TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri meragukan janji politik presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 8 persen. Menurut Faisal, Prabowo Subianto akan mengulangi apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 7 persen.

"Sekarang dibangga-banggakan pertumbuhan ekonomi 5 persen, padahal dulu Pak Jokowi janjinya pertumbuhan ekonomi 7 persen," kata Faisal dalam forum Non-Bank Financial di Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.

Faisal mengatakan harapan Indonesia untuk bisa menjadi negara maju juga tersendat karena saat ini hampir semua negara mengalami perlambatan ekonomi. "Tren di dunia semuanya mengalami perlambatan. Jadi hampir tidak ada pertumbuhan 8 persen," ujar Faisal.

Menurut Faisal, alasan lain yang membuat janji politik Prabowo tersebut tidak akan tercapai yakni hilangnya fungsi pengawasan oleh lembaga legislatif. Saat ini, ujar Faisal, Prabowo mulai meniru Jokowi dengan membangun koalisi besar dan meniadakan oposisi.

Sebab, kata Faisal, lemahnya pengawasan terhadap pemerintah akan berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan negara. Pemerintah bisa menggunakan banyak anggaran untuk proyek yang tidak berdampak secara luas terhadap pertumbuhan ekonomi. "Selama ini digembar-gemborkan 5 persen, tapi siapa yang menikmati, ya orang-orang kaya. Sedangkan kelas menengah makin terpuruk," katanya.

Berdasarkan riset yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Indonesia, kata Faisal, hambatan mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen tampak dari fokus pembangunan yang tidak berorientasi sebagai negara maritim. Faisal menilai 10 tahun pemerintahan Jokowi membawa Indonesia makin meninggalkan jati diri sebagai negara maritim. "Kondisi di pemerintahan Prabowo ke depan akan sama buruknya dengan apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini," kata dia.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi hanya mampu mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,11 persen dari masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam satu dekade kepemimpinan Jokowi, kata dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa melebihi 5 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri meragukan janji politik presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 8 persen. Menurut Faisal, Prabowo Subianto akan mengulangi apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 7 persen.

"Sekarang dibangga-banggakan pertumbuhan ekonomi 5 persen, padahal dulu Pak Jokowi janjinya pertumbuhan ekonomi 7 persen," kata Faisal dalam forum Non-Bank Financial di Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.

Faisal mengatakan harapan Indonesia untuk bisa menjadi negara maju juga tersendat karena saat ini hampir semua negara mengalami perlambatan ekonomi. "Tren di dunia semuanya mengalami perlambatan. Jadi hampir tidak ada pertumbuhan 8 persen," ujar Faisal.

Menurut Faisal, alasan lain yang membuat janji politik Prabowo tersebut tidak akan tercapai yakni hilangnya fungsi pengawasan oleh lembaga legislatif. Saat ini, ujar Faisal, Prabowo mulai meniru Jokowi dengan membangun koalisi besar dan meniadakan oposisi.

Sebab, kata Faisal, lemahnya pengawasan terhadap pemerintah akan berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan negara. Pemerintah bisa menggunakan banyak anggaran untuk proyek yang tidak berdampak secara luas terhadap pertumbuhan ekonomi. "Selama ini digembar-gemborkan 5 persen, tapi siapa yang menikmati, ya orang-orang kaya. Sedangkan kelas menengah makin terpuruk," katanya.

Berdasarkan riset yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Indonesia, kata Faisal, hambatan mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen tampak dari fokus pembangunan yang tidak berorientasi sebagai negara maritim. Faisal menilai 10 tahun pemerintahan Jokowi membawa Indonesia makin meninggalkan jati diri sebagai negara maritim. "Kondisi di pemerintahan Prabowo ke depan akan sama buruknya dengan apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini," kata dia.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi hanya mampu mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,11 persen dari masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam satu dekade kepemimpinan Jokowi, kata dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa melebihi 5 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi blak-blakan soal alasan di balik penerbitan PP Nomor 25 Tahun 2024, yang mengatur pemberian izin usaha pertambangan atau IUP untuk ormas keagamaan. Jokowi menuturkan, pemerintah menerbitkan peraturan tersebut usai menerima komplain dari masyarakat ketika datang ke pondok pesantren dan berdialog di masjid.

“Banyak yang komplain ke saya, kenapa tambang hanya diberikan ke perusahaan besar. Kami pun kalau diberi konsensi, sanggup,” kata Jokowi usai meresmikan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, Jumat, 26 Juli 2024, dikutip Tempo dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Pemberian izin usaha tambang untuk ormas keagamaan, menurut Jokowi, juga dilakukan untuk mewujudkan pemerataan sekaligus keadilan ekonomi. Namun, bukan berarti ormas mengelola langsung usaha tambang. Jokowi berujar, IUP dikelola badan usaha di bawah naungan ormas. Misalnya oleh koperasi, PT, atau CV.

Kepala negara juga mengklaim pemerintah tidak menunjuk atau mendorong ormas keagamaan untuk mengajukan izin tambang. Menurutnya, pemerintah hanya menyediakan peraturan. “Kalau memang berminat (mengelola tambang), regulasinya sudah ada,” kata eks Gubernur Jakarta itu.

PP Nomor 25 Tahun 2024 merupakan hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Beleid ini diteken Jokowi pada 30 Mei 2024.

Terbitnya aturan itu kemudian menuai pro-kontra. Begitu aturan tersebut terbit, Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah membatalkan kebijakan pembagian izin tambang untuk ormas keagamaan. Mulyanto tidak setuju IUPK eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) dibagikan kepada ormas keagamaan karena menurutnya, ormas keagamaan adalah pendatang baru dalam dunia pertambangan.

"Secara spesialisasi dan kompetensi pertambangan (ormas keagamaan) belum terbukti," kata Mulyanto melalui keterangan tertulis, Kamis, 13 Juni 2024.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) Anggawira menilai pembagian IUP untuk ormas keagamaan sebagai bentuk redistribusi sumber daya agar bisa dinikmati masyarakat. "Catatannya, pengelolaannya harus dilakukan secara professional," kata Anggawira melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 Mei 2024.

Agar profesional, menurut Anggawira, pengelolaan tambang harus dilakukan secara professional olehh Lembaga keagamaan dengan membentuk badan usaha. Toh, kata dia, badan usaha milik umat juga bertujuan membangun kemandirian organisasi untuk bisa terus berkontribusi pada masyarakat.

"IUP ini bisa menjadi modal bagi ormas keagamaan untuk mandiri dalam mengembangkan roda organisasi mereka," tuturnya.

Selain itu, lanjut Anggawira, pembagian IUP Kepada ormas keagamaan merupakan bentuk apresiasi negara untuk mendukung kerja-kerja ormas dalam memberdayakan masyarakat. Terlebih, ia menilai, kontribusi ormas keagamaan di Indonesia cukup besar.

"Yang perlu diperhatikan adalah tata kelola pemberian izinnya, serta prinsip kesetaraan dan pemerataan sumber daya agar proporsional," kata Anggawira. "Supaya masyarakat turut menikmati sumber daya yang ada hak mereka juga di dalamnya."

RIRI RAHAYU

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi blak-blakan soal alasan di balik penerbitan PP Nomor 25 Tahun 2024, yang mengatur pemberian izin usaha pertambangan atau IUP untuk ormas keagamaan. Jokowi menuturkan, pemerintah menerbitkan peraturan tersebut usai menerima komplain dari masyarakat ketika datang ke pondok pesantren dan berdialog di masjid.

“Banyak yang komplain ke saya, kenapa tambang hanya diberikan ke perusahaan besar. Kami pun kalau diberi konsensi, sanggup,” kata Jokowi usai meresmikan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, Jumat, 26 Juli 2024, dikutip Tempo dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Pemberian izin usaha tambang untuk ormas keagamaan, menurut Jokowi, juga dilakukan untuk mewujudkan pemerataan sekaligus keadilan ekonomi. Namun, bukan berarti ormas mengelola langsung usaha tambang. Jokowi berujar, IUP dikelola badan usaha di bawah naungan ormas. Misalnya oleh koperasi, PT, atau CV.

Kepala negara juga mengklaim pemerintah tidak menunjuk atau mendorong ormas keagamaan untuk mengajukan izin tambang. Menurutnya, pemerintah hanya menyediakan peraturan. “Kalau memang berminat (mengelola tambang), regulasinya sudah ada,” kata eks Gubernur Jakarta itu.

PP Nomor 25 Tahun 2024 merupakan hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Beleid ini diteken Jokowi pada 30 Mei 2024.

Terbitnya aturan itu kemudian menuai pro-kontra. Begitu aturan tersebut terbit, Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah membatalkan kebijakan pembagian izin tambang untuk ormas keagamaan. Mulyanto tidak setuju IUPK eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) dibagikan kepada ormas keagamaan karena menurutnya, ormas keagamaan adalah pendatang baru dalam dunia pertambangan.

"Secara spesialisasi dan kompetensi pertambangan (ormas keagamaan) belum terbukti," kata Mulyanto melalui keterangan tertulis, Kamis, 13 Juni 2024.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) Anggawira menilai pembagian IUP untuk ormas keagamaan sebagai bentuk redistribusi sumber daya agar bisa dinikmati masyarakat. "Catatannya, pengelolaannya harus dilakukan secara professional," kata Anggawira melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 Mei 2024.

Agar profesional, menurut Anggawira, pengelolaan tambang harus dilakukan secara professional olehh Lembaga keagamaan dengan membentuk badan usaha. Toh, kata dia, badan usaha milik umat juga bertujuan membangun kemandirian organisasi untuk bisa terus berkontribusi pada masyarakat.

"IUP ini bisa menjadi modal bagi ormas keagamaan untuk mandiri dalam mengembangkan roda organisasi mereka," tuturnya.

Selain itu, lanjut Anggawira, pembagian IUP Kepada ormas keagamaan merupakan bentuk apresiasi negara untuk mendukung kerja-kerja ormas dalam memberdayakan masyarakat. Terlebih, ia menilai, kontribusi ormas keagamaan di Indonesia cukup besar.

"Yang perlu diperhatikan adalah tata kelola pemberian izinnya, serta prinsip kesetaraan dan pemerataan sumber daya agar proporsional," kata Anggawira. "Supaya masyarakat turut menikmati sumber daya yang ada hak mereka juga di dalamnya."

RIRI RAHAYU

INFO BISNIS – Para pimpinan perusahaan maupun perwakilannya bergembira di Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat, 26 Juli 2024. Mereka menerima piagam penghargaan karena sukses menjaga kestabilan kinerja di pasar modal.

Sebanyak 84 emiten yang menerima penghargaan itu. Semuanya tercatat dalam Indeks Tempo-IDN Financial atau lazim disebut Indeks52. Dalam indeks tersebut, terdapat daftar emiten yang terbagi menjadi empat kategori. Setiap kategori memuat 52 emiten atau perusahaan publik.

Adapun kategorinya adalah Main, High Dividen, High Growth, dan Big Market Cap. Keempat kategori ini merepresentasikan kinerja pertumbuhan laba, nilai kapitalisasi pasar (market capitalisation/market cap), dan yield dividen dalam 5 tahun terakhir. Pemilihan konstituen dilakukan oleh komite dari perwakilan Tempo dan IDN Financials.

Perwakilan Komite Indeks52, Luther Sembiring, menyampaikan hasil kemufakatan komite tersebut di Malam Apresiasi Emiten ke-2 di Balikpapan. Ia menyebut jumlah konstituen pada penyaringan awal mencapai 96 emiten.

“Setelah kita melakukan evaluasi ada 84 konstituen, karena 23 emiten dinyatakan keluar dan sebelas emiten bergabung sebagai konstituen Indeks52. Sebelas yang baru ini dinilai memenuhi kriteria,” ucap Luther.

Adapun tercapainya jumlah 84 konstituen yang mendapat penghargaan lantaran terdapat perusahaan publik yang menampilkan kinerja moncer pada beberapa kategori dalam Indeks52. “Jadi ada irisan dari tiap kategori,” kata dia.

Untuk diketahui, pada kategori Main, jumlah kapitalisasi pasar mencapai 8,25 kuadraliun. Kategori High Growth kapitalisasi pasar sebesar 7,17 kuadraliun . Lalu High Dividen mencapai 6 kuadraliun, dan Big Market Cap sebesar 8,43 kuadraliun.

“84 emiten yang menjadi konstituan Indeks52 ini di bawah 10 persen dari total emiten yang tercatat atau 934 emiten di pasar modal (Bursa Efek Indonesia). Kami berharap Indeks 52 dapat menjadi alternatif bagi calon investor untuk berinvestasi di pasar modal,” ujarnya.

Berikut sejumlah emiten yang mendapat penghargaan:

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) meraih penghargaan untuk empat kategori. Mengutip IDN Financials, kapitalisasi pasar PTBA tercatat sebesar Rp34,12 triliun per 23 Juli 2024. Porsi saham publik di PTBA tercatat sebanyak 33,78 persen yang mewakili 118.247 investor ritel.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) juga meraih penghargaan untuk empat kategori. BNGA memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp54,55 triliun per 23 Juli 2024. Kapitalisasi pasar perseroan berada di peringkat ke-11 tertinggi di antara 84 konstituen Indeks52.

PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) menempati tiga kategori di Indeks52, yaitu Main Index, High Dividend, dan Big Market Cap. Pada Maret 2024, market cap HMSP tercatat Rp 100,03 triliun. Di tahun buku 2023, dividen yang dibayarkan sebesar Rp8,06 triliun, naik 26,68 persen dari dividen di tahun buku 2022 senilai Rp6,36 triliun. (*)

Jumlah 84 konstituen lantaran terdapat perusahaan publik yang menampilkan kinerja moncer pada beberapa kategori dalam Indeks52.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut, satuan tugas (satgas) yang mengatasi barang impor ilegal menemukan produk-produk selundupan dari luar negeri senilai Rp40 miliar.Zulkifli menyampaikan, ini merupakan temuan pertama dari satgas impor ilegal setelah diluncurkan pada pekan lalu.

"Ini hasil kerja pertama satgas, jadi ini bukan Kemendag. Satgas yang memeriksa produk-produk yang diduga ilegal. Hasil penyidikan sementara ditemukan barang-barang yang tadi kita lihat ini, senilai Rp40 miliar lebih," ujar Zulkifli saat melakukan ekspos temuan produk impor ilegal di Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024 seperti dilansir Antara.

Barang-barang temuan satgas impor ilegal, lanjut Zulkifli, disimpan di gudang sewaan kawasan Jakarta Utara. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, importir yang mendatangkan barang-barang ini merupakan warga negara asing (WNA).

"Bayangkan kita sudah sejauh itu dimasuki oleh warga-warga negara asing yang berjualan di tempat kita. Sudah jauh seperti itu ya," kata Zulkifli.

Adapun hasil temuan tersebut terdiri dari ponsel pintar dan komputer tablet senilai Rp2,7 miliar, pakaian jadi Rp20 miliar, barang elektronik Rp12,3 miliar dan mainan anak Rp5 miliar.

Zulkifli meminta kepada satgas agar dilakukan tindakan tegas. Selain dari sisi hukuman berat kepada importir, Ia juga mengharapkan agar barang-barang selundupan ini bisa seluruhnya dimusnahkan,

"Saya sudah meminta kepada satgas, harus dilakukan penelitian yang mendalam dan langkah-langkah yang tegas, kalau dimusnahkan, musnahkan betul, jangan hanya contoh, kita musnahkan seluruh yang jadi temuan. Tentu kalau merusak ekonomi negara, Kejaksaan Agung dan Kapolri tegas sekali," ucapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut, satuan tugas (satgas) yang mengatasi barang impor ilegal menemukan produk-produk selundupan dari luar negeri senilai Rp40 miliar.Zulkifli menyampaikan, ini merupakan temuan pertama dari satgas impor ilegal setelah diluncurkan pada pekan lalu.

"Ini hasil kerja pertama satgas, jadi ini bukan Kemendag. Satgas yang memeriksa produk-produk yang diduga ilegal. Hasil penyidikan sementara ditemukan barang-barang yang tadi kita lihat ini, senilai Rp40 miliar lebih," ujar Zulkifli saat melakukan ekspos temuan produk impor ilegal di Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024 seperti dilansir Antara.

Barang-barang temuan satgas impor ilegal, lanjut Zulkifli, disimpan di gudang sewaan kawasan Jakarta Utara. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, importir yang mendatangkan barang-barang ini merupakan warga negara asing (WNA).

"Bayangkan kita sudah sejauh itu dimasuki oleh warga-warga negara asing yang berjualan di tempat kita. Sudah jauh seperti itu ya," kata Zulkifli.

Adapun hasil temuan tersebut terdiri dari ponsel pintar dan komputer tablet senilai Rp2,7 miliar, pakaian jadi Rp20 miliar, barang elektronik Rp12,3 miliar dan mainan anak Rp5 miliar.

Zulkifli meminta kepada satgas agar dilakukan tindakan tegas. Selain dari sisi hukuman berat kepada importir, Ia juga mengharapkan agar barang-barang selundupan ini bisa seluruhnya dimusnahkan,

"Saya sudah meminta kepada satgas, harus dilakukan penelitian yang mendalam dan langkah-langkah yang tegas, kalau dimusnahkan, musnahkan betul, jangan hanya contoh, kita musnahkan seluruh yang jadi temuan. Tentu kalau merusak ekonomi negara, Kejaksaan Agung dan Kapolri tegas sekali," ucapnya.

INFO NASIONAL - Pertamina turut berpartisipasi dalam gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 yang diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang, Jumat, 26 Juli 2024. Direktur Keuangan Pertamina, Emma Sri Martini, yang berkunjung ke booth Pertamina, menyampaikan apresiasinya terhadap tampilan megah booth yang memudahkan pengunjung untuk menemukan dan mengenali kehadiran Pertamina di acara ini.

"Saya senang sekali berkesempatan hadir di booth Pertamina di event GIIAS 2024 ini. Booth Pertamina rasanya tidak kalah bagus dengan booth-booth yang lain dan tidak kalah megah juga dengan booth-booth yang lain,” ujar Emma Sri Martini. Kehadiran booth ini mencerminkan komitmen Pertamina dalam mendukung transisi energi melalui inovasi dan produk-produk unggulan yang dipamerkan.

Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Emma Sri Martini mencoba Games Mandalika Max Race di Booth Pertamina dalam acara GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) di ICE BSD. Jum`at, 26 Juli 2024. Dok. Pertamina

Booth Pertamina menawarkan berbagai pengalaman menarik bagi pengunjung, mulai dari promo produk, games interaktif, display Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), hingga merchandise dan café untuk bersantai. Emma Sri Martini menambahkan, "Tadi saya sudah berkeliling booth Pertamina banyak penawaran menarik untuk produk-produk Pertamina. Kita juga mendukung produk kekinian dan juga mendukung green environment tentunya green energy juga."

Dalam kesempatan ini, Emma juga mengajak seluruh Perwira dan masyarakat untuk memanfaatkan dua hari terakhir gelaran GIIAS 2024 dengan mengunjungi booth Pertamina. “Halo seluruh Perwira Pertamina, ayo kita sama-sama meramaikan event GIIAS 2024 ini. Ayo kita kunjungi booth Pertamina yang tentunya sangat membanggakan, sukses selalu buat Pertamina dan kita semua seluruh perwira Pertamina,” ajaknya.

Booth Pertamina dalam acara GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) di ICE BSD. Jum`at, 26 Juli 2024. Dok. Pertamina

Pertamina, sebagai pemimpin dalam transisi energi, berkomitmen mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Upaya ini sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, menunjukkan dedikasi perusahaan dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.(*)

Jumlah 84 konstituen lantaran terdapat perusahaan publik yang menampilkan kinerja moncer pada beberapa kategori dalam Indeks52.

INFO BISNIS - Akmal Malik memberi salut kepada Tempo dan IDN Financials menggelar Malam Apresiasi Emiten ke-2 di Balikpapan. Sebab, memilih kota penyanggah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai tuan rumah acara sehingga membuka banyak peluang baru.

Malam apresiasi pada Jumat, 26 Juli 2024, diberikan kepada 84 emiten yang dinilai sukses mempertahankan kinerja stabil di pasar modal. Seluruh emiten itu tercatat dalam Indeks Tempo-IDNFinancials atau dikenal juga dengan Indeks52.

Kriteria penilaian meliputi kapitalisasi pasar atau market cap, pertumbuhan profit tahun majemuk, dividen, jumlah pemegang saham, rata-rata volume dan frekuensi transaksi saham per hari, dan free float minimal 7,5 persen dari saham emiten yang tercatat di pasar modal.

“Selamat kepada seluruh perusahaan yang telah berhasil masuk dalam Indeks Tempo-IDNFinancials. Hasil itu bukan hal yang mudah dicapai dan merupakan hasil kerja keras serta dedikasi mulai dari pemimpin, jajaran manajemen, serta karyawan,” ujar Penjabat Gubernur Kalimantan Timur itu.

Balikpapan, Akmal melanjutkan, sedang dipersiapkan menjadi kota penyanggah IKN Nusantara. Kehadiran Tempo dan IDN Financials yang diakui sebagai media besar dari Jakarta, diyakini semakin banyak mengundang acara-acara berskala nasional maupun internasional.

“Mudah-mudahan semangat bapak dan ibu sekalian mendapatkan capai-capaian ini ikut mendorong Kalimantan Timur menjadi bagian dari kesuksesan membangun IKN ke depan,” ucap Kamal.

Ia juga mengimbau perwakilan para emiten yang datang ke Balikpapan jangan terlalu syak wasangka terhadap IKN. Sebab, selama ini mayoritas masyarakat memiliki ekspektasi berlebihan terhadap ibu kota baru itu.

“Jangan lupa bahwasanya pembangunan IKN itu kan dilakukan secara bertahap. Ada tahap pertama, tahap kedua, dan seterusnya. Membangun IKN bukan seperti sulap milik David Copperfield,” tutur Akmal.

Kendati begitu, kota penyanggah seperti Balikpapan terus melakukan pembangunan sehingga semakin siap menjadi kota penyanggah. Akmal menyebut kemajuan yang dialami Kalimantan Timur saat ini antara lain, pertumbuhan ekonomi mencapai 7,21 persen.

Kehadiran media seperti Tempo dan IDN Financials, diharapkan dapat mendorong kolaborasi untuk membangun daerah. “Kami harap acara malam apresiasi emiten ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga sebagai wadah kita untuk berbagi informasi, ide dan inspirasi,” ucap dia. (*)

INFO BISNIS - Akmal Malik memberi salut kepada Tempo dan IDN Financials menggelar Malam Apresiasi Emiten ke-2 di Balikpapan. Sebab, memilih kota penyanggah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai tuan rumah acara sehingga membuka banyak peluang baru.

Malam apresiasi pada Jumat, 26 Juli 2024, diberikan kepada 84 emiten yang dinilai sukses mempertahankan kinerja stabil di pasar modal. Seluruh emiten itu tercatat dalam Indeks Tempo-IDNFinancials atau dikenal juga dengan Indeks52.

Kriteria penilaian meliputi kapitalisasi pasar atau market cap, pertumbuhan profit tahun majemuk, dividen, jumlah pemegang saham, rata-rata volume dan frekuensi transaksi saham per hari, dan free float minimal 7,5 persen dari saham emiten yang tercatat di pasar modal.

“Selamat kepada seluruh perusahaan yang telah berhasil masuk dalam Indeks Tempo-IDNFinancials. Hasil itu bukan hal yang mudah dicapai dan merupakan hasil kerja keras serta dedikasi mulai dari pemimpin, jajaran manajemen, serta karyawan,” ujar Penjabat Gubernur Kalimantan Timur itu.

Balikpapan, Akmal melanjutkan, sedang dipersiapkan menjadi kota penyanggah IKN Nusantara. Kehadiran Tempo dan IDN Financials yang diakui sebagai media besar dari Jakarta, diyakini semakin banyak mengundang acara-acara berskala nasional maupun internasional.

“Mudah-mudahan semangat bapak dan ibu sekalian mendapatkan capai-capaian ini ikut mendorong Kalimantan Timur menjadi bagian dari kesuksesan membangun IKN ke depan,” ucap Kamal.

Ia juga mengimbau perwakilan para emiten yang datang ke Balikpapan jangan terlalu syak wasangka terhadap IKN. Sebab, selama ini mayoritas masyarakat memiliki ekspektasi berlebihan terhadap ibu kota baru itu.

“Jangan lupa bahwasanya pembangunan IKN itu kan dilakukan secara bertahap. Ada tahap pertama, tahap kedua, dan seterusnya. Membangun IKN bukan seperti sulap milik David Copperfield,” tutur Akmal.

Kendati begitu, kota penyanggah seperti Balikpapan terus melakukan pembangunan sehingga semakin siap menjadi kota penyanggah. Akmal menyebut kemajuan yang dialami Kalimantan Timur saat ini antara lain, pertumbuhan ekonomi mencapai 7,21 persen.

Kehadiran media seperti Tempo dan IDN Financials, diharapkan dapat mendorong kolaborasi untuk membangun daerah. “Kami harap acara malam apresiasi emiten ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga sebagai wadah kita untuk berbagi informasi, ide dan inspirasi,” ucap dia. (*)