JAKARTA - PTPN Group melalui anak perusahaannya, yakni PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN), berhasil mengembangkan dan melepas empat varietas tebu unggulan yang dinamai PS Nusantara 081, PS Nusantara 082, PS Nusantara 083, dan PS Nusantara 084.

Varietas unggulan itu merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung upaya swasembada gula nasional sebagai salah satu program strategis nasional (PSN), dan sejalan dengan visi peningkatan ketahanan pangan Indonesia. Melalui empat varietas tersebut, PTPN optimistis akan mengulang sejarah kejayaan sebagai produsen gula terbesar dan memenuhi target swasembada gula konsumsi pada tahun 2028.

Kegiatan pelepasan varietas ini didukung penuh oleh PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) dan PTPN I sebagai anak usaha PTPN III (Persero), serta PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara, Mahmudi, menyampaikan bahwa keempat varietas baru ini menawarkan beberapa keunggulan yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri gula nasional.

Keunggulan-keunggulan tersebut meliputi tingkat kemasakan yang optimal untuk kebutuhan industri pengolahan, peningkatan potensi produktivitas dan rendemen, serta kesesuaian dengan berbagai tipologi lahan. Dengan keunggulan ini, varietas tebu unggul baru diharapkan dapat dikembangkan ke wilayah tanam baru termasuk Papua untuk mendukung proyek lumbung pangan yang diamanatkan oleh Presiden RI sebagai langkah strategis dalam menjawab krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim yang ekstrem.

Potensi produktivitas gula keempat varietas tebu unggul baru cukup tinggi. PS Nusantara 081 memiliki potensi produksi gula 12 + 6 ton/ha, PS Nusantara 082 memiliki potensi produksi gula 10 + 4 ton/ha , PS Nusantara 083 memiliki potensi produksi gula 10 + 3 ton/ha, dan PS Nusantara 084 meiliki potensi produksi gula 11 + 4 ton/ha.

"Dengan perbaikan dalam potensi produktivitas tebu dan rendemen yang lebih tinggi, varietas-varietas ini diharapkan dapat memberikan hasil gula yang lebih optimal per satuan lahan serta menjadikannya sebagai pilihan strategis untuk mendukung produksi gula dalam negeri," ujar Mahmudi, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut Mahmudi mengatakan bahwa PT Sinergi Gula Nusantara sebagai anak usaha PTPN III berkomitmen untuk terus mendukung PT Riset Perkebunan Nusantara sebagai tulang punggung riset dan pengembangan di sektor perkebunan.

"Dengan kolaborasi bersama, berbagai pihak terkait diharapkan dapat mengakselerasi pemanfaatan varietas unggul di lapangan dan berkontribusi nyata bagi pertumbuhan industri gula nasional," ucapnya.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merilis peta jalan hilirisasi aspal buton sebagai komitmen untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

Dengan potensi cadangan aspal alam yang besar, Indonesia siap memperkuat sektor infrastruktur nasional dan menciptakan nilai tambah dari sumber daya alamnya sendiri. Pengembangan Aspal Buton dapat memberikan dampak besar pada berbagai sektor di Indonesia.

"Aspal Buton adalah aset nasional yang memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung infrastruktur nasional. Melalui pemanfaatan ini, kita dapat meningkatkan kemandirian nasional dalam sektor aspal, mengurangi impor, dan membuka lapangan kerja baru,” ujar Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT), Reni Yanita dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Aspal Buton merupakan satu-satunya aspal alam di Indonesia dengan cadangan yang sangat besar. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2022 memberi arahan untuk mendorong hilirisasi dan mempercepat pemanfaatan Aspal Buton.

Potensi ini semakin strategis, mengingat target pemerintah ke depan yaitu memenuhi sebagian besar kebutuhan aspal nasional dengan sumber daya domestik, sejalan dengan visi swasembada nasional 2030.

"Kami berupaya untuk terus membangun industri Aspal Buton agar dapat memberi dampak besar pada ekonomi dan pemerataan pembangunan di Indonesia, terutama di daerah seperti Buton," kata Reni.

Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton ini memiliki visi besar, yaitu Aspal Buton Menjadi Tuan Rumah Pasok Aspal Nasional 2030. Untuk mencapainya, terdapat tiga misi utama yang dicanangkan, yaitu meningkatkan utilisasi industri Aspal Buton yang berkualitas, mendorong pertumbuhan industri aspal murni, dan menciptakan ekosistem industri yang berbasis hijau.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah menargetkan peningkatan penggunaan Aspal Buton hingga 90 persen dari kebutuhan nasional, mengembangkan dua industri pengolahan aspal murni, dan mensertifikasi sepuluh pabrik dengan standar industri hijau pada 2030.

Saat ini, terdapat 37 pabrik pengolahan Aspal Buton yang tersebar di seluruh Indonesia dan memproduksi berbagai jenis produk seperti B5/20, B50/30, CPHMA, pracampur, dan aspal murni, serta menyerap lebih dari 800 tenaga kerja.

Namun, pada periode 2019-2023, rata-rata penggunaan Aspal Buton dalam proyek nasional hanya mencapai sekitar 5 persen, sedangkan kebutuhan aspal lainnya sebagian besar masih dipenuhi melalui impor. Dengan beroperasinya pabrik-pabrik ini secara penuh, diperkirakan substitusi impor dapat meningkat drastis dan berkontribusi pada pengurangan defisit perdagangan.

Untuk mengatasi tantangan rendahnya utilisasi Aspal Buton, Kementerian Perindustrian telah mengambil sejumlah langkah strategis sepanjang 2024. Langkah-langkah tersebut termasuk kegiatan business matching produk dalam negeri, koordinasi Dana Alokasi Khusus dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR, sosialisasi regulasi tata kelola, serta partisipasi di Konferensi 12th Malaysian Road Conference & Exhibition 2024.

"Selain itu, Kemenperin juga menyusun kajian teknologi dan keekonomian serta merencanakan revisi standar kualitas nasional (SNI) untuk menjamin mutu produk aspal yang dihasilkan,” ujar Reni.

Pemerintah pun telah menetapkan sejumlah regulasi, seperti Peraturan Menteri PUPR No. 18 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2023, yang mendukung penggunaan Aspal Buton untuk proyek-proyek jalan nasional.

Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton ini juga bertujuan memperkuat koordinasi antar-kementerian, memastikan konsistensi kualitas, dan menjawab tantangan pasar agar Aspal Buton dapat menjadi pilihan utama untuk pembangunan infrastruktur nasional.

"Implementasi Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton ini adalah langkah besar untuk mencapai swasembada aspal yang berkelanjutan. Kami optimis bahwa dengan kerja sama dari berbagai pihak, Aspal Buton akan menjadi kekuatan utama dalam pembangunan infrastruktur nasional, membawa Indonesia lebih mandiri, kompetitif, dan berdaya saing di masa depan," kata Reni.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta para petani sawit di Indonesia ikut menanam padi. Hal ini dilakukan guna meningkatkan produktivitas pangan dalam rangka mendukung program swasembada.

Diungkapkan Sudaryono, para petani sawit bisa memanfaatkan lahan perkebunan mereka untuk melakukan tanam tumpang sari padi gogo. Mengingat padi gogo merupakan jenis padi yang dapat ditanam di luar lahan sawah.

"Lahan baku sawah kita kan 7,4 juta hektare, sementara lahan perkebunan sawit kita 17 juta hektare. Kalau sawitnya sudah tinggi memang kita tidak bisa tanam di bawah. Tapi kalau yang melakukan peremajaan bisa kita tanami secara masif," ujar Wamentan, Kamis (7/11/2024).

Wamentan Sudaryono menjelaskan, ada dua keuntungan utama bagi petani sawit yang memanfaatkan tumpang sari padi gogo. Pertama, petani dapat memperoleh keuntungan tambahan karena padi gogo bisa ditanam dalam waktu singkat.

Kedua, padi gogo adalah salah satu komoditas pangan strategis yang dibutuhkan secara luas oleh masyarakat, yang akan memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Padi, jagung, kedelai, dan hortikultura adalah komoditas pangan yang dibutuhkan oleh jutaan orang setiap hari. Dengan memanfaatkan lahan sawit untuk tumpang sari ini, kita tidak hanya menambah produksi pangan, tetapi juga mendukung swasembada pangan," kata dia.

Lebih lanjut, Sudaryono menjelaskan bahwa program tumpang sari ini juga akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan, karena dengan memaksimalkan potensi lahan sawit, Indonesia bisa meningkatkan produksi pangan domestik.

“Dengan memanfaatkan lahan sawit, kita bisa menambah pasokan pangan untuk kebutuhan dalam negeri. Ini juga bagian dari upaya kita untuk mengurangi ketergantungan pada impor," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Pemerintah akan mengalokasikan minimal 20% dari dana desa Rp 71 triliun atau Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan. Namun, dikhawatirkan dana tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal dan 'lenyap' begitu saja.

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Untuk mencegah dana ketahanan pangan tak berjejak, pihaknya ingin mengoptimalkan peran BUMDes.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

Selaras dengan hal ini, ia telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.

"Kita akan memaksimalkan ketahanan pangan ini dalam rangka swasembada pangan, sehingga ekonomi desa bergerak. Jadi kita menggelontorkan dana desa bukan untuk dihabisi, tapi untuk dimaksimalkan," ujar Yandri.

Apabila dana tersebut bisa dioptimalkan hingga mendorong perekonomian desa, menurutnya ketahanan pangan bisa tercapai. Selain itu, masalah-masalah yang selama ini mengakar di desa juga bisa teratasi.

"Ketahanan pangan tuh kalau ini desa lumbung padi, ya kan dia kalau mengelola padi sawah kan dapat duit lagi kalau dijual (beras), tidak hilang, sehingga ekonomi bergerak, pertanian maju, angka pengangguran bisa ditekan, angka stunting juga bisa ditekan," kata dia.

(shc/ara)

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lilla Karsay mendorong kolaborasi bilateral bisnis dan investasi dengan Indonesia melalui Forum Bisnis HunIndotech 5.0 yang menjembatani hubungan perusahaan antara kedua negara.

“Tahun ini adalah tahun yang tepat untuk memperkuat hubungan kita dengan kawasan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Karena Indonesia adalah ekonomi ASEAN terbesar, Indonesia jelas merupakan salah satu mitra terpenting bagi kita,” ujarnya dalam konferensi pers “Potensi Peningkatan Kerja Sama Investasi dan Bisnis antara Hungaria dan Indonesia" di Jakarta, Rabu.

Forum Bisnis HunIndotech 5.0 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Hungaria dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Jakarta untuk memamerkan keahlian Hungaria dalam bidang Artificial Intelligence (AI), agriculturaltechnology (agri-tech), dan keamanan siber.

Forum tersebut juga mendiskusikan topik-topik penting seperti sistem teknologi pembayaran tol Multi Lane Free Flow (MLFF) berbasis teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) yang memungkinkan pembayaran tol tanpa berhenti melalui aplikasi di smartphone dan dibaca melalui satelit.

Dia menilai inovasi MLFF merupakan ekspor transfer teknologi terbesar Hungaria dan sebuah investasi strategis yang telah disepakati dengan pemerintah Indonesia dengan nilai 300 juta dolar Amerika Serikat (AS). Proyek ini disebut sebagai investasi monumental dalam infrastruktur Indonesia dan suatu lompatan maju dalam mengurangi kemacetan, meminimalkan dampak lingkungan, serta memajukan transformasi digital.

Lebih lanjut, proyek MLFF juga dinyatakan memberi sinyal kepada investor Eropa tentang peluang yang ditawarkan Indonesia di sektor-sektor seperti infrastruktur cerdas, energi bersih, dan solusi teknologi tinggi.

Forum tersebut juga membahas kolaborasi ketahanan pangan melalui inovasi agri-tech, mengingat tujuan Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dan meningkatkan gizi melalui antara lain program Makan Bergizi Gratis. Teknologi pertanian Hungaria menawarkan solusi untuk produksi pangan berkelanjutan.

Dengan inovasi dalam akuakultur dan pertanian presisi, ucapnya, maka dapat meningkatkan hasil panen, mengurangi penggunaan sumber daya, serta memastikan pasokan pangan berkualitas tinggi.

Penyedia teknologi Hungaria dinilai bisa mendukung prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk ketahanan pangan dengan menerapkan perangkat yang meningkatkan produktivitas, Misalnya ialah produksi beras sebagai komponen penting dari pola makan Indonesia.

HunIndotech 5.0 turut membahas peningkatan pendidikan dan layanan melalui teknologi. Seruan Presiden Prabowo untuk mengembangkan sektor pendidikan dan perawatan kesehatan dinilai dapat didukung oleh AI dan perangkat digital Hungaria yang dirancang guna meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan publik.

Terakhir, diskusi perihal kolaborasi dalam bidang keamanan siber dan pertahanan dalam HunIndotech 5.0 menggarisbawahi urgensi isu tersebut guna memperkuat pertahanan digital kedua negara.

“Hungaria adalah mitra potensial yang sangat bagus karena kami tidak punya kepentingan untuk membahayakan data Indonesia. Oleh karena itu, saya yakin bahwa keamanan siber jelas merupakan salah satu topik yang dibutuhkan saat ini,” kata Lilla.

Kemitraan antara Hungaria dan Indonesia yang disorot melalui Forum Bisnis HunIndotech 5.0 disebut mencerminkan komitmen Hungaria mendukung Visi Emas Indonesia 2045.

Mengingat Hungaria saat ini memegang jabatan presidensi Uni Eropa, pihaknya menekankan hubungan antara ASEAN dengan Uni Eropa lebih kuat, terutama di bidang-bidang yang sejalan dengan tujuan Indonesia untuk pertumbuhan berkelanjutan yang digerakkan melalui teknologi, transformasi digital, dan modernisasi infrastruktur.

“Kami dapat menemukan perusahaan-perusahaan Hungaria yang sangat tertarik untuk datang ke kawasan ini, dan kami membawa berbagai sektor berbeda ke Indonesia. Kami melakukan itu untuk berbagi keahlian,” ungkap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto meneken perjanjian kerja sama mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Amran mengatakan, kerja sama berfokus pada dua hal utama yakni swasembada dan pangan bergizi di Indonesia. Dengan sinergi ini, harapannya ke depan Indonesia bisa kembali mencapai swasembada.

"Kita kolaborasi ada dua mimpi besar Pak Presiden (Prabowo) yang berada di sektor pertanian yaitu swasembada dan pangan bergizi. Ini kita harus topang dengan baik," kata Amran, dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Amran mengatakan, Indonesia telah swasembada sebanyak empat kali yakni pada 2017, 2019, 2020, dan 2021. Indonesia mendapatkan penghargaan Agricola Medal dari Food and Agriculture Organization (FAO) yakni penghargaan tertinggi dari FAO dalam bidang pangan dan pertanian global.

"Insyaallah kita akan rebut dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya," ujarnya.

Melalui kerja sama ini, nantinya Kementan fokus dengan pendistribusian bibit tanaman maupun hewan yang merupakan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan baku ini diharapkan bisa dioptimalkan dari kawasan di sekitar dapur yang dibangun.

"Bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur Pangan Bergizi.Seperti telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan seterusnya.Ini disiapkan nantinya. Jadi arah kita adalah bagaimana menyiapkan bahan baku untuk Pangan Bergizi untuk anak-anak kita," terang Amran.

Sedangkan Kementerian Desa dan PDT, membantu distribusi bibit maupun benih. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi muara atas pergerakan ekonomi desa itu sendiri.

"Kementerian Pertanian dengan Kepala Desa, dengan Kepala Desa juga, karena desa kan ujung tombak terdepan. Nah dibagi dua, kita akan membangun klaster pertanian modern. Sekarang kita sudah mulai dari Papua, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, Aceh, Kepri, Lampung," terang Amran.

Amran menjelaskan, sentra-sentra produksi pangan termasuk sentra pangan untuk pangan bergizi dan swasembada pangan. Ia memastikan, penyiapan keduanya akan paralel dijalankan.

Sementara itu, Mendes-PDT Yandri Susanto mengatakan, kerja sama ini diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ia mengatakan, pada 2025 telah ditetapkan pagu anggaran Kemendes sebesar Rp 71 triliun, di mana 20% di antaranya akan dipergunakan untuk ketahanan pangan.

"Kita ingin mempercepat swasembada pangan. Kami laporkan, anggaran dana desa dari tahun 2015 s.d 2014 sebesar Rp 609 triliun. Tahun 2023 anggarannya se-Indonesia Rp 70 triliun, tahun 2025 nanti Rp 71 triliun. Minimal 20% itu akan kita fokuskan kepada ketahanan pangan, yaitu untuk swasembada pangan," ujar Yandri.

Yandri akan melakukan pemetaan atau mapping atas potensi pangan di desa. Dengan demikian nantinya tiap-tiap desa punya produk unggulannya masing-masing.

"Mimpi saya sebagai Menteri Desa di bawah arahan Pak Presiden Prabowo, masing-masing desa itu punya keunggulan. Apakah nanti dia desa ikan nila, desa tomat, desa kacang tanah, desa ikan lele, desa padi dan sebagainya," kata dia.

(shc/ara)

KOMPAS.com - Untuk mendukung program ketahanan pangan nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden, Polda Riau meluncurkan program ketahanan swasembada pangan melalui penanaman jagung dan budidaya ikan patin.

Program tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.

Sebagai informasi, program ketahanan pangan yang digagas oleh Polda Riau tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden RI yang menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama dalam periode 100 hari pertama pemerintahannya. Menindaklanjuti arahan ini, Kapolri menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian di Indonesia untuk melaksanakan program ketahanan pangan, termasuk di Riau.

Untuk menjalankannya, Polda Riau melibatkan 12 Polres di seluruh wilayahnya dan berkolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pihak terkait.

"Sebagai langkah awal, kami telah menanam jagung di lahan seluas 20 hektare di beberapa titik," ujar Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, saat meresmikan program Ketahanan Swasembada Pangan di SPN Polda Riau seperti dikutip dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Kapolda menjelaskan, sekitar 60 kilogram bibit jagung pipil dan 45 kilogram bibit jagung manis telah ditabur di lahan tersebut. Selain itu, sebanyak 30.000 ekor ikan patin juga dibudidayakan sebagai bagian dari ketahanan pangan berbasis perikanan.

Kapolda Riau juga menyampaikan bahwa ketahanan pangan adalah fondasi bagi masyarakat yang sehat dan produktif.

“Ketahanan pangan adalah upaya untuk membangun masyarakat sehat dan berdaya saing, demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Geografis Riau yang penuh tantangan, seperti lahan gambut dan dataran rendah, membuat program tersebut memerlukan kerja keras dan sinergi lintas sektor. Dengan dukungan TNI, Polda Riau optimistis bahwa program tersebut dapat berjalan lancar.

"Berkat kerja sama solid antara Polri, TNI, dan masyarakat, kami yakin bahwa program ini bisa berhasil," tambah Kapolda.

Program ketahanan pangan ini juga bertujuan memberdayakan masyarakat setempat, seperti melalui penanaman jagung di lahan kelompok tani Desa Tambang. Selain memperkuat ketahanan pangan, diharapkan kegiatan ini membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan perikanan.

"Kami berharap, kerja keras ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dan membawa manfaat besar bagi bangsa," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam pidato kenegaraan perdana se­­­te­­­lah pe­­­lan­­­tikan, Presiden Prabowo Subi­­anto menargetkan Indonesia swasembada pangan dalam 5 tahun ke depan. Bahkan Prabowo yakin dengan me­­­manfaatkan sumber daya alam yang melimpah, In­­­donesia dapat menjadi lum­­­bung pangan dunia.

Namun, swasembada pa­­­ngan saja tidak cukup, harus diiringi dengan ketahanan pangan. Swasembada pangan berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan di tingkat nasional. Ketahanan pangan lebih mengutamakan akses individu terhadap pangan bergizi untuk kesehatan dan produktivitas. Kom­­binasi keduanya akan memastikan ketersediaan dan akses pangan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Keinginan untuk mewujudkan swasembada dan ke­­­tahanan pangan berhadapan dengan tantangan besar. Me­­­nurut penelitian Hadi Santoso, Akhmad Makhfatih, dan Hengki Purwoto, infrastruktur berpengaruh pada ketahanan pangan. Data dari 33 provinsi (2012—2016) menunjukkan bahwa jalan, irigasi, dan listrik berdampak positif pada ketahanan pangan.

Sayangnya pembangunan infrastruktur yang berlangsung masif selama dekade terakhir tidak banyak membantu ketahanan pangan nasional. Jalan tol dan bandara memang mempermudah mobilitas dan distribusi, tetapi investasi besar ini belum berhasil mengatasi masalah mendasar di sektor pertanian seperti akses teknologi, irigasi yang buruk, dan akses pasar yang terbatas. Dampaknya, ketergantungan Indonesia pada impor pangan masih tinggi.

Menurut data The Food Trade Dependence Index 2022, Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk komoditas pangan utama. Sebanyak 54% gandum diimpor dari Australia dan 26% dari Kanada karena gandum sulit dibudidayakan di Indonesia akibat keterbatasan lahan. Ketergantungan ini membuat ketahanan pangan Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan global.

Hal serupa terjadi pada kedelai, di mana 71% impor berasal dari Amerika Serikat, sementara produksi lokal hanya memenuhi kurang dari 10% kebutuhan nasional. Kedelai adalah bahan dasar tempe dan tahu, makanan pokok masyarakat. Tingginya ketergantungan pada impor menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur belum secara signifikan meningkatkan produksi pangan domestik. Kondisi yang memperlihatkan ketidakselarasan antara prioritas pembangunan infrastruktur dan kebutuhan ketahanan pangan.

Situasi serupa terjadi pada beras. Meski memiliki lahan pertanian yang luas, produktivitas padi masih rendah. Indonesia harus mengimpor 37% beras dari Vietnam, 28% dari Thailand, 20% dari India, dan 15% dari Pakistan. Bahkan untuk jagung, yang penting bagi industri pakan ternak dan biofuel, Indonesia masih bergantung pada impor, terutama dari Argentina.

Program swasembada pangan di bawah pemerintahan Prabowo harus dapat mengatasi tantangan tersebut. Pembangunan infrastruktur perlu diselaraskan dengan tujuan strategis mendukung sektor pertanian.

Pengembangan irigasi yang efisien, akses ke teknologi pertanian modern, serta dukungan untuk meningkatkan produktivitas petani lokal menjadi kunci penting. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih besar pada infrastruktur yang langsung mendukung proses produksi pangan, seperti penyediaan irigasi, jalan tani, gudang penyimpanan, dan fasilitas pengolahan pangan di pedesaan.

Pemerintah perlu memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Akses terhadap kredit, pelatihan teknis, dan pendampingan dalam penggunaan teknologi modern.

Kesemuanya itu adalah langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Penting bagi pemerintah untuk memperkuat rantai pasok pangan. Tujuannya agar hasil pertanian dapat disimpan dan didistribusikan secara efisien, mengurangi kerugian pascapanen dan memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Dalam jangka panjang, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada kemampuan produksi dalam negeri semata. Harus dibarengi juga dengan kemampuan menjaga keberlanjutan produksi di tengah perubahan iklim. Skor rendah Indonesia dalam kategori Keberlanjutan dan Adaptasi menunjukkan pentingnya strategi adaptasi yang lebih baik.

Salah satunya adalah dengan mengembangkan pertanian yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Investasi dalam penelitian pertanian yang berfokus pada inovasi teknologi untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cuaca ekstrem menjadi sangat penting.

Ambisi besar pemerintahan Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan, harus bisa mengatasi tantangan yang sangat kompleks dengan pendekatan holistik. Kepemimpinan Prabowo harus mampu mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan penguatan sektor pertanian.

Integrasi tersebut merupakan solusi untuk mengakhiri ketergantungan Indonesia pada impor pangan. Termasuk mengatasi masalah mendasar dalam sektor pertanian. Kita menunggu kebijakan yang fokus pada pengembangan pertanian berkelanjutan dan investasi infrastruktur untuk mendukung sektor pangan.

Dengan begitu, Indonesia tidak hanya memiliki peluang besar untuk mencapai swasembada pangan, tetapi juga menjadi lumbung pangan dunia seperti yang diharapkan.

Jika tidak, cita-cita swasembada pangan hanya akan menjadi janji tanpa realisasi.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengungkapkan strategi dan langkah yang diambil perseroan dalam mendukung kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Seperti diketahui, kebijakan ekonomi presiden ke-8 Indonesia itu akan berfokus pada hilirisasi, pembangunan, dan energi.

Hilirisasi bakal mengarah pada bahan tambang mineral dan produk-produk pertanian, seperti minyak kelapa sawit. Kemudian pemerintah juga akan fokus pada kebijakan yang mengarah pada swasembada pangan dan energi.

Terkait kebijakan pemerintah itu, menjawab pertanyaan media pada saat press conference Kinerja Keuangan BRI Kuartal III Tahun 2024 di Jakarta (30/10), Direktur Utama BRI Sunarso memaparkan dua kerangka. Pertama adalah kerangka tujuan nasional, yang mana bank itu rutin melakukan analisis terkait. Kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah.

"Dan berdasarkan analisis kami, pasti ada data-data yang kita analisis, hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, jika Indonesia ingin keluar dari middle income trap, maka ekonomi kita, GDP (produk domestik bruto} kita, harus tumbuh minimal 6%, menurut hitungan BRI," ucap Sunarso pada saat press conference paparan kinerja BRI kuartal III-2024 secara virtual, Rabu (30/10).

Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi pemerintah adalah 8%, melebihi hasil analisis BRI. Hal itu menunjukkan bahwa target keduanya sudah sinkron dalam mencapai tujuan keluar dari perangkap pendapatan menegah.

Sunarso mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6%, faktor dominan yang menjadi penentu adalah human capital.

"Nah, setelah kita sampai pada kesimpulan human capital, lalu apa basis yang harus kita kerjakan untuk meningkatkan kualitas human capital tersebut? Ternyata, faktor pangan, baik ketersediaannya maupun kualitasnya. Jadi, klop dengan apa yang dicita-citakan pemerintah, program pemerintah, maka fokuslah pada swasembada pangan," pungkas Sunarso.

Dalam mendukung swasembada pangan, Sunarso mengatakan ketersediaan dan kecukupan nutrisi perlu dipastikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian, masyarakat juga dapat memperoleh pendidikan-pendidikan, dalam upaya menciptakan kualitas human capital yang baik.

Sementara terkait hilirisasi bidang energi, Sunarso mengatakan itu pasti akan meningkatkan perputaran ekonomi.

"Maka menurut kami di BRI, baik kajian yang dilakukan secara internal BRI maupun yang mungkin dibuat oleh pemerintah, sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali. Sudah klop dalam rangka-kerangka tujuan ekonomi nasional," tandasnya.

Kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah. Hilirisasi, berarti proses penciptaan nilai tambah produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur di dalam negeri.

"Setiap proses penciptaan nilai tambah akan berdampak pada kemampuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dan itu artinya akan ada distribusi pendapatan yang lebih baik, serta meningkatkan nilai produk yang selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah menjadi lebih tinggi karena sudah melalui sentuhan teknologi, tenaga kerja, dan lain-lain," jelas Sunarso.

Maka, lanjut dia, itu akan mendorong penyerapan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan memacu pertumbuhan. "Bank pasti akan menikmati bisnis dari peningkatan distribusi pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas menghilirkan produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur. Jadi itu merupakan peluang bisnis yang luar biasa," ungkapnya.

Sunarso mencontohkan proses panen produk kelapa sawit, yang kemudian diproduksi menjadi minyak sawit, oleokimia, atau produk-produk komestik. Jika terjadi di dalam negeri, maka proses nilai tambah akan berada di dalam negeri.

Kemudian dijual, diekspor, maupun di dalam negeri, Sunarso mengatakan itu akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sama halnya dengan hilirisasi produk-produk pangan yang juga berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi.

"Singkat cerita, dari kerangka tujuan pembangunan nasional, analisisnya memang akan berfokus pada peningkatan kualitas human capital yang antara lain, membutuhkan swasembada pangan dan energi. Dalam kerangka bisnis, proses penghiliran baik produk tambang maupun produk agrikultur akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan memeratakan pendapatan. Itu adalah peluang bisnis bagi perbankan," jelas Sunarso.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan akan menyediakan stok beras untuk mencukupi kebutuhan nasional sekurang-kurangnya sebesar 2 juta ton hingga akhir tahun 2024. Hal tersebut ia sampaikan saat berkunjung ke Gudang Perum Bulog Kanwil Jakarta dan Banten pada Senin, 4 November 2024.

Mantan Menteri Perdagangan itu menyebutkan bahwa saat ini Bulog telah menyimpan 140 ribu ton cadangan beras di satu gudang. Sementara itu, Bulog memiliki total 1.508 gudang dengan kapasitas penyimpanan mencapai 4 juta ton, sehingga ia mengklaim stok beras saat ini sudah aman dan cukup.

"Jadi stok beras kita sangat aman dan cukup. Oleh karena itu, publik, pedagang, masyarakat tidak usah khawatir," ujarnya.

Pria yang kerap disapa Zulhas ini mengatakan bahwa Presiden Prabowo berulang kali menekankan program swasembada pangan yang akan direalisasikan paling cepat tahun 2028. Salah satu langkah yang dilakukan dalam memastikan stok beras adalah dengan membuka lahan-lahan baru.

"Termasuk cetak sawah baru di Merauke yang Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sudah hadir ke sana, ada memperbaiki yang terbengkalai yang lama. Begitu juga daerah lain," tuturnya.

Zulhas mengklaim, mempersiapkan stok dengan baik adalah upaya untuk meyakinkan masyarakat agar percaya bahwa program swasembada pangan bisa tercapai dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. "Tidak bisa cuma catatan-catatan, lihat buku gitu ya, tetapi harus lihat juga lapangan. Itulah kita memang kerja harus detail, kan," kata Zulhas.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia di bawah pemerintahannya. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato pertamanya usai dilantik sebagai presiden pada Ahad, 20 Oktober 2024.

"Saudara-saudara, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Prabowo saat berpidato di ruang sidang paripurna MPR, Ahad, 20 Oktober 2024.

Prabowo mengatakan saat ini negara-negara di dunia tengah menghadapi krisis pangan. Untuk itu, kata dia, Indonesia harus segera lepas dari ketergantungan impor pangan dari luar negeri.

"Dalam keadaan genting dan krisis, tidak akan ada negara yang mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu tidak ada jalan lain bahwa dalam waktu sesingkat-singkatnya Indonesia harus mencapai ketahanan pangan," kata Prabowo.

Prabowo melanjutkan, untuk mencapai swasembada pangan, dia akan dibantu oleh para pakar. Dia optimistis swasembada pangan akan terwujud paling lambat empat hingga lima tahun ke depan. "Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo.

Nandito Putra berkontribusi dalam tulisan ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan ekonomi strategis yang digalakkan oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Optimisme BRI ini hadir seiring dengan visi besar pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan energi sebagai pilar utama ekonomi Indonesia.

Hilirisasi yang dicanangkan pemerintah mencakup berbagai sektor, mulai dari mineral tambang hingga produk-produk pertanian seperti minyak kelapa sawit. Selain itu, kebijakan swasembada pangan dan energi juga menjadi prioritas untuk menciptakan stabilitas ekonomi di tengah dinamika global yang kian kompleks.

Dalam paparannya pada konferensi pers kinerja keuangan kuartal III BRI di Jakarta, Rabu (30/10), Direktur Utama BRI, Sunarso, mengungkapkan strategi dua kerangka kerja yang disusun perseroan untuk mendukung kebijakan tersebut.

Pertama adalah kerangka tujuan nasional, yang secara konsisten dipantau dan dianalisis BRI untuk memahami arah kebijakan pemerintah. Kedua, BRI melakukan analisis peluang bisnis dari setiap kebijakan yang diterapkan.

"Dan berdasarkan analisis kami, pasti ada data-data yang kita analisis, hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, jika Indonesia ingin keluar dari middle income trap, maka ekonomi kita, GDP (produk domestik bruto) kita, harus tumbuh minimal 6%, menurut hitungan BRI," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/11).

Dirinya melihat, target pemerintah yang lebih tinggi, yaitu 8%, menunjukkan sinergi yang kuat dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa human capital atau kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci untuk mencapai pertumbuhan tersebut.

Lebih lanjut, Sunarso menegaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas human capital, perhatian harus diarahkan pada ketersediaan dan kualitas pangan. Ia menyebutkan bahwa fokus pemerintah pada swasembada pangan selaras dengan analisis BRI, yang menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam mendukung swasembada pangan, dia menilai ketersediaan dan kecukupan nutrisi perlu dipastikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian, masyarakat juga dapat memperoleh pendidikan-pendidikan, dalam upaya menciptakan kualitas human capital yang baik.

Sementara terkait hilirisasi bidang energi, Sunarso menyampaikan bahwa hal itu pasti akan meningkatkan perputaran ekonomi. Menurutnya, baik kajian yang dilakukan secara internal BRI maupun yang mungkin dibuat oleh pemerintah tidak menunjukkan perbedaan, semuanya sudah sejalan dengan tujuan ekonomi nasional.

Pada kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah. Hilirisasi, berarti proses penciptaan nilai tambah produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur di dalam negeri.

"Setiap proses penciptaan nilai tambah akan berdampak pada kemampuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dan itu artinya akan ada distribusi pendapatan yang lebih baik, serta meningkatkan nilai produk yang selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah menjadi lebih tinggi karena sudah melalui sentuhan teknologi, tenaga kerja, dan lain-lain," jelas dia.

Ia melanjutkan, hal tersebut akan mendorong penyerapan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan memacu pertumbuhan. Bank akan mendapatkan manfaat bisnis dari peningkatan distribusi pendapatan serta pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari hilirisasi produk tambang dan agrikultur, menjadikannya peluang bisnis yang luar biasa.

Sunarso mencontohkan proses panen produk kelapa sawit, yang kemudian diproduksi menjadi minyak sawit, oleokimia, atau produk-produk komestik. Jika terjadi di dalam negeri, maka proses nilai tambah akan berada di dalam negeri.

Ketika produk tersebut dijual, dijual, diekspor, maupun di dalam negeri, maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sama halnya dengan hilirisasi produk-produk pangan yang juga berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi.

"Singkat cerita, dari kerangka tujuan pembangunan nasional, analisisnya memang akan berfokus pada peningkatan kualitas human capital yang antara lain, membutuhkan swasembada pangan dan energi. Dalam kerangka bisnis, proses penghiliran baik produk tambang maupun produk agrikultur akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan memeratakan pendapatan. Itu adalah peluang bisnis bagi perbankan," pungkasnya.

Dengan strategi yang sejalan, BRI optimistis dapat berperan aktif dalam mendukung langkah pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi, mewujudkan ketahanan pangan, dan menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam era ekonomi yang terus berkembang.

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mengungkapkan strategi dan langkah yang diambil perseroan dalam mendukung kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Seperti diketahui, kebijakan ekonomi presiden ke-8 Indonesia itu akan berfokus pada hilirisasi, pembangunan, dan energi.

Hilirisasi akan mengarah pada bahan tambang mineral dan produk-produk pertanian, seperti minyak kelapa sawit. Kemudian, pemerintah juga akan fokus pada kebijakan yang mengarah pada swasembada pangan dan energi.

Terkait kebijakan pemerintah itu, menjawab pertanyaan media pada saat press conference Kinerja Keuangan BRI Kuartal III Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (30/10/2024), Direktur Utama BRI Sunarso memaparkan dua kerangka. Pertama adalah kerangka tujuan nasional, yang mana bank itu rutin melakukan analisis terkait. Kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah.

"Dan berdasarkan analisis kami, pasti ada data-data yang kita analisis, hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, jika Indonesia ingin keluar dari middle income trap, maka ekonomi kita, GDP (produk domestik bruto) kita, harus tumbuh minimal 6 persen, menurut hitungan BRI," ucap Sunarso pada saat press conference paparan kinerja BRI kuartal III-2024 secara virtual, Rabu (30/10/2024).

Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi pemerintah adalah 8 persen, melebihi hasil analisis BRI. Hal itu menunjukkan bahwa target keduanya sudah sinkron dalam mencapai tujuan keluar dari perangkap pendapatan menengah.

Sunarso mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, faktor dominan yang menjadi penentu adalah human capital.

"Nah, setelah kita sampai pada kesimpulan human capital, lalu apa basis yang harus kita kerjakan untuk meningkatkan kualitas human capital tersebut? Ternyata, faktor pangan, baik ketersediaannya maupun kualitasnya. Jadi, klop dengan apa yang dicita-citakan pemerintah, program pemerintah, maka fokuslah pada swasembada pangan," ujar Sunarso.

Dalam mendukung swasembada pangan, Sunarso mengatakan, ketersediaan dan kecukupan nutrisi perlu dipastikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian, masyarakat juga dapat memperoleh pendidikan-pendidikan dalam upaya menciptakan kualitas human capital yang baik.

Sementara terkait hilirisasi bidang energi, Sunarso mengungkapkan itu pasti akan meningkatkan perputaran ekonomi.

"Maka menurut kami di BRI, baik kajian yang dilakukan secara internal BRI maupun yang mungkin dibuat oleh pemerintah, sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali. Sudah klop dalam rangka-kerangka tujuan ekonomi nasional," ujarnya.

Kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah. Hilirisasi, berarti proses penciptaan nilai tambah produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur di dalam negeri.

"Setiap proses penciptaan nilai tambah akan berdampak pada kemampuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dan itu artinya akan ada distribusi pendapatan yang lebih baik, serta meningkatkan nilai produk yang selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah menjadi lebih tinggi karena sudah melalui sentuhan teknologi, tenaga kerja, dan lain-lain," tutur Sunarso.

Maka, lanjut Sunarso, itu akan mendorong penyerapan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan memacu pertumbuhan.

"Bank pasti akan menikmati bisnis dari peningkatan distribusi pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas menghilirkan produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur. Jadi, itu merupakan peluang bisnis yang luar biasa," tuturnya.

Sunarso mencontohkan proses panen produk kelapa sawit yang kemudian diproduksi menjadi minyak sawit, oleokimia, atau produk-produk kosmetik. Jika terjadi di dalam negeri, maka proses nilai tambah akan berada di dalam negeri. Kemudian, dijual, diekspor, maupun di dalam negeri, Sunarso mengatakan itu akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sama halnya dengan hilirisasi produk-produk pangan yang juga berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi.

"Singkat cerita, dari kerangka tujuan pembangunan nasional, analisisnya memang akan berfokus pada peningkatan kualitas human capital, antara lain membutuhkan swasembada pangan dan energi. Dalam kerangka bisnis, proses penghiliran, baik produk tambang maupun produk agrikultur akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan memeratakan pendapatan. Itu adalah peluang bisnis bagi perbankan," ujar Sunarso.