TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan menanggapi adanya percaloan jual beli tiket di internal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni. Perusahaan pelayaran lintas pulau itu menyatakan masalah calo ini melibatkan 24 oknum pegawai kontrak atauoutsourcing. Puluhan orang yang menjual tiket secara ilegal disebut telah diberhentikan.

"Ya, seharusnya enggak ada alasan, masak tiket dikelola tenagaoutsourcing? Apa pun itu mau tenaga outsourcing maupun pegawai tetap, itu tetap menjadi tanggung jawab Pelni," kata Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Hasan Sadili, melalui sambungan telepon, Jumat, 12 Juli 2024.

Hasan mengatakan, seluruh penyediaan tiket telah dibiayai dan disetujui oleh negara. Sehingga Pelni, kata dia, Pelni tak bisa beralasan bahwa penjualan tiket secara ilegal melalui calo melibatkan pegawai kontrak atau pegawai tetap harus ditindak tegas. "Harus ditindak dan tidak boleh terjadi," tutur dia.

Dia mengatakan, setiap tahun dilakukan perbaikan tata kelola perihal pelayanan di internal Pelni. Sehingga ada masalah berupa ketidaksesuaian pelayanan ditemukan dilaporkan masyarakat, Kementerian Perhubungan akan bertindak sesuai informasi tersebut.

Menurut Hasan, setiap tahun tiga kali Kementerian Perhubungan melakukan audit kegiatan operasional kapal penumpang kelas ekonomi di Pelni. Audit itu akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Dalam audit tersebut, banyak ditemukan masalah biaya, ketidaksesuaian biaya operasional, hingga prosedur standar operasional. "Tapi terkait ticketing, sarana prasarana memang kurang ter-capture," ujar dia. Hal itu akan terlihat ketika BPK melakukan audit yang meliputi keuangan dan kinerja. BPK juga akan mengecek sampai ke lapangan.

Dia berjanji akan menindaklanjuti masukan masyarakat untuk memperbaiki tata kelola di Pelni. Terutama tentang tiket elektronik. Dia mengatakan, akan melaporkan kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut untuk menyurati Pelni perihal percaloan. "Kalau saya lihat masih banyak calo-calo beredar di situ. Nah, kami akan concern ke calo-calo yang beredar itu," ucap dia.

Sebelumnya masalah percaloan yang menyebabkan masyarakat kesulitan membeli tiket itu disentil Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Komisi VI saat rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. Dalam rapat membahas pengusulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2,5 triliun, Direktur Utama Pelni Tri Andayani diminta melakukan pembenahan.

Anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mufti Aimah Nurul Anam, mengatakan sejak tiga tahun lalu dia mengomentari masalah percaloan di Nusa Tenggara Timur dan Papua. Namun sampai detik ini masih ada keluhan masyarakat yang tidak dapat membeli tiket di loket maupun secara online.

"Padahal tiket itu masih banyak di luar, tapi di loket tiket tidak ada. Dan harganya jauh lebih mahal di luar. Ternyata setelah di telisik, si calo tadi saudara dari orang yang jaga di loket," ucap dia. "Jadi kami ingin tanyakan, kalau Ibu bilang tadi sudahonline, itu bohong besar," kata dia, merespons penyampaian Tri Andayani soal penyediaan tiket elektronik di Pelni.

TEMPO.CO, Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan peringatan tertulis III dan denda senilai Rp 150 juta kepada 62 perusahaan. Per 1 Juli 2024, perusahaan tersebut belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim yang berakhir pada 31 Maret 2024 dan/atau belum membayar denda. Keputusan ini tertuang dalam pengumuman Nomor Peng-S-00024/BEI.PLP/07-2024.

Sebelumnya, BEI telah mengenakan sanksi peringatan tertulis II dan denda Rp 50 juta kepada 77 perusahaan tercatat, yang belum menyampaikan laporan keuangan. Batas waktu penyampaian laporan keuangan sebelum dikenakan sanksi berikutnya, yaitu 1 Juli 2024. "62 perusahaan tercatat belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim dan/atau membayar denda, dikenakan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp 150 juta," tulis BEI dalam pengumumannya pada Kamis, 11 Juli 2024.

Berikut daftar 62 emiten yang dikenakan denda Rp 150 juta dan peringatan tertulis III oleh BEI:

1. PT Armidian Karyatama Tbk. (ARMY)
2. PT Ratu Prabu Energi Tbk. (ARTI)
3. PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. (BIKA)
4. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI)
5. PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. (BOSS)
6. PT Bakrie Telecom Tbk. (BTEL)
7. PT Cahaya Bintang Medan Tbk. (CBMF)
8. PT Cemindo Gemilang Tbk. (CMNT)
9. PT Cowell Development Tbk. (COWL)
10. PT Capri Nusa Satu Properti Tbk. (CPRI)
11. PT Dewata Freightinternational Tbk. (DEAL)
12. PT Jaya Bersama Indo Tbk. (DUCK)
13. PT Eterindo Wahanatama Tbk. (ETWA)
14. PT Forza Land Indonesia Tbk. (FORZ)
15. PT Aksara Global Development Tbk. (GAMA)
16. PT Golden Plantation Tbk. (GOLL)
17. PT HK Metals Utama Tbk. (HKMU)
18. PT Hotel Mandarine Regency Tbk. (HOME)
19. PT Saraswati Griya Lestari Tbk. (HOTL)
20. PT Indofarma Tbk. (INAF)
21. PT Jaya Agra Wattie Tbk. (JAWA)
22. PT Sky Energy Indonesia Tbk. (JSKY)
23. PT Kimia Farma Tbk. (KAEF)
24. PT Darmi Bersaudara Tbk. (KAYU)
25. PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. (KBRI)
26. PT Steadfast Marine Tbk. (KPAL)
27. PT Cottonindo Ariesta Tbk. (KPAS)
28. PT Grand Kartech Tbk. (KRAH)
29. PT Eureka Prima Jakarta Tbk. (LCGP)
30. PT Limas Indonesia Makmur Tbk. (LMAS)
31. PT Marga Abhinaya Abadi Tbk. (MABA)
32. PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. (MAGP)
33. PT Mas Murni Indonesia Tbk. (MAMI)
34. PT Intermedia Capital Tbk. (MDIA)
35. PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. (MKNT)
36. PT Capitalinc Investment Tbk. (MTFN)
37. PT Mitra Pemuda Tbk. (MTRA)
38. PT Hanson International Tbk. (MYRX)
39. PT Nipress Tbk. (NIPS)
40. PT Sinergi Megah Internusa Tbk. (NUSA)
41. PT Polaris Investama Tbk. (PLAS)
42. PT Pollux Properties Indonesia Tbk. (POLL)
43. PT Golden Flower Tbk. (POLU)
44. PT Pool Advista Indonesia Tbk. (POOL)
45. PT Prima Alloy Steel Universal Tbk. (PRAS)
46. PT Trinitan Metals and Minerals Tbk. (PURE)
47. PT Rimo International Lestari Tbk. (RIMO)
48. PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (SBAT)
49. PT Siwani Makmur Tbk. (SIMA)
50. PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. (SKYB)
51. PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. (SQMI)
52. PT Sugih Energy Tbk. (SUGI).
53. PT Sriwahana Adityakarta Tbk. (SWAT)
54. PT Tridomain Performance Materials Tbk. (TDPM)
55. PT Indosterling Technomedia Tbk. (TECH)
56. PT Totalindo Eka Persada Tbk. (TOPS)
57. PT Sunindo Adipersada Tbk. (TOYS)
58. PT Trada Alam Minera Tbk. (TRAM)
59. PT Triwira Insanlestari Tbk. (TRIL)
60. PT Nusantara Inti Corpora Tbk. (UNIT)
61. PT Visi Media Asia Tbk. (VIVA)
62. PT Dosni Roha Indonesia Tbk. (ZBRA).

TEMPO.CO, Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan peringatan tertulis III dan denda senilai Rp 150 juta kepada 62 perusahaan. Per 1 Juli 2024, perusahaan tersebut belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim yang berakhir pada 31 Maret 2024 dan/atau belum membayar denda. Keputusan ini tertuang dalam pengumuman Nomor Peng-S-00024/BEI.PLP/07-2024.

Sebelumnya, BEI telah mengenakan sanksi peringatan tertulis II dan denda Rp 50 juta kepada 77 perusahaan tercatat, yang belum menyampaikan laporan keuangan. Batas waktu penyampaian laporan keuangan sebelum dikenakan sanksi berikutnya, yaitu 1 Juli 2024. "62 perusahaan tercatat belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim dan/atau membayar denda, dikenakan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp 150 juta," tulis BEI dalam pengumumannya pada Kamis, 11 Juli 2024.

Berikut daftar 62 emiten yang dikenakan denda Rp 150 juta dan peringatan tertulis III oleh BEI:

1. PT Armidian Karyatama Tbk. (ARMY)
2. PT Ratu Prabu Energi Tbk. (ARTI)
3. PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. (BIKA)
4. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI)
5. PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. (BOSS)
6. PT Bakrie Telecom Tbk. (BTEL)
7. PT Cahaya Bintang Medan Tbk. (CBMF)
8. PT Cemindo Gemilang Tbk. (CMNT)
9. PT Cowell Development Tbk. (COWL)
10. PT Capri Nusa Satu Properti Tbk. (CPRI)
11. PT Dewata Freightinternational Tbk. (DEAL)
12. PT Jaya Bersama Indo Tbk. (DUCK)
13. PT Eterindo Wahanatama Tbk. (ETWA)
14. PT Forza Land Indonesia Tbk. (FORZ)
15. PT Aksara Global Development Tbk. (GAMA)
16. PT Golden Plantation Tbk. (GOLL)
17. PT HK Metals Utama Tbk. (HKMU)
18. PT Hotel Mandarine Regency Tbk. (HOME)
19. PT Saraswati Griya Lestari Tbk. (HOTL)
20. PT Indofarma Tbk. (INAF)
21. PT Jaya Agra Wattie Tbk. (JAWA)
22. PT Sky Energy Indonesia Tbk. (JSKY)
23. PT Kimia Farma Tbk. (KAEF)
24. PT Darmi Bersaudara Tbk. (KAYU)
25. PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. (KBRI)
26. PT Steadfast Marine Tbk. (KPAL)
27. PT Cottonindo Ariesta Tbk. (KPAS)
28. PT Grand Kartech Tbk. (KRAH)
29. PT Eureka Prima Jakarta Tbk. (LCGP)
30. PT Limas Indonesia Makmur Tbk. (LMAS)
31. PT Marga Abhinaya Abadi Tbk. (MABA)
32. PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. (MAGP)
33. PT Mas Murni Indonesia Tbk. (MAMI)
34. PT Intermedia Capital Tbk. (MDIA)
35. PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. (MKNT)
36. PT Capitalinc Investment Tbk. (MTFN)
37. PT Mitra Pemuda Tbk. (MTRA)
38. PT Hanson International Tbk. (MYRX)
39. PT Nipress Tbk. (NIPS)
40. PT Sinergi Megah Internusa Tbk. (NUSA)
41. PT Polaris Investama Tbk. (PLAS)
42. PT Pollux Properties Indonesia Tbk. (POLL)
43. PT Golden Flower Tbk. (POLU)
44. PT Pool Advista Indonesia Tbk. (POOL)
45. PT Prima Alloy Steel Universal Tbk. (PRAS)
46. PT Trinitan Metals and Minerals Tbk. (PURE)
47. PT Rimo International Lestari Tbk. (RIMO)
48. PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (SBAT)
49. PT Siwani Makmur Tbk. (SIMA)
50. PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. (SKYB)
51. PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. (SQMI)
52. PT Sugih Energy Tbk. (SUGI).
53. PT Sriwahana Adityakarta Tbk. (SWAT)
54. PT Tridomain Performance Materials Tbk. (TDPM)
55. PT Indosterling Technomedia Tbk. (TECH)
56. PT Totalindo Eka Persada Tbk. (TOPS)
57. PT Sunindo Adipersada Tbk. (TOYS)
58. PT Trada Alam Minera Tbk. (TRAM)
59. PT Triwira Insanlestari Tbk. (TRIL)
60. PT Nusantara Inti Corpora Tbk. (UNIT)
61. PT Visi Media Asia Tbk. (VIVA)
62. PT Dosni Roha Indonesia Tbk. (ZBRA).

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama menyebut Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) yang diteken Presiden Jokowi pada Kamis, 11 Juli 2024, belum bisa menyelesaikan persoalan pembangunan IKN. "Perpres itu tidak dapat menjawab permasalahan yang ada," kata Suryadi melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.

Sementara, Suryadi menuturkan, di wilayah IKN terdapat ribuan warga masyarakat adat yang bermukim dan sudah membangun kehidupan bertahun-tahun dan turun-temurun. Misalnya, Masyarakat Adat Balik Pemaluan, Balik Sepaku, dan Paser Maridan. Namun, menurut dia, Perpes 75 tidak mempertimbangkan tanah adat yang memiliki sejarah, makam-makam tua, situs ritual adat, dan sebagai tempat mencari nafkah.

"Janji-janji Otorita IKN untuk membangunkan kampung adat atau memberikan lahan untuk relokasi warga yang tergusur sampai ini juga belum tampak wujudnya,” ujarnya.

Hal lain dalam Perpres 75 yang menjadi sorotan adalah pengaturan soal hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB). Melalui peraturan ini, pemerintah memberi jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah kepada investor. Dalam pasal 9, pemerintah menyebut HGU bisa diperpanjang hingga 190 tahun dan hak pakai hingga 160 tahun.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai aturan soal hak atas tanah itu tidak menjamin bisa menarik investor. Pasalnya, investasi di IKN seret bukan karena urusan hak atas tanah. Namun, karakteristik investasinya infrastruktur publik, sedangkan publiknya belum ada. Kalaupun ada, tidak sampai lima juta orang. "Padahal perhitungan investasi baru menguntungkan jika minimal ada 5 juta penduduk dalam 10 tahun," kata dia.

Di sisi lain, Suryadi menambahkan, investor juga bakal memperhatikan aspek environmental, social, and governance (ESG). Maksudnya, investor tidak menghendaki adanya deforestasi dan dampak negatif kepada masyarakat.

"Kemudian, kepercayaan investor terhadap pembangunan IKN juga dipatahkan oleh Presiden Jokowi sendiri, dengan belum juga menerbitkan keputusan presiden (Keppres) tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara," katanya. "Presiden malah berharap pemerintahan Prabowo Subianto yang melakukannya."

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) membuktikan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan asal Cina ke Indonesia. Atas temuan itu, KADI merekomendasikan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) untuk ubin keramik dari sebelas kode Harmonized System (HS).

Kepala KADI, Danang Prasta Danial, menjelaskan penyelidikan ini merupakan permohonan dari pelaku industri, yakni Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki). Dimulai pada 15 Maret 2023, KADI menyampaikan laporan akhir hasil penyelidikan kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas pada 2 Juli 2024. Dengan kata lain, penyelidikan itu memakan waktu lebih dari satu tahun.

Untuk membuktikan adanya dumping, KADI memeriksa data-data, baik dari produsen maupun industri dalam negeri. KADI juga mencocokkan data dengan data mentah impor yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. “Memang ditemukan adanya bukti damping di situ, setelah melakukan penyelidikan panjang,” ujar Danang, ditemui di kantornya di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.

Dalam laporan yang dilihatTempo, rekomendasi itu kini berstatus “masih dalam proses penetapan pengenaan”. Rekomendasi itu mencakup sebelas kode HS, yakni 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.40.91, dan 6907.40.92.

Ada 31 produsen dan 17 traders dari Negeri Tirai Bambu yang disasar KADI dalam penyelidikan itu. Setiap perusahaan itu memiliki margin dumping yang bervariasi. Penyelidikan juga menyasar 11 importir dalam negeri. Dari perusahaan-perusahaan asing itu, ada tiga perusahaan yang tidak mengisi jawaban kuesioner secara lengkap.

"Dengan demikian, sesuai dengan Article 6.8 dan Annex II Anti-dumping Agreement (ADA), untuk perusahaan tersebut, KADI menggunakan data terbaik yang dimiliki dalam penyelidikan (best information available)," bunyi dokumen itu.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, sebelumnya mengatakan, Zulhas telah menyampaikan hasil penyelidikan beserta usulan besaran tarif dan jangka waktunya kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dia tak merinci besaran tarif dan jangka waktu yang dimuat usulan itu.

“Udah ada (surat) ke Pak Menteri (Agus Gumiwang. Tinggal dibalas nanti setuju atau enggak,” kata Reni, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) membuktikan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan asal Cina ke Indonesia. Atas temuan itu, KADI merekomendasikan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) untuk ubin keramik dari sebelas kode Harmonized System (HS).

Kepala KADI, Danang Prasta Danial, menjelaskan penyelidikan ini merupakan permohonan dari pelaku industri, yakni Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki). Dimulai pada 15 Maret 2023, KADI menyampaikan laporan akhir hasil penyelidikan kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas pada 2 Juli 2024. Dengan kata lain, penyelidikan itu memakan waktu lebih dari satu tahun.

Untuk membuktikan adanya dumping, KADI memeriksa data-data, baik dari produsen maupun industri dalam negeri. KADI juga mencocokkan data dengan data mentah impor yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. “Memang ditemukan adanya bukti damping di situ, setelah melakukan penyelidikan panjang,” ujar Danang, ditemui di kantornya di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.

Dalam laporan yang dilihatTempo, rekomendasi itu kini berstatus “masih dalam proses penetapan pengenaan”. Rekomendasi itu mencakup sebelas kode HS, yakni 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.40.91, dan 6907.40.92.

Ada 31 produsen dan 17 traders dari Negeri Tirai Bambu yang disasar KADI dalam penyelidikan itu. Setiap perusahaan itu memiliki margin dumping yang bervariasi. Penyelidikan juga menyasar 11 importir dalam negeri. Dari perusahaan-perusahaan asing itu, ada tiga perusahaan yang tidak mengisi jawaban kuesioner secara lengkap.

"Dengan demikian, sesuai dengan Article 6.8 dan Annex II Anti-dumping Agreement (ADA), untuk perusahaan tersebut, KADI menggunakan data terbaik yang dimiliki dalam penyelidikan (best information available)," bunyi dokumen itu.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, sebelumnya mengatakan, Zulhas telah menyampaikan hasil penyelidikan beserta usulan besaran tarif dan jangka waktunya kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dia tak merinci besaran tarif dan jangka waktu yang dimuat usulan itu.

“Udah ada (surat) ke Pak Menteri (Agus Gumiwang. Tinggal dibalas nanti setuju atau enggak,” kata Reni, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) merespon analisis INDEF soal rencana penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) keramik impor asal Cina. Dalam pernyataan resmi, ekonom INDEF menilai rencana tersebut akan merugikan konsumen dan menyalahi aturan World Trade Organization (WTO).

Ketua Asaki Edy Suyanto memandang rencana pemerintah mengenakan BMAD sebesar 100,12 persen hingga 199 persen untuk keramik impor sudah tepat. Edy Suyanto mengklaim besaran BMAD tersebut telah melalui kajian yang mendalam dan tidak melanggar ketentuan WTO.

"Angka tersebut tentunya bukan turun dari langit, namun telah melalui penyelidikan Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) selama lebih dari 1,5 tahun lamanya," kata Edy saat dihubungi, Jumat, 12 Juli 2024.

Edy mengatakan, Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) berhasil menemukan adanya praktik dumping atas keramik impor Cina. Menurut Edy, dumping keramik Cina tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab dan India.

"Negara-negara tersebut berhasil membuktikan adanya dumping produk keramik impor Cina. Jadi bukan hanya Indonesia saja yang membuktikan produsen Cina melakukan praktik dumping," kata Edy.

Ia menjelaskan, kapasitas pabrik eksisting di Indonesia tahun 2024 sebesar 623,9 Juta m2, terdiri dari kelompok b1 (porcelain tile) kapasitas 207,9 juta m2 dan kelompok bII/bIII (bodi merah) 416 juta m2. Dari jumlah tersebut, serapan keramik porselen dalam negeri hanya 139,4 juta meter persegi.

Edy menilai penerapan BMAD keramik impor dari Cina bisa menciptakan persaingan harga yang sehat. Sebab, kata dia, utilitas produksi keramik porcelain dalam negeri, memprihatinkan. Ia mengatakan serapan keramik lokal untuk jenis porcelain hanya 67 persen dari kapasitas produksi.

"Dengan kondisi supply lebih tinggi dibanding demand maka pemberlakuan BMAD akan menciptakan persaingan pasar yang baik, sehat dan kompetitif di antara produsen dalam negeri," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT), Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe menambah kepemilikan sahamnya di perseroan. Hary memperkuat posisinya sebagai pemegang saham pengendali dengan memborong sebanyak 102 juta saham atau 0,12 persen dari total saham.

Corporate Secretary BHIT Ria Budhiani menyebut, Hary membeli saham BHIT seharga Rp 51 per saham pada tanggal 10 dan 11 Juli 2024. "Untuk menambah kepemilikan saham di BHIT," katanya dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, 11 Juli 2024.

Sebelum memborong saham BHIT, persentase saham milik Hary tercatat 2.344.568.300 saham atau 2,81 persen. Setelah transaksi per 11 Juli 2024, persentase saham miliknya di BHIT bertambah menjadi 2.446.568.300 saham atau 2,93 persen. Status kepemilikan saham ini adalah langsung.

BHIT adalah emiten di bawah Grup MNC yang masuk ke dalam kategori I papan pemantauan khusus BEI atau full call auction (FCA). Merujuk laman resmi BEI, kriteria I dalam papan pemantauan khusus mengartikan harga rata-rata saham emiten ini kurang dari Rp 51 selama enam bulan terakhir di pasar reguler dan/atau pasar reguler periodic call auction.

Selain itu, emiten juga berada dalam kondisi likuiditas yang rendah, dengan rata-rata harian nilai kurang dari Rp 5 juta dan volume kurang dari 10 ribu selama tiga bulan terakhir.

Analis pasar modal Budi Frensidy menilai langkah Hary Tanoe menunjukkan MNC Group berkomitmen untuk mengeluarkan saham-saham grupnya dari kategori FCA. Selain itu, dia menyebut MNC juga menahan saham-saham lainnya untuk tidak jatuh masuk ke FCA.

"Jadi, prospeknya bagus, dalam arti akan dapat keluar dari FCA dan tidak masuk lagi," kata Budi saat dihubungi Tempo pada Jumat.

Dia memperkirakan emiten BHIT bisa keluar dari kategori FCA dalam waktu paling lama dua bulan. "Harga rata-rata dalam tiga bulan terakhir lebih besar dari Rp 50. Jadi, masih butuh 1 sampai 2 bulan lagi."

Merujuk data RTI, saham BHIT pada Jumat kemarin dibuka melemah pada level Rp 47 per saham, sementara pada hari sebelumnya ditutup di level Rp 51 per saham. Saham BHIT hanya bergerak pada rentang Rp 46 hingga Rp 47 per saham.

Per pukul 14.00 WIB Jumat siang kemarin, saham BHIT terpantau di level Rp 46 per saham atau masih melemah 9,8 persen. Saat itu, frekuensi transaksi saham BHIT baru tercatat sebanyak 305 kali.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT), Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe menambah kepemilikan sahamnya di perseroan. Hary memperkuat posisinya sebagai pemegang saham pengendali dengan memborong sebanyak 102 juta saham atau 0,12 persen dari total saham.

Corporate Secretary BHIT Ria Budhiani menyebut, Hary membeli saham BHIT seharga Rp 51 per saham pada tanggal 10 dan 11 Juli 2024. "Untuk menambah kepemilikan saham di BHIT," katanya dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, 11 Juli 2024.

Sebelum memborong saham BHIT, persentase saham milik Hary tercatat 2.344.568.300 saham atau 2,81 persen. Setelah transaksi per 11 Juli 2024, persentase saham miliknya di BHIT bertambah menjadi 2.446.568.300 saham atau 2,93 persen. Status kepemilikan saham ini adalah langsung.

BHIT adalah emiten di bawah Grup MNC yang masuk ke dalam kategori I papan pemantauan khusus BEI atau full call auction (FCA). Merujuk laman resmi BEI, kriteria I dalam papan pemantauan khusus mengartikan harga rata-rata saham emiten ini kurang dari Rp 51 selama enam bulan terakhir di pasar reguler dan/atau pasar reguler periodic call auction.

Selain itu, emiten juga berada dalam kondisi likuiditas yang rendah, dengan rata-rata harian nilai kurang dari Rp 5 juta dan volume kurang dari 10 ribu selama tiga bulan terakhir.

Analis pasar modal Budi Frensidy menilai langkah Hary Tanoe menunjukkan MNC Group berkomitmen untuk mengeluarkan saham-saham grupnya dari kategori FCA. Selain itu, dia menyebut MNC juga menahan saham-saham lainnya untuk tidak jatuh masuk ke FCA.

"Jadi, prospeknya bagus, dalam arti akan dapat keluar dari FCA dan tidak masuk lagi," kata Budi saat dihubungi Tempo pada Jumat.

Dia memperkirakan emiten BHIT bisa keluar dari kategori FCA dalam waktu paling lama dua bulan. "Harga rata-rata dalam tiga bulan terakhir lebih besar dari Rp 50. Jadi, masih butuh 1 sampai 2 bulan lagi."

Merujuk data RTI, saham BHIT pada Jumat kemarin dibuka melemah pada level Rp 47 per saham, sementara pada hari sebelumnya ditutup di level Rp 51 per saham. Saham BHIT hanya bergerak pada rentang Rp 46 hingga Rp 47 per saham.

Per pukul 14.00 WIB Jumat siang kemarin, saham BHIT terpantau di level Rp 46 per saham atau masih melemah 9,8 persen. Saat itu, frekuensi transaksi saham BHIT baru tercatat sebanyak 305 kali.

TEMPO.CO, Batam - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar koperasi mengutamakan anak muda dan digitalisasi. Hal itu disampaikanya saat menghadiri acara puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke 77 di Batam, Kepulauan Riau, Jumat, 12 Juli 2024.

Acara bertajuk "Koperasi Mitra Pemerintah Membangun Nasional yang Berdaulat dan Mandiri Menuju Indonesia Emas" itu berlangsung di HarmoniOne Hotel Batam Center, Kota Batam.

Airlangga mengatakan, terdapat beberapa tantangan bagi koperasi, di antaranya daya saing koperasi dan sumber daya manusia. Untuk itu, Airlangga mendorong agar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopindo) untuk mengecerkan gerakan koperasi terutama bagi generasi muda.

"Kita ingin agar gerakan koperasi oleh Dekopindo tidak melupakan generasi muda, generasi muda ini sekarang, generasi milenial ini. Selain mereka penting, mereka juga mempuinyai literasi yang tinggi terhadap digitalisasi," kata Airlangga.

Airlangga melanjutkan, saat ini banyak koperasi yang maju di berbagai negara dan itu patut untuk ditiru. “Tetapi kuncinya tetap koperasi yang survive adalah koperasi yang menguasai market share. Jadi jangan dilupakan daya saing,” pungkas Menko Airlangga.

Acara Peringatan Hari Koperasi ini dihadiri oleh sekitar 2.300 peserta secara offline dan 25 ribu peserta secara online dari seluruh unsur gerakan koperasi Indonesia seperti Dekopin Pusat, Dekopinwil, Induk Koperasi, koperasi primer dan sekunder Provinsi Kepulauan Riau, dan perwakilan masyarakat koperasi seluruh Indonesia.

Dalam acara yang sama, Menko Airlangga menyerahkan penghargaan Tokoh Koperasi Indonesia untuk 4 kategori, yaitu Bintang Abhinaya Jagadhita, Penggerak Koperasi Utama, Penggerak Koperasi Madya, dan Penggerak Koperasi Pratama.

TEMPO.CO, Batam - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis isu mundurnya Xinyi Group dalam investasi di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Hal itu disampaikannya saat konperensi pers perkembangan penyelesaian dan penanganan PSN Rempang di Gedung BP Batam, Jumat, 12 Juli 2024.

"Kalau saya ketemu Xinyi di Gresik juga, mereka sudah investasi. Mereka akan melanjutkan investasi (di Pulau Rempang)," kata Airlangga saat ditanya status Xinyi Group di PSN Rempang Eco City. Namun Airlangga tidak menjelaskan secara rinci rencana kedepan investasi Xinyi Group setelah terjadi konflik panjang di PSN Rempang Eco City.

Sebelumnya Xinyi Group digadang-gadang menjadi investor utama dalam pembangunan PSN Rempang Eco City. Perusahaan asal China ini akan berinvestasi senilai US$ 11,5 miliar atau setara Rp 175 triliun untuk membangun industri pabrik kaca dan solar panel.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau Boy Even Sembiring meminta pemerintah terbuka terkait perkembangan PSN Rempang Eco City. "Kalau kita perhatikan dokumen perencanaan Xinyi, kita tidak menemukan rencana investasi pembangunan pabrik kaca solar panel di Pulau Rempang untuk tahun 2025, pemerintah kami minta terbuka sebenarnya ini MoU nya apa saja dengan Xinyi," kata Boy saat dihubungi, Jumat, 12 Juli 2024.

Boy melanjutkan, tidak hanya terkait pembangunan pabrik, pemerintah juga harus terbuka sampai kapan batas waktu MoU Xinyi Group dengan pemerintah di PSN Rempang Eco City.

"Selanjutnya, sampai kapan batas waktunya, karena itu penting, kalau kita bicara keterbukaan informasi ya, apalagi soal keterbukaan informasi sebagai hak dasar asasi manusia, pemerintah harus terbuka terkait dengan design project (PSN Rempang Eco City) itu," kata Boy.

TEMPO.CO, Batam - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis isu mundurnya Xinyi Group dalam investasi di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Hal itu disampaikannya saat konperensi pers perkembangan penyelesaian dan penanganan PSN Rempang di Gedung BP Batam, Jumat, 12 Juli 2024.

"Kalau saya ketemu Xinyi di Gresik juga, mereka sudah investasi. Mereka akan melanjutkan investasi (di Pulau Rempang)," kata Airlangga saat ditanya status Xinyi Group di PSN Rempang Eco City. Namun Airlangga tidak menjelaskan secara rinci rencana kedepan investasi Xinyi Group setelah terjadi konflik panjang di PSN Rempang Eco City.

Sebelumnya Xinyi Group digadang-gadang menjadi investor utama dalam pembangunan PSN Rempang Eco City. Perusahaan asal China ini akan berinvestasi senilai US$ 11,5 miliar atau setara Rp 175 triliun untuk membangun industri pabrik kaca dan solar panel.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau Boy Even Sembiring meminta pemerintah terbuka terkait perkembangan PSN Rempang Eco City. "Kalau kita perhatikan dokumen perencanaan Xinyi, kita tidak menemukan rencana investasi pembangunan pabrik kaca solar panel di Pulau Rempang untuk tahun 2025, pemerintah kami minta terbuka sebenarnya ini MoU nya apa saja dengan Xinyi," kata Boy saat dihubungi, Jumat, 12 Juli 2024.

Boy melanjutkan, tidak hanya terkait pembangunan pabrik, pemerintah juga harus terbuka sampai kapan batas waktu MoU Xinyi Group dengan pemerintah di PSN Rempang Eco City.

"Selanjutnya, sampai kapan batas waktunya, karena itu penting, kalau kita bicara keterbukaan informasi ya, apalagi soal keterbukaan informasi sebagai hak dasar asasi manusia, pemerintah harus terbuka terkait dengan design project (PSN Rempang Eco City) itu," kata Boy.