Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengadakan perubahan susunan pimpinan PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (04/11). Perubahan itu berkaitan dengan pengangkatan Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang akan memimpin Pertamina selanjutnya.

RUPS yang keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," kata Fadjar.

Ke depannya, kehadiran pemimpin baru diharapkan menjadi energi segar demi memastikan keberlanjutan Pertamina, di mana kepemimpinan direksi sebelumnya sebagai landasan kokoh dalam upaya mencapai kemajuan Perusahaan, serta mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagi Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

Adapun Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina, saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN. Sedangkan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

Pada kesempatan yang sama, Pertamina turut menyampaikan terima kasih kepada Nicke Widyawati dan Ahmad Fikri Assegaf yang telah menyelesaikan tugas sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nicke dan Bapak Fikri yang telah mengantarkan Pertamina untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir," pungkas Fadjar.

Melalui RUPS tersebut, susunan Direksi Pertamina saat ini sebagai berikut:

Jajaran Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mochamad IriawanWakil Komisaris Utama : Dony OskarioKomisaris Independen : Raden Adjeng SondaryaniKomisaris : Heru PambudiKomisaris : Bambang SuswantonoKomisaris Independen : Condro KironoKomisaris Independen : Alexander LayKomisaris Independen : Iggi H. Achsien

Jajaran Direksi

Direktur Utama: Simon Aloysius MantiriWakil Direktur Utama: Wiko MigantoroDirektur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik BadruddinDirektur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah SaputraDirektur Logistik dan Infrastruktur: Alfian NasutionDirektur Keuangan: Emma Sri MartiniDirektur Penunjang Bisnis: Erry WidiastonoDirektur Sumber Daya Manusia: M ErrySugiharto

Menteri BUMNErick Thohir menyebut ada 7 dari 47 BUMN yang belum untung alias rugi hingga sekarang.

"Menjawab pertemuan sebelumnya, berapa perusahaan BUMN yang masih dalam proses cash flow negatif atau rugi. Dari 47 BUMN, sekarang 40 BUMN itu sehat, 85 persen," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/11).

"Ada 7 (BUMN rugi) yang memang kita harus benar-benar kerja keras untuk beberapa tahun ke depan," tegas Erick.

Pertama, Krakatau Steel. Erick mengatakan perusahaan pelat merah ini sebenarnya sudah restrukturisasi pada 2019, tapi mengalami musibah kebakaran pabrik utama baru-baru ini.

Kedua, Erick menegaskan Bio Farma juga belum untung. Ini imbas penugasan pembelian vaksin yang banyak pada masa pandemi covid-19 serta kasus fraud di anak usaha, yakni Indofarma.

Ketiga, Wijaya Karya. Ia menyebut Kementerian BUMN tengah dalam proses restrukturisasi, termasuk WIKA Realty.

Keempat, Waskita Karya yang merugi buntut penurunan jumlah kontrak serta tingginya beban keuangan. Menteri BUMN Erick mengaku sudah dilakukan restrukturisasi untuk BUMN ini.

"Waskita Karya kemarin alhamdulillah sudah tanda tangan restrukturisasi senilai Rp26 triliun dengan 21 kreditur. Wijaya Karya dan Waskita Karya ini kita sedang menunggu surat persetujuan dari bapak menteri PU bagaimana kita bisa konsolidasi dari 7 karya menjadi 3 karya. Sehingga, lebih sehat lagi kondisi (BUMN) karya-karya ini," jelas Erick.

Kelima, adalah Jiwasraya. Ia menekankan progres penyehatan BUMN ini berlangsung baik dan hanya tinggal proses likuidasi.

Keenam, ada Perumnas. Erick mengaku sudah duduk bersama di internal Kementerian BUMN untuk mengubah model bisnis Perumnas di masa mendatang.

"Tidak lagi landed house, tetapi juga mesti bertingkat. Karena dari komposisi lahan di Indonesia ini memang 70 persen laut dan 30 persen tanah. Dengan jumlah penduduk kita yang akan tembus 315 juta, ya tidak mungkin progres perumahan ini terus membangun yang landed house. Artinya, tidak cukup tanahnya," tuturnya.

Sedangkan yang ketujuh adalah Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Ia menegaskan kerugian terjadi imbas tak ada lagi mandat percetakan seluruh surat-surat negara.

Terlebih, sekarang sudah terbukanya pasar sehingga PNRI kalah saing. Ia menegaskan Kementerian BUMN bakal merestrukturisasi PNRI.

Menteri BUMN Erick menegaskan akan terus memangkas jumlah BUMN. Ia mencontohkan di mana jumlah awal perusahaan pelat merah ada 114, sebelum akhirnya menjadi 47 BUMN.

Ia mengatakan ke depannya BUMN tersebut akan kembali diperkecil, yakni menjadi 30 perusahaan.

"Banyaknya BUMN itu tidak mencerminkan kesehatan sebuah usaha, bahkan kadang-kadang sinergitas ini justru membunuh pengusaha daerah dan private sector. Tinggal bagaimana kita sinkronisasi di market yang terbuka ini peran BUMN seperti apa," kata Erick.

"Sejalan dengan itu, kita turunkan total klasternya dari 24 menjadi 12. Lalu, dari 114 BUMN menjadi 47 (BUMN). Sekarang ke depan menjadi 11 klaster dan 30 BUMN," tambahnya.

Salah satu rencana ke depan adalah melakukan merger PTPN dan Perhutani. Ia menyebut opsi ini bakal menghasilkan total lahan 2,2 juta hektare sehingga bisa fokus memetakan kembali upaya swasembada pangan.

"Kita tahu kita mau swasembada gula, tetapi lahannya tidak cukup. Ini yang kita harus remapping. Apalagi beberapa industri sudah mulai kalah bersaing," tutup Erick.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan ekonomi strategis yang digalakkan oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Optimisme BRI ini hadir seiring dengan visi besar pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan energi sebagai pilar utama ekonomi Indonesia.

Hilirisasi yang dicanangkan pemerintah mencakup berbagai sektor, mulai dari mineral tambang hingga produk-produk pertanian seperti minyak kelapa sawit. Selain itu, kebijakan swasembada pangan dan energi juga menjadi prioritas untuk menciptakan stabilitas ekonomi di tengah dinamika global yang kian kompleks.

Dalam paparannya pada konferensi pers kinerja keuangan kuartal III BRI di Jakarta, Rabu (30/10), Direktur Utama BRI, Sunarso, mengungkapkan strategi dua kerangka kerja yang disusun perseroan untuk mendukung kebijakan tersebut.

Pertama adalah kerangka tujuan nasional, yang secara konsisten dipantau dan dianalisis BRI untuk memahami arah kebijakan pemerintah. Kedua, BRI melakukan analisis peluang bisnis dari setiap kebijakan yang diterapkan.

"Dan berdasarkan analisis kami, pasti ada data-data yang kita analisis, hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, jika Indonesia ingin keluar dari middle income trap, maka ekonomi kita, GDP (produk domestik bruto) kita, harus tumbuh minimal 6%, menurut hitungan BRI," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/11).

Dirinya melihat, target pemerintah yang lebih tinggi, yaitu 8%, menunjukkan sinergi yang kuat dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa human capital atau kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci untuk mencapai pertumbuhan tersebut.

Lebih lanjut, Sunarso menegaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas human capital, perhatian harus diarahkan pada ketersediaan dan kualitas pangan. Ia menyebutkan bahwa fokus pemerintah pada swasembada pangan selaras dengan analisis BRI, yang menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam mendukung swasembada pangan, dia menilai ketersediaan dan kecukupan nutrisi perlu dipastikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian, masyarakat juga dapat memperoleh pendidikan-pendidikan, dalam upaya menciptakan kualitas human capital yang baik.

Sementara terkait hilirisasi bidang energi, Sunarso menyampaikan bahwa hal itu pasti akan meningkatkan perputaran ekonomi. Menurutnya, baik kajian yang dilakukan secara internal BRI maupun yang mungkin dibuat oleh pemerintah tidak menunjukkan perbedaan, semuanya sudah sejalan dengan tujuan ekonomi nasional.

Pada kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah. Hilirisasi, berarti proses penciptaan nilai tambah produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur di dalam negeri.

"Setiap proses penciptaan nilai tambah akan berdampak pada kemampuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dan itu artinya akan ada distribusi pendapatan yang lebih baik, serta meningkatkan nilai produk yang selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah menjadi lebih tinggi karena sudah melalui sentuhan teknologi, tenaga kerja, dan lain-lain," jelas dia.

Ia melanjutkan, hal tersebut akan mendorong penyerapan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan memacu pertumbuhan. Bank akan mendapatkan manfaat bisnis dari peningkatan distribusi pendapatan serta pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari hilirisasi produk tambang dan agrikultur, menjadikannya peluang bisnis yang luar biasa.

Sunarso mencontohkan proses panen produk kelapa sawit, yang kemudian diproduksi menjadi minyak sawit, oleokimia, atau produk-produk komestik. Jika terjadi di dalam negeri, maka proses nilai tambah akan berada di dalam negeri.

Ketika produk tersebut dijual, dijual, diekspor, maupun di dalam negeri, maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sama halnya dengan hilirisasi produk-produk pangan yang juga berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi.

"Singkat cerita, dari kerangka tujuan pembangunan nasional, analisisnya memang akan berfokus pada peningkatan kualitas human capital yang antara lain, membutuhkan swasembada pangan dan energi. Dalam kerangka bisnis, proses penghiliran baik produk tambang maupun produk agrikultur akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan memeratakan pendapatan. Itu adalah peluang bisnis bagi perbankan," pungkasnya.

Dengan strategi yang sejalan, BRI optimistis dapat berperan aktif dalam mendukung langkah pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi, mewujudkan ketahanan pangan, dan menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam era ekonomi yang terus berkembang.

Siapa sangka, sebuah salon kecantikan di pelosok Kediri, Jawa Timur, kini tak hanya menawarkan layanan perawatan kecantikan, tetapi juga telah menjelma menjadi pusat layanan keuangan yang memudahkan transaksi perbankan bagi warga sekitar. Nabilla Salon-Beauty, usaha yang dirintis oleh Asmaul Yulita Sari sejak 2015 telah bertransformasi dengan bergabung sebagai AgenBRILink pada 2021.

Asmaul bercerita, ide untuk mengembangkan Nabilla Salon-Beauty sekaligus menjadi AgenBRILink lahir dari cita-citanya dalam dunia kecantikan yang memiliki potensi besar.

"Saya memilih usaha di bidang kecantikan karena terus meningkatnya permintaan, seiring dengan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya penampilan dan kesehatan kulit. Namun, dengan AgenBRILink, saya juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk menikmati berbagai layanan perbankan, seperti transfer, tarik tunai, pembayaran listrik, dan pembelian pulsa, dengan lebih mudah, cepat, dan efektif," jelas Asmaul.

Asmaul mengakui, menjadi AgenBRILink tidak selalu mudah, terutama di awal merintis. Namun, tantangan ini dapat diatasi dan saat ini dengan menjadi AgenBRILink, Asmaul mendapatkan tambahan keuntungan dari fee transaksi yang berhasil diraihnya serta bertambahnya pelanggan yang datanguntuk berbagai layanan perbankan.

Keunikan layanan Nabilla Salon-Beauty sebagai AgenBRILink terletak pada penyediaan akses transaksi perbankan yang lengkap dan praktis. "Banyak pelanggan yang merasa terbantu dengan layanan ini karena tak perlu pergi jauh untuk sekadar melakukan transaksi perbankan," ujar Asmaul.

Dengan harapan besar, Asmaul bercita-cita agar bisnisnya semakin berkembang ke depannya. Ia juga berharap BRI semakin maju dan mampu terus memberikan pelayanan perbankan yang lebih baik untuk masyarakat, khususnya dalam hal penyaluran kredit agar lebih efektif.

Nabilla Salon-Beauty dan AgenBRILink yang dikelolanya kini menjadi bukti bagaimana usaha di bidang kecantikan dapat bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat secara luas.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa tercatat hingga akhir September 2024 BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial.

"Melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI juga telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui AgenBRILink. Hal ini sesuai dengan misi BRI untuk mendukung inklusi keuangan nasional serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing economy," ungkap Supari.

PT Espay Debit Indonesia Koe atau DANA buka suara usai perusahaan dicatut terlibat judi online Slot 8278, yang melibatkan warga negara China.

Head of Communications DANA Indonesia Sharon Issabella menegaskan pihaknya berkomitmen untuk mematuhi hukum yang berlaku, serta menjunjung tinggi prinsip keamanan serta integritas dalam layanannya.

"DANA telah bekerja sama dengan erat membantu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam proses penyidikan PT Odeo Teknologi Indonesia dan membantu mengungkap kegiatan ilegal yang terjadi," kata Sharon dalam keterangan resmi, Senin (4/11).

Sebagai perusahaan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), DANA mengklaim telah menjalankan proses pendaftaran akun merchant-merchant sesuai hukum yang berlaku.

"Kami pun secara ketat melakukan proses pemantauan secara ketat, pelaporan kepada otoritas terkait dan penutupan akun bagi merchant yang menyalahgunakan dan terbukti melakukan transaksi mencurigakan sesuai arahan pihak yang berwajib," imbuhnya.

Selain itu, DANA menyambut baik pembentukan Satgas Penanggulangan Perjudian Online oleh Kepala Polri dan siap membantu Polri untuk kelancaran penegakan hukum dan pemberantasan judi online hingga tuntas.

"Kami akan terus bersinergi dan secara proaktif bekerja sama dengan regulator dan aparat penegak hukum untuk memberantas judi online untuk ekosistem digital Indonesia yang lebih aman," pungkasnya.

Sebelumnya, Polri membongkar situs judi online Slot 8278 yang melibatkan warga negara China. Situs judi online ini disebut meraup omzet miliaran rupiah.

Polri menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini. Satu tersangka merupakan Warga Negara Cina, sementara enam orang lainnya merupakan warga Indonesia.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan aliran transaksi keuangan slot 8278 melalui deposit PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA).

"Dia selaku jasa penyedia jasa pembayaran layer pertama yang memfasilitasi dan bekerja sama dengan PT Odeo sebagai merchant dengan izin PPOB (Payment Point Online Bank)," kata Himawan.

Menteri BUMNErick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang lama UMKM yang nilainya mencapai Rp8,7 triliun.

Catatan tersebut berdasarkan data utang-utang UMKM di Bank Himbara. Kendati, ia menyebut masih ada perbedaan usul terkait jangka waktu utang UMKM yang bakal dihapus buku dan hapus tagih oleh bank pelat merah.

"Memang ini masih ada usulan apakah (utang lama yang dihapus dalam jangka waktu) 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Erick menegaskan Kementerian BUMN mengusulkan penghapusan kredit lama itu dalam track record 5 tahun ke belakang. Meski begitu, ia menyebut keputusannya tetap ada di tangan pimpinan.

Menteri BUMN mengatakan hapus buku dan hapus tagih utang lama UMKM adalah bagian dari stimulus pemerintah. Ini dilakukan demi memastikan kegiatan ekonomi bisa berputar kembali.

"Di situ kalau kita lihat angkanya (kredit lama UMKM track record 5 tahun) kurang lebih di 100 juta. Sehingga nanti kurang lebih yang ada di Himbara itu nilainya Rp8,7 triliun," jelas Erick.

"Ini saya rasa bagian stimulus yang kita dorong, apalagi kita tahu memang daya beli masyarakat dan UMKM pada saat ini sedang terpukul," tegasnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan utang masa lalu UMKM di Bank Himbara sudah cukup besar. Ia menegaskan BRI Cs hanya bisa menghapus buku utang lama, tanpa hapus tagih.

Oleh karena itu, pemerintah tengah serius menggodok rancangan peraturan pemerintah (RPP) hapus buku dan hapus tagih utang lama UMKM. Ini termasuk yang ada di bank dan lembaga keuangan non-bank.

"Ini dalam proses. Jadi, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa diselesaikan," tegas Airlangga dalam Konferensi Pers di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).

"Apabila tidak ada hapus buku (dan) hapus tagih, maka kepada daftar masyarakat, petani, nelayan yang mendapatkan program dan bermasalah, itu masuk di dalam database Kementerian Keuangan, sistem layanan informasi keuangan (SLIK). Sehingga mereka (UMKM) tidak bisa mendapatkan fasilitas perbankan lagi. Oleh karena itu, ini semacam 'moratorium' kepada mereka yang pernah bermasalah," jelasnya.

Menteri BUMN Erick Thohir resmi mengangkat Mochamad Iriawan atau Iwan Bule sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Iwan menggantikan Simon Aloysius Mantiri, yang dalam RUPS tersebut juga resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar dalam keterangan resmi, Senin (4/11).

Iwan Bule lahir pada 31 Maret 1962 di Jakarta. Ia merupakan alumni Akademi Kepolisian pada tahun 1984. Kini, ia berstatus purnawirawan Polri, dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

Karirnya di Polri tergolong cemerlang. Iwan Bule pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, Kapolda NTB, Kapolda Metro Jaya dan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Kasus terkenal yang pernah ditanganinya yaitu pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen yang menyeret mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar ke penjara pada 2009. Saat itu, Iwan Bule menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Ia pun pernah diangkat menjadi Pelaksana Tugas atau Plt. Gubernur Jawa Barat (Jabar) pada 16 Juni 2018 meski penunjukkannya kontroversial lantaran masih berstatus polisi aktif.

Setelah pensiun dari Polri, Iwan Bule juga pernah menjadi Ketua Umum PSSI periode 2019-2023.

Pada 2023, ia resmi bergabung dengan Partai Gerindra yang dikomandani Presiden Prabowo Subianto. Iwan pernah mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI Dapil Jabar X, tetapi gagal mendapatkan kursi ke Senayan.

Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan direksi dan komisaris Pertamina (Persero). Ia mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai direktur utama PT menggantikan Nicke Widyawati.

Di jajaran dewan komisaris, Erick menunjuk Mochamad Iriawan atau Iwan Bule menjadi komisaris utama Pertamina.

Lalu, Erick juga menetapkan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, menggantikan Ahmad Fikri Assegaf.

Perombakan itu dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ditetapkan dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Simon sebelumnya menjabat sebagai komisaris utama, mengisi jabatan yang ditinggalkan Tjahaja Purnama alias Ahok yang mundur demi berkampanye untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris Pertamina merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham, yang diwakili menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar dalam keterangan resmi, Senin (4/11).

Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan. Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan Pertamina dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Pertamina turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Nicke Widyawati dan Ahmad Fikri Assegaf yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nicke dan Bapak Fikri yang telah mengantarkan Pertamina untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir," pungkas Fadjar.

Berikut susunan jajaran direksi dan komisaris Pertamina terbaru:

- Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri- Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro- Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra- Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution- Direktur Keuangan: Emma Sri Martini- Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono- Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

- Komisaris Utama : Mochamad Iriawan- Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria- Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani- Komisaris : Heru Pambudi- Komisaris : Bambang Suswantono- Komisaris Independen : Condro Kirono- Komisaris Independen : Alexander Lay- Komisaris Independen : Iggi H. Achsien.

Menteri BUMN Erick Thohir resmi mengangkat Mochamad Iriawan atau Iwan Bule sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Penunjukkan Iwan Bule dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ditetapkan dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Mantan ketua umum PSSI itu menggantikan posisi Simon Aloysius Mantiri, yang kini menjabat direktur utama Pertamina.

Iwan Bule adalah purnawirawan perwira tinggi Polri, dengan jabatan terakhir Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS). Pada April 2023, ia resmi bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris Pertamina merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham, yang diwakili menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar dalam keterangan resmi, Senin (4/11).

Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan.

Adapun kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan Pertamina dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Pertamina turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Nicke Widyawati dan Ahmad Fikri Assegaf yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nicke dan Bapak Fikri yang telah mengantarkan Pertamina untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir," pungkas Fadjar.

Berikut susunan jajaran direksi dan komisaris Pertamina terbaru:

- Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri- Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro- Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra- Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution- Direktur Keuangan: Emma Sri Martini- Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono- Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

- Komisaris Utama : Mochamad Iriawan- Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria- Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani- Komisaris : Heru Pambudi- Komisaris : Bambang Suswantono- Komisaris Independen : Condro Kirono- Komisaris Independen : Alexander Lay- Komisaris Independen : Iggi H. Achsien.

Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina. Petinggi Gerindra yang juga orang dekat Presiden Prabowo Subianto ini menggantikan posisi Nicke Widhyawati di Pertamina.

Perubahan ini dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero).

Selain itu, Erick juga menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, dan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar dalam keterangan resmi, Senin (4/11).

Sebelum ditetapkan sebagai Direktur Utama, Simon tercatat sebagai Komisaris Utama Pertamina, yang telah ditetapkan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 PT Pertamina (Persero) yang dilaksanakan Senin, 10 Juni 2024 lalu. Ia menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengundurkan diri.

Ahok mundur dari Pertamina pada 2 Februari lalu demi berkampanye untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Simon merupakan orang dekat Prabowo Subianto. Ia saat ini tercatat sebagai petinggi Partai Gerindra. Di struktur partai, ia menjabat wakil sekretaris Dewan Pembina DPP Gerindra.

Saat Pilpres 2024, Simon juga peran penting dalam kampanye pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pria asal Tomohon, Sulawesi Uatara ini merupakan Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Selain memegang urusan duit paslon Prabowo-Gibran, Simon juga aktif berkampanye langsung di Sulawesi Utara. Ia dan istrinya, Priscilia Waworuntu, menggagas sejumlah agenda kampanye Prabowo-Gibran di sana.

Di luar kesibukan berpolitik, Simon juga berbisnis tambang. Ia pernah menjabat direktur PT Nusantara Energy Indonesia (NEI).

Dalam website resmi perusahaan, Nusantara Energy merupakan perusahaan investasi yang berbasis di Jakarta. Portofolio NEI mencakup spektrum industri yang luas seperti jasa pertambangan, transportasi laut curah, konstruksi, energi terbarukan, dan pasokan tenaga kerja.

Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina. Petinggi Gerindra yang juga orang dekat Presiden Prabowo Subianto ini menggantikan posisi Nicke Widhyawati di Pertamina.

Perubahan ini dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero).

Selain itu, Erick juga menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, dan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar dalam keterangan resmi, Senin (4/11).

Sebelum ditetapkan sebagai Direktur Utama, Simon tercatat sebagai Komisaris Utama Pertamina, yang telah ditetapkan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 PT Pertamina (Persero) yang dilaksanakan Senin, 10 Juni 2024 lalu. Ia menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengundurkan diri.

Ahok mundur dari Pertamina pada 2 Februari lalu demi berkampanye untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Simon merupakan orang dekat Prabowo Subianto. Ia saat ini tercatat sebagai petinggi Partai Gerindra. Di struktur partai, ia menjabat wakil sekretaris Dewan Pembina DPP Gerindra.

Saat Pilpres 2024, Simon juga peran penting dalam kampanye pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pria asal Tomohon, Sulawesi Uatara ini merupakan Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Selain memegang urusan duit paslon Prabowo-Gibran, Simon juga aktif berkampanye langsung di Sulawesi Utara. Ia dan istrinya, Priscilia Waworuntu, menggagas sejumlah agenda kampanye Prabowo-Gibran di sana.

Di luar kesibukan berpolitik, Simon juga berbisnis tambang. Ia pernah menjabat direktur PT Nusantara Energy Indonesia (NEI).

Dalam website resmi perusahaan, Nusantara Energy merupakan perusahaan investasi yang berbasis di Jakarta. Portofolio NEI mencakup spektrum industri yang luas seperti jasa pertambangan, transportasi laut curah, konstruksi, energi terbarukan, dan pasokan tenaga kerja.

Menteri BUMN Erick Thohir resmi mengangkat Simon Aloysius Mantiri menjadi direktur utama PT Pertamina (Persero), menggantikan Nicke Widyawati.

Penunjukkan Simon dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ditetapkan dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Simon sebelumnya menjabat sebagai komisaris utama, mengisi jabatan yang ditinggalkan Tjahaja Purnama alias Ahok yang mundur demi berkampanye untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Selain mengubah jajaran direksi, Erick juga menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, menggantikan Simon. Lalu, Wamen BUMN Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen menggantikan Ahmad Fikri Assegaf.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris Pertamina merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham, yang diwakili menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar dalam keterangan resmi, Senin (4/11).

Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan.

Adapun kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan Pertamina dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Polri, dengan jabatan terakhir Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

Lalu, Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN. Sedangkan, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina, sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

Pertamina turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Nicke Widyawati dan Ahmad Fikri Assegaf yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nicke dan Bapak Fikri yang telah mengantarkan Pertamina untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir," pungkas Fadjar.

Berikut susunan jajaran direksi dan komisaris Pertamina terbaru:

- Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri- Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro- Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra- Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution- Direktur Keuangan: Emma Sri Martini- Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono- Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

- Komisaris Utama : Mochamad Iriawan- Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria- Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani- Komisaris : Heru Pambudi- Komisaris : Bambang Suswantono- Komisaris Independen : Condro Kirono- Komisaris Independen : Alexander Lay- Komisaris Independen : Iggi H. Achsien.