Jakarta -

Bandara Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur kini resmi terdaftar secara internasional dan memiliki kode International Civil Aviation Organization (ICAO) yaitu WALK.

Mengutip situs Dinas Hubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Minggu (10/11/2024), Kode ICAO Bandara Internasional Nusantara yakni WALK. Namun, untuk kode International Air Transport Association(IATA), belum terdaftar.

Bandara Nusantara sudah berstatus beroperasi umum untuk melayani penerbangan domestik dan sudah mendapatkan sertifikat dapat didarati pesawat Boeing 737-800.

Dalam dunia penerbangan ada 2 jenis kode yang diakui dan digunakan dalam dunia penerbangannya. Pertama, kode ICAO yang digunakan untuk mengatur operasi pesawat terbang dan digunakan oleh pengatur lalu-lintas udara (air traffic control) dan maskapai penerbangan.

Sementara kode kedua yakni kode IATA yang digunakan untuk mengidentifikasi bandara di seluruh dunia. Namun, secara umum kode IATA lebih populer daripada Kode ICAO karena melekat dengan masing-masing wilayah.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan, progres pembangunan landasan pacu (runway) Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) telah tembus lebih dari 70%. Proyek tersebut ditargetkan rampung Februari 2025.

Progres tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra. Saat ini, masih ada pekerjaan pelapisan aspal yang perlu dirampungkan.

"Kita lagi pembangunan (landasan pacu), kita selesaikan mudah-mudahan Februari (2025) selesai," kata Rachman, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan Bandara IKN sendiri ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024, dengan runway sepanjang 3000 meter dan luas bangunan terminal 7.350 meter².

Pada Oktober lalu, Menteri Perhubungan yang saat itu masih dijabat oleh Budi Karya Sumadi sempat melaporkan progres pembangunan landasan pacu IKN jelang pendaratan Presiden 2014-2025 Joko Widodo (Jokowi) menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing Business Jet (BBJ) 737-800.

Simak juga Video Jokowi Cerita Pengalaman Landing Perdana di IKN: Mulus Banget

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/kil)

Jakarta -

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Targetnya, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu 4-5 tahun.

Selain itu, prioritas pembangunan IKN selanjutnya berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Di samping itu, AHY memastikan, pembangunan IKN tidak hanya digeber untuk menyelelesaikan gedung-gedung pemerintahan. Infrastruktur dasar seperti rumah tapak jabatan menteri (RTJM) hingga hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan juga akan rampung untuk mendukung kehidupan di sana.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo juga memastikan penyelesaian pembangunan KIPP IKN bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, Kementerian PU berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

(shc/hns)

JAKARTA, investor.id - Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak berlaku bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan atau disabilitas.

Sejak awal memimpin Kalimantan Timur, Isran Noor dan Hadi Mulyadi telah menunjukkan komitmen serius terhadap pemerataan pendidikan yang mencakup semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah banyak melakukan upaya untuk mendukung penyandang disabilitas.

“Kami telah melakukan hal yang luar biasa untuk memfasilitasi para disabilitas. Khususnya untuk bangunan-bangunan baru yang dibangun, semua memperhatikan fasilitas untuk penyandang disabilitas,” kata Hadi Mulyadi dalam debat yang digelar akhir pekan lalu.

Dalam paparannya, Hadi menekankan komitmen pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui regulasi yang tegas. “Kalau bicara soal komitmen, kami sudah berkomitmen. Perda Nomor 1 Tahun 2018 adalah bagian dari komitmen kami yang akan terus kami laksanakan,” tegasnya.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mengatur berbagai aspek untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas yang setara. Perda ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara dengan kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama, sesuai dengan undang-undang.

“Oleh karena itu, kami bertekad untuk melanjutkan dan menuntaskan,” kata Hadi Mulyadi dengan penuh keyakinan.

Isran Noor dan Hadi Mulyadi sejak pertama memimpin memang serius dalam menangani pemerataan pendidikan, termasuk bagi kelompok disabilitas. Salah satu bukti perhatian ini adalah keterbukaan dan ketersediaan akses pendidikan formal melalui Sekolah Luar Biasa (SLB).

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim, terdapat 30 SLB yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 11 adalah SLB Negeri milik pemerintah provinsi, sementara 19 lainnya dikelola oleh pihak swasta. Jumlah SLB ini adalah kekuatan penting untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dari kalangan disabilitas.

Pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas mendapatkan perhatian besar dari Pemprov Kaltim karena mereka percaya bahwa meskipun secara fisik terbatas, kelompok disabilitas memiliki kemampuan akademik dan kreativitas yang perlu diberi ruang untuk berkembang.

Pemprov Kaltim yakin mampu membina SDM penyandang disabilitas melalui pendidikan di SLB.

“Rekan-rekan tuna rungu sudah berkomunikasi intens dengan saya bahkan sebelum saya menjabat sebagai Wakil Gubernur. Keluhan-keluhan mereka sudah kami tindak lanjuti,” ungkap Hadi Mulyadi.

Lebih jauh lagi, Isran Noor dan Hadi Mulyadi menunjukkan komitmen nyata dalam menciptakan pendidikan yang inklusif di seluruh Kalimantan Timur.

Sebagai langkah konkret, mereka mengirim 300 guru ke Universitas Negeri Surabaya (UNESA) untuk mempelajari pendidikan inklusif. Harapannya, para guru ini bisa membantu mewujudkan sekolah inklusif yang dapat diakses oleh semua kalangan.

“Kami sudah memberikan bukti, bukan sekadar janji. Pahamlah Ikam,” tutup Hadi Mulyadi dengan penuh keyakinan.

 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Basuki akan memimpin pembangunan di ibu kota baru.

Pelantikan Basuki baru saja dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, kemarin. Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN.

Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan di Kabinet Kerja Jokowi pada 2014-2019, Basuki pun sudah menjadi menteri Jokowi. Artinya dua periode dia menjadi Menteri PUPR.

Adapun Basuki pertama kali ditugaskan mengurus pembangunan ibu kota baru sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN awalnya disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut setingkat menteri.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Usai dilantik, Basuki mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto. Dia bercerita Prabowo langsung menyalaminya usai pelantikan saat itu juga Prabowo meminta Basuki segera melaksanakan perintahnya. Basuki pun menjawab siap melakukan perintah.

"Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!' Saya cuma bilang 'Siap perintah!' begitu," kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan.

(hal/fdl)

Jakarta -

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ingin mengunjungi IKN lagi dalam waktu dekat. Jokowi sendiri menjadi pencetus perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur saat masih memimpin Indonesia.

Basuki mengatakan sekitar dua hari lalu dia berkomunikasi dengan Jokowi. Jokowi kala itu bilang ingin mencoba mampir ke IKN dalam waktu dekat. Namun, Basuki enggan menyatakan kapan kunjungan dilakukan, semua dilakukan sesuai dengan jadwal Jokowi.

"Iya nanti lihat jadwal beliau, kan dia ingin lebih sering ke sana," ungkap Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Basuki mengatakan dirinya cukup sering berkomunikasi dengan Jokowi, apalagi untuk urusan iKN. Menurutnya, meski sudah purnatugas Jokowi tetap merupakan orang yang pernah memimpin dirinya.

"Oh iya (melakukan komunikasi). Dia (Jokowi) juga pemimpin kita kan," sebut Basuki.

Ketika ditanya apakah Presiden Prabowo Subianto sudah ada rencana mengunjungi IKN, Basuki bilang tak tahu. Semua tergantung jadwal dan keinginan Prabowo saja menurutnya.

"Belum (pernah). Beliau juga kan mau ke luar negeri, jadi belum tahu saya," kata Basuki.

(hal/fdl)

Jakarta -

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur disebut-sebut akan lebih lambat. Hal ini karena pemerintah era Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain seperti swasembada pangan.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang baru dilantik menepis hal itu. Menurutnya, justru Prabowo meminta agar IKN bisa dibangun lebih cepat dan bisa selesai pada 3-4 tahun ke depan.

"Oh nggak (diperlambat), justru dia minta selesai 3-4 tahun," tegas Basuki ditemui usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Bagi Basuki, bila pekerjaan sudah ada programnya yang jelas dan anggarannya pun sudah dikucurkan buat apa pekerjaan diperlambat. Dia mengatakan semua hal akan dia kerjakan di ibu kota baru tanpa perlu diperlambat.

"Kalau saya selama itu sudah ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?" ujar Basuki.

Targetnya, lembaga yudikatif dan legislatif bisa selesai di tahun 2028 atau hanya 4 tahun dari sekarang. Semua ekosistemnya juga disiapkan mulai dari hunian hingga perkantoran.

"Iya yudikatif, legislatif, termasuk ekosistemnya prasarana dasar dan lainnya, hunian, perkantoran semua harus disiapkan," kata Basuki.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, dia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

(hal/fdl)

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, Jakarta masih menjadi ibu kota Indonesia saat ini.

Supratman menyebut Presiden Prabowo Subianto yang akan menentukan kapan ibu kota negara pindah ke IKN, Kalimantan Timur.

"Bahwa sekarang ya Jakarta untuk sementara masih tetap jadi ibu kota negara," ujar Supratman di Istana, Jakarta, Senin (4/11/2024).

"Walaupun nanti proses perpindahannya itu pada akhirnya nanti akan ditentukan oleh kapan Presiden akan tanda tangan soal kepindahan," sambungnya.

Menurut Supratman, tidak ada masalah terkait UU DKJ maupun UU IKN.

Dia menyebut, kepindahan ibu kota hanya tinggal menunggu kesiapan dari IKN.

"Enggak, tidak ada masalah kalau UU tentang DKJ kan tidak ada masalah, IKN juga tidak ada masalah. Karena kan tergantung kesiapannya, kapan di sana siap, Perpres-nya ditandatangan. Kan gitu saja kan. Kan gitu saja masalahnya," imbuh Supratman.

Untuk diketahui, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak kunjung menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur hingga akhir masa jabatannya.

Padahal, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023, disebutkan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara ditetapkan melalui Keppres.

Jokowi justru menyerahkan penandatanganan Keppres soal IKN kepada Prabowo, yang saat itu masih menjadi Menteri Pertahanan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri Hukum: Jakarta Masih Ibu Kota Negara, Perpindahannya Ditentukan Presiden", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/04/19433281/menteri-hukum-jakarta-masih-ibu-kota-negara-perpindahannya-ditentukan.

Berau: Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik mengupayakan Kepulauan Maratua menjadi salah satu destinasi wisata premium di Kalimantan Timur.

Menurut Akmal Malik, wisata premium di Kalimantan Timur perlu mendapat perhatian sebagai pengembangan wisata masa depan.

“Kita ingin mengembangkan pariwisata yang tidak murah dan tidak murahan. Kita ingin ada klasifikasi wisata yang bisa didatangi secara masif dan ada yang tertentu,” ujar Akmal Malik, melansir ANTARA, Jumat, 1 November 2024.
Diketahui, Pulau Maratua, merupakan sebuah kecamatan di pulau terluar di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yang terkenal dengan wisata bahari kelas dunia. Pulau ini menawarkan 40 spot wisata bawah laut yang menakjubkan.

Salah satu destinasi di Maratua yakni Pulau Kakaban yang merupakan sebuah pulau kecil masuk dalam kawasan Kampung Payung-Payung.

Baca juga: Bangga Banget! Indonesia Masuk 3 Besar Negara Wajib Dikunjungi versi Majalah CEOWORLD

Dalam kalkulasi Akmal Malik, Maratua dan Kakaban adalah dua destinasi wisata yang tidak boleh terlalu dibuka secara umum.

“Pariwisata yang demikian masif akan cenderung menimbulkan dampak lingkungan yang cukup signifikan,” kritiknya.

Akmal mengaku pernah meminta agar wisata ke Pulau Kakaban dihentikan akibat gangguan terhadap ekosistem ubur-ubur di dalam danau tersebut. Sebagai informasi, diperkirakan sejak Desember 2023, ubur-ubur di danau itu sempat menghilang selama beberapa waktu.

Namun penduduk setempat tak mengetahui apa penyebabnya. Namun dua bulan terakhir ini, ubur-ubur berbalik sudah mulai terlihat kembali di danau ini.

Banyak dugaan, ubur-ubur menjauh dari areal yang biasa dikunjungi wisatawan karena krim pelindung tubuh yang biasanya digunakan saat pengunjung berenang bersama ubur-ubur yang tidak menyengat itu.

Sebab itu, ia pun memerintahkan untuk dilakukan penelitian bekerja sama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Penelitian untuk mengetahui penyebab pasti menghilangnya ubur-ubur dari Danau Kakaban.

Baca juga: Kudus Akan Jadikan Rempah sebagai Daya Tarik Wisata

Di sisi lain, Akmal mengapresiasi inisiatif ajang yang sudah rutin digelar di Maratua. Salah satunya, Maratua Jazz Festival. Ajang seperti ini sangat penting untuk lebih mempromosikan pariwisata Maratua, Sangalaki, Kakaban dan Derawan kepada wisatawan domestik dan mancanegara.

"Tapi ke depan ajang seperti ini harus dilakukan dengan pendekatan yang premium. Jangan lagi pendekatan yang masif. Kita harapkan tidak mengganggu ekosistem lingkungan Maratua sendiri," kata Akmal.

"Kita mendukung pariwisata yang betul-betul dengan pendekatan lingkungan. Dukungan masyarakat Maratua dan sekitarnya menjadi sangat penting," ungkapnya.

Selanjutnya, Akmal meminta dinas terkait di Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Berau untuk melakukan langkah komunikasi yang baik agar partisipasi masyarakat bisa diarahkan untuk menjadikan Maratua dan Kakaban sebagai wisata premium, bukan lagi murahan.

"Kita ingin mendorong langkah-langkah yang konstruktif dan partisipatif, sehingga masyarakat bisa merasakan dampaknya secara langsung," tegas Akmal Malik.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MEL)

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Kalimantan Timur, di bawah koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terus berupaya keras untuk mengendalikan tekanan inflasi.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Budi Widihartanto menyatakan tekanan inflasi datang dari komoditas beras yang dipicu oleh peningkatan Harga Eceran Tertinggi (HET), penurunan produksi akibat alih fungsi lahan, dan peningkatan permintaan seiring pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang mendorong pertumbuhan penduduk.

“Walaupun demikian, inflasi kaltim pada periode ini tetap terjaga dalam target kisaran nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Budi menambahkan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota terus berinovasi dengan berbagai program strategis dalam menghadapi tantangan ini, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menjadi salah satu contoh implementasi efektif dari kebijakan pengendalian inflasi.

“TPID Kaltim berkomitmen untuk terus menjaga kestabilan harga dan memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur,” katanya.

Dia mengungkapkan bahwa pihaknya bersama TPID Kaltim dan pemangku kepentingan terkait, menerapkan prinsip 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif dalam upaya menjaga stabilitas harga.

“Serta penguatan implementasi GNPIP untuk mengantisipasi kenaikan harga,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil a.l program jangka pendek seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilakukan sebanyak 180 kali di berbagai wilayah, pemberian subsidi ongkos angkut, serta operasi pasar dan pengawasan harga di lapangan.

Untuk jangka menengah hingga panjang, TPID telah membentuk Tim Early Warning System (EWS) dan meluncurkan SIGAP Mobile untuk operasi pasar rutin. “Selain itu, toko penyeimbang atau Kios SIGAP telah didirikan di Samarinda dan akan diperluas ke daerah lainnya,” jelasnya.

Tidak hanya itu, TPID Kaltim juga berfokus pada peningkatan ketahanan pangan melalui penyiapan lumbung pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, perluasan kerja sama antar daerah untuk komoditas beras, ayam beku, dan bawang merah, serta gerakan tanam cabai di 10 kabupaten/kota.

Dia menuturkan program Petani Milenial Kaltim yang diluncurkan pada Maret 2024 menjadi amunisi tambahan dalam ikhtiar ini, sekaligus sebagai upaya pengembangan pertanian modern.

Sebagai informasi, inflasi tercatat sebesar 2,99% (yoy), dengan kontribusi signifikan dari kenaikan harga beras yang mencapai 0,75% pada kuartal II/2024.

Jakarta -

Sebab, pemerintah saat ini akan fokus pada swasembada pangan dan energi.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan fokus kepada swasembada pangan dan energi merupakan hasil pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan.

Di sisi lain, Dody juga memastikan megaproyek ibu kota baru itu tetap dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

Dody menjelaskan, Prabowo punya kekhawatiran perang akan semakin memanas di saat Indonesia belum swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor, tentu akan mengalami kesulitan.

Kondisi ini akan memicu permasalahan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, menurutnya ketahanan pangan menjadi fokus utama untuk saat ini.

Sebagai salah satu bentuk dukungan Kementerian PU terhadap ketahanan pangan, hingga saat ini telah dibangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia. Dody mengatakan dalam beberapa tahun ke depan akan bertambah puluhan bendungan lainnya.

"Akan ada beberapa puluh bendungan lagi seluruh Indonesia tapi fokus kita untuk eksisting bendungan adalah revitalisasi plus perbaikan jaringan primer, sekunder, tersiernya, sehingga target pimpinan kami dalam 4-5 tahun, event sebelumnya tercapai swasembada pangan," terang Dody.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan tanggung jawab pembangunan IKN juga melibatkan Otorita IKN sehingga koordinasi intensif masih akan terus dilakukan.

Di samping itu, lanjut Diana, Otorita IKN juga punya peran besar dalam hal investasi dari sektor swasta. Dengan demikian, ia berharap perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan dengan hadirnya investasi swasta.

"Tidak semuanya dengan APBN. Dari Otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN," kata dia.

"Kita harus membuat supaya investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kan kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," sambungnya.

(shc/hns)

Berau: Pengelolaan tambang yang tidak tepat dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan di masa depan. Salah satu contohnya terjadi di Nauru, negara di Pasifik Tengah yang kini menjadi negara termiskin di dunia dan menghadapi krisis air bersih, meskipun dulunya merupakan salah satu negara terkaya.

“Nauru dulu negara kecil yang kaya karena tambang, namun karena tidak dikelola untuk masa depan, sekarang mereka menjadi negara termiskin di dunia,” ungkap Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dalam kunjungannya ke Green House PT Berau Coal, Selasa, 29 Oktober. Kunjungan tersebut dilengkapi dengan kegiatan penanaman bibit kakao di Kawasan Pengembangan Masa Depan (Kembang Mapan), lahan eks tambang seluas 709,9 hektare yang dikelola untuk masa depan.

Akmal menjelaskan, pendekatan pengelolaan tambang di Berau Coal berbeda dengan yang terjadi di Nauru pada tahun 1980-an. Berau Coal berkomitmen pada pengelolaan yang ramah lingkungan dengan transformasi tambang menuju sektor pertanian, peternakan, dan perikanan demi keberlanjutan.
Meskipun begitu, upaya Berau Coal masih menghadapi tantangan dari stigma negatif bahwa tambang hanya membawa kerusakan lingkungan. Namun, Akmal menekankan bahwa contoh yang dilakukan Berau Coal dan perusahaan pemegang IUP lainnya menunjukkan komitmen pada penghijauan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita perlu kampanye positif dan aksi nyata bahwa tambang harus menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat serta memperbaiki lingkungan untuk masa depan,” tegas Akmal.

Ia mencontohkan Berau Coal yang memiliki konsesi seluas 108.000 hektare dengan 23.000 pekerja sebagai model pembangunan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga turut membantu mewujudkan ketahanan pangan di daerah dengan memanfaatkan lahan eks tambang tanpa mengganggu pasar lokal masyarakat.

“Jika perusahaan mampu mengembangkan pertanian, peternakan, dan perikanan di lahannya, maka tidak perlu mengganggu pasar masyarakat. Jangan-jangan Berau Coal yang malah menyebabkan inflasi di Berau,” canda Akmal.

Ia menyampaikan harapannya agar perusahaan-perusahaan tambang dapat terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dan mencapai kemandirian pangan. “Perusahaan harus membantu dengan menanam pangan untuk kebutuhan internal, agar tidak memengaruhi pasar masyarakat,” lanjutnya.

Akmal juga menyoroti kerusakan tambang yang kerap diakibatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab atau tambang ilegal. “Masalahnya, ada pihak yang ingin ikut menggali tapi tidak punya sumber daya untuk memulihkan kembali,” ujarnya.

Di akhir acara, PT Berau Coal menyerahkan bantuan CSR berupa 20 rumah layak huni dan 180.000 bibit kakao untuk masyarakat. Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Operasional dan HSE PT Berau Coal Arief Wiedhartono, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim Ujang Rachmad, Kepala ESDM Kaltim Bambang Arwanto, dan Pjs Bupati Berau Sufian Agus.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan adalah gagasan besar dari Presiden Prabowo yang akan dijalankan secara intensif untuk mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia. Dalam menghadapi krisis pangan global dan mencapai swasembada pangan, Kementerian Pertanian telah menyusun langkah strategis yang tertuang dalam blueprint swasembada pangan.

Hal ini disampaikan Amran saat memberikan materi program swasembada pangan pada rangkaian acara Retreat bagi para Menteri Kabinet Merah Putih di Magelang, Sabtu (26/10/2024).

"Pada tahun 2024 Kementan telah melakukan refocusing anggaran untuk mencapai target produksi beras, sebagai bagian dari upaya percepatan produksi pangan. Pemerintah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. Melalui optimalisasi ini memberikan dampak surplus produksi 1,13 juta ton beras dengan nilai total mencapai Rp. 13,57 triliun. Kebijakan yang tepat ini berhasil meningkatkan produksi beras di Agustus-Oktober 2024 yang tercatat BPS," kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (27/10/2024).

Selain itu, Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian untuk memastikan keberhasilan swasembada pangan, Kementerian Pertanian mengimplementasikan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Intensifikasi dilakukan dengan pemanfaatan benih unggul, distribusi pupuk yang memadai, dan program pompanisasi di beberapa daerah sentra pangan seperti sekitar aliran Sungai Bengawan Solo, Cimanuk, dan Brantas. Selain itu, upaya optimalisasi lahan rawa seluas 360.000 hektar juga menjadi fokus utama.

"Di sisi lain, ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian ditargetkan pada cetak sawah baru seluas 3 juta hektar yang tersebar di beberapa daerah, antara lain Merauke dengan target 1 juta hektar, Kalimantan Tengah 500.000 hektar, Kalimantan Selatan 300.000 hektar, Sumatera Selatan 200.000 hektar, serta daerah lainnya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sumatera Utara," jelasnya.

Revitalisasi Infrastruktur dan Transformasi Pertanian Modern

Dia mengatakan Kementerian Pertanian akan melakukan revitalisasi terhadap bendungan baru untuk mendukung pengairan yang efektif dan efisien. Di sisi lain, petani milenial dan generasi Z dilibatkan secara aktif dalam transformasi pertanian, dengan memanfaatkan potensi geografis dan topografi serta menyesuaikan dengan iklim dan budaya lokal. Dengan beralih ke pertanian modern, diharapkan biaya produksi dapat ditekan hingga 50% dan produksi meningkat hingga 100%.

Amran pada kesempatan ini juga memaparkan dukungan kebijakan dan program pangan bergizi. Dia mengusulkan dukungan kebijakan tambahan untuk memperkuat swasembada pangan. Program lainnya termasuk inisiatif seperti Program Makan Siang Bergizi dan Pekarangan Pangan Bergizi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pangan masyarakat.

Selanjutnya, Program Mandiri Energi untuk Pertanian Berkelanjutan sektor pertanian, Kementerian Pertanian turut mengembangkan Program Mandiri Energi dengan penggunaan bahan bakar nabati B-50 menuju B-100. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemandirian energi serta berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.

"Dengan strategi komprehensif ini, Kementerian Pertanian berkomitmen penuh untuk merealisasikan swasembada pangan sebagai pondasi ketahanan nasional, guna mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya dan meningkatkan kesejahteraan petani," tutupnya.

(akn/ega)