TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan rencananya untuk menggabungkan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni dengan PT ASDP Indonesia Ferry Persero ke dalam PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

“Kami berencana akan menggabungkan Pelni dan ASDP di Pelindo agar menjadi satu kekuatan besar di laut, karena kita kan negara maritim,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.

Erick menyebut, sebagai negara maritim, menjadi hal yang penting bagi Indonesia untuk menjaga sinergi kebijakan antara pelayanan pelabuhan dan pengiriman. Menurut dia, kebijakan yang terpotong-potong antara pelabuhan dan pengiriman dapat membuat Indonesia kalah saing.

Ia pun menyinggung mengenai dumping impor yang terjadi di Indonesia baru-baru ini. Menurut dia membanjirnya produk-produk impor di Indonesia merupakan akibat dari kurangnya sinergitas antara kebijakan pelabuhan dan pengiriman.

“Kita harus mulai menentukan pelabuhan-pelabuhan mana yang memiliki akses impor, sebab impor ini juga banyak yang dumping impor sehingga membunuh umkm kita,” kata dia.

Oleh karena itu, ia mengatakan, menggabungkan Pelni dan ASDP ke Pelindo menjadi Solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Hal ini, kata Erick, merupakan upaya untuk menjaga keadilan bagi bangsa Indonesia sendiri.

Erick pun menyebut, sebagai negara industri, Indonesia tidak boleh kecolongan dengan banyaknya produk impor yang masuk secara ilegal dan tanpa membayar bea masuk.

“Karena kita tidak mungkin menjadi negara yang terus didumping produk-produk luar negeri tanpa struktur pajak, stuktur distribusi yang adil untuk bangsa akita sendiri,” ucapnya.

Adapun rencana perampingan BUMN ini santer disebut oleh dia sejak beberapa bulan belakangan. Pada awal Maret 2024, ia telah merancang peta jalan untuk periode 2024–2034 terkait rencana konsolidasi perusahaan pelat merah, termasuk memangkas jumlah BUMN menjadi 30.

“Kalau bisa BUMN berjumlah 30-an. Sekarang menjadi 41 pun baru tahun ini. Nah ke depan 30-an,” kata dia kepada wartawan di sela-sela acara Mandiri Investment Forum di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.

Sejak awal menjabat pada 2019, Erick merencanakan pengurangan jumlah BUMN. Pada Juni 2020, Kementerian BUMN telah mengurangi jumlah entitasnya dari 142 perusahaan menjadi 107 perusahaan.

Ini dilakukan sebagai bagian dari program restrukturasi BUMN, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN.

IDXChannel- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal menggabungkan alias merger PT Pelni (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ke dalam PT Pelindo (Persero). Aksi korporasi ini untuk mendukung industri maritim nasional.

Menteri BUMN Erick Thohir menilai, konsolidasi ketiga perusahaan akan menjadi satu kekuatan besar, terutama di sektor pelabuhan dan kelautan.

“Dan kita rencana Pelindo ini pun kita akan menggabungkan Pelni dan ASDP menjadi suatu kekuatan besar di laut, karena kita ini kan negara maritim,” ujar Erick saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, tanpa konsolidasi hanya akan membuat bisnis perusahaan pelat merah terpisah-pisah saja. Bahkan tidak bisa bersaing di pasaran.

“Kalau kita terpotong-potong (bisnis) antara kebijakan daripada tentu pelabuhan, pengiriman, Pelni, dan ASDP, itu tidak menjadi suatu keuangan, kita akan salah bersaing,” ujar dia.

Lemahnya sektor kepelabuhanan dan kelautan membuat Indonesia kebanjiran produk impor. Selain itu, terjadi praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan menjual barang dari luar negeri dengan harga yang lebih murah (dumping)

“Akhirnya apa? Tembusnya barang-barang impor dari berbagai negara. Nah ini kita harus mulai punya keberpihakan, bagaimana pelabuhan-pelabuhan kita untuk akses daripada impor,” tutur Erick.

“Karena banyak sekali sekarang impor ini juga dumping impor, sehingga membunuh UMKM kita. Nah ini kita coba konsolidasikan tidak lain kita bukan mau memproteksi, tetapi bagian fairness,” kata dia.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) terus berupaya menekan biaya logistik melalui optimalisasi layanan transportasi laut penumpang dan barang. Pelni tetap fokus menjalankan program kerja yang telah disusun sepanjang tahun 2024.

Sekretaris Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan sebagai bagian dari upaya menekan biaya logistik, Pelni fokus menjaga performa tepat waktu (on-time performance atau OTP) untuk operasional kapal penumpang.

“Menjaga kualitas OTP menjadi tantangan tersendiri mengingat usia kapal-kapal penumpang Pelni sudah melampaui usia teknis sehingga membutuhkan perawatan lebih,” kata Evan kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Evan mengatakan Pelni berharap dukungan dari pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) guna memperbarui armada kapal penumpang.

Suntikan dana ini diharapkan dapat digunakan untuk pembelian kapal baru sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan, keandalan, dan menekan biaya logistik lebih lanjut di masa mendatang.

Hingga September 2024, jumlah penumpang yang diangkut mencapai 3.869.858 orang, atau 111,19% dari target bulan tersebut.

Pelni optimis jumlah penumpang hingga akhir Desember akan melampaui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), mencapai 104,98% atau setara dengan 4.894.893 penumpang.

Adapun hingga September 2024, OTP Pelni tercatat mencapai 97,75%, sebuah tantangan besar mengingat usia kapal-kapal penumpang milik perusahaan yang sudah melampaui usia teknis dan membutuhkan perawatan intensif.

Direktur Utama PT PELNI (Persero) Tri Andayani menyebut masalah kesehatan mental menjadi perhatian perusahaan dalam membangun lingkungan kerja yang positif dan mendukung karyawan.

Ia mendukung upaya komunitas Srikandi PELNI dalam menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan saling mendukung," ujarnya dalam seminar kesehatan mental yang digagas Srikandi PELNI.

"Untuk memiliki tim yang solid, semua yang memiliki energi dan karakter yang positif dan kuat," ujar Anda, sapaan akrabnya.

Ia berharap dengan mental yang positif, pegawai diharapkan lebih bijak dalam mengontrol emosi, dapat menciptakan lingkungan kerja sehat, meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja, serta menumbuhkan rasa solidaritas di lingkungan kerja.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Srikandi BUMN Indonesia Arien Winiangsih mengapresiasi PELNI dalam mendukung pengembangan kapasitas dan kapabilitas, serta para perempuan di lingkungan BUMN.

Arien juga memuji manajemen PELNI yang telah menyediakan fasilitas pendukung bagi pegawainya, seperti fasilitas penitipan anak (daycare) dan ruang kreasi musik maupun ruang gym untuk berolahraga.

Sementara itu, Ketua Srikandi PELNI Fanny Puspita menerangkan tujuan penyelenggaraan seminar kesehatan mental merupakan sarana edukasi untuk staff dalam mengelola kesehatan mental di lingkungan kerja.

"Tuntutan pekerjaan sebagai pegawai kantoran dan tuntutan sebagai istri dan ibu perlu dikelola dengan baik agar bisa berjalan seiring dan seimbang," ujar Fanny.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni buka suara soal gugatan 64 pensiunan di pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal upah dengan nilai total Rp 24,68 miliar. Gugatan tentang Perselisihan Upah yang Tidak Sesuai itu terdaftar dengan nomor perkara 279/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst.

“Karena akan berproses di pengadilan, hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan tersebut akan kami sampaikan di muka pengadilan,” kata Manajer Komunikasi Korporasi Ditto Pappilanda saat dihubungi pada Ahad, 27 Oktober 2024.

Ditto mengatakan BUMN yang bergerak di bidang pelayaran itu akan menghormati gugatan dari 64 karyawan itu. Dia mengatakan perseroan akan mengikuti proses ini dengan baik.

“Kami menghormati proses hukum yang berjalan,” kata dia.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara gugatan ini akan disidangkan pada Kamis, 7 November 2024.

“Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak, dan uang pisah sesuai PKB PT. PELNI (Persero),” tulis isi gugatan 64 karyawan itu dalam SIPP, dikutip Senin, 28 Oktober 2024.

Adapun, 64 karyawan itu meminta PT Pelni membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak atas istirahat tahunan, 15 persen x pesangon, dan uang pisah kepada Para Penggugat total seluruhnya sejumlah Rp 24,684,602,407,00.

Rincian total upah 64 karyawan itu seperti berikut:

1. F in casu Penggugat 1 Rp594.170.130

2. MG in casu Penggugat 2 Rp343.279.540

3. RFS in casu Penggugat 3 Rp482.268.718

4. S in casu Penggugat 4 Rp1.169.162.033

5. Ml in casu Penggugat 5 Rp515.458.441

6. AES in casu Penggugat 6 Rp359.160.901

7. R in casu Penggugat 7 Rp299.634.074

8. AN in casu Penggugat 8 Rp602.391.912

9. HS in casu Penggugat 9 Rp303.151.621

10. M in casu Penggugat 10 Rp377.230.630

11. ER in casu Penggugat 11 Rp266.349.848

12. HP in casu Penggugat 12 Rp256.216.062

13. AJ in casu Penggugat 13 Rp337.504.465

14. KG in casu Penggugat 14 Rp304.796.600

15. YS in casu Penggugat 15 Rp301.402.733

16. K in casu Penggugat 16 Rp249.157.538

17. KA in casu Penggugat 17 Rp567.724.533

18. ES in casu Penggugat 18 Rp301.402.767

19. R in casu Penggugat 19 Rp301.402.733

20. W in casu Penggugat 20 Rp318.562.651

21. H in casu Penggugat 21 Rp299.634.074

22. BSP in casu Penggugat 22 Rp594.695.939

23. D in casu Penggugat 23 Rp301.402.733

24. IM, in casu Penggugat 24 Rp504.727.545

25. S in casu Penggugat 25 Rp334.158.414

26. AN in casu Penggugat 26 Rp409797.851

27. M in casu Penggugat 27 Rp475.385.385

28. JH in casu Penggugat 28 Rp373.243.299

29. S in casu Penggugat 29 Rp373.836.763

30. DS in casu Penggugat 30 Rp306.804.238

31. D in casu Penggugat 31 Rp583.445.515

32. ER in casu Penggugat 32 Rp337.504.465

33. SI in casu Penggugat 33 Rp304.796.600

34. TJ in casu Penggugat 34 Rp304.796.600

35. NN in casu Penggugat 35 Rp482.794.527

36. AP in casu Penggugat 36 Rp258.128.101

37. J in casu Penggugat 37 Rp355.575.802

38. AS in casu Penggugat 28 Rp1.024.097.269

39. I in casu Penggugat 39 Rp305.279.484

40. AZ in casu Penggugat 40 Rp301.402.733

41. AJK in casu Penggugat 41 Rp525.209.833

42. JP in casu Penggugat 42 Rp377.613.024

43. N in casu Penggugat 43 Rp266.827.874

44. RI in casu Penggugat 44 Rp249.715.122

45. IHS in casu Penggugat 45 Rp447.512.821

46. G in casu Penggugat 46 Rp377.230.630

47. PH T in casu Penggugat 47 Rp323.141.188

48. SW in casu Penggugat 48 Rp404.136.639

49. IS in casu Penggugat 49 Rp303.601.567

50. WMe in casu Penggugat 50 Rp278.600.551

51. AA in casu Penggugat 51 Rp299.634.074

52. ME in casu Penggugat 52 Rp299.634.074

53. BW in casu Penggugat 53 Rp592.210.275

54. II in casu Penggugat 54 Rp320.761.486

55. B in casu Penggugat 55 Rp383.759.514

56. N in casu Penggugat 56 Rp375.653.203

57. AH in casu Penggugat 57 Rp316.793.993

58. M in casu Penggugat 58 Rp258.128.101

59. AS in casu Penggugat 59 Rp317.128.605

60. AY in casu Penggugat 60 Rp241.604.981

61. AS in casu Penggugat 61 Rp304.796.600

62. S in casu Penggugat 62 Rp278.600.551

63. W in casu Penggugat 63 Rp304.796.634

64. S in casu Penggugat 64 Rp355.575.802

TEMPO.CO, Jakarta -Sebanyak 64 pensiunan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni (Persero) menggugat perusahaan milik negara itu ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal upah dengan total Rp24,68 miliar pada Rabu, 23 Oktober 2024. Gugatan tentang Perselisihan Upah yang Tidak Sesuai itu teregister dengan nomor perkara 279/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara gugatan ini akan disidangkan pada Kamis, 7 November 2024. Seluruh penggugat itu memberi kuasa kepada Ganang. “Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak, dan uang pisah sesuai PKB PT. PELNI (Persero),” tulis isi gugatan 64 pensiunan itu dalam SIPP, dikutip Ahad, 27 Oktober 2024.

Adapun,64 pensiunan itu meminta PT Pelni membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak atas istirahat tahunan, 15 persen x pesangon, dan uang pisah kepada Para Penggugat total seluruhnya sejumlah Rp24.684.602.407.

Manajer Komunikasi Korporasi Ditto Pappilanda mengatakan Pelni menghormati proses hukum atas gugatan ini. Dia menyebut Pelni akan menyampaikan tanggapan di muka pengadilan."Kami akan mengikuti prosesnya dengan baik," kata Ditto saat dihubungi pada Ahad, 27 Oktober 2024.

Rincian total upah 64 karyawan itu adalah:

1. F in casu Penggugat 1 Rp594.170.130

2. MG in casu Penggugat 2 Rp343.279.540

3. RFS in casu Penggugat 3 Rp482.268.718
4. S in casu Penggugat 4 Rp1.169.162.033
5. Ml in casu Penggugat 5 Rp515.458.441
6. AES in casu Penggugat 6 Rp359.160.901
7. R in casu Penggugat 7 Rp299.634.074
8. AN in casu Penggugat 8 Rp602.391.912
9. HS in casu Penggugat 9 Rp303.151.621
10. M in casu Penggugat 10 Rp377.230.630
11. ER in casu Penggugat 11 Rp266.349.848
12. HP in casu Penggugat 12 Rp256.216.062
13. AJ in casu Penggugat 13 Rp337.504.465
14. KG in casu Penggugat 14 Rp304.796.600
15. YS in casu Penggugat 15 Rp301.402.733
16. K in casu Penggugat 16 Rp249.157.538
17. KA in casu Penggugat 17 Rp567.724.533
18. ES in casu Penggugat 18 Rp301.402.767
19. R in casu Penggugat 19 Rp301.402.733
20. W in casu Penggugat 20 Rp318.562.651
21. H in casu Penggugat 21 Rp299.634.074
22. BSP in casu Penggugat 22 Rp594.695.939
23. D in casu Penggugat 23 Rp301.402.733
24. IM, in casu Penggugat 24 Rp504.727.545
25. S in casu Penggugat 25 Rp334.158.414
26. AN in casu Penggugat 26 Rp409797.851
27. M in casu Penggugat 27 Rp475.385.385
28. JH in casu Penggugat 28 Rp373.243.299
29. S in casu Penggugat 29 Rp373.836.763
30. DS in casu Penggugat 30 Rp306.804.238
31. D in casu Penggugat 31 Rp583.445.515
32. ER in casu Penggugat 32 Rp337.504.465
33. SI in casu Penggugat 33 Rp304.796.600
34. TJ in casu Penggugat 34 Rp304.796.600
35. NN in casu Penggugat 35 Rp482.794.527
36. AP in casu Penggugat 36 Rp258.128.101
37. J in casu Penggugat 37 Rp355.575.802
38. AS in casu Penggugat 28 Rp1.024.097.269
39. I in casu Penggugat 39 Rp305.279.484
40. AZ in casu Penggugat 40 Rp301.402.733
41. AJK in casu Penggugat 41 Rp525.209.833
42. JP in casu Penggugat 42 Rp377.613.024
43. N in casu Penggugat 43 Rp266.827.874
44. RI in casu Penggugat 44 Rp249.715.122
45. IHS in casu Penggugat 45 Rp447.512.821
46. G in casu Penggugat 46 Rp377.230.630
47. PH T in casu Penggugat 47 Rp323.141.188
48. SW in casu Penggugat 48 Rp404.136.639
49. IS in casu Penggugat 49 Rp303.601.567
50. WMe in casu Penggugat 50 Rp278.600.551

51. AA in casu Penggugat 51 Rp299.634.074

52. ME in casu Penggugat 52 Rp299.634.074
53. BW in casu Penggugat 53 Rp592.210.275
54. II in casu Penggugat 54 Rp320.761.486
55. B in casu Penggugat 55 Rp383.759.514
56. N in casu Penggugat 56 Rp375.653.203
57. AH in casu Penggugat 57 Rp316.793.993
58. M in casu Penggugat 58 Rp258.128.101
59. AS in casu Penggugat 59 Rp317.128.605
60. AY in casu Penggugat 60 Rp241.604.981
61. AS in casu Penggugat 61 Rp304.796.600
62. S in casu Penggugat 62 Rp278.600.551
63. W in casu Penggugat 63 Rp304.796.634
64. S in casu Penggugat 64 Rp355.575.802

TEMPO.CO, Jakarta -Sebanyak 64 pensiunan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni (Persero) menggugat perusahaan milik negara itu ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal upah dengan total Rp24,68 miliar pada Rabu, 23 Oktober 2024. Gugatan tentang Perselisihan Upah yang Tidak Sesuai itu teregister dengan nomor perkara 279/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara gugatan ini akan disidangkan pada Kamis, 7 November 2024. Seluruh penggugat itu memberi kuasa kepada Ganang. “Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak, dan uang pisah sesuai PKB PT. PELNI (Persero),” tulis isi gugatan 64 pensiunan itu dalam SIPP, dikutip Ahad, 27 Oktober 2024.

Adapun,64 pensiunan itu meminta PT Pelni membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak atas istirahat tahunan, 15 persen x pesangon, dan uang pisah kepada Para Penggugat total seluruhnya sejumlah Rp24.684.602.407.

Manajer Komunikasi Korporasi Ditto Pappilanda mengatakan Pelni menghormati proses hukum atas gugatan ini. Dia menyebut Pelni akan menyampaikan tanggapan di muka pengadilan."Kami akan mengikuti prosesnya dengan baik," kata Ditto saat dihubungi pada Ahad, 27 Oktober 2024.

Rincian total upah 64 karyawan itu adalah:

1. F in casu Penggugat 1 Rp594.170.130

2. MG in casu Penggugat 2 Rp343.279.540

3. RFS in casu Penggugat 3 Rp482.268.718
4. S in casu Penggugat 4 Rp1.169.162.033
5. Ml in casu Penggugat 5 Rp515.458.441
6. AES in casu Penggugat 6 Rp359.160.901
7. R in casu Penggugat 7 Rp299.634.074
8. AN in casu Penggugat 8 Rp602.391.912
9. HS in casu Penggugat 9 Rp303.151.621
10. M in casu Penggugat 10 Rp377.230.630
11. ER in casu Penggugat 11 Rp266.349.848
12. HP in casu Penggugat 12 Rp256.216.062
13. AJ in casu Penggugat 13 Rp337.504.465
14. KG in casu Penggugat 14 Rp304.796.600
15. YS in casu Penggugat 15 Rp301.402.733
16. K in casu Penggugat 16 Rp249.157.538
17. KA in casu Penggugat 17 Rp567.724.533
18. ES in casu Penggugat 18 Rp301.402.767
19. R in casu Penggugat 19 Rp301.402.733
20. W in casu Penggugat 20 Rp318.562.651
21. H in casu Penggugat 21 Rp299.634.074
22. BSP in casu Penggugat 22 Rp594.695.939
23. D in casu Penggugat 23 Rp301.402.733
24. IM, in casu Penggugat 24 Rp504.727.545
25. S in casu Penggugat 25 Rp334.158.414
26. AN in casu Penggugat 26 Rp409797.851
27. M in casu Penggugat 27 Rp475.385.385
28. JH in casu Penggugat 28 Rp373.243.299
29. S in casu Penggugat 29 Rp373.836.763
30. DS in casu Penggugat 30 Rp306.804.238
31. D in casu Penggugat 31 Rp583.445.515
32. ER in casu Penggugat 32 Rp337.504.465
33. SI in casu Penggugat 33 Rp304.796.600
34. TJ in casu Penggugat 34 Rp304.796.600
35. NN in casu Penggugat 35 Rp482.794.527
36. AP in casu Penggugat 36 Rp258.128.101
37. J in casu Penggugat 37 Rp355.575.802
38. AS in casu Penggugat 28 Rp1.024.097.269
39. I in casu Penggugat 39 Rp305.279.484
40. AZ in casu Penggugat 40 Rp301.402.733
41. AJK in casu Penggugat 41 Rp525.209.833
42. JP in casu Penggugat 42 Rp377.613.024
43. N in casu Penggugat 43 Rp266.827.874
44. RI in casu Penggugat 44 Rp249.715.122
45. IHS in casu Penggugat 45 Rp447.512.821
46. G in casu Penggugat 46 Rp377.230.630
47. PH T in casu Penggugat 47 Rp323.141.188
48. SW in casu Penggugat 48 Rp404.136.639
49. IS in casu Penggugat 49 Rp303.601.567
50. WMe in casu Penggugat 50 Rp278.600.551

51. AA in casu Penggugat 51 Rp299.634.074

52. ME in casu Penggugat 52 Rp299.634.074
53. BW in casu Penggugat 53 Rp592.210.275
54. II in casu Penggugat 54 Rp320.761.486
55. B in casu Penggugat 55 Rp383.759.514
56. N in casu Penggugat 56 Rp375.653.203
57. AH in casu Penggugat 57 Rp316.793.993
58. M in casu Penggugat 58 Rp258.128.101
59. AS in casu Penggugat 59 Rp317.128.605
60. AY in casu Penggugat 60 Rp241.604.981
61. AS in casu Penggugat 61 Rp304.796.600
62. S in casu Penggugat 62 Rp278.600.551
63. W in casu Penggugat 63 Rp304.796.634
64. S in casu Penggugat 64 Rp355.575.802

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni mengasumsikan penugasan trayek kapal perintis 2025 sebanyak 30 trayek atau masih sama dengan penugasan sepanjang 2024.

Sekretaris Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan untuk kapal perintis sifatnya merupakan penugasan dari Pemerintah. Jumlah trayek kapal perintis yang akan dioperasikan Pelni masih dalam pembahasan.

“Masih dalam pembahasan pemerintah, belum diketok palu. Jadi sampai saat ini kami masih mengasumsikan penugasan trayek kapal perintis 2025 masih sama dengan 2024 yaitu sebanyak 30 trayek,” kata Evan kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan berencana menambah 107 trayek untuk kapal perintis sepanjang 2025. Mayoritas trayek akan berada di wilayah Indonesia bagian Timur.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hartanto mengatakan sepanjang 2025 Pemerintah daerah mengusulkan penambahan 123 trayek untuk kapal perintis. Namun yang akan direncanakan oleh Kemenhub adalah sebanyak 107 trayek.

“Kita sudah ada rapat kapal perintis, usulan Pemda terakhir 123 trayek di 2025. Semua mempertimbangkan ketersediaan kapal perintis yang laik dan terbatas,” kata Hartanto dalam coffee morning Ditlala dan Forwahub, Selasa (8/10/2024).

Hartanto mengatakan untuk kebutuhan kapal baik yang melayani tol laut, perintis maupun ternak sampai hari ini belum maksimal. Dia juga mengklaim masih banyak perkembangan rute rute yang sangat diharapkan.

Kemudian untuk penambahan kapal perintis sendiri, pihaknya sedang merevisi Peraturan Menteri No 55 terkait dengan penugasan perusahaan lain dalam penambahan kapal.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bersama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI sepakat untuk memperkuat ekosistem layanan dengan menghadirkan fitur Reservasi dan Payment Point Tiket Kapal Laut PELNI melalui AgenBRILink di seluruh Indonesia.

Keputusan ini diambil berdasarkan pertumbuhan signifikan dalam penjualan tiket kapal laut secara online, yang diproyeksikan akan terus meningkat hingga tahun mendatang.

Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Micro BRI, Muhammad Candra Utama, menjelaskan bahwa kerja sama ini menjadikan AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai salah satu saluran utama untuk reservasi dan pembayaran tiket kapal laut PELNI.

"Dalam membangun ekosistem BRI yang lebih luas dan inklusif, kolaborasi dengan PELNI sebagai penyedia layanan tiket kapal laut yang terkemuka merupakan langkah strategis. Kami yakin kerja sama ini akan memberikan nilai tambah bagi AgenBRILink dan masyarakat," ucap Candra dalam siaran pers, Senin (30/9).

Kolaborasi antara BRI dan PELNI diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam reservasi dan pembayaran tiket kapal laut.

Dengan integrasi ini, diharapkan penggunaan layanan transportasi laut menjadi lebih mudah dan efisien, serta memperkuat peran AgenBRILink di seluruh Indonesia sebagai pilihan utama untuk kebutuhan perjalanan dengan kapal PELNI.

Hingga akhir Agustus 2024, BRI telah memiliki lebih dari 1 juta AgenBRILink yang tersebar di lebih dari 62 ribu desa di Indonesia, mencakup 80 persen total desa di negara ini.

Langkah ini, menurut Candra, sejalan dengan komitmen BRI untuk memperluas jangkauan layanan ke seluruh pelosok Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan tertinggal.

"Diharapkan, integrasi Penjualan dan Payment Point Tiket Kapal Laut PELNI ini dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan efisien bagi para penumpang yang menggunakan layanan transportasi laut," pungkas Candra.

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berkomitmen untuk terus meningkatkan inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri. Salah satu upaya konkret yang dilakukan perseroan adalah melalui peran AgenBRILink yang menjadi mitra strategis BRI dalam menyediakan layanan perbankan langsung kepada masyarakat.

Selain memperluas jangkauan layanan, AgenBRILink juga berperan meningkatkan literasi keuangan di tengah masyarakat. Sehubungan dengan tersebut, BRI memandang pentingnya memperluas peran AgenBRILink dari sekadar penyedia transaksi perbankan menjadi lifestyle micro provider dan menjadi sentra layanan ekosistem di masyarakat yang lebih menyentuh kebutuhan dan gaya hidup pelanggan di segmen mikro.

BRI dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI sepakat memperkuat ekosistem layanan dengan menghadirkan fitur Reservasi dan Payment Point Tiket Kapal Laut PELNI melalui AgenBRILink di seluruh Indonesia. Keputusan ini didasarkan pada pertumbuhan yang signifikan dalam penjualan tiket kapal laut secara online, yang diproyeksikan terus meningkat hingga tahun-tahun mendatang.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Head of BRILink Business Division BRI Windriyo Aribowo dan Direktur Usaha Angkutan Penumpang PELNI Nuraini Dessy W serta disaksikan oleh Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Micro BRI Muhammad Candra Utama.

Kerja sama ini menjadikan AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi salah satu saluran utama untuk reservasi dan pembayaran tiket kapal laut PELNI. Dengan integrasi fitur ini, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah terpencil hingga pelosok negeri.

"Dalam membangun ekosistem BRI yang lebih luas dan inklusif, kolaborasi dengan PELNI sebagai penyedia layanan tiket kapal laut yang terkemuka merupakan langkah strategis. Kami yakin kerja sama ini akan memberikan nilai tambah bagi AgenBRILink dan masyarakat," kata Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Micro BRI, Muhammad Candra Utama, Senin (30/9/2024).

Kolaborasi antara BRI dan PELNI untuk menambah fitur penjualan dan pembayaran tiket kapal laut PELNI melalui AgenBRILink diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam reservasi dan pembayaran tiket kapal laut. Dengan integrasi ini, diharapkan penggunaan layanan transportasi laut dapat lebih mudah dan efisien, memperkuat peran AgenBRILink di seluruh Indonesia sebagai pilihan utama untuk kebutuhan perjalanan dengan kapal PELNI.

Hingga akhir Agustus 2024 tercatat BRI telah memiliki lebih dari 1 juta AgenBRILink yang tersebar di lebih dari 62 ribu desa di Indonesia atau mencakup 80 persen total desa di Indonesia.

“Langkah ini juga sejalan dengan komitmen BRI dalam memperluas jangkauan layanan ke seluruh pelosok Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Diharapkan, integrasi Penjualan dan Payment Point Tiket Kapal Laut PELNI ini dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan efisien bagi para penumpang yang menggunakan layanan transportasi laut," kata Candra.

(Rahmat Fiansyah/ADV)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki komitmen untuk terus meningkatkan inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri. Salah satu upaya konkret yang dilakukan perseroan adalah melalui peran AgenBRILink, di mana AgenBRILink menjadi mitra strategis BRI dalam menyediakan layanan perbankan langsung kepada masyarakat, termasuk di daerah-daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) di seluruh Indonesia.

Selain memperluas jangkauan layanan, AgenBRILink juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan di tengah masyarakat. Sehubungan dengan tersebut, BRI memandang pentingnya memperluas peran AgenBRILink dari sekadar penyedia transaksi perbankan menjadi lifestyle micro provider dan menjadi sentra layanan ekosistem di masyarakat yang lebih menyentuh kebutuhan dan gaya hidup pelanggan di segmen mikro.

Terbaru pada Senin (23/9/2024), BRI dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau biasa disebut PELNI sepakat untuk memperkuat ekosistem layanan dengan menghadirkan fitur Reservasi dan Payment Point Tiket Kapal Laut PELNI melalui AgenBRILink di seluruh Indonesia. Keputusan ini didasarkan pada pertumbuhan yang signifikan dalam penjualan tiket kapal laut secara online, yang diproyeksikan terus meningkat hingga tahun mendatang.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Head of BRILink Business Division BRI Windriyo Aribowo dan Direktur Usaha Angkutan Penumpang PELNI Nuraini Dessy W serta disaksikan oleh Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Micro BRI Muhammad Candra Utama.

Kerja sama ini menjadikan AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi salah satu saluran utama untuk reservasi dan pembayaran tiket kapal laut PELNI. Dengan integrasi fitur ini, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah terpencil hingga pelosok negeri.

"Dalam membangun ekosistem BRI yang lebih luas dan inklusif, kolaborasi dengan PELNI sebagai penyedia layanan tiket kapal laut yang terkemuka merupakan langkah strategis. Kami yakin kerjasama ini akan memberikan nilai tambah bagi AgenBRILink dan masyarakat," ucap Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Micro BRI Muhammad Candra Utama.

Kolaborasi antara BRI dan PELNI untuk menambah fitur penjualan dan pembayaran tiket kapal laut PELNI melalui AgenBRILink diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam reservasi dan pembayaran tiket kapal laut. Dengan integrasi ini, diharapkan penggunaan layanan transportasi laut dapat lebih mudah dan efisien, memperkuat peran AgenBRILink di seluruh Indonesia sebagai pilihan utama untuk kebutuhan perjalanan dengan kapal PELNI.

Hingga akhir Agustus 2024 tercatat BRI telah memiliki lebih dari 1 juta AgenBRILink yang tersebar di lebih dari 62 ribu desa di Indonesia, atau mencakup 80% total desa di Indonesia.

“Langkah ini juga sejalan dengan komitmen BRI dalam memperluas jangkauan layanan ke seluruh pelosok Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Diharapkan, integrasi Penjualan dan Payment Point Tiket Kapal Laut PELNI ini dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan efisien bagi para penumpang yang menggunakan layanan transportasi laut," pungkas Candra.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bersinergi dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni menghadirkan fitur Reservasi dan Payment Point Tiket Kapal Laut Pelni melalui AgenBRILink di seluruh Indonesia. Keputusan ini didasarkan pada pertumbuhan yang signifikan dalam penjualan tiket kapal laut secara online, yang diproyeksikan terus meningkat hingga tahun mendatang.

Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Head of BRILink Business Division BRI Windriyo Aribowo dan Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Nuraini Dessy W, serta disaksikan Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Micro BRI Muhammad Candra Utama pada 23 September 2024.

Adanya kerja sama ini menjadikan AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi salah satu saluran utama untuk reservasi dan pembayaran tiket kapal laut Pelni. Dengan integrasi fitur ini, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah terpencil hingga pelosok negeri.

"Kolaborasi dengan PELNI sebagai penyedia layanan tiket kapal laut yang terkemuka merupakan langkah strategis. Kami yakin kerjasama ini akan memberikan nilai tambah bagi AgenBRILink dan masyarakat," ucap Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Micro BRI Muhammad Candra Utama.

Kolaborasi antara BRI dan Pelni untuk menambah fitur penjualan dan pembayaran tiket kapal laut Pelni melalui AgenBRILink diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam reservasi dan pembayaran tiket kapal laut. Dengan integrasi ini, diharapkan penggunaan layanan transportasi laut dapat lebih mudah dan efisien, memperkuat peran AgenBRILink di seluruh Indonesia sebagai pilihan utama untuk kebutuhan perjalanan dengan kapal Pelni.

BRI tercatat telah memiliki lebih dari 1 juta AgenBRILink yang tersebar di lebih dari 62 ribu desa di Indonesia hingga akhir Agustus 2024. Mencakup 80 persen total desa di Indonesia.

“Langkah ini juga sejalan dengan komitmen BRI dalam memperluas jangkauan layanan ke seluruh pelosok Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Diharapkan, integrasi Penjualan dan Payment Point Tiket Kapal Laut Pelni ini dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan efisien bagi para penumpang yang menggunakan layanan transportasi laut," kata Candra. (*)