TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini mengkritisi neraca transaksi berjalan negara yang mengalami defisit. Ia mengatakan hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kegiatan ekspor di Indonesia terlalu lemah.

Menurut Didik, kegiatan ekspor di Indonesia sudah kalah saing dengan beberapa negara di Asean maupun di Asia. Ia membeberkan bahwa negara tetangga seperti Malaysia telah melewati mediacountertradeatau bentuk perdagangan internasional.

"Defisit neraca transaksi berjalan karena ekspornya stagnan, karena sudah kalah dengan Vietnam sekarang akan disalib nanti oleh Banglades kemudian Malaysia sudah melewati Media countertrade," kata Didik dalam forum bertajuk "Melanjutkan Kritisme Faisal Basri: Memperkuat Masyarakat Sipil, Mengawasi Kekuasaan" yang diselenggarakan melalui platformzoompada Ahad, 15 September 2024.

Lebih lanjut, Didik mengungkapkan kondisi ekspor di Indonesia dapat mempengaruhi neraca transaksi berjalan. Ia mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih terfokus pada permasalahan ekspor yang tak kunjung berakhir.

"Indonesia mungkin masih bergelut, jungkir balik dan defisit ini karena ekspornya lemah dan kita tergantung kepada komoditas bahan mentah," jelasnya.

Sementara itu, Didik juga mengkritisi terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan jor-joran pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Hal tersebut, kata dia, selaras dengan kritik yang pernah disampaikan oleh Faisal Basri tentang pembangunan kereta cepat.

"Pembangunan infrastruktur, infrastruktur itu infrastruktur ngawur. Seperti kata Pak Faisal. Seperti kereta api cepat itu sudah pasti akan lemah dari segi neracanya," kata Didik.

Adanya pembangunan kereta cepat, kata Didik bahwa Faisal Basri juga pernah mengkritisi terkait pembangunan infrastruktur era Presiden Jokowi sama seperti proyek di atas khayangan. Selain itu, ia mengungkapkan banyak pembangunan infrastruktur masa pemerintahan Presiden Jokowi tidak berpijak terhadap realita.

"Ke depan sampai kiamat dia (Faisal Basri) bilang tidak akan bisa lunak, jadi itu proyek di atas kayangan yang tidak berpijak pada realitas, banyak sekali proyek-proyek infrastruktur yang tidak senada ya, bahkan yang menjadi utama tol laut itu gagal berantakan sama sekali," ungkapnya.

Adanya pembangunan infrastruktur yang terlalu berlebihan, kata Didik hal itu juga memberatkan sektor industri. Akibatnya, menurut dia, pendapatan di sektor industri mengalami penurunan, sementara daya saing semakin tinggi.

"Semakin besar daya saing dan juga berat, sektor industri itu akan tengkurap ya, jeblok jadi karena itu nanti memilih Menteri Perindustrian harus yang benar ya jangan asal-asalan," kata Didik.

Menurut Didik, Faisal Basri sudah lama mengetahui kesalahan pemerintah pemerintah tersebut dan selanjutnya melontarkan kritik untuk perbaikan. Kritik itu, kata Didik, terkait hilirisasi yang menjadi trending di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Pak Faisal itu mengkritik hilirisasi. Dia pertamanya mengungkap masalah di industrialisasi dan hilirisasi menurut dia sebaiknya diformatkan menjadi industrialisasi," ujar Didik.

Didik menjelaskan alasan mengapa Faisal Basri mengkritisi kata hilirisasi terhadap pemerintah saat ini. Ia mengatakan di dalam akademik kata hilirisasi tidak memiliki makna apapun, sehingga Faisal Basri pada saat itu mengganti kata hilirisasi menjadi industrialisasi.

"Karena itu di akademik (Industrialisasi) lebih enak bunyinya ketimbang hilirisasi yang keluar dari mulutnya Jokowi jadi lebih baik kosakatanya itu industrialisasi," tutur Didik.

Industri di era Presiden Jokowi paling buruk dalam standarPurchasing Managers' Indexatau PMI. "Dan industri ini yang paling jeblok PMI-nya turun di bawah 50 persen tidak ada kebijakan industri sehingga mustahil untuk tumbuh 6 persen, 7 persen apalagi 8 persen," ujarnya.

Adanya wacana kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kini tak terealisasikan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi. Didik menceritakan kembali jika Faisal Basri pernah ditanyakan oleh seseorang terkait pertumbuhan ekonomi negara yang mencapai target 8 persen.

"Kan Faisal Basri ditanya bagaimana menurut Bapak target 8 persen, dia jawab ngawur. Selama industri ini jeblok jangan harap ekonomi itu akan tumbuh dengan baik," jelas Didik.

TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini mengkritisi neraca transaksi berjalan negara yang mengalami defisit. Ia mengatakan hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kegiatan ekspor di Indonesia terlalu lemah.

Menurut Didik, kegiatan ekspor di Indonesia sudah kalah saing dengan beberapa negara di Asean maupun di Asia. Ia membeberkan bahwa negara tetangga seperti Malaysia telah melewati mediacountertradeatau bentuk perdagangan internasional.

"Defisit neraca transaksi berjalan karena ekspornya stagnan, karena sudah kalah dengan Vietnam sekarang akan disalib nanti oleh Banglades kemudian Malaysia sudah melewati Media countertrade," kata Didik dalam forum bertajuk "Melanjutkan Kritisme Faisal Basri: Memperkuat Masyarakat Sipil, Mengawasi Kekuasaan" yang diselenggarakan melalui platformzoompada Ahad, 15 September 2024.

Lebih lanjut, Didik mengungkapkan kondisi ekspor di Indonesia dapat mempengaruhi neraca transaksi berjalan. Ia mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih terfokus pada permasalahan ekspor yang tak kunjung berakhir.

"Indonesia mungkin masih bergelut, jungkir balik dan defisit ini karena ekspornya lemah dan kita tergantung kepada komoditas bahan mentah," jelasnya.

Sementara itu, Didik juga mengkritisi terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan jor-joran pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Hal tersebut, kata dia, selaras dengan kritik yang pernah disampaikan oleh Faisal Basri tentang pembangunan kereta cepat.

"Pembangunan infrastruktur, infrastruktur itu infrastruktur ngawur. Seperti kata Pak Faisal. Seperti kereta api cepat itu sudah pasti akan lemah dari segi neracanya," kata Didik.

Adanya pembangunan kereta cepat, kata Didik bahwa Faisal Basri juga pernah mengkritisi terkait pembangunan infrastruktur era Presiden Jokowi sama seperti proyek di atas khayangan. Selain itu, ia mengungkapkan banyak pembangunan infrastruktur masa pemerintahan Presiden Jokowi tidak berpijak terhadap realita.

"Ke depan sampai kiamat dia (Faisal Basri) bilang tidak akan bisa lunak, jadi itu proyek di atas kayangan yang tidak berpijak pada realitas, banyak sekali proyek-proyek infrastruktur yang tidak senada ya, bahkan yang menjadi utama tol laut itu gagal berantakan sama sekali," ungkapnya.

Adanya pembangunan infrastruktur yang terlalu berlebihan, kata Didik hal itu juga memberatkan sektor industri. Akibatnya, menurut dia, pendapatan di sektor industri mengalami penurunan, sementara daya saing semakin tinggi.

"Semakin besar daya saing dan juga berat, sektor industri itu akan tengkurap ya, jeblok jadi karena itu nanti memilih Menteri Perindustrian harus yang benar ya jangan asal-asalan," kata Didik.

Menurut Didik, Faisal Basri sudah lama mengetahui kesalahan pemerintah pemerintah tersebut dan selanjutnya melontarkan kritik untuk perbaikan. Kritik itu, kata Didik, terkait hilirisasi yang menjadi trending di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Pak Faisal itu mengkritik hilirisasi. Dia pertamanya mengungkap masalah di industrialisasi dan hilirisasi menurut dia sebaiknya diformatkan menjadi industrialisasi," ujar Didik.

Didik menjelaskan alasan mengapa Faisal Basri mengkritisi kata hilirisasi terhadap pemerintah saat ini. Ia mengatakan di dalam akademik kata hilirisasi tidak memiliki makna apapun, sehingga Faisal Basri pada saat itu mengganti kata hilirisasi menjadi industrialisasi.

"Karena itu di akademik (Industrialisasi) lebih enak bunyinya ketimbang hilirisasi yang keluar dari mulutnya Jokowi jadi lebih baik kosakatanya itu industrialisasi," tutur Didik.

Industri di era Presiden Jokowi paling buruk dalam standarPurchasing Managers' Indexatau PMI. "Dan industri ini yang paling jeblok PMI-nya turun di bawah 50 persen tidak ada kebijakan industri sehingga mustahil untuk tumbuh 6 persen, 7 persen apalagi 8 persen," ujarnya.

Adanya wacana kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kini tak terealisasikan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi. Didik menceritakan kembali jika Faisal Basri pernah ditanyakan oleh seseorang terkait pertumbuhan ekonomi negara yang mencapai target 8 persen.

"Kan Faisal Basri ditanya bagaimana menurut Bapak target 8 persen, dia jawab ngawur. Selama industri ini jeblok jangan harap ekonomi itu akan tumbuh dengan baik," jelas Didik.

TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini menyampaikan pesan Faisal Basri tentang kebijakan fiskal negara yang mengalami defisit. Ia mengatakan kebijakan fiskal mengalami defisit disebabkan pemerintah era Presiden Jokowi terlalu banyak mengambil utang luar negeri yang terlalu banyak.

"Kebijakan fiskal yang defisit ini, dia (Faisal Basri) menilai bahwa fiskal defisit dalam batas tertentu tidak diterima ya, terutama dalam situasi krisis justru dijadikan kesempatan untuk mengeruk hutang sebanyak-banyaknya," kata Didik dalam forum bertajuk "Melanjutkan Kritisme Faisal Basri: Memperkuat Masyarakat Sipil, Mengawasi Kekuasaan" yang diselenggarakan melalui platformzoompada Ahad, 15 September 2024.

Lebih lanjut, Didik mengkritisi perbuatan Presiden Jokowi terhadap kebijakan fiskal yang mengalami defisit. Ia mengatakan defisit semakin besar dikarenakan adanya pembangunan infrastruktur yang tidak seimbang dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Sehingga defisit itu semakin besar dan penggunaan untuk proyek-proyek besar juga tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Adanya pembangunan infrastruktur yang terlalu berlebihan, kata Didik hal itu juga memberatkan sektor industri. Akibatnya, menurut dia, pendapatan di sektor industri mengalami penurunan, sementara daya saing semakin tinggi.

"Semakin besar daya saing dan juga berat, sektor industri itu akan tengkurap ya, jeblok jadi karena itu nanti memilih Menteri Perindustrian harus yang benar ya jangan asal-asalan," kata Didik.

Sementara itu, Didik juga menyampaikan kritik yang pernah diungkapkan Faisal Basri terhadap pemerintah. Kritik itu, kata Didik, terkait hilirisasi yang menjadi trending di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Pak Faisal itu mengkritik hilirisasi. Dia pertamanya mengungkap masalah di industrialisasi dan hilirisasi menurut dia sebaiknya diformatkan menjadi industrialisasi," ujar Didik.

Didik menjelaskan alasan mengapa Faisal Basri mengkritisi kata hilirisasi terhadap pemerintah saat ini. Ia mengatakan di dalam akademik kata hilirisasi tidak memiliki makna apapun, sehingga Faisal Basri pada saat itu mengganti kata hilirisasi menjadi industrialisasi.

"Karena itu di akademik (Industrialisasi) lebih enak bunyinya ketimbang hilirisasi yang keluar dari mulutnya Jokowi jadi lebih baik kosakatanya itu industrialisasi," tutur Didik.

Selain itu, Didik juga menjelaskan kritik yang pernah disampaikan Faisal Basri terkait industrialisasi. Ia mengungkapkan bahwa industri era Presiden Jokowi paling buruk dalam standarPurchasing Managers' Indexatau PMI.

"Dan industri ini yang paling jeblok PMI-nya turun di bawah 50 persen tidak ada kebijakan industri sehingga mustahil untuk tumbuh 6 persen, 7 persen apalagi 8 persen," ujarnya.

Adanya wacana kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kini tak terealisasikan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi. Didik menceritakan kembali jika Faisal Basri pernah ditanyakan oleh seseorang terkait pertumbuhan ekonomi negara yang mencapai target 8 persen.

"Kan Faisal Basri ditanya bagaimana menurut Bapak target 8 persen, dia jawab ngawur. Saya kira itu yang di apa yang dijadikan isu paling penting, selama industri ini jeblok jangan harap ekonomi itu akan tumbuh dengan baik," jelas Didik.

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan Indonesia kini menghadapi sinyal krisis ekonomi dengan daya beli melemah dan adanya deflasi berturut-turut. Namun, kata Indef, hal tersebut dapat dicegah dengan intervensi kebijakan oleh pemerintah.

“Sekarang ini daya beli melemah, kemudian deflasi terus-menerus. Ini sebetulnya tanda-tanda bahwa insyaallah krisis akan terjadi,” ujar Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam diskusi bertajuk “Melanjutkan Kritisisme Faisal Basri: Memperkuat Masyarakat Sipil, Mengawasi Kekuasaan” yang tayang secara daring pada Ahad, 15 September 2024.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, ia memaparkan bahwa deflasi terjadi selama empat bulan berturut-turut tahun ini, dari Mei hingga Agustus. Pada Mei, deflasi terjadi sekitar 0,03 persen, diikuti dengan 0,08 persen pada Juni dan 0,18 persen pada Juli, kemudian 0,03 persen pada Agustus.

“Artinya kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja,” katanya. “Deflasi saya katakan sebagai sinyal krisis ekonomi.”

Selain adanya deflasi beruntun, tingkat inflasi inti juga tidak membaik. Berdasarkan data BPS pada 2023, target inflasi tahunan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya 2,8 persen, sementara inflasi riil yang terjadi per Agustus 2024 sebesar 3,27 persen.

Indef juga mengamati beberapa inflasi menurut kelompok pengeluaran masih lebih tinggi dibandingkan inflasi umum, padahal seharusnya lebih rendah. Esther pun menggarisbawahi satu tren yang dinilai cukup mengkhawatirkan, yakni adanya inflasi transportasi yang sangat tinggi. Menurut dia, hal itu akan berdampak ke seluruh lapisan masyarakat, sebab biaya transportasi merupakan komponen pembentuk harga barang lainnya.

“Saya khawatir kalau inflasi transportasi ini tidak diredam, maka daya beli masyarakat akan menurun. Maka tidak heran jika jumlah kelas menengah ini akan turun,” ujarnya.

Menyikapi hal ini, ia lantas menyerukan Bank Indonesia sebagai otoritas pemegang kebijakan moneter agar melakukan intervensi dalam bentukeasy money policyatau kebijakan uang mudah. Kebijakan moneter itu dilakukan dengan meningkatkan jumlah uang beredar biasanya dengan menurunkan suku bunga.

Ia meminta Bank Indonesia menurunkan suku bunga, menggunakan instrumen moneter lain seperti giro wajib minimum, dan mendorong kredit.

“Seharusnya bank sentral, pemegang otoritas kebijakan moneter, bisa melakukan intervensi kebijakan stabilitas harga agar di Indonesia tidak terjadi deflasi terus-terusan, sehingga bisa menghindari krisis ekonomi,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Manager Humas KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menekankan bahwa proses rekrutmen PT KAI tidak dipungut biaya bagi calon pelamar. Karena itu KAI meminta kepada kandidat mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan ingin membantu dalam proses rekrutmen.

"Rekrutmen di PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak dipungut biaya apapun dan tidak menggunakan sistem refund atau penggantian biaya transportasi maupun akomodasi yang berkaitan dengan proses rekrutmen dan dimohon untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta rekrut," kata Ixfan kepada Tempo melalui pernyataan tertulis pada Senin, 16 September 2024.

PT KAI tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat penipuan yang mengatasnamakan PT Kereta Api indonesia (Persero). Adapun semua informasi terkait rekrutmen akan dikabarkan secara lengkap lewat website resmi https://e-recruitment.kai.id/.

"Apabila anda mengetahui proses rekrutmen yang mengatasnamakan PT Kereta Api indonesia (Persero) dan meminta imbalan tertentu dalam bentuk apapun, Anda dapat melaporkan tindakan tersebut, Informasi lebih lanjut hubungi Contact Center 121/021-121," kata Ixfan.

Sebelumnya, Seorang pemuda bernama Makmurdin Muslim (27 tahun) menjadi korban penipuan lowongan kerja di PT KAI (Persero). Penipuan ini dilakukan oleh seorang anggota polisi berpangkat brigadir dua (Bripda) dengan inisial WSN (24 tahun). Korban dijanjikan bisa menjadi karyawan melalui jalur tidak resmi untuk posisi teknisi.

"Kerugian saya Rp 50 juta. Transfer Rp 25 juta bulan Mei, kemudian Juli Rp 10 juta dan Agustus Rp 15 juta," kata Makmurdin saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, 13 September 2024.

Makmurdin mengungkapkan bahwa Bripda WSN menjanjikan dirinya bisa mengikuti diklat pada 16 Juli 2024. Namun, janji tersebut tidak ditepati, dan Bripda WSN juga tidak bersikap kooperatif.

Merasa telah menjadi korban penipuan, Makmurdin melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya, berharap polisi menyelidikinya dengan jelas. Dalam laporannya, ia menyertakan barang bukti berupa bukti transfer, kartu tanda anggota kepolisian (KTA), KTP, dan kartu keluarga yang sebelumnya dijaminkan oleh Bripda WSN.

KAI mengaku sangat menyesalkan perbuatan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi berinisial WSN berpangkat Bripda tersebut.

Faiz Zakiberkontribusi dalam tulisan ini

TEMPO.CO, Jakarta -PT Bio Farma (Persero) memperpanjang periode rekrutmen besar-besaran hingga Rabu, 18 September 2024. Sebelumnya, rekrutmen tahunan badan usaha milik negara (BUMN) itu resmi dibuka pada 9 September dan seharusnya berakhir pada 12 September.

“Kabar baik, periode pendaftaran rekrutmen Bio Farma 2024 diperpanjang! Karena antusiasme dari Biotizen sangat tinggi, rekrutmen Bio Farma 2024 resmi diperpanjang sampai Rabu, 18 September 2024!” demikian tertulis di akun media sosial Instagram @biofarmaid.

Terpantau dari situs resminya, BUMN di bidang farmasi itu membuka lowongan untuk 46 pekerjaan. Lowongan yang dibuka beragam, mulai dari staf legal hingga staf teknisi hewan. Lulusan dari latar belakang pendidikan D3 hingga S3 bisa mendaftar.

Mengutip dari akun media sosial resmi Bio Farma, berikut persyaratan umum, cara mendaftar dan tahap-tahap rekrutmen:

Persyaratan Umum

• Ijazah dan transkrip nilai
• Sertifikat akreditasi jurusan
• Sertifikat TOEFL ITP yang mash berlaku dan bukanprediction
• Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku
• Surat Keterangan Tidak Buta Warna (khusus peserta yang akan melamar pada area Produksi)
• Surat Keterangan Sehat yang masih berlaku
• Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cara Mendaftar

1. Kunjungi situs web biofarma.co.id;
2. Pilih menu “Karir” lalu klik “Rekrutmen 2024”, atau klik gambar “Rekrutmen 2024” pada halaman depan situs;
3. Setelah masuk pada halaman Rekrutmen 2024, klik login/register untuk mendaftarkan diri. Bagi yang belum mempunyai akun dan memilih register, tautan aktivasi akun akan dikirimkan lewat surel;
4. Setelah mendaftar, cari posisi yang sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

Tahap Rekrutmen

• Registrasi daring dan seleksi administratif
• Pemeriksaan kecocokan organisasi dan budaya
• Evaluasi psikologis
• Sesi validasi evaluasi psikologis dengan psikolog
• Tes kasus
• Wawancara dengan bagianHuman Capital
• Wawancara denganUser
• Pemeriksaan kesehatan medis

TEMPO.CO, Jakarta -PT Bio Farma (Persero) memperpanjang periode rekrutmen besar-besaran hingga Rabu, 18 September 2024. Sebelumnya, rekrutmen tahunan badan usaha milik negara (BUMN) itu resmi dibuka pada 9 September dan seharusnya berakhir pada 12 September.

“Kabar baik, periode pendaftaran rekrutmen Bio Farma 2024 diperpanjang! Karena antusiasme dari Biotizen sangat tinggi, rekrutmen Bio Farma 2024 resmi diperpanjang sampai Rabu, 18 September 2024!” demikian tertulis di akun media sosial Instagram @biofarmaid.

Terpantau dari situs resminya, BUMN di bidang farmasi itu membuka lowongan untuk 46 pekerjaan. Lowongan yang dibuka beragam, mulai dari staf legal hingga staf teknisi hewan. Lulusan dari latar belakang pendidikan D3 hingga S3 bisa mendaftar.

Mengutip dari akun media sosial resmi Bio Farma, berikut persyaratan umum, cara mendaftar dan tahap-tahap rekrutmen:

Persyaratan Umum

• Ijazah dan transkrip nilai
• Sertifikat akreditasi jurusan
• Sertifikat TOEFL ITP yang mash berlaku dan bukanprediction
• Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku
• Surat Keterangan Tidak Buta Warna (khusus peserta yang akan melamar pada area Produksi)
• Surat Keterangan Sehat yang masih berlaku
• Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cara Mendaftar

1. Kunjungi situs web biofarma.co.id;
2. Pilih menu “Karir” lalu klik “Rekrutmen 2024”, atau klik gambar “Rekrutmen 2024” pada halaman depan situs;
3. Setelah masuk pada halaman Rekrutmen 2024, klik login/register untuk mendaftarkan diri. Bagi yang belum mempunyai akun dan memilih register, tautan aktivasi akun akan dikirimkan lewat surel;
4. Setelah mendaftar, cari posisi yang sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

Tahap Rekrutmen

• Registrasi daring dan seleksi administratif
• Pemeriksaan kecocokan organisasi dan budaya
• Evaluasi psikologis
• Sesi validasi evaluasi psikologis dengan psikolog
• Tes kasus
• Wawancara dengan bagianHuman Capital
• Wawancara denganUser
• Pemeriksaan kesehatan medis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyandarkan tubuhnya saat duduk di kursi hitam saat usai jumpa pers untuk menyikapi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Raut wajahnya tenang, sambil sesekali tampak menggeleng.

Sebelum bercerita, ia meneguk air putih dari gelas di depannya. “Sedih, yang paling saya sayangkan reputasi Kadin yang kami bangun. Ada reputasi internasional,” kata Arsjad kepada Tempo saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Ahad, 15 September 2024.

Arsjad menyebut adanya Munaslub ini bisa mencederai reputasi Kadin di kancah internasional. Padahal banyak program Kadin yang telah berjalan dengan para pengusaha di luar negeri.

“Ini organisasi profesional,” kata dia.

Pernyataan Arsjad merespons Munaslub Kadin yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024 di Hotel St Regis, Jakarta Selatan. Munaslub memilih pengusaha Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029.

Hasil Munaslub ini otomatis mendongkel posisi Arsjad yang sebelumnya menjadi Ketua Umum Kadin periode 2021-2026. Arsjad ketika itu juga terpilih sebagai Ketua Umum Kadin setelah mengalahkan Anin di Munas VIII di Kendari, Sulawesi Selatan, pada Juni 2021.

Meski demikian, Direktur Utama Indika Energy itu tak terlalu kaget dengan Munaslub ini. Sebelum Hari Raya Idul Fitri pada April 2024, ia beberapa kali menerima laporan dari kolega dan pengurus Kadin Daerah soal adanya rencana Munaslub. Namun, Arsjad tak menyebut aktor di balik rencana ini. “Tiga kali mereka mencoba,” kata Arsjad.

Selama percobaan itu, Arsjad menyebut Munaslub selalu gagal terlaksana karena tak ada pengurus Kadin Daerah yang mendukung rencana itu. Arsjad bercerita dirinya pernah mendapat laporan ada kegiatan Kadin yang menggalang dukungan dengan cara membubuhkan tanda tangan di atas kerta presensi. Namun, kolega Arsjad merusak tanda tangan itu karena di baliknya ada pernyataan dukungan untuk Munaslub.

“Waktu itu kita mendengar. Tanggal sekian, tidak jadi. Tanggal sekian tidak, tidak jadi. Kita tungguin aja,” kata dia.

Senyampang itu, Arsjad mengakui ada penggiringan opini tentang dirinya telah berseberangan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Alasannya, Arsjad pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md., pada Pilpres 2024. “Saya rasa banyak persepsi yang dibuat dan diceritakan. Dikirim ke sana, ke sini. Saya melihatnya ini dipolitisasi,” kata Arsjad.

Bagi Arsjad, opini itu keliru. Dia menyebut usai Pilpres 2024, dirinya bersama Kadin telah berfokus untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Arsjad menyebut Kadin sebagai mitra strategis pemerintah juga telah berdiskusi tentang upaya menumbuhkan ekonomi nasional bisa menyundul 8 persen.

“Opini publik susah dikontrol,” kata Arsjad.

Selanjutnya: Selain itu, Arsjad mengatakan dirinya selalu bersikap profesional, ...

<!--more-->

Selain itu, Arsjad mengatakan dirinya selalu bersikap profesional, membedakan tugas dan wewenang antara individu sebagai Ketua Umum Kadin atau pimpinan TPN. Dia menyebut Kadin Indonesia merupakan asosiasi independen yang tak boleh dicampuri kepentingan politik. Atas dasar itu, kata Arsjad, dirinya juga mengajukan cuti sebagai Ketua Umum untuk memimpin TPN.

Arsjad menyebut keputusannya cuti pada 27 September 2023 itu juga telah disetujui oleh para pengurus Kadin di pusat dan daerah. Arsjad kembali menjabat sebagai ketua umum pada 21 Maret 2024 atau setelah Pilpres 2024 selesai dengan kemenangan oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Waktu itu saya cuti. Saya berkonsultasi dengan teman Kadin Daerah,” kata dia.

Oleh karena itu, Arsjad mengatakan Munaslub ini bukan urusan politik, tapi sekadar kepentingan segelintir orang di dalam. “Tidak ada urusan politik. Apa yang terjadi itu perorangan dan segelintir orang,” kata dia.

Arsjad Surati Presiden Joko Widodo: Sebut Munaslub Langgar AD/ART

Arsjad Rasjid mengatakan asosiasinya telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo soal Munaslub yang telah berlangsung pada Sabtu, 14 September kemarin. Dalam Munaslub Kadin itu Arsjad diganti pengusaha Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.

“Surat resmi. Hari ini saya tanda tangani,” kata Arsjad. Surat itu juga langsung dikirim ke Presiden Joko Widodo pada hari ini.

Dalam surat bernomor 1757/DP/IX/2024 itu, Arsjad menyebut Munaslub Kadin Indonesia pada Sabtu kemarin ilegal. Dia mengatakan Munaslub itu telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disebutkan dalam Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri

“Saya minta bantuan pemerintah,” kata Arsjad.

Tak hanya itu, Arsjad juga menjelaskan AD/ART yang dilanggar dalam Munaslub kemarin. Pelanggaran itu di antaranya Kadin tidak pernah mendapatkan peringatan dari Kadin Provinsi maupun Anggota Luar; Tidak ada rapat dewan pengurus Kadin Provinsi maupun anggota luar biasa untuk meminta penyelenggaraan Munaslub.

“Padahal, AD/ART mensyaratkan bahwa Munaslub diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 1⁄2 jumlah Kadin Provinsi dan 1⁄2 dari jumlah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang mengikuti

Munas terakhir,” tulis dalam surat itu.

Selanjutnya:Selain itu, Arsjad mengatakan penyelenggaraan Munaslub tersebut...

<!--more-->

Selain itu, Arsjad mengatakan penyelenggaraan Munaslub tersebut bertentangan dengan AD/ART pada bagian kuorum. Munaslub itu hanya dihadiri oleh sekitar 10 Ketua Umum Provinsi dari 35 Kadin Provinsi yang ada. Anggota luar biasa yang disebutkan hadir hanya sekitar 25 dari 221 Anggota Luar Biasa yang tercatat sebagai anggota Kadin Indonesia. Kemudian, Arsjad menyebut pimpinan sidang Munaslub juga tidak terdaftar sebagai anggota Kadin Indonesia.

“Undangan untuk menghadiri Munaslub yang beredar tertanggal 2 hari (12 September 2024) sebelum tanggal penyelenggaraan Munaslub (14 September 2024),” kata dia.

Oleh karena itu, Arsjad mengatakan sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, ia meminta pemerintah untuk menggunakan kewenangannya.

“Kewenangannya selaku pengawas Kadin Indonesia guna melakukan pembinaan, pemberian petunjuk, dan atau bimbingan agar Kadin Indonesia benar-benar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya,” kata Arsjad.

Permohonan ini, kata Arsjad, untuk menegakkan AD/ART Kadin Indonesia. Selain itu, ia juga berharap agar tidak ada dualisme dalam Kadin.

“Dan tidak terjadi dualisme kepengurusan yang dapat dipastikan akan mengganggu tugas dan fungsi Kadin Indonesia sebagai mitra strategis Pemerintah dalam bidang perekonomian,” kata dia.

Anindya Bakrie: Munaslub Sesuai AD/ART

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Anindya Novyan Bakrie mengklaim penunjukan dirinya untuk memimpin asosiasi ini melalui mekanisme yang sah. Dia mengklaim Munaslub yang digelar di Hotel St Regis pada Sabtu, 14 September kemarin telah sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

“Munaslub ini adalah inisiatif Kadin daerah atau asosiasi. Mereka yang buat panitia, yang menentukan kuorum dan hasilnya sesuai AD/ART,” kata pria yang akrab disapa Anin itu saat ditemui di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Ahad, 15 September 2024.

Putra dari konglomerat Aburizal Bakrie itu menyebut dirinya didapuk sebagai Ketua Umum itu tak hanya untuk anggota yang hadir dalam Munaslub. Dia mengatakan dirinya menjadi Ketua Umum untuk seluruh anggota Kadin.

“Saya mendapat amanah sebagai Ketua Umum, tapi selalu terbuka. Bukan untuk yang hadir, tapi untuk yang lain juga,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyandarkan tubuhnya saat duduk di kursi hitam saat usai jumpa pers untuk menyikapi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Raut wajahnya tenang, sambil sesekali tampak menggeleng.

Sebelum bercerita, ia meneguk air putih dari gelas di depannya. “Sedih, yang paling saya sayangkan reputasi Kadin yang kami bangun. Ada reputasi internasional,” kata Arsjad kepada Tempo saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Ahad, 15 September 2024.

Arsjad menyebut adanya Munaslub ini bisa mencederai reputasi Kadin di kancah internasional. Padahal banyak program Kadin yang telah berjalan dengan para pengusaha di luar negeri.

“Ini organisasi profesional,” kata dia.

Pernyataan Arsjad merespons Munaslub Kadin yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024 di Hotel St Regis, Jakarta Selatan. Munaslub memilih pengusaha Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029.

Hasil Munaslub ini otomatis mendongkel posisi Arsjad yang sebelumnya menjadi Ketua Umum Kadin periode 2021-2026. Arsjad ketika itu juga terpilih sebagai Ketua Umum Kadin setelah mengalahkan Anin di Munas VIII di Kendari, Sulawesi Selatan, pada Juni 2021.

Meski demikian, Direktur Utama Indika Energy itu tak terlalu kaget dengan Munaslub ini. Sebelum Hari Raya Idul Fitri pada April 2024, ia beberapa kali menerima laporan dari kolega dan pengurus Kadin Daerah soal adanya rencana Munaslub. Namun, Arsjad tak menyebut aktor di balik rencana ini. “Tiga kali mereka mencoba,” kata Arsjad.

Selama percobaan itu, Arsjad menyebut Munaslub selalu gagal terlaksana karena tak ada pengurus Kadin Daerah yang mendukung rencana itu. Arsjad bercerita dirinya pernah mendapat laporan ada kegiatan Kadin yang menggalang dukungan dengan cara membubuhkan tanda tangan di atas kerta presensi. Namun, kolega Arsjad merusak tanda tangan itu karena di baliknya ada pernyataan dukungan untuk Munaslub.

“Waktu itu kita mendengar. Tanggal sekian, tidak jadi. Tanggal sekian tidak, tidak jadi. Kita tungguin aja,” kata dia.

Senyampang itu, Arsjad mengakui ada penggiringan opini tentang dirinya telah berseberangan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Alasannya, Arsjad pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md., pada Pilpres 2024. “Saya rasa banyak persepsi yang dibuat dan diceritakan. Dikirim ke sana, ke sini. Saya melihatnya ini dipolitisasi,” kata Arsjad.

Bagi Arsjad, opini itu keliru. Dia menyebut usai Pilpres 2024, dirinya bersama Kadin telah berfokus untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Arsjad menyebut Kadin sebagai mitra strategis pemerintah juga telah berdiskusi tentang upaya menumbuhkan ekonomi nasional bisa menyundul 8 persen.

“Opini publik susah dikontrol,” kata Arsjad.

Selanjutnya: Selain itu, Arsjad mengatakan dirinya selalu bersikap profesional, ...

<!--more-->

Selain itu, Arsjad mengatakan dirinya selalu bersikap profesional, membedakan tugas dan wewenang antara individu sebagai Ketua Umum Kadin atau pimpinan TPN. Dia menyebut Kadin Indonesia merupakan asosiasi independen yang tak boleh dicampuri kepentingan politik. Atas dasar itu, kata Arsjad, dirinya juga mengajukan cuti sebagai Ketua Umum untuk memimpin TPN.

Arsjad menyebut keputusannya cuti pada 27 September 2023 itu juga telah disetujui oleh para pengurus Kadin di pusat dan daerah. Arsjad kembali menjabat sebagai ketua umum pada 21 Maret 2024 atau setelah Pilpres 2024 selesai dengan kemenangan oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Waktu itu saya cuti. Saya berkonsultasi dengan teman Kadin Daerah,” kata dia.

Oleh karena itu, Arsjad mengatakan Munaslub ini bukan urusan politik, tapi sekadar kepentingan segelintir orang di dalam. “Tidak ada urusan politik. Apa yang terjadi itu perorangan dan segelintir orang,” kata dia.

Arsjad Surati Presiden Joko Widodo: Sebut Munaslub Langgar AD/ART

Arsjad Rasjid mengatakan asosiasinya telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo soal Munaslub yang telah berlangsung pada Sabtu, 14 September kemarin. Dalam Munaslub Kadin itu Arsjad diganti pengusaha Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.

“Surat resmi. Hari ini saya tanda tangani,” kata Arsjad. Surat itu juga langsung dikirim ke Presiden Joko Widodo pada hari ini.

Dalam surat bernomor 1757/DP/IX/2024 itu, Arsjad menyebut Munaslub Kadin Indonesia pada Sabtu kemarin ilegal. Dia mengatakan Munaslub itu telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disebutkan dalam Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri

“Saya minta bantuan pemerintah,” kata Arsjad.

Tak hanya itu, Arsjad juga menjelaskan AD/ART yang dilanggar dalam Munaslub kemarin. Pelanggaran itu di antaranya Kadin tidak pernah mendapatkan peringatan dari Kadin Provinsi maupun Anggota Luar; Tidak ada rapat dewan pengurus Kadin Provinsi maupun anggota luar biasa untuk meminta penyelenggaraan Munaslub.

“Padahal, AD/ART mensyaratkan bahwa Munaslub diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 1⁄2 jumlah Kadin Provinsi dan 1⁄2 dari jumlah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang mengikuti

Munas terakhir,” tulis dalam surat itu.

Selanjutnya:Selain itu, Arsjad mengatakan penyelenggaraan Munaslub tersebut...

<!--more-->

Selain itu, Arsjad mengatakan penyelenggaraan Munaslub tersebut bertentangan dengan AD/ART pada bagian kuorum. Munaslub itu hanya dihadiri oleh sekitar 10 Ketua Umum Provinsi dari 35 Kadin Provinsi yang ada. Anggota luar biasa yang disebutkan hadir hanya sekitar 25 dari 221 Anggota Luar Biasa yang tercatat sebagai anggota Kadin Indonesia. Kemudian, Arsjad menyebut pimpinan sidang Munaslub juga tidak terdaftar sebagai anggota Kadin Indonesia.

“Undangan untuk menghadiri Munaslub yang beredar tertanggal 2 hari (12 September 2024) sebelum tanggal penyelenggaraan Munaslub (14 September 2024),” kata dia.

Oleh karena itu, Arsjad mengatakan sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, ia meminta pemerintah untuk menggunakan kewenangannya.

“Kewenangannya selaku pengawas Kadin Indonesia guna melakukan pembinaan, pemberian petunjuk, dan atau bimbingan agar Kadin Indonesia benar-benar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya,” kata Arsjad.

Permohonan ini, kata Arsjad, untuk menegakkan AD/ART Kadin Indonesia. Selain itu, ia juga berharap agar tidak ada dualisme dalam Kadin.

“Dan tidak terjadi dualisme kepengurusan yang dapat dipastikan akan mengganggu tugas dan fungsi Kadin Indonesia sebagai mitra strategis Pemerintah dalam bidang perekonomian,” kata dia.

Anindya Bakrie: Munaslub Sesuai AD/ART

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Anindya Novyan Bakrie mengklaim penunjukan dirinya untuk memimpin asosiasi ini melalui mekanisme yang sah. Dia mengklaim Munaslub yang digelar di Hotel St Regis pada Sabtu, 14 September kemarin telah sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

“Munaslub ini adalah inisiatif Kadin daerah atau asosiasi. Mereka yang buat panitia, yang menentukan kuorum dan hasilnya sesuai AD/ART,” kata pria yang akrab disapa Anin itu saat ditemui di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Ahad, 15 September 2024.

Putra dari konglomerat Aburizal Bakrie itu menyebut dirinya didapuk sebagai Ketua Umum itu tak hanya untuk anggota yang hadir dalam Munaslub. Dia mengatakan dirinya menjadi Ketua Umum untuk seluruh anggota Kadin.

“Saya mendapat amanah sebagai Ketua Umum, tapi selalu terbuka. Bukan untuk yang hadir, tapi untuk yang lain juga,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kursi pimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah digoyang. Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, digantikan pengusaha Anindya Bakrie melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub yang digelar di Jakarta pada Sabtu, 14 September 2024.

Menanggapi pelengseran dirinya, Arsjad Rasjid menyatakan bakal mengambil langkah hukum. Arsjad menyebut pemilihan Anindya Bakrie sebagai pengganti dirinya tidak sah dan melanggar Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

Seperti apa profil Arsjad yang kini tengah berupaya mempertahankan posisinya di Kadin itu?

Mengutip laman pribadinya, arsjadrasjid.com, Arsjad merupakan seorang pengusaha yang lahir di Jakarta pada 16 Maret 1970. Arsjad merupakan Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk., salah satu perusahaan yang bergerak di bidang energi.

Sebelum berkarir, Arsjad menempuh Pendidikan di luar negeri. Ia pernah berkuliah di Universitas of Southern Caliifornia dan mengambil jurusan Computer Engineering pada 1990. Kemudian pada 1993, Arsjad menyelesaikan pendidikannya di bidang Administrasi Bisnis di Pepperdine University, California, Amerika Serikat.

Arsjad juga merampungkan program Executive Education on Leadership and Decision Making in the 21st Century di Jackson Institute for Global Affairs, Yale University, Amerika Serikat.

Tak berhenti di situ. Arsjad menyelesaikan Executive Education on Impacting Investing di Said Business School, University of Oxford, Inggris, pada 2013. Setahun sebelumnya, ia juga menyelesaikan program Executive Education Global Leadership and Public Policy for the 21st Century di Harvard Kennedy School, Amerika Serikat.

Pencapaian Arsjad lainnya adalah menyelesaikan program Insights Into Politics and Public Policy in Asia untuk Para Pemimpin Global di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.

Sebelum menjabat Presiden Direktur, Arsjad lebih dulu menjabat Direktur Utama PT Indika Energy Tbk. Pada periode 2005-2011, Arsjad disebut melipatgandakan asset perusahaan dari Rp 2,78 triliun menjadi Rp 18,28 triliun.

Pencapaian itu didapat melalui strategi akuisisi. Kemudian pada 2022, masih di bawah kepemimpinan Arsjad, PT Indika Energy disebut mengantongi laba bersih US$ 452,7 juta dan laba inti US$ 521,2 juta. Sementara itu, pendapatan perusahaan meningkat 41,2 persen menjadi US$ 4.334,9 juta seiring tingginya harga jual batu bara.

Tak cuma berbisnis, Arsjad turut bermanuver di ranah politik. Pada Pilpres 2024, Arsjad menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo. Namun, ia gagal membawa Ganjar, yang berpasangan dengan Mahfud Md, menang. Bahkan, Ganjar-Mahfud hanya mengantongi suara 16 persen secara nasional.

Saat aktif berpolitik kemarin, Arsjad cuti dari jabatannya di PT Indika Energy Tbk maupun Kadin untuk menghindari konflik kepentingan. Ia secara efektif menjadi Ketua TPN Ganjar Pranowo pada Rabu 27 September 2023.

Saat itu, ia mengatakan bergabung dan menjadi Ketua TPN Ganjar merupakan salah satu bentuk kontribusinya bagi masa depan Indonesia. "Saya ingin memastikan bahwa agenda-agenda jangaka panjang dalam konteks ekonomi dan investasi yang telah diusung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pendahulunya, dapat terlaksana dengan baik," ujarnya.

Sebagai informasi, Arsjad menjadi Ketua Umum untuk periode 2021-2026. Namun ditengah jalan, ia dilengserkan melalui Munaslub yang memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.

Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kursi pimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah digoyang. Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, digantikan pengusaha Anindya Bakrie melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub yang digelar di Jakarta pada Sabtu, 14 September 2024.

Menanggapi pelengseran dirinya, Arsjad Rasjid menyatakan bakal mengambil langkah hukum. Arsjad menyebut pemilihan Anindya Bakrie sebagai pengganti dirinya tidak sah dan melanggar Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

Seperti apa profil Arsjad yang kini tengah berupaya mempertahankan posisinya di Kadin itu?

Mengutip laman pribadinya, arsjadrasjid.com, Arsjad merupakan seorang pengusaha yang lahir di Jakarta pada 16 Maret 1970. Arsjad merupakan Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk., salah satu perusahaan yang bergerak di bidang energi.

Sebelum berkarir, Arsjad menempuh Pendidikan di luar negeri. Ia pernah berkuliah di Universitas of Southern Caliifornia dan mengambil jurusan Computer Engineering pada 1990. Kemudian pada 1993, Arsjad menyelesaikan pendidikannya di bidang Administrasi Bisnis di Pepperdine University, California, Amerika Serikat.

Arsjad juga merampungkan program Executive Education on Leadership and Decision Making in the 21st Century di Jackson Institute for Global Affairs, Yale University, Amerika Serikat.

Tak berhenti di situ. Arsjad menyelesaikan Executive Education on Impacting Investing di Said Business School, University of Oxford, Inggris, pada 2013. Setahun sebelumnya, ia juga menyelesaikan program Executive Education Global Leadership and Public Policy for the 21st Century di Harvard Kennedy School, Amerika Serikat.

Pencapaian Arsjad lainnya adalah menyelesaikan program Insights Into Politics and Public Policy in Asia untuk Para Pemimpin Global di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.

Sebelum menjabat Presiden Direktur, Arsjad lebih dulu menjabat Direktur Utama PT Indika Energy Tbk. Pada periode 2005-2011, Arsjad disebut melipatgandakan asset perusahaan dari Rp 2,78 triliun menjadi Rp 18,28 triliun.

Pencapaian itu didapat melalui strategi akuisisi. Kemudian pada 2022, masih di bawah kepemimpinan Arsjad, PT Indika Energy disebut mengantongi laba bersih US$ 452,7 juta dan laba inti US$ 521,2 juta. Sementara itu, pendapatan perusahaan meningkat 41,2 persen menjadi US$ 4.334,9 juta seiring tingginya harga jual batu bara.

Tak cuma berbisnis, Arsjad turut bermanuver di ranah politik. Pada Pilpres 2024, Arsjad menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo. Namun, ia gagal membawa Ganjar, yang berpasangan dengan Mahfud Md, menang. Bahkan, Ganjar-Mahfud hanya mengantongi suara 16 persen secara nasional.

Saat aktif berpolitik kemarin, Arsjad cuti dari jabatannya di PT Indika Energy Tbk maupun Kadin untuk menghindari konflik kepentingan. Ia secara efektif menjadi Ketua TPN Ganjar Pranowo pada Rabu 27 September 2023.

Saat itu, ia mengatakan bergabung dan menjadi Ketua TPN Ganjar merupakan salah satu bentuk kontribusinya bagi masa depan Indonesia. "Saya ingin memastikan bahwa agenda-agenda jangaka panjang dalam konteks ekonomi dan investasi yang telah diusung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pendahulunya, dapat terlaksana dengan baik," ujarnya.

Sebagai informasi, Arsjad menjadi Ketua Umum untuk periode 2021-2026. Namun ditengah jalan, ia dilengserkan melalui Munaslub yang memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.

Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Ahad, 15 September 2024, dimulai dari dugaan Arsjad Rasjid didongkel dari Ketua Umum Kadin karena mendukung Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden atau Pilpres.

Berikutnya ada berita tentang blokade Menara Kadin oleh bodyguard berbaju merah marun yang membuat Arsjad Rasjid memindahkan lokasi juma pers dan rencana Anindya Bakrie lapor ke Jokowi dan Prabowo usai terpilih menjadi Ketua Umum Kadin dalam Munaslub. Lalu ada berita tentang dukungan tiga konferederasi buruh terbesar ke Arsjad Rasjid dan pembukaan ekspor pasir laut oleh Pemerintah Jokowi dinilai sebagai bentuk penjualan kedaulatan Indonesia.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan BIsnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Benarkah Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin karena Sempat Dukung Ganjar di Pilpres?

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono angkat bicara soal dugaan Arsjad Rasjid didongkel dari posisi Ketua Umum Kadin karena sempat menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud.

Ia menilai alasan tersebut tidak bisa menjadi alasan dilengserkannya Arsjad dari pucuk pimpinan Kadin. “Mengingat keterlibatan beliau atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin,” ucap Dhaniswara dalam jumpa pers di Hotel JS Lawunsa, Kuningan, Jakarta, Ahad, 15 September 2024.

Dhaniswara mengatakan, Arsjad Rasjid saat menjadi ketua tim pemenangan itu telah mengajukan berhalangan sementara. Pengajuan itu telah disetujui oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie.

Simak lebih jauh tentang alasan Arjsad Rasjid didongkel dari Ketua Kadin di sini.

<!--more-->

2. Kala Bodyguard Berbaju Merah Marun Blokade Menara Kadin hingga Arsjad Rasjid Terpaksa Geser Lokasi Jumpa Pers

Suasana mendadak mencekam ketika sejumlah orang berseragam merah marun berjaga di balik pintu menuju lantai 3 Menara Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta, Ahad siang, 15 September 2024. Di baju bagian belakang mereka, tertulis “AS Guard Indonesia, Crowd Control Safety and Protect”.

Bersama mereka, ada dua orang sekuriti berseragam hitam. Sekuriti ini mengaku secara reguler berjaga di ruangan itu. Mereka mengatakan tak tahu-menahu tentang arahan pengamanan di ruangan itu. “Kami seolah dibenturkan,” kata salah seorang sekuriti itu.

Dewan Pengurus Kadin sedianya akan menggelar jumpa pers untuk menanggapi Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia. Penetapan Ketua Umum itu dinilai oleh Kadin kubu Arsjad Rasjid Ilegal. Musababnya, musyawarah itu tak memenuhi syarat penggantian ketua umum dan tak mencapai kuorum yang sah.

Simak lebih jauh tentang cerita Arsjad Rasjid terpaksa mengubah lokasi jumpa pers di sini.

3. Usai Dongkel Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie Akan Lapor ke Jokowi dan Prabowo

Anindya Novyan Bakrie resmi terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menggantikan Direktur Utama Indika Energy Arsjad Rasjid. Pria yang akrab disapa Anin akan menjabat sebagai pucuk pimpinan Kadin periode 2024-2029.

Usai terpilih menjadi Ketua Umum, Anindya Bakrie menyebut akan melapor ke Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Pertama-tama kami ingin melaporkan ini semua kepada pemerintah, baik pemerintah Jokowi dan nanti tentunya sesuai dengan izin dan arahan Pak Jokowi, kami juga ingin memberikan suatu audiensi kepada presiden terpilih dan Mas Gibran,” kata Anin usai Munaslub di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam, 14 September 2024.

https://bisnis.tempo.co/read/1916533/usai-dongkel-arsjad-rasjid-sebagai-ketua-umum-kadin-anindya-bakrie-akan-lapor-ke-jokowi-dan-prabowo

Simak lebih jauh tentang Anindya Bakrie bakal melapor ke Jokowi dan Prabowo di sini.

<!--more-->

4. Alasan dan Pertimbangan 3 Konfederasi Buruh Terbesar Indonesia Hanya Akui Arsjad Rasjid sebagai Bos Kadin

Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI) bersepakat hanya mengakui kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Melalui konferensi pers yang diadakan pada Minggu, 15 September 2024, Said Iqbal selaku Presiden KSPI memaparkan alasan dan pertimbangan pengambilan sikap tersebut.

Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September, Anindya Novyan Bakrie terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Hasil Munaslub ini otomatis mendongkel posisi Direktur Utama Indika Energy Arsjad Rasjid yang sebelumnya menjadi Ketua Umum Kadin periode 2021-2026.

Dalam pemaparannya, Iqbal menyebut intervensi pihak lain dalam serikat pekerja yang diakui oleh negara tersebut dapat berujung pada terganggunya hubungan industrial yang harmonis. Hal ini bertentangan dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Kadin Indonesia.

https://bisnis.tempo.co/read/1916653/alasan-dan-pertimbangan-3-konfederasi-buruh-terbesar-indonesia-hanya-akui-arsjad-rasjid-sebagai-bos-kadin

Simak lebih jauh tentang alasan tiga konfederasi buruh terbesar hanya mengakui Arsjad Rasjid di sini.

5. Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut setelah 20 Tahun Dilarang, Walhi: Kedaulatan Indonesia Sedang Dijual

Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Parid Ridwanuddin, mengkritik keras kebijakan pemerintah Jokowi yang membuka kembali keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang. Menurut dia, ekspor pasir laut sama dengan menjual kedaulatan Indonesia ke negara lain.

Parid menilai penambangan pasir laut menyebabkan daratan Indonesia semakin mengecil, sementara negara lain yang mendapatkan pasir laut itu bakal makin luas daratannya. "Kalau kita lihat, kerugiannya adalah selain pulau-pulau hilang, daratan Indonesia semakin mengecil, tapi daratan tetangga sebelah tuh, Singapura semakin meluas," katanya saat dihubungi Tempo pada, Ahad, 15 September 2024.

Hal tersebut, menurut dia, jelas berimbas ke kedaulatan Indonesia. "Artinya kalau pemerintah mengekspor pasir laut itu, artinya dia menjual kedaulatan Indonesia kepada negara lain dan ini berbahaya," tutur Parid.

Simak lebih jauh tentang dampak dibukanya ekspor pasir laut ke kedaulatan Indonesia di sini.