Jakarta -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin membawa Indonesia masuk geng Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Di sisi lain, Indonesia juga sedang dalam tahap aksesi untuk masuk Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang beranggotakan 38 negara.

Lantas, lebih banyak mana manfaat yang didapat Indonesia, gabung BRICS atau OECD? Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan opsi terbaik adalah Indonesia bisa bergabung dengan keduanya sehingga mendapat manfaat lebih luas.

"Opsi terbaik tentunya kita bergabung dengan dua-duanya, baik dengan BRICS maupun OECD. Ini mungkin, jadi tidak ada larangan formal bahwa ini merupakan pilihan," kata Wijayanto dalam diskusi virtual berjudul 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?', Rabu (30/10/1014).

Jika dibedah masing-masing, gabung BRICS bermanfaat untuk mempromosikan multilateralisme yang bersifat lebih egaliter. Berbeda dengan OECD yang beranggotakan 38 negara sehingga peran Indonesia jika gabung kemungkinan tidak terlalu besar.

"Berbeda misalnya dengan OECD yang ini ingin mempertahankan status quo, relatif tidak egaliter karena di sana ada negara-negara tertentu yang dominan," ucap Wijayanto.

Selain itu, keuntungan Indonesia gabung BRICS dinilai akan mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi ekspor dan impor. Manfaat lainnya adalah mendorong global south collaboration.

"Ini sesuatu yang bagus bagi Indonesia. Lainnya BRICS juga akan mendorong global south collaboration, ini kerja sama yang selama ini relatif tidak terlalu serius dibangun padahal secara ekonomi kerja sama ini akan sangat potensial," jelas Wijayanto.

Kemudian kelebihan dari BRICS adalah mempunyai peran produk domestik bruto (PDB) yang besar terhadap global. Tidak kalah penting adalah prosesnya untuk menjadi anggota relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

"Proses menjadi member (OECD) perlu 3-4 tahun dan yang lebih menarik adalah seolah-olah di sini ada negara yang dominan dan negara yang tidak dominan. Seolah Indonesia itu seperti negara yang apply melalui proses revisi oleh negara-negara yang dominan, kemudian hasil akhirnya kita menunggu. Ini situasi yang menurut saya kurang mengenakkan bagi Indonesia karena kita adalah negara besar," imbuhnya.

Terlepas dari itu, bergabung OECD untuk Indonesia juga memiliki beberapa keuntungan. Sebagai organisasi yang mapan, Indonesia berpotensi untuk memperoleh transfer teknologi jika gabung.

"Negara-negara anggota OECD itu maju, ada potensi transfer teknologi, kemudian komunitas yang lebih besar dari sisi jumlah anggota ada 35 anggota," beber Wijayanto.

Selain itu, dengan bergabung menjadi anggota OECD, Indonesia berpotensi untuk mempercepat dan mempermudah proses Indonesia memiliki hubungan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

"OECD ini akan berpotensi mempercepat dan mempermudah proses kita untuk memiliki free trade agreement dengan EU atau IEU-CEPA karena negosiasi ini sudah 10 tahun lebih tidak tuntas-tuntas. Diharapkan dengan bergabungnya Indonesia ke OECD akan lebih cepat," kata Wijayanto.

Melihat keuntungan yang didapat Indonesia, Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam juga mendukung jika Indonesia gabung ke BRICS dan OECD. Jangan sampai Indonesia lebih telat lagi untuk merespons kesempatan ini.

"Dua-duanya sangat bermanfaat dan kalau kita justru lambat untuk memilih, justru itu akan memberikan impact secara ekonomi terutama dari sisi timeline kalau kita telat merespons kesempatan-kesempatan ini," jelasnya.

(aid/ara)

Jakarta: Generasi z atau gen z belakangan ini banyak diperbincangkan, karena memiliki sederet stereotype, seperti lebih suka hal instan, sulit mengikuti instruksi, terlalu idealis dan rentan terhadap tekanan. Tetapi juga memiliki hal positif didukung dengan kemajuan teknologi yaitu cepat dan adaptif, rasa ingin tahu yang tidak terbatas, kesadaran isu sosial yang tinggi dan memperhatikan work life balance.

Keunikan generasi z inilah yang menggugah Universitas Paramadina untuk menggelar diskusi bertema “Gen-Z & Work Ethic Problem".

Berdasarkan hasil riset bersama Continuum, sebanyak 62 persen gen Z mementingkan ‘pengakuan’ atas harga dirinya dalam mencari pekerjaan. Misalnya terkait gaji atau kompensasi. Contoh lain adalah soal lingkungan kerja, hubungan personal jika gen z tidak cocok dengan value perusahaan maka ia akan dengan mudah keluar dari pekerjaan tersebut.
Kecocokan dengan atasan dan rekan kerja dan culture juga turut berpengaruh. Gen-Z menginginkan pekerjaan yang short term maka short win atau kecepatan kompensasi setelah proyek berhasil dikerjakan.

"Pola pengupahan juga harus disesuaikan, karena Gen Z juga ingin memilih sendiri pilihan-pilihan benefit semisal tunjangan kendaraan, komunikasi dan lain sebagainya” kata Ketua Program Studi Manajemen Universitas Paramadina, Adrian Wijanarko, MM dalam diskusi yang diadakan oleh Universitas Paramadina dengan tema “Gen-Z & Work Ethic Problem" di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024.

Adrian mengatakan, gen Z juga merupakan generasi yang memiliki tekanan internal tersendiri. Di mana pada banyak kasus, gen z menjadi tertekan karena sejumlah persoalan pribadi seperti orang tua yang telah pensiun, sementara harus juga memikirkan biaya kuliah adiknya.

“Dari sisi tekanan sosial ataupun eksternal, gen-Z apalagi setelah covid-19, gen-Z merasa nasib mereka ke depan menjadi sangat suram, akibat kecemasan/tekanan ekonomi, ketidakpastian ekonomi global juga menambah sumber kecemasan gen-Z,” tutur Adrian.

Adrian memaparkan bahwa dampak ekonomi dari ketidakpastian ekonomi global juga menyebabkan tekanan akibat ketersediaan lapangan kerja yang semakin sulit. Dari sisi literasi keuangan Gen Z termasuk yang kurang baik, sehingga mereka sering kerepotan dalam pengelolaan keuangan pribadi.

Director Corporate Affairs at GoTo, Nila Marita menyoroti 6 hal yang menjadi insight para Gen-Z, yaitu meningkatkan transparansi dalam berbagai informasi, peluang berkarier untuk menunjukkan kemampuan. Gen Z juga menganggap penting arti kontribusi individu dalam memberikan umpan balik, penting untuk merasa di percaya dalam melakukan tugas menggunakan cara masing-masing individu, membangun koneksi dan memprioritaskan kesejahteraan mental.

Untuk itu, Goto memberikan pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan karyawan untuk berbagai usia terutama gen z. Pelatihan tersebut berbentu enginering boothcamp, generasi gigih, dan associate product manager boothcamp. “Di GoTo sendiri, karyawannya merasa lebih bermakna dan memiliki direct impact,” tutur Nila.

“Sebagai perusahaan teknologi, banyak hal yang tidak terduga di mana fleksibilitas dalam pekerjaan dengan mengadopsi sistem kerja berbasis hasil. Kemudian GoTo memiliki fun activities di mana kegiatan tersebut di lakukan dengan serius antara karyawan dan para leaders serta CEO” paparnya.

Dosen Universitas Paramadina, Tia Rahmania melihat gen z akan mengisi 27 persen populasi kerja pada 2025. “Banyak Gen z mengalami stres kerja karena tidak bisa menghargai proses dan menjadi bentuk masalah sehingga menjadikan gen z punya ambisi dan ekspektasi tinggi,” tutur Tia.

Tia memaparkan, saat ini ada fenomena pekerja Gen-Z kurang disiplin dan terlalu banyak menuntut, berorientasi pada hasil, work life balance, antilingkungan kerja toxic, kutu loncat dan cenderung pemilih. Pun jika menjadi atasan cenderung menjadikan bawahan partner tanpa melibatkan strata.

Karakternya dalam konteks masa remaja atau awal dewasa, merasa krisis identitas, penting terkait teman dekat, moody, merasa orang tua terlalu ikut campur, terlalu kompetitif dan sebagainya. “Saat ini, banyak yang mengadopsi istilah ATM di mana ATM ini sebuah proses amati, teliti dan modifikasi” imbuhnya.

Career Coach dan Penulis Buku, Rene Suhardono melihat gen-z tidaklah monolitik sifatnya, sehingga jangan disamakan secara pukul rata semua sifat dan perilaku gen z adalah sama. “Kalau ada yang harus disalahkan, maka yang salah adalah para orang tua yang tidak mampu mengelola pengaruh buruk dari perangkat komunikasi HP dengan berbagai macam aplikasi yang membuat penyakit adiktif,” tegasnya.

Kita harus menghormati semua generasi, tapi harus disadari ada perbedaan dan keunikan dari masing-masing generasi. Mengutip Ryan Jenkins ‘keunikan Gen Z sebenarnya sama saja dengan keunikan dari generasi-generasi sebelumnya.

"Tapi yang paling penting harus diingat dari mereka, mereka adalah pembawa harapan," kata Rene.

Baca juga: Intip Ini 7 Bidang Garapan Buat Kamu yang Ingin Jadi Desainer Interior

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dia ditunjuk oleh presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kembali mengemban tugas bendahara negara. Para ekonom berpendapat masih ada pekerjaan rumah yang belum Sri Mulyani rampungkan di masa kepresidenan Jokowi dan harus menjadi prioritas di era pemerintahan Prabowo.

Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan ada beberapa PR penting bagi Sri Mulyani. Salah satunya adalah terkait penerimaan negara.

“Selama 10 tahun terakhir, rasio pajak terus menurun, sehingga perlu inovasi kebijakan dan perbaikan governance terkait penerimaan negara,” kata Wijayanto kepada Tempo pada Rabu, 16 Oktober 2024.

Pemerintah menargetkan rasio pajak sebesar 11,2 - 12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) untuk 2025. Nilai tersebut lebih tinggi dari target rasio pajak tahun ini sebesar 10,12 persen.

Pada 2023, rasio pajak turun dari tahun sebelumnya sebanyak 10,39 persen menjadi 10,21 persen. Angka ini bahkan masih lebih rendah dari rasio pajak di awal pemerintahan Jokowi pada 2015, yaitu 10,76 persen dari PDB.

Selain rasio pajak, Wijayanto menambahkan, Sri Mulyani perlu menerapkan disiplin fiskal. Belanja negara perlu disesuaikan dengan skala prioritas dan perencanaan yang baik. Menurut dia, proyek-proyek mahal yang didanai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yang tidak bermanfaat secara sosial maupun ekonomi bagi rakyat, sebaiknya dicoret.

Ekonom ini mencontohkan proyek-proyek yang harusnya ditiadakan antara lain Ibu Kota Nusantara (IKN), pembelian senjata yang berlebih, dan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. “Ini perlu dukungan dan political will (kemauan politik) dari Pak Prabowo Subianto,” ujarnya.

Hendri Saparini, ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE), mengatakan pendekatan Sri Mulyani dalam memanfaatkan kebijakan fiskal seharusnya diubah. Berdasarkan pengamatannya, selama ini pemerintah belum memanfaatkan instrumen kebijakan untuk pendapatan maupun belanja.

“Mestinya revenue, mau pendapatan, mau belanja, itu didesain untuk bisa mendorong ekonomi,” kata Hendri saat ditemui di seminar nasional bertajuk “Urgensi Industriliasi untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8%” yang berlangsung di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024.

Di sisi lain, masukan tentang pekerjaan rumah ekonomi RI juga datang dari pemerintah sendiri. Masukan itu diutarakan Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan II, yang kembali ditunjuk untuk peran yang sama di kabinet Prabowo.

Pria yang akrab disapa Tommy itu pernah berkata bahwa penurunan kelas menengah di Indonesia menjadi tugas bagi pemerintahan selanjutnya di bawah kepemimpinan pamannya, yakni Prabowo.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah masyarakat dengan ekonomi kelas menengah menurun sejak pandemi Covid-19. Jumlah itu menurun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Penurunan tersebut setara dengan 9,48 juta orang yang turun kasta dari kelas menengah.

“Saya rasa ini menjadi PR kepada pemerintahan Prabowo yang utama; bagaimana supaya kita mencari solusi-solusi jangka panjang untuk kembali ke level prepandemi,” kata Thomas Djiwandono di acara media gathering Kementerian Keuangan 2024 yang berlangsung di Serang, Banten pada Rabu, 25 September 2024.

Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut berencana menambah Kementerian dan Lembaga (K/L) di masa pemerintahan nanti. Hal ini terlihat dari banyaknya sosok yang kemarin sempat ia panggil sebagai calon menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga.

Dikatakan penambahan itu sebagian berasal dari peleburan dan pemecahan dari kementerian sebelumnya. Namun hal ini belum bisa dipastikan mengingat susunan kabinet berikutnya baru diumumkan paling cepat Minggu, 20 Oktober 2024 malam usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dosen sekaligus Peneliti Paramadina Public Policy Institute, Septa Dinata, pada awalnya menjelaskan gemuknya kabinet kerja presiden terpilih Prabowo ini merupakan konsekuensi dari besarnya koalisi partai saat Pilpres 2024 kemarin.

Selain menggemukkan jumlah kabinet, menurutnya kondisi juga membuat banyak menteri atau wakil menteri pemerintahan selanjutnya berasal dari kalangan politik dan bukan profesional. Walaupun hingga saat ini Prabowo belum mengumumkan siapa menjabat apa.

"Hampir sebagian besar, mayoritas (calon menteri/wakil menteri/kepala lembaga) itu berlatar belakang partai politik. Ini memang konsekuensi logis dari model koalisi yang dibangun sejak awal untuk mengamankan pemenangan ini," ucap Septa dalam diskusi publik 'Koalisi Gemuk dan Antisipasi Kebocoran Anggaran: Mungkinkah Partai dan Menteri Prabowo Tak Main APBN', Rabu (16/10/2024).

"Bahkan setelah pemilu usai, pemerintah masih aktif untuk mengakomodir pihak-pihak yang dari awal tidak berada di koalisinya presiden kita yang terpilih ini," tambahnya.

Namun yang menjadi perhatian Septa adalah selama ini sebagian besar menteri yang terlibat kasus korupsi merupakan mereka yang memiliki latar belakang bidang politik. Ia menyebut fenomena ini bisa terjadi lantaran menteri-menteri tersebut lebih mendulukan kepentingan partai saat membuat kebijakan daripada kepentingan umum atau negara.

"Mayoritas menteri-menteri yang terlibat dalam kasus korupsi itu adalah utusan partai. Saya kira ini memang masalahnya lebih banyak di institutional design dari politik kita," ucapnya.

"Itu akar masalah utamanya ketika para menteri yang dilantik itu berlatar belakang partai, dan masih menjabat, masih aktif sebagai anggota partai, otomatis memang independensi menteri dalam membuat kebijakan itu tentu akan sulit untuk dijaga. Artinya memang kakinya menteri ini satunya ada di partai, satunya di pegang presiden," jelas Septa lagi.

Pada akhirnya, hal inilah yang membuat Septa merasa ragu para kabinet kerja pemerintahan selanjutnya dapat menjaga APBN dengan baik. Sebab bisa jadi setiap anggaran yang ada malah digunakan untuk kepentingan partai, baik itu dalam bentuk korupsi atau bagi-bagi proyek pemerintah.

"Saya kira ini menjadi sulit kita untuk berharap lebih apakah benar-benar kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo ini akan benar-benar bisa membebaskan diri dari 'main-main APBN' ini," kata Septa.

Sehingga menurut Septa satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperkuat lembaga anti korupsi yang dalam hal ini adalah KPK.

"Kalau memang Pak Prabowo ini punya semangat yang nyata, pertama itu KPK yang perlu diperkuat kembali. Artinya, KPK tidak akan berjalan sesuai dengan khittah-nya kalau tidak ada political will dari ujung Kepemimpinan Nasional," terangnya.

(fdl/fdl)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta penyebab deflasi dicek kembali, ketika merespons tren deflasi lima bulan berturut-turut yang dialami Indonesia akhir-akhir ini. Jokowi mempertanyakan apakah deflasi beruntun terjadi karena penurunan harga barang atau memang daya beli masyarakat yang berkurang.

“Coba dicek betul, deflasi itu karena penurunan harga-harga barang karena pasokannya baik, karena distribusinya baik, karena transportasi tidak ada hambatan; atau karena memang ada daya beli yang berkurang,” kata Jokowi usai membuka Nusantara TNI Fun Run 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Ahad, 6 Oktober lalu.

Para ekonom menilai deflasi baru-baru ini memang terjadi karena daya beli masyarakat yang berkurang. Menurut ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, deflasi kali ini merupakan indikasi kuat terjadinya pelemahan daya beli.

“Jika deflasi hanya terjadi 1-2 bulan, bisa jadi karena ada lonjakan produksi atau penguatan nilai tukar rupiah sehingga produk impor mengalami penurunan harga,” kata Wijayanto kepada Tempo, Senin, 7 Oktober 2024.

Tetapi, ia menambahkan, deflasi kali ini berlangsung lima bulan berturut-turut, sehingga menandakan ada penyebab lain di balik itu.

Ada beberapa perkembangan yang disebut sebagai indikasi kuat pelemahan daya beli. Wijayanto mencontohkan penurunan penjualan semen, penurunan penjualan mobil dan rumah, penurunan nilai tabungan masyarakat menengah bawah di bank, semakin tingginya kredit macet pinjaman online, dan kenaikan kredit macet perbankan.

Selanjutnya: Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira....

<!--more-->

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan deflasi disebabkan oleh demand pull inflation yang rendah. Artinya, sisi permintaan belum bisa mendorong harga barang jasa naik.

Bahkan, menurut Bhima, deflasi kali ini merupakan fenomena tidak normal. “Indonesia usia produktifnya sedang booming, tapi kenapa deflasi? Ini tanda abnormal bagi sebuah ekonomi negara berkembang,” kata dia kepada Tempo.

Salah satu pemicu lain dari deflasi beruntun kali ini, Bhima menjelaskan, adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan atau disposable income terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang semakin turun. “Menunjukkan uang yang bisa dibelanjakan rata rata masyarakat menurun,” tuturnya.

Jokowi mengatakan deflasi dan inflasi sama-sama harus dikendalikan agar stabil dan tidak merugikan semua pihak. Ia juga sempat menyinggung soal inflasi tahunan (year on year/yoy) pada September 2024 yang dinilainya sudah baik.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 tercatat sebesar minus 0,12 persen (MtM). Angka tersebut menunjukkan tren deflasi beruntun selama lima bulan terakhir sejak Mei 2024. Rinciannya adalah deflasi 0,03 persen pada Mei, 0,08 persen pada Juni, 0,18 persen pada Juli, dan 0,03 persen pada Agustus.

Adapun, inflasi tahunan tercatat sebesar 1,84 persen yoy dan inflasi tahun kalender 0,74 persen (year to date/ytd).

Antara

TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini mengkritisi neraca transaksi berjalan negara yang mengalami defisit. Ia mengatakan hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kegiatan ekspor di Indonesia terlalu lemah.

Menurut Didik, kegiatan ekspor di Indonesia sudah kalah saing dengan beberapa negara di Asean maupun di Asia. Ia membeberkan bahwa negara tetangga seperti Malaysia telah melewati mediacountertradeatau bentuk perdagangan internasional.

"Defisit neraca transaksi berjalan karena ekspornya stagnan, karena sudah kalah dengan Vietnam sekarang akan disalib nanti oleh Banglades kemudian Malaysia sudah melewati Media countertrade," kata Didik dalam forum bertajuk "Melanjutkan Kritisme Faisal Basri: Memperkuat Masyarakat Sipil, Mengawasi Kekuasaan" yang diselenggarakan melalui platformzoompada Ahad, 15 September 2024.

Lebih lanjut, Didik mengungkapkan kondisi ekspor di Indonesia dapat mempengaruhi neraca transaksi berjalan. Ia mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih terfokus pada permasalahan ekspor yang tak kunjung berakhir.

"Indonesia mungkin masih bergelut, jungkir balik dan defisit ini karena ekspornya lemah dan kita tergantung kepada komoditas bahan mentah," jelasnya.

Sementara itu, Didik juga mengkritisi terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan jor-joran pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Hal tersebut, kata dia, selaras dengan kritik yang pernah disampaikan oleh Faisal Basri tentang pembangunan kereta cepat.

"Pembangunan infrastruktur, infrastruktur itu infrastruktur ngawur. Seperti kata Pak Faisal. Seperti kereta api cepat itu sudah pasti akan lemah dari segi neracanya," kata Didik.

Adanya pembangunan kereta cepat, kata Didik bahwa Faisal Basri juga pernah mengkritisi terkait pembangunan infrastruktur era Presiden Jokowi sama seperti proyek di atas khayangan. Selain itu, ia mengungkapkan banyak pembangunan infrastruktur masa pemerintahan Presiden Jokowi tidak berpijak terhadap realita.

"Ke depan sampai kiamat dia (Faisal Basri) bilang tidak akan bisa lunak, jadi itu proyek di atas kayangan yang tidak berpijak pada realitas, banyak sekali proyek-proyek infrastruktur yang tidak senada ya, bahkan yang menjadi utama tol laut itu gagal berantakan sama sekali," ungkapnya.

Adanya pembangunan infrastruktur yang terlalu berlebihan, kata Didik hal itu juga memberatkan sektor industri. Akibatnya, menurut dia, pendapatan di sektor industri mengalami penurunan, sementara daya saing semakin tinggi.

"Semakin besar daya saing dan juga berat, sektor industri itu akan tengkurap ya, jeblok jadi karena itu nanti memilih Menteri Perindustrian harus yang benar ya jangan asal-asalan," kata Didik.

Menurut Didik, Faisal Basri sudah lama mengetahui kesalahan pemerintah pemerintah tersebut dan selanjutnya melontarkan kritik untuk perbaikan. Kritik itu, kata Didik, terkait hilirisasi yang menjadi trending di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Pak Faisal itu mengkritik hilirisasi. Dia pertamanya mengungkap masalah di industrialisasi dan hilirisasi menurut dia sebaiknya diformatkan menjadi industrialisasi," ujar Didik.

Didik menjelaskan alasan mengapa Faisal Basri mengkritisi kata hilirisasi terhadap pemerintah saat ini. Ia mengatakan di dalam akademik kata hilirisasi tidak memiliki makna apapun, sehingga Faisal Basri pada saat itu mengganti kata hilirisasi menjadi industrialisasi.

"Karena itu di akademik (Industrialisasi) lebih enak bunyinya ketimbang hilirisasi yang keluar dari mulutnya Jokowi jadi lebih baik kosakatanya itu industrialisasi," tutur Didik.

Industri di era Presiden Jokowi paling buruk dalam standarPurchasing Managers' Indexatau PMI. "Dan industri ini yang paling jeblok PMI-nya turun di bawah 50 persen tidak ada kebijakan industri sehingga mustahil untuk tumbuh 6 persen, 7 persen apalagi 8 persen," ujarnya.

Adanya wacana kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kini tak terealisasikan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi. Didik menceritakan kembali jika Faisal Basri pernah ditanyakan oleh seseorang terkait pertumbuhan ekonomi negara yang mencapai target 8 persen.

"Kan Faisal Basri ditanya bagaimana menurut Bapak target 8 persen, dia jawab ngawur. Selama industri ini jeblok jangan harap ekonomi itu akan tumbuh dengan baik," jelas Didik.

TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini mengkritisi neraca transaksi berjalan negara yang mengalami defisit. Ia mengatakan hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kegiatan ekspor di Indonesia terlalu lemah.

Menurut Didik, kegiatan ekspor di Indonesia sudah kalah saing dengan beberapa negara di Asean maupun di Asia. Ia membeberkan bahwa negara tetangga seperti Malaysia telah melewati mediacountertradeatau bentuk perdagangan internasional.

"Defisit neraca transaksi berjalan karena ekspornya stagnan, karena sudah kalah dengan Vietnam sekarang akan disalib nanti oleh Banglades kemudian Malaysia sudah melewati Media countertrade," kata Didik dalam forum bertajuk "Melanjutkan Kritisme Faisal Basri: Memperkuat Masyarakat Sipil, Mengawasi Kekuasaan" yang diselenggarakan melalui platformzoompada Ahad, 15 September 2024.

Lebih lanjut, Didik mengungkapkan kondisi ekspor di Indonesia dapat mempengaruhi neraca transaksi berjalan. Ia mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih terfokus pada permasalahan ekspor yang tak kunjung berakhir.

"Indonesia mungkin masih bergelut, jungkir balik dan defisit ini karena ekspornya lemah dan kita tergantung kepada komoditas bahan mentah," jelasnya.

Sementara itu, Didik juga mengkritisi terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan jor-joran pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Hal tersebut, kata dia, selaras dengan kritik yang pernah disampaikan oleh Faisal Basri tentang pembangunan kereta cepat.

"Pembangunan infrastruktur, infrastruktur itu infrastruktur ngawur. Seperti kata Pak Faisal. Seperti kereta api cepat itu sudah pasti akan lemah dari segi neracanya," kata Didik.

Adanya pembangunan kereta cepat, kata Didik bahwa Faisal Basri juga pernah mengkritisi terkait pembangunan infrastruktur era Presiden Jokowi sama seperti proyek di atas khayangan. Selain itu, ia mengungkapkan banyak pembangunan infrastruktur masa pemerintahan Presiden Jokowi tidak berpijak terhadap realita.

"Ke depan sampai kiamat dia (Faisal Basri) bilang tidak akan bisa lunak, jadi itu proyek di atas kayangan yang tidak berpijak pada realitas, banyak sekali proyek-proyek infrastruktur yang tidak senada ya, bahkan yang menjadi utama tol laut itu gagal berantakan sama sekali," ungkapnya.

Adanya pembangunan infrastruktur yang terlalu berlebihan, kata Didik hal itu juga memberatkan sektor industri. Akibatnya, menurut dia, pendapatan di sektor industri mengalami penurunan, sementara daya saing semakin tinggi.

"Semakin besar daya saing dan juga berat, sektor industri itu akan tengkurap ya, jeblok jadi karena itu nanti memilih Menteri Perindustrian harus yang benar ya jangan asal-asalan," kata Didik.

Menurut Didik, Faisal Basri sudah lama mengetahui kesalahan pemerintah pemerintah tersebut dan selanjutnya melontarkan kritik untuk perbaikan. Kritik itu, kata Didik, terkait hilirisasi yang menjadi trending di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Pak Faisal itu mengkritik hilirisasi. Dia pertamanya mengungkap masalah di industrialisasi dan hilirisasi menurut dia sebaiknya diformatkan menjadi industrialisasi," ujar Didik.

Didik menjelaskan alasan mengapa Faisal Basri mengkritisi kata hilirisasi terhadap pemerintah saat ini. Ia mengatakan di dalam akademik kata hilirisasi tidak memiliki makna apapun, sehingga Faisal Basri pada saat itu mengganti kata hilirisasi menjadi industrialisasi.

"Karena itu di akademik (Industrialisasi) lebih enak bunyinya ketimbang hilirisasi yang keluar dari mulutnya Jokowi jadi lebih baik kosakatanya itu industrialisasi," tutur Didik.

Industri di era Presiden Jokowi paling buruk dalam standarPurchasing Managers' Indexatau PMI. "Dan industri ini yang paling jeblok PMI-nya turun di bawah 50 persen tidak ada kebijakan industri sehingga mustahil untuk tumbuh 6 persen, 7 persen apalagi 8 persen," ujarnya.

Adanya wacana kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kini tak terealisasikan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi. Didik menceritakan kembali jika Faisal Basri pernah ditanyakan oleh seseorang terkait pertumbuhan ekonomi negara yang mencapai target 8 persen.

"Kan Faisal Basri ditanya bagaimana menurut Bapak target 8 persen, dia jawab ngawur. Selama industri ini jeblok jangan harap ekonomi itu akan tumbuh dengan baik," jelas Didik.

JAKARTA, investor.id - Sekolah Demokrasi (SEKDEM) dan INDEF School of Political Economy (ISPE) menjadi momentum spesial dikarenakan kondisi demokrasi Indonesia yang tergerus seiring masa, dengan banyak pemimpin terpilih secara demokratis namun tidak menjalankan proses demokrasi. Ini menjadi langkah awal untuk melahirkan kader pembaharuan yang dapat memajukan Indonesia menghadapi tantangan ke depan.

Hal ini disampaikan oleh  Wijayanto selaku Kepala Sekolah Demokrasi LP3ES dan Wakil Rektor Bidang Riset Universitas Diponegoro saat launching forum JUARA serta pembukaan Sekolah Demokrasi dan INDEF School of Political Economy yang diadakan oleh Universitas Diponegoro, Universitas Paramadina, KITLV Leiden, INDEF dan LP3ES dengan tema ‘Tantangan Ekonomi Politik Pemerintahan Baru: Menyambut Kabinet Prabowo – Gibran’ dilaksanakan secara hybrid di University of Amsterdam dengan peserta PPI Belanda dan melalui zoom dengan peserta aktivis, jurnalis, akademisi serta mahasiswa pada Jum’at (26/7/2024).

Dalam momen yang bersamaan, Wija juga memaparkan bahwa Indonesia saat ini dihantui permasalahan disinformasi yang sangat masif, mengubah pola pikir masyarakat luas terkait permasalahan Indonesia saat ini hingga menjadikan masyarakat terpolarisasi, untuk itu UNDIP termotivasi untuk menginisasi pembentukan forum jurnalistik dan akademisi dalam forum Juara, sebagai langkah menghadang derasnya arus disinformasi tersebut.

Wija melanjutkan bahwa kaderisasi pemimpin bangsa melalui sekolah demokrasi ini penting dan relevan untuk mendorong lahirnya para pemimpin yang membela demokrasi di tengah gelombang kemunduran demokrasi yang tidak hanya melanda Indonesia (democratic decline) namun juga melanda dunia (Larry Diamond). “Di mana salah satu faktor penyebab utamanya adalah adanya para pemimpin yang memunggungi demokrasi yang tidak komit pada aturan main demokratis yang melemahkan bahkan merusak institusi demokrasi,” ungkapnya dalam keterangan pers, Sabtu (27/7/2024).

Menurut Wija, untuk melahirkan para kader pemimpin muda yang mampu menjawab berbagai tantangan jaman yang semakin kompleks dengan berbagai permasalahannya perubahan iklim, ancaman Krisis ekonomi, penyalahgunaan AI, cyber crime, dan perang yang masih berlangsung antara Ukraina dan Rusia dan di timur tengah yang semuanya bisa mengancam masa depan umat manusia jika tidak ditangani dengan baik.

“Sekolah demokrasi ini penting untuk mendorong lahirnya pemimpin muda yang hadir dengan gagasan baru dan praktik-praktik politik baru, yang muncul karena memahami betul amanat penderitaan rakyat, bukan dari pengapnya Rahim oligarki dan dinasti yang mempraktikkan nilai-nilai lama,” paparnya.

Hal yang sama juga dipaparkan Prof. Ward Berenschot selaku peneliti senior KITLV Leiden, menyatakan bahwa kegiatan ini sangat penting sebagai medium dalam bertukar ide secara sehat demi kemajuan Indonesia. “Saya mengapresiasi pembentukan forum JUARA sebagai jembatan peneliti/akademisi dengan jurnalis untuk diskusi publik yang lebih kritis yang diharapkan dapat memberikan angin segar bagi demokrasi Indonesia” kata Ward.

Demokrasi di Indonesia

Prof. Didik J. Rachbini selaku Pendiri INDEF, Peneliti Senior LP3ES dan Rektor Universitas Paramadina yang menekankan pentingnya memperjuangkan demokrasi agar negara semakin aman. “Perjalanan demokrasi di Indonesia sudah tidak berjalan dengan baik yang mana telah banyak terjadi praktik ‘politik uang’. Sehingga peneliti harus menemukan inovasi dalam menanggulangi hal-hal ini, serta jurnalis juga harus jeli dalam meneliti hal-hal ini demi menjaga berjalannya demokrasi yang aman” tuturnya.

“Forum ini sangat penting dalam menyongsong pemerintahan baru karena memiliki cacat permanen dalam beberapa tahun ke depan yang dianggap mampu menimbulkan kerusakan. Pemerintahan ini berangkat dari polarisasi, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial yang luar biasa” kata Abdul Hamid selaku Ketua Dewan Pengurus LP3ES.

Ia berharap agar program-program ini mampu digagas dan dijalankan pada elemen bangsa yang lebih luas sehingga masyarakat dapat mengetahui masa depan bangsanya dan mampu membentuk masa depan yang lebih baik.

Selanjutnya Prof. Suharnomo selaku Rektor Universitas Diponegoro secara resmi membuka forum JUARA dan berharap agar forum ini mampu menyuarakan permasalahan masyarakat luas dari kacamata akademis sehingga didengar ke publik. Dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan di Jawa tengah, Universitas Diponegoro telah membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dengan cara melaksanakan kegiatan lumbung padi.

“Demi meningkatkan efektivitas publikasi dalam menyuarakan permasalahan masyarakat luas, UNDIP ikut terlibat dalam mengadakan sekolah demokrasi dan ISPE dalam menghasilkan forum JUARA” pungkasnya.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Menambah jumlah kementerian akan memperparah beban belanja rutin negara. Padahal, ruang fiskal Indonesia tengah berada dalam tren semakin sempit dan perlu upaya efisiensi.

Pengajar Universitas Paramadina sekaligus Co-Founder & Head Advisor Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Wijayanto Samirin pun menyarankan presiden terpilih Prabowo Subianto tetap mempertahankan struktur ideal 30-34 menteri.

"Semakin banyak jumlah menteri, semakin tidak efektif pemerintahan suatu negara. Terlebih, Indonesia akan menghadapi krisis fiskal sebagai salah satu tantangan yang akan dihadapi tahun depan, di samping krisis industri, tenaga kerja, dan kondisi mata uang," ujarnya dalam diskusi 'Dilema Kabinet Prabowo dalam Bingkai Koalisi Besar', Jumat (12/7/2024).

Menurutnya, struktur kementerian yang efisien merupakan kunci buat pemerintah era Prabowo dalam rangka merealisasikan program-program politis berbujet jumbo di tengah ruang fiskal yang semakin tipis.

Sebagai contoh, pria yang berpengalaman sebagai Staf Khusus Wakil Presiden era 2014–2019 ini melihat struktur menteri koordinator (menko) yang memiliki bawahan menteri terbilang kurang efektif.

Oleh sebab itu, Wijayanto mengusulkan nomenklatur menko menjadi urusan terkhusus, yaitu urusan manusia, urusan kawasan dan infrastruktur, urusan ekonomi, serta urusan hukum dan politik.

"Pendekatan sektoral menko menimbulkan silo dan koordinasi yang buruk. Kami menyarankan penggunaan pola semi-matriks. Menko menjadi penanggung jawab suatu program dan bisa berkoordinasi dengan semua kementerian terkait program tersebut," jelasnya.

Sebagai contoh, untuk program makan siang gratis yang utamanya menyangkut pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, maka menko urusan manusia bisa menjadi penanggung jawab utama.

Menko tersebut akan menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan punya target-target terkhusus program makan siang gratis, serta bertanggung jawab atas koordinasi lintas kementerian dan lembaga apa pun yang bersinggungan dengan program tersebut.

Adapun, beberapa kementerian yang nomenklaturnya patut diubah karena adanya penggabungan atau tambahan tanggung jawab, antara lain Menteri Sosial, Wanita, dan Anak; serta Menteri Seskab dan Setneg.

Menteri Pendidikan, Riset, dan Kebudayaan ditekankan kata riset di dalamnya, agar budaya riset & pengembangan (R&D) di Tanah Air semakin kuat.

Sementara Menteri Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM ditekankan kata wirausaha demi memperkuat gairah warga untuk membuka lapangan kerja lewat menjadi wirausaha.

Selain itu, Menteri Perumahan, Perkotaan, dan Pedesaan dibutuhkan karena pembenahan kawasan kota semakin urgen.

Terakhir, Menteri Pertanian perlu ditambah tanggung jawab Kemandirian Pangan, dan Menteri Perhubungan perlu mendapat tambahan tanggung jawab Urusan Logistik.

Sisanya, menteri dengan tanggung jawab teknis tinggi, seperti menteri keuangan, dalam negeri, luar negeri, pertahanan, investasi, hukum dan HAM, kesehatan, perdagangan, perindustrian, ESDM, dan tenaga kerja, nomenklatur patut dipertahankan.

Begitu pula kementerian kehutanan dan lingkungan hidup, pertanahan dan agraria, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan ekonomi kreatif, komunikasi dan informatika, BUMN, nomenklaturnya dirasa sudah pas.