovasi dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia melalui berbagai program yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan sektor ini.

Salah satu langkah utama adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bertujuan memberikan kemudahan akses pembiayaan dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel kepada pelaku UMKM.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan bersubsidi pemerintah yang disalurkan oleh bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Dana KUR sepenuhnya berasal dari lembaga penyalur dan program ini menawarkan pembiayaan yang dapat digunakan untuk modal kerja maupun investasi. KUR ditujukan bagi UMKM yang memiliki usaha produktif dan layak, namun terkendala dengan agunan tambahan atau belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai nasabah bank (feasible namun belum bankable).

Dalam penyalurannya, KUR diprioritaskan untuk sektor-sektor produksi yang mencakup berbagai bidang yang menghasilkan barang dan/atau jasa, seperti:

Pertanian, perburuan dan kehutanan
Kelautan dan perikanan
Industri pengolahan
Konstruksi
Pertambangan garam rakyat
Pariwisata
Jasa produksi
Sektor produksi lainnya.

Melalui KUR, pemerintah memberikan subsidi berupa bunga rendah dan pola penjaminan. Agunan utama KUR adalah usaha atau objek yang dibiayai oleh pinjaman tersebut, sehingga pelaku usaha tetap dapat mengajukan kredit meski tanpa agunan tambahan.

Persyaratan penerima KUR Mikro telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Berikut adalah persyaratan bagi calon penerima KUR Mikro:

Persyaratan utama:

Usaha harus produktif dan layak dibiayai serta telah berjalan minimal 6 bulan.
Jika mengikuti pelatihan kewirausahaan, usaha harus sudah berjalan minimal 3 bulan.

Calon Penerima KUR Mikro meliputi:

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
Anggota keluarga dari karyawan atau karyawati yang memiliki penghasilan tetap, atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telah purna tugas atau selesai bekerja di luar negeri;
Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dengan adanya persyaratan yang lebih sederhana dan suku bunga yang rendah, program KUR diharapkan dapat mendukung lebih banyak pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Tarif naik, ini jenis-jenis barang yang kena PPN

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan pada setiap transaksi pembelian atau penjualan barang dan jasa di ... [557] url asal

#ppn #jenis-barang-ppn #bkp #barang-kena-pajak

(Antara - Bisnis) 22/10/24 07:53
v/16820363/

Jakarta (ANTARA) -

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan pada setiap transaksi pembelian atau penjualan barang dan jasa di Indonesia.

Bagi yang perusahaan atau lembaga ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), mempunyai kewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan PPN ke DJP.

Selain itu, PKP pun boleh memungut PPN ke konsumennya. PKP memiliki dua prosedur pembayaran PPN yaitu pajak keluaran, pajak yang dibayarkan PKP saat menjual produknya dan pajak masukan atau pajak yang dibayarkan PKP saat membeli untuk pembuatan produk nya.

Sedangkan bagi konsumen akhir atau pembeli, wajib membayar PPN atas pembelian barang atau jasa dari PKP.

PPN ini menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi negara untuk mendukung berbagai anggaran program pembangunan.

Namun, tidak semua barang dan jasa dikenai PPN, ada klasifikasi tertentu mengenai jenis barang atau jasa apa saja yang terkena pajak ini.

Klasifikasi tersebut dikenal dengan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Perlu diketahui bahwa di Indonesia saat ini tarif PPN berlaku sebesar 11 persen. Kemudian, tahun 2025 akan meningkat mencapai 12 persen. Hal ini berdasarkan UU HPP dalam pasal 7 ayat 1.

Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui barang yang dikenai PPN agar lebih paham tentang pajak yang dibayar dalam kehidupan sehari-hari.

Jenis-Jenis Barang yang Terkena PPN

Berdasarkan UU PPN pasal 4 ayat 1, berikut ini objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
Impor BKP
Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP
Ekspor JKP oleh PKP

Selain itu, khusus untuk barang kena pajak (BKP), terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut.

Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud,
Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Kemudian, terdapat beberapa contoh barang kena pajak (BKP). Berikut adalah objek barang yang dikenakan pajak atau PPN.

Barang Kena Pajak (BKP) berwujud

Barang berwujud adalah barang yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat, bergerak, tidak bergerak, atau disentuh. Contoh dari barang berwujud yang dikenakan PPN meliputi:

Barang elektronik, seperti televisi, kulkas, dan smartphone.
Pakaian dan barang-barang fashion.
Tanah dan bangunan.
Perabot rumah tangga, seperti kursi, meja, dan lemari.
Makanan olahan yang diproduksi kemasan, seperti makanan ringan dalam kemasan.
Kendaraan bermotor, termasuk mobil, motor, dan truk

Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud

Selain barang fisik, PPN juga dikenakan pada barang tidak berwujud atau yang tidak memiliki bentuk fisik. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut.

Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana perusahaan, formula rahasia, atau merek dagang.
Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial

Dalam menerapkan barang kena pajak yang sama terhadapbarang yang dikonsumsi atau transaksi, secara keseluruhan tidak bisa dibebankan PPN.

Hal ini dikarenakan terdapat beberapa barang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, sehingga tidak dikenakan biaya PPN.

Oleh karena itu, UU PPN Indonesia menerapkan konsep negative list. Menurut teori ini, barang BKP adalah barang yang tidak tercantum dalam daftar non-BKP atau objek yang dibebaskan biaya PPN.

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Suku bunga dan persyaratan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa menjadi salah satu langkah penting bagi para pelaku UMKM yang ingin mendapatkan dukungan modal kerja atau investasi ... [477] url asal

#kur #kredit-usaha-rakyat #syarat-kur

(Antara - Bisnis) 22/10/24 04:04
v/16814356/

Jakarta (ANTARA) - Mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa menjadi salah satu langkah penting bagi para pelaku UMKM yang ingin mendapatkan dukungan modal kerja atau investasi dengan bunga rendah.

Pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas dan subsidi untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan akses pembiayaan ini. Namun, sebelum mengajukan KUR, ada baiknya memahami biaya, bunga, serta syarat-syarat yang diperlukan.

Salah satu keunggulan dari KUR adalah suku bunga yang sangat kompetitif, yaitu sekitar 7 persen efektif per tahun. Berikut rincian bunga untuk setiap jenis KUR:

KUR Mikro: Bunga 7% efektif per tahun dengan subsidi bunga sebesar 10,5%, termasuk Imbal Jasa Penjaminan (IJP).
KUR Kecil: Bunga 7% efektif per tahun dengan subsidi bunga 5,5%, termasuk IJP.
KUR Penempatan TKI: Bunga 7% efektif per tahun dengan subsidi bunga 14%, yang sudah mencakup IJP dan Collection Fee.

Bunga yang ditawarkan oleh program KUR jauh lebih rendah dibandingkan dengan kredit komersial pada umumnya, sehingga menjadi solusi menarik bagi para pelaku usaha yang membutuhkan modal dengan biaya rendah.

Jangka waktu pengembalian

Jangka waktu pengembalian KUR bergantung pada jenis kredit yang diajukan, baik itu untuk modal kerja, investasi, atau penempatan TKI:

KUR Mikro:

Kredit modal kerja: maksimal 3 tahun, dapat diperpanjang hingga 4 tahun.
Kredit investasi: maksimal 5 tahun, bisa diperpanjang hingga 7 tahun.

KUR Kecil:

Kredit modal kerja: maksimal 4 tahun, dapat diperpanjang hingga 5 tahun.
Kredit investasi: maksimal 5 tahun, bisa diperpanjang hingga 7 tahun.

KUR Penempatan TKI:

Jangka waktu disesuaikan dengan kontrak kerja, dengan maksimal pengembalian 3 tahun.

Syarat mengajukan KUR

Untuk mengajukan KUR, para pelaku usaha atau individu yang memenuhi syarat bisa mengajukannya ke bank atau lembaga penyalur KUR. Berikut syarat-syarat umumnya:

1. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Harus memiliki usaha yang produktif dan layak (feasible) meskipun belum memenuhi syarat agunan tambahan (belum bankable).

2. Anggota keluarga karyawan tetap atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Anggota keluarga dari pekerja tetap yang ingin memulai usaha juga bisa mengajukan KUR.

3. Tenaga kerja Indonesia yang purna

TKI yang telah menyelesaikan masa kontrak kerjanya di luar negeri bisa mengajukan KUR untuk memulai usaha di tanah air.

4. Pekerja yang terkena PHK

Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat memanfaatkan program KUR untuk beralih menjadi wirausahawan.

5. Persyaratan administrasi

Calon penerima KUR harus memiliki dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Usaha dari kelurahan dan RT/RW yang menyatakan jenis usaha dan lama usaha yang dijalankan.

Proses pengajuan KUR

Proses pengajuan KUR biasanya cukup sederhana, bahkan bisa dilakukan secara online melalui platform yang telah disediakan oleh bank penyalur. Langkah-langkah pengajuan KUR umumnya mencakup:

Mengajukan permohonan kredit melalui E-Form atau langsung ke bank penyalur KUR.
Bank melakukan evaluasi terhadap kelayakan usaha.
Jika disetujui, dilakukan penandatanganan perjanjian kredit.
Pencairan dana dan kewajiban pembayaran kredit sesuai jadwal.

Dengan memahami biaya, bunga, dan syarat mengajukan KUR, pelaku usaha bisa lebih siap untuk memanfaatkan program pembiayaan ini dan memajukan usahanya dengan dukungan dari pemerintah.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Bolehkah alumni program prakerja ajukan KUR? Begini penjelasannya

Pemerintah terus mendukung pengembangan wirausaha di Indonesia, khususnya bagi alumni program Kartu Prakerja yang sedang atau berencana memulai usaha. Salah ... [396] url asal

#kur-alumni-prakerja #kredit-usaha-rakyat #kur #prakerja

(Antara - Bisnis) 21/10/24 19:21
v/16803253/

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus mendukung pengembangan wirausaha di Indonesia, khususnya bagi alumni program Kartu Prakerja yang sedang atau berencana memulai usaha. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro, yang dirancang untuk memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha kecil.

Sebagai bagian dari upaya mempercepat ekosistem kewirausahaan, pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,9 persen dengan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4 persen pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyediakan insentif KUR bagi alumni program Kartu Prakerja sebagai salah satu solusi.

Program KUR bagi alumni Prakerja ini telah dibahas dalam Komite Kebijakan KUR, yang diketuai oleh Menko Perekonomian dan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Syarat penerima KUR Super Mikro

Untuk alumni Kartu Prakerja yang ingin mendapatkan insentif KUR Super Mikro hingga Rp10 juta, berikut adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:

1. Kriteria usaha:

Usaha yang dimiliki harus masuk dalam kategori usaha mikro.

2. Lama usaha:

Tidak ada batasan minimal usia usaha. Namun, jika usia usaha kurang dari 6 bulan, maka harus memenuhi salah satu dari syarat berikut:

Telah mengikuti program pendampingan.
Tergabung dalam kelompok usaha.
Memiliki anggota keluarga yang sudah memiliki usaha.

3. Bagi pegawai yang terkena PHK:

Harus memiliki usaha minimal 3 bulan dengan mengikuti pelatihan selama 3 bulan. Syarat ini masih bisa dipenuhi walaupun usia usaha kurang dari 3 bulan, asalkan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

4. Belum pernah menerima KUR:

Calon penerima belum pernah mendapatkan fasilitas KUR sebelumnya.

5. Dokumen usaha:

Harus memiliki Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan atau RT/RW, yang mencantumkan jenis dan lama usaha.

Proses Pengajuan KUR

Untuk memudahkan alumni Prakerja dalam mengakses permodalan, proses pengajuan KUR dilakukan secara online, sehingga lebih cepat, mudah, dan efisien. Berikut adalah alur pengajuan KUR Super Mikro:

1. Pengajuan surat permohonan: Alumni program Kartu Prakerja mengajukan permohonan kredit melalui Bank BNI dengan menggunakan E-Form KUR Prakerja.
2. Evaluasi kelayakan usaha: Bank BNI akan melakukan evaluasi kelayakan usaha dari calon penerima.
3. Penandatanganan perjanjian kredit: Jika dinilai layak, calon penerima KUR yang terpilih akan menandatangani perjanjian kredit di Bank BNI.
4. Pembayaran kewajiban: Peserta alumni Prakerja yang menerima KUR wajib membayar angsuran sampai kredit lunas.

Dengan proses yang sederhana dan persyaratan yang jelas, alumni Kartu Prakerja diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mengembangkan usaha mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Penjelasan soal skema credit scoring untuk pinjaman KUR 2025

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengumumkan bahwa mulai tahun 2025, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan menerapkan sistem ... [344] url asal

#kredit-usaha-rakyat #kur-2024 #credit-skoring #kur-2025 #pinjaman-kur #bank-indonesia

(Antara - Bisnis) 21/10/24 14:24
v/16786682/

Jakarta (ANTARA) -

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengumumkan bahwa mulai tahun 2025, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan menerapkan sistem innovative credit scoring (ICS) dalam proses penyaluran pinjaman. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam penilaian kelayakan peminjam serta meminimalkan risiko kredit macet.

Dapat diketahui, bahwa sistem credit scoring merupakan metode yang menggunakan data statistik untuk menilai kemampuan peminjam dalam membayar kembali pinjaman. Dengan adanya sistem ini, pengusaha mikro dan kecil yang ingin mengajukan KUR diharapkan dapat mendapatkan akses yang lebih mudah dan cepat.

Penerapan ini akan dilaksanakan di tiga bank besar, yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Skema credit scoring ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dan calon debitur dalam mengakses pembiayaan KUR. Selama ini, pelaku usaha sering kesulitan memenuhi persyaratan bank, seperti data histori kredit atau agunan.

Skema penerapan credit scoring KUR

Penerapan credit scoring untuk penyaluran KUR bagi UMKM sebenarnya telah dibahas sejak tahun lalu. Hal ini disebabkan banyaknya UMKM yang kesulitan memenuhi syarat kelayakan kredit, seperti adanya persyaratan agunan tambahan dan riwayat kredit sebelumnya.

Akibatnya, banyak pelaku usaha mikro di daerah yang tergolong unbankable atau belum pernah mengakses layanan pembiayaan perbankan. Skema credit scoring KUR yang inovatif ini akan menilai kelayakan kredit dengan memformulasikan dan menghitung beberapa variabel data utama.

Data yang digunakan meliputi data kependudukan, kredit perbankan, serta data alternatif seperti telekomunikasi, jaminan kesehatan (BPJS), pembayaran listrik, transaksi e-commerce, dan beberapa data lainnya. Data-data ini nantinya akan diproses menggunakan algoritma Machine Learning untuk menghasilkan skor kredit.

Skor kredit yang digunakan berkisar antara 1 hingga 1.000. Penjelasannya adalah nilai di atas 700 termasuk dalam kategori risiko rendah, sementara skor antara 600-700 berada di kategori risiko menengah, dan nilai di bawah 600 dikategorikan sebagai risiko tinggi.

Dapat disimpulkan, untuk mendapatkan persetujuan kredit, calon debitur biasanya harus masuk dalam kategori risiko rendah, yaitu dengan skor credit scoring di atas angka 700. Dengan langkah ini, diharapkan program KUR dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pelaku usaha kecil dan mikro, serta berkontribusi pada peningkatan ekonomi nasional.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jenis-jenis kredit usaha rakyat (KUR) dan kriteria penerimanya

Pemerintah terus berinovasi dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia melalui program Kredit ... [587] url asal

#kredit-usaha-rakyat #kur #jenis-kur

(Antara - Bisnis) 21/10/24 14:00
v/16795227/

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus berinovasi dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam rangka menjangkau lebih banyak penerima manfaat, KUR hadir dengan berbagai jenis dan kriteria penerima yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha, mulai dari skala mikro hingga kelompok usaha besar. Dengan adanya variasi ini, diharapkan semakin banyak UMKM yang dapat berkembang dan mendorong perekonomian nasional.

Untuk mengajukan kredit ini terdapat jenis-jenis kriteria penerima KUR yang diatur di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagai berikut:

1. KUR Super Mikro

KUR Super Mikro adalah program kredit yang dirancang untuk pelaku usaha mikro dengan skala bisnis yang sangat kecil dan baru memulai usahanya. Kredit ini cocok bagi mereka yang belum pernah menerima KUR dan tidak dibatasi oleh lamanya pendirian usaha.

Jumlah pinjaman: Mulai dari Rp 11 juta hingga Rp 100 juta.

Persyaratan utama:

Belum pernah menerima KUR sebelumnya.
Tidak ada pembatasan minimal waktu pendirian usaha.
Melengkapi dokumen administrasi seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat izin usaha.
Menyerahkan dokumen agunan.

Jangka waktu:

Maksimal 3 tahun untuk pembiayaan modal kerja.
Maksimal 5 tahun untuk pembiayaan investasi.
Grace period ditentukan oleh penilaian Penyalur KUR.

2. KUR Mikro

KUR Mikro adalah jenis kredit yang ditujukan bagi usaha mikro dengan skala bisnis yang lebih stabil dan telah berjalan minimal 6 bulan. Program ini memberikan pinjaman dengan jumlah lebih besar dibandingkan KUR Super Mikro.

Jumlah pinjaman: Di atas Rp 10 juta hingga Rp 100 juta.

Persyaratan utama:

Usaha harus produktif dan layak dibiayai, serta telah berjalan minimal 6 bulan.
Jika mengikuti pelatihan kewirausahaan, usaha harus sudah berjalan minimal 3 bulan.

Jangka waktu:

Maksimal 3 tahun untuk pembiayaan modal kerja.
Maksimal 5 tahun untuk pembiayaan investasi.
Grace period sesuai penilaian Penyalur KUR.

3. KUR Kecil

KUR Kecil ditujukan bagi pelaku usaha kecil yang memiliki usaha lebih berkembang dan membutuhkan modal yang lebih besar untuk memperluas bisnis. Kredit ini memberikan plafon yang lebih tinggi dan persyaratan yang lebih ketat.

Jumlah pinjaman: Di atas Rp 100 juta hingga maksimal Rp 500 juta.

Persyaratan utama:

Usaha harus produktif, layak dibiayai, dan telah berjalan minimal 6 bulan.

Jangka waktu:

Maksimal 4 tahun untuk pembiayaan modal kerja.
Maksimal 5 tahun untuk pembiayaan investasi.
Grace period sesuai penilaian Penyalur KUR.

4. KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia

KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kredit yang diberikan untuk membantu pekerja migran dalam menutupi biaya penempatan kerja mereka di luar negeri, dengan plafon hingga Rp 100 juta.

Jumlah pinjaman: Maksimal Rp 100 juta.

Persyaratan utama:

Penerima adalah pekerja migran Indonesia yang sedang ditempatkan.

Jangka waktu:

Sesuai dengan masa kontrak kerja, namun tidak melebihi 3 tahun.

5. KUR Khusus

KUR Khusus adalah program yang dirancang untuk usaha kelompok yang dikelola dalam bentuk klaster, dengan fokus pada komoditas unggulan seperti perkebunan, peternakan, perikanan, serta sektor UMKM lainnya. Kredit ini diberikan kepada kelompok usaha dengan plafon yang lebih tinggi.

Jumlah pinjaman: Maksimal Rp 500 juta untuk setiap individu anggota kelompok.

Subsidi Bunga:

KUR Super Mikro: Hingga Rp 10 juta.
KUR Mikro: Di atas Rp 10 juta hingga Rp 100 juta.
KUR Kecil: Di atas Rp 100 juta hingga Rp 500 juta.

Persyaratan utama:

Kelompok usaha dikelola secara bersama dalam bentuk klaster, dengan mitra usaha.
Usaha yang dijalankan harus dalam sektor perkebunan, peternakan, perikanan, industri UMKM, atau sektor produktif lainnya.
Usaha telah berjalan minimal 6 bulan.

Jangka waktu:

Maksimal 4 tahun untuk pembiayaan modal kerja.
Maksimal 5 tahun untuk pembiayaan investasi.
Grace period sesuai penilaian Penyalur KUR.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Daftar bank penyalur dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2024

Pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2024 dengan tujuan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di ... [357] url asal

#kredit-usaha-pintar #kur-2024 #pinjaman-kur #jenis-bank-penyalur-kur #pinjaman-bank #dukung-umkm

(Antara - Bisnis) 21/10/24 14:00
v/16786685/

Jakarta (ANTARA) -

Pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2024 dengan tujuan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

Program KUR ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Kebijakan KUR menjadi bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional, di mana pemerintah menyalurkan program ini melalui 46 penyalur KUR. Kehadiran penjaminan pada program ini mendukung prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit kepada masyarakat.

Selain itu, untuk menjaga praktik Good Corporate Governance dalam penyaluran KUR, pemerintah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi pelaksanaan program ini.

Tahun ini, beberapa bank yang telah ditunjuk sebagai penyalur KUR di antaranya adalah bank-bank nasional dan bank pembangunan daerah (BPD) yang memiliki jangkauan luas serta kapabilitas untuk mendukung pelaku UMKM.

Dengan demikian, berikut ini merupakan nama-nama lembaga bank di Indonesia yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR 2024, diantaranya yaitu:

46 bank penyalur KUR 2024

1. BRI

2. Bank Mandiri

3. BNI

4. BTN

5. BCA

6. Bank Bukopin

7. Bank Maybank Indonesia

8. Bank Sinarmas

9. Bank Permata

10. BTPN

11. OCBC NISP

12. Bank Artha Graha Internasional

13. BRI Syariah

14. BRI Agroniaga

15. Bank Nationalnobu

16. Bank Mandiri Taspen

17. BNI Syariah

18. Bank Mandiri Syariah

19. BPD Bali

20. BPD Kalbar

21. BPD NTT

22. BPD DIY

23. BPD Sulselbar

24. BPD Sumut

25. BPD Sumbar (Bank Nagari)

26. BPD Sumsel Babel

27. BJB

28. BPD Kalsel

29. BPD Riau Kepri

30. Bank NTB Syariah

31. BPD Lampung

32. BPD Papua

33. BPD Bengkulu

34. BPD Kaltimtara

35. BPD Jambi

36. BPD Jateng

37. BPD Sultra

38. BPD Kalteng

39. BPD SulutGo

40. BPD Jatim

41. Internusa Tribuana Citra Multi Finance

42. Indosurya Inti Finance

43. First Indo American Leasing

44. Koperasi Obor Mas

45. Kospin Jasa

46. KSP Guna Prima Dana

Berikut merupakan 46 jenis bank yang merupakan penyalur KUR di tahun 2024. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan kemudahan dengan suku bunga KUR yang kompetitif, yaitu sebesar 6 persen per tahun, serta plafon pinjaman yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha debitur.

Dengan dukungan dari berbagai bank penyalur dan program pemerintah yang berkelanjutan, diharapkan para pelaku UMKM dapat semakin mudah mengakses pembiayaan yang terjangkau, sehingga usaha mereka dapat terus berkembang dalam berdaya saing.

Syarat pinjam KUR Kecil BRI, beserta bunga dan maksimum pinjamannya

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menawarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendukung ... [318] url asal

#kredit-usaha-rakyat #kur-2024 #kur-kecil #bank-rakyat-indonesia #bri #umkm

(Antara - Bisnis) 21/10/24 14:00
v/16786684/

Syarat pinjam KUR Mikro BRI dan maksimum nilai pinjamannya

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi salah satu program permodalan yang diandalkan oleh pelaku usaha mikro di ... [352] url asal

#kredit-usaha-rakyat #kur-2024 #kur-mikro #pinjaman-bank #syarat-kur-mikro #umkm

(Antara - Bisnis) 21/10/24 14:00
v/16786683/

Jakarta (ANTARA) -

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi salah satu program permodalan yang diandalkan oleh pelaku usaha mikro di Indonesia.

Melalui skema ini, BRI memberikan pinjaman dengan bunga rendah dan proses pengajuan yang relatif mudah, guna mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah (UMKM).

Untuk pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha, KUR BRI bisa menjadi solusi yang tepat. Keunggulan utama KUR BRI adalah proses pengajuan yang mudah dan dapat diakses secara online. Pada tahun 2024, KUR BRI menawarkan tiga jenis pinjaman, yaitu KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR TKI.

KUR Mikro BRI merupakan kredit untuk modal kerja atau investasi dengan pinjam maximal hingga Rp50 juta per debitur. Pinjaman ini ditujukan bagi individu atau badan usaha yang menjalankan usaha produktif dan layak. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur antara lain:

Persyaratan calon debitur KUR Mikro BRI

1. Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak.

2. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan.

3. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit.

4. Persyaratan administrasi Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Kartu Keluarga (KK), dan surat ijin usaha.

Syarat pinjaman KUR Mikro BRI

1 Maksimum pinjaman sebesar Rp50 juta per debitur

2 Jenis Pinjaman

- Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun

- Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun

3. Suku bunga 6 persen efektif per tahun

4. Bebas biaya administrasi dan provisi

Pinjaman ini ditujukan untuk pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal kerja ataupun investasi guna meningkatkan kapasitas usaha mereka. Dengan bunga rendah yang ditetapkan pemerintah, yakni sekitar 6 persen per tahun, KUR Mikro BRI menjadi pilihan yang sangat kompetitif bagi pelaku usaha kecil.

Untuk proses pengajuan, calon peminjam dapat mendatangi kantor cabang BRI terdekat atau mengakses layanan secara online di https://kur.bri.co.id/. Proses pencairan pinjaman biasanya berlangsung cepat apabila seluruh dokumen persyaratan sudah lengkap dan diverifikasi.

Dengan demikian, program KUR ini diharapkan dapat terus membantu peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di sektor usaha kecil dan menengah.

Manfaat menabung demi kesehatan finansial

Menabung merupakan salah satu cara mengelola keuangan yang sebaiknya tidak diabaikan agar seseorang bisa memiliki kesehatan finansial. Meskipun tampak ... [432] url asal

#manfaat-menabung #menabung #tabungan

(Antara - Bisnis) 15/10/24 12:55
v/16498070/

Jakarta (ANTARA) - Menabung merupakan salah satu cara mengelola keuangan yang sebaiknya tidak diabaikan agar seseorang bisa memiliki kesehatan finansial.

Meskipun tampak sederhana, menabung memiliki beragam manfaat dan makna dalam mencapai kestabilan finansial. Secara umum, menabung dapat diartikan sebagai menyisihkan sejumlah uang untuk disimpan dan digunakan pada masa yang akan datang.

Tujuan dari menabung dapat bervariasi, mulai dari memenuhi kebutuhan mendesak hingga mempersiapkan investasi dalam waktu jangka panjang.

Selain itu, memiliki simpanan uang tidak hanya memberikan rasa aman dalam kebutuhan finansial, tetapi, juga membuka peluang untuk mencapai impian dan tujuan hidup.

Pengertian menabung

Menabung adalah kegiatan menyisihkan sejumlah bagian dari pendapatan atau aset yang diperoleh untuk disimpan dan digunakan pada masa mendatang. Menabung tidak terbatas hanya berupa uang tunai, tapi, juga mencakup aset lainnya seperti emas, obligasi, atau bahkan properti.

Menabung adalah salah satu langkah penting dalam perencanaan keuangan karena dapat membantu seseorang mencapai tujuan keuangan, mempersiapkan dana darurat, dan meningkatkan kesejahteraan finansial secara keseluruhan.

Untuk menyimpan tabungan, Anda bisa menempatkan dalam instrumen keuangan, apakah celengan atau rekening bank. Agar tujuan tercapai, maka Anda perlu bersikap konsisten dalam menabung.

Apakah menyisihkan pendapatan setiap hari atau setiap bulan, sesuaikan dengan kondisi finansial Anda.

Jika menabung dilakukan secara konsisten, diharapkan jumlah tabungan bertambah sehingga Anda bisa meraih tujuan menggunakan tabungan tersebut,

Manfaat menabung

1. Mempersiapkan dana darurat

Manfaat utama dari menabung adalah untuk menyediakan dana darurat, yaitu uang yang digunakan ketika ada situasi yang tidak terduga. Dana darurat bisa digunakan dalam keadaan mendesak, misalnya sakit atau kehilangan pekerjaan.

2. Melatih disiplin dalam penggunaan keuangan

Rajin menabung dapat membantu melatih kedisiplinan dalam mengelola keuangan. Dengan menyisihkan sebagian uang secara rutin untuk ditabung, dana simpanan dapat terus terkumpul.

Meskipun jumlah yang ditabung mungkin tidak besar, total yang terkumpul seiring waktu bisa menjadi signifikan. Menabung secara teratur membantu seseorang bersikap disiplin dalam penggunaan keuangan.

3. Persiapan untuk tujuan jangka pendek dan panjang

Setiap orang memiliki impian dan tujuan hidup yang berbeda, seperti membeli rumah, mobil, atau merencanakan liburan. Dengan menetapkan target menabung, Anda bisa mengumpulkan dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu.

4. Mengelola arus kas

Salah satu manfaat menabung dalam jangka panjang adalah pengelolaan arus kas yang baik. Dengan mengalokasikan pendapatan secara bijaksana, seseorang dapat mengelola arus kas masuk dan keluar sesuai dengan kemampuan finansialnya.

5. Menghindari berutang

Dengan memiliki tabungan yang memadai, seseorang diharapkan dapat menghadapi situasi darurat tanpa harus berutang. Uang tabungan bisa membantu seseorang menghadapi tekanan finansial dan mengurangi kemungkinan berutang.

6. Menambah kesejahteraan finansial dan kualitas hidup

Memiliki tabungan yang cukup dapat meningkatkan kualitas hidup Anda. Tabungan memberi Anda kebebasan untuk membuat pilihan yang lebih baik dalam untuk mencapai tujuan hidup.